16/Pdt.G/2024/PN Bnt

MENGADILI (4.1) DALAM PROVISI Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya; (4.2) DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat VIII dan Tergugat XIII untuk seluruhnya; (4.3) DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00040 Tahun 2023, terbit tanggal 06 September 2023, Peta Bidang No. 55/2021, tanggal 29 Desember 2023, luas 281,26 Ha, atas nama PT. KADIRA NUSA PERMATA INTI (PT. KNPI) terletak di Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan berhak atas usaha Perkebunan sebagaimana Hak Guna Usaha tersebut; Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00037 Tahun 2023, terbit tanggal 06 September 2023, Peta Bidang No. 55/2021, tanggal 29 Desember 2023, luas 384,09 Ha, atas nama PT. KADIRA NUSA PERMATA INTI (PT. KNPI) terletak di Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan berhak atas usaha Perkebunan sebagaimana Hak Guna Usaha tersebut; Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00028 Tahun 2023, terbit tanggal 06 September 2023, Peta Bidang No. 55/2021, tanggal 29 Desember 2023, luas 30,44 Ha, atas nama PT. KADIRA NUSA PERMATA INTI (PT. KNPI) terletak di Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan berhak atas usaha Perkebunan sebagaimana Hak Guna Usaha tersebut; Menyatakan areal lahan yang saat ini dikerjakan oleh Penggugat adalah berada atau masuk dalam wilayah administratif Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; Menyatakan tindakan Para Tergugat yang secara sepihak dan semena-mena telah menghentikan aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya atas hak yang diklaim Para Tergugat, untuk menghentikan segala tindakan dan perbuatan dalam bentuk apapun yang bertujuan menghentikan kegiatan pekerjaan Penggugat diatas lahan yang merupakan hak Penggugat; Menyatakan surat-surat bukti kepemilikkan/ penguasaan Para Tergugat diatas tanah/ lahan Hak Guna Usaha milik Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.230.00,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;