38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

P

Pid.I.B.7

U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas lA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRIYANI Alias INDRI SUHARLI anak

Herawan Suharli

2. Tempat lahir : Bandung

3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 01 November 1976

4. Jenis kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Mandala Giri No. 11A, Kelurahan Pakuon Kec.

Garut kota Garut dan Jl. Batununggal Abadi I No, 30 Kel. Mengger kec. Batununggal Kota Bandung

7. Agama : Budha

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

3. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Advokat & Penasihat Hukum: 1) M. Fajar Nugraha, SH, MH, 2) MUTSAKSIRA PARIJIN, SH, pada Kantor Hukum FAZAR, AGUNG & PARTNERS beralamat di Gedung KADIN JABAR, Lt.4, Jalan Sukabumi, No.42, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

0. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 23 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

1. Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, tanggal 23 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana nomor PDS-13/Ft.1/BDUNG/12/2022 tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRIYANI als. INDRI SUHARLI anak dari HERAWAN SUHARLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa INDRIYANI als. INDRI SUHARLI anak dari HERAWAN SUHARLI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam) bulan dengan perintah segera di tahan dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratusjutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

   1. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Depok sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020 sebesar;

   2. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tritunggal Perkasa No. FOB-2011 Uraian Shirt L/S TR embodery, seragam LKSP 50pcs @Rp.250.000 sebesar Rp.12.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

   3. Asli 2 (dua) lembar Invoice NASA CCTV No. 191012 terkait pembayaran Pemasangan CCTV sesuai Invoice Nomor. INV/2020/00209 sebesar Rp.67.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

   4. Asli 1 (satu) lembar Invoice Wisma Gordyn & Karpet PD. TIRAI PELANGI No. 01247, Vertical Blind sebesar Rp. 19.750.000 tanggal 21 Juli 2020;

   5. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Purwakarta sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   6. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Banjar sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   7. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bogor sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   8. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bekasi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   9. Asli 1 (satu) lembar Faktur WIDJI DIGITAL PRINTING & COPY CENTRE sejumlah Rp. 7.122.500 tanggal 16 Juli 2020;

   10. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Garut sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

   11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

   12. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Sumedang sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

   13. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

   14. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cimahi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

   15. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

   16. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bandung sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

   17. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 115.000.000 tanggal 15 Juli 2020;

   18. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab.Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   19. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   20. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksinjur sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   21. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Biaya Sewa Truk Distribusi ke kota Banjar dan Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

   22. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Banjar sebesar Rp.1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

   23. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Garut sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   24. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab,.Majalengka sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   25. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cirebon sebesar Rp.21.000.000 tanggal 29 Juli 2020;

   26. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

   27. Asli 2 (dua) lembar Invoice EPHRAIM COFFE INDONESIA No. 1/kdn/16.6.20 sebesar Rp. 56.000.000 Tanggal 16 Juli 2020;

   28. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Bihun Instan No: INV-KDN/VIII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 30 Juli 2020;

   29. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Bibit sebesar Rp.18.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

   30. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Mie Instan No. INV-KDN/VII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

   31. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minuman Sereal Sachet No: INV-KDN/V/07/2020 sebesar Rp.182.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

   32. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Sarden No: INV-KDN/VI/07/2020 sebesar Rp.91.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

   33. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minyak No: INV-KDN/III/07/2020 sebesar Rp.129.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

   34. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kopi Instan No: INV-KDN/IV/07/2020 sebesar Rp.270.000.000 tanggal 24 Juli 2020;

   35. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kecap No: INV-KDN/II/07/2020 sebesar Rp.115.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

   36. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Pupuk sebesar Rp.14.800.000 tanggal 21 Juli 2020;

   37. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Gula Pasir No: INV-KDN/I/07/2020 sebesar Rp.125.000.000 tanggal 20 Juli 2020;

   38. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Depok No Mobil D 9410 AF(Juju) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 2 Agustus 2020;

   39. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Bogor (2 alamat kota bogor, kabupaten bogor) No Mobil D 9323 AF(Jajang) sebesar Rp. 2.200.000 tanggal 2 Agustus 2020;

   40. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Depok sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

   41. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

   42. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

   43. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8523 LA;

   44. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8105 QB;

   45. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9489 PA;

   46. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8457 PU;

   47. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9663 VC;

   48. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksinjur No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 6 Agustus 2020 ;

   49. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Majalengka No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020 ;

   50. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 11.500.000 tanggal 15 Juli 2020;

   51. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Csaksinjur sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 7 Agustus 2020 ;

   52. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020;

   53. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Majalengka sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

   54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Cirebon sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

   55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/01/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

   56. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMY PUTRA PERKASA Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.599.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

   57. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/11/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksimis 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksimis 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

   58. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/12/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Banjar 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Banjar 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

   59. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/13/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Pangandaran 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Pangandaran 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

   60. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/14/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

   61. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/15/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

   62. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/16/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Garut 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Garut 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

   63. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/17/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Subang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Subang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

   64. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/18/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Purawakarta 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Purwakarta 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

   65. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/19/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Karawang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Karawang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

   66. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/20/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

   67. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/21/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

   68. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/22/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Depok 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Depok 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

   69. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/24/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

   70. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/23/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

   71. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/26/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

   72. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/25/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

   73. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/27/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksinjur 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksinjur 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 24 Agustus 2020;

   74. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kota Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

   75. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kuningan No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 28 Agustus 2020;

   76. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi CV. GRANARI BANDUNG KREATIF No. 15.08/KUI/GBK/2020 sebesar Rp.45.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

   77. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bogor sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

   78. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Karawang sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

   79. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Kuningan sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

   80. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/03/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung Barat 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung Barat 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

   81. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/04/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cimahi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cimahi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

   82. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/05/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

   83. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/06/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

   84. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/07/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Kuningan 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Kuningan 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

   85. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/09/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sumedang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sumedang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

   86. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/10/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Majalengka 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Majalengka 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

   87. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/02/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

   88. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9663 VC;

   89. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 8457 PU;

   90. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 700 sak = 3.500kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9489 PA;

   91. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMI PUTRA PERKASA No DZ-B-096 Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.281.530.000 tanggal 24 September 2020;

   92. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi JARING SUKSES MAKMUR untuk pembayaran renovasi Gedung Kadin Prov Jawa Barat Jl Sukabumi No 42 Bandung sebesar Rp.276.000.000 tanggal 7 September 2020;

   93. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Subang sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 3 September 2021;

   94. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kabupaten Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 7 September 2020;

   95. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Purwakarta No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 26 September 2020;

   96. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Indramayu sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 5 September 2021;

   97. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Kuningan sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 4 September 2020;

   98. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bekasi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 8 September 2021;

   99. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Cirebon sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 8 September 2021;

   100. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi SUN ELECTRONIC No. IJ/1020/016468 untuk pembayaran 1 Unit LED TV LG 86UM7500PTA, 1 Unit Bracket TOP 888 sebesar Rp. 87.161.000 tanggal 9 September 2020;

   101. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/01/09/2020 sebesar Rp.315.495.000 tanggal 22 September 2020;

   102. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/02/09/2020 sebesar Rp.233.700.000 tanggal 29 September 2020;

   103. Asli 1 (satu) lembar Invoice PT KIMU MULYA UTAMA No. 001/SEPT/2020 Masker kain 2 lapis 40000pcs @Rp.10.000 sebesar Rp.400.000.000 tanggal 29 September 2020;

   104. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9899 AF(ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

   105. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Indramayu No Mobil D 8368 AF(yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

   106. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Tasik No Mobil D 9322 AF(yanto) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 14 Oktober 2020;

   107. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Karawang No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 21 Oktober 2020;

   108. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Subang No Mobil D 9899 AF(Ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 1 Oktober 2020;

   109. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksimis No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 24 November 2020 ;

   110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Pangandaran No Mobil D 8368 AF(yana) sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 6 Desember 2020;

   111. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

   112. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksimis sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

   113. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Pangandaran sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

   114. Masker Kadin Jabar Warna Biru hitam 2 Pcs;

   115. Masker Kadin Jabar Warna Hujau Hitam 2 Pcs;

   116. Masker Kadin Jabar Warna Kuning Hitam 2 Pcs;

   117. Masker Kadin Jabar Warna Merah Hitam 3 Pcs;

   118. Masker Kadin Jabar Warna Coklat hitam 1 Pcs;

   119. Masker Kadin Jabar Warna Biru Putih 4 Pcs;

   120. Masker Kadin Jabar Warna Putih Hitam 5 Pcs ,- ;

   121. 2 (dua) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889565 tanggal 01/06/2020 S.D 02/10/2020;

   122. 1 (satu) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889565 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

   123. 1 (satu) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889226 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

   124. 1 (satu)lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889355 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

   125. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JANUARI 2020;

   126. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal FEBRUARI 2020;

   127. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MARET 2020;

   128. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal APRIL 2020;

   129. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MEI 2020;

   130. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JUNI 2020;

   131. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JULI 2020;

   132. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal AGUSTUS 2020;

   133. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal SEPTEMBER 2020;

   134. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal OKTOBER 2020;

   135. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal NOVEMBER 2020;

   136. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal DESEMBER 2020;

   137. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JANUARI 2021;

   138. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal FEBRUARI 2021;

   139. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MARET 2021;

   140. 10 (sepuluh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal APRIL 2021;

   141. 8 (delapan) Lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MEI 2021;

   142. 4 (empat) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JUNI 2021;

   143. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JULI 2021;

   144. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal AGUSTUS 2021;

   145. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal SEPTEMBER 2021;

   146. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal OKTOBER 2021;

   147. 4 (empat) lembar FC MUTASI HARIANNO. 4377447777 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal 01/11/2021 S.D 12/11/2021;

   148. 3 (tiga) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal JULI 2020;

   149. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 30/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK SEBESAR RP. 11.441.644 (SEBELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH tanggal 27/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 14.800.000 ( EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH ) tanggal 21/07/2020.

1. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 150.172.000 (SERATUS LIMA PULUH JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH);

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 18.000.000 (DELAPAN JUTA RUPIAH) tanggal 29/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 20/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

3. 1 (Satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 1.040.000.000 (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 10/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 71.848.000 (TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) tanggal 20/08/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 21.830.000 (DUA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) tanggal 07/09/2020.

1. 1 (satu) lembar FC PINJAMAN BU WATI tahun 2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 150.000.000 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC tidak ada keterangan tahun 2021;

4. 1 (satu) lembar FC PINJAMAN RP. 250.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 16/06/…. S.D 07/07/…;

5. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK MANDIRI NO.REK 130-00-0494009-7 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 65.000.000 (ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/04/2020;

6. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP.8.000.000 (DELAPAN JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 15/04/2020;

7. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 16.000.000 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 22/04/2020;

8. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 16/06/2020;

9. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 18/06/2020;

10. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 30.000.000 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 19/06/2020;

11. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 25/06/2020;

12. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 30/06/2020;

13. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 07/07/2020;

14. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK BCA NO.REK 4377447777 ATAS NAMA AMI YUSANTI SEBESAR RP. 45.000.000 (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

15. 2 (dua) lembar FC potongan cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

2. 1 (satu) lembar POTONGAN CEK SEBESAR RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR) tanggal 08/07/2020.

1. 1 (satu) lembar FC NOTA ADELLE OFFSET PEMBELIAN DUS BANSOS SEJUMLAH RP. 115.000.000 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) tanggal 15/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC MUTASI REKENING BANK BCA ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377185888 tanggal 10/07/2020;

3. 1 (satu) lembar KWITANSI KADIN SEJUMLAH RP. 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

4. 1 (satu) lembar KWITANSI KADIN SEJUMLAH RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

5. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK BCA ATAS NAMA ARIS FAUZAN NO.REK 4370140532 SEJUMLAH RP. 540.000.000 (LIMA RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

6. 1 (satu) lembar FC KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

7. 2 (dua) lembar kwitansi yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

2. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020.

1. 2 (dua) lembar kwitansi tang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 330.750.000 (TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA [PULUH RIBU RUPIAH) tanggal 07/07/2020;

2. Dalam 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 200.000.000 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 10/07/2020.

178. 2 (dua) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal AGUSTUS 2020;

179. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal SEPTEMBER 2020;

180. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal OKTOBER 2020;

181. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal NOVEMBER 2020;

182. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal DESEMBER 2020.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indriyani alias Indri Suharli anak Herawan Suharli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999.

2. Membebaskan Terdakwa Indriyani alias Indri Suharli anak Herawan Suharli dari seluruh dakwaan (Vrijsprak) atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan (Onslag Van Alle Rechtvervolging).

3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa Indriyani alias Indri Suharli anak Herawan Suharli dalam kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat ke dalam kedudukan semula;

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan dari segala dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secar lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERK: PDS- 13/ Ft.1/ BDUNG / 12/ 2022 tanggal 17 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair:

------Bahwa terdakwa Indriyani alias Indri Suharli selaku Ketua Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No. :SKEP /00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, bersama- sama dengan saksi Ami Yusanti (Alm.), saksi Neneng Rahmawati dan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat ( KADIN) Prov. Jabar Jl.Sukabumi No. 42 Bandung atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas SAKSI Khusus, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan :

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

2. Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembersaksin Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Pasal 15 “Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

2. Pasal 19 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan Material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”

3. Pasal 19 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

   1. Laporan penggunaan hibah;

   2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

   3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

   4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Pasal 24 Ayat (1): “Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD berikut perubahannya”;

2. Pasal 25 Ayat (2) a, Nomor 2: “Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi: Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD”;

5. NPHD Nomor: 978/2426/Skrt dan Sperj/00193/KU/V/2020 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Mei 2020, Pasal 2 Ayat (5): “PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatandengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilam puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat Nomor R-07/H.VI.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa awalnya saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji yang merupakan Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2020 berinisiatif mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nomor permohonan 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu:

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019

d. RAB Tahun 2019

e. Surat No. : SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor : 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE.

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat

• Bahwa pada awalnya permohonan dana hibah Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang diajukan oleh saksi Tatan Pria Sudjana sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah), kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk verifikasi administratif permohonan awal dana hibah berdasarkan Surat Perintah Nomor 800/454/Skrt Tanggal 28 Januari 2020, dengan susunan sebagai berikut:

• Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

• Anggota : - Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

Selanjutnya dikarenakan verifikasi administratif dinilai cukup, maka diteruskan ke bidang perdagangan dalam negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan susunan sebagai berikut:

• Ketua : Eem Sujaimah, SH.,MM

• Anggota :

- Erik Wahyu Purwanegara SP

- M. Khairi ZM, S.Sos.,M.E

- Ade Yaya, SH.,MM.

- Wawan Setyawan, S.IP

- Sri Amelia, S.Kom, MM

- Moh. Yusana

- Dadang Setiawan

Bahwa dari hasil verifikasi tersebut, maka hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 12 Juni 2020 Nomor 978/2759/SK.RT yang ditandatangi tim verifikasi yaitu :

Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

Anggota :

• Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

Yang mana dalam verifikasi tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku pemohon dari Kadin Jawa Barat terverifikasi mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan mata kegiatan sebagai berikut :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp. 17,500,000
	TOTAL						Rp. 000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebuna , Kehutanan & Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	25.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL						Rp 1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

• Bahwa terhadap permohonan dana hibah yang diajukan oleh Kadin Provinsi Jawa Barat tersebut, saksi Ami Yusanti dan saksi Neneng Rachmawati atas perintah saksi Ir. Tatan Pria Sudjana meminta terdakwa Indriyani alias Indri Suharli untuk aktif berkordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat perihal program / kegiatanKadin Provinsi Jawa Barat apa saja yang dapat dibiayai dana hibah Tahun 2020, sehingga terdakwa Indriyani alias Indri Suharli berinisiatif membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan beberapa kali menghadap pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Asia Afrika Nomor 146 untuk berkoordinasi / berdiskusi terhadap hal tersebut.

• Bahwa terhadap usulan persetujuan dana hibah yang diajukan oleh KADIN Provinsi Jawa Barat tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Barat memasukannya ke dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daeran (APBD) TA. 2020, yang kemudian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kadin Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor : 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor : Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji yang juga dihadiri oleh terdakwa Indriyani alias Indri Suharli, yang isi pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Hibah

1. Pihak kesatu pada tahun anggaran 2020 memberikan belanja hibah kepada pihak II, berupa uang sebesar Rp 8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

2. Pihak II menyatakan menerima belanja hibah dari pihak I berupa uang sebesar Rp 8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

3. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan kepada Pihak II, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN				TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)							Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL							Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000				Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000				Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL							Rp.117,500,000
	TOTAL							Rp.2,000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan, Kehutanan & Pertansaksin							Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000				Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000				Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000				Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000				Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000				Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000				Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000				Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000				Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000				Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000				Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000				Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000				Rp 5,000,000
	Sub-Total							Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan , Perikanan & Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		200,000,000
	TOTAL					Rp		600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp		2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp		20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp		40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp		28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp		2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp		5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp		5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp		2,700,000,000
	TOTAL					Rp		2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp		1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp		20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp		20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp		1,350,000,000
	TOTAL					Rp		1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp		600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp		2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp		625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp		11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp		6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp		78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp		30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp		35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp		167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp		5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp		14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp		10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp		50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp		120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp		34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp		58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp		117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000			2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp		432,110,000
	TOTAL					Rp		600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp		1,300,000,000
						Rp		400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp		20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp		125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp		80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp		80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp		95,000,000
	Sub-Total					Rp		400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp		100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp		4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp		20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp		25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp		15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp		20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp		3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp		50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp		30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp		400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp		200.000.000
	Sub-Total					Rp		400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp		350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp		200.000.000
	Sub-Total					Rp		350.000.000
	TOTAL						Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

Pasal 2 Pencairan Dana Hibah

1. Pencairan belanja hibah berupa uang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

TAHAP I :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				Rp. 2,000,000,000
A	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant/Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen/setara)	sachet
	Sarden/Kornet	kaleng
	Packaging	Box
	SUB TOTAL				Rp. 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	Rp. 50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	Rp. 67,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 117,500,000
	TOTAL				Rp. 2,000,000,000
2	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT				Rp. 2,700,000,000
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	Rp. 20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	Rp. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	Rp. 28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	Rp. 5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 100,000,000	Rp. 2,700,000,000
	TOTAL				Rp. 2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				Rp. 50,000,000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp. 1,500,000	Rp. 30,000,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub total				Rp. 50,000,000
B	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl, Sukabumi No. 42				Rp. 400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 150,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp. 200,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
C	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				Rp. 350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 100,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp. 200,000,000
	Sub Total				Rp. 350,000,000
	TOTAL				Rp. 800,000,000
	GRAND TOTAL				Rp. 5,500,000,000

TAHAP II :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19				Rp. 600,000,000
A	Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan, Kehutanan & Pertansaksin
	Belanja Peralatan :
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp . 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp, 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
2	REHABILTASI EKONOMI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik	Keg	2	Rp. 10,000,000	Rp. 20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 50,000,000	Rp.1,350,000,000
	TOTAL				Rp. 1,350,000,000
3	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT				Rp. 600,000,000
A	Australia (Melbourne) & Turki
	Biaya Visa Australia	Org	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Biaya Visa Turki	Org	1	Rp. 625,000	Rp. 625,000
	Biaya Tiket Jakarta – Melbourne	Org	1	Rp. 11,700,000	Rp. 11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne – Jakarta	Org	1	Rp. 6,420,000	Rp. 6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 13,162,500	Rp. 78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 5,035,000	Rp. 30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp. 8,865,000	Rp. 35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 167,890,000
B	Jepang (5 Hari)
	Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg	2	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000
	Visa	Org	8	Rp. 1,800,000	Rp. 14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp. 1,000,000	Rp. 10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org	1	Rp. 50,000,000	Rp. 50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)	Org	6	Rp. 20,000,000	Rp. 120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp. 34,087,500	Rp. 34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp. 29,475,000	Rp. 58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap)	Org	4	Rp. 29,362,500	Rp. 117,450,000
	Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org	1	Rp. 19,722,500	Rp. 19,722,500
	Pasca:
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 432,110,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
4	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 500,000,000
A	Pengembangan Kesekertariatan, Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat				Rp. 400,000,000
	Pelatihan Pengembangan Ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org	20	Rp. 1,000,000	Rp. 20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 125,000,000	Rp. 125,000,000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp. 95,000,000	Rp. 95,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan				Rp. 100,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak	Set	200	Rp. 20,000	Rp. 4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp. 100,000	Rp. 20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp. 2,500,000	Rp. 25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp. 5,000,000	Rp. 15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp. 2,000,000	Rp. 20,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 100,000,000
	Total				Rp. 500,000,000
	GRAND TOTAL				Rp. 3,050,000,000

2. Pihak II mengajukan permohonan kepada Pihak I dengan dilampiri :

a. Surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rencana penggunaan belanja hibah

b. Naskah perjanjian belanja dana hibah daerah

c. Fotocopy KTP atas nama terdakwa

d. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Kadin Jabar

e. Surat keterangan domisili dari kelurahan / desa setempat

f. Pakta integritas / surat pernyataan tanggung jawab.

3. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah provinsi Jawa Barat ke rekening bank jabar banten syariah Bandung dengan nomor rekening 0010102889565 atas nama Kadin Jabar, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4. Pihak II dilarang mengalihkan sebagianatau seluruhnya belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lain dengan dalih apapun juga, kecuali diatur lain sebagaimana tercantum dalam NPHD ini.

5. Pihak II setelah menerima pencairan dana belanja hibah dari Pihak I segera melaksanakan kegiatandengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua mempunyai hak menerima belanja hibah, dalam hal seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua mempunyai kewajiban :

1. Menandatangani pakta integritas / surat pernyataan tanggungjawab permohonan belanja hibah

2. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pihak Kesatu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatanselesai

3. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan

4. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001 021 0238631 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sampai akhir kegiatanmasih terdapat sisa dana hibah.

Pasal 5 Sanksi

Dalam hal Pihak Kedua melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran Belanja Hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 Larangan

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh Pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 Bea Materai, Pajak-Pajak dan Biaya Lain-Lain

Biaya materai, pajak-pajak, serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini, menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Penutup

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

• Bahwa dalam NPHD tersebut terdapat Fakta Integirtas / surat pernyataan tanggung jawab yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji yang berisikan:

1. Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;

2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;

3. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah;

4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

• Kemudian, setelah penandatangan NPHD tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji melakukan proses pencairan Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 dengan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sesuai dengan Surat Nomor 00170/KU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Sdr. TATAN PRIA SUDJANA dengan disertai dokumen pendukung lainnya antara lain :

1. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor : 978/2788/Skrt tanggal 15 Juni 2020 perihal Pencairan Dana Hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020

2. Surat Keterangan Hasil Verifikasi KegiatanDana Hibah kepada Kadin Jawa Barat TA 2019 Nomor : 978/2759/Skrt tanggal 12 Juni 2020

3. Rincian Penggunaan Belanja Hibah Tahun 2020 Kadin Jawa Barat tanggal 28 April 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji

4. Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua Umum Kadin Jawa Barat terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji

5. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji

6. Fotocopy rekening Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang masih berlaku atas nama Kadin Jabar Nomor Rekening 0010102889565

7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kacaparing Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019

8. Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji Tanggal 28 April 2020.

• Selanjutnya dari surat permohonan tersebut, BPKAD selaku PPKD mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 911/70/BPKAD tanggal 23 Juni 2020 perihal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk Kadin Jawa Barat yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat sdri. Nanin Hayani Adam, selanjutnya surat tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat disposisi Nomor agenda 70/IP tanggal 23 Juni 2020 yang isinya “acc, psp” atau diproses sesuai prosedur.

Kemudian, bendahara pengeluaran PPKD sdr H. Nanang Hernawan, SE membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor 161/SPP/BPKAD/Hibah-Keu/LS/2020 tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandantangani sdr. Dra. Nanin Hayani Adam, M.Si selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, selanjutnya berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuas BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 3 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdri. Hj. Momi Gustsaksir, S.Sos.,M.M selaku Kabid Perbendaharaan Kuasa BUD.

Selanjutnya SP2D tersebut disampaikan kepada Bank BJB Cabang Utama Bandung Jalan Naripan Bandung untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB Syariah milik Kadin Jabar dengan nomor rekening 0010102889565 dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran H. Nanang Hernawan, S.E. dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sdri. Nanin Hayani Adam, Kuasa BUD Hj. Momi Gustsaksir,S.Sos.,M.M. serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung Jl. Naripan Bandung tanggal 3 Juli 2020.

Bahwa kemudian setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening BJB Syariah milik Kadin Jabar, saksi Ami Yusanti atas perintah terdakwa Tatan Pria Sudjana melakukan penarikan secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Sri Kusnsaksih Rp.100.000.000,-

2. Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.2.100.000.000,-

3. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp.330.750.000,-

4. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.1.500.000.000,-

5. Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp.200.000,000,-

6. Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.1.200.000.000,-

7. Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Rossy Rubyandini Rp.69.000.000,-

• Bahwa untuk melancarkan aksinya tersebut, terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji membentuk Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No. SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, dengan susunan panitia adalah:

1. Penanggungjawab : Ketua Umum Kadin Jawa Barat

2. Pengarah : Ir. H. Dedi Harsono, M.B.A, Drs. H. Yus Hermansyah, H. Dedem Sofyan, H. Aman Suparman, SE.,MM., Ferdhiman P. Bariguna, Joko Suranto SH.,M.Hum, Yadi Mulyadi, ST.,MM., Tb. Raditya Indrajaya, Henry Yusuf, Azizah Talita Dewi, Rio F. Wilantara, Aldo Fantinus Wijaya, H. Rudi Ahmad Natsir Tuasikal, Ir. H. Andrian Tejakusuma, Ir. Feky Andrianto, Ridwansyah Yusuf Achmad, Dr. Masrura Ramidjal M.Si, Fx. Hendrawan, H. Hairul Tamam SE.,MM.

3. Ketua : Indriyani

4. Sekretaris : Meidi Mochammad Sidik

5. Bendahara : Ami Yusanti

6. Anggota : M. Ilmi Hatta, Alvin Hermawan, Surya Batara Kartika, Fardi Nurdiansyah Annafi, Gedde Achsanudin, Ir. Ali Rahman Angkawidjaja MM., Agus Bustomi, H. Idat Mustari SH., Dicky Achmad S.Sos, Asep Gunawan SE., Ir. Dirmansyah, Zoelkifli M. Adam S.Pd. MM., Azhyar Ar Raysid, Eddy Nurmanto S.Si. M.Ba., Ir.Ichwan Ahadi Rachmad, Rangga Bimantara SH.,MH., Mukti Sambari S.Si., Cecep Darius ST. MM., Rizky Mardian, R. Aji Oktaria SH., Sekretaris Kadin Jawa Barat.

• Bahwa pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tersebut tidak dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KADIN dan pembentukan tersebut dilakukan dengan cara Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur atau “back date”, yang mana Ketua Tim Realisasi yang awalnya saksi Dr. H. Yus Hermansyah namun ditolak oleh saksi Dr. H. Yus Hermansyah, sehingga digantikan oleh saksi Indriyani tanpa ada penolakan yang bersangkutan. Selain itu, dalam penunjukan Tim Realisasi tersebut pun panitia tidak pernah di beritahu susunan kepanitian maupun diberikan salinan Surat Keputusan oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana.

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 terdakwa Indriyani selaku Ketua Tim realisasi dibantu oleh Sdri. Neneng Rahmawati yang merupakan istri dari Sdr. Tatan Pria Sudjana yang tidak masuk dalam kepanitian Tim Realisasi Anggaran dengan alasan Sdri Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan sehingga lebih dipercaya oleh Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Umum dan lebih memahami dalam pengelolaan keuangan;

• Bahwa terdakwa Indriyani alias Indri Suharli selaku Ketua Tim Realisasi melakukan pembelian dengan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana hibah, sehingga terdapat kegiatan yang dialihkan atas perintah saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT.				2,000,000,000
	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant / Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	Sachet
	Sarden / Kornet	Kaleng
	Packaging	Box
	SUB-TOTAL				1,882,500,000
	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	1,000,000	50,000,000
	Logistik	Truk	27	2,500,000	67,500,000
	SUB-TOTAL				117,500,000
	TOTAL				2,000,000,000
2.	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	20,000	20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	10,000	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	28,000,000	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	2,000,000	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	1,000,000	5,000,000
	Logistik	Truk	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	100,000,000	2,700,000,000
	TOTAL				2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNTA USAHA				800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				50.000.000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	10,000,000	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	I	5,000,000	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	1,500,000	30,000,000
	ATK	Set	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
B.	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara kadin Jawa Barat, JI. Sukabumi No. 42				400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				400.000.000
C.	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000 000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				100.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				350,000,000
	Total				800.000.000
	Grand Total				5.500.000.000

Dan dalam kegiatan tersebut ada yang tidak dilaksanakan yang diantaranya ialah kegiatan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core dengan alasan adanya dualisme kepemimpinan. Sehingga secara garis terdapat perbedaan anggaran kegiatan yang dibiayai dana hibah antara NPHD dan Realisasi dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	NPHD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Total Tidak Sesuai NPHD (Rp.)
1	Bantuan Ketahanan Pangan bagi Pekerja / Buruh terdampak Pandemik Covid-19 di Jawa Barat	2.000.000.000	1.910.200.000	-
a	Paket Sembako	1.882.500.000	1.882.500.000	-
b	Logistik dan Pengiriman	117.500.000	27.700.000	-
2	Percepatan Penanggulangan Dampak Pandemik Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota se- Jawa Barat	2.700.000.000	2.131.602.000	805.184.000
a	Nasi Bungkus	540.000.000	567.000.000	27.000.000
b	Masker Kain	1.080.000.000	1.480.000.000	726.750.000
c	Bantuan Bibit untuk Ketahanan Pangan	756.000.000	32.800.000	-
d	Uang Pelaporan	54.000.000	19.914.000	19.914.000
e	Uang Saku Personil	135.000.000	0	-
f	Logistik	135.000.000	31.888.000	31.520.000
3	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian KADIN Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan kepada Dunia Usaha	800.000.000	1.481.061.186	1.170.287.296
a	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) KADIN Jawa Barat dalam rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi	50.000.000	123.718.386	73.728.386
b	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN Jawa Barat Jl. Sukabumi No. 42	400.000.000	515.117.800	254.343.910
c	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat Surapati Core	350.000.000	842.225.000	842.225.000
	TOTAL	5.500.000.000	5.522.863.186	1.975.471.296

• Bahwa dalam pembelian masker kain yang dibiayai dana hibah tersebut Diatas, terdakwa Indriyani alias Indri Suharli memesan ke PT. KIMU yang merupakan perusahaan milik terdakwa Indriyani alias Indri Suharli yang bergerak dalam komoditi tekstil / pakaian anak. Selain itu, dalam pembelian masker kain tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana, S.E., M.H., Bin Ojo Bajaji melakukan penambahan pembelian masker kain sebanyak 4000 pcs x Rp.10.000,00 = Rp.40.000.000,00 yang mana penambahan tersebut tidak sesuai dengan RAB yang tercantum dalam NPHD.

• Bahwa terdakwa Indriyani alias Indri Suharli dalam menggunakan dan mengelola dana hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam RAB yang merupakan satu kesatuan dengan NPHD tersebut tidak pernah dilakukan adendum atau perubahan maupun konsultasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

• Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana, S.E., M.H., Bin Ojo Bajaji membuat, menandatangani dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang didalamnnya terdapat bukti dukung yang dimanipulasi dengan menggunakan kwitansi / bukti pembayaran fiktif yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu yang saksi ELIA SETIAWAN Selaku pemilik CV. Sinar Rejeki tidak ingat, menjelaskan terdakwa Indriyani alias Indri Suharli pernah memesan beberapa sembako di CV. Sinar Rejeki milik saksi ELIA SETIAWAN, dengan jumlah dan jenis sembako yang saksi ingat ialah:

No.	Sembako	Satuan	Merek	Jumlah	Harga	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mie	Per bungkus	Gurihmie	Lupa	20.000	1 kardus 40 pcs
2.	Gula	Per 1 kg	Lupa	10.000 buah	Lupa
3.	Minyak	Per 1 kg	Lupa	10.000 buah	Lupa
4.	Sereal	Per sachet	Lupa	Lupa	Lupa
5.	Kopi	Per sachet	ABC Capucino	Lupa	Lupa
6.	Sarden	Kaleng	Lupa	Lupa	Lupa
7.	Kecap	Per botol	Lupa	10.000 botol	Lupa

Namun pada Laporan Pertanggungjawaban yang ditandantangani terdakwa tersebut terdapat Purchase Order Kadin Provinsi Jawa Barat Nomor PO00001 yang ditandatangani terdakwa Indriyani alias Indri Suharli terdapat pembelian sembako sejumlah Rp.1.112.500.000,00 dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Sat	Harga Satuan	Total Harga
1	Gula pasir	Kg	12.500	125.000.000
2	Kecap	Pcs	11.500	115.000.000
3	Minuman sachet	Sachet	1.850	182.000.000
4	Kopi instan	Bh	1.350	270.000.000
5	Mie instan	Bh	2.500	100.000.000
6	Bihun instan	Bh	2.500	100.000.000
7	Minyak goreng	Liter	12.950	129.000.000
8	Sarden	Kaleng	9.100	91.000.000
			Total	1.112.500.000

yang mana diketahui pembelian sembako tidak sebanyak yang tercantum dalam Purchase Order tersebut. selain itu terdapat beberapa invoce yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 gula pasir dengan total Rp 125.000.000,-

2. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 kecap dengan total Rp 115.000.000,-

3. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 minyak dengan total Rp 129.500.000,-

4. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 200.000 kopi instan dengan total Rp 270.000.000,-

5. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 100.000 minuman sereal sachet dengan total Rp182.000.000,-

6. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 sarden dengan total Rp 91.000.000,-

7. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 mie instant dengan total Rp 100.000.000,-

8. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 bihun instant dengan total Rp 100.000.000,-

Merupakan invoice palsu dan tandatangan saksi ELIA SETIAWAN Selaku pemilik CV. Sinar Rejeki dalam invoice tersebut dipalsukan.

2. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2020 terdapat pembelian LED TV 86 inci di CV. Sukses Laksana Mentari milik Dra. SUPRATMAN SUWANDANA seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dipesan oleh saksi Leike yang merupakan saudara kandung dari saksi AMI YUSANTI (Alm), namun saksi Leike meminta saksi Dra. SUPRATMAN SUWANDANA untuk merubah kwitansi pembelian LED TV 86 inch tersebut menjadi sejumlah Rp.87.161.000,-

3. Bahwa pada awalnya 31 agustus 2020, saksi Eko yang mengaku dari Kadin Provinsi Jawa Barat memesan 1 (satu) buah vertical blend ukuran 345 x 253 seharga Rp.2.773.890 di PD. Tirai Pelangi milik saksi YUANA TANDY, setelah sdr. Eko membayar tunai kepada saksi YUANA TANDY pemesanan tersebut dan sdr. Eko meminta kwitansi kosong kepada saksi YUANA TANDY, sehingga kwintasi yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban seperti berikut:

1. Kwitansi penjualan PD. Tirai Pelangi nomor 01248 tanggal 20 Juli 2020 untuk kaca film dengan harga Rp. 16.500.000,-

2. Kwitansi penjualan PD. Tirai Pelangi nomor 01247 tanggal 21 Juli 2020 untuk vertical blend dengan harga Rp.19.750.000,-

Merupakan kwitansi yang dimanipulasi harganya untuk vertical blend yang seharusnya hanya Rp 2.773.890 namun tercantum Rp.19.750.000,00, sedangkan kwitansi kaca film adalah kwitansi fiktif.

4. bahwa untuk kegiatankegiatanKonsultan untuk renovasi Gedung Kadin Jawa Barat yang dikerjakan oleh saksi YURDHIKA MAALIKUL MULKI selaku pemilik dari CV. Granari Bandung Kreatif adalah fiktif atau tidak pernah dikerjakan sama sekali dan Kwitansi CV. Granari Bandung Kreatif nomor 15.08/KUI/GBK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 untuk Biaya Konsutan untuk renovasi gedung Kadin Jawa Barat dengan nominal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibuat oleh kakak saksi yaitu saksi Irfan Mukdiana atas perintah Ami Yusanti.

5. bahwa pada waktu yang saksi NANA SUTISNA selaku pemilik Nasa CCTV tidak ingat, terdapat pembelian seperangkat alat CCTV yang dipesan saksi Ami Yusanti (Alm) berdasarkan Invoice Nomor INV/2020/0209 tanggal 27/07/2020 Project Pemasangan CCTV Kadin Jabar, dengan Rincian pemesanan sebagai berikut:

No	Description	Oty	Unit	Unit Price	Amount
A Material
1	Paket CCTV 16 CH 5MP Hikvision	1	Unit	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000
2	XVR 16 CH 5MP Hikvison	1	Pcs
3	Hardisk 8TB	1	Pcs
4	CCTV Indoor 5MP Hikvision	10	Pcs
5	CCTV Outdoor 5MP Hikvision	3	Pcs
6	CCTV Indoor 5 MP Hikvison	3	Pcs
7	Box Power Adaptor 20A	1	Pcs
8	Jack BNS	32	Pcs
9	Jack DC	16	Pcs
10	Kabel CCTV + Power	4	Roll
11	Aksesoris / Alat bantu	1	Lott
12	Kabel HDMI 10 Mtr Baffo	1	Pcs
B. Installation
1	Jasa pemasangan	16	Titik
			TOTAL		Rp 28.00.000
			DP
			SISA		Rp 28.000.000

Namun, saksi Ami Yusanti memaksa menyakinkan saksi Nana Sutisna untuk merubah invoice pembelian tersebut Diatas dengan berkata “invoicenya jangan atas nama saksi, tapi atas nama kantor Kadin, dan nominalnya tolong dirubah jangan segitu, harganya Rp.67.500.000,- saja”, sehingga berdasarkan perkataan tersebut saksi Nana Sutisna merubah invoice yang pemesanan nyata hanya Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp.67.500.000,00 sesuai keinganan saksi Ami Yusanti, dengan Rincian harga yang dimanipulasi menjadi sebagai berikut :

No	Description	Oty	Unit	Unit Price	Amount
A Material
1	Paket CCTV 16 CH 5MP Hikvision	1	Unit	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
2	XVR 16 CH 5MP Hikvison	1	Pcs
3	Hardisk 8TB	1	Pcs
4	CCTV Indoor 5MP Hikvision	10	Pcs
5	CCTV Outdoor 5MP Hikvision	3	Pcs
6	CCTV Indoor 5 MP Hikvison	3	Pcs
7	Box Power Adaptor 20A	1	Pcs
8	Jack BNS	32	Pcs
9	Jack DC	16	Pcs
10	Kabel CCTV + Power	4	Roll
B. Installation
1	Jasa pemasangan	16	Titik	Rp 250.000	Rp 4.000.000
2	Aksesoris/alat bantu	1	Lott	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	TV 43’ SAMSUNG 4K	1	Pcs	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	Kabel HDMI Baffo 15 mtr	1	Pcs	Rp 500.000	Rp 500.000
			TOTAL		Rp 67.500.000
			DP
			SISA		Rp 67.500.000

• Bahwa setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut disusun, kemudian KADIN Jabar menghubungi KAP Amachi Arifin Mardani dan Muladi untuk melakukan pemeriksaan kegiatandana Hibah KADIN Tahun Anggaran 2020, kemudian atas permintaan tersebut KAP Amachi Arifin Mardani dan Muladi mengusulkan untuk menggunakan produk yang bernama AUP (Agreed Upon Prosdures). Produk ini hanya melakukan pemeriksaan / pencocokan data berdasarkan kegiatan/ data-data administrasi penggunaan dana hibah yang diserahkan oleh KADIN Jawa Barat kepada KAP. Kemudian untuk pekerjaan / permintaan jasa yang berasal dari KADIN Jabar tersebut, dibuatkanlah Surat Perikatan Audit dengan nomor AU-41/AAMM/XII/20 tetanggal 28 Desember 2020, selanjutnya KAP meminta sejumlah data penggunaan dana hibah kepada KADIN Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, kemudian data tersebut diolah dan dicocokan sesuai dengan standar Atestasi (SJT 4400) yang mengacu pada standar professional akuntan Publik. Bahwa dalam produk yang bernama AUP (Agreed Upon Prosdures) tersebut ditemukan penggunaan dana hibah Kadin Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Kuitansi tanda terima honor petugas lapangan untuk packing dan pengangkutan bantuan sosial tanggal 28 juli 2020 – 03 agustus 2020. Pada program Bantuan Ketahanan Pangan Bagi Pekerja/Buruh terdampak Pandemi COVID 19 di Jawa Barat Sub bagianD. Biaya Pelaporan, terdapat tanda terima honor petugas lapangan untuk packing paket bantuan sosial atas :

- Heri Sopsaksin terima Rp125.000,- Tanggal 29 Juli 2020

- Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 29 Juli 2020

- Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 31 Juli 2020

- Teguh Panjireza Rosendra terima Rp150.000,- tanggal 02 Agustus 2020

- Darryl Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 02 Agustus 2020

- Teguh Panjireza Rosendra terima Rp250.000,- tanggal 03 Agustus 2020

- Samba Cipta Ridwana terima Rp200.000,- tanggal 03 Agustus 2020

- Darryl Max Hagi terima Rp200.000,- tanggal 03 Agustus 2020

Nama-nama tersebut Diatas juga menerima honor sesuai dengan bukti tanda terima honor petugas lapangan untuk packing dan pengangkutan bantuan sosial tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022* dengan Rincian:

- Darryl Max Hagi terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022

- Teguh Panjireza Rosendra terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022

- Heri Sopsaksin terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022

- Samba Cipta Ridwana terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022.

Pada laporan AUP, Rincian tersebut dimasukkan Pada Program Pengembangan Kesekertariatan dan Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat dalam rangka Pelayanan kepada Dunia Usaha, Sub BagianA. Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat dalam rangka penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi baris nomor 22 dengan total Rp.35.000.000,-

2. Ada 24 bukti tanda terima

3. Posedur dan temuan diberikan kepada pemberi jasa, tertuang di dalam laporan AUP, agar ditindak lanjuti. Jadi terserah manajemen menindak lanjuti temuannya bagaimana, dan kalau sudah diberikan juga ke pihak kejaksaan, sebagai pihak otoritas, berhak menindak lanjuti temuan yang ada

Kemudian setelah dilakukan AUP tersebut, KAP Amachi Arifin Mardani dan Muladi membuat surat yang dtujukan kepada Ketua dan Pengurus KADIN Jawa Barat dengan No. L20-19/KADIN/AUP/AAMM/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021.

• Bahwa dilihat dari aliran dana yang masuk keluar dalam rekening BJB Syariah milik Kadin Jabar ditemukan aliran dana hibah Kadin Jawa Barat yang disalahgunakan tersebut dipergunakan saksi Tatan Pria Sudjana untuk membiayai projek yang sedang berjalan, membayar hutang terdakwa dan investasi robot trading.

• Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Hibah KADIN Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 111/PW.02.02/Irban III tanggal 19 Mei 2022, terhadap perbuatan terdakwa Indriyani alias Indri Suharli tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara yang Rincian sebagai berikut :

1. Terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD sebesar Rp 1.539.811.188,00 dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Percepatan Penanggulangan dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Logistik	Rp 30.500.000,00
2.	Percepatan Penanggulangan Dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Biaya Operasional	Rp 27.000.000, 00
3.	Percepatan Penanggulangan Dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Pembelian Masker Kain	Rp 400.000.000,00
4.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha		Rp 73.718.388,00	SPJ lebih besar dari NPHD
5.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar	Rp 76.000.000,00	SPJ lebih besar dari NPHD
6.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	TV LED Merk LG	Rp 87.161.000,00
7.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Informa	Rp 3.206.800,00
8.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Perbaikan sarana prasarana eksterior dan interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat Surapati Core	Rp 845.225.000,00	Alokasi tidak sesuai RAB
	Jumlah		Rp1.539.811.188,00

2. Pertanggungjawaban Realisasi anggaran dana hibah sebesar Rp.3.960.188.812,00 belum memadai, dengan Uraian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Bantuan Ketahanan Pangan bagi Pekerja / Buruh yang terdampak Pandemi Covid-19 di Jawa Barat	Rp 2.000.000.000,00
2.	Percepatan Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Rp 1.543.200.000,00
3.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam rangka Pelayanan kepada Dunia Usaha	Rp 416.988.812,00
	Total

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat Nomor R-07/H.VI.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, terhadap perbuatan terdakwa tersebut Diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilam puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair :

------ Bahwa terdakwa Indriyani alias Indri Suharli selaku Ketua Tim Realisasi Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No. SKEP /00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, bersama- sama dengan saksi Ami Yusanti (Alm.), saksi Neneng Rahmawati dan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat ( KADIN) Prov. Jabar Jl.Sukabumi No. 42 Bandung atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

• Bahwa saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE. MH. Bin H. Ojo Bajaji selaku Ketua Umum KADIN Jabar mempunyai kewenangan:

1. Memimpin organisasi dan dewan pengurus masing –masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam;

2. Mengkoodinasikan langkah – langkah dewan pengurus masing – masing dalam hal yang bersifat kebijaksanaan;

3. Memimpin rapat – rapat yang dihadirkan Dewan Pengurus masing – masing;

4. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para wakil ketua umum / wakil ketua masing – masing;

5. Bertanggung jawab kepada Munas / Muprov / Mukab / Mukota masing - masing.

• Bahwa berdasarkan kewenangannya tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji yang merupakan Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2020 berinisiatif mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nomor permohonan 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu :

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019

d. RAB Tahun 2019

e. Surat No. : SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor : 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE.

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat

• Bahwa pada awalnya permohonan dana hibah Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang diajukan oleh saksi Tatan Pria Sudjana sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah), kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk verifikasi administratif permohonan awal dana hibah berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800/454/Skrt Tanggal 28 Januari 2020, dengan susunan sebagai berikut :

• Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

• Anggota : - Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

Selanjutnya dikarenakan verifikasi administratif dinilai cukup, maka diteruskan ke bidang perdagangan dalam negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan susunan sebagai berikut:

• Ketua : Eem Sujaimah, SH.,MM

• Anggota :

- Erik Wahyu Purwanegara SP

- M. Khairi ZM, S.Sos.,M.E

- Ade Yaya, SH.,MM.

- Wawan Setyawan, S.IP

- Sri Amelia, S.Kom, MM

- Moh. Yusana

- Dadang Setiawan

Bahwa dari hasil verifikasi tersebut, maka hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 12 Juni 2020 Nomor 978/2759/SK.RT yang ditandatangi tim verifikasi yaitu :

Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

Anggota :

• Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

Yang mana dalam verifikasi tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku pemohon dari Kadin Jawa Barat terverifikasi mendapatkan dana hibah sebesar Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan mata kegiatan sebagai berikut :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN				TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)							Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL							Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000				Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000				Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL							Rp. 117,500,000
	TOTAL							Rp. 2,000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebun, Kehutanan &Pertanin							Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000				Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000				Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000				Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000				Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000				Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000				Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000				Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000				Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000				Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000				Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000				Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000				Rp 5,000,000
	Sub-Total							Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternak Perikanan &Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		200,000,000
	TOTAL					Rp		600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp		2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp		20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp		40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp		28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp		2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp		5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp		5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp		2,700,000,000
	TOTAL					Rp		2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp		1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp		20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp		20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp		1,350,000,000
	TOTAL					Rp		1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp		600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp		2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp		625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp		11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp		6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp		78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp		30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp		35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp		167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp		5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp		14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp		10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp		50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp		120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp		34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp		58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp		117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000			2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp		432,110,000
	TOTAL					Rp		600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp		1,300,000,000
						Rp		400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp		20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp		125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp		80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp		80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp		95,000,000
	Sub-Total					Rp		400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp		100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp		4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp		20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp		25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp		15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp		20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp		3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp		50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp		30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp		400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp		200.000.000
	Sub-Total					Rp		400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp		350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp		200.000.000
	Sub-Total					Rp		350.000.000
	TOTAL						Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

• Bahwa terhadap permohonan dana hibah yang diajukan oleh Kadin Provinsi Jawa Barat tersebut, saksi Ami Yusanti dan saksi Neneng Rachmawati atas perintah saksi Ir. Tatan Pria Sudjana meminta terdakwa Indriyani alias Indri Suharli untuk aktif berkordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat perihal program / kegiatan Kadin Provinsi Jawa Barat apa saja yang dapat dibiayai dana hibah Tahun 2020, sehingga terdakwa Indriyani alias Indri Suharli berinisiatif membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan beberapa kali menghadap pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Asia Afrika Nomor 146 untuk berkoordinasi / berdiskusi terhadap hal tersebut.

• Bahwa terhadap usulan persetujuan dana hibah yang diajukan oleh KADIN Provinsi Jawa Barat tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Barat memasukannya ke dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daeran (APBD) TA. 2020, kemudian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kadin Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor : Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji yang juga dihadiri oleh terdakwa Indriyani alias Indri Suharli, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Hibah

1. Pihak kesatu pada tahun anggaran 2020 memberikan belanja hibah kepada pihak II, berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

2. Pihak II menyatakan menerima belanja hibah dari pihak I berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

3. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan kepada Pihak II, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN				TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)							Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL							Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000				Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000				Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL							Rp.117,500,000
	TOTAL							Rp. 2,000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebun, Kehutanan & Pertansaksin							Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000				Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000				Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000				Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000				Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000				Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000				Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000				Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000				Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000				Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000				Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000				Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000				Rp 5,000,000
	Sub-Total							Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternak, Perikanan &Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		200,000,000
	TOTAL					Rp		600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp		2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp		20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp		40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp		28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp		2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp		5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp		5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp		2,700,000,000
	TOTAL					Rp		2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp		1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp		20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp		20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp		1,350,000,000
	TOTAL					Rp		1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp		600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp		2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp		625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp		11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp		6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp		78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp		30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp		35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp		167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp		5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp		14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp		10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp		50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp		120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp		34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp		58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp		117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000			2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp		432,110,000
	TOTAL					Rp		600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp		1,300,000,000
						Rp		400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp		20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp		125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp		80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp		80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp		95,000,000
	Sub-Total					Rp		400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp		100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp		4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp		20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp		25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp		15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp		2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp		20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp		3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp		50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp		30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total					Rp		50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp		400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp		200.000.000
	Sub-Total					Rp		400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp		350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp		50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp		200.000.000
	Sub-Total					Rp		350.000.000
	TOTAL						Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

Pasal 2 Pencairan Dana Hibah

6. Pencairan belanja hibah berupa uang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

TAHAP I :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				Rp. 2,000,000,000
A	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant/Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen/setara)	sachet
	Sarden/Kornet	kaleng
	Packaging	Box
	SUB TOTAL				Rp. 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	Rp. 50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	Rp. 67,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 117,500,000
	TOTAL				Rp. 2,000,000,000
2	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT				Rp. 2,700,000,000
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	Rp. 20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	Rp. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	Rp. 28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	Rp. 5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp.100,000,000	Rp. 2,700,000,000
	TOTAL				Rp. 2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				Rp. 50,000,000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp. 1,500,000	Rp. 30,000,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub total				Rp. 50,000,000
B	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl, Sukabumi No. 42				Rp. 400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 150,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp. 200,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
C	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				Rp. 350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 100,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp. 200,000,000
	Sub Total				Rp. 350,000,000
	TOTAL				Rp. 800,000,000
	GRAND TOTAL				Rp. 5,500,000,000

TAHAP II :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19				Rp. 600,000,000
A	Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan, Kehutanan & Pertansaksin
	Belanja Peralatan :
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp . 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp, 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
2	REHABILTASI EKONOMI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik	Keg	2	Rp. 10,000,000	Rp. 20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 50,000,000	Rp.1,350,000,000
	TOTAL				Rp.1,350,000,000
3	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT				Rp. 600,000,000
A	Australia (Melbourne) & Turki
	Biaya Visa Australia	Org	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Biaya Visa Turki	Org	1	Rp. 625,000	Rp. 625,000
	Biaya Tiket Jakarta – Melbourne	Org	1	Rp. 11,700,000	Rp. 11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne – Jakarta	Org	1	Rp. 6,420,000	Rp. 6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 13,162,500	Rp. 78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 5,035,000	Rp. 30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp. 8,865,000	Rp. 35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 167,890,000
B	Jepang (5 Hari)
	Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg	2	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000
	Visa	Org	8	Rp. 1,800,000	Rp. 14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp. 1,000,000	Rp. 10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org	1	Rp. 50,000,000	Rp. 50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)	Org	6	Rp. 20,000,000	Rp. 120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp. 34,087,500	Rp. 34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp. 29,475,000	Rp. 58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap)	Org	4	Rp. 29,362,500	Rp. 117,450,000
	Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org	1	Rp. 19,722,500	Rp. 19,722,500
	Pasca:
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 432,110,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
4	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 500,000,000
A	Pengembangan Kesekertariatan, Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat				Rp. 400,000,000
	Pelatihan Pengembangan Ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org	20	Rp. 1,000,000	Rp. 20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 125,000,000	Rp. 125,000,000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp. 95,000,000	Rp. 95,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan				Rp. 100,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak	Set	200	Rp. 20,000	Rp. 4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp. 100,000	Rp. 20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp. 2,500,000	Rp. 25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp. 5,000,000	Rp. 15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp. 2,000,000	Rp. 20,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 100,000,000
	Total				Rp. 500,000,000
	GRAND TOTAL				Rp. 3,050,000,000

7. Pihak II mengajukan permohonan kepada Pihak I dengan dilampiri :

a. Surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rencana penggunaan belanja hibah

b. Naskah perjanjian belanja dana hibah daerah

c. Fotocopy KTP atas nama terdakwa

d. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Kadin Jabar

e. Surat keterangan domisili dari kelurahan / desa setempat

f. Pakta integritas / surat pernyataan tanggung jawab.

8. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah provinsi Jawa Barat ke rekening bank jabar banten syariah Bandung dengan nomor rekening 0010102889565 atas nama Kadin Jabar, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

9. Pihak II dilarang mengalihkan sebagianatau seluruhnya belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lain dengan dalih apapun juga, kecuali diatur lain sebagaimana tercantum dalam NPHD ini.

10. Pihak II setelah menerima pencairan dana belanja hibah dari Pihak I segera melaksanakan kegiatandengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

3. Pihak Kedua mempunyai hak menerima belanja hibah, dalam hal seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

4. Pihak Kedua mempunyai kewajiban :

1. Menandatangani pakta integritas / surat pernyataan tanggungjawab permohonan belanja hibah

2. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pihak Kesatu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai

3. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan

4. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001 021 0238631 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sampai akhir kegiatanmasih terdapat sisa dana hibah.

Pasal 5 Sanksi

Dalam hal Pihak Kedua melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran Belanja Hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 Larangan

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh Pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 Bea Materai, Pajak-Pajak dan Biaya Lain-Lain

Biaya materai, pajak-pajak, serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini, menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Penutup

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

• Bahwa dalam NPHD tersebut terdapat Fakta Integirtas / surat pernyataan tanggung jawab yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji yang berisikan :

1. Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;

2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;

3. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah;

4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

• Kemudian, setelah penandatangan NPHD tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji melakukan proses pencairan Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 dengan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sesuai dengan Surat Nomor 00170/KU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Sdr. TATAN PRIA SUDJANA dengan disertai dokumen pendukung lainnya antara lain :

1. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor : 978/2788/Skrt tanggal 15 Juni 2020 perihal Pencairan Dana Hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020

2. Surat Keterangan Hasil Verifikasi KegiatanDana Hibah kepada Kadin Jawa Barat TA 2019 Nomor : 978/2759/Skrt tanggal 12 Juni 2020

3. Rincian Penggunaan Belanja Hibah Tahun 2020 Kadin Jawa Barat tanggal 28 April 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji

4. Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua Umum Kadin Jawa Barat terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji

5. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor : 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor : Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji

6. Fotocopy rekening Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang masih berlaku atas nama Kadin Jabar Nomor Rekening 0010102889565

7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kacaparing Nomor : 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019

8. Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji Tanggal 28 April 2020.

• Selanjutnya dari surat permohonan tersebut, BPKAD selaku PPKD mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 911/70/BPKAD tanggal 23 Juni 2020 perihal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk Kadin Jawa Barat yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat sdri. Nanin Hayani Adam, selanjutnya surat tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat disposisi Nomor agenda : 70/IP tanggal 23 Juni 2020 yang isinya “acc, psp” atau diproses sesuai prosedur.

Kemudian, bendahara pengeluaran PPKD sdr H. Nanang Hernawan, SE membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 161/SPP/BPKAD/Hibah-Keu/LS/2020 tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandantangani sdr. Dra. Nanin Hayani Adam, M.Si selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, selanjutnya berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuas BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 3 Juli 2020 senilai Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdri. Hj. Momi Gustsaksir, S.Sos.,M.M selaku Kabid Perbendaharaan Kuasa BUD.

Selanjutnya SP2D tersebut disampaikan kepada Bank BJB Cabang Utama Bandung Jalan Naripan Bandung untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB Syariah milik Kadin Jabar dengan nomor rekening 0010102889565 dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran H. Nanang Hernawan, S.E. dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sdri. Nanin Hayani Adam, Kuasa BUD Hj. Momi Gustsaksir,S.Sos.,M.M. serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung Jl. Naripan Bandung tanggal 3 Juli 2020.

Bahwa kemudian setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening BJB Syariah milik Kadin Jabar, saksi Ami Yusanti atas perintah terdakwa Tatan Pria Sudjana melakukan penarikan secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Sri Kusnsaksih Rp. 100.000.000,-

2. Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp. 2.100.000.000,-

3. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp. 330.750.000,-

4. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp. 1.500.000.000,-

5. Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp. 200.000,000,-

6. Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp. 1.200.000.000,-

7. Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Rossy Rubyandini Rp. 69.000.000,-

• Bahwa untuk melancarkan aksinya tersebut, terdakwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji membentuk Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No. : SKEP /00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, dengan susunan panitia adalah:

1. Penanggungjawab : Ketua Umum Kadin Jawa Barat

2. Pengarah : Ir. H. Dedi Harsono, M.B.A, Drs. H. Yus Hermansyah, H. Dedem Sofyan, H. Aman Suparman, SE.,MM., Ferdhiman P. Bariguna, Joko Suranto SH.,M.Hum, Yadi Mulyadi, ST.,MM., Tb. Raditya Indrajaya, Henry Yusuf, Azizah Talita Dewi, Rio F. Wilantara, Aldo Fantinus Wijaya, H. Rudi Ahmad Natsir Tuasikal, Ir. H. Andrian Tejakusuma, Ir. Feky Andrianto, Ridwansyah Yusuf Achmad, Dr. Masrura Ramidjal M.Si, Fx. Hendrawan, H. Hairul Tamam SE.,MM.

3. Ketua : Indriyani

4. Sekretaris : Meidi Mochammad Sidik

5. Bendahara : Ami Yusanti

6. Anggota : M. Ilmi Hatta, Alvin Hermawan, Surya Batara Kartika, Fardi Nurdiansyah Annafi, Gedde Achsanudin, Ir. Ali Rahman Angkawidjaja MM., Agus Bustomi, H. Idat Mustari SH., Dicky Achmad S.Sos, Asep Gunawan SE., Ir. Dirmansyah, Zoelkifli M. Adam S.Pd. MM., Azhyar Ar Raysid, Eddy Nurmanto S.Si. M.Ba., Ir.Ichwan Ahadi Rachmad, Rangga Bimantara SH.,MH., Mukti Sambari S.Si., Cecep Darius ST. MM., Rizky Mardian, R. Aji Oktaria SH., Sekretaris Kadin Jawa Barat.

• Bahwa pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tersebut tidak dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KADIN dan pembentukan tersebut dilakukan dengan cara Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur atau “back date”, yang mana Ketua Tim Realisasi yang awalnya saksi Dr. H. Yus Hermansyah namun ditolak oleh saksi Dr. H. Yus Hermansyah, sehingga digantikan oleh saksi Indriyani tanpa ada penolakan yang bersangkutan. Selain itu, dalam penunjukan Tim Realisasi tersebut pun panitia tidak pernah di beritahu susunan kepanitian maupun diberikan salinan Surat Keputusan oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana.

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 terdakwa Indriyani selaku Ketua Tim realisasi dibantu oleh Sdri. Neneng Rahmawati yang merupakan istri dari Sdr. Tatan Pria Sudjana yang tidak masuk dalam kepanitian Tim Realisasi Anggaran dengan alasan Sdri Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan sehingga lebih dipercaya oleh Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Umum dan lebih memahami dalam pengelolaan keuangan.

• Bahwa terdakwa Indriyani dalam penunjukan sebagai Ketua Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tersebut merupakan kepanjangan tangan dari saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana yang mempunyai wewenang untuk mengkordinir dan mengelola penggunaan anggaran dana hibah agar sesuai dengan NPHD, namun kewenangan tersebut tidak dipergunkan terdakwa Indriyani alias Indri Suharli selaku Ketua Tim Realisasi dengan melakukan pembelian tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana hibah, sehingga terdapat kegiatan yang dialihkan atas perintah saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, sebagai berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT.				2,000,000,000
	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant / Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	Sachet
	Sarden / Kornet	Kaleng
	Packaging	Box
	SUB-TOTAL				1,882,500,000
	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	1,000,000	50,000,000
	Logistik	Truk	27	2,500,000	67,500,000
	SUB-TOTAL				117,500,000
	TOTAL				2,000,000,000
2.	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	20,000	20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	10,000	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	28,000,000	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	2,000,000	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	1,000,000	5,000,000
	Logistik	Truk	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	100,000,000	2,700,000,000
	TOTAL				2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNTA USAHA				800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				50.000.000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	10,000,000	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	I	5,000,000	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	1,500,000	30,000,000
	ATK	Set	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
B.	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara kadin Jawa Barat, JI. Sukabumi No. 42				400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				400.000.000
C.	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000 000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				100.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				350,000,000
	Total				800.000.000
	Grand Total				5.500.000.000

Dan dalam kegiatantersebut ada yang tidak dilaksanakan yang diantaranya ialah kegiatanPerbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core dengan alasan adanya dualisme kepemimpinan. Sehingga secara garis terdapat perbedaan anggaran kegiatanyang dibiayai dana hibah antara NPHD dan Realisasi dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	NPHD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Total Tidak Sesuai NPHD (Rp.)
1	Bantuan Ketahanan Pangan bagi Pekerja / Buruh terdampak Pandemik Covid-19 di Jawa Barat	2.000.000.000	1.910.200.000	-
a	Paket Sembako	1.882.500.000	1.882.500.000	-
b	Logistik dan Pengiriman	117.500.000	27.700.000	-
2	Percepatan Penanggulangan Dampak Pandemik Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota se- Jawa Barat	2.700.000.000	2.131.602.000	805.184.000
a	Nasi Bungkus	540.000.000	567.000.000	27.000.000
b	Masker Kain	1.080.000.000	1.480.000.000	726.750.000
c	Bantuan Bibit untuk Ketahanan Pangan	756.000.000	32.800.000	-
d	Uang Pelaporan	54.000.000	19.914.000	19.914.000
e	Uang Saku Personil	135.000.000	0	-
f	Logistik	135.000.000	31.888.000	31.520.000
3	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian KADIN Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan kepada Dunia Usaha	800.000.000	1.481.061.186	1.170.287.296
a	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) KADIN Jawa Barat dalam rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi	50.000.000	123.718.386	73.728.386
b	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN Jawa Barat Jl. Sukabumi No. 42	400.000.000	515.117.800	254.343.910
c	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat Surapati Core	350.000.000	842.225.000	842.225.000
	TOTAL	5.500.000.000	5.522.863.186	1.975.471.296

• Bahwa dalam pembelian masker kain yang dibiayai dana hibah tersebut Diatas, terdakwa Indriyani alias Indri Suharli memesan ke PT. KIMU yang merupakan perusahaan milik terdakwa Indriyani alias Indri Suharli yang bergerak dalam komoditi tekstil / pakaian anak. Selain itu, dalam pembelian masker kain tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana, S.E., M.H., Bin Ojo Bajaji melakukan penambahan pembelian masker kain sebanyak 4000 pcs x Rp 10.000,00 = Rp40.000.000,00 yang mana penambahan tersebut tidak sesuai dengan RAB yang tercantum dalam NPHD.

• Bahwa terdakwa Indriyani alias Indri Suharli dalam menggunakan dan mengelola dana hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam RAB yang merupakan satu kesatuan dengan NPHD tersebut tidak pernah dilakukan adendum atau perubahan maupun konsultasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

• Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana, S.E., M.H., Bin Ojo Bajaji membuat, menandatangani dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang didalamnnya terdapat bukti dukung yang dimanipulasi dengan menggunakan kwitansi / bukti pembayaran fiktif yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu yang saksi ELIA SETIAWAN Selaku pemilik CV. Sinar Rejeki tidak ingat, menjelaskan terdakwa Indriyani alias Indri Suharli pernah memesan beberapa sembako di CV. Sinar Rejeki milik saksi ELIA SETIAWAN, dengan jumlah dan jenis sembako yang saksi ingat ialah :

No.	Sembako	Satuan	Merek	Jumlah	Harga	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mie	Per bungkus	Gurihmie	Lupa	20.000	1 kardus 40 pcs
2.	Gula	Per 1 kg	Lupa	10.000 buah	Lupa
3.	Minyak	Per 1 kg	Lupa	10.000 buah	Lupa
4.	Sereal	Per sachet	Lupa	Lupa	Lupa
5.	Kopi	Per sachet	ABC Capucino	Lupa	Lupa
6.	Sarden	Kaleng	Lupa	Lupa	Lupa
7.	Kecap	Per botol	Lupa	10.000 botol	Lupa

Namun pada Laporan Pertanggungjawaban yang ditandantangani terdakwa tersebut terdapat Purchase Order Kadin Provinsi Jawa Barat Nomor : PO00001 yang ditandatangani terdakwa Indriyani alias Indri Suharli terdapat pembelian sembako sejumlah Rp 1.112.500.000,00 dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Sat	Harga Satuan	Total Harga
1	Gula pasir	Kg	12.500	125.000.000
2	Kecap	Pcs	11.500	115.000.000
3	Minuman sachet	Sachet	1.850	182.000.000
4	Kopi instan	Bh	1.350	270.000.000
5	Mie instan	Bh	2.500	100.000.000
6	Bihun instan	Bh	2.500	100.000.000
7	Minyak goreng	Liter	12.950	129.000.000
8	Sarden	Kaleng	9.100	91.000.000
			Total	1.112.500.000

yang mana diketahui pembelian sembako tidak sebanyak yang tercantum dalam Purchase Order tersebut. selain itu terdapat beberapa invoce yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 gula pasir dengan total Rp 125.000.000,-

2. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 kecap dengan total Rp 115.000.000,-

3. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 minyak dengan total Rp 129.500.000,-

4. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 200.000 kopi instan dengan total Rp 270.000.000,-

5. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 100.000 minuman sereal sachet dengan total Rp 182.000.000,-

6. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 sarden dengan total Rp 91.000.000,-

7. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 mie instant dengan total Rp 100.000.000,-

8. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 bihun instant dengan total Rp 100.000.000,-

Merupakan invoice palsu dan tandatangan saksi ELIA SETIAWAN Selaku pemilik CV. Sinar Rejeki dalam invoice tersebut dipalsukan.

2. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2020 terdapat pembelian LED TV 86 inci di CV. Sukses Laksana Mentari milik Dra. SUPRATMAN SUWANDANA seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dipesan oleh saksi Leike yang merupakan saudara kandung dari saksi AMI YUSANTI (Alm), namun saksi Leike meminta saksi Dra. SUPRATMAN SUWANDANA untuk merubah kwitansi pembelian LED TV 86 inch tersebut menjadi sejumlah Rp 87.161.000,-,

3. Bahwa pada awalnya 31 agustus 2020, saksi Eko yang mengaku dari Kadin Provinsi Jawa Barat memesan 1 (satu) buah vertical blend ukuran 345 x 253 seharga Rp 2.773.890 di PD. Tirai Pelangi milik saksi YUANA TANDY, setelah sdr. Eko membayar tunai kepada saksi YUANA TANDY pemesanan tersebut dan sdr. Eko meminta kwitansi kosong kepada saksi YUANA TANDY, sehingga kwintasi yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban seperti berikut:

1. Kwitansi penjualan PD. Tirai Pelangi nomor 01248 tanggal 20 Juli 2020 untuk kaca film dengan harga Rp.16.500.000,-

2. Kwitansi penjualan PD. Tirai Pelangi nomor 01247 tanggal 21 Juli 2020 untuk vertical blend dengan harga Rp.19.750.000,-

Merupakan kwitansi yang dimanipulasi harganya untuk vertical blend yang seharusnya hanya Rp 2.773.890 namun tercantum Rp 19.750.000,00, sedangkan kwitansi kaca film adalah kwitansi fiktif.

4. bahwa untuk kegiatanKonsultan untuk renovasi Gedung Kadin Jawa Barat yang dikerjakan oleh saksi YURDHIKA MAALIKUL MULKI selaku pemilik dari CV. Granari Bandung Kreatif adalah fiktif atau tidak pernah dikerjakan sama sekali dan Kwitansi CV. Granari Bandung Kreatif nomor 15.08/KUI/GBK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 untuk Biaya Konsutan untuk renovasi gedung Kadin Jawa Barat dengan nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibuat saksi Irfan MukDiana atas perintah Ami Yusanti.

5. bahwa pada waktu yang saksi NANA SUTISNA selaku pemilik Nasa CCTV tidak ingat, terdapat pembelian seperangkat alat CCTV yang dipesan saksi Ami Yusanti (Alm) berdasarkan Invoice Nomor INV/2020/0209 tanggal 27/07/2020 Project Pemasangan CCTV Kadin Jabar, dengan Rincian pemesanan sebagai berikut:

No	Description		Oty	Unit	Unit Price	Amount
	A Material
1	Paket CCTV 16 CH 5MP Hikvision		1	Unit	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000
2	XVR 16 CH 5MP Hikvison		1	Pcs
3	Hardisk 8TB		1	Pcs
4	CCTV Indoor 5MP Hikvision		10	Pcs
5	CCTV Outdoor 5MP Hikvision		3	Pcs
6	CCTV Indoor 5 MP Hikvison		3	Pcs
7	Box Power Adaptor 20A		1	Pcs
8	Jack BNS		32	Pcs
9	Jack DC		16	Pcs
10	Kabel CCTV + Power		4	Roll
11	Aksesoris / Alat bantu		1	Lott
12	Kabel HDMI 10 Mtr Baffo		1	Pcs
	B. Installation
1	Jasa pemasangan		16	Titik
				TOTAL		Rp 28.00.000
				DP
				SISA		Rp 28.000.000

Namun, saksi Ami Yusanti memaksa menyakinkan saksi Nana Sutisna untuk merubah invoice pembelian tersebut Diatas dengan berkata “invoicenya jangan atas nama saksi, tapi atas nama kantor Kadin, dan nominalnya tolong dirubah jangan segitu, harganya Rp.67.500.000,- saja”, sehingga berdasarkan perkataan tersebut saksi Nana Sutisna merubah invoice yang pemesanan nyata hanya Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp.67.500.000,00 sesuai keinganan saksi Ami Yusanti, dengan Rincian harga yang dimanipulasi menjadi sebagai berikut :

No	Description	Oty	Unit	Unit Price	Amount
A Material
1	Paket CCTV 16 CH 5MP Hikvision	1	Unit	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
2	XVR 16 CH 5MP Hikvison	1	Pcs
3	Hardisk 8TB	1	Pcs
4	CCTV Indoor 5MP Hikvision	10	Pcs
5	CCTV Outdoor 5MP Hikvision	3	Pcs
6	CCTV Indoor 5 MP Hikvison	3	Pcs
7	Box Power Adaptor 20A	1	Pcs
8	Jack BNS	32	Pcs
9	Jack DC	16	Pcs
10	Kabel CCTV + Power	4	Roll
B. Installation
1	Jasa pemasangan	16	Titik	Rp 250.000	Rp 4.000.000
2	Aksesoris/alat bantu	1	Lott	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	TV 43’ SAMSUNG 4K	1	Pcs	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	Kabel HDMI Baffo 15 mtr	1	Pcs	Rp 500.000	Rp 500.000
			TOTAL		Rp 67.500.000
			DP
			SISA		Rp 67.500.000

• Bahwa setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut disusun, kemudian KADIN Jabar menghubungi KAP Amachi Arifin Mardani dan Muladi untuk melakukan pemeriksaan kegiatandana Hibah KADIN Tahun Anggaran 2020, kemudian atas permintaan tersebut KAP Amachi Arifin Mardani dan Muladi mengusulkan untuk menggunakan produk yang bernama AUP (Agreed Upon Prosdures). Produk ini hanya melakukan pemeriksaan / pencocokan data berdasarkan kegiatan/ data-data administrasi penggunaan dana hibah yang diserahkan oleh KADIN Jawa Barat kepada KAP. Kemudian untuk pekerjaan / permintaan jasa yang berasal dari KADIN Jabar tersebut, dibuatkanlah Surat Perikatan Audit dengan nomor AU-41/AAMM/XII/20 tetanggal 28 Desember 2020, selanjutnya KAP meminta sejumlah data penggunaan dana hibah kepada KADIN Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, kemudian data tersebut diolah dan dicocokan sesuai dengan standar Atestasi (SJT 4400) yang mengacu pada standar professional akuntan Publik. Bahwa dalam produk yang bernama AUP (Agreed Upon Prosdures) tersebut ditemukan penggunaan dana hibah Kadin Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Kuitansi tanda terima honor petugas lapangan untuk packing dan pengangkutan bantuan sosial tanggal 28 juli 2020 – 03 agustus 2020. Pada program Bantuan Ketahanan Pangan Bagi Pekerja/Buruh terdampak Pandemi COVID 19 di Jawa Barat Sub bagianD. Biaya Pelaporan, terdapat tanda terima honor petugas lapangan untuk packing paket bantuan sosial atas :

- Heri Sopsaksin terima Rp125.000,- Tanggal 29 Juli 2020

- Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 29 Juli 2020

- Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 31 Juli 2020

- Teguh Panjireza Rosendra terima Rp150.000,- tanggal 02 Agustus 2020

- Darryl Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 02 Agustus 2020

- Teguh Panjireza Rosendra terima Rp250.000,- tanggal 03 Agustus 2020

- Samba Cipta Ridwana terima Rp200.000,- tanggal 03 Agustus 2020

- Darryl Max Hagi terima Rp200.000,- tanggal 03 Agustus 2020

Nama-nama tersebut Diatas juga menerima honor sesuai dengan bukti tanda terima honor petugas lapangan untuk packing dan pengangkutan bantuan sosial tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022* dengan Rincian :

- Darryl Max Hagi terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022

- Teguh Panjireza Rosendra terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022

- Heri Sopsaksin terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022

- Samba Cipta Ridwana terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus 2022.

Pada laporan AUP, Rincian tersebut dimasukkan Pada Program Pengembangan Kesekertariatan dan Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat dalam rangka Pelayanan kepada Dunia Usaha, Sub BagianA. Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat dalam rangka penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi baris nomor 22 dengan total Rp35.000.000,-

2. Ada 24 bukti tanda terima

3. Posedur dan temuan diberikan kepada pemberi jasa, tertuang di dalam laporan AUP, agar ditindak lanjuti. Jadi terserah manajemen menindak lanjuti temuannya bagaimana, dan kalau sudah diberikan juga ke pihak kejaksaan, sebagai pihak otoritas, berhak menindak lanjuti temuan yang ada

Kemudian setelah dilakukan AUP tersebut, KAP Amachi Arifin Mardani dan Muladi membuat surat yang dtujukan kepada Ketua dan Pengurus KADIN Jawa Barat dengan No.L20-19/KADIN/AUP/AAMM/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021.

• Bahwa dilihat dari aliran dana yang masuk keluar dalam rekening BJB Syariah milik Kadin Jabar ditemukan aliran dana hibah Kadin Jawa Barat yang disalahgunakan tersebut dipergunakan saksi Tatan Pria Sudjana untuk membiayai projek yang sedang berjalan, membayar hutang terdakwa dan investasi robot trading.

• Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Hibah KADIN Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 111/PW.02.02/Irban III tanggal 19 Mei 2022, terhadap perbuatan terdakwa Indriyani alias Indri Suharli tersebut Diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara yang Rincian sebagai berikut :

1. Terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD sebesar Rp 1.539.811.188,00 dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Percepatan Penanggulangan dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Logistik	Rp 30.500.000,00
2.	Percepatan Penanggulangan Dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Biaya Operasional	Rp 27.000.000, 00
3.	Percepatan Penanggulangan Dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Pembelian Masker Kain	Rp 400.000.000,00
4.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha		Rp 73.718.388,00	SPJ lebih besar dari NPHD
5.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar	Rp 76.000.000,00	SPJ lebih besar dari NPHD
6.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	TV LED Merk LG	Rp 87.161.000,00
7.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Informa	Rp 3.206.800,00
8.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Perbaikan sarana prasarana eksterior dan interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat Surapati Core	Rp 845.225.000,00	Alokasi tidak sesuai RAB
	Jumlah		Rp1.539.811.188,00

2. Pertanggungjawaban Realisasi anggaran dana hibah sebesar Rp.3.960.188.812,00 belum memadai, dengan Uraian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Bantuan Ketahanan Pangan bagi Pekerja / Buruh yang terdampak Pandemi Covid-19 di Jawa Barat	Rp 2.000.000.000,00
2.	Percepatan Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Rp 1.543.200.000,00
3.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam rangka Pelayanan kepada Dunia Usaha	Rp 416.988.812,00
	Total

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat Nomor : R-07/H.VI.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, terhadap perbuatan terdakwa tersebut Diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilam puluh enam rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan (tidak) mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

0. Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dn Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang dfsaksingkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 821.2 / Kep.205-BKD / 2018 tanggal 15 Februari 2018;

1. Bahwa pengajuan dan pembersaksin dana Hibah kepada Kadin Propinsi Jawa Barat untuk Tahun anggaran 2020 karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai pemberi hibah untuk Kadin Provinsi Jawa Barat tersebut. Sesuai dengan Pergub 34 tahun 2016 tentang Tata Cara penganggaran pelaksanaan penatausahaan pertanggungjawaban pelaporan dan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuaun socsaksil bersumber dari APBD provinsi jawa barat, syarat-syarat menerima dana hibah yaitu :

Untuk lembaga seperti KADIN :

1. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan

2. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah, kepala desa setempat

3. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah provinsi

Untuk Orgasasi kemasyarakatan :

1. Telah terdaftar oleh kementersaksin yang membidangi urusan hukum dan ham paling singkat 3 tahun kecuali ditentuakan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

2. Berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah provinsi

3. Memilik secretarsaksit tetap di daerah

Sedangkan dokumen yang diperlukan untuk permohonan dana hibah yaitu:

Untuk lembaga dan organisasi kemasyarakatan

1. Akta notaris pendirsaksin lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan

2. NPWP

3. Surat keterangan domisili lembaga dari desa, kelurahan setempat

4. Ijin operasional daftar lembaga dari instansi yang berwenang paling singkat dalam jangka waktu 3 tahun

5. Bukti kontrak sewa gedung bagi lembaga yang kantornya menyewa

6. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekrataris atau sebutan lain

• Bahwa selain persyaratan yang telah disebutkan Diatas, pada prinsipnya penerima hibah harus terlebih dahulu mengajukan proposal dana hibah. Khusus untuk KADIN Jawa Barat proposal hibah diajukan melalui Gibernur hawa Barat khususnya Sekretarsaksi Daerah, selanjutnya proposal tersebut akan didisatiribusikan sesuai dengan SKPD yang menaunginya. Adapun proposal yang diajukan oleh KADIN Jawsa Barat di serahkan kepada Dinas Perindistrsaksin dan perdagangan Jawa Barat. Untuk nilai prososal yang diajukan sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah);

• Bahwa terhadap proposal tersebut dilakukan verifikasi dan disesuaikan dengan stndar baku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat sehingga dana hibah yang terverifikasi sebesar Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

• Bahwa dalam melakukan verifikasi permohonan awal dana hibah berdasarkan Surat Perintah Nomor 800/454/Skrt Tanggal 28 Januari 2020 Kepala Dinas Perindisrtsaksin dan perdagangan yaitu:

• Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

• Anggota : - Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

Selanjutnya dikarenakan kegiatanyang diusulkan oleh KADIN berhubungan dengan perdagangan dalam negeri maka, selanjutnya verifikasi diserahkan kembali ke bidang perdagangan dalam negeri yaitu:

• Ketua : Eem Sujaimah, SH.,MM

• Anggota :

- Erik Wahyu Purwanegara SP

- M. Khairi ZM, S.Sos.,M.E

- Ade Yaya, SH.,MM.

- Wawan Setyawan, S.IP

- Sri Amelia, S.Kom, MM

- Moh. Yusana

- Dadang Setiawan

• Bahwa hasil verifikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 12 Juni 2020 Nomor 978/2759/SK. RT yang ditandatangi tim verifikasi yaitu:

Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

Anggota :

• Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P

• Bahwa nilai pengajuan hibah yang disesuaikan dengan standar baku Pemerintah Proponsi Jawa Barat, juga dilakukan penilasaksin verifikasi terhadap bentuk-bentuk kegiatanyang nantinya akan memakai dana hibah, salah satu acuannya yaitu RAB dan RAK dana hibah, setelah mendapatkan nilai yang pasti, aka permohonan tersebut diserahkan kepada tim TAPD untuk dimasukan sebagai salah satu mata anggaran dalam APBD Jawa Barat tahun 2020;

• Bahwa dokumen yang diserahkan KADIN saat akan melakukan pencairan yaitu:

a. Surat permohonan KADIN No: 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat

b. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019

d. RAB Tahun 2019

e. Surat No: SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE.

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat

• Bahwa dikarenakan ada kejadsaksin wabah covid 19, maka terhadap RAK dan RAB dilakukan refocusing sesuai dengan pentunjuk gubernur Jawa Barat dan dilakukan audien dengan pihak KADIN Jawa Barat dengan di damping pihak inspektorat;

• Bahwa setelah dilakukan verifikasi data awal dan refocusing, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengirik surat kepada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk dimasukan ke dalam APBD Jawa Barat Tahun 2020, setelah itu pada 22 mei 2020 dilakukan penandatanganan NPHD antara Ketua KADIN JAwa Barat yang saat itu di jabat oleh terdakwa TATAN dengan saksi selaku Kepala Dinas Perindistrsaksin dan perdagangan Jawa Barat;

• Bahwa jika dalam pengajuan dana hibah tersebut terdapat fakta integritas / Surat pernyataan untuk bertanggung jawab mengenai dana hibah TA. 2020 dan akan menggunakannya sesuai dengan NPHD dan aturan-atiran yang telah ditetapakan;

• Bahwa timeline Kronologi pembersaksin Dana Hibah KADIN Jawa Barat 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No		Tahapan				Tanggal		Nomor		Perihal	Ket
I		Perencanaan
1						18 Juli 2019		-		Usulan hibah KADIN masuk ke RKPD Online (E-Planning)
2						22 Juli 2019		978 / 5876 / Skrt		Verifikasi permohonan hibah & rekomendasi terhadap usulan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020
3						Juli 2019		978 / 5876 / Skrt		Surat usulan ke TAPD
4						28 Januari 2020		800/454/Skrt		Surat Perintah Tim Verifikatur KegiatanBantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial
5						28 Feb 2020				Audience dengan Inspektorat tentang Hibah KADIN
6						11 Mei 2020				Konsultasi dengan inspektorat tentang Perubahan RAB Kegiatandisesuaikan dengan Kondisi Pandemi (KegiatanCovid)
7						21 Mei 2020				Rapat dengan Bidang Mengenai Perubahan RAB
II		Penganggaran
1						27-Des-19				Pergub Jabar Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
2						30-Des-19		978/Kep. 1082-BPKAD/2019		Kep. Gub Jabar 978/Kep.1082-BPKAD/2019 tentang Penerima Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
III		Dasar Hukum
1						24-Apr-20		33 Tahun 2020		Pergub No. 33 Tahun 2020 tentang Pengembangan Produk Unggulan Sektor Industri dan Perdagangan Di Daerah Provinsi Jawa Barat
2						12 Desember 2019		119/1154/Skrt Sperj/00328/KU/XII/2019		Kesepakatan Bersama antara PemProv Jabar dengan KADIN Jabar Tentang Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Daerah
3						31 Desember 2019		119/1154/Skrt Sperj/00317/KU/XII/2019		Perjanjian Kerja Sama antara PemProv Jabar dengan KADIN Jabar Tentang Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Perindustrian dan Perdagangan
4								Pergub No. 18 Tahun 2019		Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
5								Pergub No. 04 Tahun 2017		Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
6						31 Desember 2019		Pergub No. 34 Tahun 2016		Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
IV	Pencairan
1					28-Apr-20		00170/KU/IV/2020		Surat Permohonan Pencairan Hibah dari Kadin
2					22 Mei 2020		978/2426/Skrt		Penandatanganan NPHD di Kadin Jabar
3					12 Juni 2020		978/2750/Skrt		Verifikasi Administrasi Pencairan oleh Bidang
4					15 Juni 2020		978/2788/Skrt		Surat Permohonan Pencairan dari Indag Jabar ke BPKAD Provinsi Jabar
5					3 Juli 2020		937/161/BH/LS/BPKAD		Terbit SP2D
					15 Juli 2020		3332/978/SKrt		Surat ke KADIN Permintaan KAK dan Jadwal Kegiatan
V	Pelaporan
1					14 Oktober 2020		4882/978/Skrt		Surat ke Kadin hal Laporan LPJ Tahun Anggaran 2020
2					17 Nopember 2020		5446/978/Skrt		Surat ke Kadin hal Laporan LPJ Hibah Kadin Tahun Anggaran 2020
3					4 Januari 2021		08/KU.10.01/Skrt		Surat ke Kadin hal Lap LPJ Hibah Kadin Tahun Anggaran 2020
4					9 Februari 2021		00010/KU/II/2021		Surat Balasan Kadin hal Pemberitahuan tentang LPJ Hibah Kadin
5					30 Juni 2021		4141/KU.11.02/Skrt		Surat ke Kadin LPJ 2020
6					05 Agustus 2021				Laporan Pertanggungjawaban Hibah KADIN Tahun Anggaran 2021
7					9 Agustus 2021		5520 - 5522/KU.01.11.04/Skrt		Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat Hibah KADIN T.A 2020
8					24 Desember 2021		10.439/KU.03.11.02/Skrt		Permohonan Desk KegiatanHibah KADIN 2020
9					28 Desember 2021		10544/KU.03.11.02/Skrt		Permohonan Audit Dana Hibah KADIN Tahun 2020
10					17 Jan - 28 Jan 2022		19/PW.02.01/PP		Audit Investigasi Dana Hibah Kamar Daging dan Industri (KADIN) Tahun 2020
11					19-Mei-22		111/PW.02.02/Irban III		Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Hibah KADIN Tahun 2020
12					08-Jun-22		5404/PW.02.01/SKRT		Surat ke KADIN Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Hibah KADIN Tahun 2020
13					12-Jun-22		052/SLF/UND/XI/2022		Undangan Pembahasan Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Hibah KADIN Tahun 2020
14					15-Jun-22		5672/KU.11.02/Skrt		Surat untuk Setara Law Firm Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Hibah KADIN Tahun 2020

• Bahwa sumber dana hibah untuk KADIN Provinsi Jawa Barat tahun 2020 berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 senilai Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan Uraian mata kegiatansebagai berikut :

RINCIANRENCANA ANGGARANBIAYA
NO	URAIANKEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTALHARGA
1 A	BANTUANKETAHANANPANGANBAGIPEKERJA/BURUH TERDAMPAKPANDEMIKCOVID- 19DIJAWA BARAT PaketSembako(10.000Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik&Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp 117,500,000
	TOTAL						Rp 2,000,000,000
2 A	INKUBASIDANKURASIPRODUKUNGGULAN IKMUNTUKKETAHANANPANGANJAWA BARATDALAMMENGHADAPIDAMPAKPANDEMIK COVID-19 ProdukOlahanIndustri HasilPerkebunan, Kehutanan&Pertansaksin						Rp 600,000,000
	BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	ProdukOlahanIndustri HasilPeternakan, Perikanan&Kelautan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp		25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp		5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp		6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp		100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp		3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp		5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp		2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp		750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp		2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp		10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp		10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp		5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total						Rp		200,000,000
C	ProdukOlahanUntukKetahananPangan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp		25,000,000	Rp		25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp		5,000,000	Rp		5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp		6,000,000	Rp		6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp		100,000	Rp		10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp		3,000,000	Rp		24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp		5,000,000	Rp		20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp		2,500,000	Rp		7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp		750,000	Rp		75,000,000
	ATK			Rp		2,500,000	Rp		2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp		10,000,000	Rp		10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp		10,000,000	Rp		10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp		5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total						Rp		200,000,000
	TOTAL						Rp		600,000,000
3	PERCEPATANPENANGGULANGANDAMPAK PANDEMIKCOVID-19DI27KABUPATEN/KOTA SE- JAWA BARAT ProgramKadinJabarPeduli						Rp		2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp		20,000	Rp		20,000,000
	Masker Kain			Rp		10,000	Rp		40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp		28,000,000	Rp		28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp		2,000,000	Rp		2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp		1,000,000	Rp		5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000		Rp Rp		5,000,000 100,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	100,000,000		Rp		2,700,000,000
	TOTAL						Rp		2,700,000,000
4	REHABILITASIEKONOMIMELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAHTERDAMPAKPANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar						Rp		1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000		Rp		5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000		Rp		20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000		Rp		20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000		Rp		5,000,000
	Sub-Total						Rp		50,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	50,000,000		Rp		1,350,000,000
	TOTAL						Rp		1,350,000,000
5 A	BUSINESSMATCHINGKADINJABARDALAM PEMASARAN&PENGEMBANGANPRODUK UNGGULANJAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki						Rp		600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000		Rp		2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000		Rp		625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000		Rp		11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000		Rp		6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500		Rp		78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000		Rp		30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000		Rp		35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000		Rp		2,500,000
	SUB-TOTAL						Rp		167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan:
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000		Rp		5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000		Rp		14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000		Rp		10,000,000
	Pelaksanaan:
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000		Rp		50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000		Rp		120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500		Rp		34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000		Rp		58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp		29,362,500 19,722,500	Rp Rp		117,450,000 19,722,500
	Pasca:					2,500,000			2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp			Rp
	SUB-TOTAL						Rp		432,110,000
	TOTAL						Rp		600,000,000
6 A	PENGEMBANGANKESEKERTARIATANDAN KEORGANISASIANKADINJAWA BARATDALAM RANGKAPELAYANANKEPADA DUNIAUSAHA Pengembangan Kesekertariatan PembuatanPortal,DatabasedanPengolahanData KadinJawaBarat						Rp		1,300,000,000
							Rp		400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp		1.000,000	Rp		20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp		125.000.000	Rp		125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp		80,000,000	Rp		80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp		80,000,000	Rp		80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp		95,000,000	Rp		95,000,000
	Sub-Total						Rp		400.000.000
B	KajiandanAdvokasiHukumOrganisasi,Hukum PersainganUsaha,HukumPerlindungan Konsumen,RealisasidanPelaporanKeuangan Biaya Host Webinar						Rp		100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp		5,000,000	Rp		5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp		20,000	Rp		4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp		100,000	Rp		20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp		2,500,000	Rp		25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp		5,000,000	Rp		15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp		2,500,000	Rp		2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp		2,000,000	Rp		20,000,000
	ATK	Set	1	Rp		3,500,000	Rp		3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp		5,000,000	Rp		5,000,000
	Sub-Total						Rp		100,000,000
C	PembentukanLembagaKoordinasiSertifikasi Profesi(LKSP)KadinJawaBaratDalamRangka PenciptaanSDMUnggulBerbasisKompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP						Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp		10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp		5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp		1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp		5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total						Rp	50,000,000
D	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksterior dan InteriorMenaraKadinJawaBarat,Jl.Sukabumi No.42						Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar						Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar						Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar						Rp	200.000.000
	Sub-Total						Rp	400.000.000
E	PerbaikanSarana,Prarana,Eksterior danInterior PusdiklatKadinJawaBarat,SurapatiCore						Rp		350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar						Rp		50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar						Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar						Rp		200.000.000
	Sub-Total						Rp		350.000.000
	TOTAL						Rp		1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000 8,550,000,000

• Bahwa Rekening BJB Syariah Cabang Pelajar Pejuang 45 atas nama KADIN Jabar alamat Jl. Sukabumi Bandung dengan nomor rekening 0010102889565. Dan terkait yang bertanggung jawab terkait pencairan Disperindag ke BPKAD yaitu SubbagianKeuangan;

• Bahwa pelaksanaan penggunaan dana hibah pada KADIN Provinsi Jawa Barat diperuntukan sebagai berikut sesuai RAB yaitu:

Untuk prosedur pengunaan uang hibah KADIN tersebut bukan tugas dan fungsi saksi, hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya KADIN Provinsi Jawa Barat, namun KADIN Provinsi Jawa Barat pernah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatanpada tanggal Maret 2020 dan 11 Agustus 2020;

• Bahwa dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Bab II tentang Belanja Hibah bagiankesatu umum, pasal 7 ayat 2:

“Pembersaksin Hibah ditujukan untuk menunjang pencapasaksin sasaran program dan kegiatanPemerintah Daerah Provinsi sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk kemasyarakatan”;

• Bahwa berdasarkan aturan di atas, kegiatansarana dan prasarana KADIN merupakan salah satu penunjang untuk mencapai sasaran program dan kegiatan;

• Bahwa pemberi hibah pernah berkoordinasi dengan penerima hibah dikarenakan kegiatanKADIN terdiri dari beberapa unsur, maka untuk verifikasi kami melakukan koordinasi dalam bentuk rapat pada tanggal 21 Mei 2020 yang berisi terkait kegiatanKadin Jabar yang dibiayai dana hibah;

• Bahwa saksi tidak mengetahui susunan organisasi pelaksana NPHD di KADIN karena pembentukan tim realisasi bukan ranah Indag Provinsi Jawa Barat dan tugas kami hanya memverifikasi dana hibah tersebut;

• Bahwa sesuai dengan NPHD yang telah tanda tangani apabila terdapat perubahan kegiatan, maka harus dilakukan sebuah addendum (perubahan) namun masih satu kesatuan dengan NPHD yang telah di tandatangani. Dalam pelaksanannya KADIN Jawa Barat tidak pernah mengajukan permohonan addendum untuk kegiatanperubahan yang memaakai dana hibah TA. 2020;

• Bahwa untuk pelaporan tersebut sudah dilakukan review oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Permohonan Audit dari Disperindag Provinsi Jawa Barat ke Inspektorat Jawa Barat nomor 4208/978/Skrt tanggal 7 September 2020, hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan Hibah KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 700.04/2115/Insp tanggal 13 November 2020. Kami sudah menindaklanjuti dengan membuat surat ke KADIN:

- Nomor 5520/KU.01.11.04/Skrt tanggal 9 Agustus 2021 (terlampir) tentang menginstruksikan atas tindaklanjut hasil reviu Inspektorat Hibah KADIN tahun 2020 (Pengeluaran Anggaran Hibah tanpa melalui perubahan NPHD dan RAB)

- Nomor 5521/KU.01.11.04/Skrt tanggal 9 Agustus 2021 (terlampir) tentang menginstruksikan atas tindaklanjut hasil reviu Inspektorat Hibah KADIN tahun 2020 (tedapat pengeluaran berupa panjar yang belum dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp1.422.826.000,00).

- Nomor 5522/KU.01.11.04/Skrt tanggal 9 Agustus 2021 (terlampir) tentang menginstruksikan atas tindaklanjut hasil reviu Inspektorat Hibah KADIN tahun 2020 (pembersaksin bantuan kepada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat kurang memperhatikan aspek kinerja);

• Bahwa Kadin Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Indag Provinsi Jawa Barat, namun penyerahan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, yang mana seharusnya berdasarkan NPHD, tenggat waktu yang ditentukan untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatanselesai;

• Bahwa tindak lanjut Indag Provinsi Jawa Barat dengan menyurati Kadin Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 (empat) kali dengan Rincian sebagai berikut :

1. Surat Nomor 4882/978/SKRT tanggal 14 Oktober 2020 perihal Laporan LPJ TA 2020

ii. Surat Nomor 5446/978/SKRT tanggal 17 Nopember 2020 perihal Laporan LPJ TA 2020

iii. Surat Nomor 08/KU.10.01/SKRT tanggal 4 Januari 2021 perihal Laporan LPJ TA 2020

iv. Surat Nomor 4141/KU.11.02/SKRT tanggal 30 Juni 2021 perihal Laporan LPJ TA 2020

Dan Kadin Provinsi Jawa Barat sempat membalas surat pada dengan nomor 00010/KU/II/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 yag mana dalam surat balasan tersebut untuk LPJ penggunaan dana hibah TA. 2020 sedang dilakukan sudit oleh akuntan public;

0. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerima laporan pertangungjawaban (LPJ) yang diajukan oleh KADIN Jabar terhadap penggunaan dana hibah TA. 2020, selanjutnya melalui Surat Nomor 5520 – 5522 / KU.01.11.04 / Skrt tanggal 09 Agustus 2021 perihal tindak lanjut hasil review Hibah Kadin TA. 2020;

1. Bahwa saat menerima hasi laporan review dari inspektorat ternyata terrdapat beberapa kegiatanyang tidak jelas penggunannya, setelah itu Dinas Perindutrsaksin dan perdagangan melalui surat Nomor 10544 / KU.03.11.02 / Skrt tanggal 28 Desember 2021 mengajukan permohonan kepada inspektorat untuk dilakukan audit terhadap dana hibah Pemprov. Jawa Barat TA. 2020, selanjutnya melalui Surat No: 111 / PW.02.02 / Irban III tertanggal 19 Mei 2022 memberikan hasil audit dana hibah;

2. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dr. H. EMED TARYAMAN, SE, MM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

• Bahwa saksi sebagai Kasubid Perbendaharaan I pada BPKAD Prov. Jawa Barat adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.975-BKD/2019 tanggal 27 Nopember 2019 dan Tupoksi saksi dalam jabatan tersebut antara lain melaksanakan pemrosesan, penerbitan dan registrasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung SKPD dan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota, Gaji dan tunjangan Pegawai Daerah Provinsi lingkup perbendaharaan, dasarnya adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja BPKAD Prov. Jawa Barat;

• Bahwa saksi mengetahui KADIN Jabar mendapatkan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;

• Bahwa saksi menjelaskan Tupoksi saksi dalam hal Pembersaksin Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan pemrosesan, penerbitan dan registrasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Hibah kepada KADIN Jabar berdasarkan permohonan pencairan dari Pemohon Hibah dalam hal ini adalah KADIN Jabar;

• Bahwa saksi menjelaskan Aturan apa saja yang dijadikan acuan atau dipedomani dalam rangka pembersaksin dan hibah kepada KADIN Jabar tahun 2020 adalah:

- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembersaksin Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pembersaksin Hibah yang bersumber dari APBD ;

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 17 Mei 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat

• Bahwa yang berhak mendapatkan bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 10 Pergub Nomor 18 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain

2) Belanja Hibah kepada BUMN/BUMD.

3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

• Bahwa pembersaksin Bantuan Dana Hibah kepada KADIN Jabar termasuk dalam kategori Pembersaksin Dana Hibah kepada Organisasi Kemasyaratakan yang berbadan hukum Indonesia;

• Bahwa mekanisme pengajuan dana hibah yang diajukan oleh Ormas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pergub Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Pasal 11

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia mengajukan permohonan Belanja Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait.

2. Permohonan Belanja hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia (huruf d).

Pasal 12

1. Permohonan Belanja Hibah secara tertulis sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) paling sedikit memuat :

1. Maksud dan tujuan serta rencana penggunaan Belanja Hibah ;

2. Nama dan alamat Lembaga Pemohon Belanja Hibah ; dan

3. Rencana Anggaran Biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang

2. Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi :

1. Akta Notaris pendirsaksin lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan ;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

3. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Desa/Kelurahan setempat ;

4. Izin Operasional / Tanda Daftar Lembaga dari Instansi yang berwenang paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun ;

5. Bukti Kontrak Sewa Gedung / Bangunan bagi Lembaga yang kantornya menyewa ; dan

6. Fotokopi KTP yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.

Pasal 13

1. Permohonan Belanja Hibah secara tertulis sebagaiman dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait untuk dsaksidministrasikan atau dicatat, dan selanjutnya di evaluasi sesuai dengan urusan pemerintahan.

Pasal 14

1. Kepala SKPD Provinsi membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 12.

2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Verifikasi, yang dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, telaah dokumen permohonan dan / atau kunjungan ke lokasi pemohon belanja hibah.

3. Kepala SKPD Provinsi menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Gubernur melalui TAPD.

4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dimuat dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).

5. TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PBH kepada Gubernur.

6. Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD Provinsi dan Pertimbangan TAPD.

7. Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBH dimuat dalam bentuk lembar disposisi Gubernur dan menjadi dasar pencatuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

8. Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat 7, disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS yang dimuat dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD.

9. Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 8, SKPKD dan SKPD menyusun RKA;

• Bahwa terkait dokumen apa saja yang dilampirkan oleh KADIN Jabar pada saat mengajukan permohonan Hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat saksi tidak mengetahuinya, dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa terkait mata anggara Hibah Pemprov Jabar kepada KADIN Jabar TA 2020 masuk kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada di BPKAD), kode rekeningnya 5. Belanja., 5.1. Belanja Tidak langsung., 5.1.4 (Belanja Hibah), 5.1.4.05 (Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum);

• Bahwa Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 sebesar Rp.5.500.000.000,- tersebut cair dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran H. Nanang Hernawan, S.E. dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sdri. Nanin Hayani Adam, Kuasa BUD Hj. Momi Gustsaksir,S.Sos.,M.M. serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung Jl. Naripan Bandung tanggal 3 Juli 2020;

• Bahwa tidak dibenarkan apabila selain RAB yang diajukan pada NPHD Propinsi Jawa Barat dengan Kadin Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 diaksilihkan ke tempat lain, karena dapat bertentangan denagan Pasal 2 ayat (4) pada NPHD yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan di Pasal 24 ayat (2) Pergub 34 Tahun 2016;

• Bahwa apabila kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan NPHD maka Uang Hibah harus dikembalikan ke Kas Daerah;

• Bahwa Apabila diketahui ada penggunaan yang tidak sesuai dengan NPDH dan dalam pertanggungjwaban terdapat bukti dukung yang tidak benar maka yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana hibah adalah penerima hibah karena sesuai dengan fakta integritas yang menyebutkan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan dana hibah;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Drs. H. CUCU SUTARA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

• Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Barat Bidang Organisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan masa jabatan 2019-2024 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum KADIN Jawa Barat Hasil Musyawarah Propinsi Luar Biasa;

• Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keorganisasian:

- Mengkoordinasikan program KADIN yang berkaitan dengan rencana dan program kerja;

- Mengkoordinasikan program kerja bersama Komite tetap yang berjumlah 8 (delapan) komite tetap;

- Bertanggung jawab penuh kepada Ketua Umum KADIN Jawa Barat.

• Bahwa mekanisme dan pengaturan mengenai pengaturan/perencanaan keuangan serta program kerja KADIN Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) dan SKEP No. 133 / DP / XII / 2011 tentang Pedoman Pembendaharaan KADIN Indonesia:

• Bahwa dana masuk ke KADIN adalah dana milik organisasi yang harus dipertangungjawabkan secara professional, akuntabel dan transparan dari pemasukan dan pengeluarannya.

Berdasarkan ART pasal 14 ayat (1) Bahwa Dewan Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan perbendahaan selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) bulan.

Menurut Peraturan organisasi SKEP / 133 / DP / XII / 2011 Bahwa pengelolaan keuangan dan asset KADIN sesuai pasal 3 ayat (3) Ketua Umum KADIN wajib membentuk tim Pendanaan yang terdiri Ketua merangkap anggota adalah Wakil Ketua Umum organisasi-an dan beberapa anggota dari Wakil Ketua Umum lainnya. Dalam PO tersebut Ketua Umum dapat membentuk Tim Pengawas yang berasal dari Dewan Pengurus;

Dalam Peraturan organisasi (PO) dalam setahun sekali mengenai keuangan tersebut harus di audit oleh akuntan public.

• Bahwa saksi menjelaskan mengenai sumber-sumber dana yang dipergunakan oleh KADIN ialah dari:

- Uang Pangkal dan uang iuran anggota;

- Sumbangan Anggota;

- Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat;

- Usaha-usaha lain yang sah.

• Bahwa mekanisme/prosedur selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keorganisasian KADIN Prov Jabar yang mengatur pendanaan masuk dan keluar yaitu:

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) ART KADIN, bahwa kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh Sekretaris atas perseetujuan Dewan Pengurus dan ketentuan diatur di dalam Peraturan Organisasi.

- Sesuai ketentuan pasal 5 poit 3 PO Nomor Skep/ 133/DP/XII/2011, bahwa semua pemasukan dana ditampung dalam rekening Induk yang dikelola oleh Tim Pendanaan dan sekaligus sebagai sarana pencairan alokasi dana anggaran bagi pembagian kegiatanoperasional;

- Sesuai ketentuan pasal 6 point 3 PO nomor Skep/ 133/DP/XII/2011, bahwa pencairan dana dari Rekening Induk kepada Rekening Operasional untuk anggaran pembagian kegiatan tahunan dilakukan setiap triwulan (kuartal) berdasarkan pengajuan dari Direktur Eksekutif sebagai pengelola Rekening Operasional dan Pengajuan dari Ketua / penanggungjawab untuk badan/ lembaga initernal tertentu/ ad hoc.

• Bahwa bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat salah satu contohnya adalah bantuan sponsor untuk beberpa kegiatan yang dilaksanakan oleh KADIN serta bantuan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan dana hibah

• Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengajuan dana hibah tahun 2020, saksi baru mengetahui setelah adanya beberapa kegiatan yang ternyata memakai dana bantuan hibah

• Bahwa Kegiatanyang saksi ketahui hanya Pembersaksin paket semboko kepada KADIN- KADIN Kota dan Kabupaten se jawa Barat.

• Bahwa saksi menjelaskan mekanisme awal pengajuan proposal dana hibah seharusnya Mekanisme organisasi terutang pengmbilan keputusan harus melalui rapat, dimana rapat tersebut bagi 3 bagian:

a. Rapat pengurus harian yang terdiri dari Ketua Umum beserta Wakil Ketua;

b. Rapat harian lengkap yang terdiri dari Ketua umum, Wakil Ketua Umum dan para Komite Tetap;

c. Rapat Legkap yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Komite tetap dan Badan serta Lembaga

Kesemuanya diatur dalam Anggaran Dasar KADIN Pasal 29 ayat (3) point A.1, A. 2 dan A.3.

• Bahwa dalam proses pengajuan dana hibah tahun 2020 sama sekali tidak ada rapat yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan organisasi;

• Bahwa terhadap penggunaan dana hibah tidak pernah dibentuk tim pendanaan tim pengawas sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO).

• Bahwa Buku Register yang ada di kantor KADIN Prov. Jabar adalah:

1. Buku Register surat Masuk

2. Buku Register Surat Keluar

• Bahwa adanya dana hibah 2020 setelah ada surat dari INDAG yang intinya meminta pertanggungjawaban bantuan dana hibah tahun 2019 dan tahun 2020, dimana untuk tahun 2019 ada hibah sebesar Rp.1.750.000.000, untuk tahun 2020 ada 2 dana hibah masing- masing Rp. 5.500.000.000 dan Rp.4.700.000.000,-;

• Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah nilai proposal pengajuan hibah dari KADIN 2020 kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

• Bahwa Indag Provinsi Jawa Barat pernah bersurat kepada Kadin Provinsi Jawa Barat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan surat sebagai berikut:

a. Surat Nomor 5517 tanggal 9 Agustus 2021 persaksihl menginstruksikan atas tindak lanjut temuan inspektorat hibah kadin tahun 2019

b. Surat Nomor 5518 tanggal 9 Agustus 2021 persaksihl menginstruksikan atas tindak lanjut temuan inspektorat hibah kadin tahun 2019

c. Surat Nomor 5520 tanggal 9 Agustus 2021 persaksihl menginstruksikan atas tindak lanjut temuan inspektorat hibah kadin tahun 2020

d. Surat Nomor 5521 tanggal 9 Agustus 2021 persaksihl menginstruksikan atas tindak lanjut temuan inspektorat hibah kadin tahun 2020

e. Surat Nomor 5522 tanggal 9 Agustus 2021 persaksihl menginstruksikan atas tindak lanjut temuan inspektorat hibah kadin tahun 2020

f. Surat Nomor 5524 tanggal 9 Agustus 2021 persaksihl menginstruksikan atas tindak lanjut temuan inspektorat hibah kadin tahun 2019

g. Surat Nomor 5536 tanggal 9 Agustus 2021 persaksihl menginstruksikan atas tindak lanjut temuan inspektorat hibah kadin tahun 2019.

• Bahwa Kadin provinsi Jawa Barat membalas surat tersebut dengan nomor 0198/DP/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penjelasan Surat yang ditandatangani oleh saksi Drs. Cucu Sutara, MM selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat yang isinya kurang lebih:

a. Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat sesuai dengan surat keputusan dewan pengurus Kadin Indonesia nomor skep/039/dp/ix/2020 tanggal 10 september 2020 tentang pengesahan dan pengukuhan dewan penasehat, dewan pertimbangan, dewan kehormatan dan dewan pengurus kadin provinsi jawa barat sisa masa bakti 2019 – 2024 dan surat keputusan nomor : skep/043/dp/ix/2020 tanggal 29 september 2020 tentang pengesahan penyempurnaan dewan penasehat, dewan pertimbangan, dewan kehormatan dan dewan pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat sisa masa bakti 2019 – 2024 dan berkantor di gedung menara Kadin Jawa Barat Jalan sukabumi no 42 bandung.

b. Bahwa pada saat dana hibah kadin 2019 – 2020, saksi belum menjabat sebagai ketua umum kadin provinsi jawa barat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, saksi tidak mengetahui perihal dana hibah kadin provinsi jawa barat tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan/instruksi sebagaimana surat Indag tersebut

• Bahwa tidak ada berita acara serah terima tanggungjawab atau peralihan tugas atau masa transisi antara ketua umum yang lama dengan saksi, sehingga berkaitan dengan tersebut saksi tidak tahu sama sekali kegiatan-kegiatanyang dilakukan ketua umum terdahulu khususnya mengenai dana hibah;

0. Bahwa mekanisme yang seharusnya dalam organ kadin dalam membentuk suatu sub organ dalam kepengurasan seharusnya dilakukan rapat yang mana keputusan-keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan rapat yang nantinya di SK kan, sehingga jika ketua umum menentukan struktur dalam sub organ hanya berdasarkan pendelegasian lisan itu suatu kesalahan;

1. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

4. Saksi RADITYA INDRAJAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

• Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Kemitraan dan Kelembagaan pada KADIN Jabar adalah berdasarkan hasil Musyawarah Provinsi KADIN Jabar di Cirebon pada tanggal 7 Februari 2019 dan Surat keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019. Tugasnya adalah menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder dunia usaha, Pemerintah serta Aparat Penegak Hukum dan berbagai lembaga-lembaga lainnya dasarnya adalah AD/ART dan Peraturan Organisasi KADIN Jabar. Dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada Ketua Umum KADIN Jabar;

• Bahwa Struktur Organisasi pada KADIN Jawa Barat yaitu :

- Ketua Umum dijabat oleh Bpk. Tatan Pria Sudjana ;

- Wakil Ketua Umum dijabat oleh 35 (tiga puluh lima) orang ;

- Komite Tetap dijabat oleh 174 (seratus tujuh puluh empat) komite tetap ;

- Dewan Pakar dijabat oleh 23 (dua puluh tiga) orang ;

- Dewan Pertimbangan dijabat oleh 38 (tiga puluh delapan) orang ;

- Dewan Penasehat dijabat oleh 86 (delapan puluh enam ) orang ;

- Dewan Kehormatan dijabat oleh 4 (empat) orang.

• Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran dana hibah tahun 2020 yang diterima oleh Kadin saksi hanya mendengar dari rekan yang lain kalau Kadin Jabar ada mendapat Dana Hibah lagi, saksi sudah tidak ikut campur lagi setelah dihadirkan Raker Prov Kadin Jawa Barat yang dimana membahas tentang evaluasi program kerja tahun 2019;

• Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuan, penandatangan NPHD dan pencairan dana hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi sama sekali tidak tahu dana hibah tahun 2020 masuk ke rekening KADIN yang mana-mananya;

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah KADIN Jabar tahun 2020 saksi tidak mengetahui apapun, jadi tidak ada Tupoksi yang harus saksi jalankan;

• Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada SK Dewan Pengurus KADIN No SKEP /00044/DP/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 dan saksi tidak pernah melihat SK tersebut, SK tersebut dibuat tanpa sepengetahuan saksi;

0. Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk kegiatanapa saja dana hibah tahun 2020 sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) tersebut;

1. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi GEDDE ACHSANUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa sebagai pengurus KADIN Prov. Jawa Barat berdasarkan SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Penasehat, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024;

• Bahwa sejak tahun 2019 diajak Yadi Mulyadi yaitu adiknya Ketua Umum KADIN Jabar Sdr Tatan untuk membantu pengabdian di KADIN Jabar meninggat ia sudah kenal dengan Sdr Yadi;

• Bahwa saksi tidak memiliki Kartu Anggota KADIN Prov. Jabar tapi saksi ada SK di Grup WA KADIN Jabar, karena sebagai direktur CV. Titan yang bergerak di bidang perdagangan maka terdaftar pada KADIN Kota Bandung;

• Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya dana hibah baik yang 2019 maupun dana hibah tahun 2020. ia tidak pernah ikut rapat terkait kepanitiaan tim realisasi. Saksi baru mengetahui setelah ada proses hukum tentang dana hibah termasuk baru mengetahui setelah mendapat informasi dari Sdr. Meidi pada bulan juni 2022 bahwa saksi masuk dalam Tim Realisasi tahun 2020, padahal saksi tidak pernah ikut dalam rapat pembentukan;

• Bahwa tidak pernah mengikuti kegiatan yang menggunakan dana hibah tahun 2020, tapi pernah ikut dalam program ketahanan pangan untuk membagikan bibit buah jambu kristal dan lemon California yang dibagikan untuk Kab, Bandung dan Kab. Bandung Barat serta mengusulkan program ketahanan pangan untuk budidaya ikan nila di daerah Tasikmalaya;

• Bahwa Pupuk Kandang sebanyak 2 Ton dalam kegiatan Bantuan Bibit untuk ketahanan pangan terdapat anggaran sebesar Rp.765.00.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dimana berdasarkan LPJ pada tanggal 21 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran pupuk sebesar Rp.14.800.000,- (empat Belas Juta delapan ratus ribu rupiah);

• Bahwa untuk Pupuk tidak membeli karena di kasih oleh PT. MEDION di Batu Jajar dan biaya yang dikeluarkan untuk penyiapan tempat dan pengolahan dan pengiriman. Yang menerima pupuk adalah petani di Kab. Bandung dan Bandung Barat yang sudah ia dan bu Indri tentukan nama petani, untuk menyerahkan uang pembayaran adalah Bu Indri;

• Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 telah dilakukan pembayaran bibit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Bibit yang dibeli adalah jambu kristal dan Lemon California yang dibeli dipenjual taman Cibeunying;

• Bahwa Tempat pembelian taman Cibeunying yang menerima adalah Petani kab. Bandung dan petani Bandung barat;

• Bahwa tidak mengetahui sumber dana kegiatan dari Hibah Prov. Jabar. Yang ia lakukan adalah hanya menjalankan program ketahanan pangan dari KADIN Prov. Jabar, dan ia tidak pernah ikut dalam rapat- rapat terkait realiasasi dana hibah;

• Bahwa sempat membuat RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bibit dan diserahkan kepada ibu Indri untuk mendapat persetujuan dari Ketua umum KADIN Jabar yaitu sdr. Tatan Pria Sudjana, kemudian saksi menerima dana untuk membeli bibit tersebut yang diserahkan oleh ibu Ami Yusanti dan Ibu Neneng Rachmawati, setelah selesai kegiatan saksi melaporkan dan menyerahkan seluruh bukti dukung kepada ibu Ami dan ibu Neneng;

• Bahwa untuk biaya pembelian bibit yang saksi terima melalui 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), selain itu saksi tidak pernah menerima biaya lagi. Untuk penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Ibu Ami Yusanti dan ibu neneng Rahcmawati (istri dari terdakwa Tatan Pria Sudjana);

• Bahwa setelah diperlihatkan LPJ penggunaan dana hibah TA. 2020 menegaskan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ketahanan pangan tidak sebesar apa yang tertuang dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

6. Saksi ALVIN HERMAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kamar Dagan dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Barat;

• Bahwa ia tidak mengetahui susunan dan Komposisi Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tahun 2020, karena sejak tahun 2020sudah tidak akftif lafi di KADIN Jawa Barat;

• Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui mengenai proses pengajuan dana hibah Pemprov Jawa Barat kepada Kadin Jawa Barat tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme dan siapa yang membuat proposal Kadin Jawa Barat;

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keputusan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kegiatan yang menggunakan Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang terdapat dalam NPHD;

• Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang menggunakan dana hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas Ibu Neneng Rahmawati dalam kegiatan pengelolaan Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui teknis dalam pengelolaan Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri.

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

7. Saksi MEIDI MOCHAMAD DISIK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai pengurus KADIN Prov. Jawa Barat berdasarkan SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Penasehat, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024. Ia sebagai pengurus di Bidang Keorganisasian Komite Tetap Pengembangan Keanggotaan;

• Bahwa saksi menjadi anggota dan Pengurus KADIN Jabar pada mulanya yaitu punya perusahaan CV Karya Eka Kalbu tahun 1993 kemudian menjadi anggota Kadin Kota Bandung dan memiliki KTA sampai dengan tahun 2021, kemudian tahun 2008 saksi menjadi pengurus Kadin Jabar dibawah Ketua Agung Suryaman sampai periode 2018, kemudian 2019 saksi masuk menjadi pengurus dibawah Ketua Tatan dan jabatan saksi berada di Komite Tetap;

• Bahwa Komite tetap tupoksinya membantu Ketua dan Wakil Ketua Umum dalam bidang keorganisasian, membantu proses edukasi tata cara pemilihan Ketua Kadin berdasarkan Kepres 17 Tahun 2010 kemudian menginventarisir keanggotaan Kadin Jabar guna pemilihan ketua Kadin Jabar dari daerah-daerah di Jawa Barat serta menerbitan SK Ketua Terpilih;

• Bahwa saksi baru mengetahui jika KADIN Jabar menerima bantuan dana hibah saat ikut terlibat dalam launching kegiatan bantuan sosial berupa pembagian sembako guna didistribusikan kepada Kadin Daerah sekitar bulan Juli tahun 2020 ketika ada paparan dari Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Arifin Sanjaya dan Ketua KADIN JABAR karena beberapa pengurus diundang untuk hadir dalam kegiatan penguatan ketahanan pangan untuk Covid-19. Namun untuk nama-nama yang terlibat dalam kepanitian realisasi dana hibah TA. 2020 ia baru mengetahui saat adanya laporan kegiatan mengenai bakti sosial dan nama ia tercantum sebagai sekretaris tim realisasi dana Hibah TA. 2020;

• Bahwa saksi mendapatkan mandat dari Ibu Ami Yusanti untuk mengantarkan makanan yang akan diserahkan kepada masyarakat di wilayah Bandung raya (Kab / Kota Bandung, Sumedang, Cimahi, Bandung Barat) dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh KADIN Jabar, selanjutnya ikut terlibat dalam pembagian nasi kotak di beberapa wilayah Bandung raya diantaranya Kota Bandung, Cimahi, Sumedang dan beberapa wilayah di Bandung Barat;

• Bahwa Ibu Ami Yusanti kembali menghubungi saksi untuk memasak guna pembagian nasi kotak di 8 (delapan) wilayah kabupaten kota yang terdiri dari Subang, Purwakarta, Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Bogor, Indramayu dengan masing-masing daerah sebanyak 1000 nasi kotak sehingga totalnya sebesar 8000 nasi kotak;

• Bahwa untuk 8 wilayah ini saksi bertugas memasak dan mendapatkan suplai bahan makanan berupa daging ayam, beras, kecap, dan minyak dari Ibu neneng Rahmawati (istri Ketua KADIN Jabar Tatan Pria Sudjana) dan uang kurang lebih sekitar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dan baru lunas setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan;

• Bahwa untuk wilayah lainnya yang seperti wilayah Depok, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Kota Cianjur, Kota Tasikmalaya, Kota Ciamis, Kota Kuningan, Kota Banjar, Kota Garut diserahkan oleh sdri. AMI uangnya untuk pembelian nasi kotak kepada kepada Kadin Kabupaten Kota, ia mengetahuinya sebab pembagiannya bersamaan dengan launching bantuan social;

• Bahwa untuk pembagian nasi kotak wilayah Bandung Raya hanya ikut membagikan nasi kotak tersebut kepada masyarakat dan tidak mengetahui mengenai proses persiapannya. Sedangkan untuk pembagian nasi kotak di 8 (delapan) Wilayah lainnya saksi terlibat mulai dari persiapan pembuatan nasi kotak hingga penyalurannya kepada masyarakat;

• Bahwa penyerahan uang untuk pembuatan nasi kotak di 8 (delapan) wilayah tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus, selain itu saksi juga menerima bahan-bahan masakan berupa daging ayam dan beras yang masih mentah yang nantinya dimasak dan dijadikan pelengkap makanan dalam nasi kotak. Untuk harga nasi kotak di 8 (delapan) wilayah senilai Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) / Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kotak atau dengan kata lain per wilayah mendapatkan nasi kotak sebanyak 1.000 buah;

• Bahwa uang yang diserahkan oleh Ibu Neneng Rahmawati (ibu wati) tidak seperti apa yang disebutkan tadi karena dipotong dengan ayam mentah dan beras mentah yang diterima oleh saksi, namun jika ditotalnya sama dengan nilainya yang telah diuraikan tadi;

• Bahwa mengenai perincian kegiatan dan uang yang diterima dari Ibu Neneng Rahmawati telah disampaikan kepada penyidik;

• Bahwa biaya operasional sebagai perhitungan ongkos kirim yang dikenakan setiap boxnya sebesar Rp.1000,-/box sehingga totalnya untuk 8 wilayah sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun biaya operasional ini sudah termasuk dari jumlah uang yang ia terima yaitu Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

• Bahwa pembagian nasi kotak di Wilayah Bandung Raya secara bertahap disekitar bulan Oktober 2020. Pak Gede Aksan KADIN JABAR di wilayah Kota Bandung dan Bandung Barat, sedangkan Pak Mukti KADIN JABAR di wilayah Bandung Barat, sedangkan dari KADIN Kota Bandung tidak ikut dalam kegiatan pelaksanaan pembagian nasi kotak di wilayah Bandung karena seluruhnya diserahkan kepada KADIN JABAR

• Bahwa Pembagian nasi kotak di Kab/Kota Se-Jawa Barat dilaksanakan secara bertahap di sekitar bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020. Adapun dalam pelaksanaan pembagiannya karena langsung di kirim ke Pengurus Kadin Kab/Kota masing-masing sehingga dari KADIN JABAR tidak ada yang terlibat dan seluruhnya diserahkan ke Kab. Kota masing-masing diantaranya Bogor, Subang, Cirebon, Indramayu, dan Karawang.

• Bahwa Kadin Kab/Kota ada yang menolak untuk melaksanakan pembagian sehingga pembagiannya dilakukan sendiri dibantu oleh Supir diantaranya untuk daerah Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi;

• Bahwa Untuk di wilayah 5 Bandung Raya diantaranya Kota Bandung, Sumedang, Kab. Bandung, Cimahi, dan Kab. Bandung Barat dilakukan oleh Ibu Neni (mobil box bu neni), namun ia juga membantu dalam pendistribusiannya.

• Bahwa untuk daerah lainnya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi ketahui penerima dari dana pembagian nasi kotak sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik diantaranya Neni untuk wilayah Bandung Raya, Asep Nugraha wilayah Kab. Banjar, Lulu wilayah Kab. Bogor, Feti wilayah Kota Sukabumi, Faisal wilayah Cianjur, Nani wilayah Cirebon, Uba wilayah Kuningan, dan Miftah wilayah Depok. Untuk lebih jelas yang mengetahui Bendahara Tim Realisasi Dana Hibah Tahun 2020 dan Ibu Neneng Rahmawati selaku pihak yang membuat laporan pertanggungjawaban;

• Bahwa tidak benar saksi menerima uang sebesar Rp.21.000.000,- untuk masing-masing kegiatan pembagian nasi bungkus karena nilai tersebut dikurangi dengan suplai bahan dari Ibu Neneng;

• Bahwa saksi menerima uang dari KADIN JABAR sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) sudah termasuk biaya nasi bungkus dan biaya operasional pengantaran ke 8 wilayah. Bahwa nilai tersebut adalah hasil pengurangan dari bahan yang telah disuplai diantaranya beras, ayam, minyak, dan kecap sehingga totalnya tidak sampai Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

• Bahwa yang membuat kuitansi-kuitansi tersebut adalah Ibu Neneng;

• Bahwa isi dari nasi kotak tersebut adalah Ayam, Nasi, Telor, Mustopa, Tempe, Kerupuk, Sambel, Alat Makan, dan kotak nasinya pun terbuat dari plastik sehingga awet dan tidak mudah rusak. Bahwa diatas kotaknya menggunakan logo KADIN JABAR menggunakan stiker bertuliskan “Kadin Berbagi” berukuran 3cmx3cm;

• Bahwa daerah lainnya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang diketahui penerima dari dana pembagian nasi kotak sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik diantaranya Neni untuk wilayah Bandung Raya, Asep Nugraha wilayah Kab. Banjar, Lulu wilayah Kab. Bogor, Feti wilayah Kota Sukabumi, Faisal wilayah Cianjur, Nani wilayah Cirebon, Uba wilayah Kuningan, dan Miftah wilayah Depok. Untuk lebih jelas yang mengetahui Bendahara Tim Realisasi Dana Hibah Tahun 2020 dan Ibu Neneng Rahmawati selaku pihak yang membuat laporan pertanggungjawaban;

• Bahwa tidak mengetahui ada anggaran lain yang dipergunakkan oleh KADIN JABAR dalam pengadaan nasi kotak karena ia hanya terlibat untuk pembagian nasi kotak di wilayah Bandung Raya dan di 8 wilayah sebagaimana ia terangkan diatas;

0. Bahwa yang lebih tahu secara administrasi adalah Direktur Eksekutif atas nama Teguh Panji Reza dan walaupun saksi dalam SK Tim Realisasi Dana Hibah Tahun 2020 tercatat sebagai Sekretaris, namun tidak mengetahui posisi selaku Sekretaris sampai dengan penyusunan LPJ juga tidak pernah dilibatkan;

1. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

8. Saksi TEGUH PANJI REZA ROSENDRA, S.I, Kom, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa struktur Kesekertariatan KADIN yaitu :

  • Direktur Eksekutif: TEGUH PANJIREZA ROSENDRA, S.I.Kom

  • Kepala Bidang Umum: EKO TRISMANTORO

  • Kepala Bidang Program Kerja: (lupa lagi)

  • Kepala Bidang Keuangan: ARSY NAFISA

  • Kepala Bidang Pelayanan: FINI

  • Kepala Bidang Hukum: SENA LINDA SAPUTRA

• Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Eksekutif pada KADIN Jawa Barat adalah Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Agustus 2019, sedangkan tugas dan fungsiny adalah melakukan fungsi administrative, implementasi teknis dari program kerja pengurus, mengkoordinir Tim Sekretariat KADIN Jawa Barat, membuat Pelaporan Kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KADIN Jawa Barat yang diketuai oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana, SH., MH.;

• Bahwa KADIN Jabar mendapatkan Dana Hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 sebesar Rp.8.550.000.000,- (Delapan Milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan tahap 2 sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah), ia mengetahui hal tersebut dikarenakan dari aktivitas dan keseharian ia di KADIN Jabar dan ia sebagai Direktur Eksekutif berperan pelaksana teknis dan program – program KADIN Jabar yang salah satunya dananya berasal dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa Tupoksi secara global sebagai Direktur Eksekutif dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum KADIN Jabar. Tim Sekretariat juga bertugas sebagai pelaksana teknis dari seluruh program KADIN pada program Dana Hibah 2020 dan KADIN Jawa Barat ada membentuk kepanitiaan dalam hal pengelolaan dana hibah selaku pemangku kebijakan;

• Bahwa sebagai pelaksana teknis dari seluruh program Kadin pada program dana hibah 2020 kesekretariatan Kadin hanya membantu secara teknis pelaksaan seperti membantu menyiapkan Tempat, Membantu menyiapkan persuratan, membantu packing dan yang lainnya, kesekretariatan Kadin tidak ikut terlibat dalam hal perencanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban serta hal-hal yang bersifat kebijakan terhadap kegiatan program Kadin pada program dana hibah 2020;

• Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban saksi tidak mengetahuinya karena semua anggota tim kesekertariatan Kadin sudah tidak bekerja di Kadin lagi pada saat laporan tersebut dibuat;

• Bahwa saksi tidak tahu administrasi apa saja yang harus disiapkan, hanya ikut membantu dalam hal pembuatan SK Pembentukan Kepanitiaan. Dimana sk tersebut dibuat berdasarkan perintah dari Ketua Umum tanpa ada forum resmi yang membahas tentang kepanitiaan, sehingga panitia yang ditunjuk banyak yang tidak mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan dana hibah tahun 2020. Pengetikan administrasi Tim realisasi dana hibah 2020 dibuat pada sekitar bulan agustus/september 2020 sedangkan untuk tanggal yang dicantumkan bulan januari 2020 (back date);

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Proposal dan siapa yang menyusun administrasi untuk kelengkapan administrasi untuk mengajukan dana hibah tahun 2020 karena kesekertariatan di Kadin tidak pernah diajak dalam hal perencanaan kegiatan maupun pelaporan pertanggungjawaban serta saat masuk di Kadin pengajuan dana hibah tahun 2020 tersebut sudah masuk ke Pemprov Jawa Barat;

• Bahwa ada ditunjuk tim realisasi dan dasar penunjukan tersebut ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Kadin yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH dengan ketua tim Sdri INDRIYANI;

• Bahwa awalnya yang ditunjuk sebagai ketua tim realisasi ialah Sdr. YUS HERMANSYAH akan tetapi kemudian Sdr. YUS HERMANSYAH mundur selanjutnya Sdr. Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH menunjuk Sdri. INDRI sebagai ketua tim realisasi;

• Bahwa ada beberapa perubahan kegiatan yang tidak sesuai dengan NPHD dikarenakan pada waktu itu bertepatan dengan Pandemi Covid, kemudian dilakukan penyesuaian sehingga dilakukan perubahan kegiatan yang lebih diarahkan ke kegiatan bantuan ketahanan pangan bagi pekerja/buruh terdampak pandemik covid-19 di jawa barat;

• Bahwa untuk masalah pengelolaan dana hibah dikelola oleh ibu Ami sebagai bendahara dan ibu Neneng Rahmawati, untuk operasional kegiatan panitia meminta kepada ketua umum melalui ibu Neneng Rahmawati sedangkan untuk distribusi anggarannya ibu Neneng memerintahan kepada ibu Ami Yusanti dan seluruh Nota-nota dan bukti pengeluaran dikelola oleh ibu Ami dan ibu Neneng;

• Bahwa kapasitas Sdri. Neneng Rahmawati merupakan pengurus kadin jabar sekaligus istri dari ketua umum Kadin Jabar, dan beliau memiliki Background sebagai akuntan sehingga beliau dipercaya oleh ketua umum dalam mengelola keuangan perusahaan, keuangan kadin dan dana hibah 2020 meskipun demikian nama beliau tidak masuk dalam kepanitiaan untuk kegiatan dana hibah 2020;

• Bahwa teknis setiap kegiatan pelaksanaan kegiatan kadin yang dibiayai dana hibah tahun 2020:

• Pertama, Lembaga Koordinasi Sertifikasi Propesi (LKSP) Kadin Jabar yang diketuai oleh Sdr. Stanly pernah melakukan beberapakali rapat di kantor Kadin namun untuk selanjut nya ia tidak tahu mengenai hasil rapat tersebut;

• Kedua, memang betul ada renovasi kantor kadin akan tetapi ia tidak mengetahui siapa yang merenovasi dan berapa jumlah biaya yang digunakannya;

• Ketiga, program ketahanan pangan benar dilaksanakan akan tetapi yang awalnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 27 kabupaten namun terealisasi hanya di satu tempat yaitu di jalan pahlawan kota Bandung kegiatan tersebut berupa pembibitan yang nantinya bibit tersebut akan disebar ke masyarakat;

• Keempat, program tersebut ia tidak mengetahui teknis kegiatannya ia hanya mengetahui bahwa beras tersebut dari Sdr. Yus Hermansyah dan untuk yang lainnya ia tiidak tahu dan seluruh barang yang dibeli dikirim ke kantor Pa tatan jalan buah batu yang nantinya akan didistribusikan ke 27 kota/kabupaten, setelah barang dikirimkan seharusnya pihak yang menerima mendistribusikan lagi ke pihak masyarakat serta memberikan laporan kepada kadin jawa barat berupa data identitas penerima bantuan, akan tetapi mayoritas tidak memberikan laporan data tersebut. Sekretariat hanya membantu packing barang, memesan truk pengangkut, dokumentasi, mengetik PO dan mengetik Invoice;

• Kelima, pembagian masker dengan penanggung jawab Sdri. Indri benar ada dilakukan dan pembelian masker tersebut setahu ia beli di Sdri. Indriyani dan telah di distribusikan ke 27 kota/kabupaten, Sekretariat hanya membantu packing barang, memesan truk pengangkut, dokumentasi, mengetik PO dan mengetik Invoice.

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

9. Saksi ARSY NAFISA BELADIENA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai Staf Keuangan pada Kantor Kadin Jawa Barat tahun 2019 ialah Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangan oleh Ketua Umum Kadin Jabar;

• Bahwa TA 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada memberikan Dana Hibah kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jabar namun untuk besaran uang yang diterima ia tidak mengetahuinya karena yang mengurus keuangan dana hibah tersebut ialah ibu Wati dan ibu Indri;

• Bahwa tidak mengetahui ada dibentuk ataupun ditunjuk Tim Realisasi Dana Hibah 2020 karena pada kenyataan dilapangan saksi hanya membantu tugas kesekretariatan Kadin dan untuk lebih mendalam kegiatan Kadin tidak mengetahui;

• Bahwa pernah diperintahkan oleh bu Neneng Rahmawati untuk melakukan penarikan Cheque di Bank BJB Syariah cabang Jalan Pelajar Pejuang Bandung sebanyak 3 kali An. Kadin Jawa Barat dengan no. Rek 0010102889565 yaitu:

  • Ibu Neneng dan bu Ami tanggal 6 Juli 2020 kurang lebih sebesar Rp.2.100.000.000, dan di dalam Cheque tersebut yang bertandatangan ialah Sdr. Tatan dan Sdri Ami dan uang tersebut saksi berikan langsung ke Ibu Neneng di Kantor Kadin Jalan Sukabumi No. 42;

  • Ibu Neneng dan bu Ami tanggal 7 Juli 2020 kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,- dan didalam Cheque tersebut yang bertandatangan ialah Sdr. Tatan dan Sdri Ami, saksi berikan uang tersebut kepada Sdri. Rossi di depan Kantor Bank BJB Syariah Jalan Pelajar Pejuang;

  • Ibu Neneng dan bu Ami tanggal 14 Juli 2020 kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- dan didalam Cheque tersebut yang bertandatangan ialah Sdr. Tatan dan Sdri Ami dan uang tersebut saksi berikan langsung ke Ibu Neneng di Kantor Kadin Jalan Sukabumi No. 42

• Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut dan digunakan untuk apa dan saat pengambilan uang tersebut dilakukan hanya seorang diri dan tempat yang sering digunakan untuk mengambil uang yaitu BJB Syariah Jl. Pelajar Pejuang;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

10. Saksi DARRYL MAX HAGI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi pada tahun 2020 sebagai Staf Kesekertariatan pada KADIN Jawa Barat berdasarkan surat perjanjian kerja yang di tandatangani oleh ketua umum dan sekarang saksi menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada KADIN Jawa Barat berdasarkan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh ketua umum yang baru;

• Bahwa struktur Kesekertariatan pada KADIN 2020 yaitu:

  • Direktur Eksekutif: TEGUH PANJIREZA ROSENDRA, S.I.Kom

  • Kepala Bidang Umum: EKO TRISMANTORO

  • Kepala Bidang Program Kerja: (lupa lagi)

  • Kepala Bidang Keuangan: ARSY NAFISA

  • Kepala Bidang Pelayanan: FINI

    • Staf : DARRYL MAX HAGI

  • Kepala Bidang Hukum: SENA LINDA SAPUTRA

• Bahwa mengetahui KADIN Jabar mendapatkan Dana Hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 sebesar Rp.8.550.000.000,- (Delapan Milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan tahap 2 sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah), saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan dari aktivitas dan keseHarian saksi di KADIN Jabar dan saksi sebagai Staf Sekretaris berperan dalam membantu pelaksana teknis dan program – program KADIN Jabar yang salah satunya dananya berasal dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa Tupoksi saksi secara global sebagai Staf dan Tim Sekretaris bertugas sebagai membantu pelaksana teknis pembuatan administrasi dari seluruh program KADIN pada program Dana Hibah 2020 dan KADIN Jawa Barat adapun pembentukan kepanitian dalam hal pengelolaan dana hibah tersebut dengan tidak melibatkan Kesekertariatan Kadin Jawa Barat;

• Bahwa saksi sebagai pelaksana teknis dari seluruh program Kadin pada program dana hibah 2020 kesekertariatan Kadin hanya membantu secara teknis pelaksaan seperti membantu mempersiapkan Tempat, Membantu mempersiapkan persuratan, membantu packing dan yang lainnya, kesekertariatan Kadin tidak ikut terlibat dalam hal perencanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban serta hal-hal yang bersifat kebijakan terhadap kegiatan program Kadin pada program dana hibah 2020;

  • Saksi beberapa kali hanya pernah mengantarkan Proposal Dana Hibah 2020 ke Dinas Indag atas perintah Direketur Eksekutif.

  • Terkait laporan pertanggungjawaban saksi tidak mengetahuinya karena semua anggota tim kesekertariatan Kadin sudah tidak bekerja di Kadin lagi pada saat laporan tersebut dibuat;

• Bahwa saksi tidak mengetahui administrasi apa saja yang harus disiapkan terkait administrasi kepanitian dana hibah tahun 2020, saksi hanya ikut membantu pengetikan dalam hal pembuatan SK Pembentukan Kepanitian. Dimana SK tersebut dibuat berdasarkan perintah dari Ketua Umum tanpa ada forum resmi yang membahas tentang kepanitian, sehingga panitia yang ditunjuk banyak yang tidak mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan dana hibah tahun 2020. Pengetikan administrasi Tim realisasi dana hibah 2020 dibuat pada sekitar bulan agustus/september 2020;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Proposal dan siapa yang menyusun administrasi untuk kelengkapan administrasi untuk mengajukan dana hibah tahun 2020 karena kesekertariatan di Kadin tidak pernah dsaksijak dalam hal perencanaan kegiatan maupun pelaporan pertanggungjawaban;

• Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi ada ditunjuk tim realisasi dan dasar penunjukan tersebut ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Kadin yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH dengan ketua tim Sdri INDRIYANI;

• Bahwa sepengetahuan saksi susunan kepanitian tim realisasi dana hibah 2020 ialah:

  • Penangungjawab adalah Ketua Umum Kadin Jabar 2020.

  • 1. Ketua : Indriyani alias Indri Suharli

  • 2. Sekretaris : Meidi Muhamad Sidik

  • 3. Bendahara : Ami Yusanti

• Bahwa kegiatan yang biayai oleh dana hibah tahun 2020 ialah :

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUN TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				2,000,000,000
	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant / Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	I Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	Sachet
	Sarden / Kornet	Kaleng
	Packaging	Box
	SUB-TOTAL				1,882,500,000
	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	1,000,000	50,000,000
	Logistik	Truk	27	2,500,000	67,500,000
	SUB-TOTAL				117,500,000
	TOTAL				2,000,000,000
2.	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	20,000	20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	10,000	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	28,000,000	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	2,000,000	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	1,000,000	5,000,000
	Logistik	Truk	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	100,000,000	2,700,000,000
	TOTAL				2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIANKADINJAWABARATDALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNTAUSAHA				800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				50.000.000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	10,000,000	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	I	5,000,000	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	1,500,000	30,000,000
	ATK	Set	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
B.	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara kadin Jawa Barat, JI. Sukabumi No. 42				400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				400.000.000
C.	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksteriordan InteriorPusdiklatKadinJawaBarat,Surapati Core				350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000 000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				100.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				350,000,000
	Total				800.000.000
	Grand Total				5.500.000.000

• Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana hibah kadin 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui rekening kadin untuk menampung dana hibah tahun 2020 ada di rekening yang mana karena yang saksi ketahui Kadin memiliki beberapa Rekening Bank;

• Bahwa ada beberapa perubahan kegiatan yang tidak sesuai dengan NPHD dikarenakan pada waktu itu bertepatan dengan Pandemi Covid kemudian dilakukan penyesuasaksin sehingga dilakukan perubahan kegiatan yang lebih diarahkan ke kegiatan bantuan ketahanan pangan bagi pekerja/burun terdampak pandemik covid-19 di jawa barat;

• Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan yang tercantum dalam RAB sudah sesuai atau tidak dengan realisasinya;

• Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dana hibah kadin 2020;

• Bahwa saksi hanya ikut partisipasi di beberapa kegiatan saja diantaranya yaitu membantu Packing paket sembako, pendistribusian masker dan design motif pada kertas nasi bungkus;

• Bahwa saksi mendapatkan honor dalam setiap partisipasi beberapa kegiatan yang di biayai oleh dana hibah 2020 dan saksi menandatangani dalam kwitansi penerimaan honor lapangan;

• Bahwa kapasitas saksi Neneng Rahmawati merupakan pengurus kadin jabar sekaligus istri dari ketua umum Kadin Jabar, dan beliau memiliki Background sebagai akuntan sehingga beliau dipercaya oleh ketua umum dalam mengelola keuangan perusahaan, keuangan kadin dan dana hibah 2020 meskipun Demikian nama beliau tidak masuk dalam kepanitian untuk kegiatan dana hibah 2020;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

11. Saksi FARDI NURDIANSYAH ANNAFI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai Pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat berdasarkan SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan dan Personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024 dan jabatan ia sebagai Komite tetap Jaringan Usaha pada Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan UKM dan Koperasi;

• Bahwa tugas Komite tetap Jaringan Usaha pada Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan UKM dan Koperasi yaitu membina UKM yang ada di jawa Barat, namun untuk tugas ini saksi tidak terlalu aktif karena kesibukan mengurus usaha pribadi;

• Bahwa sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pengajuan dana hibah Pemprov Jawa Barat kepada Kadin Jawa Barat taahun 2020, walaupun nama saksi tercantum dalam susunan tim realisasi dana hibah KADIN Jabar TA. 2020;

• Bahwa baru mengetahui sebagai bagian dari Tim Realisasi anggaran dana hibah tahun 2020 setelah ditunjukan Surat Keputusan nya oleh Penyidik;

• Bahwa tidak mengetahui apa tugas dan wewenang nya tim realisasi Anggaran dana hibah tahun 2020;

• Bahwa tidak mengetahui apa dasarnya saksi sebagai bagian dari Tim Realisasi Anggaran dana hibah 2020;

• Bahwa tidak mengetahui susunan dan komposisi dari Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tahun 2020 dan tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keputusan Tim Realisasi Angaran Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kegiatan apa saja yang menggunakan Dana Hibah tahun 2020 dan kegiatan apa saja yang ada dalam NPHD;

• Bahwa ia tidak mengetahui Laporan Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang menggunakan Dana Hibah tahun 2020;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dalam pembelaan;

12. Saksi LELIATIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa pernah melakukan pembelian TV 86 inci di Toko SUN Elektronik disuruh oleh Alm Ami Yusanti buat di KADIN Jabar selanjutnya membelikan di Toko SUN Elektronik dengan harganya lupa karena belum dikasih uang untuk pembayaran, karena sudah kenal dan sering jadi langganan membeli elektronik maka untuk pembayaran diberi waktu 1 minggu atau 2 minggu sedangkan TV 86 inci sudah dikirimkan ke Kantor Kadin Jabar;

• Bahwa kuitansi tersebut adalah kuitansi pembelian TV 86 inci di Toko SUN Elektronik dan harga TV tersebut sebenarnya adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi karena diminta oleh Alm Bu Ami agar harga yang tertera sebesar Rp.87.161.000,- (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

• Bahwa kuintasi asli tidak mengetahui tapi seingatnya atas permintaan bu Ami agar kuitansi pembelian yang sudah di mark up dikirimkan ke rumah Bu Neneng di Buah Batu;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dalam pembelaan;

13. Saksi SUPRATMAN SUWANDANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi jabatan sebagai wakil direktur CV. SUKSES LAKSANA MENTARI / Toko Sun Elektronik didirikan pada tahun 2000 dan untuk nomor NPWP Perusahaan adalah 31.265.567.3-423.000, dan untuk alamat domisili adalah Jalan ABC No. 10 Bandung;

• Bahwa Direktur Utama adalah Iskandar Iwan Suandana selaku kakak saksi sendiri dan wakil Direktur yaitu Supratman Suwandana;

• Bahwa pada awalnya pada tanggal 23 September 2020 saksi mendapat pesan melalui sarana whatsapp dari sdri. Leike yang mana merupakan adik kandung dari sdr. Wati (Neneng Rahmawati) untuk mencari LEV TV diatas 80 inci, kemudian diberikan dua pilihan antara 86 inc seharga 55 juta dan 82 inc seharga 38 juta, kemudian sdri Leike memilih LED TV yang ukuran 86 inc seharga 55 juta yang dibayar baru pada tanggal 20 Oktober 2020, namun LED TV tersebut ia kirim ke Kadin Provinsi Jawa Barat Jl. Sukabumi No. 42 pada 25 September 2020 yang diterima Pengelola Gedung sdr. Eko;

• Bahwa kwitansi asli dari CV. SUKSES LAKSANA MENTARI / Toko Sun Elektronik telah ada untuk pembelian barang tersebut, namun dapat itu bukan kwitansi yang sebenarnya yang mana isi dari kwintansi tersebut telah saksi rubah harganya yang tadinya hanya 55 juta menjadi Rp.87.161.000,- dan tandatangani atas perintah dan desakan sdr. Leike (Amy Susanti);

• Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah sdri. Leike melalui transfer dari rekening atas nama DZIKRI RAHARDIKA;

• Bahwa teknis pembayaran secara tunai baru pada tanggal 20 oktober 2020, itu pun setelah ditagih berkali-kali untuk melakukan pembayaran barang yang sudah terkirim tersebut.

• Bahwa pada tanggal 21 oktober 2020 setelah sdr. Leike membayarkan pembelian tersebut, sdr. Leike menelphone untuk meminta kwitansi pembelian LED TV 86 inch sejumlah Rp 87.161.000,- yang seharusnya hanya sebesar 55.000.000, atas permintaan tersebut awalnya saksi menolak, namun karena sdr. Leike menelephone berkali-kali dan memaksa untuk dibuatkan kwitansi tersebut seharga Rp.87.161.000,-, yang seharusnya Rp.55.000.000,- maka dengan berat hati saksi membuatkan kwitansi tersebut dengan nominal Rp.87.161.000,-, sesuai keinginan sdr. Leike, kemudian setelah merubah kwitansi tersebut, saksi mengirimkan kwitansi tersebut melalui aplikasi gojek ke sdri WATI KADIN di alamat terusan buah batu No. 42. Bandung;

0. Bahwa saksi tidak mengetahui berasal dari mana uang pembelian barang tersebut, namun karena panggilan penyidik sekarang ini ia menjadi tahu pembelian barang tersebut berasal dari dana hibah yang berasal APBD Provinsi Jawa Barat

1. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

14. Saksi ROSSY RUBYANDINI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa pemilik/direktur dari PT. Gisindo Inti Solution ialah saksi Neneng Rahmawati dan alamat kantor tersebut di jalan terusan buah batu No 38-42 Bandung;

• Bahwa PT. Gisindo Inti Solution bergerak dibidang jaringan telekomunikasi;

• Bahwa tugas saksi sebagai petugas lapangan di PT. Gisindo Inti Solution dan juga sebagai admin;

• Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak kegiatan tersebut yang dilaksanakan di kantor saksi Neneng Rahmawati karena ia sebagai karyawan yang bertugas di lapangan dan jarang berada di kantor;

• Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh saksi Neneng Rahmawati pada saat dikantor PT. Gisindo Inti Solution dijalan Terusan Buah Batu untuk meminta tandatangan dari Bu Ami, kemudian saksi neneng Rahmawati memerintahkan untuk mengambil uang, setelah itu saksi Neneng Rahmawati menyerahkan Cheque untuk dicairkan di Bank BJB Syariah cabang Jalan Pelajar Pejuang Bandung sejumlah Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya saksi tarik di Bank dan kembali ke kantor serta uang tunai tersebut langsung dikasihkan ke bu Neneng Rahmawati. Saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut dan digunakan untuk apa;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

15. Saksi IRFAN MUCHDIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa CV Jaring Sukses Makmur bergerak dalam jenis usaha perdagangan barang dan jasa khususnya bidang dibidang Meubeler dan interior;

• Bahwa CV Jaring Sukses Makmur melakukan Pekerjaan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior di Lantai 3 dan Lantai 6 di Gedung Kadin Jawa Barat yang beralamat di Jl. Sukabumi No 42 Bandung;

• Bahwa kuitansi tersebut telah dimark up atas perintah dari Ibu AMI, yang seharusnya adalah Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) menjadi Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan saksi telah membuat kwitansi penjualan tersebut tetapi isinya tidak benar, pada saat kuitansi dibuat belum mendapat pembayaran penuh hanya DP sekitar Rp.50.000,000,- (Lima puluh juta rupiah) dan baru dibayarkan sepenuhnya pada saat pekerjaan selesai sekitah akhir bulan september 2020, kurang lebih sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

• Bahwa waktu melakukan penagihan sekitar tanggal 20 september 2020 kepada Bu Amy, ia membawa kuitansi sesuai nilai dengan pekerjaan yaitu sebesar Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah). kemudian Bu Amy meminta untuk membuatkan kuitansi yang harganya dimark up sebesar Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Saksi mau melakukan tersebut karena ia tidak mengetahui sumber keuangan dari pekerjaan jasa kontruksi, dan ada kekhawatiran apabila tidak memenuhi keinginan bu Ami maka jasa ia tidak dibayar oleh bu AMI;

• Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara bertahap yang pada saat pekerjaan dilaksanakan Ibu AMI melakukan pembayaran lebih kurang sebesar Rp.50.00.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian setelah pekerjaan selesai dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh Ibu. Ami sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

• Bahwa dibulan september 2020 sdr. Ami Yusanti meminta untuk bertemu di kantor sdri. Ami yusanti yang berada di Jalan Antapani, pada saat itu sdri. Ami yusanti meminta untuk dibuatkan kuitansi yang palsu yang isinya tidak benar nominalnya, saksi yang membuat kwitansi palsu seharga Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang seharusnya hanya Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) kemudian memastikan kepada sdr. Ami Yusanti bahwa membuat kwitansi yang isinya fiktif tersebut akan menimbulkan masalah atau tidak, namun diyakinkan sdr. Ami Yusanti bahwa kwitansi yang isinya fiktif tersebut tidak akan menimbulkan masalah;

• Bahwa saksi tidak mengetahui berasal dari mana uang untuk Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior tersebut, dan hanya mengira bahwa KADIN JABAR tidak berkaitan dengan keungan negara hanya sebagai pihak swasta yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan keuangan negara;

• Bahwa mengenai kwitansi dengan nilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diperlihatkan dalam persidangan dapat dijelaskan oleh saksi jika tidak pernah menerima uang tersebut dengan agenda untuk perencanaan renovasi Gedung mengingat semuanya termasuk konsultan perenacaan sudah masuk dalam nilai pembayaran sebesar Rp.131.000.000,- (serratus tiga puluh satu juta rupiah);

• Bahwa kemudian Sdri. AMI meminta untuk melakukan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kadin namun harus menggunakan perusahaan yang berbeda dengan alasan untuk memenuhi salah satu administrasi pelunasan pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu pekerjaan renovasi interior Gedung Kadin, karena saksi takut Ibu Ami tidak melakukan pelunasan maka langsung meminta kepada Adik Ipar (saksi Yurdika Malikul Mulki) meminjam bendera perusahaannya untuk membuat Bill of Quantity pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kadin Prov Jabar;

• Bahwa kegiatan tersebut sebenarnya sudah satu paket dalam kegiatan pekerjaan dan atas permintaan Ibu Ami disuruh membuat kegiatan tersebut seakan terpisah pekerjaannya dan kegiatan tersebut sebenarnya fiktip tidak ada karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut sudah satu paket dalam kegiatan yang dikerjakan dan saksi tidak menerima sejumlah uang seperti yang tertera di kuitansi, hanya diberi oleh Ibu Ami sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinnya dalam pembelaan;

16. Saksi YURDIKA MALIKUL MULKI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Dade sebagai Direktur CV Granari Bandung Kreatif di dirikan pada tahun 2018 yang beralamat di Jalan Dayung No. 25 Arcamanik Bandung;

• Bahwa CV Granari Bandung Kreatif bergerak dalam jenis usaha kontruksi bangunan dan interior;

• Bahwa pada tahun 2020 CV. Granari Bandung Kreatif tidak pernah ada kegiatan konsultan untuk renovasi Gedung Kadin Jawa Barat dan tidak pernah di pekerjakan sama sekali dalam kegiatan Kadin Jawa Barat;

• Bahwa terhadap kwitansi CV Granari Bandung Kreatif nomor 15.08/KUI/GBK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 untuk biaya konsultan untuk renovasi gedung Kadin Jawa Barat dengan nominal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah kegiatan fiktif karena bukan CV Granari Bandung Kreatif yang melakukan pekerjaan tersebut dan yang membuat dan yang menandatangani kwitansi tersebut kwitansi tersebut ialah Kakaknya tanpa sepengetahuan saksi;

• Bahwa CV Granari Bandung Kreatif milik saksi yang dipinjam benderanya oleh kakak saksi yaitu Sdr, Irfan Muchdiana untuk dipergunakan oleh Sdri. Ami Yusanti dalam laporan pertanggungjawaban dan tidak ada ijin dari saksi;

• Bahwa tidak mengenal maupun bertemu langsung dengan Sdri. Ami Yusanti ataupun pengurus KADIN Jawa Barat lainnya;

• Bahwa CV Granari Bandung Kreatif tidak pernah bergerak dalam bidang Konsultan Pembangunan;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menggapinya dalam pembelaan;

17. Saksi HENDAR SUHENDAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai Marketing Ekspedisi PT. Handal Lintas Antarnusa sejak tanggal 2012 yang beralamat di Ruko Graha Panyileukan Asri Kav. 20 Jalan Soekarno Hatta No. 766 RT. 001/002 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;

• Bahwa PT. Handal Lintas Antarnusa bergerak dibidang Transportasi yaitu penyewaan kendaraan roda 4 (empat) jenis box/CDD (Colt Diesel Double);

• Bahwa awalnya saksi mendapatkan order untuk mengantarkan paket sembako untuk kegiatan kadin tahun 2020 ialah ia mendapatkan order pengantaran paket dari PT. Handal Lintas Antarnusa di beberapa wilayah Jawa Barat dalam rangka kegiatan Kadin tahun 2020 selanjutnya mendatangi Kantor Kadin yang berada di Buah Batu sesampainya di Kantor Kadin ia menemui Sdr. Deril yang kemudian Sdr. Deril menjelaskan wilayah – wilayah pengantaran paket;

• Bahwa PT. Handal Lintas Antarnusa melakukan 16 (enam belas) kali pengantaran ke wilayah:

• Tanggal 02 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Depok sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.800.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.800.000,-

• Tanggal 02 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Bogor (2 titik) sebanyak 600 box dengan Biaya Rp. 2.200.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.1.000.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 06 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Cianjur sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.100.000,-

• Tanggal 07 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Majalengka sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.100.000,-

• Tanggal 07 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Cirebon sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.100.000,-

• Tanggal 07 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Kuningan sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.800.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 28 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Bandung sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.000.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.500.000,- , untuk Perusahaan Rp. 500.000,-

• Tanggal 07 September 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Bandung sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.000.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.500.000,- , untuk Perusahaan Rp. 500.000,-

• Tanggal 26 September 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Purwakarta sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.600.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 01 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Subang sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.600.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 07 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Cirebon sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 07 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Indramayu sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 14 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Tasikmalaya sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 21 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Karawang sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 24 November 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Ciamis sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 06 Desember 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Pangandaran sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.900.000,- Rincian untuk Sopir = Rp. 850.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp. 850.000,-;

• Bahwa mekanisme pengantaran paket tersebut menunggu instruksi dari Sdr. Deril jika paket sudah siap dijemput maka unit dari PT. Handal Lintas Antarnusa langsung menuju Kantor Kadin yang berada di wilayah Buah Batu untuk melakukan pengagkutan dan selanjutnya diantar ke wilayah-wilayah sebagaimana instruksi dari Sdr. Deril dan paket tersebut ialah Sembako yang isinya terdiri dari Beras 5 Kg, Gula pasir, Kopi, Teh, Minyak dan yang lainnya;

• Bahwa yang melakukan pembayaran atas penggunaan jasa transportasi PT. Handal Lintas Antarnusa adalah Sdr. Deril;

• Bahwa Sdr. Deril melakukan pembayaran secara Tunai dan ada beberapa kali dilakukan secara Transfer;

• Bahwa Kuitansi dan materai dari Sdr. Deril, kemudian ia mengisi dibantu oleh keponakan ia sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT. Handal Lintas Antarnusa dan tujuan pengantaran paket, Tandatangan yang tertera pada kuitansi benar ialah tandatangan saksi, Untuk pembayaran dengan metode transfer Sdr. Deril meminta untuk dibuatkan kuitansi, Tidak pernah ada yang meminta kuitansi kosong, Sdr Deril pernah memberikan Kuitansi kosong dan materai kepada ia untuk dapat di isi oleh ia lalu di cap sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh PT. Handal Lintas Antarnusa dalam hal pengantaran Paket ke beberapa wilayah Jawa Barat;

• Bahwa Sdr. Asep selaku Direktur PT. Handal Lintas Antarnusa mengetahui setiap kegiatan karena setiap mobilitas unit ia selalu lapor kepada Sdr. Asep;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

18. Saksi DIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai Marketing Ekspedisi PT. Handal Lintas Antarnusa sejak tanggal 2012 yang beralamat di Ruko Graha Panyileukan Asri Kav. 20 Jalan Soekarno Hatta No. 766 RT. 001/002 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;

• Bahwa PT. Handal Lintas Antarnusa bergerak dibidang Transportasi yaitu penyewaan kendaraan roda 4 (empat) jenis box/CDD (Colt Diesel Double);

• Bahwa awalnya mendapatkan order untuk mengantarkan paket sembako untuk kegiatan kadin tahun 2020 ialah mendapatkan order pengantaran paket dari PT. Handal Lintas Antarnusa di beberapa wilayah Jawa Barat dalam rangka kegiatan Kadin tahun 2020 selanjutnya saksi mendatangi Kantor Kadin yang berada di Buah Batu sesampainya di Kantor Kadin ia menemui saksi Deril dan kemudian dijelaskan wilayah – wilayah pengantaran paket;

• Bahwa PT. Handal Lintas Antarnusa melakukan 16 (enam belas) kali pengantaran ke wilayah:

• Tanggal 02 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Depok sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.800.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.800.000,-

• Tanggal 02 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Bogor (2 titik) sebanyak 600 box dengan Biaya Rp. 2.200.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.1.000.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 06 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Cianjur sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.100.000,-

• Tanggal 07 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Majalengka sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.100.000,-

• Tanggal 07 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Cirebon sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.100.000,-

• Tanggal 07 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Kuningan sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.800.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 28 Agustus 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Bandung sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.000.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.500.000,- , untuk Perusahaan Rp. 500.000,-

• Tanggal 07 September 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Bandung sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.000.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.500.000,- , untuk Perusahaan Rp. 500.000,-

• Tanggal 26 September 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Purwakarta sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.600.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 01 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Subang sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.600.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.1.000.000,-

• Tanggal 07 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Cirebon sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 07 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Indramayu sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 14 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Tasikmalaya sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 21 Oktober 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Karawang sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 24 November 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Ciamis sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.800.000,- Rincian untuk Sopir = Rp.700.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp.900.000,-

• Tanggal 06 Desember 2020 melakukan pengantaran ke wilayah Pangandaran sebanyak 300 box dengan Biaya Rp. 1.900.000,- Rincian untuk Sopir = Rp. 850.000,- , untuk Bongkar Muat = Rp. 200.000,- , untuk Perusahaan Rp. 850.000,-;

• Bahwa mekanisme pengantaran paket tersebut menunggu instruksi dari saksi Deril jika paket sudah siap dijemput maka unit dari PT. Handal Lintas Antarnusa langsung menuju Kantor Kadin yang berada di wilayah Buah Batu untuk melakukan pengagkutan dan selanjutnya diantar ke wilayah-wilayah sebagaimana instruksi dari Sdr. Deril dan sepengetahuan ia paket tersebut ialah Sembako yang isinya terdiri dari Beras 5 Kg, Gula pasir, Kopi, Teh, Minyak dan yang lainnya;

• Bahwa yang melakukan pembayaran atas penggunaan jasa transportasi PT. Handal Lintas Antarnusa adalah saksi Deril secara Tunai dan ada beberapa kali dilakukan secara Transfer;

• Bahwa:

• Kuitansi dan materai dari Sdr. Deril, kemudian ia mengisi dibantu oleh keponakan ia sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT. Handal Lintas Antarnusa dan tujuan pengantaran paket

• Tandatangan yang tertera pada kuitansi benar ialah tandatangan ia

• Untuk pembyaran dengan metode transfer Sdr. Deril meminta untuk dibuatkan kuitansi

• Tidak pernah ada yang meminta kuitansi kosong, Sdr Deril pernah memberikan Kuitansi kosong dan materai kepada ia untuk dapat di isi oleh ia lalu di cap sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh PT. Handal Lintas Antarnusa dalam hal pe ngantaran Paket ke beberapa wilayah Jawa Barat.

• Bahwa Sdr. Asep selaku Direktur PT. Handal Lintas Antarnusa mengetahui setiap kegiatan karena setiap mobilitas unit ia selalu lapor kepada Sdr. Asep;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

19. Saksi SURYA BATARA KARTIKA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai Komite Tetap Industri Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Barat pada kepengurusan ketua Umum Tatan Pria Sudjana;

• Bahwa saksi tidak aktif dalam kepengurusan Kadin Jawa Barat karena menjabat sebagai ketua HIPMI mulai tahun 2020;

• Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pengajuan dana hibah tahun 2020 dan tidak ada kaitannya dalam pengelolaan dana hibah tahun 2020 serta tidak mengetahui bagaimana prosedur pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme dan siapa yang membuat Proposal Kadin Jawa Barat dalam pengajuan Dana Hibah tahun 2020 dan tidak mengetahui kegiatan dalam NPHD serta tidak mengetahui bentuk kegiatan yang menggunakan Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keputusan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tahun 2020 dan tidak mengetahui kapasitas Ibu Neneng Rahmawati dalam kegiatan pengelolaan Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa saksi tidak mengetahui teknis pengelolaan dana hibah tahun 2020 termasuk mengenai laporan pertanggungjawaban saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah menerima honor selaku Komite Tetap Industri;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dalam pembelaan;

20. Saksi IWA GARTIWA, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi selaku Ketua Kadin Kota Bandung tidak mengetahui kalau kadin Jawa Barat ada melaksanakan kegiatan dan sumber dana darimana i juga tidak mengetahuinya;

• Bahwa sebagai Ketua Kadin Kota Bandung tidak pernah menerima Bantuan Ketahanan Pangan Bagi Pekerja/Burun Terdampak Pandemik Covid-19 berupa pembagian sembako yang kegiatan tersebut berupa pelaksanaan dari Kadin Provinsi Jawa Barat yang menggunakan Dana Hibah tahun 2020 untuk dibagikan di Wilayah Kota Bandung dan tidak pernah menerima Bantuan Percepatan Penanggulangan Dampak Pandemik Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota Se - Jawa Barat berupa pembagian Nasi Bungkus, Masker Kain, Bantuan Bibit untuk Ketahanan Pangan, yang kegiatan tersebut berupa pelaksanaan dari Kadin Provinsi Jawa Barat yang menggunakan Dana Hibah tahun 2020 untuk dibagikan di Wilayah Kota Bandung;

• Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Kadin Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Kadin Provinsi Jawa Barat dan ia tidak pernah menandatangani bukti penerimaan apapun yang berkaitan dengan dana hibah tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kadin Povinsi Jawa Barat serta tidak pernah mengikuti rapat di Kadin Provinsi Jawa Barat terkait penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana hibah tahun 2020 karena tidak pernah ada undangan dari Kadin Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa saksi pernah mengikuti rapat bersama dengan ketua Umum KADIN Jabar di Bapeda Jawa Barat yang membahas mengenai program kerja yang akan dibiayai oleh dana hibah, selebihnya saksi tidak mengetahui perkembangannya;

• Bahwa KADIN Kota Bandung tidak pernah mengeluarkan dan tidak pernah menerima biaya sebesar Rp. 20.000.000 _ (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan sembako dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengantaran;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapinya dalam pembelaan;

21. Saksi NANA SUTISNA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi bukan pengurus atau pun anggota Kadin Jawa Barat;

• Bahwa Kadin Jawa Barat tahun 2020 pernah memesan CCTV ke usaha NASSA CCTV milik saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

• Bahwa berdasarkan Invoice Nomor INV/2020/0209 tanggal 27/07/2020 Project Pemasangan CCTV Kadin Jabar kepada Ibu AMI telah memesan sebagai berikut:

No	Description	Oty	Unit	Unit Price	Amount
A Material
1	Paket CCTV 16 CH 5MP Hikvision	1	Unit	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000
2	XVR 16 CH 5MP Hikvison	1	Pcs
3	Hardisk 8TB	1	Pcs
4	CCTV Indoor 5MP Hikvision	10	Pcs
5	CCTV Outdoor 5MP Hikvision	3	Pcs
6	CCTV Indoor 5 MP Hikvison	3	Pcs
7	Box Power Adaptor 20A	1	Pcs
8	Jack BNS	32	Pcs
9	Jack DC	16	Pcs
10	Kabel CCTV + Power	4	Roll
11	Aksesoris / Alat bantu	1	Lott
12	Kabel HDMI 10 Mtr Baffo	1	Pcs
B. Installation
1	Jasa pemasangan	16	Titik
			TOTAL		Rp 28.00.000
			DP
			SISA		Rp 28.000.000

Dan Kwitansi No. 191012 tanggal 28 Juli 2020 NASSA CCTV telah menerima dari KADIN JABAR uang sejumlah Rp.28.000.000,- untuk pembayaran pemasangan CCTV sesuai invoice Nomor INV/2020/00209;

• Bahwa pertama pada tanggal 22 Juli 2020, ia meminta DP sebesar Rp.15.000.000,- melalui transfer ke BANK BCA No. Rek : 8090063694 atas nama NANA SUTISNA untuk pembelanjaan unit barang nya terlebih dahulu, kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 setelah selesai pemasangan, ia melakukan penagihan terhadap sisa pembayaran pelunasan dengan bertemu langsung sdr. Ami Yusanti di Kantor Kadin sebesar Rp 13.000.000,- secara cash

• Bahwa hanya sdr. Ami Yusanti yang menyuruh ia untuk merubah invoice dan kwitansi dari NASSA CCTV;

• Bahwa sdr. Ami Yusanti berkata untuk meyankinkan ia, “invoicenya jangan atas nama ia, tapi atas nama kantor Kadin, dan nominalnya tolong dirubah jangan segitu, harganya Rp 67.500.000,- saja;

0. Bahwa selama masa pekerjaan saksi pernah bertemu dengan terdakwa Tatan Pria Sudjana yang mana saat itu saksi sempat menyeting handphonenya agar bisa memantau kegiatan di kantor KADIN Jawa Barat;

1. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dalam pembelaan;

22. Saksi YUANA TANDY dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi sebagai direktur PD. Tirai Pelangi didirikan pada tahun 1989 dan untuk nomor NPWP Perusahaan adalah 006.722.037.6-428, dan untuk alamat domisili adalah Jalan Alkateri 46 Bandung;

• Bahwa pada awalnya 31 agustus 2020, datang sdr. Eko yang mengaku dari Kadin Provinsi Jawa Barat memesan 1 (satu) buah vertical blend ukuran 345 x 253 seharga Rp.2.773.890,-, setelah sdr. Eko membayar tunai kepada ia pemesan tersebut, seminggu kemudian ia mengirimkan dan memasangkan vertical blend tersebut ke kantor Kadin Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Sukabumi;

• Bahwa kwitansi asli dari PD. Tirai Pelangi, namun untuk pembelian barang tersebut ia dapat pastikan salah / telah dimanipulasi karena dapat ia pastikan sdr. Eko Kadin Provinsi Jawa Barat hanya sekali saja pernah memesan di PD. Tirai Pelangi dengan kwitansi nomor 01578 untuk vertical blend hanya seharga Rp.2.773.890,- dan yang melakukan pembayaran tersebut adalah sdr. Eko secara cash;

• Bahwa kwitansi tersebut adalah benar milik PD. Tirai Pelangi, namun isi dan yang membuat kwitansi tersebut bukanlah saksi karena dapat dipastikan sdr. Eko pernah meminta kwitansi kosong kepada saksi dengan tujuan agar penulisan kwitansi lebih rapih dan benar dalam kwitansi kosong tersebut memang terdapat tanda tangan asli dari staf yakni sdr. IKI dan cap kantor, namun isi dari kwitansi aslinya ia pastikan telah dimanipulasi;

• Bahwa teknis pembayaran secara tunai baru pada hari itu juga tanggal 31 agustus 2020;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dalam pembelaan;

23. Saksi ELIA SETIAWAN, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi mulai berjualan yang bernaung CV. Sinar Rejeki pada tahun 2000, namun untuk NPWP Perusahaan ia lupa dan tidak membawanya, sehingga pada pemeriksaan selanjutnya akan kami sampaikan. Untuk alamat domisili CV. Sinar Rejeki adalah Jalan Terusan Cibaduyut No. 72 Bandung;

• Bahwa CV. Sinar Rejeki bergerak dalam jasa jual beli snack dan beberapa sembako;

• Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2020 terdakwa datang ke Toko Sinar Rejeki yang beralamat di Terusan Cibaduyut No. 72 menanyakan beberapa sembako antara lain mie, gula, minyak, sereal, kopi dan sarden, kemudian karena beberapa stok ada di toko terdakwa meminta bantu mencarikan barang yang diminta karena jumlah nya yang terbilang banyak, kemudian beberapa hari terdakwa datang lagi ke toko untuk memastikan barang yang diminta cari tersebut sudah ada dan memastikan kesepakatan harga barang yang dimaksud, setelah terdapat kecocokan harga, saksi meminta DP untuk pengikatan jual beli tersebut, keesokannya harinya terdakwa datang kembali ke toko menyerahkan kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta) untuk DP barang sembako yang dipesan;

• Bahwa awalnya tidak mengetahui, namun pembelian sembako yang banyak tersebut dipergunakan untuk bantuan sosial dan pembelian tersebut atas nama Kadin Provinsi Jawa Barat karena terdakwa menyuruh mengirim sembako tersebut ke kantor Kadin Provinsi Jawa Barat yang berada di daerah Terusan Buah Batu;

• Bahwa jumlah dan jenis sembako yang ia ingat ialah :

No.	Sembako	Satuan	Merek	Jumlah	Harga	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mie	Per bungkus	Gurihmie	Lupa	20.000	1 kardus 40 pcs
2.	Gula	Per 1 kg	Lupa	10.000 buah	Lupa
3.	Minyak	Per 1 kg	Lupa	10.000 buah	Lupa
4.	Sereal	Per sachet	Lupa	lupa	Lupa
5.	Kopi	Per sachet	ABC Capucino	lupa	Lupa
6.	Sarden	Kaleng	Lupa	lupa	Lupa
7.	Kecap	Per botol	Lupa	10.000 botol	Lupa

• Bahwa untuk merek sembako yang dimaksud bukan atas permintaan indri, namun keadaan barang yang ada di toko;

• Bahwa untuk harga terhadap sembako yang dibeli di toko sinar rejeki tersebut sudah lupa karena ada tawar menawar harga untuk sembako dan ada juga yang tidak sanggup untuk menyediakan barang yang diminta, maka ia tawarkan dengan barang yang lainnya dengan harga yang tidak jauh berbeda;

• Bahwa saksi mendapatkan sembako tersebut dengan cara membeli ke tempat yang lain, misalnya untuk pembelian Sarden membeli di Toko yang lain yang masih dalam wilayah kota Bandung dan sembako – sembako yang diminta diperoleh juga dari agen dan toko- toko lainnya yang dikumpulkan di toko untuk selanjutnya dikirim ke Buah Batu;

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang di Buah Batu karena yang mengirim adalah sopir yang namanya ASEP;

• Bahwa surat KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 002772c/PDH/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal permintaan penawan produk kepada Toko Sinar Rejeki belum pernah saksi terima apalagi membaca surat yang dimaksud;

• Bahwa Purchase Order Kadin Provinsi Jawa Barat Nomor PO00001 yang ditandatangani terdakwa tidak pernah saksi tahu dan baca apalagi mengetahui surat yang dimaksud, dan terkait pembelian sembako sejumlah Rp 1.112.500.000 tersebut tidak benar, karena tidak pernah terdakwa membeli sembako sebanyak itu, namun untuk jumlah pastinya yang dibeli sebagaimana ditunjukan buktinya pada pemeriksaan;

• Bahwa setelah diperlihatkan beberapa invoice :

  • Bahwa setelah ia cermati itu bukan invoice yang dikeluarkan dari toko sinar rejeki miliknya;

  • Yang melakukan pembayaran adalah Bu Indri;

  • Yang dapat ia pastikan itu bukan tanda tangan dari ia, namun untuk cap iya benar itu merupakan cap asli dari toko sinar rejeki yang mana cap tersebut hilang keberadaannya dan pernah dipinjam dibawa pulang oleh sdri. Indri yang mana tujuan peminjaman cap tersebut ia juga kurang mengetahuinya.

• Bahwa awalnya sdri. Indri membayar DP kurang lebih sebesar Rp.100.000.000, selanjutnya setelah barang yang diminta sdri. Indri diterima kemudian sdri. Indri membayar kembali secara bertahap, namun untuk nominal dan berapa kalinya ia lupa;

• Bahwa untuk kop surat memang agak beda dengan yang saksi punya karena saksi biasanya menulis dikertas kecil dan formatnya bukan seperti yang diperlihatkan dalam persidangan, namun untuk tanda tangan dan cap perusahaan memang itu benar tanda tangan saksi dan cap resmi perusahaan

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

24. Saksi DJUMARTONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Kamar Dagang Indonesia Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Inspektor Provinsi Jawa Barat Nomor 700.05/529/INSPT tertanggal 30 September 2020, Alasan dilaksanakan Pemeriksaan Bantuan Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun Anggaran 2019 dan Reviu Bantuan Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun Anggaran 2020 adalah permintaan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 4208/978/ SKrt tanggal 25 September 2020, hal: Permohonan Audit dan Reviu Kegiatan Hibah KADIN JABAR Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

• Bahwa pemeriksaan dana hibah pada Kamar Dagang Indonesia tahun 2019 dan dan Reviu Bantuan Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun Anggaran 2020 Tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;

• Bahwa dasar pemeriksaan dan reviu pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

e. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Barat Nomor 700/SK.06-Inspt, tanggal 03 Januari 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

f. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 4208/978/SKrt tanggal 25 September 2020, hal: Permohonan Audit dan Reviu Kegiatan Hibah KADIN JABAR Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

g. Surat Perintah Inspektur Provinsi Jawa Barat Nomor 700.05/529/Inspt tanggal 30 September 2020 tentang melakukan pemeriksaan Kegiatan Dana Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun Anggaran 2019 dan Reviu Kegiatan Dana Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun Anggaran 2020 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Standar Pemeriksaan dan Reviu dasarnya adalah:

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh APIP Kementerian/Lembaga;

b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Barat;

c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 6 April 2009 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;

d. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Barat Nomor 700/SK.1016/INSPT tanggal 10 Oktober 2014 tentang Kode Etik, Standar Audit dan Pedoman Telaahan Sejawat Intern Inspektorat Provinsi Jawa Barat;

e. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Barat Nomor 700/SK-991/Inspt tanggal 20 Juli 2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

• Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Kamar Dagang Dan Industri Jawa Barat (KADIN JABAR) Tahun Anggaran 2019 Nomor 978/2426/KU/V/2020 – Sperj/00193/KU/V/2020 tanggal 22 Mei 2020, jumlah anggaran dana hibah kepada KADIN JABAR adalah sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan Milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah), untuk membiayai kegiatan sebagaimana pada tabel berikut:

TAHAP I

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUN TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				2,000,000,000
	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant / Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	Sachet
	Sarden / Kornet	Kaleng
	Packaging	Box
	SUB-TOTAL				1,882,500,000
	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	1,000,000	50,000,000
	Logistik	Truk	27	2,500,000	67,500,000
	SUB-TOTAL				117,500,000
	TOTAL				2,000,000,000
2.	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	20,000	20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	10,000	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	28,000,000	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	2,000,000	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	1,000,000	5,000,000
	Logistik	Truk	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	100,000,000	2,700,000,000
	TOTAL				2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKRETARIATAN DAN KEORGANISASIANKADINJAWABARATDALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNTAUSAHA				800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				50.000.000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	10,000,000	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	I	5,000,000	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	1,500,000	30,000,000
	ATK	Set	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
B.	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara kadin Jawa Barat, JI. Sukabumi No. 42				400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				400.000.000
C.	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksteriordan InteriorPusdiklatKadinJawaBarat,Surapati Core				350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000 000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				100.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				350,000,000
	Total				800.000.000
	Grand Total				5.500.000.000

Anggaran tahap I sebesar Rp. 5.500.000.000.00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) telah ditransfer ke Nomor Rekening 0010102889565 BJB Syariah atas nama Kadin Jabar melalui SP2D Nomor 937/161/BH/LS.BPKAD tanggal 3 juli 2020;

• Bahwa hasil reviu kegiatan Dana Hibah kepada KADIN Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Perencanaan.

Proposal permohonan hibah terhadap Bantuan Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun Anggaran 2020 telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 22 Juli 2019 dan telah direkomendasikan kepada Ketua TAPD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 978/5876/Skrt tanggal .... (tidak ada) juli 2019

Jumlah permohonan yang direkomendasikan Tim Verifikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp.8.550.000.000,- (delapan milyar lima ratus lima pulh juta rupiah) dengan mempertimbangkan prioritas serta keterikaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Penatausahaan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, bahwa penerima Hibah wajb menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait 1 (satu bulan) setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2020 ini, pelaksanaan anggaran dana hibah ini baru di Tahap I sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar limar ratus juta rupiah) berasarkan dana yang telah di transfer ke nomor rekening 0010102889565 BJB Syariah atas nama Kadin Jabar melalui SP2D nomor 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 03 juli 2020, sehingga pihak Kadin Jabar belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah secara keseluruhan kepada Gubernur Jawa Barat.

3. Pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan dana hibah ini Ketua Umum Kadin Jabar telah menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Nomor Skep/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, yang bertugas untuk melaksanakan realisasi anggaran dana hibah tahun 2020 secara transparan sesuai NPHD yang telah ditandatangani, dan diberi wewenang untuk membentuk tim kepanitiaan sesuai kebutuhan.

Susunan dan Komposisi Personalia Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran III

4. Catatan Hasil Reviu.

Hasil Reviu Bantuan Hibah Kepada Kadin Jabar Tahun Anggaran 2020 ditemukan beberapa catatan sebagai berikut :

a. Pemberian Bantuan Kepada Kamar Dagang Dan Industri Provinsi Jawa Barat (KADIN JABAR) Kurang memperhatikan Aspek Kinerja (2.02.01)

Menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan belanja hibah kepada bada, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi atau secara fungsional terkait dengan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat serta untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif khususnya pengembangan produk unggulan sektor industri dan perdagangan diperlikan kerjasama para pemangku kepentingan termasuk badan/organisasi yang bergerak dibidang perekonomian dan memiliki kapasitas untuk mewujudkan dunia usaha yang kuat dan berdaya saing tinggi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat (KADIN JABAR).

Fokus Kerjasama adalah pengembangan produk unggulan darah sektor industri dan perdagangan dengan cara pencetakan pelaku usaha unggul melalui:

1) Kurasi produk unggulan Jawa Barat untuk pasar ekspor, regional, nasional dan internasional;

2) Business matching Kadin Provinsi Jawa Barat dalam pemasaran dan pengembangan produk unggulan untuk menembus pasar lokal, regional, nasional dan internasional ;

3) Pengembangan sarana dan prasarana untuk pelatihan pelaku usaha baru dan advokasi hukum ;

4) Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi unggulan daerah Jawa Barat ; dan

5) Penciptaan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul berbasis kompetensi melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kadin Provinsi Jawa Barat.

Hasil analisis atas kerjasama tersebut ditemukan kelemahan sebagai berikut:

1) Tidak adanya dokumen perencanaan program dan /atau kegiatan kerja sama yang disusun secara bersama-sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengN KADIN Provinsi Jawaba Barat;

2) Dalam proposal tidak mencantumkan indikator kinerja output dan outcome serta target kinerja yang ingn dicapai.

Selain itu, pada proposal hibah yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, ditemukan alokasi aggaran yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kadin Jabar senilai Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), yaitu berupa Kegiatan Bantuan Ketahanan Pangan Bagi Pekerja / Buruh Terdampak Pandemik Covid-19 di Jawa Barat. Proposal hibah tidak dilengkapi pula dengan data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan paket sembako, yaitu dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUN TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				Rp. 2,000,000,000
	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant / Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	Sachet
	Sarden / Kornet	Kaleng
	Packaging	Box
	SUB-TOTAL				Rp. 1,882,500,000
	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	Rp. 50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	Rp. 67,500,000
	SUB-TOTAL				Rp. 117,500,000
	TOTAL				Rp. 2,000,000,000
2.	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	Rp. 20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	Rp. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	Rp. 28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	Rp. 5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 100,000,000	Rp. 2,700,000,000
	TOTAL				Rp. 4,700,000,000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 Ayat (2): “ Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai urgensi dan Kepentingan Daerah dalam rangka terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat”;

2) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pegembangan Produk Unggulan Sektor Industri dan Perdagangan di Daerah Provinsi Jawa Barat Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2):

a) Ayat (1): “ Dinas, Kadin Provinsi Jawa Barat, Organisasi Penguasaha, Organisasi Perusahaan, dan Pelaku Usaha berkoordinasi untuk pencetakan Pelaku Usaha unggul sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a”;

b) Ayat (2): “ Pencetakan Pelaku Usaha unggul sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui :

(1) Kurasi;

(2) business matching;

(3) pengembangan sarana prasarana pelatihan;

(4) pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi industri dan perdagangan; dan

(5) penciptaan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul”;

3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, pasal 9 : “Kadin berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha indonesia dan pemerintah juga para pengusaha asing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa dalam arti luas mencakupi seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional”;

4) Surat Perintah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/454/Skrt tanggal 28 Januari 2020, Diktum memerintahkan, point 2: “Melaksanakan verifikasi administrasi dengan kriteria yaitu ketersediaan surat pengantar, proposal yang dilengkapi CPCL, RAB, Sertifikat dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan”.

Hal ini disebabkan :

1) Kelalaian pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan pihak KADIN Provinsi Jawa Barat yang tidak secara bersama-sama menyusun dokumen perencanaan program dan/atau kegiatan kerjasama;

2) Kelalaian Tim Realisasi Anggaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat dalam membuat proposal yang tidak mencantumkan indikator kinerja output dan outcome serta target kinerja yang ingin dicapai;

3) Kelalaian pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Akibatnya tertib perencanaan tidak tercapai secara optimal.

Pejabat yang diperiksa memberikan komentar, bahwa :

Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kadin Jabar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, terdapat foto, notulen dan juga KAK.

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat agar :

1) Dalam Pelaksanaan bantuan dana hibah selanjutnya menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Kadin Jabar beserta Tim Realisasi Anggaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat untuk secara bersama-sama dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menyusun dokumen perencanaan program dan /atau kegiatan kerjasama dan melengkapinya dengan indikator dan target kinerja program dan kegiatan; (09)

2) Memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Verifikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/454/Skrt tanggal 28 Januari 2020, atas kelalaiannya dalam melaksanakan verifikasi administrasi yang belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. (14)

b. Terdapat Pengeluaran Berupa Panjar Yang Belum Dilengkapi Dengan Bukti Pengeluaran Yang Sah Sebesar Rp. 1.422.826.000,- (1.04.01)

Berdasarkan pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah berupa faktur dan kuitansi yang diserahkan kepada Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Jawa Barat, bahwa pengeluaran dana hibah sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 adalah sebesar Rp. 5.253.356.589,00. Dari anggaran tersebut ditemukan adanya pengeluaran panjar yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp. 1.422.826.000.00, yaitu dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUN TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT
a.	Paket Sembako (10.000 Paket)
1	Beras Premium	Kg	13.500	11.980	161.730.000
2	Kecap	Pcs	2.700	11.500	31.050.000
3	Minyak Goreng	Liter	2.700	12.950	34.965.000
4	Gula Pasir	Kg	2.700	12.500	33.750.000
5	Mie Instant	Bh	10.800	2.500	27.000.000
6	Bihun Instant	Bh	10.800	2.500	27.000.000
7	Kopi Instant	Bh	54.000	1.350	72.900.000
8	Teh Seduh (Tea Bag Jasmine)	Box	2700	5.600	15.120.000
9	Minuman sereal Sachet	Sachet	27.000	1.820	49.140.000
10	Sarden	Kaleng	2.700	9.100	24.570.000
11	Packaging (Dus Bansos)	Box	2.700	11.500	31.050.000
12	Packaging (Dus Bansos)
	Jumlah a				508.275.000
b.	Logistik & Pengiriman:
1	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kota Sukabumi)		1	1.000.000	1.000.000
2	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab Sukabumi)		1	1.000.000	1.000.000
3	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kota Bandung)		1	1.000.000	1.000.000
4	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Bandung)		1	1.000.000	1.000.000
5	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Purwakarta)		1	1.000.000	1.000.000
6	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Subang)		1	1.000.000	1.000.000
7	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Cirebon)		1	1.000.000	1.000.000
8	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Sumedang)		1	1.000.000	1.000.000
9	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Indramayu)		1	1.000.000	1.000.000
10	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kota Cimahi)		1	1.000.000	1.000.000
11	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kota Bekasi)		1	1.000.000	1.000.000
12	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Bekasi)		1	1.000.000	1.000.000
13	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Karawang)		1	1.000.000	1.000.000
14	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Pangandaran)		1	1.000.000	1.000.000
15	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kota Tasikmalaya)		1	1.000.000	1.000.000
16	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Ciamis)		1	1.000.000	1.000.000
17	Biaya Operasional Pembagian Bansos Sembako (Kab. Bandung Barat)		1	1.000.000	1.000.000
	Jumlah b				17.000.000
	Jumlah a+b				525.275.000
2.	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT
	Program Kadin Jabar Peduli
1	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kota Bandung)		1	21.000.000	21,000,000
2	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab Bandung)		1	21.000.000	21,000,000
3	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab. Purwakarta)		1	21.000.000	21,000,000
4	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab. Subang)		1	21.000.000	21,000,000
5	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab Cirebon)		1	21.000.000	21,000,000
6	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab. Sumedang)		1	21.000.000	21,000,000
7	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab. Indramayu)		1	21.000.000	21,000,000
8	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kota Cimahi)		1	21.000.000	21,000,000
9	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kota Bekasi)		1	21.000.000	21,000,000
10	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab. Bekasi)		1	21.000.000	21,000,000
11	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab. Karawang)		1	21.000.000	21,000,000
12	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab.. Pangandaran)		1	21.000.000	21,000,000
13	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kota Tasikmalaya)		1	21.000.000	21,000,000
14	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab. Ciamis)		1	21.000.000	21,000,000
15	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kab Bandung Barat)		1	21.000.000	21,000,000
16	Nasi Bungkus dan biaya operasional (Kota Bogor)		1	21.000.000	21,000,000
17	Masker Kain 27 @4000Pcs/Kabupaten/Kota
18	Masker Kain Kadin Jabar 20.000		20.000	10.000	200.000.000
19	Masker Kain Kadin Jabar (masker hijab) 20.000		20.000	10.000	200.000.000
20	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan (ikan nila)		1	24.440.000	24.440.000
21	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan (kalkun)		1	49.950.000	49.950..000
	Jumlah 2				810.390.000
3	PENGEMBANGAN KESEKRETARIATAN DAN KEORGANISASIANKADINJAWABARATDALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNTAUSAHA
	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksteriordan InteriorMenara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42
	TV (LG 86 Inch, Smart TV 4K, UHD 86UM7500PTA)				87.161.000
	Jumlah 3				87.161.000
	Jumlah (1+2+3)				1.422.826.000

Kondisi tersebut tida sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 Ayat (2) a, Nomor 3: “ Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah kepada Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan dengan persyaratan: Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Hal ini disebabkan :

1) Kurang cermatnya Kepala Kadin Provinsi Jawa Barat beserta Tim Realisasi Anggaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pengeluaran Belanja Hibah;

2) Lemahnya pengendalian internal yaitu kurang akuratnya pencatatan, struktur organisasi yang kurang mempertimbangkan pemisahan fungsi antara yang melakukan otorisasi pengeluaran, pengujian pengeluaran dna yang membayarkan pengeluaran.

Akibatnya tertib administrasi pengeluaran Hibah tidak tercapai.

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat agar menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Kadin Provinsi Jawa Barat beserta Tim Realisasi Anggaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat agar melengkapi bukti pengeluaran panjar tersebut. (06)

c. Pengeluaran anggaran hibah tanpa melalui perubahan NPHD dan RAB. (1.01.09)

Hasil reviu terhadap pengeluaran dan ahibah tahun anggaran 2020 tahap I ditemukan pengeluaran yang melampaui RAB yang tercantum pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yaitu pada Kegiatan Bantuan Ketahanan Pangan Bagi Pekerja / Buruh Terdampak Pandemik Covid-19 di Jawa Barat senilai Rp. 519.775.000.00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN	Rencana Anggaran dan Biaya (Rp)	Realisasi	Selisih
1	Beras Premium	599.000.000	760.730.000	161.730.000
2	Kecap	115.000.000	146.050.000	31.050.000
3	Minyak Goreng	129.500.000	164.465.000	34.965.000
4	Gula Pasir	125.000.000	158.750.000	33.750.000
5	Mie Instant	100.000.000	127.000.000	27.000.000
6	Bihun Instant	100.000.000	127.000.000	27.000.000
7	Kopi Instant	270.000.000	342.900.000	72.900.000
8	Teh Seduh (Tea Bag Jasmine)	56.000.000	71.120.000	15.120.000
9	Minuman sereal Sachet	182.000.000	231.140.000	49.140.000
10	Sarden	91.000.000	115.570.000	24.570.000
11	Packaging (Dus Bansos)	115.000.000	146.050.000	31.050.000
12	Packaging (Dus Bansos)	-	11.500.000	11.500.000
	Jumlah	1.882.500.000	2.042.275.000	519.775.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1) NPHD Nomor 97812426/Skrt/ dan Sperj/00193/KU/V/2020 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kamar Daggang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Mei 2020, Pasal 2 Ayat (5) : “PIHAK KEDUA setelah menerima pancairan belanja hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah /Proposal dan peraturan perundang-undangan”;

2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 Ayat (2) a, Nomor 3: “ Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah kepada Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan dengan persyaratan : Surat Pernyataan Tanggungjawab Ayat (2) a, Nomor 2: “ Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : Belanja Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan dengan persyaratan : Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.

Hal ini disebabkan:

1) Kurang cermatnya Kepala Kadin Provinsi Jawa Barat beserta Tim Realisasi Anggaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pengeuaran Belanja Hibah;

2) Lemahnya pengendalian internal yaitu kurang akuratnya pencatatan, struktur organisasi yang kurang mempertimbangkan pemisahan fungsi antara yang melakukan otorisasi pengeluaran, pengujian pengeluaran dan yang membayarkan pengeluaran.

Akibatnya penggunaan belanja hibah sebesar Rp.519.775.000.00 kurang dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Pejabat yang diperiksa memberikan komentar, bahwa :

a. Pengiriman bantuan ketahanan pangan bagi para pekerja/buruh terdampak pandemic covid-19 di Jawa Barat masih dalam proses pelaksanaan (bukti foto dan pertanggungjawaban yang sah menyusul)

b. Program percepatan penanggulangan dampak pandemi covid-19 masih dalam proses pelaksanaan (bukti foto dan pertanggungjawaban yang sah menyusul)

c. Program pengembangan kesekretariatan masih dalam proses pelaksanaan (bukti foto dan pertanggungjawaban yang sah menyusul)

terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan supaya menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Kadin Provinsi Jawa Barat beserta Tim Realisasi Anggaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat untuk mempertanggungjawabakan realisasi Belanja Hibah Kadin Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

• Bahwa saksi selaku Auditor Muda di Inspektorat Provinsi Jawa Barat menuangkannya pada Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Hibah kepada Kadin Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dan Reviu Bantuan Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun Anggaran 2020 Nomor 700.04/2115/INSPT tanggal 13 Nopember 2020 yang salah satunya laporan tersebut memberikan rekomendasi berupa melampirkan data-data pendukung berupa belanja terkait pertanggungjawabannya yang belum belum dilampirkan dan hanya memeriksa sebatas administratif serta melaporkan laporan tersebut kepada pimpinan, selanjutnya dari laporan tersebut belum di lakukan pemeriksaan investigasi;

• Bahwa terhadap laporan review tersebut diberikan tembusan kepada Dinas pemberi Dana hibah untuk di teliti kembali mengenai perbedaan tersebut;

0. Bahwa berdasarkan berkas saksi periksa tersebut, tidak terdapat perubahan atau addendum dalam kegiatan mata anggaran dalam dana hibah kadin provinsi jawa barat tahun 2020;

1. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

25. Saksi NENENG RAHMAWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi menjabat sebagai Dewan Pengurus Komisi Tetap Bidang Investasi Kadin Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

• Bahwa mengetahui dana Hibah tahun 2020 yang diterima KADIN Jabar sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) masuk ke Rekening BJB Syariah atas nama KADIN Provinsi Jawa Barat, kemudian bendahara memindahkan ke rekening Bendahara atas nama Ami;

• Bahwa saksi pernah beberapa kali menggunakan Dana Hibah tahun 2020 untuk kepentingan pribadinya seperti membayar hutang melalui Sdri. Ami dengan nominal berbeda-beda yaitu kadang sebesar Rp.100.000.000,- atau Rp.50.000.000,- dan sebesar Rp.200.000.000,- namun itu sudah dikembalikan;

• Bahwa saksi tidak pernah masuk dalam kepanitiaan setiap kegiatan yang menggunakan dana hibah tahun 2020 dan peranannya dalam kegiatan pelaksanaan bantuan hibah Kadin tahun 2020 diantaranya membantu dalam kegiatan paket sembako, nasi bungkus, pengumpulan dokumen atau foto kegiatan, bukti kwitansi pembelian barang sembako, masker, renovasi gedung Kadin kesemuanya ada dalam Naskah Perjanjian juga terlibat dalam penyusunan LPJ bersama Tim Panitia Realisasi Anggaran Dana Hibah tahun 2020;

• Bahwa alasan saksi turut membantu penyusunan pembuatan LPJ bersama Tim Realisasi Anggaran ialah karena saksi memiliki dasar Akuntansi sehingga saksi membantu Tim Realisasi Anggaran dan juga atas instruksi secara lisan dari Ketua Kadin Jawa Barat dalam proses Penyusunan LPJ dan atas permintaan Sdri. Ami Yusanti dan Sdri. Indri Suharli;

• Bahwa dalam menyusun pertanggungjawaban ia menerima dokumen kwitansi dan foto-foto kegiatan dari Tim Panitia Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 untuk diserahkan ke Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muladi untuk memeriksa Kwitansi kegiatan dan dokumen Kegiatan kemudian dicocokan dengan NPHD nya, adapun ketidak sesuaian beberapa item kemudian dialihkan ke bagian lain karena menurut Kadin dapat dialihkan;

• Bahwa berdasarkan permintaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena telah mengeluarkan dana hibah sehingga sebagai bentuk pertanggungjawabannya maka Kadin Prov Jabar perlu menyerahkan hasil Audit;

• Bahwa sepengetahuan saksi harga masker yang dibeli dengan harga dibawah Rp.10.000,- yang ditawarkan oleh Terdakwa Indri Suharli selaku ketua Tim Realisasi Anggaran, adapun dalam pembuatan LPJ dengan harga Rp.10.000,- ;

• Bahwa tentang penarikan :

• Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Sri Kusniah Rp.100.000.000,-

• Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.2.100.000.000,-

• Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp.330.750.000,-

• Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.1.500.000.000,-

• Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp.200.000,000,-

• Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.1.200.000.000,-

• Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Rossy Rubyandini Rp.69.000.000,-

• Saksi tidak kenal dan mengetahui nama Sri Kurniasih namun di Kadin Jabar tidak ada yang bernama Sri Kurniasih;

• Atasnama Arsy Nafisa Karyawan pada sektretariat Kadin Jabar pengambilan atasnama Sdri. Ami;

• Atasnama Ade Kodir juga tidak kenal dan sepengetahuan nya tidak ada yang bernama Ade Kodir di Kadin Jabar;

• Atasnama Rossy Rubyandini kenal karena merupakan anak buah di Kantor Sujana Grup;

• Bahwa penarikan melalui cheque tersebut diperuntukan untuk realisasi dana hibah diantaranya pembelian masker, pembelian nasi dus, sembako dan sebagainya tidak dilakukan pada bulan juli 2020 seluruhnya melainkan ada yang kegiatannya dilakukan pada bulan agustus 2020;

• Bahwa dana hibah 2020 cair pada bulan juli tahun 2020 yang dipergunakan untuk kegiatan yang ada dalam LPJ dana hibah tahun 2020 Kegiatannya diantaranya pengadaan sembako, masker, nasi bungkus, renovasi gedung dan pengadaan bibit;

• Bahwa kegiatan yang ia ikuti diantaranya pengadaan sembako, ekspedisi barang, pengadaan masker dan penunjukan vendor catering;

• Bahwa yang melakukan pembayaran suplier sembako dilakukan oleh bendahara Sdri. Ami, ekspedisi barang dilakukan pembayaran oleh Bendahara Sdri. Ami dan ada yang lewat ia langsung ada yang melalui Sdr. Deril, pengadaan masker yang melakukan pembayaran melalui Bendahara Sdri. Amui dan ada juga yang melalui saksi antara lain untuk pembayaran vendor catering;

• Bahwa yang menyimpan dokumen/bukti pembayaran yang asli adalah saksi dan Bendahara yang menyimpan aslinya dikantornya;

• Bahwa saksi tidak tahu tanggapan Indag selaku pemberi dana hibah setelah diperiksa Inspektorat yang pada pemeriksaannya diberitahukan bahwa terdapat kekurangan pada LPJ dan ahibah tahun 2020;

• Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Ami;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

26. Saksi Ir. TATAN PRIA SUDJANA, SE, MH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

• Bahwa saksi sebagai Ketua Umum di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat berdasarkan SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Penasehat, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024;

• Bahwa KADIN Prov. Jabar mendapatkan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dengan cara Perencanaan prosoposal diajukan karena adanya undangan dari Pemprov untuk melakukan pemasaran ekspor produk unggulan Jawa Barat dan mencari investasi luar untuk masuk ke Jawa Barat dalam rangka membangun infrastruktur, sarana dan prasarana pemprov Jawa Barat untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui bidang ekonomi khususnya perdagangan dan industri. Pengurus KADIN mengusulkan dana hibah kepada pemprov dalam rangka merealisasikan apa yang menjadi visi pembangunan ekonomi pemprov jawa barat yang menjadikan mitra dalam pengembangan ekonomi jawa barat. Sebelum membuat proposal Pengurus KADIN maka setiap bidang diminta usulan program tahunan melalui rapat koordinasi program dimana semua dokumen kegiatan rapat - rapat tercatat di secretariat;

• Bahwa selanjutnya dibuat proposal sesuai dengan program ekonomi pemerintah Jawa Barat, dimana pembuatan proposal tersebut oleh tim pengurus yang terdiri dari beberbagai bidang khususnya dibantu oleh secretariat. Kemudian berdasarkan hasil koordinasi dan verifikasi dengan instansi terkait dana hibah untuk KADIN untuk TA. 2020 senilai Rp.8.550.000.000,- (delapan milyar lima ratus limapuluh juta rupiah) yang dicairkan melalui dua tahap. Tahap Pertama senilai Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan tahap dua sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima ouluh juta rupiah);

• Bahwa selama tahun anggaran ternyata ada kejadian covid 19 sehingga atas permintaan dari INDAG untuk penggunaan dana hibah dilakukan refocusing (perubahan) kegiatan dan perubahan tersebut semuanya dilakukan atas koordinasi antara tim realisasi dengan INDAG sedangkan ia selaku ketua umum hanya menandatangani perubahan tersebut, setelah itu RKA yang tertuang dalam NPHD adalah hasil refocusing dengan koordinasi dengan INDAG;

• Bahwa tahapan selanjutnya dilakukan penandatanganan kerja sama melalui NPHD dilakukan pada tanggal 22 Mei 2020, namun untuk menisme pencairan dana hibah tersebut saksi tidak mengetahuinya dan itu dilakukan oleh tim Realisasi anggaran dana hibah yang telah dibentuk;

• Bahwa setiap kegiatan yang tertuang dalam NPHD refocusing adalah tim realisasi dengan tim dari INDAG, saksi selaku ketua umum hanya menerima laporan kegiatan dan menandatangani NPHD;

• Bahwa check and balance dilakukan oleh pemberi dana hibah yaitu INDAG sedangkan tim realisasi anggaran dana hibah KADIN Jabar melakukan koordinasi dan kominukasi serta melakukan petunjuk-petunjuk yang diarahkan oleh INDAG;

• Bahwa syarat-syarat untuk menerima dana hibah yaitu:

• Proposal kegiatan;

• KTP;

• SK kepengurusan;

• Domisili;

• Pakta Integritas/ Surat Pernyataan tanggungjawab permohonan Belanja Hibah Uang dari Ketua Kadin.

• Bahwa isi dari fakta integritas tersebut adalah :

• Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.

• Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

• Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah.

• Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

• Bahwa NPHD antara Kadin Jawa Barat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat, nomor NPHD 978/8617/SKRT (pihak Kesatu) dan Sperj/00207/KU/X/2019 (pihak Kedua) yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Arifin Soedjayana selaku pihak Kesatu (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat) dan saksi H. Tatan Pria Sudjana (Ketua Kadin Jawa Barat);

• Bahwa untuk penempatan dana hibah TA. 2020 dilakukan penempatan secara terpisah dari rekening lainnya, dalam hal ini untuk hibah TA. 2020 dimasukan dalam rekening 0010102889565 atas nama Kadin Jabar pada Bank Jabar Syariah;

• Bahwa Khusus untuk penggunaan dana hibah semuanya diatur oleh tim realisasi yang di bantu tim secretariat KADIN Jabar. Bahwa yang menjadi bagian sekretariat adalah Teguh Panjireza, Samba Ridwana, Darryl Max Hagi dan Nabila Ayu Fietrya, Eko Krismantoro, Rena Fadillah Nur Azizah, Arsy Nafisa Beladiena dan erwin Wahyudin;

• Bahwa semua realisasi anggaran khususnya dana hibah harus dikoordinasikan dengan panitia realisasi anggaran dan sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari ia selaku Ketua Umum;

• Bahwa yang berhak memegang rekening bank milik Kadin Provinsi Jawa Barat adalah Ketua Umum dan Bendarahara serta pengurus lain yang diberi mandat oleh ketua umum, bahwa panitia yang mengelola dana hibah tahun 2020 adalah:

• Penanggungjawab : Ketua Umum Kadin Jawa Barat

• Pengarah : TB. Raditya Indrajaya, Yadi Mulyadi, ST., MM., H. Deden Sofyan, Ferdhiman P. Bariguna

• Ketua : Dr. H. Yus Hermansyah

• Sekretaris : Indriyani

• Bendahara : Ami Yusanti

• Bahwa kegiatan KADIN yang memakai dana Hibah yang berasal dari Pemprov. Jabar dibuat pertanggungjawabannya dan telah diserahkan kepada instansi Perindustrian dan perdagangan Jawa Barat dapat jelaskan yang membuat LPJ tersebut adalah Tim realisasi dana hibah;

0. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr, EKO SEMBODO, SE., MM., M.Ak., CFrA, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

• Bahwa sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Prov. Jawa Barat sebesar Rp. 8.550.000.000,- (Delapan Milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dalam pelaksanaannya telah dicairkan pada tahap pertama sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diduga tidak sesuai peruntukannya, terdapat kegiatan fiktif dan mark up biaya kegiatan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Hibah kepada KADIN Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dan Reviu Bantuan Hibah Kepada KADIN Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700.04/2015/Inspt Tanggal 13 November 2020;

• Bahwa dasar penugasan ahli berdasarkan surat dari permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung No: 22412/M.2.10/Fd.1/06/ 2022 tangal 28 Juni 2022 perihal permohonan bantuan Ahli kemudian ditindaklanjuti Surat Tugas dari Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Respati Indonesia tanggal 1 Juli 2022;

• Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara/daerah adalah BPK, BPKP, Inspektoran dan Kantor Akuntan Publik;

• Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut;

• Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik itu sengaja maupun lalai;

• Bahwa Inspektorat punya kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 48 ayat (2) APIP melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawsan lainnya. Sedangkan menurut UU no 15 tahun 2004 jenis pemeriksaan ada 3 (tiga), yaitu pemeriksaan keuangan, pemeeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengana tujuan tertentu. Pemeriksaan perhitungan kerugian negara adalah bagian dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

• Bahwa Hibah daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 1 ayat 14 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sedangkan Naskan Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah;

• Bahwa Pemohon bantuan dana hibah mengajukan proposal atas kegiatan yang akan didanai dengan dana hibah, proposal tersebut di lampirkan Rencana Anggaran dan Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan yang akan didanai dengan dana hibah. Pemerintah daerah akan menganggarkan dana hibah dalam APBD setelah dibicarakan dengan DPRD, dan saat dana hibah tersebut diberikan kepada pemohon dalam hal ini KADIN harus ditanda tangani dalam naskah perjanjian;

• Bahwa setiap pemberian hibah yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah (Pasal 13 Ayat 1 PP No 2 Tahun 2012). Apabila penggunaan dana hibah yang telah diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya; tidak sesuai kegiatan yang tertuang dalam RAB yang telah disetujui oleh pemerintah daerah, maka tindakan ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, atas kejadian ini telah terjadi penyimpangan atas penggunaan dana yang tidak sesuai dengan RAB dan NPHD;

• Bahwa apabila ada perubahan-perubahan setelah adanya penandatanganan NPHD, maka penerima Hibah wajib memberitahukan kepada pemberi hibah disertai dengan addendum baru yang merupakan masih satu kesatuan dengan NPHD. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka penerima hibah telah lalai dalam menggunakan dana hibah;

• Bahwa kegiatan pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya (tidak sesuai dengan NPHD) tersebut telah merugikan negara/daerah sebesar dana yang dikeluarkan. Dimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbenaharaan negara pasal 1 ayat 22 menjelaskan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari penjelasan ini dapat diketahui pengeluaran uang yang digunakan dan tidak sesuai dengan RAB dan NPHD merupakan kerugian negara/daerah;

• Bahwa setiap pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD dituangkan dalam NPHD dan telah ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah (Pasal 13 Ayat 1 PP No 2 Tahun 2012). merupakan keuangan Negara/daerah. Yang dimaksud dengan Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 1, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut Pasal 3 ayat 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dana hibah yang bersumber dari APBN/APBD merupakan keuangan Negara, milik Negara, dikelola sendiri atau oleh pihak lain, serta dikelola dengan penuh prinsip kehati-hatian dan taat pada aturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 (dua) NPHD ayat (5) menjelaskan pihak kedua Kadin yang diwakili oleh ketua Kadin Tatan Pria Sudjana, setelah menerima pencairan belanja hibah dari pihak kesatu segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan;

• Bahwa Pihak penerima dana hibah (Kadin) setelah menerima dana hibah yang bersumber dari APBN/APBD:

1. Segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan;

2. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah kepada pihak kesatu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh kegiatan;

3. Menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;

4. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan

5. Mengembalikan sisa dana hibah ke kas umum daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001 021 0238631 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sampai ahir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.

• Bahwa apabila penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dibuat dalam NPHD/RAB Terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah disepakati dalam NPHD/RAB. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah sebesar anggaran yang dikeluarkan. Penggunaan yang tidak sezuai inibisa berupa markup harga, kegiatan-kegiatan fiktif yang tidak sesuai dengan RAB dan NPHD;

• Bahwa sesuai dengan kewajibannya pihak-pihak yang menerima Dana Hibah ketika kegiatan tersebut selesau haruslah membuat suatu laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah disertai dengan bukti-bukti dukung pelaksanaan kegiatan;

• Bahwa apabila terdapat penggunaan Dana Hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggugnjawaban adalah penerima hibah yang ikut menandatangani NPHD serta pihak-pihak yang ikut menggunakan Dana Hibah tersebut;

• Bahwa definisi Kerugian Negara adalah kekurangan asset negara karena perbuatan melawan hukum oleh para pejabat pengelolanya ataupun oleh pihak-pihak lain. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang seharrusnya tidak keluar, tapi keluar dari kas Negara dan semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat negara. Dalam hal asset diluar uang, kerugian diamaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara;

• Bahwa Metode perhitungan kerugian negara yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan dana hibah adalah net loss, maksudnya adalah berapa dana yang diterima untuk melaksanakan kegiatan dan berapa dana yang digunakan tidak sesuai dengan NPHD/RAB;

• Bahwa Metode Nett Loss digunakan dalam perhitungan kerugian negara ini, karena dana yang telah dikeluarkan dan diserahkan kepada pihak penerima tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan kegiatan yang terdapat dalam NPHD/RAB. Atas dasar hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

2. Ahli KADEK ADITYA PRAMANA, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

• Bahwa pada dasarnya ahli mempunyai keahlian dibidang ekonomi akuntansi, perpajakan, auditing dengan sertifikasi yang dimiliki seperti:

1. Register Akuntan Negara Nomor RNA 12337 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada Kementrian Keuangan;

2. Sertifikasi Auditor Ahli Pertama Nomor SERT-13087/JFA-AI/04/X/2015 tanggal 6 November 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;

3. Surat Keputusan Auditor Ahli Pertama Nomor KEP-I-895/C.4/12/2016;

4. Sertifikasi Auditor Ahli Muda Nomor SERT-13657/JFA-KT/02/IV/2021 tanggal 21Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;

5. Surat Keputusan Auditor Ahli Muda Nomor KEP-X-531/C.4/09/2021;

6. Sertifikasi Audit Investigatif Nomor SERT-6721/DL/3/2022 tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

• Bahwa Pengalaman ahli selaku auditor dan review dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2018: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan poros/ penghubung desa ngovi – bonemarawa kecamatan rio pakava kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah tahun 2017 pada Direktorat Jenderal PKP2TRANS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan total kerugian Rp. 1.485.301.150, 45 ;

2. Tahun 2018: Reviu Keuangan Tahun 2017 di Kejaksaan Tinggi Se – Sulawesi Tengah;

3. Tahun 2019: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi alokasi dana desa (ADD) pada Desa Bunta Kecamatan Banggai dengan total kerugian Rp.877.000.000;

4. Tahun 2019: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan trans banggai – bunta dengan total kerugian Rp. 467.800.000;

5. Tahun 2020: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019 dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Jawa Barat dengan total kerugian Rp. 332.384.176,71;

6. Tahun 2020: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada Proyek Pembangunan Renovasi Gedung Laboratorium Gizi 2 (dua) lantai Kampus Cilolohan Poltekes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 dengan total kerugian Rp. 131.701.032,63;

7. Review Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Se – Jawa Barat;

8. Tahun 2021: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi Penyelewengan dalam Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari (finger print) pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017/ 2018 dengan total kerugian Rp.804.315.000,-;

9. Tahun 2021: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam jual beli Aset Desa Mandalawangi berupa Tanah Carik Aset Desa dan/ atau Kekayaan Desa kepada Pihak Lain dan / atau Pihak Ketiga yang merugikan Negara Cq. Desa Mandalawangi dengan total kerugian Rp.3.928.600.000,- ;

10. Tahun 2022: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;

11. Tahun 2022: Audit Investigasi atas Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi adanya Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 pada Desa Cikadu Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

• Ahli menerangkan bahwa dasar melakukan audit dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang Dihibahkan Kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor B-3221/M.2.10/Fd.1/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Bantuan Tindakan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : Print-1017/M.2/Fd.1/09/2022 tanggal 28 September 2022 untuk Melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan membantu penyidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat.

• Bahwa Tujuan dilakukan audit ini adalah untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam perkara atas Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan mencakup penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa Standar audit yang digunakan dalam penugasan ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK RI dengan peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017;

  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf d Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa SPKN berlaku bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

• Bahwa dasar hukum tim melakukan audit adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan.

• Bahwa Tanggung jawab kami selaku Auditor adalah sebatas hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan yang ada dan merencanakan serta melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai adanya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan handal terkait dengan penyalahgunaan Dana Hibah Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan profesional auditor, termasuk penilaian atas risiko terjadinya penyalahgunaan Dana Hibah Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dalam melakukan penilaian risiko tersebut. Auditor merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal suatu entitas;

• Bahwa bukti audit yang telah kami peroleh, cukup dan tepat untuk menilai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Penyidik;

2. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :

1. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti/Dokumen yang diperoleh dari Penyidik;

2. Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait.

3. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis temuan dan bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik;

4. Menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Temuan dan Bukti/dokumen yang diperoleh Penyidik;

• Bahwa Data / bukti / dokumen yang digunakan dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy LPJ dari Penerima Hibah 2020.

2. 1 (satu) rekap fotocopy kwitansi/ tanda terima/ invoice penggunaan dana hibah 2020.

3. 1 (satu) eksemplar bukti pencairan dana hibah 2020.

4. 1 (satu) kotak terdiri dari 30 pcs contoh masker kain.

5. 1 (satu) rekap rekening koran yang disita dari alm. Ami Yusanti.

• Bahwa metode Penghitungan Kerugian Negara mengacu kepada definisi Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut serta definisi Kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Definisi kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang – undangan yang ada. Namun kita dapat mendefinisikan kerugian keuangan negara merujuk kepada definisi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalahsemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan demikian kerugian keuangan negara dapat diartikan: kekurangan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan definisi Kerugian Keuangan Negara tersebut diatas, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kami menemukan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Hibah dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 untuk Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang Dihibahkan Kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat dimana penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah menggunakan Metode Net Loss (Selisih Kerugian Bersih) dengan cara menghitung jumlah Dana Hibah yang diberikan dan dicairkan pada Tahap I dikurangi Penggunaan Dana Hibah yang sesuai dengan NPHD sehingga ditemukan nilai Pengunaan Dana Hibah yang tidak sesuai NPHD.

• Dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diminta oleh penyidik, kami berasumsi:

1. Bahwa seluruh dokumen yang diserahkan oleh penyidik dibuat oleh pihak yang berhak atau mempunyai wewenang dan telah disetujui serta telah secara sah ditandatangani oleh para pihak yang disebut dalam dokumen;

2. Bahwa setiap dokumen adalah sah dan mengikat para pihak berdasarkan kaidah hukum yang mengaturnya;

3. Bahwa salinan (fotokopi) dokumen yang kami periksa adalah benar dan sesuai dengan aslinya dan otentik serta bahwa setiap tanda tangan pada semua dokumen dan isi setiap dokumen adalah benar;

4. Bahwa dokumen merupakan dasar dari kewajiban yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan oleh setiap pihak didalamnya berdasarkan kaidah hukum yang mengatur dokumen tersebut;

5. Bahwa seluruh dokumen, data, informasi dan seluruh keterangan dan pernyataan, baik yang dimuat dalam dokumen yang diserahkan penyidik adalah benar, akurat dan lengkap serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini;

Penghitungan kerugian keuangan negara ini dibuat berdasarkan kaidah hukum Indonesia yang relevan dan berlaku pada saat perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini dibuat dan diterbitkan;

• Bahwa berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diuraikan diatas, ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tahun 2020 Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat telah menerima Dana Hibah sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kemudian telah dicairkan pada tahap pertama sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

2. Bahwa Hibah Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

3. Bahwa Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, dibentuk Struktur Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Nomor Skep/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, dengan susunan panitia adalah :

Penanggung Jawab	:	Ketua Umum Kadin Jawa Barat (Ir. H. Tatan Pria Sudjana, SE., MH.
Pengarah	:	Ir. H. Dedi Harsono, M.B.A.
		Drs. H. Yus Hermansyah
		H. Deden Sofyan
		H. Aman Suparman, SE., MM.
		Ferdhiman P. Bariguna
		Joko Suranto, SH., M.Hum.
		Yadi Mulyadi, ST., MM.
		Tb. Raditya Indrajaya
		Henry Yusuf
		Azizah Talita Dewi
		Rio F. Wilantara
		Aldo Fantinus Wiyana
		H. Rudi Ahmad Natsir Tuasikal
		Ir. H. Andrian Tejakusuma
		Ir. Feky Andrianto
		Ridwansyah Yusuf Achmad
		Dr. Masrura Ramidjal, M.Si.
		FX. Hendrawan
		H. Hairul Tamam, SE., MM.
Ketua	:	Indriyani
Sekretaris	:	Meidi Mochammad Sidik
Bendahara	:	Ami Yusanti
Anggota	:	M. Ilmi Hatta
		Alvin Hermawan
		Surya Batara Kartika
		Fardi Nurdiansyah Annafi
		Gedde Achsanudin
		Ir. Ali Rahman Angkawidjaja, MM.
		Agus Bustomi
		H. Idat Mustari, SH.
		Dicky Achmad, S.Sos.
		Asep Gunawan Sirad, SE.
		Ir. Dirmansyah
		Zoelkifli M. Adam, S.Pd., MM.
		Achyar Ar Rasyid
		Eddy Nurmanto, S.Si., MBA.
		Ir. Ichwan Abadi Rachmat
		Ragga Bimantara, SH., MH.
		Mukti Sambari, S.Si.
		Cecep Darius, ST., MM.
		Rizky Mardian
		R. Aji Oktario, SH.
		Sekretariat Kadin Jawa Barat

4. Terdapat Penggunaan Dana Hibah yang tidak sesuai NPHD sebesar Rp1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	NPHD (Rp)	Realisasi (Rp)	Total Tidak Sesuai NPHD (Rp)
1	Bantuan Ketahanan Pangan Bagi Pekerja/Buruh Terdampak Pandemik Covid-19 di Jawa Barat	2.000.000.000	1.910.200.000	-
	a. Paket Sembako (10 Paket	1.882.500.000	1.882.500.000	-
	b. Logistik dan Pengiriman	117.500.000	27.700.000	-
2	Percepatan Penanggulangan Dampak Pandemik Covid-19 di 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	2.700.000.000	2.131.602.000	805.184.000
	a. Nasi Bungkus	540.000.000	567.000.000	27.000.000
	b. Masker Kain	1.080.000.000	1.480.000.000	726.750.000
	c. Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	756.000.000	32.800.000	-
	d. Biaya Pelaporan	54.000.000	19.914.000	19.914.000
	e. Uang Saku Personil	135.000.000	0	-
	f. Logistik	135.000.000	31.888.000	31.520.000
3	Pengembangan Kesekretariatan dan Keorganisasian KADIN Jawa Barat Dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	800.000.000	1.481.061.186	1.170.287.296
	a. Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi	50.000.000	123.718.386	73.728.386
	b. Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN Jawa Barat Jl. Sukabumi No.42	400.000.000	515.117.800	254.343.910
	c. Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN Jawa Barat Surapati Core	350.000.000	842.225.000	842.225.000
TOTAL		5.500.000.000	5.522.863.186	1.975.471.296

5. Bahwa dalam penggunaan dana hibah yang tidak sesuai NPHD diduga tidak mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Khususnya ketentuan:

1. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : "Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD berikut perubahannya";

2. Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 2 yang berbunyi: "Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi: Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD."

2. NPHD Nomor 978/2426/Skrt dan Nomor Speri/00193/KU/V/2020 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kamar Dagang dän Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Mei 2020, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi: PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan Belanja, Hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan Belanja Hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan".

Akibat dari adanya pengelolaan Dana Hibah dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 untuk Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan Kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat. Penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebesar Rp.1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

2. Ahli Dr. BENIHARMONI HAREFA, SH, LLM, memberi keterangan di bawah janji sebagai berikut:

• Bahwa sebagai Ahli Pidana Berdasarkan surat dari permohonan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung No: B-2900/M.2.10/Fd.1/08/2022 tanggal 04 agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan Ahli kemudian ditindaklanjuti Dekan FH UPNVJ dengan surat Tugas Nomor 143.2/UN61/FH/ST/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

• Bahwa Hukum Pidana Indonesia menganut paham dualistis dan bukan monistis. Dualistis artinya antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dipisahkan. Perbuatan pidana/ actus reus secara singkat diartikan: perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar atau tidak mematuhi larangan atau perintah tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban pidana elemen pentingnya adalah kesalahan. Kesalahan dalam pengertian psikologis, adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili;

• Bahwa dalam hukum pidana seseorang kualifikasikan telah melakukan perbuatan pidana apabila pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur/bestandeel dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Termasuk dalam tindak pidana korupsi, seseorang dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana korupsi apabila telah memenuhi unsur serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk kemudian dijatuhkan sanksi pidana. Dalam tindak pidana korupsi ada beberapa unsur yang harus dibuktikan sebagaimana tertulis di dalam rumusan delik di UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Bahwa unsur-unsur/ bestandeel dalam perbuatan pidana dapat dilihat dalam rumusan delik. Unsur-unsur yang dibuktikan penuntut umum adalah lebih kepada bestandeel saja dan tidak sampai membuktikan element. Bestandeel adalah unsur perbuatan pidana yang tertulis. Sedangkan element adalah unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis. Konsekuensi lebih lanjut yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanyalah “bestandeel”. Mengapa penuntut umum harus membuktikan ini karena siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Bunyi asas ini secara lengkap adalah: Actori in cumbit probatio/Actori incumbit onus probandi/Actore non probante, reus absolvitur (siapa yang menggugat/mendalilkan dia pula yang harus membuktikan, apabila tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan);

• Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah. Setiap pemberian hibah yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah (Pasal 13 Ayat 1 PP No 2 Tahun 2012). Apabila penggunaan dana hibah yang telah diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya; tidak sesuai dengan RAB kegiatan; proses pengusulan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah melanggara ARTdan Peraturan Organisasi, data pendukung fiktif dan dimark up, keseluruhan tindakan ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, maka tindakan ini dapat dikategorikan tindakan “secara melawan hukum”;

• Bahwa Perbuatan ketua organisasi dapat dikualifikasikan terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana diatur dalam rumusan delik, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Bahwa Ketua organisasi yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

• Bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap ketua organisasi tersebut, dapat diproses dengan membuktikan semua unsur-unsur/ bestandeel delik, serta mengaitkannya dengan sikap batin dari pelaku untuk kemudian dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya;

• Bahwa untuk dikatakan seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana, harus memenuhi perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Antara tindakan “secara melawan hukum” dan pertanggungjawaban pidana harus dapat dibuktikan. Penuntut umum harus dapat membuktikan pelaku kejahatan memiliki dolus malus atau niat jahat sebagai syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin (sikap batin) seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang tampak / terlihat sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku;

• Bahwa dolus (kesengajaan) dalam konteks teori ada kesengajaan atau dolus antecedens dan dolus subsequens. Dolus antecedens intinya bahwa niat jahat ada sebelum tindakan dilakukan (berandai-andai), kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan (Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 182). Dolus subsequens, intinya bahwa niat jahat muncul belakangan, kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi (Jan Remmelink, Hukum Pidana, hlm. 171-172);

• Bahwa bila dihubungkan dengan ilustrasi perbuatan ketua organisasi yang menerima dana hibah yang bersumber dari APBN/ APBD lalu terdapat kuitansi fiktif, pembelian yang dimark up dalam Laporan Pertangungjawaban yang dibuat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat saja dolus (kesengajaan) dimiliki oleh pelaku di awal atau niat jahat ada jauh sebelum tindakan (perencanaan, pengesahaan hingga penandatanganan hibah daerah) tersebut dilakukan ini dalam konteksi teori disebut dolus antecedens. Atau bisa saja niat jahat muncul belakangan, setelah hibah diberikan atau dicairkan maka niat jahat muncul untuk menyalahgunakan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara, kesengajaan ini disebut dolus subsequens. Baik dolus antecedens maupun dolus subsequens, yang dimiliki oleh pelaku, kedua kesengajaan ini memenuhi unsur dari rumusan delik tindak pidana korupsi, tinggal penuntut umum membuktikan saja pelaku memenuhi dolus yang mana;

• Bahwa Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah. Setiap pemberian hibah yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah (Pasal 13 Ayat 1 PP No 2 Tahun 2012). Tegas bahwa dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah merupakan keuangan Negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Keuangan Negara meliputi: kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, ….. (Pasal 2 Ayat 1 huruf g). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat 1 UU No 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara). Dana hibah yang bersumber dari APBN/APBD merupakan keuangan Negara, milik Negara, dikelola sendiri atau oleh pihak lain, serta dikelola dengan penuh prinsip kehati-hatian dan taat pada aturan perundang-undangan;

• Bahwa Dana hibah yang bersumber dari APBN/APBD merupakan keuangan Negara, milik Negara, dikelola sendiri atau oleh pihak lain, serta dikelola dengan penuh prinsip kehati-hatian dan taat pada aturan perundang-undangan;

• Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah. Setiap pemberian hibah yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah (Pasal 13 Ayat 1 PP No 2 Tahun 2012);

• Bahwa Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam suatu organisasi merupakan suatu aturan ketat yang harus diikuti oleh pengurus dan anggota suatu organisasi, konsekuensi hukum apabila dilanggar maka akan ada sanksi yang diatur oleh organisasi itu sendiri atau sanksi hukum apabila berkaitan dengan perbuatan hukum diluar organisasi dimaksud;

• Bahwa pihak yang tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam NPHD tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak harus dilihat secara cermat juga. Dikarenakan hibah daerah tersebut termasuk dalam keuangan Negara, dan pada prinsipnya pengelolaan keuangan Negara harus berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 UU No 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara serta apabila ada kerugian keuangan Negara dan terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta dibuktikan apakah antara perbuatan dan sikap batin memiliki kesengajaan, maka konsekuensi hukumnya tindakan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana korupsi serta wajib dimintai pertanggungjawaban pidana;

• Bahwa dalam hukum pidana dikenal ajaran penyertaan. Penyertaan atau deelneming atau complicity merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku :

• Pleger atau pelaku;

• Doenpleger atau orang yang menyuruh lakukan;

• Medepleger atau orang yang turut serta;

• Uitlokker atau orang yang menganjurkan.

Postulat yang terkait dengan penyertaan antara lain: res accessoria sequitur rem principalem yang berarti pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya. Yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara yakni pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang secara hukum memenuhi unsur-unsur/ bestandeel delik sebagaimana diatur dalam rumusan delik. Hal- hal yang bisa dijadikan tolok ukur dalam hal itu adalah adanya kesalahan dan atau kelalaian. Lalu jika dikaitkan dengan ajaran penyertaan maka dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyuruh lakukan, orang yang turut serta serta orang yang menganjurkan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara, penuntut umum tinggal membuktikan peran dari masing-masing pelaku sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban untuk selanjutnya dijatuhkan sanksi pidana;

• Bahwa Hibah diberikan dengan maksud dan tujuan yang sudah ditentukan dan ditandatangani serta ditegaskan dalam pakta integritas menyatakan bertanggungjawab penuh dan menggunakan dana hibah itu sebaik-baiknya sebenar-benarnya sesuai perjanjian hibah. Perjanjian hibah itu tidak dapat dianggap sebagai suatu perjanjian layaknya dalam perjanjian perdata karena hibah uang Negara bukan bersifat kesepakatan biasa, pertanggungjawaban penggunaan uang Negara berbeda dengan pertanggungjawaban uang pinjaman atau janji pribadi dalam lingkup perdata. Penggunaan uang Negara wajib mengikuti apa yang telah digariskan dalam kesepakatan sebagai suatu aturan yang lebih bersifat perintah bahwa si pengguna uang Negara wajib melaksanakan penggunaannya sesuai aturan oleh sebab itu untuk menegaskan / memperkuat wajib dan akan melaksanakan aturan layaknya perintah maka diadakan pakta integritas dengan kata lain adanya witen and willen;

• Bahwa apabila merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Artinya Hal ini berarti pada setiap tahapan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan atau tahap penuntutan (persidangan) di pengadilan yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materil tentang sesuatu peristiwa. Apabila dalam proses tersebut pelaku telah secara sukarela menyerahkan harta tidak bergerak berupa sertifikat tanah yang telah dihitung aprisal untuk mengembalikan / pembayaran kerugian keuangan Negara maka Undang-Undang tegas mengatur bahwa hal ini tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, artinya tidak menghentikan suatu proses penyeledikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap seseorang yang diduga/ disangkakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa merupakan anggota KADIN Jabar dengan komtap E-Commrece di masa kepemimpinan Pak Tatan Pria Sudjana;

• Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat berdasarkan SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dengan cara di back date karena saat itu baru diketahui sekitar bulan Oktober 2020;

• Bahwa awalnya tidak mengetahui pengajuan dana hibah pemprov kepada Kadin Jawa Barat tahun 2020, namun baru mengetahui terdapat pengajuan dana hibah tersebut setelah sdr. Ami Yusanti dan sdr. Neneng Rachmawati menyuruh ia untuk berkoordinasi dengan Indag Provinsi Jawa Barat sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu sdri. Ami Yusanti dan sdri. Neneng Rachmawati pun menyuruhnya untuk hadir dalam acara penandatangan NPHD antara sdr. Tatan Pria Sudjana dengan sdr. Arifin selaku Kadis Indag Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020;

• Bahwa yang hadir dari Pihak Kadin yaitu Ketua Umum sdr. Tatan Pria, sdri. Ami Yusanti, sdr. Panji Reza, sdr. Yus Hermansyah, sedangkan dari Pihak Pemprov yang hadir yaitu sdr. Arifin selaku Kadis Indag Provinsi Jawa Barat dan sdri. Sri selalu Sekdis Indag Provinsi Jawa Barat, sdr. Edy Nasution, namun untuk yang lainnya kurang mengetahuinya;

• Bahwa kapasitasnya hadir dalam undangan tersebut selaku pengurus Kadin dan mendapat ajakan dari sdr. Neneng Rachwati dan sdr. Ami Yusanti untuk hadir dalam penandangantan tersebut;

• Bahwa atas perintah sdr. Ami Yusanti dan sdr. Neneng Rachwati berkoordinasi lebih dari 1 (satu) kali, dalam koordinasi tersebut yang dibahas terkait Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang mana terdapat penyesuaian uraian kegiatan harus disesuain dengan keadaan pandemi covid, sehingga terdapat beberapa uraian kegiatan yang di coret dan diganti kegiatan yang mendukung dalam masa pandemi covid, misalnya kegiatan business matching di coret karena hal tersebut dinilai tidak relevan perjalanan dinas dalam masa pandemic;

• Bahwa setelah koordinasi dengan Indag Provinsi Jawa Barat, pihak Indag mencoret kegiatan yang tidak relevan dalam masa pandemic, sehingga secara tidak langsung kegiatan dalam RAB tersebut sudah sesuai;

• Bahwa menjadi Ketua Tim Realisasi Dana Hibah tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Jawa Barat Nomor Skep/ 00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses penunjukan atau pemilihan menjadi Ketua Tim Realisasi Anggaran Hibah 2020 dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh Bu Neneng yaitu istri pak Tatan ketika mengurus beberapa perubahan kegiatan ke INDAG dalam hal penggunaan dana hibah TA. 2020. Atas penunjukan tersebut selanjutnya ia membuat KAK (kerangka Acuan Kegiatan) supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar;

• Bahwa Tugas dan wewenang Ketua Tim Realisasi Memang tidak tertulis secara resmi karena langsung diperintahkan oleh Ketua Umum yaitu pak Tatan antara lain yang dikerjakan adalah meetiing dengan tim Indag di kantor Indag. Ia bersama dengan Sekretariat yaitu pak derryl membuat Kerangka Acuang Kerja, mencari suplier untuk bantuan pangan, ia mensosialisasikan kegiatan dana hibah 2020 dengan undangan seluruh KADIN Kab/ Kota Jabar serta dari Indag yaitu Pak Arifin bersama jajarannya. Membagikan dana untuk kegiatan Nasi Bungkus 1000 Paket kepada Ketua KADIN Kab/Kota yang hadir pada saat itu. Menerima proposal pengajuan untuk bantuan Bibit dari Komtap pertanian tetapi tidak di setujui oleh Ketua Umum Tatan. Untuk pertangungjawaban kegiatan sampai saat ini belum dilakukan kerena data masih sama bu Neneng Rahmati;

• Bahwa Terdakwa tidak mengetahui prosedur pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah 2020. Baru mengetahui ditunjuk menjadi Ketua ketika kegiatan sudah berjalan dan dana hibah untuk tahun 2020 sudah masuk ke rekening KADIN Jabar;

• Bahwa Untuk penandatangan NPHD dilakukan di gedung Sate pada tanggal 22 Mei 2020 dan yang mendatangani antara Ketua Umum KADIN Jabar Pak Tatan dengan Kepala Dinas INDAG yang dijabat oleh Bapak Muhamad Arifin;

• Bahwa yang mengelola dana hibah TA. 2020 adalah Ibu Neneng Rachmawati. Dengan uraian kegiatan dana Hibah tahun 2020 adalah:

No.	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUN TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				2,000,000,000
	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant / Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	Sachet
	Sarden / Kornet	Kaleng
	Packaging	Box
	SUB-TOTAL				1,882,500,000
	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	1,000,000	50,000,000
	Logistik	Truk	27	2,500,000	67,500,000
	SUB-TOTAL				117,500,000
	TOTAL				2,000,000,000
2.	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	20,000	20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	10,000	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	28,000,000	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	2,000,000	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	1,000,000	5,000,000
	Logistik	Truk	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	100,000,000	2,700,000,000
	TOTAL				2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKRETARIATAN DAN KEORGANISASIANKADINJAWABARATDALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNTAUSAHA				800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				50.000.000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	10,000,000	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	I	5,000,000	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	1,500,000	30,000,000
	ATK	Set	1	5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
B.	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara kadin Jawa Barat, JI. Sukabumi No. 42				400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				400.000.000
C.	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksteriordan InteriorPusdiklatKadinJawaBarat,Surapati Core				350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50.000 000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				100.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200.000.000
	Sub Total				350,000,000
	Total				800.000.000
	Grand Total				5.500.000.000

• Bahwa untuk realisasi dana hibah TA. 2020 tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam NPHD mengingat ada dana hibah TA. 2020 yang dipindahkan untuk kegiatan lain atas perintah Ketua Umum Kadin Jabar sdr. Tatan dan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksankan salah satunya adalah kegiatan perbaikans arana dan prarsana pusdiklat KADIN di Surapati core karena dikuasai oleh kepengurusan pak Cucu;

• Bahwa teknis kegiatan Bantuan Ketahanan Pangan Bagi Pekerja /Buruh Terdampak Pandemik Covid -19 Di Jawa Barat terdapat biaya sebesar Rp.2.000.000.000,( dua Milyar rupiah) ialah :

1. Bahwa order ke suplier setelah melalukan perbandingan harga termurah kemudian harga tersebut ia sampaikan ke Indag selanjutnya dari Indag dicoret dengan alasan harus harga grosir, kemudian ia tawar lagi ke suplier agar mendapat harga grosir, setelah kesepakatan harga terjadi dibuat Purcise Order (PO) barang kemudian di Kirim ke kantor Pa Tatan di jalan Terusan Buah Batu No. 38- 42 Bandung. Untuk pembayaran melalui chaque yang diserahkan oleh Bu Ami dan Bu Wati kemudian ia serahkan ke Suplier. Adapun suplier itu antara lain yang diingat yaitu Pak Yus Hermansyah untuk pengandaan Beras, Pak Ferry untuk Teh, untuk meinyak dan lainya adalah toko Rezeki baru atau sinar rezeki (kalau tidak salah), packing dilakukan di kantor Pa Tatan di buah batu;

2. Bahwa pengiriman ke Kab/ kota di jawa barat dilakukan oleh Derril yaitu bagian sekretariat menggunakan truk yang diterima oleh Ketua Kadin masing - masing. Untuk Kadin Kota/ Kab yang tidak menerima akhirya Tim Realisasi yang langsung turun membagikan. Adapun harga untuk pengeiriman bervariasi sekitar Rp.1.700.000,- satu juta tujuh ratus ribu, atau tidak sama dengan NPHD sedangkan pelaporan ia tidak mengetahui berapa yang di pertangungjawabkan;

3. Pembayaran dengan suplier sudah diselesaikan dengan uang ia pribadi karena beberapa chaque belum bisa dicairkan karena disuruh dipending oleh bu Wati, ada beberapa pembelian yang dilakukan sendiri oleh bu Neneng kepada suplier lain yang jumlahnya sekitar 4.000. Paket;

4. Yang menerima paket sembako adalah buruh sesuai dengan CPCL yang dibuat oleh sekretariat yaitu Derryl dan staf bu Wati, kemudian data CPCL tersebut diserahkan ke Indag sebagai laporan. Adapun data fisik CPCL yaitu KTP, KK dan Surat Pernyataan belum Pernah menerima Bantuan masih ada di kantor Pa tatan di Jalan Buah Batu;

5. Untuk harga per item pembelian ada di kuitansi yang masih disimpan oleh Bu Wati, sebagian pembelian ia tidak mengetahui tetapi sesuai dengan perencaan 10.000 paket dimana data awal tersimpan di Laptop Derryl;

6. Adapun satu paket terdiri dari 5 kg Beras, 1 botol kecap, 1 lt minyak goreng, 1 kg gula, 8 buah mie/bihun, 20 sachet kopi, 1 bok the celup, 10 bungkus energen, 1 kaleng Sarden yang di packing;

7. Biaya packing dan ongkos logistik langsung di urus oleh Bu Wati dan Bu Ami;

8. Ia selaku ketua Tim Realisasi Hibah 2020 tidak diberikan akses untuk keterbukaan pengelolaan dana sehingga banyak hal yang tidak ia ketahui, adapun peran bu Wati sangat dominan dalam pengelolaan dana hibah 2020;

• Bahwa teknis kegiatan Percepatan Penanggulangan Dampak Pandemik Covid-19 Di 27 Kabupaten / Kota Se- Jawa Barat ialah :

1. Untuk pengadaan nasi bungkus dimana perbungkus sesuai proposal adalah Rp.20.000,- , adapun pelaksanaan kegiatan yaitu pada saat dilakukan sosialiasi masing- masing Ketua Kadin Kota/ Kab menerima Rp. 20.000.000, ( dua puuh juta ) untuk nasi bungkus + Rp. 1.000.000.- untuk uang saku personil, pada saat itu ia lupa berapa Kab/ Kota yang menerima, sedangkan yang tidak menerima panitian yang langsung membagikan nasi bungkus, setiap kegiatan masing- masing Kab/ Kota ada data visual;

2. Untuk masker sudah dibagikan ke masing- masing Ketua Kadin Kab/ Kota yang masih dibawah Pa Tatan;

3. Untuk Truck tidak ada / tidak dilaksanakan karena untuk pengadaan bibit tidak disetujui oleh Pa Tatan yang alasannya ia tidak ketahui. Sehingga ia keberatan apabila ada biaya pengadaan bibit sebesar Rp. 28.000.000,- logistik Rp. 5.000.000,;

• Bahwa untuk kegiatan Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat dalam rangka Penciptaan SDM Unggul berbasis kompetensi dan perbaikan Sarana, Prasaran ekterior dan Interior Menara Kadin jawa Barat Jl. Sukabumi no. 42 dilaksanakan langsung oleh Bu Wati dan Bu Ami sehingga ia tidak mengetahui terkait biaya yang digunakan.Sedangkan untuk perbaikan sarana, prasarana, ekterior dan Interior Pudsiklat Kadin jawa Barat Surapati Core tidak dapat dilaksanakan karena terkait dualiseme KADIN, seharusnya uang tersebut dikembalikan;

• Bahwa uang dana hibah 2020 tersimpan di rekening KADIN yangf kemudian oleh Bendahara Bu Ami Yusanti dipindahkan ke rekening BCA priibadinya dengan alasan untuk kemudahan pengelolaan, apabila ada tagihan ia minta kepada Bu Ami atau Bu Wati untuk pembayaran melalui chaque sedangkan surat jalan atau kuitansi pembayaran diserahkan penjual kepada Bu Wati di kantornya jalan Terusan Buah Batu;

• Bahwa anggaran tahap II tidak dicairkann walalupun memang ada perintah dari Pak Tatan kepada ia untuk mencairkan tetapi karena ia lihat suasana tisak kondusif terkait peralihan Ketua dan masih banyak yang harus dibenahi maka ia tidak mau mengurus pencairan;

• Bahwa ia menjelaskan :

1. dapat ia terangkan bahwa Rp 40.000.000,- tersebut x 27 kabupaten/kota = Rp 1.080.000.0000,-, sehingga benar dari Rp 40.000.000,- tersebut sudah sesuai peruntukannya di distribusikan ke 27 kabupaten / kota;

2. bahwa dasar pengadaan masker tersebut sesuai dengan RAB yang tercantum dalam NPHD;

3. bahwa terdapat kelebihan sebesar Rp 400.000.000,- karena berdasarkan perintah lisan sdr. Tatan Pria Sudjana, sdr. Neneng Rachawati dan sdr. Ami Yusanti untuk menambahkan produksi masker dalam kegiatan tersebut.

• Bahwa banyaknya pengadaan masker sebanyak 148.000 yang terdistribusi ke 27 kabupaten/kota, yang mana mekanismenya yaitu ia mendistribusikan masker tersebut ke Kadin Kabupaten/kota maupun perwakilan dari setiap kabupaten/kota, Selanjutnya membagikannya ke pekerja yang terkena dampak covid-19;

• Bahwa awalnya ada perintah dari sdr. Neneng Rachwati untuk membantu pengadaan masker yang terdapat dalam RAB dana hibah Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2020, kemudian ia meminta bagian sekre Kadin Provinsi Jawa Barat untuk membuat PO pembelian masker tersebut, setelah itu di DP sebesar kurang lebih 30% melalui cek atau transfer, yang kemudian ia tindak lanjuti dengan memproduksi masker tersebut sebanyak 4000, kemudian sdr. Tatan Pria Sudjana sempat memerintahkan ia kembali untuk menambah kembali sebanyak 40.000;

• Bahwa awalnya sdr. Ami Yusanti dan sdr. Neneng Rachwati melakukan pembayaran awal / DP sebesar kurang lebih 30% melalui cek atau transfer, selanjutnya sdr. Ami Yusanti dan sdr. Neneng Rachmawati melakukan pembayaran secara mencicil hingga akhirnya lunas pada awal tahun 2022;

• Bahwa sampai saat pembuatan LPJ, ia sebagai Ketua Tim sudah menanyakan dan meminta kepad Bu Wati agar melaksanakan sesuai dengan NPHD dan yang tidak sesuai ia minta dikembalikan namun sampai saat masih belum diserahkan ke INDAG. Alasan ia meminta dibuat LPJ karena INDAG meminta kepada ia dan ia ada kewajiban melaporkan kegiatan. Bahwa bukti dukung kegiatan masih disimpan oleh bu Wati;

• Bahwa Yang mengumpulkan bukti dukung adalah Bu Wati karena beliau istri Tatan walaupun dalam kepanitiaan tidak ada namanya. Pengelolaan Dana hibah oleh Bu wati sudah dilakukan pada saat dana hibah tahun 2019;

• Bahwa saat LPJ selesai dibuat ia sempat melakukan penolakan untuk menandatanganinya dengan alasan banyak kegiatan yang tidak sesuai;

• Bahwa alasan saksi mau dan bersedia untuk dijadikan sebagai Ketua Tim realisasi Dna Hibah TA. 2020 karena ada permsalahan hutang atas pemesanan masker yang berlum dibayarkan oleh Bu Neneng Rahmawati kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

• Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa bagian dana hibah yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan digunakan untyuk membayar hutang ke Pak Mesa, bayar proyek Telkom dan untuk permainan robot trading.

• Bahwa keterangan yang disampaikan terdakwa Indriyani pada saat menjadi saksi mahkota ( Saling bersaksi) dimana keterangan tersebut telah diambil alih seluruhnya / dipertimbangkan Majelis hakim pada persidangan hari ini.

• Bahwa keterangan membenarkan keterangannya pada saat penyidikan berkas perkara.

• Bahwa untuk Sdr. Neneng Rahmawati tidak ada dalam kepengurusan Kadin dalam dana Hibah tahun 2020, Namun Sdr. Neneng Racmawati memang yang berperan aktif dalam pengelolaan kegiatan Kadin yang dibiayai dana hibah tahun anggaran 2000- dan berperan aktif ini dilakukan sejak tahun 2019.

• Bahwa terkait teknis kegiatannya saya sebagai ketua tim realisasi awalnya hanya sebatas Kerangka Acuan kerja ( KAK) yang mana KAK tersebut dipergunakan dasar tim untuk bekerja sesuai dengan arahan, selanjutnya saat kegiatan berlangsung kebanyakan di handle langsung oleh Sdr.Neneng Rachmawati, sedangkan saya secara teknis hanya sebatas :

• Melakukan pengadaan masker

• Menerima pengajuan bibit untuk ketahanan pangan dari Sdr. Gede Aksan

• Mendapatkan report perihal sembako sebagai data pembanding

• Bahwa pengalihan kegiatan diluar NPDP tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari penerima hibah, apalagi di adendumkan.

• Bahwa untuk Truck tidak ada / tidak dilaksanakan karena untuk pengadaan bibit tidak disetujui oleh Pa Tatan yang alasannya saya tidak ketahui.

• Bahwa sepengetahuan saya dana hibah Kadin Jawa Barat TA 2020 telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya yang ditembuskan ke penerima hibah yaitu Indag, yang mana Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Sdr.Neneng Rachmawati.

• Bahwa yang mengumpulkan bukti dukung adalah Bu wati karena beliau istri Tatan walaupun dalam kepanitian tidak ada namanya. Pengelolaan dana hibah oleh Bu wati sudah dilakukan pada saat dana Hibah tahun 2019.

• Bahwa uang dana hibah 2020 tersimpan di rekening KADIN, apabila ada tagihan saya minta kepada BU Ami atau Bu Wati untuk pembayaran melalui chaque sedangkan surat jalan diserahkan penjual ke Bu Wati dikantornya jalan terusan Buah Batu

• Bahwa benar terdakwa Indriani mengajukan Justice collaborator pada saat penyidikan.

• Terdakwa menyampaikan bahwa yang harus bertanggung jawab dalam penyimpangan dana hibah adalah terdakwa Tatan Pria Sudjana dan Neneng Rachmawati yang merupakan sitri dari terdakwa Tatan.

• Ada peran Upi atau Luthfi yang merupakan anak terdakwa Tatan dalam pembuatan Proposal Dana Hibah Tahun 2020.

• Bahwa pada saat proposal diajukan Lufhti adalah Ajudan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil

• saksi Tatan pada saat persidangan pertama tepatnya di ruang anak pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa “Cie harus bebas dan tanyakan bagaimana caranya kepada lawyer dan agar semua kesalahan dilimpahkan kepada Almarhum Amy Yusanti” tetapi terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut.

• Alm Amy yusanti pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Tatan Sok Pintar dan almarhum Amy yusanti juga merasa dikorbankan oleh terdakwa Tatan.

• Bahwa terdakwa Tatan menyuruh stafnya bernama Suparno agar terdakwa dan Alm Amy mamu menandatangani lembar LPJ tetapi terdakwa Indri tidak mau menandatangani karena tidak sesuai dengan NPHD.

• Sebelum meninggal Amy Yusanti mengatakan kepada terdakwa bahwa saya ( Alm. Amy Yusanti) mau dikorbankan lagi padahal dana hibah tersebut sebagaian uangnya digunakan untuk pembayaran utang kepada Pak Mesah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah), dipakai untuk proyek Telkom milik terdakwa. Alm. Ami Yusanti menunjukan kepada terdakwa Rekening pengeluaran untuk Robot Trading, Telkom dan pembayaran hutang.

• Alm. Ami Yusanti sudah mengetahui bahwa batas waktu pengajuan proposal ini bisa cair karena adanya intervensi Gubernur.

• Pada tanggal 16 Juni 2020 Bu Wati (neneng Rachmawati) istri terdakwa Tatan mengatakan kepada terdakwa bahwa gubernur bantu mengeluarkan Pergub khusus untuk Kadin supaya Hibah berturut turut.

• Setahu terdakwa bu wati sempat marah- marah dan meminta kepada terdakwa dengan mengatakan “ tolong tanyakan kepada INDAG kenapa Hibah belum cair dan mau laporkan ke Gubernur.

• Bahwa Neneng Rachmawati memerintahkan kepada terdakwa untuk menambah pembelian masker sebanyak 40.000 pieces, dan terdakwa mau melakukan hal tersebut karena sudah ada arahan dari Terdakwa Tatan .

• Bahwa uang seluruh pembelian masker Sebesar Rp. 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) tetapi baru di bayar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jadi sisanya yang belum dibayar adalah kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)

• Bahwa benar masker tersebut dibeli oleh terdakwa dari PT. KIMU milik anak tiri terdakwa.

• PT. KIMU tidak pernah memproduksi masker sebelumnya.

• Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari pembelian masker milik anak tiri terdakwa tersebut sebaliknya terdakwa dirugikan akibat masker tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa Tatan..

• Alasan terdakwa mau disuruh membeli dan menambah masker dari uang hibah tersebut karena membantu sebagai pengurus KADIN.

• Bahwa pak Yus Hermasnsyah juga mengatakan kepada terdakwa kalau baru dibayar sebagian atas pembelian beras yang yang menggunakan uang dana hibah tahun 2020.

• Terdakwa tidak mengetahui kalau ditunjuk menjadi Ketua Realisasi Dana Hibah 2020, setahu terdakwa yang menjadi Ketua Tim realisasi adalah Pak Yusa Hermansyah.

• Terdakwa membeli masker di PT. KIMU karena dianggap paling murah tetapi pada saat diminta perbandingan harga di tempat lain terdakwa tidak dapat menunjukan bukti perbandingan harga.

• Terdakwa menjelaskan bahwa telah dibuat tanggal back date atas surat keputusan Tim Realisasi yang menunjuk terdakwa menjadi ketua Tim Realisasi.

• Terdakwa hanya disuruh oleh terdakwa Tatan melalui Neneng Rachmawati untuk koordinasi dengan INDAG selaku pemberi hibah

• Terdakwa pernah ribut dengan Terdakwa Tatan terkait penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD.

• Terdakwa tidak terlibat langsung dalam dana hibha 2020 dan hanya hanya ikut kegiatan pembelian sembako yang dibeli dari toko sinar Rezeki milik elia dan ikut membeli masker dari PT. KIMU.

• Terdakwa ikut mencairkan cek pembayaran walalupun mengetahui bahwa neneng rachmawati bukan anggota tim Realisasi Dana Hibah.

• Untuk bansos juga terdakwa menerima pembayaran dari Neneng Rachmawati yang sebeneranya tidak berhak ikut dalam pengelolaan dana hibah.

• Terdakwa menerima pembayaran dari perusahaan milik Neneng Racmawati yang bernama PT. ZISMA dan menerima pembayaran masker dari Sudjana Properti.

• Yang buat laporan pertangungjawaban adalah Neneng Racmawati .

• Neneng yang minta invoice dan bukti kuitansi untuk pertanggungjawaban atas arahan dari Terdakwa Tatan.

• Terdakwa sering berkomuniksi dengan terdakwa Tatan dan secara diam- diam hasil pembicaraan tersebut telah direkam, bukti rekaman ditunjukan didepan persidangan.

• Salah satu yang disampaikan oleh terdakwa Tatan adalah bertanggungjawab kepada pemrov untuk pengelolaan dana hibah bukan kepada pihak Kejaksaaan.

• Terdakwa menunjukan tangkapan layar via Whattap pembicaraan dengan Alm. Amy Yusanti yang akan mengatakan ke Kajari dan akan membuka semua kepada Jaksa , karena merasa dirugikan oleh perlakukan dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Tatan Pria Sudjana dan oleh Saksi Neneng Rachmawati, yang sudah mengatur semuanaya untuk dana Hibah 2020.

• Terdakwa membenarkan telah menerima DP 30 % untuk pembelian masker yang diserahkan oleh Alm. Amy dan Neneng Rachmawati.

• Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan penagihan untuk pembayaran masker kain yang dipesan di PT.KIMU

• Terdakwa telah menyampaikan kepada Neneng dan Terdakwa Tatan agar segera mengembalikan uang dana hibah yang tidak sesuai NPHD kepada Pemprov.

• Nenang Rachmawati mengatakan bahwa terdakwa Tatan mampu mengembalikan semua dana hibah yang digunakan kepada Pemprov;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi ZENDY HALIM, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

• Bahwa saksi mengenal terdakwa INDRIYANI SUHARLI, dulu adalah anak tiri dan sekarang sudah tidak ada hubungan keluarga lag;

• Bahwa Saksi bukan merupakan anggota Kadin Jabar;

• Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Direktur dari PT. KIMU sebuah perusahaan yang memproduksi baju anak;

• Bahwa pada tahun 2020 perusahaan saksi pernah mendapatkan order untuk membuat masker sehubungan dengan adanya pandemic covid-19. Pihak yang memesan barang / masker tersebut adalah KADIN Jabar dengan nilai total pemesanan kurang lebih sebesar 1,3 Milyar rupiah. Untuk harga per pcs, masker adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), harga itu berdasarkan atas kesepatan harga antar saksi Diana selaku perwakilan PT. KIMU dan terdakwa INDRIYANI sebagai wakil dari KADIN Jabar;

• Bahwa atas pemesanan barang tersebut saksi melalui saksi Diana mempersiapkan seluruh kebutuhan termasuk bahan dasar dari masker yang terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan. perlu saksi jelaskan juga walaupun tidak pernah berpengalaman membuat masker, akan tetapi order baju saat itu sedang sulit dan biar perusahaan tetap berjalan saksi akhirnya menerima order tersebut yang disampaikan oleh terdakwa INDRIYANI melalui saksi Diana;

• Bahwa sebelumnya PT. KIMU tidak pernah memproduksi masker dan dalam pembuatan masker tersebut tidak pernah ada koordinasi dengan intansi yang terkait dalam produksi APD di masa pandemic Covid 19;

• Bahwa yang mengelola seluruh kegiatan mengenai pemesanan masker yang dibuat oleh PT. KIMU diurus semuanya oleh saksi Diana selaku Manager Umum sedangkan tugas saksi saat itu hanya memantau kegiatan perusahaan, memantau pembayaran dan mendapatlan laporan opersional kegiatan produksi dari saksi Diana, serta laporan pengiriman barang yang dilakukan ke kantor KADIN Jabar yang berada di daerah Buah Batu Kota Bandung;

• Bahwa pembayaran terlebih dahulu dilakukan anggota KADIN Jabar yang bernama Ibu Neneng rahmawati dengan uang muka (dp) kurang lebih sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan seharuskan pelunasan dilakukan setelah pemesanan barang terkirim, akan tetapi fakta dilapangan ditemukan jika sampai dengan sekarang KADIN Jawa Barat belum melakukan pelunasan pembayaran pembuatan masker kepada PT KIMU sampai dengan sekarang + Rp.700.000.000,00 (tujuhratusjutarupiah);

• Bahwa upaya-upaya yang dilakukan bersama dengan saksi Diana selalu menagih untuk dilakukan pembayaran kepada yang memesan masker tersebut. Dikarenakan selama ini yang berinteraksi dari pihak KADIN Jabar adalah terdakwa INDRIYANI, maka setiap ada kesempatan saksi selalu menagih hutang tersebut kepada terdakwa. Atas permintaan saksi, terdakwa selalu menjawabnya jika dari pihak KADIN Jabar belum bisa melakukan pembayaran;

• Bahwa lembar purchase order (PO) dan Deliverry oerder (DO) yang terlampir dalam Laporan pertangungjawaban yang ditunjukan oleh Penuntut Umum bukanlah bukti pembayaran atau pelunasan Masker;

• Bahwa ada beberapa lembar purchase order (PO) dari kantor KADIN Jabar dan perusahaan juga mengeluarkan Deliverry oerder (DO) atas pemesanan masker tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Depok sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020 sebesar;

2. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tritunggal Perkasa No. FOB-2011 Uraian Shirt L/S TR embodery, seragam LKSP 50pcs @Rp.250.000 sebesar Rp.12.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

3. Asli 2 (dua) lembar Invoice NASA CCTV No. 191012 terkait pembayaran Pemasangan CCTV sesuai Invoice Nomor. INV/2020/00209 sebesar Rp.67.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

4. Asli 1 (satu) lembar Invoice Wisma Gordyn & Karpet PD. TIRAI PELANGI No. 01247, Vertical Blind sebesar Rp. 19.750.000 tanggal 21 Juli 2020;

5. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Purwakarta sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

6. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Banjar sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

7. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bogor sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

8. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bekasi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

9. Asli 1 (satu) lembar Faktur WIDJI DIGITAL PRINTING & COPY CENTRE sejumlah Rp. 7.122.500 tanggal 16 Juli 2020;

10. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Garut sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

12. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Sumedang sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

13. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

14. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cimahi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

15. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

16. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bandung sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

17. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 115.000.000 tanggal 15 Juli 2020;

18. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab.Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

19. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

20. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksinjur sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

21. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Biaya Sewa Truk Distribusi ke kota Banjar dan Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

22. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Banjar sebesar Rp.1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

23. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Garut sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

24. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab,.Majalengka sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

25. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cirebon sebesar Rp.21.000.000 tanggal 29 Juli 2020;

26. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

27. Asli 2 (dua) lembar Invoice EPHRAIM COFFE INDONESIA No. 1/kdn/16.6.20 sebesar Rp. 56.000.000 Tanggal 16 Juli 2020;

28. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Bihun Instan No: INV-KDN/VIII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 30 Juli 2020;

29. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Bibit sebesar Rp.18.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

30. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Mie Instan No. INV-KDN/VII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

31. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minuman Sereal Sachet No: INV-KDN/V/07/2020 sebesar Rp.182.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

32. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Sarden No: INV-KDN/VI/07/2020 sebesar Rp.91.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

33. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minyak No: INV-KDN/III/07/2020 sebesar Rp.129.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

34. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kopi Instan No: INV-KDN/IV/07/2020 sebesar Rp.270.000.000 tanggal 24 Juli 2020;

35. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kecap No: INV-KDN/II/07/2020 sebesar Rp.115.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

36. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Pupuk sebesar Rp.14.800.000 tanggal 21 Juli 2020;

37. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Gula Pasir No: INV-KDN/I/07/2020 sebesar Rp.125.000.000 tanggal 20 Juli 2020;

38. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Depok No Mobil D 9410 AF(Juju) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 2 Agustus 2020;

39. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Bogor (2 alamat kota bogor, kabupaten bogor) No Mobil D 9323 AF(Jajang) sebesar Rp. 2.200.000 tanggal 2 Agustus 2020;

40. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Depok sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

41. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

42. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

43. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8523 LA;

44. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8105 QB;

45. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9489 PA;

46. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8457 PU;

47. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9663 VC;

48. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksinjur No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 6 Agustus 2020 ;

49. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Majalengka No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020 ;

50. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 11.500.000 tanggal 15 Juli 2020;

51. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Csaksinjur sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 7 Agustus 2020 ;

52. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020;

53. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Majalengka sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Cirebon sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/01/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

56. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMY PUTRA PERKASA Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.599.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

57. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/11/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksimis 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksimis 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

58. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/12/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Banjar 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Banjar 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

59. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/13/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Pangandaran 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Pangandaran 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

60. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/14/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

61. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/15/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

62. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/16/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Garut 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Garut 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

63. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/17/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Subang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Subang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

64. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/18/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Purawakarta 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Purwakarta 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

65. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/19/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Karawang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Karawang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

66. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/20/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

67. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/21/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

68. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/22/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Depok 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Depok 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

69. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/24/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

70. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/23/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

71. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/26/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

72. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/25/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

73. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/27/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksinjur 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksinjur 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 24 Agustus 2020;

74. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kota Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

75. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kuningan No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 28 Agustus 2020;

76. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi CV. GRANARI BANDUNG KREATIF No. 15.08/KUI/GBK/2020 sebesar Rp.45.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

77. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bogor sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

78. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Karawang sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

79. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Kuningan sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

80. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/03/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung Barat 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung Barat 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

81. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/04/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cimahi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cimahi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

82. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/05/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

83. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/06/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

84. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/07/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Kuningan 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Kuningan 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

85. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/09/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sumedang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sumedang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

86. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/10/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Majalengka 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Majalengka 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

87. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/02/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

88. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9663 VC;

89. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 8457 PU;

90. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 700 sak = 3.500kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9489 PA;

91. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMI PUTRA PERKASA No DZ-B-096 Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.281.530.000 tanggal 24 September 2020;

92. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi JARING SUKSES MAKMUR untuk pembayaran renovasi Gedung Kadin Prov Jawa Barat Jl Sukabumi No 42 Bandung sebesar Rp.276.000.000 tanggal 7 September 2020;

93. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Subang sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 3 September 2021;

94. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kabupaten Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 7 September 2020;

95. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Purwakarta No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 26 September 2020;

96. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Indramayu sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 5 September 2021;

97. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Kuningan sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 4 September 2020;

98. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bekasi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 8 September 2021;

99. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Cirebon sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 8 September 2021;

100. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi SUN ELECTRONIC No. IJ/1020/016468 untuk pembayaran 1 Unit LED TV LG 86UM7500PTA, 1 Unit Bracket TOP 888 sebesar Rp. 87.161.000 tanggal 9 September 2020;

101. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/01/09/2020 sebesar Rp.315.495.000 tanggal 22 September 2020;

102. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/02/09/2020 sebesar Rp.233.700.000 tanggal 29 September 2020;

103. Asli 1 (satu) lembar Invoice PT KIMU MULYA UTAMA No. 001/SEPT/2020 Masker kain 2 lapis 40000pcs @Rp.10.000 sebesar Rp.400.000.000 tanggal 29 September 2020;

104. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9899 AF(ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

105. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Indramayu No Mobil D 8368 AF(yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

106. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Tasik No Mobil D 9322 AF(yanto) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 14 Oktober 2020;

107. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Karawang No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 21 Oktober 2020;

108. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Subang No Mobil D 9899 AF(Ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 1 Oktober 2020;

109. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksimis No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 24 November 2020 ;

110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Pangandaran No Mobil D 8368 AF(yana) sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 6 Desember 2020;

111. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

112. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksimis sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

113. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Pangandaran sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

114. Masker Kadin Jabar Warna Biru hitam 2 Pcs;

115. Masker Kadin Jabar Warna Hujau Hitam 2 Pcs;

116. Masker Kadin Jabar Warna Kuning Hitam 2 Pcs;

117. Masker Kadin Jabar Warna Merah Hitam 3 Pcs;

118. Masker Kadin Jabar Warna Coklat hitam 1 Pcs;

119. Masker Kadin Jabar Warna Biru Putih 4 Pcs;

120. Masker Kadin Jabar Warna Putih Hitam 5 Pcs ,- ;

121. 2 (dua) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889565 tanggal 01/06/2020 S.D 02/10/2020;

122. 1 (satu) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889565 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

123. 1 (satu) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889226 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

124. 1 (satu)lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889355 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

125. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JANUARI 2020;

126. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal FEBRUARI 2020;

127. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MARET 2020;

128. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal APRIL 2020;

129. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MEI 2020;

130. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JUNI 2020;

131. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JULI 2020;

132. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal AGUSTUS 2020;

133. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal SEPTEMBER 2020;

134. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal OKTOBER 2020;

135. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal NOVEMBER 2020;

136. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal DESEMBER 2020;

137. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JANUARI 2021;

138. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal FEBRUARI 2021;

139. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MARET 2021;

140. 10 (sepuluh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal APRIL 2021;

141. 8 (delapan) Lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MEI 2021;

142. 4 (empat) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JUNI 2021;

143. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JULI 2021;

144. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal AGUSTUS 2021;

145. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal SEPTEMBER 2021;

146. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal OKTOBER 2021;

147. 4 (empat) lembar FC MUTASI HARIANNO. 4377447777 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal 01/11/2021 S.D 12/11/2021;

148. 3 (tiga) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal JULI 2020;

149. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 30/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK SEBESAR RP. 11.441.644 (SEBELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH tanggal 27/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 14.800.000 (EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH ) tanggal 21/07/2020.

1. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 150.172.000 (SERATUS LIMA PULUH JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH);

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 18.000.000 (DELAPAN JUTA RUPIAH) tanggal 29/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 20/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

3. 1 (Satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 1.040.000.000 (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 10/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 71.848.000 (TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) tanggal 20/08/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 21.830.000 (DUA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) tanggal 07/09/2020.

1. 1 (satu) lembar FC PINJAMAN BU WATI tahun 2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 150.000.000 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC tidak ada keterangan tahun 2021;

4. 1 (satu) lembar FC PINJAMAN RP. 250.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 16/06/…. S.D 07/07/…;

5. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK MANDIRI NO.REK 130-00-0494009-7 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 65.000.000 (ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/04/2020;

6. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP.8.000.000 (DELAPAN JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 15/04/2020;

7. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 16.000.000 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 22/04/2020;

8. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 16/06/2020;

9. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 18/06/2020;

10. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 30.000.000 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 19/06/2020;

11. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 25/06/2020;

12. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 30/06/2020;

13. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 07/07/2020;

14. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK BCA NO.REK 4377447777 ATAS NAMA AMI YUSANTI SEBESAR RP. 45.000.000 (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

15. 2 (dua) lembar FC potongan cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

2. 1 (satu) lembar POTONGAN CEK SEBESAR RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR) tanggal 08/07/2020.

1. 1 (satu) lembar FC NOTA ADELLE OFFSET PEMBELIAN DUS BANSOS SEJUMLAH RP. 115.000.000 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) tanggal 15/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC MUTASI REKENING BANK BCA ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377185888 tanggal 10/07/2020;

3. 1 (satu) lembar KWITANSI KADIN SEJUMLAH RP. 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

4. 1 (satu) lembar KWITANSI KADIN SEJUMLAH RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

5. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK BCA ATAS NAMA ARIS FAUZAN NO.REK 4370140532 SEJUMLAH RP. 540.000.000 (LIMA RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

6. 1 (satu) lembar FC KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

7. 2 (dua) lembar kwitansi yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

2. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020.

1. 2 (dua) lembar kwitansi tang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 330.750.000 (TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA [PULUH RIBU RUPIAH) tanggal 07/07/2020;

2. Dalam 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 200.000.000 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 10/07/2020.

178. 2 (dua) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal AGUSTUS 2020;

179. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal SEPTEMBER 2020;

180. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal OKTOBER 2020;

181. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal NOVEMBER 2020;

182. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal DESEMBER 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji sebagai Ketua Kadin Jawa Barat berdasarkan SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalisasi Dewan Penasehat, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024;

• Bahwa Kadin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana surat permohonan nomor 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu:

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019

d. RAB Tahun 2019

e. Surat No SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE.

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat

• Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodir permohonan KADIN Provinsi Jawa Barat tersebut dengan menentukan dan menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 kepada dan melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat;

• Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan awal dana hibah berdasarkan Surat Perintah Nomor 800/454/Skrt Tanggal 28 Januari 2020, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 12 Juni 2020 Nomor 978/2759/SK. RT yang ditandatangi oleh:

• Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

• Anggota : - Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

• Bahwa permohonan Kadin Jawa Barat tahun 2019 saat itu disetujui dana hibah sebesar Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kegiatansebagai berikut:

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp. 17,500,000
	TOTAL						Rp. 000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebuna , Kehutanan & Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	25.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL						Rp 1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

• Bahwa untuk melaksanakan program Kadin tersebut dilakukan melalui penandantangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Hibah

1. Pihak kesatu pada tahun anggaran 2020 memberikan belanja hibah kepada pihak II, berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

2. Pihak II menyatakan menerima belanja hibah dari pihak I berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

3. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan kepada Pihak II, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi :

RINCIANRENCANA ANGGARANBIAYA
NO	URAIANKEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTALHARGA
1 A	BANTUANKETAHANANPANGANBAGIPEKERJA/BURUH TERDAMPAKPANDEMIKCOVID- 19DIJAWA BARAT PaketSembako(10.000Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik&Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp.117,500,000
	TOTAL						Rp. 2,000,000,000
2 A	INKUBASIDANKURASIPRODUKUNGGULAN IKMUNTUKKETAHANANPANGANJAWA BARATDALAMMENGHADAPIDAMPAKPANDEMIK COVID-19 ProdukOlahanIndustri HasilPerkebunan, Kehutanan&Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	ProdukOlahanIndustri HasilPeternakan, Perikanan&Kelautan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	ProdukOlahanUntukKetahananPangan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATANPENANGGULANGANDAMPAK PANDEMIKCOVID-19DI27KABUPATEN/KOTA SE- JAWA BARAT ProgramKadinJabarPeduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASIEKONOMIMELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAHTERDAMPAKPANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESSMATCHINGKADINJABARDALAM PEMASARAN&PENGEMBANGANPRODUK UNGGULANJAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan:
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan:
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGANKESEKERTARIATANDAN KEORGANISASIANKADINJAWA BARATDALAM RANGKAPELAYANANKEPADA DUNIAUSAHA Pengembangan Kesekertariatan PembuatanPortal,DatabasedanPengolahanData KadinJawaBarat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	KajiandanAdvokasiHukumOrganisasi,Hukum PersainganUsaha,HukumPerlindungan Konsumen,RealisasidanPelaporanKeuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	PembentukanLembagaKoordinasiSertifikasi Profesi(LKSP)KadinJawaBaratDalamRangka PenciptaanSDMUnggulBerbasisKompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksterior dan InteriorMenaraKadinJawaBarat,Jl.Sukabumi No.42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	PerbaikanSarana,Prarana,Eksterior danInterior PusdiklatKadinJawaBarat,SurapatiCore					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL					Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL					Rp 8.550.000.000

Pasal 2 Pencairan Dana Hibah

11. Pencairan belanja hibah berupa uang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

TAHAP I :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				Rp. 2,000,000,000
A	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant/Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen/setara)	sachet
	Sarden/Kornet	kaleng
	Packaging	Box
	SUB TOTAL				Rp. 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	Rp. 50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	Rp. 67,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 117,500,000
	TOTAL				Rp. 2,000,000,000
2	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT				Rp. 2,700,000,000
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	Rp. 20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	Rp. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	Rp. 28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	Rp. 5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp.100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 100,000,000	Rp. 2,700,000,000
	TOTAL				Rp. 2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				Rp. 50,000,000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp. 1,500,000	Rp.30,000,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub total				Rp. 50,000,000
B	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl, Sukabumi No. 42				Rp. 400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 150,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp. 200,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
C	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				Rp. 350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp.50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp.100,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp.200,000,000
	Sub Total				Rp.350,000,000
	TOTAL				Rp.800,000,000
	GRAND TOTAL				Rp. 5,500,000,000

TAHAP II :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19				Rp. 600,000,000
A	Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan, Kehutanan & Pertansaksin
	Belanja Peralatan :
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp . 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp, 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
2	REHABILTASI EKONOMI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik	Keg	2	Rp.10,000,000	Rp. 20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp.20,000,000	Rp. 20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp.50,000,000	Rp. 1,350,000,000
	TOTAL				Rp. 1,350,000,000
3	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT				Rp. 600,000,000
A	Australia (Melbourne) & Turki
	Biaya Visa Australia	Org	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Biaya Visa Turki	Org	1	Rp. 625,000	Rp. 625,000
	Biaya Tiket Jakarta – Melbourne	Org	1	Rp.11,700,000	Rp. 11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne – Jakarta	Org	1	Rp. 6,420,000	Rp. 6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp.13,162,500	Rp. 78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 5,035,000	Rp. 30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp. 8,865,000	Rp. 35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.167,890,000
B	Jepang (5 Hari)
	Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg	2	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000
	Visa	Org	8	Rp. 1,800,000	Rp. 14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp. 1,000,000	Rp. 10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org	1	Rp.50,000,000	Rp. 50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)	Org	6	Rp.20,000,000	Rp.120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp.34,087,500	Rp. 34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp.29,475,000	Rp. 58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap)	Org	4	Rp.29,362,500	Rp. 117,450,000
	Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org	1	Rp.19,722,500	Rp. 19,722,500
	Pasca:
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.432,110,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
4	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 500,000,000
A	Pengembangan Kesekertariatan, Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat				Rp. 400,000,000
	Pelatihan Pengembangan Ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org	20	Rp. 1,000,000	Rp. 20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar	Keg	1	Rp.125,000,000	Rp. 125,000,000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp. 95,000,000	Rp. 95,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan				Rp. 100,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak	Set	200	Rp. 20,000	Rp. 4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp. 100,000	Rp. 20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp. 2,500,000	Rp. 25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp. 5,000,000	Rp. 15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp. 2,000,000	Rp. 20,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp.100,000,000
	Total				Rp. 500,000,000
	GRAND TOTAL				Rp.3,050,000,000

• Bahwa setelah penandatangan NPHD antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan KADIN Jawa Barat yang diwakili oleh Ketua Ir. Tatan P Sudjana, SE, MH dibentuklah Tim Realisasi Pelaksana Dana Hibahh sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No.SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, dengan susunan panitia adalah :

1. Penanggungjawab : Ketua Umum Kadin Jawa Barat

2. Pengarah : Ir. H. Dedi Harsono, M.B.A, Drs. H. Yus

Hermansyah, H. Dedem Sofyan, H. Aman Suparman, SE.,MM., Ferdhiman P. Bariguna, Joko Suranto SH.,M.Hum, Yadi Mulyadi, ST.,MM., Tb. Raditya Indrajaya, Henry Yusuf, Azizah Talita Dewi, Rio F. Wilantara, Aldo Fantinus Wijaya, H. Rudi Ahmad Natsir Tuasikal, Ir. H. Andrian Tejakusuma, Ir. Feky Andrianto, Ridwansyah Yusuf Achmad, Dr. Masrura Ramidjal M.Si, Fx. Hendrawan, H. Hairul Tamam SE.,MM.

3. Ketua : Indriyani

4. Sekretaris : Meidi Mochammad Sidik

5. Bendahara : Ami Yusanti

6. Anggota : M. Ilmi Hatta, Alvin Hermawan, Surya Batara

Kartika, Fardi Nurdiansyah Annafi, Gedde Achsanudin, Ir. Ali Rahman Angkawidjaja MM., Agus Bustomi, H. Idat Mustari SH., Dicky Achmad S.Sos, Asep Gunawan SE., Ir. Dirmansyah, Zoelkifli M. Adam S.Pd. MM., Azhyar Ar Raysid, Eddy Nurmanto S.Si. M.Ba., Ir.Ichwan Ahadi Rachmad, Rangga Bimantara SH.,MH., Mukti Sambari S.Si., Cecep Darius ST. MM., Rizky Mardian, R. Aji Oktaria SH., Sekretaris Kadin Jawa Barat.

• Bahwa pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah tersebut tidak dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KADIN dan pembentukan tersebut dilakukan dengan cara Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur atau “back date”, yang mana Ketua Tim Realisasi yang awalnya Dr. H. Yus Hermansyah namun ditolak oleh Dr. H. Yus Hermansyah, sehingga digantikan oleh Indriyani tanpa ada penolakan yang bersangkutan;

• Bahwa setelah penandatangan NPHD Ketua Kadin yang diwakili Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji melakukan proses pencairan Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 dengan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sesuai dengan Surat Nomor 00170/KU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah disertai dokumen pendukung lainnya antara lain:

1. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor : 978/2788/Skrt tanggal 15 Juni 2020 perihal Pencairan Dana Hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020;

2. Surat Keterangan Hasil Verifikasi KegiatanDana Hibah kepada Kadin Jawa Barat TA 2019 Nomor 978/2759/Skrt tanggal 12 Juni 2020;

3. Rincian Penggunaan Belanja Hibah Tahun 2020 Kadin Jawa Barat tanggal 28 April 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

4. Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

5. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat;

6. Fotocopy rekening Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang masih berlaku atas nama Kadin Jabar Nomor Rekening 0010102889565;

7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kacaparing Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019

8. Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar Tanggal 28 April 2020 ;

• Bahwa kemudian Kuas BUD Pemprov Jabar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 3 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);

• Bahwa selanjutnya SP2D tersebut disampaikan kepada Bank BJB Cabang Utama Bandung untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB Syariah milik Kadin Jabar dengan nomor rekening 0010102889565 dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa BUD serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung tanggal 3 Juli 2020;

• Bahwa kemudian setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening BJB Syariah milik Kadin Jabar, Ami Yusanti atas perintah Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Kadin melakukan penarikan secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Sri Kusnsaksih Rp.100.000.000,-

2. Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.2.100.000.000,-

3. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp.330.750.000,-

4. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.1.500.000.000,-

5. Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Ade Kodir Rp.200.000,000,-

6. Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Arsy Nafisa Rp.1.200.000.000,-

7. Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (Cheque) an. Rossy Rubyandini Rp.69.000.000,-

• Bahwa realisasi pencairan dana NPHD tahun 2020 pada Dinas Industri dan Perdagangan oleh KADIN Jawa Barat hanya sampai pada Tahap I dan seluruh dana Hibah yang telah dicairkan atas perintah dan atau dikelola oleh Ami Suyanti selaku Bendahara Tim bersama saksi Neneng Rahmawati selaku Isteri dari Ir. Tatan Pria Sudjana;

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020, Indriyani selaku Ketua Tim realisasi dibantu oleh Neneng Rahmawati yang merupakan istri dari Ir. Tatan Pria Sudjana yang tidak masuk dalam kepanitsakssaksin Tim Realisasi Anggaran dengan alasan memiliki latar belakang Akuntan sehingga lebih dipercaya oleh Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Umum dan lebih memahami dalam pengelolaan keuangan;

• Bahwa secara teknis keterlibatan Indriyani adalah:

1. sebatas pengadaan masker + tambahan 40.000 buah sejumlah Rp.400.000.000,00;

2. menerima pengajuan bibit untuk ketahanan pangan (dihapus);

3. mendapatkan report perihal sembako sebagai data pembanding;

• Bahwa pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah NPHD Tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan KADIN Jawa Barat disusun dan dilakukan oleh Ir.Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Jabar dan Neneng Rahamawati selaku Isteri Ketua KADIN dengan Ami Suyanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran;

• Bahwa atas pelaksanaan pengelolaan dana NPHD tahun 2020 pada Dinas Industri dan Perdagangan oleh KADIN Jawa Barat telah dibuatkan Pertanggungjawaban Dana Hibah tahun 2020 yang Audited dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Amachi Arifin Mardani dan Muladi sebagaimana Surat Perikatan Audit No.AU-41/AAMM/XII/20 tanggal 28 Desember 2020;

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Hibah KADIN Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor : 111/PW.02.02/Irban III tanggal 19 Mei 2022, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang Rincian sebagai berikut :

1. Terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan NPHD sebesar Rp.1.539.811.188,00 dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah	Ket
1.	Percepatan Penanggulangan dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Logistik	Rp 30.500.000,00
2.	Percepatan Penanggulangan Dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Biaya Operasional	Rp 27.000.000, 00
3.	Percepatan Penanggulangan Dampak Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Pembelian Masker Kain	Rp 400.000.000,00
4.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha		Rp 73.718.388,00	SPJ lebih besar dari NPHD
5.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar	Rp 76.000.000,00	SPJ lebih besar dari NPHD
6.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	TV LED Merk LG	Rp 87.161.000,00
7.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Informa	Rp 3.206.800,00
8.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam Rangka Pelayanan Kepada Dunia Usaha	Perbaikan sarana prasarana eksterior dan interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat Surapati Core	Rp 845.225.000,00	Alokasi tidak sesuai RAB
	Jumlah		Rp1.539.811.188,00

2. Pertanggungjawaban Realisasi anggaran dana hibah sebesar Rp.3.960.188.812,00 belum memadai, dengan Uraian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Bantuan Ketahanan Pangan bagi Pekerja / Buruh yang terdampak Pandemi Covid-19 di Jawa Barat	2.000.000.000
2.	Percepatan Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	1.543.200.000
3.	Pengembangan Kesekertariatan dan Keorganisasian Kadin Jawa Barat dalam rangka Pelayanan kepada Dunia Usaha	416.988.812
	Total

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-07/H.VI.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Melawan Hukum;

3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

5. Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut Undang Undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c tentang Pegawai Negeri adalah meliputi: “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah” dan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi, in casu termasuk penerima dan pengelola dana NPHD TA 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdaganan Provinsi Jabar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa INDRIYANI Alias INDRI SUHARLI anak Herawan Suharli selaku pribadi dan atau Ketua Pelaksana Kegiatan Dana NPHD tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh KADIN JABAR sebagaimana bukti Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No:SKEP /00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 khususnya pengadaan masker tambahan sejumlah 40.000 buah, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya dsaksikui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi. Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang Undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk“ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut Undang Undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ wederrechtelijk “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar diluar undang–undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perUndang Undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang Demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau nsaksitnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bahwa-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum, in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya, kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan hanya mengenai kelebihan pemesanan dan pembuatan Masker dari yang tercantum RAB NPHD sebanyak 4000 buah dengan harga /per buah Rp.10.000,00 total sejumlah Rp.40.000.000,00 bertambah diluar RAB 40.000 buah total senilai Rp.400.000.000,00 sebagai hasil temuan penyimpangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi M. Arifin Soedjayana selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat tahun 2020, keterangan saksi Dr. H. Emed Taryaman, SE, MM selaku Kepala Subbagian Keuangan Disperindag Prov. Jabar, keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Kadin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar sebagaimana bukti surat permohonan nomor 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu:

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri;

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019;

d. RAB Tahun 2019;

e. Surat No SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024;

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal;

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019;

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019;

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE;

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa surat permohonan KADIN Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti oleh BPKAD selaku PPKD mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 911/70/BPKAD tanggal 23 Juni 2020 perihal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk Kadin Jawa Barat yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat sdri. Nanin Hayani Adam, selanjutnya surat tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat disposisi Nomor agenda 70/IP tanggal 23 Juni 2020 yang isinya “acc, psp” atau diproses sesuai prosedur. Kemudian bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor 161/SPP/BPKAD/Hibah-Keu/LS/2020 tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandantangani Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, selanjutnya berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuas BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 3 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);

• Bahwa Selanjutnya SP2D tersebut disampaikan kepada Bank BJB Cabang Utama Bandung Jalan Naripan Bandung untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB Syariah milik Kadin Jabar dengan nomor rekening 0010102889565 dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa BUD serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung tanggal 3 Juli 2020;

• Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodir permohonan dari KADIN Provinsi Jawa Barat dengan menentukan dan menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 kepada dan melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat;

• Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan awal dana hibah berdasarkan bukti Surat Perintah Nomor 800/454/Skrt Tanggal 28 Januari 2020, yang dituangkan dalam bukti Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 12 Juni 2020 Nomor 978/2759/SK. RT yang ditandatangi oleh:

• Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

• Anggota : - Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

• Bahwa permohonan Kadin Jawa Barat tahun 2019 saat itu disetujui dana hibah sebesar Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut:

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp. 17,500,000
	TOTAL						Rp. 000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan , Kehutanan & Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	25.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL						Rp 1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

• Bahwa untuk melaksanakan program Kadin tersebut dilakukan penandantangan bukti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No.978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan bukti Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Hibah

1. Pihak kesatu pada tahun anggaran 2020 memberikan belanja hibah kepada pihak II, berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

2. Pihak II menyatakan menerima belanja hibah dari pihak I berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

3. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan kepada Pihak II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi :

RINCIANRENCANA ANGGARANBIAYA
NO	URAIANKEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTALHARGA
1 A	BANTUANKETAHANANPANGANBAGIPEKERJA/BURUH TERDAMPAKPANDEMIKCOVID- 19DIJAWA BARAT PaketSembako(10.000Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik&Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp.117,500,000
	TOTAL						Rp. 2,000,000,000
2 A	INKUBASIDANKURASIPRODUKUNGGULAN IKMUNTUKKETAHANANPANGANJAWA BARATDALAMMENGHADAPIDAMPAKPANDEMIK COVID-19 ProdukOlahanIndustri HasilPerkebunan, Kehutanan&Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	ProdukOlahanIndustri HasilPeternakan, Perikanan&Kelautan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	ProdukOlahanUntukKetahananPangan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATANPENANGGULANGANDAMPAK PANDEMIKCOVID-19DI27KABUPATEN/KOTA SE- JAWA BARAT ProgramKadinJabarPeduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASIEKONOMIMELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAHTERDAMPAKPANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESSMATCHINGKADINJABARDALAM PEMASARAN&PENGEMBANGANPRODUK UNGGULANJAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan:
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan:
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGANKESEKERTARIATANDAN KEORGANISASIANKADINJAWA BARATDALAM RANGKAPELAYANANKEPADA DUNIAUSAHA Pengembangan Kesekertariatan PembuatanPortal,DatabasedanPengolahanData KadinJawaBarat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	KajiandanAdvokasiHukumOrganisasi,Hukum PersainganUsaha,HukumPerlindungan Konsumen,RealisasidanPelaporanKeuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	PembentukanLembagaKoordinasiSertifikasi Profesi(LKSP)KadinJawaBaratDalamRangka PenciptaanSDMUnggulBerbasisKompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksterior dan InteriorMenaraKadinJawaBarat,Jl.Sukabumi No.42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	PerbaikanSarana,Prarana,Eksterior danInterior PusdiklatKadinJawaBarat,SurapatiCore					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL					Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL					Rp 8.550.000.000

Pasal 2 Pencairan Dana Hibah

12. Pencairan belanja hibah berupa uang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

TAHAP I :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				2,000,000,000
A	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant/Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen/setara)	sachet
	Sarden/Kornet	kaleng
	Packaging	Box
	SUB TOTAL				1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	67,500,000
	SUB TOTAL				117,500,000
	TOTAL				2,000,000,000
2	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT				2,700,000,000
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 100,000,000	2,700,000,000
	TOTAL				2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				50,000,000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	Rp. 10,000,000	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	1	Rp. 5,000,000	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp. 1,500,000	30,000,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 5,000,000	5,000,000
	Sub total				50,000,000
B	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl, Sukabumi No. 42				400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				150,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200,000,000
	Sub Total				400,000,000
C	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				.50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				100,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200,000,000
	Sub Total				.350,000,000
	TOTAL				800,000,000
	GRAND TOTAL				5,500,000,000

TAHAP II :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19				Rp. 600,000,000
A	Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan, Kehutanan & Pertansaksin
	Belanja Peralatan :
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp . 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp, 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
2	REHABILTASI EKONOMI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik	Keg	2	Rp.10,000,000	Rp. 20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp.20,000,000	Rp. 20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp.50,000,000	Rp. 1,350,000,000
	TOTAL				Rp. 1,350,000,000
3	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT				Rp. 600,000,000
A	Australia (Melbourne) & Turki
	Biaya Visa Australia	Org	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Biaya Visa Turki	Org	1	Rp. 625,000	Rp. 625,000
	Biaya Tiket Jakarta – Melbourne	Org	1	Rp.11,700,000	Rp. 11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne – Jakarta	Org	1	Rp. 6,420,000	Rp. 6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp.13,162,500	Rp. 78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 5,035,000	Rp. 30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp. 8,865,000	Rp. 35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.167,890,000
B	Jepang (5 Hari)
	Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg	2	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000
	Visa	Org	8	Rp. 1,800,000	Rp. 14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp. 1,000,000	Rp. 10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org	1	Rp.50,000,000	Rp. 50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)	Org	6	Rp.20,000,000	Rp.120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp.34,087,500	Rp. 34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp.29,475,000	Rp. 58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap)	Org	4	Rp.29,362,500	Rp. 117,450,000
	Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org	1	Rp.19,722,500	Rp. 19,722,500
	Pasca:
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.432,110,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
4	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 500,000,000
A	Pengembangan Kesekertariatan, Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat				Rp. 400,000,000
	Pelatihan Pengembangan Ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org	20	Rp. 1,000,000	Rp. 20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar	Keg	1	Rp.125,000,000	Rp. 125,000,000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp. 95,000,000	Rp. 95,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan				Rp. 100,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak	Set	200	Rp. 20,000	Rp. 4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp. 100,000	Rp. 20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp. 2,500,000	Rp. 25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp. 5,000,000	Rp. 15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp. 2,000,000	Rp. 20,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp.100,000,000
	Total				Rp. 500,000,000
	GRAND TOTAL				Rp.3,050,000,000

• Bahwa saksi Ir. Tatan P Sudjana, SE, MH selaku Ketua KADIN Jawa Barat membentuk Tim Realisasi Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No:SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, dengan susunan panitia adalah :

1. Penanggungjawab : Ketua Umum Kadin Jawa Barat

2. Pengarah : Ir. H. Dedi Harsono, M.B.A, Drs. H. Yus

Hermansyah, H. Dedem Sofyan, H. Aman Suparman, SE.,MM., Ferdhiman P. Bariguna, Joko Suranto SH.,M.Hum, Yadi Mulyadi, ST.,MM., Tb. Raditya Indrajaya, Henry Yusuf, Azizah Talita Dewi, Rio F. Wilantara, Aldo Fantinus Wijaya, H. Rudi Ahmad Natsir Tuasikal, Ir. H. Andrian Tejakusuma, Ir. Feky Andrianto, Ridwansyah Yusuf Achmad, Dr. Masrura Ramidjal M.Si, Fx. Hendrawan, H. Hairul Tamam SE.,MM.

3. Ketua : Indriyani

4. Sekretaris : Meidi Mochammad Sidik

5. Bendahara : Ami Yusanti

6. Anggota : M. Ilmi Hatta, Alvin Hermawan, Surya Batara

Kartika, Fardi Nurdiansyah Annafi, Gedde Achsanudin, Ir. Ali Rahman Angkawidjaja MM., Agus Bustomi, H. Idat Mustari SH., Dicky Achmad S.Sos, Asep Gunawan SE., Ir. Dirmansyah, Zoelkifli M. Adam S.Pd. MM., Azhyar Ar Raysid, Eddy Nurmanto S.Si. M.Ba., Ir.Ichwan Ahadi Rachmad, Rangga Bimantara SH.,MH., Mukti Sambari S.Si., Cecep Darius ST. MM., Rizky Mardian, R. Aji Oktaria SH., Sekretaris Kadin Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi Meidi Mochamad Sidik selaku Sekretaris Tim Realisasi Anggaran, keterangan saksi Alvin Hermawan selaku Komisi Tetap Perdagangan Dalam Negeri KADIN dan keterangan saksi Deryl Max Hagi selaku Staf Bidang Pelayanan pada Sekretaris KADIN dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 tidak dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KADIN dan pembentukan tersebut dilakukan dengan cara Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur atau “back date”, yang mana Ketua Tim Realisasi yang awalnya Dr. H. Yus Hermansyah namun ditolak oleh Dr. H. Yus Hermansyah, sehingga usul Ketua KADIN digantikan oleh Terdakwa Indriyani tanpa ada penolakan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan Arsy Nafisa selaku Kepala Bidang Keuangan KADIN Jabar dan keterangan saksi Rossy Rubyandini selaku Karyawan PT Gisindo Inti Solution dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa telah dan pernah melakukan proses pencairan Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 Tahap I dengan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sesuai dengan Surat Nomor 00170/KU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah disertai dokumen pendukung lainnya antara lain:

1. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 978/2788/Skrt tanggal 15 Juni 2020 perihal Pencairan Dana Hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020;

2. Surat Keterangan Hasil Verifikasi KegiatanDana Hibah kepada Kadin Jawa Barat TA 2019 Nomor 978/2759/Skrt tanggal 12 Juni 2020;

3. Rincian Penggunaan Belanja Hibah Tahun 2020 Kadin Jawa Barat tanggal 28 April 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

4. Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

5. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat;

6. Fotocopy rekening Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang masih berlaku atas nama Kadin Jabar Nomor Rekening 0010102889565;

7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kacaparing Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019

8. Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar Tanggal 28 April 2020 ;

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Kadin kepada saksi Neneng Rahmawati dan Ami Suyanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran melakukan pencairan/atau penarikan dana Hibah NPHD secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Sri Kusnsaksih Rp.100.000.000,-

2. Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.2.100.000.000,-

3. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.330.750.000,-

4. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.500.000.000,-

5. Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.200.000,000,-

6. Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.200.000.000,-

7. Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Rossy Rubyandini Rp.69.000.000,-

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan P Sudjana pula telah dilakukan pemindahan dana NPHD tersebut diatas secara tunai kepada saksi Neneng Rahmawati selaku Isteri Ketua KADIN Jabar dan kepada Ami Yusanti selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran agar memudahkan penggunaan oleh bidang kegiatan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Neneng Rahmawati selaku Komisi Tetap KADIN bidang Investasi dan Isteri Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Diana selaku Marketing PT KIMU dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020;

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 keterlibatan saksi Neneng Rahmawati (diluar struktur Tim Realisasi Anggaran) yang merupakan istri dari saksi Ir.Tatan Pria Sudjana dengan alasan saksi Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan dan lebih memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga lebih dipercaya oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN;

• Bahwa specimen pada cek atasnama KADIN terdiri dari 2 orang yakni saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN dan Ami Yusanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran Dana NPHD;

• Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Realisasi diperintahkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk terlibat pengadaan/pembuatan Masker Kain sesuai RAB 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa Terdakwa melakukan penawaran harga dan pemesanan Masker Kain melalui saksi Diana selaku Marketing PT KIMU sebanyak 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa faktanya Terdakwa bersama-sama dan atau berkordinasi dengan saksi Neneng Rahmawati sebagai pemegang dana hibah untuk melakukan segala pembayaran pengadaan/pembuatan Masker Kain kepada PT KIMU mulai dari Down Payment (DP) hingga pelunasan total 81.000 buah sejumlah Rp.1.080.000.000,00 (satumilyardelapanpuluhriburupiah) sebagaimana bukti faktur penjualan sebagai berikut:

1. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

2. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

3. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

4. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

5. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

6. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

7. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

8. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

9. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

10. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

11. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

12. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

13. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

14. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

15. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

16. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

17. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

18. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

19. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

20. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

21. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

22. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

23. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

24. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

25. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

26. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

27. No:KM/01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

• Bahwa terdakwa kembali diperintahkan secara lisan oleh oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk menambah jumlah pesanan masker kain menjadi sebanyak 40.000 buah sehingga total keseluruhan menjadi Rp.400.000.000,00 (empatratusjutarupiah) tanpa dilakukan addendum atas perjanjian NPHD;

• Bahwa seluruh pembayaran pemesanan dan penambahan Masker kain oleh Terdakwa secara lisan atasnama KADIN dilakukan oleh PT Kimu yang mengeluarkan invoice memberikannya melalui Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada saksi Neneng Rahmawati atau Ami Suyanti selaku Bendahara untuk dilakukan pembayaran secara langsung kepada PT Kimu;

• Bahwa faktanya terdapat perbedaan atau selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana NPHD yakni nilai realisasi dana Rp.1.480.000.000,00 dikurangi NPHD Rp.1.080.000.000,00 = Rp.400.000.000,00 merupakan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim Realisasi Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Elia Setiawan selaku pedagang dan pemilik toko CV. Sinar Rezeki, keterangan saksi Nana Sutisna selaku pedagang dan pemilik usaha NASSA CCTV, keterangan saksi Yuana Tandy pedagang dan pemilik PD Tirai Pelangi, keterangan saksi Supratman Suwanda pedagan dan pemilik usaha Toko SUN Elektronik, keterangan saksi Darry Max Hagi dan keterangan saksi Teguh Panjireza Rosendra masing-masing sebagai Anggota KADIN dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa datang dan menawar harga hingga memesan bahan-bahan sembako di Toko Sinar rezeki hingga membayar DP Rp.100.000.000,00 namun dalam laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD terdapat mark up nilai harga pembelian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) berupa invoice fiktif dengan tandatangan saksi ELIA SETIAWAN yang dipalsukan sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Sat	Harga Satuan	Total Harga
1	Gula pasir	Kg	12.500	125.000.000
2	Kecap	Pcs	11.500	115.000.000
3	Minuman sachet	Sachet	1.850	182.000.000
4	Kopi instan	Bh	1.350	270.000.000
5	Mie instan	Bh	2.500	100.000.000
6	Bihun instan	Bh	2.500	100.000.000
7	Minyak goreng	Liter	12.950	129.000.000
8	Sarden	Kaleng	9.100	91.000.000
			Total	1.112.500.000

Bukti Invoice fiktif sebagai berikut:

1. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 gula pasir dengan total Rp 125.000.000,-

2. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 kecap dengan total Rp 115.000.000,-

3. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 minyak dengan total Rp 129.500.000,-

4. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 200.000 kopi instan dengan total Rp 270.000.000,-

5. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 100.000 minuman sereal sachet dengan total Rp 182.000.000,-

6. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 sarden dengan total Rp 91.000.000,-

7. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 mie instant dengan total Rp 100.000.000,-

No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 bihun instant dengan total Rp 100.000.000,-

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat pengadaan dan pembelian televisi 86 inch seharga Rp.55.000.000,00 sebagaimana keterangan saksi Supratman Suwanda pedagang Toko SUN Elektronik namun dalam bukti kuitansi pembelian tercantum harga senilai Rp.86.000.000,00 (delapanpuluhenamjutarupiah) dikarenakan permintaan saksi Leliatin alias Leike selaku adik Kandung Ami Suyanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran yang memerintahkannya atau terdapat mark up sejumlah Rp.31.000.000,00 (tigapuluhsatujutarupiah);

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat kegiatanpekerjaan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN dan pembelian vertical blend ukuran 345 x 253 seharga Rp.2.773.890 oleh saudara Eko pada Toko Tirai Pelangi;

• Bahwa sebagaimana bukti kuitansi pada Laporan Pertanggungjawaban dana Hibah NPHD vertical blend ukuran 345 x 253 seharga Rp.19.750.000,00 dengan cara meminta kuitansi kosong yang telah di cap toko tanpa terdapat nilai harga dan keterangannya atau terdapat mark up sejumlah Rp.16.976.110,00 (enambelasjutasembilanratustujuhpuluhenamribuseratussepuluhrupiah);

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat kegiatanpekerjaan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN melalui pekerjaan dan pembelian mebelair dengan benar namun yang tidak benar atas perintah Ami Suyanti (Alm) adalah nilai pada bukti kuitansi nya terdapat nilai yang di mark up menjadi Rp.276.000.000,00 seharusnya sejumlah Rp.131.000.000,00 atau terdapat selisih Rp.145.000.000,00 (seratusempatpuluhlimariburupiah);

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat kegiatanpekerjaan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN melalui pekerjaan dan pembelian serta pemasangan CCTV pada Kantor KADIN terdapat nilai mark up sebesar Rp.39.500.000,00 (tigapuluhsembilanjutalimaratusriburupiah) pada bukti invoice dan kuitansi sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD senilai Rp.67.500.000,00 faktanya hanya sebesar Rp.28.000.000,00;

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat bukti kuitansi penerimaan honor pekerja lapangan yang tidak benar /atau fiktif terhadap kegiatanpacking dan pengangkutan bantuan sosial yang bukan termasuk tim realisasi anggaran tapi atas perintah saksi Neneng Rahmawati dan Ami Suyanti (Alm) melaksanakannya, masing-masing sebagai berikut:

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 29 Juli 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 31 Juli 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 02 Agustus 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp200.000,- tanggal 03 Agustus 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus

Total Rp.775.000,00 (tujuhratuslimapuluhriburupiah)

• Saksi Teguh Panjireza Rosendra terima Rp150.000,- tanggal 02 Agustus 2020

• Saksi Teguh Panjireza Rosendra terima Rp250.000,- tanggal 03 Agustus 2020

Total Rp.350.000,00 (tigaratuslimapuluhriburupiah)

• Bahwa seluruh penyusunan laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD beserta lampirannya kuitansi, invoice dan lain sebagainya dibuat dan dilakukan oleh saksi Neneng Rahmawati bersama Ami Suyanti (Alm) tanpa keterlibatan Terdakwa dan karenanya laporan pertanggungjawaban penggelolaan dan atau penggunaan dana hibah tidak/tanpa ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara a quo didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, in casu, hubungan hukum dan peristiwa hukum Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 telah lalai mengikuti perintah lisan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN tanpa Addendum NPHD menambah kuota atau jumlah diluar RAB NPHD dari permintaan 4000 buah menjadi 40.000 buah masker kain kepada PT KIMU yang telah disetujui dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat lebih tepat diterapkan padanya pasal subsider yakni Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka terhadap seluruh unsur dakwaan primair pula tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dakwaan primer tidak terpenuhi maka seluruh unsur dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya

karena Jabatan atau Kedudukan;

4. Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

5. Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini tidak berbeda dengan pertimbangan unsur dakwaan primer terdahulu, maka Majelis mengambilalih pertimbangan tersebut dan oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, telepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan Demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat berbentuk alternatif maupun kumulatif dan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi M. Arifin Soedjayana selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat tahun 2020, keterangan saksi Dr. H. Emed Taryaman, SE, MM selaku Kepala Subbagian Keuangan Disperindag Prov. Jabar, keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Kadin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar sebagaimana bukti surat permohonan nomor 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu:

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri;

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019;

d. RAB Tahun 2019;

e. Surat No SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024;

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal;

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019;

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019;

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE;

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa bukti surat permohonan KADIN Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti oleh BPKAD selaku PPKD mengajukan bukti surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 911/70/BPKAD tanggal 23 Juni 2020 perihal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk Kadin Jawa Barat yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat sdri. Nanin Hayani Adam, selanjutnya surat tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat disposisi Nomor agenda 70/IP tanggal 23 Juni 2020 yang isinya “acc, psp” atau diproses sesuai prosedur. Kemudian bendahara pengeluaran PPKD membuat bukti Surat Permintaan Pembayaran Nomor 161/SPP/BPKAD/Hibah-Keu/LS/2020 tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandantangani Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, selanjutnya berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuas BUD menerbitkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 3 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);

• Bahwa Selanjutnya SP2D tersebut disampaikan kepada Bank BJB Cabang Utama Bandung Jalan Naripan Bandung untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB Syariah milik Kadin Jabar dengan nomor rekening 0010102889565 dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa BUD serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung tanggal 3 Juli 2020;

• Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodir permohonan dari KADIN Provinsi Jawa Barat dengan menentukan dan menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 kepada dan melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat;

• Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan awal dana hibah berdasarkan bukti Surat Perintah Nomor 800/454/Skrt Tanggal 28 Januari 2020, yang dituangkan dalam bukti Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 12 Juni 2020 Nomor 978/2759/SK. RT yang ditandatangi oleh:

• Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

• Anggota : - Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.

• Herdiana, S.E.,M.M

• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

• Bahwa permohonan Kadin Jawa Barat tahun 2019 saat itu disetujui dana hibah sebesar Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kegiatansebagai berikut:

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp. 17,500,000
	TOTAL						Rp. 000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebuna , Kehutanan & Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	25.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL						Rp 1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

• Bahwa untuk melaksanakan program Kadin tersebut dilakukan melalui penandantangan bukti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No.978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan bukti Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Hibah

1. Pihak kesatu pada tahun anggaran 2020 memberikan belanja hibah kepada pihak II, berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

2. Pihak II menyatakan menerima belanja hibah dari pihak I berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

3. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan kepada Pihak II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi :

RINCIANRENCANA ANGGARANBIAYA
NO	URAIANKEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTALHARGA
1 A	BANTUANKETAHANANPANGANBAGIPEKERJA/BURUH TERDAMPAKPANDEMIKCOVID- 19DIJAWA BARAT PaketSembako(10.000Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik&Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp.117,500,000
	TOTAL						Rp. 2,000,000,000
2 A	INKUBASIDANKURASIPRODUKUNGGULAN IKMUNTUKKETAHANANPANGANJAWA BARATDALAMMENGHADAPIDAMPAKPANDEMIK COVID-19 ProdukOlahanIndustri HasilPerkebunan, Kehutanan&Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	ProdukOlahanIndustri HasilPeternakan, Perikanan&Kelautan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	ProdukOlahanUntukKetahananPangan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATANPENANGGULANGANDAMPAK PANDEMIKCOVID-19DI27KABUPATEN/KOTA SE- JAWA BARAT ProgramKadinJabarPeduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASIEKONOMIMELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAHTERDAMPAKPANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESSMATCHINGKADINJABARDALAM PEMASARAN&PENGEMBANGANPRODUK UNGGULANJAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan:
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan:
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGANKESEKERTARIATANDAN KEORGANISASIANKADINJAWA BARATDALAM RANGKAPELAYANANKEPADA DUNIAUSAHA Pengembangan Kesekertariatan PembuatanPortal,DatabasedanPengolahanData KadinJawaBarat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	KajiandanAdvokasiHukumOrganisasi,Hukum PersainganUsaha,HukumPerlindungan Konsumen,RealisasidanPelaporanKeuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	PembentukanLembagaKoordinasiSertifikasi Profesi(LKSP)KadinJawaBaratDalamRangka PenciptaanSDMUnggulBerbasisKompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksterior dan InteriorMenaraKadinJawaBarat,Jl.Sukabumi No.42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	PerbaikanSarana,Prarana,Eksterior danInterior PusdiklatKadinJawaBarat,SurapatiCore					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL					Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL					Rp 8.550.000.000

Pasal 2 Pencairan Dana Hibah

13. Pencairan belanja hibah berupa uang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

TAHAP I :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				Rp. 2,000,000,000
A	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant/Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen/setara)	sachet
	Sarden/Kornet	kaleng
	Packaging	Box
	SUB TOTAL				Rp. 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	Rp. 50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	Rp. 67,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 117,500,000
	TOTAL				Rp. 2,000,000,000
2	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT				Rp. 2,700,000,000
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	Rp. 20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	Rp. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	Rp. 28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	Rp. 5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp.100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 100,000,000	Rp. 2,700,000,000
	TOTAL				Rp. 2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				Rp. 50,000,000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp. 1,500,000	Rp.30,000,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub total				Rp. 50,000,000
B	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl, Sukabumi No. 42				Rp. 400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 150,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp. 200,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
C	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				Rp. 350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp.50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp.100,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp.200,000,000
	Sub Total				Rp.350,000,000
	TOTAL				Rp.800,000,000
	GRAND TOTAL				Rp. 5,500,000,000

TAHAP II :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19				Rp. 600,000,000
A	Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan, Kehutanan & Pertansaksin
	Belanja Peralatan :
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp . 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp, 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
2	REHABILTASI EKONOMI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik	Keg	2	Rp.10,000,000	Rp. 20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp.20,000,000	Rp. 20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp.50,000,000	Rp. 1,350,000,000
	TOTAL				Rp. 1,350,000,000
3	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT				Rp. 600,000,000
A	Australia (Melbourne) & Turki
	Biaya Visa Australia	Org	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Biaya Visa Turki	Org	1	Rp. 625,000	Rp. 625,000
	Biaya Tiket Jakarta – Melbourne	Org	1	Rp.11,700,000	Rp. 11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne – Jakarta	Org	1	Rp. 6,420,000	Rp. 6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp.13,162,500	Rp. 78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 5,035,000	Rp. 30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp. 8,865,000	Rp. 35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.167,890,000
B	Jepang (5 Hari)
	Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg	2	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000
	Visa	Org	8	Rp. 1,800,000	Rp. 14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp. 1,000,000	Rp. 10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org	1	Rp.50,000,000	Rp. 50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)	Org	6	Rp.20,000,000	Rp.120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp.34,087,500	Rp. 34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp.29,475,000	Rp. 58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap)	Org	4	Rp.29,362,500	Rp. 117,450,000
	Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org	1	Rp.19,722,500	Rp. 19,722,500
	Pasca:
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.432,110,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
4	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 500,000,000
A	Pengembangan Kesekertariatan, Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat				Rp. 400,000,000
	Pelatihan Pengembangan Ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org	20	Rp. 1,000,000	Rp. 20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar	Keg	1	Rp.125,000,000	Rp. 125,000,000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp. 95,000,000	Rp. 95,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan				Rp. 100,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak	Set	200	Rp. 20,000	Rp. 4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp. 100,000	Rp. 20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp. 2,500,000	Rp. 25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp. 5,000,000	Rp. 15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp. 2,000,000	Rp. 20,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp.100,000,000
	Total				Rp. 500,000,000
	GRAND TOTAL				Rp.3,050,000,000

• Bahwa saksi Ir. Tatan P Sudjana, SE, MH selaku Ketua KADIN Jawa Barat membentuk Tim Realisasi Anggaran sebagaimana bukti Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No: SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, dengan susunan panitia adalah:

1. Penanggungjawab : Ketua Umum Kadin Jawa Barat

2. Pengarah : Ir. H. Dedi Harsono, M.B.A, Drs. H. Yus

Hermansyah, H. Dedem Sofyan, H. Aman Suparman, SE.,MM., Ferdhiman P. Bariguna, Joko Suranto SH.,M.Hum, Yadi Mulyadi, ST.,MM., Tb. Raditya Indrajaya, Henry Yusuf, Azizah Talita Dewi, Rio F. Wilantara, Aldo Fantinus Wijaya, H. Rudi Ahmad Natsir Tuasikal, Ir. H. Andrian Tejakusuma, Ir. Feky Andrianto, Ridwansyah Yusuf Achmad, Dr. Masrura Ramidjal M.Si, Fx. Hendrawan, H. Hairul Tamam SE.,MM.

3. Ketua : Indriyani

4. Sekretaris : Meidi Mochammad Sidik

5. Bendahara : Ami Yusanti

6. Anggota : M. Ilmi Hatta, Alvin Hermawan, Surya Batara

Kartika, Fardi Nurdiansyah Annafi, Gedde Achsanudin, Ir. Ali Rahman Angkawidjaja MM., Agus Bustomi, H. Idat Mustari SH., Dicky Achmad S.Sos, Asep Gunawan SE., Ir. Dirmansyah, Zoelkifli M. Adam S.Pd. MM., Azhyar Ar Raysid, Eddy Nurmanto S.Si. M.Ba., Ir.Ichwan Ahadi Rachmad, Rangga Bimantara SH.,MH., Mukti Sambari S.Si., Cecep Darius ST. MM., Rizky Mardian, R. Aji Oktaria SH., Sekretaris Kadin Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi Meidi Mochamad Sidik selaku Sekretaris Tim Realisasi Anggaran, keterangan saksi Alvin Hermawan selaku Komisi Tetap Perdagangan Dalam Negeri KADIN dan keterangan saksi Deryl Max Hagi selaku Staf Bidang Pelayanan pada Sekretaris KADIN dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 tidak dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KADIN dan pembentukan tersebut dilakukan dengan cara Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur atau “back date”, yang mana Ketua Tim Realisasi yang awalnya Dr. H. Yus Hermansyah namun ditolak oleh Dr. H. Yus Hermansyah, sehingga usul Ketua KADIN digantikan oleh Terdakwa Indriyani tanpa ada penolakan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan Arsy Nafisa selaku Kepala Bidang Keuangan KADIN Jabar dan keterangan saksi Rossy Rubyandini selaku Karyawan PT Gisindo Inti Solution dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa telah dan pernah melakukan proses pencairan Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 Tahap I dengan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sesuai dengan bukti Surat Nomor 00170/KU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah disertai dokumen pendukung lainnya antara lain:

1. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 978/2788/Skrt tanggal 15 Juni 2020 perihal Pencairan Dana Hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020;

2. Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kegiatan Dana Hibah kepada Kadin Jawa Barat TA 2019 Nomor 978/2759/Skrt tanggal 12 Juni 2020;

3. Rincian Penggunaan Belanja Hibah Tahun 2020 Kadin Jawa Barat tanggal 28 April 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

4. Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

5. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat;

6. Fotocopy rekening Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang masih berlaku atas nama Kadin Jabar Nomor Rekening 0010102889565;

7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kacaparing Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019

8. Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar Tanggal 28 April 2020 ;

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Kadin kepada saksi Neneng Rahmawati dan Ami Suyanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran melakukan pencairan/atau penarikan dana Hibah NPHD secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Sri Kusnsaksih Rp.100.000.000,-

2. Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.2.100.000.000,-

3. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.330.750.000,-

4. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.500.000.000,-

5. Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.200.000,000,-

6. Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.200.000.000,-

7. Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Rossy Rubyandini Rp.69.000.000,-

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan P Sudjana pula telah dilakukan pemindahan dana NPHD tersebut diatas secara tunai kepada saksi Neneng Rahmawati selaku Isteri Ketua KADIN Jabar dan kepada Ami Yusanti selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran agar memudahkan penggunaan oleh bidang kegiatan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Neneng Rahmawati selaku Komisi Tetap KADIN bidang Investasi dan Isteri Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Diana selaku Marketing PT KIMU dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020;

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 keterlibatan saksi Neneng Rahmawati (diluar struktur Tim Realisasi Anggaran) yang merupakan istri dari saksi Ir.Tatan Pria Sudjana dengan alasan saksi Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan dan lebih memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga lebih dipercaya oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN;

• Bahwa specimen pada cek atasnama KADIN terdiri dari 2 orang yakni saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN dan Ami Yusanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran Dana NPHD;

• Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Realisasi diperintahkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk terlibat pengadaan/pembuatan Masker Kain sesuai RAB 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa Terdakwa melakukan penawaran harga dan pemesanan Masker Kain melalui saksi Diana selaku Marketing PT KIMU sebanyak 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa faktanya Terdakwa bersama-sama dan atau berkordinasi dengan saksi Neneng Rahmawati sebagai pemegang dan pengelola fisik dana hibah untuk melakukan segala pembayaran pengadaan/pembuatan Masker Kain kepada PT KIMU mulai dari Down Payment (DP) hingga pelunasan total 81.000 buah sejumlah Rp.1.080.000.000,00 (satumilyardelapanpuluhriburupiah) sebagaimana bukti faktur penjualan sebagai berikut:

1. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

2. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

3. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

4. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

5. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

6. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

7. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

8. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

9. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

10. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

11. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

12. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

13. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

14. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

15. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

16. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

17. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

18. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

19. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

20. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

21. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

22. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

23. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

24. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

25. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

26. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

27. No:KM/01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

• Bahwa terdakwa kembali diperintahkan secara lisan oleh oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk menambah jumlah pesanan masker kain menjadi sebanyak 40.000 buah sehingga total keseluruhan menjadi Rp.400.000.000,00 (empatratusjutarupiah) tanpa dilakukan addendum atas perjanjian NPHD;

• Bahwa seluruh pembayaran pemesanan dan penambahan Masker kain oleh Terdakwa secara lisan atasnama KADIN dilakukan oleh PT Kimu yang mengeluarkan invoice memberikannya melalui Terdakwa dan Terdakwa meneruskannya kepada saksi Neneng Rahmawati atau Ami Suyanti selaku Bendahara untuk dilakukan pembayaran secara langsung kepada PT Kimu;

• Bahwa faktanya terdapat perbedaan atau selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana NPHD yakni nilai realisasi dana pembelian (dan penambahan) masker kain Rp.1.480.000.000,00 dikurangi NPHD Rp.1.080.000.000,00 = Rp.400.000.000,00 merupakan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim Realisasi Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa melaksanakan perintah lisan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana berupa menambah kuota atau jumlah diluar RAB tanpa Addendum NPHD yang menimbulkan selisih Rp.400.000.000,00 telah menguntungkan suatu Korporasi, in casu, KADIN Provinsi Jawa Barat telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya

karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan atau menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa wujud dari pengertian menyalahgunakan kewenangan ialah: (a) sesorang itu memiliki jabatan publik maupun private yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi kewenangan tertentu; (b) dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati; (c) kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikan wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa INDRIYANI Alias INDRI SUHARLI anak Herawan Suharli selaku Ketua Tim Realisasi Anggaran berdasarkan bukti Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No.:SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020; (b) dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, in casu perbuatan Terdakwa berdasarkan perintah lisan menambah kuota atau jumlah permintaan pembuatan masker kain diluar RAB NPHD tanpa Addendum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi M. Arifin Soedjayana selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat tahun 2020, keterangan saksi Dr. H. Emed Taryaman, SE, MM selaku Kepala Subbagian Keuangan Disperindag Prov. Jabar, keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Kadin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar sebagaimana bukti surat permohonan nomor 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu:

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri;

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019;

d. RAB Tahun 2019;

e. Surat No SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024;

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal;

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019;

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019;

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE;

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa bukti surat permohonan KADIN Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti oleh BPKAD selaku PPKD mengajukan bukti surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 911/70/BPKAD tanggal 23 Juni 2020 perihal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk Kadin Jawa Barat yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat sdri. Nanin Hayani Adam, selanjutnya surat tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat disposisi Nomor agenda 70/IP tanggal 23 Juni 2020 yang isinya “acc, psp” atau diproses sesuai prosedur. Kemudian bendahara pengeluaran PPKD membuat bukti Surat Permintaan Pembayaran Nomor 161/SPP/BPKAD/Hibah-Keu/LS/2020 tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandantangani Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, selanjutnya berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuas BUD menerbitkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 3 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);

• Bahwa selanjutnya SP2D tersebut disampaikan kepada Bank BJB Cabang Utama Bandung Jalan Naripan Bandung untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB Syariah milik Kadin Jabar dengan nomor rekening 0010102889565 dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa BUD serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung tanggal 3 Juli 2020;

• Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodir permohonan dari KADIN Provinsi Jawa Barat dengan menentukan dan menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 kepada dan melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat;

• Bahwa permohonan Kadin Jawa Barat tahun 2019 saat itu disetujui dana hibah sebesar Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kegiatansebagai berikut:

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp. 17,500,000
	TOTAL						Rp. 000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebuna , Kehutanan & Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	25.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL						Rp 1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

• Bahwa untuk melaksanakan program Kadin tersebut dilakukan melalui penandantangan bukti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No.978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan bukti Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Hibah

1. Pihak kesatu pada tahun anggaran 2020 memberikan belanja hibah kepada pihak II, berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

2. Pihak II menyatakan menerima belanja hibah dari pihak I berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

3. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan kepada Pihak II, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi :

RINCIANRENCANA ANGGARANBIAYA
NO	URAIANKEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTALHARGA
1 A	BANTUANKETAHANANPANGANBAGIPEKERJA/BURUH TERDAMPAKPANDEMIKCOVID- 19DIJAWA BARAT PaketSembako(10.000Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik&Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp.117,500,000
	TOTAL						Rp. 2,000,000,000
2 A	INKUBASIDANKURASIPRODUKUNGGULAN IKMUNTUKKETAHANANPANGANJAWA BARATDALAMMENGHADAPIDAMPAKPANDEMIK COVID-19 ProdukOlahanIndustri HasilPerkebunan, Kehutanan&Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	ProdukOlahanIndustri HasilPeternakan, Perikanan&Kelautan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	ProdukOlahanUntukKetahananPangan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATANPENANGGULANGANDAMPAK PANDEMIKCOVID-19DI27KABUPATEN/KOTA SE- JAWA BARAT ProgramKadinJabarPeduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASIEKONOMIMELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAHTERDAMPAKPANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESSMATCHINGKADINJABARDALAM PEMASARAN&PENGEMBANGANPRODUK UNGGULANJAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan:
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan:
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGANKESEKERTARIATANDAN KEORGANISASIANKADINJAWA BARATDALAM RANGKAPELAYANANKEPADA DUNIAUSAHA Pengembangan Kesekertariatan PembuatanPortal,DatabasedanPengolahanData KadinJawaBarat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	KajiandanAdvokasiHukumOrganisasi,Hukum PersainganUsaha,HukumPerlindungan Konsumen,RealisasidanPelaporanKeuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	PembentukanLembagaKoordinasiSertifikasi Profesi(LKSP)KadinJawaBaratDalamRangka PenciptaanSDMUnggulBerbasisKompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksterior dan InteriorMenaraKadinJawaBarat,Jl.Sukabumi No.42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	PerbaikanSarana,Prarana,Eksterior danInterior PusdiklatKadinJawaBarat,SurapatiCore					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL					Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL					Rp 8.550.000.000

Pasal 2 Pencairan Dana Hibah

14. Pencairan belanja hibah berupa uang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

TAHAP I :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				Rp. 2,000,000,000
A	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant/Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen/setara)	sachet
	Sarden/Kornet	kaleng
	Packaging	Box
	SUB TOTAL				Rp. 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	Rp. 50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	Rp. 67,500,000
	SUB TOTAL				Rp. 117,500,000
	TOTAL				Rp. 2,000,000,000
2	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT				Rp. 2,700,000,000
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	Rp. 20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	Rp. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	Rp. 28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	Rp. 5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp.100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 100,000,000	Rp. 2,700,000,000
	TOTAL				Rp. 2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				Rp. 50,000,000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp. 1,500,000	Rp.30,000,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub total				Rp. 50,000,000
B	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl, Sukabumi No. 42				Rp. 400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp. 150,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp. 200,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
C	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				Rp. 350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp.50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				Rp.100,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				Rp.200,000,000
	Sub Total				Rp.350,000,000
	TOTAL				Rp.800,000,000
	GRAND TOTAL				Rp. 5,500,000,000

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi Meidi Mochamad Sidik selaku Sekretaris Tim Realisasi Anggaran, keterangan saksi Alvin Hermawan selaku Komisi Tetap Perdagangan Dalam Negeri KADIN dan keterangan saksi Deryl Max Hagi selaku Staf Bidang Pelayanan pada Sekretaris KADIN dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 tidak dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KADIN dan pembentukan tersebut dilakukan dengan cara Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur atau “back date”, yang mana Ketua Tim Realisasi yang awalnya Dr. H. Yus Hermansyah namun ditolak oleh Dr. H. Yus Hermansyah, sehingga usul Ketua KADIN digantikan oleh Terdakwa Indriyani tanpa ada penolakan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan Arsy Nafisa selaku Kepala Bidang Keuangan KADIN Jabar dan keterangan saksi Rossy Rubyandini selaku Karyawan PT Gisindo Inti Solution dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa telah dan pernah melakukan proses pencairan Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 Tahap I dengan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sesuai dengan bukti Surat Nomor 00170/KU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah disertai dokumen pendukung lainnya antara lain:

1. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 978/2788/Skrt tanggal 15 Juni 2020 perihal Pencairan Dana Hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020;

2. Surat Keterangan Hasil Verifikasi KegiatanDana Hibah kepada Kadin Jawa Barat TA 2019 Nomor 978/2759/Skrt tanggal 12 Juni 2020;

3. Rincian Penggunaan Belanja Hibah Tahun 2020 Kadin Jawa Barat tanggal 28 April 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

4. Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

5. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat;

6. Fotocopy rekening Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang masih berlaku atas nama Kadin Jabar Nomor Rekening 0010102889565;

7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kacaparing Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019

8. Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar Tanggal 28 April 2020 ;

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Kadin kepada saksi Neneng Rahmawati dan Ami Suyanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran melakukan pencairan/atau penarikan dana Hibah NPHD secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Sri Kusnsaksih Rp.100.000.000,-

2. Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.2.100.000.000,-

3. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.330.750.000,-

4. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.500.000.000,-

5. Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.200.000,000,-

6. Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.200.000.000,-

7. Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Rossy Rubyandini Rp.69.000.000,-

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan P Sudjana pula telah dilakukan pemindahan dana NPHD tersebut Diatas secara tunai kepada saksi Neneng Rahmawati selaku Isteri Ketua KADIN Jabar dan kepada Ami Yusanti selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran agar memudahkan penggunaan oleh bidang kegiatan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Neneng Rahmawati selaku Komisi Tetap KADIN bidang Investasi dan Isteri Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Diana selaku Marketing PT KIMU dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020;

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 keterlibatan saksi Neneng Rahmawati (diluar struktur Tim Realisasi Anggaran) yang merupakan istri dari saksi Ir.Tatan Pria Sudjana dengan alasan saksi Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan dan lebih memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga lebih dipercaya oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN;

• Bahwa specimen pada cek atasnama KADIN terdiri dari 2 orang yakni saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN dan Ami Yusanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran Dana NPHD;

• Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Realisasi diperintahkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk terlibat pengadaan/pembuatan Masker Kain sesuai RAB 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa Terdakwa melakukan penawaran harga dan pemesanan Masker Kain melalui saksi Diana selaku Marketing PT KIMU sebanyak 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa faktanya Terdakwa bersama-sama dan atau berkordinasi dengan saksi Neneng Rahmawati sebagai pemegang dan pengelola fisik dana hibah untuk melakukan segala pembayaran pengadaan/pembuatan Masker Kain kepada PT KIMU mulai dari Down Payment (DP) hingga pelunasan total 81.000 buah sejumlah Rp.1.080.000.000,00 (satumilyardelapanpuluhriburupiah) sebagaimana bukti faktur penjualan sebagai berikut:

1. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

2. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

3. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

4. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

5. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

6. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

7. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

8. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

9. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

10. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

11. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

12. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

13. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

14. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

15. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

16. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

17. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

18. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

19. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

20. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

21. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

22. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

23. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

24. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

25. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

26. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

27. No:KM/01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

• Bahwa terdakwa kembali diperintahkan secara lisan oleh oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk menambah jumlah pesanan masker kain menjadi sebanyak 40.000 buah sehingga total keseluruhan menjadi Rp.400.000.000,00 (empatratusjutarupiah) kepada PT KIMU tanpa dilakukan addendum atas perjanjian NPHD;

• Bahwa seluruh pembayaran pemesanan dan penambahan Masker kain oleh Terdakwa secara lisan atasnama KADIN dilakukan oleh PT Kimu yang mengeluarkan invoice memberikannya melalui Terdakwa dan Terdakwa meneruskannya kepada saksi Neneng Rahmawati atau Ami Suyanti selaku Bendahara untuk dilakukan pembayaran secara langsung kepada PT Kimu;

• Bahwa faktanya terdapat perbedaan atau selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana NPHD yakni nilai realisasi dana pembelian (dan penambahan) masker kain Rp.1.480.000.000,00 dikurangi NPHD Rp.1.080.000.000,00 = Rp.400.000.000,00 merupakan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim Realisasi Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta terdapat pekerjaan pengadaan dan penambahan Masker Kain dari sebanyak 4000 buah menjadi 40.000 buah oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Anggaran atas perintah lisan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Jabar tanpa/atau diluar RAB sesuai kontrak/SPMK dan tetap masih terdapat tungggakan pembayarannya sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuhratusjutarupiah) menurut keterangan saksi Zendy Halim selaku saksi a de charge, maka terhadap unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4 Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah ”seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kritersaksi tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagianatau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku; (iii) sebagianatau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku; (iv) setiap pertambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: 1) Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatanpelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatanlayanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatanyang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertansaksin, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ”kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan hanya mengenai kelebihan pemesanan dan pembuatan Masker dari yang tercantum RAB NPHD sebanyak 4000 buah dengan harga /per buah Rp.10.000,00 total sejumlah Rp.40.000.000,00 bertambah diluar RAB 40.000 buah total senilai Rp.400.000.000,00 sebagai hasil temuan penyimpangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi M. Arifin Soedjayana selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat tahun 2020, keterangan saksi Dr. H. Emed Taryaman, SE, MM selaku Kepala Subbagian Keuangan Disperindag Prov. Jabar, keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Kadin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Provinsi Jabar sebagaimana bukti surat permohonan nomor 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu:

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri;

c. Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019;

d. RAB Tahun 2019;

e. Surat No SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalisasi Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024;

f. Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal;

g. Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019;

h. Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019;

i. KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE;

j. NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat;

• Bahwa surat permohonan KADIN Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti oleh BPKAD selaku PPKD mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 911/70/BPKAD tanggal 23 Juni 2020 perihal permohonan persetujuan pencairan dana bantuan hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk Kadin Jawa Barat yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat sdri. Nanin Hayani Adam, selanjutnya surat tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat disposisi Nomor agenda 70/IP tanggal 23 Juni 2020 yang isinya “acc, psp” atau diproses sesuai prosedur. Kemudian bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor 161/SPP/BPKAD/Hibah-Keu/LS/2020 tanggal 1 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandantangani Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, selanjutnya berdasarkan SPM tersebut, kemudian Kuas BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 3 Juli 2020 senilai Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);

• Bahwa Selanjutnya SP2D tersebut disampaikan kepada Bank BJB Cabang Utama Bandung Jalan Naripan Bandung untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB Syariah milik Kadin Jabar dengan nomor rekening 0010102889565 dan masuk ke rekening Kadin Jabar pada tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran transfer dari BPKAD Provinsi Jabar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa BUD serta pengesahan dari petugas Bank BJB KCU Bandung tanggal 3 Juli 2020;

• Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodir permohonan dari KADIN Provinsi Jawa Barat dengan menentukan dan menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 kepada dan melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat;

• Bahwa permohonan Kadin Jawa Barat tahun 2019 saat itu disetujui dana hibah sebesar Rp.8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kegiatan sebagai berikut:

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTAL HARGA
1 A	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID- 19 DI JAWA BARAT Paket Sembako (10.000 Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp. 17,500,000
	TOTAL						Rp. 000,000,000
2 A	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19 Produk Olahan Industri Hasil Perkebuna , Kehutanan & Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN / KOTA SE- JAWA BARAT Program Kadin Jabar Peduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASI EKONOMI MELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA Pengembangan Kesekertariatan Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	25.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	Perbaikan Sarana, Prarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL						Rp 1,300,000,000
	GRAND TOTAL						Rp 8.550.000.000

• Bahwa untuk melaksanakan program Kadin tersebut dilakukan penandantangan bukti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No.978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan bukti Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Hibah

4. Pihak kesatu pada tahun anggaran 2020 memberikan belanja hibah kepada pihak II, berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

5. Pihak II menyatakan menerima belanja hibah dari pihak I berupa uang sebesar Rp.8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

6. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan kepada Pihak II, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, meliputi :

RINCIANRENCANA ANGGARANBIAYA
NO	URAIANKEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN			TOTALHARGA
1 A	BANTUANKETAHANANPANGANBAGIPEKERJA/BURUH TERDAMPAKPANDEMIKCOVID- 19DIJAWA BARAT PaketSembako(10.000Paket)						Rp 2,000,000,000
	Beras Premium	kg pcs
	Kecap
	Minyak Goreng	liter
	Gula Pasir	kg
	Mie Instant / Bihun Instant	bh
	Kopi Instant	bh
	Teh Seduh	box
	Minuman Sachet (Energen / setara)	sachet
	Sarden / Kornet	kaleng
	Packaging	box
	SUB-TOTAL						Rp 1,882,500,000
B	Logistik&Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org Truk	50 27	Rp 1,000,000			Rp 50,000,000
	Logistik			Rp 2,500,000			Rp 67,500,000
	SUB-TOTAL						Rp.117,500,000
	TOTAL						Rp. 2,000,000,000
2 A	INKUBASIDANKURASIPRODUKUNGGULAN IKMUNTUKKETAHANANPANGANJAWA BARATDALAMMENGHADAPIDAMPAKPANDEMIK COVID-19 ProdukOlahanIndustri HasilPerkebunan, Kehutanan&Pertansaksin						Rp. 600,000,000
	BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp 100,000			Rp 10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp 3,000,000			Rp 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp 5,000,000			Rp 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp 2,500,000			Rp 7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp 750,000			Rp 75,000,000
	ATK			Rp 2,500,000			Rp 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
	Sub-Total						Rp 200,000,000
B	ProdukOlahanIndustri HasilPeternakan, Perikanan&Kelautan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
C	ProdukOlahanUntukKetahananPangan BelanjaPeralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg Keg	1 1	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000
	Biaya Host Webinar			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp	6,000,000	Rp	6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp	100,000	Rp	10,000,000
	Honor: Honor Panitia (6 Bulan)
		Org Org	8 4	Rp	3,000,000	Rp	24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi			Rp	5,000,000	Rp	20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp	2,500,000	Rp	7,500,000
	Lain-Lain: Biaya Penggantian Pengiriman Produk
		Peserta Set	100 1	Rp	750,000	Rp	75,000,000
	ATK			Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	200,000,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
3	PERCEPATANPENANGGULANGANDAMPAK PANDEMIKCOVID-19DI27KABUPATEN/KOTA SE- JAWA BARAT ProgramKadinJabarPeduli					Rp	2,700,000,000
	Nasi Bungkus	Pcs Pcs	1000 4000	Rp	20,000	Rp	20,000,000
	Masker Kain			Rp	10,000	Rp	40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp	28,000,000	Rp	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp	1,000,000	Rp	5,000,000
	Logistik Sub-Total	Truk	1	Rp	5,000,000	Rp Rp	5,000,000 100,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	100,000,000	Rp	2,700,000,000
	TOTAL					Rp	2,700,000,000
4	REHABILITASIEKONOMIMELALUI PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAHTERDAMPAKPANDEMIK COVID-19 Biaya Host Webinar					Rp	1,350,000,000
		Keg Keg	1 2	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik			Rp	10,000,000	Rp	20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp	20,000,000	Rp	20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
	27Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	27	Rp	50,000,000	Rp	1,350,000,000
	TOTAL					Rp	1,350,000,000
5 A	BUSINESSMATCHINGKADINJABARDALAM PEMASARAN&PENGEMBANGANPRODUK UNGGULANJAWA BARAT Australia (Melbourne) & Turki					Rp	600,000,000
	Biaya Visa Australia	Org Org	1 1	Rp	2,000,000	Rp	2,000,000
	Biaya Visa Turki			Rp	625,000	Rp	625,000
	Biaya Tiket Jakarta-Melbourne	Org	1	Rp	11,700,000	Rp	11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne-Jakarta	Org	1	Rp	6,420,000	Rp	6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp	13,162,500	Rp	78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp	5,035,000	Rp	30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp	8,865,000	Rp	35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	SUB-TOTAL					Rp	167,890,000
B	Jepang (5 Hari) Persiapan:
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg Org	2 8	Rp	2,500,000	Rp	5,000,000
	Visa			Rp	1,800,000	Rp	14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp	1,000,000	Rp	10,000,000
	Pelaksanaan:
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org Org	1 6	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)			Rp	20,000,000	Rp	120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp	34,087,500	Rp	34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp	29,475,000	Rp	58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap) Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org Org	4 1	Rp Rp	29,362,500 19,722,500	Rp Rp	117,450,000 19,722,500
	Pasca:				2,500,000		2,500,000
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp		Rp
	SUB-TOTAL					Rp	432,110,000
	TOTAL					Rp	600,000,000
6 A	PENGEMBANGANKESEKERTARIATANDAN KEORGANISASIANKADINJAWA BARATDALAM RANGKAPELAYANANKEPADA DUNIAUSAHA Pengembangan Kesekertariatan PembuatanPortal,DatabasedanPengolahanData KadinJawaBarat					Rp	1,300,000,000
						Rp	400,000,000
	Pelatihan Pengembangan ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org Keg	20 1	Rp	1.000,000	Rp	20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar			Rp	125.000.000	Rp	125.000.000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp	80,000,000	Rp	80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp	95,000,000	Rp	95,000,000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
B	KajiandanAdvokasiHukumOrganisasi,Hukum PersainganUsaha,HukumPerlindungan Konsumen,RealisasidanPelaporanKeuangan Biaya Host Webinar					Rp	100,000,000
		Keg Set	1 200	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak			Rp	20,000	Rp	4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp	100,000	Rp	20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp	2,500,000	Rp	25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp	2,500,000	Rp	2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp	2,000,000	Rp	20,000,000
	ATK	Set	1	Rp	3,500,000	Rp	3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	100,000,000
C	PembentukanLembagaKoordinasiSertifikasi Profesi(LKSP)KadinJawaBaratDalamRangka PenciptaanSDMUnggulBerbasisKompetensi Pembentukan Badan Hukum LKSP					Rp	50,000,000
		Keg Keg	1 1	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi			Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp	1,500,000	Rp	30,000,000
	ATK	Set	1	Rp	5,000,000	Rp	5,000,000
	Sub-Total					Rp	50,000,000
D	PerbaikanSarana,Prasarana,Eksterior dan InteriorMenaraKadinJawaBarat,Jl.Sukabumi No.42					Rp	400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	150.000.000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	400.000.000
E	PerbaikanSarana,Prarana,Eksterior danInterior PusdiklatKadinJawaBarat,SurapatiCore					Rp	350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp	50.000.000 100.000.000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar					Rp
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar					Rp	200.000.000
	Sub-Total					Rp	350.000.000
	TOTAL					Rp1,300,000,000
	GRAND TOTAL					Rp 8.550.000.000

Pasal 2 Pencairan Dana Hibah

15. Pencairan belanja hibah berupa uang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

TAHAP I :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP I
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
1	BANTUAN KETAHANAN PANGAN BAGI PEKERJA/BURUH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI JAWA BARAT				2,000,000,000
A	Paket Sembako (10.000 Paket)
	Beras Premium	Kg
	Kecap	Pcs
	Minyak Goreng	Liter
	Gula Pasir	Kg
	Mie Instant/Bihun Instant	Bh
	Kopi Instant	Bh
	Teh Seduh	Box
	Minuman Sachet (Energen/setara)	sachet
	Sarden/Kornet	kaleng
	Packaging	Box
	SUB TOTAL				1,882,500,000
B	Logistik & Pengiriman:
	Uang Saku Personil	Org	50	Rp. 1,000,000	50,000,000
	Logistik	Truk	27	Rp. 2,500,000	67,500,000
	SUB TOTAL				117,500,000
	TOTAL				2,000,000,000
2	PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMIK COVID-19 DI 27 KABUPATEN /KOTA SE-JAWA BARAT				2,700,000,000
	Program Kadin Jabar Peduli
	Nasi Bungkus	Pcs	1000	Rp. 20,000	20,000,000
	Masker Kain	Pcs	4000	Rp. 10,000	. 40,000,000
	Bantuan Bibit Untuk Ketahanan Pangan	Keg	1	Rp. 28,000,000	28,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,000,000	2,000,000
	Uang Saku Personil	Org	5	Rp. 1,000,000	5,000,000
	Logistik	Truk	1	Rp. 5,000,000	5,000,000
	Sub Total				100,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp. 100,000,000	2,700,000,000
	TOTAL				2,700,000,000
3	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				800,000,000
A	Pembentukan Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) Kadin Jawa Barat Dalam Rangka Penciptaan SDM Unggul Berbasis Kompetensi				50,000,000
	Pembentukan Badan Hukum LKSP	Keg	1	Rp. 10,000,000	10,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Uji Kompetensi	Keg	1	Rp. 5,000,000	5,000,000
	Honor Tenaga Penguji (Asesor)	Org	20	Rp. 1,500,000	30,000,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 5,000,000	5,000,000
	Sub total				50,000,000
B	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara Kadin Jawa Barat, Jl, Sukabumi No. 42				400,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				150,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200,000,000
	Sub Total				400,000,000
C	Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Pusdiklat Kadin Jawa Barat, Surapati Core				350,000,000
	Konsultan Interior & Eksterior Menara Kadin Jabar				.50,000,000
	Jasa & Material Eksterior Menara Kadin Jabar				100,000,000
	Jasa & Material Interior Menara Kadin Jabar				200,000,000
	Sub Total				.350,000,000
	TOTAL				800,000,000
	GRAND TOTAL				5,500,000,000

TAHAP II :

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHAP II
NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	INKUBASI DAN KURASI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMIK COVID-19				Rp. 600,000,000
A	Produk Olahan Industri Hasil Perkebunan, Kehutanan & Pertansaksin
	Belanja Peralatan :
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp . 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
B	Produk Olahan Industri Hasil Peternakan, Perikanan & Kelautan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
C	Produk Olahan Untuk Ketahanan Pangan
	Belanja Peralatan:
	Pembuatan Website & Pengolahan Database	Keg	1	Rp.25,000,000	Rp. 25,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Pembuatan E-Catalog	Keg	1	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
	Pembuatan Catalog Cetak	Bh	100	Rp. 100,000	Rp. 10,000,000
	Honor:
	Honor Panitia (6 Bulan)	Org	8	Rp. 3,000,000	Rp. 24,000,000
	Honor Tenaga Kurasi	Org	4	Rp. 5,000,000	Rp. 20,000,000
	Honor Pemateri	Org	3	Rp. 2,500,000	Rp. 7,500,000
	Lain-lain:
	Biaya Penggantian Pengiriman Produk	Peserta	100	Rp. 750,000	Rp. 75,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Biaya Sosialisasi Program	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp. 10,000,000
	Dokumentasi	Keg	1	Rp.10,000,000	Rp, 10,000,000
	Biaya pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 200,000,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
2	REHABILTASI EKONOMI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA DAERAH TERDAMPAK PANDEMIK COVID-19
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Seminar Pembinaan Pengusaha Daerah yang Terdampak Pandemik	Keg	2	Rp.10,000,000	Rp. 20,000,000
	Bantuan Pemasaran & Sosialisasi Produk Produk UKM dan IKM Melalui Sistem Online dan Marketplace	Keg	1	Rp.20,000,000	Rp. 20,000,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp. 50,000,000
	27 Kabupaten / Kota	Kab / Kota	27	Rp.50,000,000	Rp. 1,350,000,000
	TOTAL				Rp. 1,350,000,000
3	BUSINESS MATCHING KADIN JABAR DALAM PEMASARAN & PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN JAWA BARAT				Rp. 600,000,000
A	Australia (Melbourne) & Turki
	Biaya Visa Australia	Org	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
	Biaya Visa Turki	Org	1	Rp. 625,000	Rp. 625,000
	Biaya Tiket Jakarta – Melbourne	Org	1	Rp.11,700,000	Rp. 11,700,000
	Biaya Tiket Melbourne – Jakarta	Org	1	Rp. 6,420,000	Rp. 6,420,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Ketua Umum)	Hari	6	Rp.13,162,500	Rp. 78,975,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Australia (Wakil Ketua Umum)	Hari	6	Rp. 5,035,000	Rp. 30,210,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri Turki (Wakil Ketua Umum)	Hari	4	Rp. 8,865,000	Rp. 35,460,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.167,890,000
B	Jepang (5 Hari)
	Persiapan :
	Transportasi Pembuatan Visa	Keg	2	Rp. 2,500,000	Rp. 5,000,000
	Visa	Org	8	Rp. 1,800,000	Rp. 14,400,000
	Pembuatan Souvenir	Bh	10	Rp. 1,000,000	Rp. 10,000,000
	Pelaksanaan :
	Tiket Pesawat PP (Ketua Umum)	Org	1	Rp.50,000,000	Rp. 50,000,000
	Tiket Pesawat PP (Wakil Ketua Umum & Komite Tetap)	Org	6	Rp.20,000,000	Rp.120,000,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Ketua Umum)	Org	1	Rp.34,087,500	Rp. 34,087,500
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Wakil Ketua Umum)	Org	2	Rp.29,475,000	Rp. 58,950,000
	Uang HarianPerjalanan Dinas Luar Negeri (Komite Tetap)	Org	4	Rp.29,362,500	Rp. 117,450,000
	Biaya Penerjemah (Honor, Biaya Konsumsi & Biaya Akomodasi)	Org	1	Rp.19,722,500	Rp. 19,722,500
	Pasca:
	Biaya Pelaporan	Set	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	SUB TOTAL				Rp.432,110,000
	TOTAL				Rp. 600,000,000
4	PENGEMBANGAN KESEKERTARIATAN DAN KEORGANISASIAN KADIN JAWA BARAT DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA DUNIA USAHA				Rp. 500,000,000
A	Pengembangan Kesekertariatan, Pembuatan Portal, Database dan Pengolahan Data Kadin Jawa Barat				Rp. 400,000,000
	Pelatihan Pengembangan Ilmu Digital SDM KADIN Jabar	Org	20	Rp. 1,000,000	Rp. 20,000,000
	Belanja Peningkatan Infrastruktur Digital & Server KADIN Jabar	Keg	1	Rp.125,000,000	Rp. 125,000,000
	Belanja Peningkatan Website KADIN Jabar	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Belanja Peningkatan Software Database	Keg	1	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
	Konsultan Digital Portal, Database & Software	Keg	1	Rp. 95,000,000	Rp. 95,000,000
	Sub Total				Rp. 400,000,000
B	Kajian dan Advokasi Hukum Organisasi, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Realisasi dan Pelaporan Keuangan				Rp. 100,000,000
	Biaya Host Webinar	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Biaya Pengiriman Materi Cetak	Set	200	Rp. 20,000	Rp. 4,000,000
	Biaya Pembuatan Materi Cetak	Set	200	Rp. 100,000	Rp. 20,000,000
	Honor Tenaga Kajian & Advokasi	Org	10	Rp. 2,500,000	Rp. 25,000,000
	Honor Narasumber	Org	3	Rp. 5,000,000	Rp. 15,000,000
	Honor Notulen	Org	1	Rp. 2,500,000	Rp. 2,500,000
	Honor Panitia	Org	10	Rp. 2,000,000	Rp. 20,000,000
	ATK	Set	1	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000
	Biaya Pelaporan	Keg	1	Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
	Sub Total				Rp.100,000,000
	Total				Rp. 500,000,000
	GRAND TOTAL				Rp.3,050,000,000

• Bahwa saksi Ir. Tatan P Sudjana, SE, MH selaku Ketua KADIN Jawa Barat membentuk Tim Realisasi Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN No: SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020, dengan susunan panitia adalah:

1. Penanggungjawab : Ketua Umum Kadin Jawa Barat

2. Pengarah : Ir. H. Dedi Harsono, M.B.A, Drs. H. Yus

Hermansyah, H. Dedem Sofyan, H. Aman Suparman, SE.,MM., Ferdhiman P. Bariguna, Joko Suranto SH.,M.Hum, Yadi Mulyadi, ST.,MM., Tb. Raditya Indrajaya, Henry Yusuf, Azizah Talita Dewi, Rio F. Wilantara, Aldo Fantinus Wijaya, H. Rudi Ahmad Natsir Tuasikal, Ir. H. Andrian Tejakusuma, Ir. Feky Andrianto, Ridwansyah Yusuf Achmad, Dr. Masrura Ramidjal M.Si, Fx. Hendrawan, H. Hairul Tamam SE.,MM.

3. Ketua : Indriyani

4. Sekretaris : Meidi Mochammad Sidik

5. Bendahara : Ami Yusanti

6. Anggota : M. Ilmi Hatta, Alvin Hermawan, Surya Batara

Kartika, Fardi Nurdiansyah Annafi, Gedde Achsanudin, Ir. Ali Rahman Angkawidjaja MM., Agus Bustomi, H. Idat Mustari SH., Dicky Achmad S.Sos, Asep Gunawan SE., Ir. Dirmansyah, Zoelkifli M. Adam S.Pd. MM., Azhyar Ar Raysid, Eddy Nurmanto S.Si. M.Ba., Ir.Ichwan Ahadi Rachmad, Rangga Bimantara SH.,MH., Mukti Sambari S.Si., Cecep Darius ST. MM., Rizky Mardian, R. Aji Oktaria SH., Sekretaris Kadin Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi Meidi Mochamad Sidik selaku Sekretaris Tim Realisasi Anggaran, keterangan saksi Alvin Hermawan selaku Komisi Tetap Perdagangan Dalam Negeri KADIN dan keterangan saksi Deryl Max Hagi selaku Staf Bidang Pelayanan pada Sekretaris KADIN dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 tidak dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) KADIN dan pembentukan tersebut dilakukan dengan cara Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal mundur atau “back date”, yang mana Ketua Tim Realisasi yang awalnya Dr. H. Yus Hermansyah namun ditolak oleh Dr. H. Yus Hermansyah, sehingga usul Ketua KADIN digantikan oleh Terdakwa Indriyani tanpa ada penolakan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan Arsy Nafisa selaku Kepala Bidang Keuangan KADIN Jabar dan keterangan saksi Rossy Rubyandini selaku Karyawan PT Gisindo Inti Solution dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa telah dan pernah melakukan proses pencairan Dana Hibah Kadin Jabar TA 2020 Tahap I dengan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sesuai dengan Surat Nomor 00170/KU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Hibah disertai dokumen pendukung lainnya antara lain:

1. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nomor 978/2788/Skrt tanggal 15 Juni 2020 perihal Pencairan Dana Hibah Kadin Provinsi Jawa Barat TA 2020;

2. Surat Keterangan Hasil Verifikasi KegiatanDana Hibah kepada Kadin Jawa Barat TA 2019 Nomor 978/2759/Skrt tanggal 12 Juni 2020;

3. Rincian Penggunaan Belanja Hibah Tahun 2020 Kadin Jawa Barat tanggal 28 April 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

4. Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama Ketua Umum Kadin Jawa Barat;

5. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Nomor 978/2426/Skrt (Pihak Kesatu) dan Nomor Sperj/00193/KU/V/2020 (Pihak Kedua) tanggal 22 Mei 2020 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mohamad Arifin Soenjayana, M.M dan Ketua Kadin Jawa Barat;

6. Fotocopy rekening Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang masih berlaku atas nama Kadin Jabar Nomor Rekening 0010102889565;

7. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kacaparing Nomor 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019

8. Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai di cap dan ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar Tanggal 28 April 2020 ;

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Kadin kepada saksi Neneng Rahmawati dan Ami Suyanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran melakukan pencairan/atau penarikan dana Hibah NPHD secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 03-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Sri Kusnsaksih Rp.100.000.000,-

2. Tanggal 06-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.2.100.000.000,-

3. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.330.750.000,-

4. Tanggal 07-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.500.000.000,-

5. Tanggal 13-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. Ade Kodir Rp.200.000,000,-

6. Tanggal 14-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Arsy Nafisa Rp.1.200.000.000,-

7. Tanggal 27-07-2020 penarikan tunai (bukti Cheque) an. saksi Rossy Rubyandini Rp.69.000.000,-

• Bahwa atas perintah saksi Ir. Tatan P Sudjana pula telah dilakukan pemindahan dana NPHD tersebut diatas secara tunai kepada saksi Neneng Rahmawati selaku Isteri Ketua KADIN Jabar dan kepada Ami Yusanti selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran agar memudahkan penggunaan oleh bidang kegiatan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Neneng Rahmawati selaku Komisi Tetap KADIN bidang Investasi dan Isteri Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Diana selaku Marketing PT KIMU dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020;

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 keterlibatan saksi Neneng Rahmawati (diluar struktur Tim Realisasi Anggaran) yang merupakan istri dari saksi Ir.Tatan Pria Sudjana dengan alasan saksi Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan dan lebih memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga lebih dipercaya oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN;

• Bahwa specimen pada cek atasnama KADIN terdiri dari 2 orang yakni saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN dan Ami Yusanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran Dana NPHD;

• Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Realisasi diperintahkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk terlibat pengadaan/pembuatan Masker Kain sesuai RAB 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa Terdakwa melakukan penawaran harga dan pemesanan Masker Kain melalui saksi Diana selaku Marketing PT KIMU sebanyak 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa faktanya Terdakwa bersama-sama dan atau berkordinasi dengan saksi Neneng Rahmawati sebagai pemegang dana hibah untuk melakukan segala pembayaran pengadaan/pembuatan Masker Kain kepada PT KIMU mulai dari Down Payment (DP) hingga pelunasan total 81.000 buah sejumlah Rp.1.080.000.000,00 (satumilyardelapanpuluhriburupiah) sebagaimana bukti faktur penjualan sebagai berikut:

1. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

2. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

3. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

4. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

5. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

6. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

7. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

8. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

9. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

10. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

11. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

12. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

13. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

14. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

15. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

16. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

17. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

18. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

19. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

20. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

21. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

22. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

23. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

24. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

25. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

26. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

27. No:KM/01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

• Bahwa terdakwa kembali diperintahkan secara lisan oleh oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk menambah jumlah pesanan masker kain menjadi sebanyak 40.000 buah sehingga total keseluruhan menjadi Rp.400.000.000,00 (empatratusjutarupiah) tanpa dilakukan addendum atas perjanjian NPHD;

• Bahwa seluruh pembayaran pemesanan dan penambahan Masker kain oleh Terdakwa secara lisan atasnama KADIN dilakukan oleh PT Kimu yang mengeluarkan invoice memberikannya melalui Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada saksi Neneng Rahmawati atau Ami Suyanti selaku Bendahara untuk dilakukan pembayaran secara langsung kepada PT Kimu;

• Bahwa faktanya terdapat perbedaan atau selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana NPHD yakni nilai realisasi dana Rp.1.480.000.000,00 dikurangi NPHD Rp.1.080.000.000,00 = Rp.400.000.000,00 merupakan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim Realisasi Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Elia Setiawan selaku pedagang dan pemilik toko CV. Sinar Rezeki, keterangan saksi Nana Sutisna selaku pedagang dan pemilik usaha NASSA CCTV, keterangan saksi Yuana Tandy pedagang dan pemilik PD Tirai Pelangi, keterangan saksi Supratman Suwanda pedagan dan pemilik usaha Toko SUN Elektronik, keterangan saksi Darry Max Hagi dan keterangan saksi Teguh Panjireza Rosendra masing-masing sebagai Anggota KADIN dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa datang dan menawar harga hingga memesan bahan-bahan sembako di Toko Sinar rezeki hingga membayar DP Rp.100.000.000,00 namun dalam laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD terdapat mark up nilai harga pembelian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah) berupa invoice fiktif dengan tandatangan saksi ELIA SETIAWAN yang dipalsukan sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Sat	Harga Satuan	Total Harga
1	Gula pasir	Kg	12.500	125.000.000
2	Kecap	Pcs	11.500	115.000.000
3	Minuman sachet	Sachet	1.850	182.000.000
4	Kopi instan	Bh	1.350	270.000.000
5	Mie instan	Bh	2.500	100.000.000
6	Bihun instan	Bh	2.500	100.000.000
7	Minyak goreng	Liter	12.950	129.000.000
8	Sarden	Kaleng	9.100	91.000.000
			Total	1.112.500.000

Bukti Invoice fiktif sebagai berikut:

1. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 gula pasir dengan total Rp 125.000.000,-

2. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 kecap dengan total Rp 115.000.000,-

3. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 minyak dengan total Rp 129.500.000,-

4. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk pembelian 200.000 kopi instan dengan total Rp 270.000.000,-

5. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 100.000 minuman sereal sachet dengan total Rp 182.000.000,-

6. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 untuk pembelian 10.000 sarden dengan total Rp 91.000.000,-

7. No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 mie instant dengan total Rp 100.000.000,-

No : Inv-Kdn/I/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 untuk pembelian 40.000 bihun instant dengan total Rp 100.000.000,-

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat pengadaan dan pembelian televisi 86 inch seharga Rp.55.000.000,00 sebagaimana keterangan saksi Supratman Suwanda pedagang Toko SUN Elektronik namun dalam bukti kuitansi pembelian tercantum harga senilai Rp.86.000.000,00 (delapanpuluhenamjutarupiah) dikarenakan permintaan saksi Leliatin alias Leike selaku adik Kandung Ami Suyanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran yang memerintahkannya atau terdapat mark up sejumlah Rp.31.000.000,00 (tigapuluhsatujutarupiah);

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat kegiatanpekerjaan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN dan pembelian vertical blend ukuran 345 x 253 seharga Rp.2.773.890 oleh saudara Eko pada Toko Tirai Pelangi;

• Bahwa sebagaimana bukti kuitansi pada Laporan Pertanggungjawaban dana Hibah NPHD vertical blend ukuran 345 x 253 seharga Rp.19.750.000,00 dengan cara meminta kuitansi kosong yang telah di cap toko tanpa terdapat nilai harga dan keterangannya atau terdapat mark up sejumlah Rp.16.976.110,00 (enambelasjutasembilanratustujuhpuluhenamribuseratussepuluhrupiah);

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat kegiatanpekerjaan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN melalui pekerjaan dan pembelian mebelair dengan benar namun yang tidak benar atas perintah Ami Suyanti (Alm) adalah nilai pada bukti kuitansi nya terdapat nilai yang di mark up menjadi Rp.276.000.000,00 seharusnya sejumlah Rp.131.000.000,00 atau terdapat selisih Rp.145.000.000,00 (seratusempatpuluhlimariburupiah);

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat kegiatanpekerjaan Perbaikan Sarana, Prasarana, Eksterior dan Interior Menara KADIN melalui pekerjaan dan pembelian serta pemasangan CCTV pada Kantor KADIN terdapat nilai mark up sebesar Rp.39.500.000,00 (tigapuluhsembilanjutalimaratusriburupiah) pada bukti invoice dan kuitansi sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD senilai Rp.67.500.000,00 faktanya hanya sebesar Rp.28.000.000,00;

• Bahwa sesuai RAB NPHD tahun 2020 terdapat bukti kuitansi penerimaan honor pekerja lapangan yang tidak benar /atau fiktif terhadap kegiatanpacking dan pengangkutan bantuan sosial yang bukan termasuk tim realisasi anggaran tapi atas perintah saksi Neneng Rahmawati dan Ami Suyanti (Alm) melaksanakannya, masing-masing sebagai berikut:

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 29 Juli 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 31 Juli 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp125.000,- tanggal 02 Agustus 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp200.000,- tanggal 03 Agustus 2020

• Saksi Darry Max Hagi terima Rp200.000,- dari tanggal 28 Juli – 03 Agustus

Total Rp.775.000,00 (tujuhratuslimapuluhriburupiah)

• Saksi Teguh Panjireza Rosendra terima Rp150.000,- tanggal 02 Agustus 2020

• Saksi Teguh Panjireza Rosendra terima Rp250.000,- tanggal 03 Agustus 2020

Total Rp.350.000,00 (tigaratuslimapuluhriburupiah)

• Bahwa seluruh penyusunan laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD beserta lampirannya kuitansi, invoice dan lain sebagainya dibuat dan dilakukan oleh saksi Neneng Rahmawati bersama Ami Suyanti (Alm) tanpa keterlibatan Terdakwa dan karenanya laporan pertanggungjawaban penggelolaan dan atau penggunaan dana hibah tidak/tanpa ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut Diatas merupakan fakta yang bersesuaian sebagaimana rumusan angka 4 Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatanlayanan: kesehatan, pangan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya (markup), mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara (fiktif) untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan terdahulu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5 Penyertaan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);

• Orang ini ialah seorang yang sendirsaksin telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

• Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;

2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;

• Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;

• Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi saksi menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya saksi tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;

• “turut melakukan” disini dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

• Disini diminta, Bahwa kedua o rang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika Demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut Diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Neneng Rahmawati selaku Komisi Tetap KADIN bidang Investasi dan Isteri Ketua KADIN Jabar, keterangan saksi Diana selaku Marketing PT KIMU dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN sebagaimana bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020;

• Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 keterlibatan saksi Neneng Rahmawati (diluar struktur Tim Realisasi Anggaran) yang merupakan istri dari saksi Ir.Tatan Pria Sudjana dengan alasan saksi Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan dan lebih memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga lebih dipercaya oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN;

• Bahwa specimen pada cek atasnama KADIN terdiri dari 2 orang yakni saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN dan Ami Yusanti (Alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran Dana NPHD;

• Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Realisasi diperintahkan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk terlibat pengadaan/pembuatan Masker Kain sesuai RAB 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa Terdakwa melakukan penawaran harga dan pemesanan Masker Kain melalui saksi Diana selaku Marketing PT KIMU sebanyak 4000 buah dengan harga /per buah senilai Rp.10.000,00;

• Bahwa faktanya Terdakwa bersama-sama dan atau berkordinasi dengan saksi Neneng Rahmawati sebagai pemegang dana hibah untuk melakukan segala pembayaran pengadaan/pembuatan Masker Kain kepada PT KIMU mulai dari Down Payment (DP) hingga pelunasan total 81.000 buah sejumlah Rp.1.080.000.000,00 (satumilyardelapanpuluhriburupiah) sebagaimana bukti faktur penjualan sebagai berikut:

1. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

2. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

3. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

4. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

5. No:KM/01/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

6. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

7. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

8. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

9. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

10. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

11. No:KM/01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

12. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

13. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

14. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

15. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

16. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

17. No:KM/01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

18. No:KM/01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

19. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

20. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

21. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

22. No:KM/01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

23. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

24. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

25. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

26. No:KM/01/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

27. No:KM/01/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 pembelian 3000 masker hijab dan 1000 masker transfer seharga Rp.40.000.000,00;

• Bahwa terdakwa kembali diperintahkan secara lisan oleh oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk menambah jumlah pesanan masker kain menjadi sebanyak 40.000 buah sehingga total keseluruhan menjadi Rp.400.000.000,00 (empatratusjutarupiah) tanpa dilakukan addendum atas perjanjian NPHD;

• Bahwa seluruh pembayaran pemesanan dan penambahan Masker kain oleh Terdakwa secara lisan atasnama KADIN dilakukan oleh PT Kimu yang mengeluarkan invoice memberikannya melalui Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada saksi Neneng Rahmawati atau Ami Suyanti selaku Bendahara untuk dilakukan pembayaran secara langsung kepada PT Kimu;

• Bahwa faktanya terdapat perbedaan atau selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana NPHD yakni nilai realisasi dana Rp.1.480.000.000,00 dikurangi NPHD Rp.1.080.000.000,00 = Rp.400.000.000,00 merupakan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim Realisasi Anggaran;

• Bahwa seluruh penyusunan laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD beserta lampirannya kuitansi, invoice dan lain sebagainya dibuat dan dilakukan oleh saksi Neneng Rahmawati bersama Ami Suyanti (Alm) tanpa keterlibatan Terdakwa dan karenanya laporan pertanggungjawaban penggelolaan dan atau penggunaan dana hibah tidak/tanpa ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran berdasarkan bukti SKEP/00044/DP/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tersebut adalah sebagai “orang yang turut melakukan” (medepleger) tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim terdahulu juga merupakan bagian atas tanggapan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Penetapan No.53/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN. Bdg tanggal 31 Oktober 2022 telah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Depok sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020 sebesar;

2. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tritunggal Perkasa No. FOB-2011 Uraian Shirt L/S TR embodery, seragam LKSP 50pcs @Rp.250.000 sebesar Rp.12.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

3. Asli 2 (dua) lembar Invoice NASA CCTV No. 191012 terkait pembayaran Pemasangan CCTV sesuai Invoice Nomor. INV/2020/00209 sebesar Rp.67.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

4. Asli 1 (satu) lembar Invoice Wisma Gordyn & Karpet PD. TIRAI PELANGI No. 01247, Vertical Blind sebesar Rp. 19.750.000 tanggal 21 Juli 2020;

5. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Purwakarta sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

6. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Banjar sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

7. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bogor sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

8. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bekasi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

9. Asli 1 (satu) lembar Faktur WIDJI DIGITAL PRINTING & COPY CENTRE sejumlah Rp. 7.122.500 tanggal 16 Juli 2020;

10. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kab. Garut sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

12. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Sumedang sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

13. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

14. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cimahi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

15. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

16. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bandung sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

17. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 115.000.000 tanggal 15 Juli 2020;

18. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab.Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

19. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

20. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksinjur sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

21. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Biaya Sewa Truk Distribusi ke kota Banjar dan Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

22. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Banjar sebesar Rp.1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

23. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Garut sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

24. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Majalengka sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

25. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cirebon sebesar Rp.21.000.000 tanggal 29 Juli 2020;

26. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

27. Asli 2 (dua) lembar Invoice EPHRAIM COFFE INDONESIA No. 1/kdn/16.6.20 sebesar Rp. 56.000.000 Tanggal 16 Juli 2020;

28. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Bihun Instan No: INV-KDN/VIII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 30 Juli 2020;

29. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Bibit sebesar Rp.18.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

30. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Mie Instan No. INV-KDN/VII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

31. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minuman Sereal Sachet No: INV-KDN/V/07/2020 sebesar Rp.182.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

32. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Sarden No: INV-KDN/VI/07/2020 sebesar Rp.91.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

33. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minyak No: INV-KDN/III/07/2020 sebesar Rp.129.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

34. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kopi Instan No: INV-KDN/IV/07/2020 sebesar Rp.270.000.000 tanggal 24 Juli 2020;

35. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kecap No: INV-KDN/II/07/2020 sebesar Rp.115.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

36. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Pupuk sebesar Rp.14.800.000 tanggal 21 Juli 2020;

37. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Gula Pasir No: INV-KDN/I/07/2020 sebesar Rp.125.000.000 tanggal 20 Juli 2020;

38. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Depok No Mobil D 9410 AF(Juju) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 2 Agustus 2020;

39. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Bogor (2 alamat kota bogor, kabupaten bogor) No Mobil D 9323 AF(Jajang) sebesar Rp. 2.200.000 tanggal 2 Agustus 2020;

40. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Depok sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

41. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

42. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

43. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8523 LA;

44. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8105 QB;

45. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9489 PA;

46. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8457 PU;

47. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9663 VC;

48. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksinjur No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 6 Agustus 2020 ;

49. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Majalengka No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020 ;

50. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 11.500.000 tanggal 15 Juli 2020;

51. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Csaksinjur sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 7 Agustus 2020 ;

52. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020;

53. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kab. Majalengka sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Cirebon sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No: KM/01/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

56. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMY PUTRA PERKASA Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.599.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

57. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No KM/11/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksimis 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksimis 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

58. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No: KM/12/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Banjar 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Banjar 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

59. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/13/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Pangandaran 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Pangandaran 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

60. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/14/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

61. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/15/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

62. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/16/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Garut 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Garut 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

63. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/17/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Subang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Subang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

64. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/18/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Purawakarta 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Purwakarta 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

65. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/19/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Karawang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Karawang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

66. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/20/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

67. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/21/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

68. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/22/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Depok 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Depok 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

69. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/24/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

70. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/23/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

71. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/26/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

72. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/25/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

73. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/27/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksinjur 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksinjur 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 24 Agustus 2020;

74. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kota Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

75. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kuningan No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 28 Agustus 2020;

76. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi CV. GRANARI BANDUNG KREATIF No. 15.08/KUI/GBK/2020 sebesar Rp.45.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

77. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bogor sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

78. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Karawang sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

79. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Kuningan sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

80. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/03/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung Barat 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung Barat 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

81. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/04/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cimahi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cimahi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

82. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/05/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

83. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/06/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

84. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/07/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Kuningan 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Kuningan 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

85. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/09/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sumedang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sumedang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

86. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/10/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Majalengka 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Majalengka 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

87. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/02/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

88. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9663 VC;

89. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 8457 PU;

90. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 700 sak = 3.500kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9489 PA;

91. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMI PUTRA PERKASA No DZ-B-096 Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.281.530.000 tanggal 24 September 2020;

92. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi JARING SUKSES MAKMUR untuk pembayaran renovasi Gedung Kadin Prov Jawa Barat Jl Sukabumi No 42 Bandung sebesar Rp.276.000.000 tanggal 7 September 2020;

93. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Subang sebesar Rp.21.000.000 tanggal 3 September 2021;

94. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kabupaten Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp.1.000.000 tanggal 7 September 2020;

95. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Purwakarta No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 26 September 2020;

96. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Indramayu sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 5 September 2021;

97. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kab. Kuningan sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 4 September 2020;

98. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bekasi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 8 September 2021;

99. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Cirebon sebesar Rp.21.000.000 tanggal 8 September 2021;

100. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi SUN ELECTRONIC No. IJ/1020/016468 untuk pembayaran 1 Unit LED TV LG 86UM7500PTA, 1 Unit Bracket TOP 888 sebesar Rp. 87.161.000 tanggal 9 September 2020;

101. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/01/09/2020 sebesar Rp.315.495.000 tanggal 22 September 2020;

102. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/02/09/2020 sebesar Rp.233.700.000 tanggal 29 September 2020;

103. Asli 1 (satu) lembar Invoice PT KIMU MULYA UTAMA No. 001/SEPT/2020 Masker kain 2 lapis 40000pcs @Rp.10.000 sebesar Rp.400.000.000 tanggal 29 September 2020;

104. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9899 AF(ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

105. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Indramayu No Mobil D 8368 AF (yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

106. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Tasik No Mobil D 9322 AF (yanto) sebesar Rp.1.800.000 tanggal 14 Oktober 2020;

107. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Karawang No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp.1.800.000 tanggal 21 Oktober 2020;

108. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Subang No Mobil D 9899 AF(Ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 1 Oktober 2020;

109. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksimis No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 24 November 2020 ;

110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Pangandaran No Mobil D 8368 AF(yana) sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 6 Desember 2020;

111. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

112. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksimis sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

113. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Pangandaran sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang telah disita secara sah dikembalikan kepada pihak asal barang tersebut disita melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Ir. Tatan Pria Sudjana, keterangan Neneng Rahmawati dan Keterangan saksi Zendy Halim serta Terdakwa dengan keterangan Auditor pada LHA Inspektorat Provinsi Jabar No.111/PW.02.02/Irban III tanggal 19 Mei 2022 dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah secara lisan oleh saksi Ir. Tatan Pria Sudjana untuk melakukan penambahan jumlah masker kain pada PT KIMU;

• Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Zendy Halim untuk melakukan penambahan dan setelah itu saksi Zendy Halim menitipkan penagihannya melalui Terdakwa untuk saksi Neneng Rahmawati dan atau Amy Susanti (alm) agar melakukan pembayaran;

• Bahwa KADIN Jabar terhadap pesanan penambahan masker kain tersebut masih tersisa hutang pembayaran pembuatan/pengadaan masker kain total berjumlah +Rp.700.000.000,00 (tujuhratusjutarupiah);

• Bahwa berdasarkan fakta persidangan pengelolaan dan pembayaran hingga pelaporan dana Hibah NPHD tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jabar oleh KADIN Jabar dilakukan oleh saksi Neneng Rahmawati dan Amy Susanti selaku Bendahara, artinya Terdakwa sama sekali tidak mengelola dan atau menikmati uang hasil tindak pidana pemesanan dan pembayaran pengadaan Kain Masker;

Menimbang, bahwa Pasal 12 jo Pasal 6 ayat (2) huruf c Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, maka termasuk dalam Kategori Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf terhadap aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang dialami Terdakwa adalah sebagai berikut:

0. Aspek Kesalahan dengan indikatornya Terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Tim Realisasi Anggaran, in casu perbuatan Terdakwa yakni: diperintah melakukan penambahan jumlah Masker Kain pada PT KIMU dari 4000 buah menjadi 40.000 buah atau terdapat selisih pesanan yang tidak sesuai RAB adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

1. Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

2. Aspek Keuntungan, terdakwa tidak ada menikmati harta benda tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam kategori/aspek kesalahan, dampak maupun keuntungan persebaran antara sedang dan rendah lebih banyak pada tingkat paling rendah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

0. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keadaan yang meringankan:

0. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

1. Terdakwa belum pernah di hukum;

2. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengakui perbuatannnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRIYANI Alias INDRI SUHARLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer;

3. Menyatakan Terdakwa INDRIYANI Alias INDRI SUHARLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Depok sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020 sebesar;

2. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tritunggal Perkasa No. FOB-2011 Uraian Shirt L/S TR embodery, seragam LKSP 50pcs @Rp.250.000 sebesar Rp.12.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

3. Asli 2 (dua) lembar Invoice NASA CCTV No. 191012 terkait pembayaran Pemasangan CCTV sesuai Invoice Nomor. INV/2020/00209 sebesar Rp.67.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

4. Asli 1 (satu) lembar Invoice Wisma Gordyn & Karpet PD. TIRAI PELANGI No. 01247, Vertical Blind sebesar Rp. 19.750.000 tanggal 21 Juli 2020;

5. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Purwakarta sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

6. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Banjar sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

7. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bogor sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

8. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bekasi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

9. Asli 1 (satu) lembar Faktur WIDJI DIGITAL PRINTING & COPY CENTRE sejumlah Rp. 7.122.500 tanggal 16 Juli 2020;

10. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Garut sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

12. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Sumedang sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

13. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

14. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cimahi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

15. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Bandung Barat sebesar Rp.21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

16. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bandung sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 23 Juli 2021;

17. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 115.000.000 tanggal 15 Juli 2020;

18. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab.Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

19. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

20. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksinjur sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

21. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Biaya Sewa Truk Distribusi ke kota Banjar dan Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 29 Juli 2020;

22. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Banjar sebesar Rp.1.000.000 Tanggal 29 Juli 2020;

23. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Garut sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

24. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab,.Majalengka sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

25. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cirebon sebesar Rp.21.000.000 tanggal 29 Juli 2020;

26. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp.21.000.000 tanggal 17 Juli 2020;

27. Asli 2 (dua) lembar Invoice EPHRAIM COFFE INDONESIA No. 1/kdn/16.6.20 sebesar Rp. 56.000.000 Tanggal 16 Juli 2020;

28. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Bihun Instan No: INV-KDN/VIII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 30 Juli 2020;

29. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Bibit sebesar Rp.18.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

30. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Mie Instan No. INV-KDN/VII/07/2020 sebesar Rp.100.000.000 tanggal 28 Juli 2020;

31. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minuman Sereal Sachet No: INV-KDN/V/07/2020 sebesar Rp.182.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

32. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Sarden No: INV-KDN/VI/07/2020 sebesar Rp.91.000.000 tanggal 27 Juli 2020;

33. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Minyak No: INV-KDN/III/07/2020 sebesar Rp.129.500.000 tanggal 24 Juli 2020;

34. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kopi Instan No: INV-KDN/IV/07/2020 sebesar Rp.270.000.000 tanggal 24 Juli 2020;

35. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Kecap No: INV-KDN/II/07/2020 sebesar Rp.115.000.000 tanggal 23 Juli 2020;

36. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Pupuk sebesar Rp.14.800.000 tanggal 21 Juli 2020;

37. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI Gula Pasir No: INV-KDN/I/07/2020 sebesar Rp.125.000.000 tanggal 20 Juli 2020;

38. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Depok No Mobil D 9410 AF(Juju) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 2 Agustus 2020;

39. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Bogor (2 alamat kota bogor, kabupaten bogor) No Mobil D 9323 AF(Jajang) sebesar Rp. 2.200.000 tanggal 2 Agustus 2020;

40. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Depok sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

41. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

42. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 3 Agustus 2020;

43. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8523 LA;

44. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8105 QB;

45. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9489 PA;

46. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 8457 PU;

47. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000kg tanggal 5 agustus 2020 Nopol E 9663 VC;

48. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksinjur No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 6 Agustus 2020 ;

49. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Majalengka No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020 ;

50. Asli 1 (satu) lembar Invoice Adelle Offset pembelian Dos Bansos sebesar Rp. 11.500.000 tanggal 15 Juli 2020;

51. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Csaksinjur sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 7 Agustus 2020 ;

52. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Agustus 2020;

53. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Majalengka sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kota Cirebon sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 8 Agustus 2020;

55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/01/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

56. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMY PUTRA PERKASA Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.599.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

57. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/11/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksimis 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksimis 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

58. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/12/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Banjar 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Banjar 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

59. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/13/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Pangandaran 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Pangandaran 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

60. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/14/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

61. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/15/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Tasikmalaya 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Tasikmalaya 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

62. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/16/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Garut 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Garut 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

63. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/17/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Subang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Subang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 14 Agustus 2020;

64. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/18/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Purawakarta 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Purwakarta 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

65. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/19/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Karawang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Karawang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

66. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/20/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

67. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/21/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bekasi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bekasi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

68. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/22/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Depok 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Depok 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 18 Agustus 2020;

69. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/24/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

70. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/23/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Bogor 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Bogor 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

71. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/26/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

72. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/25/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Sukabumi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Sukabumi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

73. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/27/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Csaksinjur 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Csaksinjur 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 24 Agustus 2020;

74. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kota Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

75. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kuningan No Mobil D 8368 AF(Yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 28 Agustus 2020;

76. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi CV. GRANARI BANDUNG KREATIF No. 15.08/KUI/GBK/2020 sebesar Rp.45.000.000 tanggal 19 Agustus 2020;

77. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bogor sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

78. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Karawang sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 28 Agustus 2020;

79. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Kuningan sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 11 Agustus 2020;

80. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/03/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung Barat 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung Barat 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

81. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/04/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cimahi 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cimahi 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

82. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/05/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kota Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kota Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 12 Agustus 2020;

83. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/06/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Cirebon 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Cirebon 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

84. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/07/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Kuningan 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Kuningan 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

85. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/09/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Sumedang 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Sumedang 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

86. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/10/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Majalengka 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Majalengka 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 13 Agustus 2020;

87. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU No : KM/02/08/2020 Masker Hijab/Masker Printing Kabupaten Bandung 3000pcs @Rp.10.000, Masker Transfer Print/Metalic Kabupaten Bandung 1000pcs @Rp.10.000 dengan total sebesar Rp.40.000.000 tanggal 10 Agustus 2020;

88. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9663 VC;

89. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 8457 PU;

90. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 700 sak = 3.500kg tanggal 20 september 2020 Nopol E 9489 PA;

91. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AZMI PUTRA PERKASA No DZ-B-096 Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp.281.530.000 tanggal 24 September 2020;

92. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi JARING SUKSES MAKMUR untuk pembayaran renovasi Gedung Kadin Prov Jawa Barat Jl Sukabumi No 42 Bandung sebesar Rp.276.000.000 tanggal 7 September 2020;

93. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Subang sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 3 September 2021;

94. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kabupaten Bandung No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 7 September 2020;

95. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Purwakarta No Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 26 September 2020;

96. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Indramayu sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 5 September 2021;

97. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional PembagianBantuan Sembako di Kab. Kuningan sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 4 September 2020;

98. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bekasi sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 8 September 2021;

99. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Cirebon sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 8 September 2021;

100. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi SUN ELECTRONIC No. IJ/1020/016468 untuk pembayaran 1 Unit LED TV LG 86UM7500PTA, 1 Unit Bracket TOP 888 sebesar Rp. 87.161.000 tanggal 9 September 2020;

101. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/01/09/2020 sebesar Rp.315.495.000 tanggal 22 September 2020;

102. Asli 1 (satu) lembar Invoice SINAR REJEKI No : INV-KDN/02/09/2020 sebesar Rp.233.700.000 tanggal 29 September 2020;

103. Asli 1 (satu) lembar Invoice PT KIMU MULYA UTAMA No. 001/SEPT/2020 Masker kain 2 lapis 40000pcs @Rp.10.000 sebesar Rp.400.000.000 tanggal 29 September 2020;

104. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Cirebon No Mobil D 9899 AF(ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

105. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Indramayu No Mobil D 8368 AF(yana) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 7 Oktober 2020;

106. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Tasik No Mobil D 9322 AF(yanto) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 14 Oktober 2020;

107. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Karawang No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 21 Oktober 2020;

108. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Subang No Mobil D 9899 AF(Ade) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 1 Oktober 2020;

109. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Csaksimis No Mobil D 9418 AF(iwan) sebesar Rp. 1.800.000 tanggal 24 November 2020 ;

110. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Pangandaran No Mobil D 8368 AF(yana) sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 6 Desember 2020;

111. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

112. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Csaksimis sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

113. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kab. Pangandaran sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 2 Desember 2021;

114. Masker Kadin Jabar Warna Biru hitam 2 Pcs;

115. Masker Kadin Jabar Warna Hujau Hitam 2 Pcs;

116. Masker Kadin Jabar Warna Kuning Hitam 2 Pcs;

117. Masker Kadin Jabar Warna Merah Hitam 3 Pcs;

118. Masker Kadin Jabar Warna Coklat hitam 1 Pcs;

119. Masker Kadin Jabar Warna Biru Putih 4 Pcs;

120. Masker Kadin Jabar Warna Putih Hitam 5 Pcs ,- ;

121. 2 (dua) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889565 tanggal 01/06/2020 S.D 02/10/2020;

122. 1 (satu) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889565 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

123. 1 (satu) lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889226 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

124. 1 (satu)lembar FC REKENING KORAN ATAS NAMA KADIN JABAR NO.REK 0010102889355 tanggal 01/06/2020 S.D 06/07/2020;

125. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JANUARI 2020;

126. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal FEBRUARI 2020;

127. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MARET 2020;

128. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal APRIL 2020;

129. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MEI 2020;

130. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JUNI 2020;

131. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JULI 2020;

132. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal AGUSTUS 2020;

133. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal SEPTEMBER 2020;

134. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal OKTOBER 2020;

135. 8 (delapan) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal NOVEMBER 2020;

136. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal DESEMBER 2020;

137. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JANUARI 2021;

138. 6 (enam) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal FEBRUARI 2021;

139. 7 (tujuh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MARET 2021;

140. 10 (sepuluh) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal APRIL 2021;

141. 8 (delapan) Lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal MEI 2021;

142. 4 (empat) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JUNI 2021;

143. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal JULI 2021;

144. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal AGUSTUS 2021;

145. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal SEPTEMBER 2021;

146. 5 (lima) lembar FC REKENING TAHAPAN ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377447777 tanggal OKTOBER 2021;

147. 4 (empat) lembar FC MUTASI HARIANNO. 4377447777 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal 01/11/2021 S.D 12/11/2021;

148. 3 (tiga) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal JULI 2020;

149. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) lembar FC CEK NO.REK 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI SENILAI RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 30/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK SEBESAR RP. 11.441.644 (SEBELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH tanggal 27/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 14.800.000 (EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) tanggal 21/07/2020.

1. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 150.172.000 (SERATUS LIMA PULUH JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH);

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 18.000.000 (DELAPAN JUTA RUPIAH) tanggal 29/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 20/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 96.000.000 (SEMBILAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

3. 1 (Satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 1.040.000.000 (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 10/07/2020.

1. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 16/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 71.848.000 (TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) tanggal 20/08/2020;

3. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 21.830.000 (DUA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) tanggal 07/09/2020.

1. 1 (satu) lembar FC PINJAMAN BU WATI tahun 2020;

2. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 150.000.000 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 23/07/2020;

3. 1 (satu) lembar FC tidak ada keterangan tahun 2021;

4. 1 (satu) lembar FC PINJAMAN RP. 250.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 16/06/…. S.D 07/07/…;

5. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK MANDIRI NO.REK 130-00-0494009-7 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 65.000.000 (ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/04/2020;

6. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP.8.000.000 (DELAPAN JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 15/04/2020;

7. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 16.000.000 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 22/04/2020;

8. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 16/06/2020;

9. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 18/06/2020;

10. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 30.000.000 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 19/06/2020;

11. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 25/06/2020;

12. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 30/06/2020;

13. 1 (satu) lembar FC SS M-BANKING TF KE NO.REK 8470230763 ATAS NAMA NENENG RAHMAWATI SEBESAR RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) KET. PINJAMAN tanggal 07/07/2020;

14. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK BCA NO.REK 4377447777 ATAS NAMA AMI YUSANTI SEBESAR RP. 45.000.000 (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

15. 2 (dua) lembar FC potongan cek yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar FC POTONGAN CEK SEBESAR RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

2. 1 (satu) lembar POTONGAN CEK SEBESAR RP. 1.000.000.000 (SATU MILYAR) tanggal 08/07/2020.

1. 1 (satu) lembar FC NOTA ADELLE OFFSET PEMBELIAN DUS BANSOS SEJUMLAH RP. 115.000.000 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) tanggal 15/07/2020;

2. 1 (satu) lembar FC MUTASI REKENING BANK BCA ATAS NAMA AMI YUSANTI NO.REK 4377185888 tanggal 10/07/2020;

3. 1 (satu) lembar KWITANSI KADIN SEJUMLAH RP. 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

4. 1 (satu) lembar KWITANSI KADIN SEJUMLAH RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

5. 1 (satu) lembar FC BUKTI SETORAN BANK BCA ATAS NAMA ARIS FAUZAN NO.REK 4370140532 SEJUMLAH RP. 540.000.000 (LIMA RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 08/07/2020;

6. 1 (satu) lembar FC KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP.25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

7. 2 (dua) lembar kwitansi yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020;

2. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) tanggal 09/07/2020.

1. 2 (dua) lembar kwitansi tang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 330.750.000 (TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA [PULUH RIBU RUPIAH) tanggal 07/07/2020;

2. Dalam 1 (satu) lembar KWITANSI ATAS NAMA AMI YUSANTI SEJUMLAH RP. 200.000.000 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) tanggal 10/07/2020.

178. 2 (dua) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal AGUSTUS 2020;

179. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal SEPTEMBER 2020;

180. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal OKTOBER 2020;

181. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal NOVEMBER 2020;

182. 1 (satu) lembar FC REKENING GIRO NO. 4377185888 ATAS NAMA AMI YUSANTI tanggal DESEMBER 2020;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita melalui Penuntut Umum;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluhriburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, dan EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H, serta JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh:  MUKHAMAD MAKHFUD, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

Panitera Pengganti,

MUKHAMAD MAKHFUD, S.H