PUTUSAN

NOMOR 32/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa: Nama lengkap : ALI SOPYAN, A.Md.

Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 20 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : - Kampung Cijati Nomor 37 RT 003 RW 007 Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur

• Jln. Arofah Nomor 21 RT 002 RW 009 Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur (KTP)

Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : D-3;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba oleh dan sejak tanggal sebagai berikut:

1. Penyidik, 7 Februari 2023 s.d. 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, 27 Februari 2023 s.d. 7 April 2023;
3. Penuntut Umum, 5 April 2023 s.d. 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 12 April 2023 s.d. 11 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 12 Mei 2023 s.d. 10 Juli 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

8. Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Konsultan Hukum yang bernama Dr. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si.; HIZBULLAH ASHIDDIQI, SH, MH;; AKHLAN, SH; pada kantor Law Firm “EGGI SUDJANA & PARTNERS” beralamat di Jl. Sultan Agung No. 1 Villa Indah Pajajaran RT 002/RW 008 Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Terdakwa ALI SOPYAN, A.Md.;

9. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Telah membaca:

• Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 32/PID.TPK/ 2023/PT DKI tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
• Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 32/PID.TPK/ 2023/PT DKI tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
• Berkas perkara yang bersangkutan;

• Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

• DAKWAAN
  KESATU
  Bahwa Terdakwa ALI SOPYAN, A.Md., pada waktu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Klender Jalan I Gusti Ngurah Rai 8 A-B Jakarta Timur pada Rekening an. RINA PERTIWI dengan nomor rekening 04120122768 atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri melakukan atau turut serta melakukan dengan sdr. Sareh Wiyono (meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor: 3201-KM- 02092020-0003, tanggal 24 Juni 2020 atas nama Sareh Wiyono), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa:
  Uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa ALI SOPYAN sebagai pemberian kepada Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2195/DJU/SK/KP04.5/12/2017, tanggal 11 Desember 2017 Tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mempercepat proses Permohonan Eksekusi terhadap Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor:

795. PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya menghukum PT. Pertamina (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp. 244.604.172.000 (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bertentangan dengan kewajiban Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan jabatan Panitera pada Pengadilan Negeri yang memiliki tugas salah satunya adalah melaksanakan Putusan Perdata dan dilarang untuk menerima sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 angka 4 dan 6 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 huruf b, I Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
• Bahwa sekira tahun 2014 ahli waris A. SUPANDI yaitu OO Binti MEDI, SOLIHIN, AI SOLIHAH (Almarhumah), AYI SOPIAH, R. ALIA SOHIPAH, dan terdakwa ALi Sopyan, A.Md. berdasarkan alat bukti surat Verponding Indonesia C.178, Verponding Indonesia C.22, dan Girik C.28 mengajukan gugatan secara perdata berupa ganti rugi kepada PT. Pertamina (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tanah yang terletak di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur yang telah dikuasai oleh PT. Pertamina (Persero);
• Bahwa atas gugatan yang diajukan tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan PN Jakarta Timur No.: 1271 PDT.G /2014 PN.JKT tanggal 6 Januari 2015 Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 162/PDT.G / 2016 /PT.DKI tanggal 24 Mei 2016 Jo. Putusan Kasasi MARI. Nomor:
  1774. K/ PDT/2017. tanggal. 28 September 2017 Jo. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya menghukum PT. Pertamina (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp. 244.604.172.000 (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
• Bahwa sekira bulan Nopember tahun 2019, terdakwa ALI SOPYAN menghubungi saksi Yohanes Jambormias untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan tanahnya yang terletak di Jalan Pemuda Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur dan atas permintaan terdakwa ALI SOPYAN tersebut saksi Yohanes Jambormias menghubungi sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk menyampaikan permasalahan tersebut termasuk pembagian haknya apabila berhasil membantu terdakwa ALI SOPYAN, yaitu akan mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari hak yang didapat oleh terdakwa ALI SOPYAN terkait ganti rugi tanah tersebut dan berdasarkan penjelasan tersebut sdr. Sareh Wiyono (Alm)

• Sareh Wiyono (Alm) agar terdakwa ALI SOPYAN dapat menjelaskan duduk permasalahan tanah tersebut;

• Bahwa sesuai kesepakatan pada Nopember 2019 dilakukan pertemuan Pertama di ruangan Kantor lantai 2 Hotel Grand Ussu Cisarua Bogor, Adapun saat itu yang hadir dalam pertemuan diantaranya adalah terdakwa ALi Sopyan, saksi Yohanes Jambormias dan sdr. Sareh Wiyono (Alm), dimana saat pertemuan dimaksud dibahas permasalahan atas perkara tanah yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur seluas kurang lebih 12.230 m²;
• Bahwa setelah pertemuan selesai terdakwa ALI SOPYAN dan Yohanes Jambormias diminta sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk menunggu di lantai 1 Hotel Grand Ussu dan saksi Jumar diminta sdr. Sareh Wiyono untuk masuk keruangan kantornya di lantai 2 karena sdr. Sareh Wiyono (Alm) minta dipijet kepalanya dan saat itu saksi Jumar mendengar sdr. Sareh Wiyono menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana inti percakapan tersebut mengatakan: “ coba dicek perkembangan perkara atas nama A. Sopandi, sudah sampai dimana perkembangannya “ dan dijawab saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “ penanganan perkara tersebut sudah berjalan, tinggal menunggu putusannya saja tidak lama lagi”. Adapun percakapan antara sdr. Sareh Wiyono (Alm) dan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut didengar oleh saksi Jumar karena Handphone sdr. Sareh Wiyono dalam keadaan di loudspeaker;
• Bahwa selanjutnya saksi Jumar diminta sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk menyampaikan isi percakapan antara sdr. Sareh Wiyono dengan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa perkara tersebut dapat diatasi kepada terdakwa ALI SOPYAN dengan disaksikan oleh Yohanes Jambormias, selain itu terkait operasional terdakwa ALI SOPYAN menyampaikan permohonan bantuan karena tidak memiliki modal dan saat itu terdakwa ALI SOPYAN menjanjikan apabila sdr. Sareh Wiyono (Alm) dapat membantu dan berhasil maka terdakwa ALI SOPYAN bersedia bagi dua hasil pencairan dari PT. Pertamina dan hal tersebut langsung terdakwa ALI SOPYAN diminta untuk segera membawa dokumen-dokumen asli terkait tanah tersebut ke Hotel Grand Ussu;
• Bahwa setelah Pertemuan Pertama, dilakukan Pertemuan Kedua di Hotel Grand Ussu yang dihadiri antara lain oleh terdakwa ALi Sopyan, saksi Yohanes Jambormias dan sdr. Sareh Wiyono (Alm), adapun pada pertemuan kedua tersebut sdr. Sareh Wiyono (Alm) membuat konsep surat kesepakatan bersama terkait fee atau kesepakatan bersama pembagian hasil dan pembiayaan perkara berjalan antara terdakwa ALI SOPYAN dan sdr. Sareh Wiyono (Alm) apabila pengurusan sengketa lahan PT. Pertamina tersebut berhasil dan saksi Jumar diminta oleh sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk mengetik surat kesepakatan tersebut;
• Bahwa selang beberapa hari setelah pertemuan Kedua dilakukan pertemuan Ketiga, dimana saksi Yohanes Jambormias dihubungi oleh sdr. Sareh Wiyono (Alm) dan diminta untuk datang bersama terdakwa ALI SOPYAN dan para ahli waris yang lainnya ke Hotel Grand Ussu untuk silaturahmi. Adapun pada pertemuan Ketiga tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa ALI SOPYAN, saksi Yohanes Jambormias, saksi MALKAN BOUW, sdr. Sareh Wiyono (Alm), Jumar, Solihin, Ayi Solihah, Ayi Sopiah dan Aliya Sohipah;
• Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor:
  795. PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat (PT. Pertamina (Persero)) membayar ganti rugi sebesar Rp. 244.604.172.000 (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat (Ahli waris yang dalam hal ini dikuasakan kepada terdakwa ALI SOPYAN);
• Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut terdakwa ALI SOPYAN menghubungi sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk minta bantuan dan atas permintaan terdakwa ALI SOPYAN tersebut sdr. Sareh Wiyono (Alm) menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar membantu proses Eksekusi putusan PK tersebut;
• Bahwa sekira bulan Februari 2020 terdakwa ALI SOPYAN bertemu dengan sdr. Sareh Wiyono (Alm) dan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah sdr. Sareh Wiyono (Alm) yang terletak di Perumahan Nirwana Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor guna membahas masalah Eksekusi Putusan PK tersebut;
• Bahwa selanjutnya terdakwa ALI SOPYAN mengajukan sendiri surat permohonan eksekusi Putusan PK tersebut dengan terlebih dahulu meminta Ahli Waris dari A, Supandi membuat Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2020 kepada terdakwa ALI SOPYAN untuk melakukan pengurusan Eksekusi Putusan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
• Bahwa pada pertengahan Februari 2020 terdakwa ALI SOPYAN memasukkan Surat permohonan Eksekusi tertanggal 24 Februari 2020 melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan bertemu dengan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di PTSP, dimana sebelum terdakwa ALI SOPYAN datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memasukkan Surat permohonan Eksekusi tersebut, sdr. Sareh Wiyono (Alm) telah menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menyampaikan bahwa yang akan memasukkan permohonan Eksekusi Putusan PK perkara Perdata adalah terdakwa ALI SOPYAN yang merupakan Ahli waris A. Supandi agar dibantu terkait permohonan Eksekusi dari terdakwa ALI SOPYAN;
• Bahwa surat permohonan Eksekusi yang telah dimasukkan ke PTSP kemudian diteruskan ke meja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapat disposisi mengenai pelaksanaan Eksekusi perdatanya, selanjutnya surat tersebut didisposisi kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sesuai ketentuan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memiliki tugas sebagai berikut:
  Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara Perdata dilakukan oleh Panitera dan juru sita dipimpin oleh Pasal 60 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan “ Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan bertugas melaksanakan putusan Pengadilan “;
• Bahwa kemudian terhadap surat permohonan Eksekusi yang diajukan oleh terdakwa ALI SOPYAN selaku kuasa Ahli waris tersebut dibuatkan resume oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu Resume No. 11/20202 Eks Jo No.127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Maret 2020, yang isinya pada poin (7) adalah sebagai berikut: “Bahwa oleh karena Termohon Eksekusi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instansi Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “ uang atau barang milik Negara atau Daerah tidak dapat dilakukan penyitaan”, oleh karena itu maka pelaksanaan eksekusi tidak didahului dengan sita eksekusi, dan oleh karena itu pelaksanaan eksekusi membebankan pemenuhan isi putusan tersebut untuk dimasukkan dalam Anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada para Termohon Eksekusi tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya “ dan pada poin (8) adalah sebagai berikut: “Bahwa atas uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon maka dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon”;
• Bahwa berdasarkan BAB VIII tentang Larangan Penyitaan uang dan barang milik Negara/ Daerah dan/ atau yang dikuasai Negara/ Daerah ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik Negara/ Daerah baik yang berada di Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga” sehingga sesuai dengan Resume No. 11/20202 Eks Jo No.127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Maret 2020, pada poin 7 telah diuraikan karena Termohon Eksekusi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instansi Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maka pelaksanaan eksekusi tidak didahului dengan sita eksekusi, tersebut untuk dimasukkan dalam Anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada para Termohon Eksekusi tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya, akan tetapi faktanya proses pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor:
  795. PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tetap dilaksanakan oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
• Bahwa tahapan-tahapan dari pelaksanaan Eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/ PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 27 Februari 2020, tentang aanmaning
  2. Dibuat Berita Acara Peneguran (Aanmaning) No. 11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 5 Maret 2020, 12 Maret 2020, 22 April 2020 dan 6 Mei 2020. Untuk Berita Acara Aanmaning tertanggal 5 Maret 2020 dan 12 Maret yang menandatangani Berita Acaranya adalah saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan Berita Acara Aanmaning tertanggal 22 April 2020 dan 6 Mei 2020 yang menandatangani adalah sdr. Marten Teny Piterz selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggantikan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah pindah tugas / mutasi ke Pengadilan Tinggi Padang;
• Bahwa kemudian untuk proses pengajuan Surat permohonan Sita Eksekusi terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilanjutkan oleh saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH, yang mana penunjukan saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH sebagai Kuasa Hukum dari Ahli waris adalah berdasarkan permintaan sdr. Sareh Wiyono (Alm), dimana pada tanggal 23 April 2020 telah menghubungi saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH. dan meminta untuk datang ke rumah sdr. Sareh Wiyono (Alm) di Perumahan 09/SK/DAM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang isinya menyatakan bahwa Ahli waris memberikan Kuasa kepada saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH. untuk melanjutkan proses Eksekusi terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 795.PK/PDT/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun Surat Kuasa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr. Sareh Wiyono (Alm) sehingga ketika saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH. dan Ahli Waris yaitu terdakwa ALI SOPYAN, saksi Ai Solihah, saksi Ayi Sopiah dan Aliya Sohipah datang ke rumah sdr. Sareh Wiyono (Alm) hanya tinggal menandatangani saja Surat Kuasa tersebut;
• Bahwa kemudian saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH selaku kuasa dari Ahli waris melanjutkan pengajuan Surat Permohonan Sita Eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 April 2020 dan atas Surat permohonan Eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Surat:
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 14 Mei 2020 tentang Sita Eksekusi;
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 14 Mei 2020 tentang Sita Eksekusi/ Pemblokiran Jo 2 (dua) Berita Acara Sita Eksekusi / Pemblokiran No. 05 /2020. DEL/ PN.JKT/ PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, masing-masing tanggal 15 Mei 2020 (diketahui sita Eksekusi/Pemblokiran terhadap rekening dimaksud sudah tutup dan salah alamat);
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/ 2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 18 Mei 2020, tentang Sita Eksekusi Lanjutan;
  4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

  5. 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 19 Mei 2020, tentang Sita Eksekusi/ Pemblokiran Jo 2 (dua) Berita Acara Sita Eksekusi / Pemblokiran No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, masing-masing tanggal 20 Mei 2020 (diketahui sita Eksekusi/Pemblokiran terhadap rekening dimaksud sudah tutup dan kosong);

  5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/ 2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 28 Mei 2020, tentang Sita Eksekusi Lanjutan;
• Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/ 2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 28 Mei 2020 tersebut menyebutkan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita Eksekusi/ pemblokiran atau jika ia berhalangan dapat digantikan dengan wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melaksakan sita Eksekusi/pemblokiran lanjutan terhadap Rekening PT. Pertamina (Persero) yang tersimpan di BRI (Persero) Cabang Jakarta Veteran Jakarta Pusat Nomor Rekening: 032- 901000553306 yang telah diletakkan sita eksekusi/ pemblokiran hanya sebesar Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
• Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama ASMAWAN mendatangi kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Jakarta Veteran untuk melaksanakan Penetapan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Tugas No. 05 /2020.DEL/PN.JKT.PST tanggal 29 Mei 2020 dan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/blokir tanggal 2 Juni 2020 No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019 telah diletakkan sita Eksekusi / blokir terhadap Rekening Cabang Jakarta Veteran dengan Nomor Rekening: 032-901000553306 sebesar Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
• Bahwa berdasarkan Surat permohonan tertanggal 3 Juni 2020, No. 11/Eks.795.PK/DAM/VI/2020 dari saksi Darmy Marasabessy, SH.,MH yang bertindak atas nama Solihin bin alm. Supandi, dkk perihal permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melaksanakan Eksekusi pencairan rekening milik PT. Pertamina (Persero) yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Veteran Jakarta Pusat Nomor Rekening: 032-901000553306 maka telah dilakukan eksekusi pencairan oleh sdr. ASMAWAN Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Berita Acara Eksekusi Pencairan rekening No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST tertanggal 5 Juni 2020 terhadap Rekening PT. Pertamina (Persero) yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Veteran dengan Nomor Rekening: 032-901000553306 sebesar Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke Bank BTN Cabang Jakarta Kuningan Nomor rekening: 00001 01 30 555555 6 atas nama RPL 175 PN Jakpus PDT dan pada tanggal 8 Juni 2020 sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :W10.UI/4327/05.2020.DEL/PN.JKT.PST/HT.02.6.2020.04 tentang pengiriman hasil pelaksanaan Eksekusi Pencarian rekening tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Timur;
• Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 terjadi penyerahan cek senilai Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa ALI SOPYAN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dihadiri oleh Panitera, yaitu MartenTeny Piterz dan juru sita sdr.Trisno serta saksi Darmy Marasabessy, SH.,MH selaku kuasa dari ahli waris.
• Bahwa setelah diterimanya ganti rugi tersebut, kemudian terdakwa ALi Sopyan memberikan uang kepada pihak-pihak yang telah membantu proses gugatan dan eksekusi antara lain yaitu kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. SAREH WIYONO,
  • Bahwa pada awal bulan Juli 2020 saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi DEDE RAHMANA yang mengatakan “Kang Mudah-mudahan nanti ada milik dari Sdr. AS, Insya Allah nanti kalau ada orang Sdr. AS diterima”, kemudian pada tanggal 05 Juli 2020 malam hari atau tanggal 06 Juli 2020 dini hari Terdakwa ALi Sopyan memberikan kepada saksi DEDE RAHMANA 2 (dua) lembar cek yang masing-masing bernilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) di rumah saksi DEDE RAHMANA Pondok Cipta Mas B.7 No.20.A RT.007 RW.016, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi DEDE RAHMANA menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa saksi DEDE RAHMANA telah menerima 2 (dua) lembar cek yang masing-masing bernilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa ALi Sopyan dan saksi DEDE RAHAMANA melaporkan kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone “Bahwa Terdakwa ALi Sopyan, A.Md. memberikan 2 (dua) lembar cek yang masing-masing bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” Kemudian atas perintah saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 6 Juli 2020 saksi Dede Rahmana mencairkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan setelah cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tersebut dicairkan lalu saksi Dede Rahmana menelpon Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan memberitahu “Bahwa cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sudah cair apakah mau ditransfer/setor tunai ke rekening Ibu Rina Pertiwi? dan dijawab oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “Yang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) akang transfer/setor tunai ke rekening saya karena mau ada tamu di PT Padang dan sisanya sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) simpan di rekening akang, Rahmana mengisi slip setor tunai ke rekening saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA milik saksi Dede Rahmana Nomor Rekening 1571179097, kemudian setelah selesai saksi Dede Rahmana menghubungi kembali saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “Neng sudah ditransfer” dan dijawab oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “Terima kasih” kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 saksi Dede Rahmana mencairkan kembali 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi Dede Rahmana Nomor Rekening 1571179097, selanjutnya setelah selesai saksi Dede Rahmana menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “Neng ini sudah selesai/cair, mau dikemanain?” dan dijawab oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “Masukin aja ke rekening akang terus transfer aja ke rekening saya” kedua cek tersebut dicairkan di Bank BCA Jalan Raya Timur / Amir Mahmud Cimahi Jawa Barat. Sehingga jumlah uang yang berada di rekening saksi Dede Rahmana sebesar Rp. 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2020 Via HP Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Dede Rahmana dan mengatakan “Untuk akang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)” dan sisanya Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “, kemudian sisanya ditransfer saksi Dede Rahmana melalui rekening BCA Nomor 01571179097 kepada nomor rekening Bank BCA 04120122768 atas nama saksi Rina Pertiwi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. Tanggal 07 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    2. Tanggal 08 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    3. Tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    4. Tanggal 13 Juli 2020, sebesar Rp.60.000.000,- (transfer tanggal 11 Juli 202, tanggal 12 Juli 2020, dan 13 Juli 2020 yang dibukukan tanggal 13 Juli 2023)
    5. Tanggal 14 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    6. Tanggal 15 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    7. Tanggal 06 Desember 2021, sebesar Rp.23.000.000,-
    8. Tanggal 07 Februari 2022, sebesar Rp.2.000.000,-
    9. Tanggal 21 Februari 2022, sebesar Rp.3.500.000,-
    10. Tanggal 23 Februari 2022, sebesar Rp.14.000.000,-.

    11. Jumlah total adalah Rp.222.500.000,-. (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

    12. Dan sisanya sebesar Rp. 525.000.000.- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) saksi Dede Rahmana berikan kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara cash beberapa kali di Jalan di Daerah Bandung dengan perincian yaitu:

    1. Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000,-
    2. Tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 35.000.000,-
    3. Tanggal 1 Agustus 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-
    4. Tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 195.000.000,-
       Sedangkan kekurangan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) diberikan untuk saksi Dede Rahmana.

    Sehingga total uang yang saksi Dede Rahmana berikan kepada Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara transfer dan cash sebesar Rp. 747.500.000.- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang yang telah ditransfer oleh saksi Dede Rahmana ke rekening saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka total keseluruhan uang yang diterima oleh saksi Rina Pertiwa dari Terdakwa ALi Sopyan melalui saksi Dede Rahmana yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sisanya sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) diberikan oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kepada saksi Dede Rahmana;

  • Bahwa selanjutnya saksi Rina Pertiwi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 26 Mei 2022 menyuruh saksi Yuningsih yang merupakan istri dari saksi DEDE RAHMANA untuk bertemu dengan maksud membuat rencana rekayasa sehubungan dengan saksi Rina Pertiwi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait pemberian uang (gratifikasi) dalam pelaksanaan sita eksekusi tanah pertamina, dimana pertemuan tersebut dilakukan oleh saksi Rina Pertiwi, saksi Yuningsih dan saksi Dede Rahmana di Toko Roti Gamelia Bandung, pada pertemuan tersebut saksi Rina Pertiwi menyuruh saksi yuningsih dan saksi dede rahmana untuk membuat rekayasa / kebohongan cerita dengan cara membuat surat perjanjian sewa dan 4 (empat) kwitansi, yaitu:
    • Pinjaman Modal (sewa toko 3 tahun)”, dibuat seolah olah tertanggal 19 Februari 2018; sebesar Rp.105.000.000,00
    • “Pinjaman Modal Ke I” dibuat seolah olah tertanggal 1 Maret 2018; sebesar Rp.75.000.000,00
    • “Pinjaman Modal Ke II” dibuat seolah olah tertanggal 3 Februari 2019 sebesar Rp.60.000.000,00
    • “Pinjaman Modal Ke III” dibuat seolah olah tertanggal 3 Nopember 2019 sebesar Rp.60.000.000,00
  • Bahwa surat perjanjian sewa dan 4 (empat) kwitansi dibuat oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai bukti seolah-olah uang yang diterima dari saksi DEDE RAHMANA merupakan uang hasil sewa dan bukan pemberian dari terdakwa ALI SOPYAN;
  • Bahwa perbuatan Terdakwa ALI SOPYAN yang telah memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RINA dengan kewajiban saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu:
    1. Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara Perdata dilakukan oleh Panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan” dan
    2. Pasal 60 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan “ Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan bertugas melaksanakan putusan Pengadilan “;
    3. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
    4. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu:“…. saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian “;
    5. Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”;
    6. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun
  • Bahwa peran serta sdr. Sareh Wiyono (Alm) dimulai sejak proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan pelaksanaan Eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa ALI SOPYAN juga telah memberikan sejumlah uang melalui keluarga Sdr. Sareh Wiyono (Alm) dikarenakan sdr. Sareh Wiyono telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020 (setelah eksekusi terhadap rekening PT. Pertamina dilaksanakan). Penyerahan uang melalui keluarga sdr. Sareh Wiyono (Alm) sebesar Rp 9.262.100.000,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga telah dilakukan penyitaan terhadap uang yang diberikan terdakwa ALI SOPYAN, sebagai berikut:
    1. Dari saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Sejumlah Rp 272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
    2. Dari saksi Dede Rahmana sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
    3. Dari keluarga Sareh Wiyono (Alm) sejumlah Rp 9.262.100.000,- (Sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah), yaitu dari saksi Bayuntoro Wiyono.

    Perbuatan Terdakwa ALI SOPYAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

    A T A U
    KEDUA
    Bahwa Terdakwa ALI SOPYAN, A.Md., pada waktu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Klender Jakarta Timur, Jalan I Gusti Ngurah Rai 8 A-B Jakarta Timur, pada Rekening an. RINA PERTIWI dengan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sdr. Sareh Wiyono (meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor: 3201-KM- 02092020-0003, tanggal 24 Juni 2020 atas nama Sareh Wiyono), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan berupa: Uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa ALI SOPYAN sebagai pemberian kepada Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2195/DJU/SK/KP04.5/12/2017, tanggal 11 Desember 2017 Tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan dilingkungan Peradilan Umum dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan yaitu saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mempercepat proses Permohonan Eksekusi terhadap Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor: 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya menghukum PT. Pertamina (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp. 244.604.172.000 (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan jabatan Panitera pada Pengadilan Negeri yang memiliki tugas salah satunya adalah melaksanakan Putusan Perdata dan dilarang untuk

    1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 angka 4 dan 6 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 23 d UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 huruf b, I Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

• Bahwa sekira tahun 2014 ahli waris A. SUPANDI yaitu OO Binti MEDI, SOLIHIN, AI SOLIHAH (Almarhumah), AYI SOPIAH, R. ALIA SOHIPAH, dan terdakwa ALi Sopyan, A.Md. berdasarkan alat bukti surat Verponding Indonesia C.178, Verponding Indonesia C.22, dan Girik C.28 mengajukan gugatan secara perdata berupa ganti rugi kepada PT. Pertamina (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tanah yang terletak di Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur yang telah dikuasai oleh PT. Pertamina (Persero);
• Bahwa atas gugatan yang diajukan tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan PN Jakarta Timur No.: 1271 PDT.G /2014 PN.JKT tanggal 6 Januari 2015 Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 162/PDT.G / 2016 /PT.DKI tanggal 24 Mei 2016 Jo. Putusan Kasasi MARI. Nomor:
  1774. K/ PDT/2017. tanggal. 28 September 2017 Jo. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya menghukum PT. Pertamina (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp. 244.604.172.000 (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
• Bahwa sekira bulan Nopember tahun 2019, terdakwa ALI SOPYAN menghubungi saksi Yohanes Jambormias untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan tanahnya yang terletak di Jalan Pemuda Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur dan atas permintaan terdakwa ALI SOPYAN tersebut saksi Yohanes Jambormias menghubungi sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk menyampaikan permasalahan tersebut SOPYAN, yaitu akan mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari hak yang didapat oleh terdakwa ALI SOPYAN terkait ganti rugi tanah tersebut dan berdasarkan penjelasan tersebut sdr. Sareh Wiyono (Alm) menjadwalkan pertemuan di hotel Grand Ussu Cisarua Bogor milik sdr. Sareh Wiyono (Alm) agar terdakwa ALI SOPYAN dapat menjelaskan duduk permasalahan tanah tersebut;
• Bahwa sesuai kesepakatan pada Nopember 2019 dilakukan pertemuan Pertama di ruangan Kantor lantai 2 Hotel Grand Ussu Cisarua Bogor, Adapun saat itu yang hadir dalam pertemuan diantaranya adalah terdakwa ALi Sopyan, saksi Yohanes Jambormias dan sdr. Sareh Wiyono (Alm), dimana saat pertemuan dimaksud dibahas permasalahan atas perkara tanah yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur seluas kurang lebih 12.230 m²;
• Bahwa setelah pertemuan selesai terdakwa ALI SOPYAN dan Yohanes Jambormias diminta sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk menunggu di lantai 1 Hotel Grand Ussu dan saksi Jumar diminta sdr. Sareh Wiyono untuk masuk keruangan kantornya di lantai 2 karena sdr. Sareh Wiyono (Alm) minta dipijet kepalanya dan saat itu saksi Jumar mendengar sdr. Sareh Wiyono menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana inti percakapan tersebut mengatakan: “ coba dicek perkembangan perkara atas nama A. Sopandi, sudah sampai dimana perkembangannya“ dan dijawab saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “ penanganan perkara tersebut sudah berjalan, tinggal menunggu putusannya saja tidak lama lagi”. Adapun percakapan antara sdr. Sareh Wiyono (Alm) dan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut didengar oleh saksi Jumar karena Handphone sdr. Sareh Wiyono dalam keadaan di loudspeaker;
• Bahwa selanjutnya saksi Jumar diminta sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk menyampaikan isi percakapan antara sdr. Sareh Wiyono dengan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa perkara tersebut dapat diatasi kepada terdakwa ALI SOPYAN dengan disaksikan oleh Yohanes Jambormias, selain itu terkait operasional terdakwa ALI dan saat itu terdakwa ALI SOPYAN menjanjikan apabila sdr. Sareh Wiyono (Alm) dapat membantu dan berhasil maka terdakwa ALI SOPYAN bersedia bagi dua hasil pencairan dari PT. Pertamina dan hal tersebut langsung disampaikan saksi Jumar kepada sdr. Sareh Wiyono (Alm), selanjutnya terdakwa ALI SOPYAN diminta untuk segera membawa dokumen-dokumen asli terkait tanah tersebut ke Hotel Grand Ussu;
• Bahwa setelah Pertemuan Pertama, dilakukan Pertemuan Kedua di Hotel Grand Ussu yang dihadiri antara lain oleh terdakwa ALi Sopyan, saksi Yohanes Jambormias dan sdr. Sareh Wiyono (Alm), adapun pada pertemuan kedua tersebut sdr. Sareh Wiyono (Alm) membuat konsep surat kesepakatan bersama terkait fee atau kesepakatan bersama pembagian hasil dan pembiayaan perkara berjalan antara terdakwa ALI SOPYAN dan sdr. Sareh Wiyono (Alm) apabila pengurusan sengketa lahan PT. Pertamina tersebut berhasil dan saksi Jumar diminta oleh sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk mengetik surat kesepakatan tersebut;
• Bahwa selang beberapa hari setelah pertemuan Kedua dilakukan pertemuan Ketiga, dimana saksi Yohanes Jambormias dihubungi oleh sdr. Sareh Wiyono (Alm) dan diminta untuk datang bersama terdakwa ALI SOPYAN dan para ahli waris yang lainnya ke Hotel Grand Ussu untuk silaturahmi. Adapun pada pertemuan Ketiga tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa ALI SOPYAN, saksi Yohanes Jambormias, saksi MALKAN BOUW, sdr. Sareh Wiyono (Alm), Jumar, Solihin, Ayi Solihah, Ayi Sopiah dan Aliya Sohipah;
• Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor:
  795. PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat (PT. Pertamina (Persero)) membayar ganti rugi sebesar Rp. 244.604.172.000 (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat (Ahli waris yang dalam hal ini dikuasakan kepada terdakwa ALI SOPYAN);
• Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut terdakwa ALI SOPYAN menghubungi sdr. Sareh Wiyono (Alm) untuk minta bantuan dan atas permintaan terdakwa ALI SOPYAN tersebut penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar membantu proses Eksekusi putusan PK tersebut;
• Bahwa sekira bulan Februari 2020 terdakwa ALI SOPYAN bertemu dengan sdr. Sareh Wiyono (Alm) dan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah sdr. Sareh Wiyono (Alm) yang terletak di Perumahan Nirwana Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor guna membahas masalah Eksekusi Putusan PK tersebut;
• Bahwa selanjutnya terdakwa ALI SOPYAN mengajukan sendiri surat permohonan eksekusi Putusan PK tersebut dengan terlebih dahulu meminta Ahli Waris dari A, Supandi membuat Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2020 kepada terdakwa ALI SOPYAN untuk melakukan pengurusan Eksekusi Putusan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
• Bahwa pada pertengahan Februari 2020 terdakwa ALI SOPYAN memasukkan Surat permohonan Eksekusi tertanggal 24 Februari 2020 melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan bertemu dengan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di PTSP, dimana sebelum terdakwa ALI SOPYAN datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memasukkan Surat permohonan Eksekusi tersebut, sdr. Sareh Wiyono (Alm) telah menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menyampaikan bahwa yang akan memasukkan permohonan Eksekusi Putusan PK perkara Perdata adalah terdakwa ALI SOPYAN yang merupakan Ahli waris A. Supandi agar dibantu terkait permohonan Eksekusi dari terdakwa ALI SOPYAN;
• Bahwa surat permohonan Eksekusi yang telah dimasukkan ke PTSP kemudian diteruskan ke meja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapat disposisi mengenai pelaksanaan Eksekusi perdatanya, selanjutnya surat tersebut didisposisi kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sesuai ketentuan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memiliki tugas sebagai berikut: Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara Perdata dilakukan oleh Panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan” dan
  Pasal 60 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan “ Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan bertugas melaksanakan putusan Pengadilan “;
• Bahwa kemudian terhadap surat permohonan Eksekusi yang diajukan oleh terdakwa ALI SOPYAN selaku kuasa Ahli waris tersebut dibuatkan resume oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu Resume No. 11/20202 Eks Jo No.127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Maret 2020, yang isinya pada poin (7) adalah sebagai berikut: “Bahwa oleh karena Termohon Eksekusi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instansi Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “ uang atau barang milik Negara atau Daerah tidak dapat dilakukan penyitaan”, oleh karena itu maka pelaksanaan eksekusi tidak didahului dengan sita eksekusi, dan oleh karena itu pelaksanaan eksekusi membebankan pemenuhan isi putusan tersebut untuk dimasukkan dalam Anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada para Termohon Eksekusi tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya “ dan pada poin (8) adalah sebagai berikut: “Bahwa atas uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon maka dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon”;
• Bahwa berdasarkan BAB VIII tentang Larangan Penyitaan uang dan barang milik Negara/ Daerah dan/ atau yang dikuasai Negara/ Daerah ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik Negara/ Daerah baik yang berada di Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga” sehingga sesuai dengan Resume No. 11/20202 Eks Jo No.127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Maret 2020, pada poin 7 telah (BUMN) merupakan instansi Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maka pelaksanaan eksekusi tidak didahului dengan sita eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi membebankan pemenuhan isi putusan tersebut untuk dimasukkan dalam Anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada para Termohon Eksekusi tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya, akan tetapi faktanya proses pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor:
  795. PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tetap dilaksanakan oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
• Bahwa tahapan-tahapan dari pelaksanaan Eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/ PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 27 Februari 2020, tentang aanmaning
  2. Dibuat Berita Acara Peneguran (Aanmaning) No. 11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 5 Maret 2020, 12 Maret 2020, 22 April 2020 dan 6 Mei 2020. Untuk Berita Acara Aanmaning tertanggal 5 Maret 2020 dan 12 Maret yang menandatangani Berita Acaranya adalah saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan Berita Acara Aanmaning tertanggal 22 April 2020 dan 6 Mei 2020 yang menandatangani adalah sdr. Marten Teny Piterz selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggantikan saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah pindah tugas / mutasi ke Pengadilan Tinggi Padang;
• Bahwa kemudian untuk proses pengajuan Surat permohonan Sita Eksekusi terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilanjutkan oleh saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH, yang mana penunjukan saksi berdasarkan permintaan sdr. Sareh Wiyono (Alm), dimana pada tanggal 23 April 2020 telah menghubungi saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH. dan meminta untuk datang ke rumah sdr. Sareh Wiyono (Alm) di Perumahan Nirwana Cikaret Cibinong guna menandatangani surat Kuasa Nomor: 09/SK/DAM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang isinya menyatakan bahwa Ahli waris memberikan Kuasa kepada saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH. untuk melanjutkan proses Eksekusi terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 795.PK/PDT/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun Surat Kuasa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr. Sareh Wiyono (Alm) sehingga Ketika saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH. dan Ahli Waris yaitu terdakwa ALI SOPYAN, saksi Ai Solihah, saksi Ayi Sopiah dan Aliya Sohipah datang ke rumah sdr. Sareh Wiyono (Alm) hanya tinggal menandatangani saja Surat Kuasa tersebut;
• Bahwa kemudian saksi Darmi Marasabessy, SH.,MH selaku kuasa dari Ahli waris melanjutkan pengajuan Surat Permohonan Sita Eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 April 2020 dan atas Surat permohonan Eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Surat:
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 14 Mei 2020 tentang Sita Eksekusi;
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 14 Mei 2020 tentang Sita Eksekusi/ Pemblokiran Jo 2 (dua) Berita Acara Sita Eksekusi / Pemblokiran No. 05 /2020. DEL/ PN.JKT/ PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, masing-masing tanggal 15 Mei 2020 (diketahui sita Eksekusi/Pemblokiran terhadap rekening dimaksud sudah tutup dan salah alamat);
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/ 2020 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 18 Mei 2020, tentang Sita Eksekusi Lanjutan;
  4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 19 Mei 2020, tentang Sita Eksekusi/ Pemblokiran Jo 2 (dua) Berita Acara Sita Eksekusi / Pemblokiran No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, masing-masing tanggal 20 Mei 2020 (diketahui sita Eksekusi/Pemblokiran terhadap rekening dimaksud sudah tutup dan kosong);
  5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/ 2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 28 Mei 2020, tentang Sita Eksekusi Lanjutan;
• Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/ 2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019, tanggal 28 Mei 2020 tersebut menyebutkan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita Eksekusi/ pemblokiran atau jika ia berhalangan dapat digantikan dengan wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melaksakan sita Eksekusi/pemblokiran lanjutan terhadap Rekening PT. Pertamina (Persero) yang tersimpan di BRI (Persero) Cabang Jakarta Veteran Jakarta Pusat Nomor Rekening: 032- 901000553306 yang telah diletakkan sita eksekusi/ pemblokiran hanya sebesar Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
• Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama ASMAWAN mendatangi kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Jakarta Veteran untuk melaksanakan Penetapan Sita Eksekusi berdasarkan Surat Tugas No. 05 /2020.DEL/PN.JKT.PST tanggal 29 Mei 2020 dan 05/2020.DEL/PN.JKT.PST Jo No.11/2020 Eks Jo 127/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Tim Jo No.162/PDT/2016/PT.DKI Jo No. 1774 K/PDT /2017 Jo No. 795 PK/PDT/2019 telah diletakkan sita Eksekusi / blokir terhadap Rekening PT. Pertamina (Persero) yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Veteran dengan Nomor Rekening: 032-901000553306 sebesar Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
• Bahwa berdasarkan Surat permohonan tertanggal 3 Juni 2020, No. 11/Eks.795.PK/DAM/VI/2020 dari saksi Darmy Marasabessy, SH.,MH yang bertindak atas nama Solihin bin alm. Supandi, dkk perihal permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melaksanakan Eksekusi pencairan rekening milik PT. Pertamina (Persero) yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Veteran Jakarta Pusat Nomor Rekening: 032-901000553306 maka telah dilakukan eksekusi pencairan oleh sdr. ASMAWAN Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Berita Acara Eksekusi Pencairan rekening No. 05/2020.DEL/PN.JKT.PST tertanggal 5 Juni 2020 terhadap Rekening PT. Pertamina (Persero) yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Veteran dengan Nomor Rekening: 032-901000553306 sebesar Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke Bank BTN Cabang Jakarta Kuningan Nomor rekening: 00001 01 30 555555 6 atas nama RPL 175 PN Jakpus PDT dan pada tanggal 8 Juni 2020 sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :W10.UI/4327/05.2020.DEL/PN.JKT.PST/HT.02.6.2020.04 tentang pengiriman hasil pelaksanaan Eksekusi Pencarian rekening tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Timur;
• Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 terjadi penyerahan cek senilai Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa ALI SOPYAN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dihadiri oleh Panitera, yaitu MartenTeny Piterz dan juru sita sdr.Trisno serta saksi Darmy Marasabessy, SH.,MH selaku kuasa dari ahli waris.
• Bahwa setelah diterimanya ganti rugi tersebut, kemudian terdakwa ALi Sopyan memberikan uang kepada pihak-pihak yang telah membantu proses gugatan dan eksekusi antara lain yaitu kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. SAREH WIYONO, adalah sebagai berikut:
  • Bahwa pada awal bulan Juli 2020 saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi DEDE RAHMANA yang mengatakan “Kang Mudah-mudahan nanti ada milik dari Sdr. AS, Insya Allah nanti kalau ada orang Sdr. AS diterima”, kemudian pada tanggal 05 Juli 2020 malam hari atau tanggal 06 Juli 2020 dini hari Terdakwa ALi Sopyan memberikan kepada saksi DEDE RAHMANA 2 (dua) lembar cek yang masing-masing bernilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) di rumah saksi DEDE RAHMANA Pondok Cipta Mas B.7 No.20.A RT.007 RW.016, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi DEDE RAHMANA menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa saksi DEDE RAHMANA telah menerima 2 (dua) lembar cek yang masing-masing bernilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa ALi Sopyan dan saksi DEDE RAHAMANA melaporkan kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone “Bahwa Terdakwa ALi Sopyan, A.Md. memberikan 2 (dua) lembar cek yang masing-masing bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)” Kemudian atas perintah saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 6 Juli 2020 saksi Dede Rahmana mencairkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan setelah cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tersebut dicairkan lalu saksi Dede Rahmana menelpon Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan memberitahu “Bahwa cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sudah cair apakah mau ditransfer/setor tunai ke rekening penuntutan dalam berkas terpisah) “Yang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) akang transfer/setor tunai ke rekening saya karena mau ada tamu di PT Padang dan sisanya sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) simpan di rekening akang, nanti kalau saya ke Bandung saya ambil”, kemudian saksi Dede Rahmana mengisi slip setor tunai ke rekening saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA milik saksi Dede Rahmana Nomor Rekening 1571179097, kemudian setelah selesai saksi Dede Rahmana menghubungi kembali saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “Neng sudah ditransfer” dan dijawab oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “Terima kasih” kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 saksi Dede Rahmana mencairkan kembali 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi Dede Rahmana Nomor Rekening 1571179097, selanjutnya setelah selesai saksi Dede Rahmana menghubungi saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan “Neng ini sudah selesai/cair, mau dikemanain?” dan dijawab oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “Masukin aja ke rekening akang terus transfer aja ke rekening saya” kedua cek tersebut dicairkan di Bank BCA Jalan Raya Timur / Amir Mahmud Cimahi Jawa Barat. Sehingga jumlah uang yang berada di rekening saksi Dede Rahmana sebesar Rp. 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2020 Via HP Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Dede Rahmana dan mengatakan “Untuk akang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)” dan sisanya Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) “, kemudian sisanya ditransfer saksi Dede Rahmana melalui rekening BCA Nomor 01571179097 Rina Pertiwi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. Tanggal 07 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    2. Tanggal 08 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    3. Tanggal 09 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    4. Tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    5. Tanggal 13 Juli 2020, sebesar Rp.60.000.000,- (transfer tanggal 11 Juli 202, tanggal 12 Juli 2020, dan 13 Juli 2020 yang dibukukan tanggal 13 Juli 2023)
    6. Tanggal 14 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    7. Tanggal 15 Juli 2020, sebesar Rp.20.000.000,-
    8. Tanggal 06 Desember 2021, sebesar Rp.23.000.000,-
    9. Tanggal 07 Februari 2022, sebesar Rp.2.000.000,-
    10. Tanggal 21 Februari 2022, sebesar Rp.3.500.000,-
    11. Tanggal 23 Februari 2022, sebesar Rp.14.000.000,-.

    12. Jumlah total adalah Rp.222.500.000,-. (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 525.000.000.- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) saksi Dede Rahmana berikan kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara cash beberapa kali di Jalan di Daerah Bandung dengan perincian yaitu:

    1. Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000,-
    2. Tanggal 27 Juli 2020 sebesar Rp. 35.000.000,-
    3. Tanggal 1 Agustus 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-
    4. Tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 195.000.000,-
       Sedangkan kekurangan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) diberikan untuk saksi Dede Rahmana.

    Sehingga total uang yang saksi Dede Rahmana berikan kepada Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara transfer dan cash sebesar Rp. 747.500.000.- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang yang telah ditransfer oleh saksi Dede Rahmana ke rekening pada tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka total keseluruhan uang yang diterima oleh saksi Rina Pertiwa dari Terdakwa ALi Sopyan melalui saksi Dede Rahmana yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan rincian yaitu Uang sebesar Rp. 797.500.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sisanya sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) diberikan oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kepada saksi Dede Rahmana;

  • Bahwa selanjutnya saksi Rina Pertiwi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 26 Mei 2022 menyuruh saksi Yuningsih yang merupakan istri dari saksi DEDE RAHMANA untuk bertemu dengan maksud membuat rencana rekayasa sehubungan dengan saksi Rina Pertiwi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait pemberian uang (gratifikasi) dalam pelaksanaan sita eksekusi tanah pertamina, dimana pertemuan tersebut dilakukan oleh saksi Rina Pertiwi, saksi Yuningsih dan saksi dede rahmana di Toko Roti Gamelia Bandung, pada pertemuan tersebut saksi rina pertiwi menyuruh saksi yuningsih dan saksi dede rahmana untuk membuat rekayasa / kebohongan cerita dengan cara membuat surat perjanjian sewa dan 4 (empat) kwitansi, yaitu:
    • Pinjaman Modal (sewa toko 3 tahun)”, dibuat seolah olah tertanggal 19 Februari 2018; sebesar Rp.105.000.000,00
    • “Pinjaman Modal Ke I” dibuat seolah olah tertanggal 1 Maret 2018; sebesar Rp.75.000.000,00
    • “Pinjaman Modal Ke II” dibuat seolah olah tertanggal 3 Februari 2019 sebesar Rp.60.000.000,00
    • “Pinjaman Modal Ke III” dibuat seolah olah tertanggal 3 Nopember 2019 sebesar Rp.60.000.000,00
  • Bahwa surat perjanjian sewa dan 4 (empat) kwitansi dibuat oleh saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai merupakan uang hasil sewa dan bukan pemberian dari terdakwa ALI SOPYAN;
  • Bahwa perbuatan Terdakwa ALI SOPYAN yang telah memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertentangan dengan kewajiban saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu:
    1. Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara Perdata dilakukan oleh Panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan” dan
    2. Pasal 60 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan “ Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan bertugas melaksanakan putusan Pengadilan “;
    3. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
    4. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu:“…. saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian “;
    5. Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”;
    6. Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.
  • Bahwa peran serta sdr. Sareh Wiyono (Alm) dimulai sejak proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan pelaksanaan Eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa ALI SOPYAN juga telah memberikan sejumlah uang melalui keluarga Sdr. Sareh Wiyono (Alm) dikarenakan sdr. Sareh Wiyono telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020 (setelah eksekusi terhadap rekening PT. Pertamina dilaksanakan). Penyerahan uang melalui keluarga sdr. Sareh Wiyono (Alm) sebesar Rp 9.262.100.000,- (Sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga telah dilakukan penyitaan terhadap uang yang diberikan terdakwa ALI SOPYAN, sebagai berikut:
    1. Dari saksi RINA PERTIWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Sejumlah Rp 272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
    2. Dari saksi Dede Rahmana sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
    3. Dari keluarga Sareh Wiyono (Alm) sejumlah Rp 9.262.100.000,- (Sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah), yaitu dari saksi Bayuntoro Wiyono.

    Perbuatan Terdakwa ALI SOPYAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

    Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SOPYAN, A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Sareh Wiyono (meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor: 3201-KM-02092020-0003, tanggal 24 Juni 2020 atas nama Sareh Wiyono), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu dalam Pasal 13 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Membayar Uang Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

: :

Nomor urut 1 s.d 92, dipergunakan untuk perkara Rina Pertiwi

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

6. Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juli 2023 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SOPYAN, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: dipergunakan dalam perkara atas nama RINA PERTIWI;

   No Urut	Jenis Barang / Dokumen / Surat	Jumlah	Keterangan
   1	2	3	4
   Disita dari RINA PERTIWI tanggal 27 Mei 2022 (Jakarta) yaitu :
   1.	Asli kwitansi An. Rina Pratiwi sejumlah Rp 75.000.000,- untuk pembayaran pinjaman modal ke I tertanggal 01 Maret 2018;	1 (satu) lembar	Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa : 3. Ali Sopyan, A.Md 4. Rina Pertiwi
   2.	Asli kwitansi An. Rina Pertiwi sejumlah Rp105.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Modal (Sewa Toko 5 Tahun x Rp. 35.000.000,-) (JI. Indramayu No. 58 Antapani Bandung) tertanggal 19 Februari 2018;	1 (satu) lembar
   3.	Asli Kwitansi an. Rina Pertiwi sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Modal ke III tertanggal 03 November 2019;	1 (satu) lembar	sda
   4.	Asli Kwitansi an. Rina Pertiwi sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Modal ke II tertanggal 03 Februari 2019;	1 (satu) lembar	sda
   5.	Asli Surat Perjanjian Sewa antara	1 (satu)	sda
   	Rina Pertiwi dan Yuningsih terhadap Ruko D/a JI. Indramayu No. 58 Antapani Bandung Jawa Barat;	lembar
   6.	Fotocopy legalisir Rekening Tahapan An. Rina Pertiwi nomor rekening 4120122768 Periode Desember 2021;	1 (satu) eksemplar	sda
   7.	Fotocopy legalisir Rekening Tahapan An. Rina Pertiwi nomor rekening 4120122768 Periode Februari 2022;	1 (satu) eksemplar	sda
   8.	Fotocopy legalisir Rekening Tahapan An. Rina Pertiwi nomor rekening 4120122768 Periode Juli 2020;	1 (satu) eksemplar	sda
   9.	Fotocopy Kwitansi an. Yuningsih / Dede Rahmana sebesar Rp. 180.000.000,- beserta lampirannya;	1 (satu) eksemplar	sda
   Disita dari MALKAN BOUW, SH tanggal 16 Juni 2022 (Jakarta) yaitu :
   10.	Handphone merk Samsung warna hitam model Galaxy S20 Ultra LTE, nomor model SM- G988B/DS, Nomor Serial RRCN200778J, IMEI (slot 1) 354896115078621, IMEI (slot 2) 354897115078629, berikut sim card nomor 082164646488;	1 (satu) unit	sda
   11.	Hanphone merk Samsung warna putih model Galaxy A72, Nomor Model SM-A725F/DS, Nomor Serial RR8R30DCFFD, IMEI (slot 1) 359021825180105, IMEI (slot 2) 359763695180109, berikut sim	1 (satu) unit	sda
   	card No. 082223866699;
   Disita dari YUNINGSIH tanggal 20 Juni 2022 (Cianjur) yaitu :
   12.	Handphone merk Samsung Galaxy J5 (2016), Nomor Model : SM-J510FN, Nomor serial : RRH9017JGY, Nomor IMEI (slot 1) : 357202071654991 dan Nomor IMEI (slot 2) : 357203071654999;	1 (satu) unit	sda
   13.	Handphone merk Samsung J6, Nomor Model SM-J600G/DS, Nomor serial : RR8K60B9SLE, Nomor IMEI (slot 1) : 3584710915266310, Nomor IMEI (slot 2) :358472091526318	1 (satu) unit	sda
   Disita dari YUNINGSIH tanggal 20 Juni 2022 (Bandung) yaitu :
   14.	Kwitansi dengan tulisan "telah terima dari Kel. Bp. Sareh Wiyono” senilai Rp.500.000.000, - tertanggal Cimahi, Juli 2020 diatas meterai dengan tanda tangan Dede Rahmana R;	1 (satu) lembar	sda
   15.	Detail Transaksi Yayasan, yang berisi Data Yayasan : Pendidikan Islam Sholeh Arrahman Kertajaya Nomor transaksi: 5019030632100342;	2 (dua) lembar	sda
   16.	Kertas bertuliskan Maret 2020 di rumah AS;	1 (satu) lembar	sda
   17.	Kwitansi dengan tulisan "telah terma dari Yuningsih/Dede Rahmana senilai Rp. 42.500.000,00 untuk pembayaran Perpanjangan sewa ruko JI.	1 (satu) lembar	sda
   	Indramayu 58 Antapani, Bandung 26 Februari 2022, jangka waktu 21-Feb. 2022 s/d 21 feb-2023 sisa Rp.27.500.000,- diatas materai ditandatangani ole Rina Pertiwi;
   18.	Perjanjian Sewa antara Rina Pertiwi dengan Yuningsih, dengan objek berupa Ruko yang beralamat di JI. Indramayu No. 58 Antapani Bandung, Bandung, 19 Februari 2018;	1 (satu) lembar	sda
   19.	Pembelian Tanah di Blok Pasar Simeut, yang terdiri dari :	1 (satu) bundel	sda
   	19.1. Kwitansi senilai Rp. 1.000.000.000,-, dengan tulisan "telah terima dari Kel. Bp. Sareh Wiyono" DP Pembelian Tanah di Blok Pasar Simeut Desa Sangkuriang Leles Garut, Cimahi, Juli 2020 diatas meterai yang ditandatangani Dede Rahman;	1 (satu) lembar	sda
   	19.2. Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. R.451360;	1 (satu) lembar	sda
   	19.3. Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 0.138501;	1 (satu) lembar	sda
   	19.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi	1 (satu) lembar	sda
   	dan Bangunan Tahun 2009 atas nama H. Nanang Hidayat, No. 0631719;
   	19.5. Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli, tapa identitas tertanggal 08-06- 2011, terdapat tanda tanga diatas meterai;	1 (satu) lembar	sda
   	19.6. Permohonan Pembuatan Akta Jual Beli/Hibah tapa tertulis identitas, tahun 2006, terdapat tanda tangangan diatas meterai ;	2 (dua) lembar	sda
   	19.7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tapa identitas, tahun 2006, terdapat tanda tangan diatas meterai;	1 (satu) lembar	sda
   	19.8. Kwitansi senilai Rp.44 juta rupiah, untuk pembayaran sebidang tanah seluas 5.607 M di blok Pasir Simeut, Garut, 08 Juni 2011 diatas meterai tandatangan H. Nanang Hidayat;	1 (satu) lembar	sda
   	19.9. Foto kopi KTP atas nama H. Nanang Hidayat NIK.3205101406550002;	1 (satu) lembar	sda
   	19.10. Fotokopi slip ATM OCBC NISP tanggal 07-06-2011 No. Resi : 1722 senilai Rp. 10.000.000,-;	1 (satu) lembar	sda
   	19.11. Fotokopi slip ATM OCBC NISP tanggal 07-06-2011 No. Resi: 1715; senilai Rp.	1 (satu) lembar	sda
   	10.000.000,-;
   	19.12. Fotokopi slip ATM OCBC NISP tanggal 08-06-2011 No. Resi:0097; senilai Rp. 10.000.000, - dan No. Resi: 0100 senilai Rp. 10.000.000,;	1 (satu) lembar	sda
   	19.13. Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No.: 1641 Nama: Nanang Hidayat tertanggal Garut 2- 7-1990;	1 (satu) lembar	sda
   	19.14. Fotokopi Kart Keluarga No.K 32030271417 atas nama H. Nanang Hidayat;	1 (satu) lembar	sda
   	19.15. Fotokopi KTP atas nama Hj. Ai Sukaeni NIK: 3203015404570003;	1 (satu) lembar	sda
   	19.16. Fotokopi (bolak balik) Surat Nikah Ketjamatan Kadungora Kabupaten / Kotamadya Garut, No. 78952;	1 (satu) Lembar	sda
   Disita dari MOHAMMAD SAID tanggal 15 Juli 2022 (Bandung) yaitu :
   20.	Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Berita Acara Peneguran tanggal 12 Mart 2020;	1 (satu) eksemplar	sda
   21.	Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Berita Acara Peneguran tanggal 5 Mart 2020;	1 (satu) eksemplar	sda
   22.	Fotokopi lembar disposisi tanggal	1 (satu)	sda
   	register 18 Mart 2020, ringkasan permohonan pelaksanaan putusan / eksekusi atas putusan perkara permohonan peninjauan kembali No.795PK/PDT/2019;	bundel
   23.	Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 27 Februari 2020, tentang, pemanggilan penguran kepada PT. Pertamina (Persero), meminta bantuan kepada KPN Cianjur untuk melakukan pemanggilan penguran;	1 (satu) eksemplar	sda
   24.	Asli kartu nama a.n. Dr. H. SAREHWIYONO M., S.H., M.H. selaku Ketua Badan Legislasi (BALEG) DPR-RI;	1 (satu) lembar	sda
   Disita dari BAYUNTORO WIYONO tanggal 20 Juli 2022 (Jakarta) yaitu :
   25.	Uang sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah disetorkan langsung ke rekening Bank BNI Nomor Rek. 700771126 An. RPL 139 KEJAKTI DKI JAKARTA untuk PDT Pemerintah;	1 (satu) lembar slip setoran	sda
   Disita dari BAYUNTORO WIYONO tanggal 21 Juli 2022 (Jakarta) yaitu :
   26.	Uang sejumlah Rp 4.262.100.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang telah disetorkan langsung ke rekening Bank BNI Nomor Rek.	1 (satu) lembar slip setoran	sda
   	700771126 An. RPL 139 KEJAKTI DKI JAKARTA untuk PDT Pemerintah;
   Disita dari RINA PERTIWI tanggal 22 Juli 2022 (Jakarta) yaitu :
   27.	Uang tunai sebesar Rp 272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI Nomor 7007711126 An. RPL 139 KEJAKTI DKI JAKARTA untuk PDT Pemerintah	1 (satu) lembar Slip Setoran	sda
   Disita dari DEDE RAHMANA. R tanggal 03 Agustus 2022 (Jakarta) yaitu:
   28.	Uang tunai sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (catatan : sudah di titipkan ke rekening RPL 139 KEJAKTI DEKI JAKARTA;	1 (satu) lembar slip setoran	sda
   Disita dari DEDE RAHMANA. R tanggal 14 Februari 2023 (Jakarta) yaitu:
   29.	Fotocopy Rekening Koran Bank BCA KCP Sumbersari atas nama Dede Rahmana R No.Rek 1571179097 periode bulan Juli 2020;	1 (satu) eksemplar	sda
   30.	Fotocopy Rekening Koran Bank BCA KCP Sumbersari atas nama Dede Rahmana R No.Rek 1571179097 periode bulan Desember 2021;	1 (satu) eksemplar	sda
   31.	Fotocopy Rekening Koran Bank BCA KCP Sumbersari atas nama	1 (satu) eksemplar	sda
   	Dede Rahmana R No.Rek 1571179097 periode bulan Februari 2022;
   Disita dari DARMI MARASABESSY, SH., MH tanggal 20 Februari 2023 (Jakarta) yaitu :
   32.	Fotocopy surat kantor hukum Darmi Marasabessy Nomor 07/Eks.795.PK/DAM/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Permohonan eksekusi terhadap Putusan PN Jakarta Timur No. 127/PDT.G/2014 PN.JKT tanggal 6 Januari 2015 jo.Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 162/PDT.G/2016/PT.DKI tanggal 24 Mei 2016 jo. Putusan Kasasi MARI. Nomor. 1774.K/PDT/2017 tanggal 28 September 2017 yo. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 lawan PT. Pertamina (Persero). Pertamina yang telah berkekuatan hukum tetap.;	1 (satu) eksempar	sda
   33.	Fotocopy surat kantor hukum Darmi Marasabessy Nomor 08/Eks.795.PK/DAM/IV/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Sita Eksekusi Lanjutan thd permohonan sita eksekusi atas Rekening Bank milik PT. Pertamina (Persero) yang diajukan pemohon eksekusi tertanggal 28 April 2020 thd Putusan PK No.	1 (satu) eksempar	sda
   	795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 lawan PT. Pertamina (Persero) yang telah berkekuatan hukum tetep dan surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/4076/HK.02/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal mohon bantuan untuk melakukan sita eksekusi/pemblokiran perkara nomor 11/2020 eks jo nomor. 127/pdt.G/2014/PN.jkt.Tim jo nomor 162/PDT/2016/PT,DKI jo nomor 1774 K/PDT/2017 jo nomor 795 PK/PDT/2019;
   34.	Fotocopy surat para pemohon eksekusi tersebut para ahli waris alm. A. Supandi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 April 2020 perihal Lampiran permohonan Eksekusi yang diajukan tanggal 15 April 2020 terhadap Putusan Perkara Permohonan Peninjauan Kembali No. 795.PK/PDT/2019 tanggal 14 Nopember 2019 jo Putusan PN Jakarta Timur tanggal 06 Januari 2015 melawan PT. Pertamina (Persero) yang telah berkekuatan hukum tetap;	1 (satu) eksempar	sda
   35.	Fotocopy Surat Kuasa Kantor Hukum Darmi Marasabessy Nomor 09/SK/DAM/IV/2020 tanggal 23 April 2020;	1 (satu) eksempar	sda
   36.	Fotocopy Surat Kuasa Khusus	1 (satu)	sda
   	para ahli waris A. Supandi dan Ibu Oo Binti Medi tanggal 18 Februari 2020;	eksempar
   37.	Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/4402/HK.02/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 perihal Mohon bantuan untuk melakukan eksekusi pencairan rekening perkara nomor 11/2020 Eks jo no. 127/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim jo no.162/PDT/2016/PT.DKI jo no.1774 K/PDT/2017 jo no.795 PL/PDT/2019 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/2020 Eks jo No. 127/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim no.162/PDT/2016/PT.DKI jo no.1774 K/PDT/2017 jo no.795 PL/PDT/2019;	1 (satu) eksempar	sda
   Disita dari DEDE RAHMANA. R tanggal 23 Februari 2023 (Jakarta) yaitu:
   38.	Asli kertas coretan yang ditulis oleh Dede Rahmana atas uang yang diterima oleh Ali Sopyan, kemudian diterima oleh Rina Pertiwi;	1 (satu) lembar	sda
   39.	Asli kertas coretan Perjanjian Sewa yang dikonsep sendiri oleh terdakwa Rina Pertiwi untuk merekayasa;	1 (satu) lembar	sda
   40.	Fotocopy Cek telah terima dari Yunigsih/Dede Rahmana sejumlah Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta) bertempat di	1 (satu) lembar	sda
   	Bandung tanggal 19 Juli 2020.
   Disita dari RINA PERTIWI tanggal 27 Februari 2023 (Jakarta) yaitu :
   41.	Fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2195/DJU/SK/KP04.5/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;	1 (satu) eksemplar	sda
   42.	Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: W10- U5/898/KP.04.3/II/2018 tanggal 5 Februari 2018;	1 (satu) lembar	sda
   43.	Fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/KP04.5/ 1/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;	1 (satu) eksemplar	sda
   Disita dari MU’THI NUR KHALIQ tanggal 21 Maret 2023 (Jakarta) yaitu :			Barang bukti dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Ali Sopyan, A.Md
   44.	Asli Cek Bank BNI Nomor CR970351 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);	1 (satu) lembar
   45.	Asli Cek Bank BNI Nomor CR970352 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan senilai Rp	1 (satu) lembar	sda
   	3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
   46.	Asli Cek Bank BNI Nomor CR970353 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan senilai Rp 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah)	1 (satu) lembar	sda
   47.	Asli Cek Bank BNI Nomor CR970354 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ayi Sopiah senilai Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)	1 (satu) lembar	sda
   48.	Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 11 Juni 2020 ke rekening No.0968347227 atas nama Ayi Sopiah senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   49.	Asli Cek Bank BNI Nomor CR970355 tanggal 11 Juni 2020 atas nama R. Aliya Sohipah senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	1 (satu) lembar	sda
   50.	Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 11 Juni 2020 ke rekening No.2929040478 atas nama R. Aliya Sohipah senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	1 (satu) lembar	sda
   51.	Asli Surat Permohonan Cek / BG atas nama Ali Sofyan Rekening 967725360 tanggal 11 Juni 2020	1 (satu) lembar	sda
   52.	Asli Nota Debet Bank BNI tanggal 16 Juni 2020 No. Rek. 967725360 atas nama Ali Sopyan	1 (satu) lembar	sda
   53.	Rekening Koran Bank BNI atas	1 (satu)	sda
   	nama Ali Sopyan dengan No.Rek : 0967725360 periode 02 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2021	eksemplar
   Disita dari ARYO BISMOKO tanggal 21 Maret 2023 (Jakarta) yaitu :
   54.	Asli Cek Bank BTN Nomor TN 407150 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan, A.Md senilai Rp 244.604.172.000,- dari RPL 175 PN Jaktim untuk PDT Biaya Perkara No.Rek 00016.01.30.009999.8;	1 (satu) lembar	sda
   55.	Asli Slip Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 rekening tabungan No.0001601502775390 atas nama Ali Sopyan senilai Rp 244.604.172.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   56.	Berita Acara Konfirmasi Transaksi Penarikan Giro dan Tabungan tanggal 11 Juni 2020 kepada PN Jakarta Timur diwakili Marten Teny P selaku Panitera, terkait transaksi penarikan cek No.Warkat TN 407150 senilai Rp 244.604.172.000,-;	1 (satu) eksemplar	sda
   57.	Asli Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan;	1 (satu) eksemplar	sda
   58.	Asli Slip Formulir Transfer Dana	1 (satu)	Sda
   	Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 dari Ali Sopyan kepada R. Aliyah Sohipah No. Rek. 183-152-1177 Bank BCA senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);	lembar
   59.	Asli Slip Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 dari Ali Sopyan kepada Solihin No. Rek. 183-152-1134 Bank BCA senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   60.	Asli Slip Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 dari Ali Sopyan kepada Ayi Sopiah No. Rek. 183-152-1185 Bank BCA senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   61.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   62.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   63.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)	1 (satu) lembar	Sda
   64.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   65.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 10 Agustus 2020 pukul 15:18:58 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	1 (satu) lembar	Sda
   66.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 10 Agustus 2020 pukul 15:17:58 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   67.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 10 Agustus 2020 pukul 15:16:58 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   68.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 10 Agustus 2020 pukul 15:16:02 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	1 (satu) lembar	sda
   69.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 10 Agustus 2020 pukul 15:15:00 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   70.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan	1 (satu)	sda
   	Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)	lembar
   71.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	1 (satu) lembar	sda
   72.	Asli bukti tarik tunai dari tabungan Bank BTN atas nama Ali Sopyan tanggal 18 September 2020 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	1 (satu) lembar	Sda
   73.	Asli Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan ke rekening Bank Mandiri No. 182-000- 3579497 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);	1 (satu) lembar	Sda
   74.	Asli Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan ke rekening Bank BCA No. 183.151.3131 sebesar Rp 24.604.172.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	1 (satu) lembar	sda
   75.	Asli Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 11 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan ke rekening Bank BNI No. 096-772-5360 sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   76.	Asli Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 13 Juni 2020 atas nama Ali Sopyan ke rekening Bank BCA No. 183.105.9945 sebesar Rp 371.166.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   77.	Asli Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 02 September 2020 atas nama Ali Sopyan ke rekening Bank Mandiri No. 182.000.3579497 sebesar Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   78.	Asli Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 06 Agustus 2020 atas nama Bayuntoro WIyono ke rekening Bank BRI No. 001201001761567 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   79.	Asli Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 02 September 2020 atas nama Mudarwan Yusuf ke rekening Bank Mandiri No. 125.000.229.7752 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   80.	Rekening Koran Bank BTN atas nama Ali Sopyan periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;	1 (satu) eksemplar	sda
   Disita dari GUNITO WICAKSONO, SH tanggal 21 Maret 2023 (Jakarta) yaitu :
   81.	Legalisir mutasi rekening tahapan	1 (satu)	sda
   	nomor 1831513131 atas nama Ali Sopyan di PT. Bank Central Asia, Tbk periode Mei 2020 s/d Desember 2021;	bundel
   82.	Legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor : 1831513131 atas nama Ali Sopyan;	1 (satu) bundel	sda
   83.	Legalisir Mutasi Rekening Tahapan Nomor 1571179097 atas nama Dede Rahmana R di PT. Bank Central Asia, Tbk periode Februari 2018 s/d Desember 2021;	1 (satu) bundel	sda
   84.	Legalisir aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening baru nomor 1571179097 atas nama Dede Rahmana R	1 (satu) bundel	sda
   85.	Legalisir mutasi rekening Tahapan nomor 4120122768 atas nama Rina Pertiwi di PT. Bank Central Asia, Tbk. periode Agustus 2019 sd. Desember 2021.	1 (Satu) bundel	sda
   86.	Legalisir Cek No. EH 053540 tanggal 6 Juli 2020 atas rekening nomor 1831513131 atas nama Ali Sopyan	1 (satu) lembar	sda
   87.	Legalisir Slip Bukti setoran tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan legalisir Slip Bukti setoran tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);	1 (satu) lembar	sda
   88.	Legalisir Cek No. EH 053541	1 (satu)	sda
   	tanggal 7 Juli 2020 atas rekening nomor 1831513131 atas nama Ali Sopyan	lembar
   89.	Legalisir Slip Bukti setoran tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);	1 (Satu) lembar	sda
   Disita dari HADI HERDIANA tanggal 21 Maret 2023 (Jakarta) yaitu :
   90.	Fotocopy legalisir KTP dan NPWP An. Ali Sopyan;	1 (satu) lembar	sda
   91.	Fotocopy legalisir pembukaan rekening di Bank Muamalat Cianjur an. Ali Sopyan tanggal 17 September 2020;	1 (satu) bundel	sda
   92.	Rekening Koran legalisir Bank Muamalat Cianjur Nomor 1410031615 tanggal 16 Maret 2023 an. Ali Sopyan	1 (satu) bundel	sda

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.000.00 (tujuh ribu rupiah);

7. Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023;

8. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023;

9. Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan tanggal Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

10. Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

11. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2023, yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa materi memori banding dari Penuntut Umum cenderung menyampaikan ulang kronologis kejadian sebagaimana dalam dakwaan dalam bentuk ringkasan ringkasan peristiwa;
2. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama yang menghukum Terdakwa 1 ( satu) tahun dan 4 ( empat) bulan adalah terlalu ringan dari maksud dan tujuan pemidanaan;
3. Bahwa penjatuhan hukuman yang rendah dari tuntutan Jaksa tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan yang Extra Ordinary Crime, tidak berkeadilan khusus nya tidak mengadopsi kearifan lokal, hak hak konstitusional rakyat, menuntut penanganan yang profesional;
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa ALI SOPYAN, A. Md telah terbuti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Sareh Wiyono (meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor:3201-KM-02092020-0003,tanggal 24 Juni 2020 atas nama Sareh Wiyono), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Membayar Uang Denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Barang Bukti Nomor urut 1 s.d 92, dipergunakan untuk perkara Rina Pertiwi.
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

7. Menimbang, bahwa seluruh isi dari memori banding dari Penuntut Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

8. Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah memasukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas;
2. Bahwa perilaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang diskriminatif dan menyalahgunakan kewenangan;
3. Uraian perkara yang dipersoalkan dalam penyidikan tidak konsisten dan berubah ubah dalam surat dakwaan;
4. Bahwa Sikap majelis hakim yang tidak obyektif dan memihak Penuntut Umum;
5. Bahwa selanjutnya isi kontra memori banding juga memuat tentang keterangan saksi, keterangan ahli, tentang barang bukti, keterangan terdakwa serta mengulas kembali unsur unsur pasal dakwaan;
6. Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum meminta agar Majelis Hakim Tinggi membatalkan Putusan yang dimintakan banding ini, serta membebaskan Terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan;

Menimbang bahwa atas kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa kontra memori banding memuat berkaitan dengan surat dakwaan dan tentang hal ini telah diputuskan oleh majelis Hakim Tingkat pertama berkaitan dengan keberatan Penasihat Hukum, melalui Putusan Sela tertanggal 16 Mei 2023 dengan putusan menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa kontra memori banding juga memuat tentang pembuktian unsur unsur dari pasal dakwaan dan hal ini juga telah dikemukakan pada saat Penasihat Hukum mengajukan pembelaan, sehingga hal inipun telah dikaji oleh Putusan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, sehingga kontra memori banding dari Penasihat Hukum harus di kesampingkan;

Daftar Saksi

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst tanggal 4 Juli 2023, Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim

Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Menyatakan Terdakwa ALI SOPYAN, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, serta hanya menyangkut masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst tanggal 4 Juli 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menangguhkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst tanggal 4 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh kami SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, GUNAWAN GUSMO, SH., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama RABU, tanggal 13 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SUMIR, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;