20/Pdt.G/2023/PN Ktp

Putusan PN KETAPANG Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Ktp

Case Information

Court: PN Ketapang

Classification: Perdata / Perbuatan Melawan Hukum

Outcome: ❌ Rejected (tolak)

Verdict date: 3 May 2024

Court Officials

Main Judge: Hakim Ketua: Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Judges: Hakim Anggota 1: Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim Anggota 2: Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Clerk: Panitera Pengganti: IIP MURDHIANSYAH, S.H.

Parties / Pihak

Plaintiffs / Applicants (1)

Filing or appealing side

Plaintiff (1)

PT. PUTRA BERLIAN INDAH

Jalan Poros PT Harita, Dusun Batang Belian

Also in 2 other cases

Defendants / Respondents (1)

Responding side

Defendant (1)

Decision / Putusan

MENGADILI: DALAM KONVENSI DALAM PROVISI - Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan bukti surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa: a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat No. 503/107/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT. Cita Mineral Investindo Tbk tanggal 3 Agustus 2017 beserta lampiran; b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat No. 503/108/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT. Cita Mineral Investindo Tbk tanggal 3 Agustus 2017 beserta lampiran; c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat No. 503/109/MINERBA/ DPMPTSP.C/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT. Cita Mineral Investindo Tbk tanggal 3 Agustus 2017 beserta lampiran; d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120210023306 diterbitkan tanggal 30 Oktober 2018 beserta lampiran; e. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 190/DPMPTSP-D.B/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Beserta Fasilitas Pendukung Pertambangan Bauksit Oleh PT. Cita Mineral Investindo Tbk Yang Berlokasi Di Kecamatan Air Upas, Marau, Manismata, Singkup dan Kendawangan Kabupaten Ketapang; Disertai dengan Peta Batas Wilayah Studi AMDAL PT CMI beserta lampiran; f. Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Penggunaan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Tambang No. MOU-002/SKIT-CMI/I/19 tanggal 21 Januari 2019 antara PT. Sinar Kalimantan Inti Tambang dengan PT. Cita Mineral Investindo Tbk; g. Surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. T-112/MB.04/MEM.B/2023 tanggal 03 Februari 2023 prihal. Persetujuan Penggunaan Wilayah di luar WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan PT. Cita Mineral Investindo Tbk IUP Nomor 503/107/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 beserta lampiran; Adalah berkekuatan hukum; 3. Menyatakan bukti surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa: a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 0204010180347 atas nama pelaku usaha PT. Putra Berlian Indah; b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha nomor : 2912211021610411 atas nama pelaku usaha PT. Putra Berlian Indah. Tidak berkekuatan hukum; 4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan pemortalan merupakan perbuatan melawan Hukum; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap hingga dibayar lunas; 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.195.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);