214/Pdt.P/2026/PN Lmg

MENETAPKAN: Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair; Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Menyatakan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tentang memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang terdapat dalam Paspor tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang mengeluarkan Paspor Pemohon tersebut; Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);