201/G/2023/PTUN.JKT

MENGADILI: DALAM PENUNDAAN: Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat; DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1098/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017 Tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas ± 146,77 (Seratus Empat Puluh Enam dan Tujuh Puluh Tujuh Perseratus) Hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022; Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1098/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/10/2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11/1/IPPKH/PMDN/2017 Tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Seluas ± 146,77 (Seratus Empat Puluh Enam dan Tujuh Puluh Tujuh Perseratus) Hektar atas nama PT Karya Murni Sejati 27 pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Oktober 2022; Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);