65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

MENGADILI : Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama Termohon/PT Rass Mandiri Utama (Dalam PKPU) berakhir; Menyatakan Termohon/PT Rass Mandiri Utama (Dalam PKPU), suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raden Intan 2 Nomor 89, Duren Sawit, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pailit dengan segala akibat hukumnya; Menunjuk saudara BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Kepailitan PT Rass Mandiri Utama (Dalam Pailit); Menunjuk dan mengangkat : Saudara Mark Andrianus Ambarita, S.H., M.H., berkantor di JnR Law Firm, Menara Kuningan Lantai 6, Jalan H.r. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pendaftaran Nomor : AHU-136 AH.04.03-2020 tertanggal 29 Januari 2020; dan Saudara I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., berkantor di Kantor Hukum SAP Advocates, Grand Slipi Tower Lantai 9, Jalan S. Parman Kav 22 – 24, Jakarta Barat – DKI Jakarta, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pendaftaran Nomor : AHU-173 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021; Selaku Tim Kurator PT Rass Mandiri Utama (Dalam Pailit) dalam Proses Kepailitan ini; Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada sidang-sidang/rapat rapat kreditur yang telah ditentukan; Menetapkan biaya PKPU dan imbalan jasa bagi Tim pengurus akan ditetapkan kemudian; Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menghukum Termohon PKPU untuk membayar perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebesar Rp 13.820.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);