157/G/2025/PTUN.JKT

MENGADILI: DALAM PENUNDAAN: Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat; DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor 789 Tahun 2024 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Seluas 851,21 Ha (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Dan Dua Puluh Satu Perseratus) Hektar tertanggal 4 Juli 2024; Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor 789 Tahun 2024 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Seluas 851,21 Ha (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Dan Dua Puluh Satu Perseratus) Hektar tertanggal 4 Juli 2024; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);