279/G/2024/PTUN.JKT

MENGADILI: I. DALAM PENUNDAAN: Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor :279/G/2024/PTUN.JKT tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 71.K.KU.01/KPA/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Tanggal 28 Mei 2024 tetap berlaku sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap; II. DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima; III. DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 71.K/KU.01/KPA/2024 TAHUN 2024 Tanggal 28 Mei 2024; Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 71.K/KU.01/KPA/2024 TAHUN 2024 Tanggal 28 Mei 2024 serta menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam atas nama Penggugat dari Daftar Hitam Nasional pada Portal Pengadaan Nasional; Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);