178/G/2023/PTUN.JKT

MENGADILI: Dalam Penundaan Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindakan pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau penetapan lain yang mencabut penundaan ini. Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; Dalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia; Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp299.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).