103/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg

MENGADILI DALAM KONVENSI DALAM PROVISI Menolak provisi Penggugat; DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 61 ayat (9) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Yamaha Music Manufacturing Asia, Tahun 2015-2016 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Surat Keputusan No. 001/SK-PHK/YMMA/2025 tentang pemutusan hubungan kerja sdr. Slamet Bambang Waluyo (No. Id.: 3000396), tertanggal 27 Februari 2025 dan Surat Keputusan No. 002/SK-PHK/YMMA/2025 tentang pemutusan hubungan kerja sdr. Wiwin Zaini Miftah (No. Id.: 3008000), tertanggal 27 Februari 2025 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi batal demi hukum, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi demi hukum belum pernah terputus; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula 14 (empat hari) sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht); Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2025 s/d bulan September 2025 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 170.545.508 (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah), dengan perincian hak upah masing-masing sebagai berikut: Penggugat Rekonvensi atas nama Slamet Bambang Waluyo dengan jumlah sebesar Rp 71.238.545 (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dan Penggugat Rekonvensi atas nama Wiwin Zaini Miftah dengan jumlah sebesar Rp 99.306.963 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah); Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayarkan upah Para Penggugat Rekonvensi setiap bulannya secara tunai dan sekaligus sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht); Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.160.172 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi lalai untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah);