217/Pdt.P/2026/PN Lmg

MENETAPKAN: Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair; Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; Menyatakan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 12 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terkait perubahan data dalam Kartu Keluarga (KK) tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan kewenanganlangsung Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon tersebut; Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);