318/PDT/2025/PT DPS

MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 505/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 6 November 2025 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa komunikasi atau korespondensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada periode akhir tahun 2022 sampai dengan April 2023, termasuk namun tidak terbatas pada (i) komunikasi atau korespondensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan pembuatan monitoring dashboard manajemen video yang memiliki fitur-fitur tertentu pada 16 s/d 27 Maret 2023 dan (ii) komunikasi melalui WhatsApp antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait batas waktu pekerjaan pembuatan monitoring dashboard manajemen video yang memiliki fitur-fitur analisis video pada 4 April 2023; Quotation No. PTKU 23-016/III/Q/AC Rev.3 tertanggal 27 Maret 2023; Quotation No. PTKU 23-020/IV/Q/AC Rev.3 tertanggal 6 Maret 2023; Purchase order No. 1010036068 tertanggal 11 April 2023 dan Purchase order No. 1010036111 tertanggal 12 April 2023 , merupakan serangkaian kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sah dan mengikat para pihak; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam serangkaian kesepakatan antara para pihak dalam komunikasi atau korespondensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada periode akhir tahun 2022 sampai dengan April 2023, termasuk namun tidak terbatas pada (i) komunikasi atau korespondensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan pembuatan monitoring dashboard manajemen video yang memiliki fitur-fitur tertentu pada 16 s/d 27 Maret 2023 dan (ii) komunikasi melali WhatsApp antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait batas waktu pekerjaan pembuatan monitoring dashboard manajemen video yang memiliki fitur-fitur analisis video pada 4 April 2023; Quotation No. PTKU 23-016/III/Q/AC Rev.3 tertanggal 27 Maret 2023; Quotation No. PTKU 23-020/IV/Q/AC Rev.3 tertanggal 6 Maret 2023; Purchase order No. 1010036068 tertanggal 11 April 2023 dan Purchase order No. 1010036111 tertanggal 12 April 2023, merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi); 4. Menyatakan bahwa serangkaian kesepakatan antara para pihak dalam komunikasi atau korespondensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada periode Desember 2022 sampai dengan April 2023, termasuk namun tidak terbatas pada (i) komunikasi atau korespondensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan pembuatan monitoring dashboard manajemen video yang memiliki fitur-fitur tertentu pada 16 s/d 27 Maret 2023 dan (ii) komunikasi melali WhatsApp antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait batas waktu pekerjaan pembuatan monitoring dashboard manajemen video yang memiliki fitur-fitur analisis video pada 4 April 2023; Quotation No. PTKU 23-016/III/Q/AC Rev.3 tertanggal 27 Maret 2023; Quotation No. PTKU 23-020/IV/Q/AC Rev.3 tertanggal 6 Maret 2023; Purchase order No. 1010036068 tertanggal 11 April 2023 dan Purchase order No. 1010036111 tertanggal 12 April 2023, adalah batal demi hukum; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat wanprestasi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp673.118.881,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat Rekovensi yang selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);