10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NATHANAEL SIMANJUNTAK
Tempat lahir	:	Padang
Umur/Tanggal Lahir	:	54 Tahun/ 20 Desember 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Taman Setia Budi Indah Bukit Hijau Regenci No. 61 Medan
Agama	:	Kristen
Pekerjaan Jabatan	: :	Wiraswasta (Kontraktor) Direktur PT. Multi Karya Pratama
Pendidikan	:	S-1 Teknik

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

4. Perpanjangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekan Baru Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

5. Penahanan Oleh Penunutut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

8. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. RAPEN A.M.S. SINAGA,S.H., M.M., CLA., 2. JHON FRENDI NAINGGOLAN, S.H., 3.ALFANESHA SENDRORO ZAI, S.H., 4. LOLA MARLINA JOHAN PURBA,S.H., 5. LORENSE, S.H., 6. MODESTA SINAGA, S.H., 7.EFRIANTO, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum RSP Law Office yang berkantor di Komplek Duta Mas Fatmawati Jalan Fatmawati Blok D2 No. 2 RT.1 RW.5 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/RSP.SKK/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 18/SK/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 06 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

• Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

• Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan hari Sidang;

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK tidak terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK sebesar Rp.200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

6. Membebankan Uang Pengganti terhadap Sdr. NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT Multi Karya Pratama NIHIL (Kerugian Negara telah diganti terdakwa 100%)

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1	1 (satu) berkas asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 05 tanggal 23 Juni 2018 perihal pemberian kuasa kepada Tuan Nathanael Simanjuntak untuk bertindak atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api, yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, SH. SpN;
2	1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018;
3	1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018 tanggal 28 Maret 2018;
4	1 (satu) Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.004-18.62886139 tanggal 11 Desember 2018;
5	1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 23 Nopember 2017;
6	1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Kontrak : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 08 Juni 2018 Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Fasilitas Laut Bagansiapiapi, Kegiatan : Pembangunan Fasiliftas Laut Bagansiapiapi, Konsultan Pengawas : CV. Revena Kembar Anugerah;
7	1 (satu) berkas fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga, Nama Paket Pekerjaan : Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api, Tahun Anggaran 2018;
8	1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : PL.108/I/I/KSOP.BAA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
9	1 (satu) berkas fotokopi Kontrak Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018 antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan PT. Multi Karya Pratama, Perkerjaan : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018;
10	1 (satu) berkas fotokopi Catatan Hasil Reviu (CHR) Atas Rencana Kerja dan Anggaran KSOP Bagan Siapi-Api Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 (Pagu Alokasi);
11	1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri Supervisi Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 15 Desember 2017;
12	13 (tiga belas) Roll PVD;
13	4 (empat) gulung Geotek;
14	1 (satu) bundel dokumen berwarna biru yang terdiri dari dokumen Rencana Kerja Syarat (RKS), Gambar Design, dan Spesifikasi Teknis (Spektek);
15	1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 tanggal 28 Maret 2018, perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli;
16	1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018, perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli;
17	1 (satu) buah surat Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pekerjaan Selesai Nomor: PL109/II/VIII/KSOP.BAA/2019 tanggal 5 Juli 2019, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, asli;
18	1 (satu) buah Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
19	1 (satu) buah Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, pihak Satuan Kerja PPK M. Tito Rachmad Prasetyo, pihak Penyedia PT. Multi Karya Pratama, kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: tunggal, legalisir;
20	1 (satu) buah Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, legalisir;
21	1 (satu) buah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018 Nomor: PR.803/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
22	1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: SPPBJ/01/KSOP.BGN-2018, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi TA 2018, legalisir;
23	1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan PL0240202018, Medan tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
24	2 (dua) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.805/1/01/KSOP-BAA.18 tanggal 23 Maret 2018, perihal Laporan dan Evaluasi PPK terhadap Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018, legalisir;
25	1 (satu) buah Odner yang berisikan File SPM FASPEL Tahun 2018;
26	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 1 : Perencanaan) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
27	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 2 : Perhitungan Struktur) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
28	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
29	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
30	1 (satu) Bundel Asli Executive Summary Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
31	1 (satu) bundel Foto copy Laporan Draft Final Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
32	1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/01/Ksop.Baa-17 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi;
33	1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/02/Ksop.Baa-18 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi;
34	1 (satu) bundel Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA- 022.04.2.413121/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
35	1 (satu) bundel Foto copy Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 Tanggal 31 Juli 2018;
36	1 (satu) bundel Foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.887 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, tanggal 30 April 2018;
37	1 (satu) dokumen Laporan Akhir (Buku 4: Album Gambar) Pekerjaan: Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 PT. Sapta Adhi Pratama General Consultant, foto copy;
38	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301009158 tanggal selesai SP2D 11-10-2018, yang telah dilegalisir;
39	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013022 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
40	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013023 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
41	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
42	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
43	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013048 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
44	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301012680 tanggal selesai SP2D 13-12-2018, yang telah dilegalisir;
45	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011879 tanggal selesai SP2D 07-12-2018, yang telah dilegalisir;
46	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011064 tanggal selesai SP2D 29-11-2018, yang telah dilegalisir;
47	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301008556 tanggal selesai SP2D 26-09-2018, yang telah dilegalisir;
48	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301006223 tanggal selesai SP2D 16-07-2018, yang telah dilegalisir;
49	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00096/413121/2018 Tanggal 29-11-2018;
50	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00113/413121/2018 Tanggal 06-12-2018;
51	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/413121/2018 Tanggal 13-12-2018;
52	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00121/413121/2018 Tanggal 20-12-2018;
53	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00079/413121/2018 Tanggal 25-09-2018;
54	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00120/413121/2018 Tanggal 20-12-2018;
55	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00080/413121/2018 Tanggal 09-10-2018;
56	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00122/413121/2018 Tanggal 21-12-2018;
57	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/413121/2018 Tanggal 13-07-2018;
58	1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank ;
59	1 (satu) foto copy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 36.1104.12.18.088235 Tanggal 19 Desember 2018;
60	1 (satu) bundel Foto copy Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau APBN-2018;
61	1 (satu) bundel Jadwal Lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018
62	1 (satu) set surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 09 Februari 2018
63	1 (satu) set surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 03/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Februari 2018
64	1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018
65	1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika Nomor : 05/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018
66	1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 19 Februari 2018
67	1 (satu) lembar Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Februari 2018
68	1 (satu) lembar Jadwal Lelang Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 26 Februari 2018
69	1 (satu) bundel surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Lelang Ulang) Nomor : 08/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 26 Februari 2018
70	1 (satu) bundel surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) (Ulang) Nomor : 09/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 28 Februari 2018
71	1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembukaan Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 010/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 6 Maret 2018
72	1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 012/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 8 Maret 2018
73	1 (satu) lembar Surat Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika (Ulang) Nomor : 011/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 7 Maret 2018
74	1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 013/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018
75	1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 015/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
76	1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 016/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
77	1 (satu) bundel surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
78	1 (satu) bundel surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 018/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018
79	1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 019/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018
80	1 (satu) bundel surat Nomor : 001/SS-MDI/III/2018 tanggal 16 Maret 2018
81	1 (satu) bundel surat Jawaban Sanggah Nomor : 020/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Maret 2018
82	1 (satu) bundel surat Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor : 01/SK/ULP-DNG.DMI-2018 tanggal 23 Maret 2018
83	1 (satu) lembar Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018
84	1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018
85	1 (satu) lembar surat pembatalan hasil pelelangan dalam paket pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 27 Maret 2018
86	1 (satu) lembar surat Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018
87	1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Usulan Susunan Keanggotaan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : UM.002/I/16/DNG.Dmi-2017 Tanggal 26 September 2017.
88	1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.124 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas I Dumai Direktorat Jenderal Perhubungan Luat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tanggal 16 Januari 2018
89	1 (satu) bundel Fokokopi Legalisir Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai Nomor : 02/SK/ULP.DNG.Dmi/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018.
90	1 (satu) bundel Dokumen Distrik Navigasi Kelas I Dumai Lelang Gagal I dan II
91	1 (satu) bundel foto copy Laporan Minggu ke-12 Periode :14 september 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api
92	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA. 18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
93	1 (satu) lembar foto copy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/L.PPK/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Hasil Uji Hammer Test tanggal 06 Nopember 2018.
94	1 (satu) bundel foto copy Final Rebound Non Destructive Test (Rebound Hammer Test) No. 11/HT/2018 Nama Proyek : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api
95	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Pek. PVD sesuai gamber bestek tanggal 01 Nopember 2018
96	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
97	1 (satu) lembar bukti transfer BRI-540101021708533
98	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 56/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Segera menyerahkan Job Mix dan Uji tarik besi Tanggal 30 Nopember 2018
99	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 52/Konslt/CV.RKA/VIII-BAA/2018 Hal. Teguran/Himbauan Tanggal 15 Agustus 2018
100	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 50/Konslt/CV.RKA/VII-BAA/2018 Hal. Sgr Melengkapi dokumen project Tanggal 28 Juli 2018
101	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 53/Konslt/CV.RKA/IX-BAA/2018 Hal. Himbauan Tanggal 03 September 2018
102	1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
103	1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang-CCO (Addendum), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
104	1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Mutual Check (MC) 0%, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018.
105	1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
106	1 (satu) bundel Justifikasi Teknik Pekerjaan PVD (Prefabricated Vertical Drain), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
107	1 (satu) bundel Foto copy Laporan Jobmix Formula K-350 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun 2018 tanggal 10 September 2018.
108	1 (satu) bundel Foto copy Daftar Hadir Rapat Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Batu Enam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
109	1 (satu) lembar Asli Pengujian Kuat Tekan Beton No. 688/LAB-BETON/LTS-UIR/2018 Tanggal uji 26 September 2018
110	1 (satu) bundel Lampiran Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
111	1 (satu) bundel Foto copy Berita Acara Mutual Check (MC) 0% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
112	1 (satu) bundel Lampiran Berita Acara Mutual Check (MC) 0% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
113	1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya – Pekerjaan Tambah Kurang – CCO Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir – Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
114	1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Tahun Anggaran 2018
115	1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan Pekerjaan Fasilitas Sisi Darat Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir Prop. Riau T.A. 2018
116	1 (satu) bundel Tangkapan Layar Percakapan Group WhatsApp Pelabuhan Bagan
117	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Batu Enam, Kabupaten Rokan Hilir, Geomat Indonesia Mandiri, Geosynthetic Division
118	1 (satu) bundel Asli Dokumen Metode Pekerjaan Pemancangan Vertical Drain Untuk Perbaikan Tanah PT. GEOMAT INDONESIA MANDIRI
119	1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-1 Periode : 29 Juni 2018 s/d 26 Juli 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
120	1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-2 Periode : 27 Juli 2018 s/d 23 Agustus 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
121	1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-3 Periode : 24 Agustus 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi. yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
122	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-4 Periode : 21 September 2018 s/d 18 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 18 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
123	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-5 Periode : 19 Oktober 2018 s/d 15 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 15 Nopember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
124	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-6 Periode : 16 Nopember 2018 s/d 13 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 13 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
125	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-7 Periode : 14 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi
126	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-12 Periode : 14 September 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
127	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-13 Periode : 21 September 2018 s/d 27 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
128	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-14 Periode : 28 September 2018 s/d 04 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 28 September 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
129	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-15 Periode : 05 Oktober 2018 s/d 11 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 05 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
130	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-16 Periode : 12 Oktober 2018 s/d 18 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 12 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
131	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-17 Periode : 19 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 19 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
132	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-18 Periode : 26 Oktober 2018 s/d 01 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 26 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
133	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-19 Periode : 02 Nopember 2018 s/d 08 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 2 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
134	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-20 Periode : 09 Nopember 2018 s/d 15 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 09 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
135	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-21 Periode : 16 Nopember 2018 s/d 22 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 16 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
136	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-22 Periode : 23 Nopember 2018 s/d 29 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 25 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
137	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-23 Periode : 30 Nopember 2018 s/d 06 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 30 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
138	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-24 Periode : 07 Desember 2018 s/d 13 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 7 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
139	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-25 Periode : 14 Desember 2018 s/d 20 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 14 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
140	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-26 Periode : 21 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 21 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
141	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-27 Periode : 28 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 30 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
142	1 (satu) bundel Hasil Uji Hammer Test dengan Nomor : 54/L.PPK/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Tanggal 06 November 2018.
143	1 (satu) lembar Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Pek. PVD sesuai gambar bestek Tanggal 01 Nopember 2018
144	1 (satu) lembar Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : /Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Segera menyiapkan Job Mix dan Uji tarik besi Tanggal 29 Nopember 2018
145	1 (satu) buah contoh PVD yang dipasang di sisi darat pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api. (Terlampir dalam berkas Perkara)
146	Uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); (Dirampas Untuk Negara)

8. Membebani Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah pula mendengar Pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 09 Mei 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan kerugian Negara serta memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa,

Telah pula mendengarkan Tanggapan Penuntut Umum (Replik) sebagaimana yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 09 Mei 2023 atas Pledooi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 09 Mei 2023,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS- 01/L.4.20/Ft.1/02/2023, tanggal 01 Februari 2023 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

----------- Bahwa ia Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama berdasarkan Akta Pendirian Notaris Nomor 8 yang dikeluarkan oleh Notaris FARIDA HANUM S.H., SpN tanggal 18 Mei 2004 dan Akta Perubahan Notaris Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Notaris FIBRIANI MAGDALENA S.H. tanggal 15 Juni 2015, bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KU.706/1/01/Ksop-Baa-17 tanggal 16 November 2017 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/02/Ksop-Baa-18 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau antara tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi di Jalan Syahbandar No. 4/B Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK (selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama) bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang bertentangan dengan :---------------

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:

• Pasal 17

Ayat (1) “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) “Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan kontrak;

2. Kualitas barang/jasa;

3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume.”

• Pasal 53

Ayat (1) “Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda.”

Ayat (3) “Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subskontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subskontraktor sesuia dengan realisasi pekerjaannya.”

• Pasal 56 Ayat (1) “Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masapelaksanaanKontrakberakhir,namunPPKmenilaibahwaPenyediamampumenyelesaikanpekerjaan,PPKmemberikankesempatankepadaPenyediauntukmenyelesaikanpekerjaan”

• Pasal 57 “Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam kontrak penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untukserah terima pekerjaan; PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yangdiserahkan;PPKdanpenyediamenandatanganiBeritaAcaraserahterimapekerjaan”

• Pasal78Ayat(3)“Penyediayangdikenakansanksiadalah:

Hurufa“tidakmelaksanakankontrak,tidakmenyelesaikanpekerjaan,atautidakmelaksanakankewajiban dalam masapemeliharaan”

Huruf d “Tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”

Huruf e “Menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit”

Huruf f “Tindakanpenyediayangdikenakansanksiadalahterlambatmenyelesaikanpekerjaansesuaidengankontrak”.

Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp.1.483.335.260 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu DuaRatus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang Disepakati yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut: -----

• Bahwa pada Tahun 2018, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.777.547.000 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp. 22.275.290.000 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2018.

• Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi telah dilakukan proses pelelangan oleh Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai. Selanjutnya PT. Multi Karya Pratama mengajukan penawaran sebesar Rp 20.715.000.800,-(dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus rupiah). Atas penawaran tersebut Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 018/PEMBP-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018.

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaaan PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur yaitu terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK dan CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur ALEXANDER TARIGAN.

• Bahwa Pihak-Pihak yang terkait dalam Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir T.A 2018 ialah:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Saksi SYAFRIZAL, S.E. selaku Kepala KSOP Bagansiapiapi.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO
Pejabat Penguji Penandatanganan SPM (PPSPM)	:	Saksi RUSNAH
Ketua Pokja Pemilihan	:	Saksi ZULKIFLI
Kontraktor Pelaksana	:	Saksi NATHANAEL SIMANJUNTAK (Direktur PT. Multi Karya Pratama)
Konsultan Pengawas	:	Saksi ALEXANDER TARIGAN
Bendahara Pengeluaran Kantor KSOP	:	Saksi ZULKARNAIN

• Bahwa Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 antara Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.175.000.800,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender dimulai dari tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Kontraktor Pelaksana.

• Bahwa item-item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 adalah sebagai berikut:

1. FASILITAS SISI LAUT

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Papan Nama Proyek;

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan;

3. Pembersihan dan Keselamatan Kerja;

4. Pengukuran dan Positioning;

5. Pekerjaan Pengadaan Air Kerja dan Air Bersih;

6. Mobilisasi dan Demobilisasi;

7. Direksi Keet dan Gudang;

8. Pagar Sementara dari Seng Bjls Tinggi 2m;

9. Tes Beton Material

PEKERJAAN UPPERSTRUCTURE DERMAGA (70m x 8m)

1. Pembuatan Poer Beton Type-1 (Dim. 165x100x380)

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

2. Pembuatan Poer Beton Type-2 (Dim. 100x100x100)

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

3. Pembuatan Poer Beton Type-3 (Dim. 200x100x100)

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

4. Pembuatan Balok Melintang dan Memanjang Dim. 400x800

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

5. Lantai Beton Tebal 30cm

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

6. Beton Isi Ulang

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

7. Selimut Tiang dengan HDPE

8. Kanstein

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

9. Pengecatan Kanstein

10. Delatasi

11. Perancah Kerja Dudukan Bekisting Antar Tiang

12. Pengadaan dan Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000L)

13. Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000 L)

14. Pemasangan Bolard

15. Pemasangan Bitt 15 ton

16. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell

17. Pengadaan dan Pemasangan Cleat Ring

2. FASILITASSISI DARAT

PEKERJAAN REKLAMASI DAN TALUD DENGAN PVD 50 x 50 m T = 2.39m

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Pekerjaan Pancang Mini Pile

3. Beton Bertulang Kepala Tiang

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

4. Pemasangan Pipa PVC 2”

5. Pasangan Batu Kali

6. Pekerjaan Siaran 1 : 2

7. Suply dan Pemasangan Non Waven – NW 26 (La 50 m x 50 m)

8. Penimbunan dan Pemadatan

9. Suply Materila PVD dan Horisontal Drain

10. Instrumen Geoteknik

• Settlement Plate

• Pneumatic Piezometer

• Inclinometer

• Evaluasi Settlement

11. Pemasangan PVD dan PHD

PEKERJAAN CAUSEWAY 6 m x 41 m

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Beton L Shape

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

3. Pasangan Batu 1 : 3

4. Getextile

5. Pemasangan Pipa PVC 2”

6. Pekerjaan Siaran 1 : 2

7. Pekerjaan Plesteran 1 : 5

8. Penimbunan dan Pemadatan

9. Pasangan Batu Kosong

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga Konsultan Pengawas memberikan teguran secara tertulis sesuai dengan Surat Nomor : 54/Konsl/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Pemasangan PVD tidak sesuai dengan kontrak dan Surat Teguran Nomor : 54/LPPK/Konsult/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 16 November 2018 tentang hasil uji hammer test tidak sesuai dengan kontrak.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Medan Nomor : 01/LHP-TS/XI/2020 tanggal 10 November 2020, ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kekurangan volume sebagai berikut:

1. FASILITAS SISI LAUT

Pekerjaan Upperstructure Dermaga (70 x 8) m:

1. Lantai Beton tebal 30 cm Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350.

Volume berdasarkan CCO adalah 172,58 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 168,00 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 172,58 m3 – 168,00 m3 = 4,58 m3.

2. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell.

Volume berdasarkan CCO adalah 16,00 unit. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 8,00 unit. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 16,00 unit – 8,00 unit = 8,00 unit.

2. FASILITAS SISI DARAT

1. Pekerjaan Reklamasi dan Talud dengan PVD 50 x 50 m.

1. Pasangan Batu Kali

Volume berdasarkan CCO adalah 148,01 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 61,209 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 148,01 m3 - 61,209 m3 = 86,801 m3.

2. Penimbunan dan Pemadatan

Volume berdasarkan CCO adalah 5.575,50 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 2.201,786 m3. Sehnigga terdapat kekurangan volume sebanyak 5.575,50 m3 - 2.201,786 m3 = 3.373,714 m3.

3. Pemasangan PVD dan PHD

Menurut Dokumen Kontrak, Harga Satuan Pemasangan PVD dan PHD untuk kedalaman 30 m adalah Rp. 332.640,00/m².

Sedangkan kedalaman PVD dan PHD terpasang adalah 23 m. Akibat dari pengurangan kedalaman tersebut terjadi perubahan Harga Satuan yaitu (23/30 x Rp. 332.640,00/m²) = Rp. 255.024,00/m². Sehingga terdapat selisih Harga

Satuan = Rp. 332.640,00/m² - Rp. 255.024,00/m² = Rp. 77.616,00/m².

2. Pekerjaan Causeway 6 m x 41 m.

1. Pasangan Batu Kali

Volume berdasarkan CCO adalah 227,52 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 142,599 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 227,52 m3 – 142,599 m3 = 84,921 m3.

2. Penimbunan dan Pemadatan

Volume berdasarkan CCO adalah 442,63 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 387,200 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 442,63 m3 – 387,200 m3 = 55,430 m3.

3. Pasangan Batu Kosong

Volume berdasarkan CCO adalah 680,70 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 565,053 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 680,70 m3 – 565,053 m3 = 115,647 m3.

• Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 belum mencapai bobot fisik 100% namun terdakwa mengajukan permohonan pencairan 100%. Meskipun batas waktu dalam kontrak telah berakhir terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor Pelaksana tetap melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terpasang tanpa adanya addendum perpanjangan waktu pelaksanaan. Adapun pekerjaan yang belum selesai yaitu pekerjaan selimut tiang HDPE belum terpasang, penimbunan untuk causeway dan turap belum selesai.

• Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi proses pencairan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) tahap dengan cara mentransfer ke nomor rekening: 0063595748001 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA (Direktur terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK) yaitu :

1. Termin I: Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor: 181201301006223 Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913).

2. Termin II: Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 25% dengan SP2D Nomor : 181201301008556 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 +Pph Rp. 112.990.913).

3. Termin III: Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011064 Tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791).

4. Termin IV: Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

5. Termin V: Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

6. Termin VI: Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 15% dengan SP2D Nomor : 181201301013038 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.278.680.504,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 131.822.732 + Pph Rp. 39.546.820),

7. Termin VII: Pembayaran Retensi 5% dengan SP2D Nomor : 181201301013048 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 913.343.218,- (setelah dipotong PPN 10% Rp.94.159.094 + Pph Rp. 28.247.728) dengan jaminan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sejumlah Rp. 1.035.750.040,-

• Bahwa pada saat pencairan Termin I, dilakukan pemeriksaan pekerjaan terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dari CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH dan Kontraktor Pelaksana PT. MULTI KARYA PRATAMA. Kemudian dokumen-dokumen syarat pencairan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. H. TAUFIQ MT.

• Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi setelah pencairan Termin I Konsultan Pengawas memberikan teguran tertulis kepada Pihak Pelaksana dan ditembuskan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku PPK namun teguran tertulis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Pelaksana. Selanjutnya pada saat pengajuan pencairan Termin II Konsultan Pengawas tidak ada menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan seperti Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan. Sehingga pencairan Termin II sampai dengan Termin VII dilakukan tanpa dilengkapi syarat-syarat pencairan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama. Bahwa untuk memperlancar proses pencairan kemudian terdakwa bekerja sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dengan cara membuat seakan-akan dokumen syarat-syarat pencairan sudah lengkap, namun dalam kenyataan dokumen syarat pencairan tersebut belum lengkap. Kemudian saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF selaku Bendahara mempertanyakan kelengkapan syarat pencairan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO (Penuntutan secara terpisah) dengan berkata “PAK MANA BERITA ACARA PROGRES PEKERJAAN DARI KONSULTAN ?” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “SUDAH ADA SAMA SAYA SEMUA”. Selanjutnya Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO meminta kepada saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF untuk memproses pencairan tersebut, hal itu dilakukan oleh saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO untuk memperlancar proses pencairan.

• Bahwa dokumen-dokumen syarat pencairan yang seharusnya ditandatangani oleh Konsultan Pengawas yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. H. TAUFIQ MT hanya ada pada Termin 1. Untuk pencairan selanjutnya yaitu pada termin II sampai dengan termin VII tidak dilakukan pemeriksaan bersama yang melibatkan Konsultan Pengawas dari CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH. Bahwa untuk melakukan pencairan pelaksana membuat laporan progres pencairan dan meniru tandatangan dari konsultan pengawas kemudian dokumen syarat pencairan yang sudah disiapkan oleh PT MULTI KARYA PRATAMA dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Tehnik Politehnik Medan Nomor : 01/LHP-TS/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, terdapat beberapa bagian pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan kelebihan pembayaran sebagai berikut :

No		Kontrak Awal										CCO				Hasil Pemeriksaan Laporan													Kete rang an
		Uraian pekerjaan			Volum e/Sat				Harga Satua n Rp.			Volum e CCO		Jumlah Harga Rp.		Volu me Terp asan g		Harga Satuan Rp				Jumlah Harga Rp		Selisih
																								Vol ume			Har ga Rp
I.		Fasilitas Sisi Laut
b.		Pekerjaan Upperstructure Dermaga (70m x 80m)
1.		Lantai Beton			179.40				1,690,			172.58		291,67		168.		1,690,104.				283,93		4.5			7,7		Vol
		Tebal 30 cm			m3				104.8					8,298.		00		87				7,618.1		80			40,		ume
		Beton fc’ 31.2							7					46								6					680		Kur
		Mpa / Mutu K-																									.30		ang
		350
2.		Pengadaan dan			8.00				11,11			16.00		177,91		8.00		11,119,68				88,957,		8.0			88,		Vol
		Pemasangan			Unit				9,680.					4,880.		0		0.00				440.00		00			957		ume
		Lampu Solar							00					00													,44		Kur
		Cell																									0.0		ang
																											0
									Jumlah Sub I.b																		96,698,120 .30
II.		Fasilitas Sisi Darat
a.		Pek. Reklamasi dan Talud dengan PVD 50 x 50 m
1.		Pasangan Batu			179.25				1,182,			148.01		175,05		61.2		1,182,700.				72,391,		86.			102		Vol
		Kali			m3				700.3					1,552.		09		85				492.81		801			,66		ume
									5					81													0,0		Kur
																											59.		ang
																											99
2.		Penimbunan			6,549.4				268,9			5,575.		1,499,		2,20		268,965.4				592,18		3,3			907		Vol
		dan Pemadatan			4 m3				56.48			50		566,85		1.78		8				4,535.4		73.			,38		ume
														4.24		9						3		714			2,3		Kur
																											18.		ang
																											81
3.		Pemasangan			2,500.0				332,6			2,500.		831,60		2,50		255,024.0				637,56		-			194		Har
		PVD dan PHD			0 m2				40.00			00		0,000.		0.00		0				0,000.0					,04		ga
														00		0						0					0,0		Satu
																											00.		an
																											00		Ber
																													uba
																													h
								Jumlah Sub II.a																				1,204,082, 378.81
b.	Pekerjaan Causeway 6m x 41m
1.	Pasangan Batu					227.52		1,182,			227.52			269,08		142.			1,182,700.			168,65			84.			100		Vol
	1:3					m3		700.8						8,097.		599			85			1,958.5			921			,43		ume
								5						39								1						6,1		Kur
																												38.		ang
																												88
2.	Penimbunan					442.63		268,9			442.64			119,04		387.			268,956.4			104,13			55.			14,		Vol
	dan Pemadatan					m3		56.48						8,206.		200			8			9,949.0			430			908		ume
														74								6						,25		Kur
																												7.6		ang
																												9
3.	Pasangan Batu					680.70		581,1			680.70			395,60		565.			581,167.2			328,39			115			67,		Vol
	Kosong					m3		67.24						0,540.		053			4			0,176.2			.64			210		ume
														27								3			7			,36		Kur
																							4.0			ang
																												4
								JumlahSubII.b																				182,554,76 0,61
								JUMLAH																				1,483,335, 259.72
							DIBULATKAN			1,483,335. 000.00

• Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik RONI PUPUNG ditemukan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. 1.483.335.260,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Perhitungan Ahli Teknik Politehnik Medan
		RAB (A)	Realisasi Pelaksanaan (B)	Selisih (D)
I	Fasilitas Sisi Laut a. Pekerjaan Upperstructur Dermaga Lantai Beton Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell	291.678.298,48 177.914.880,00	283.937.618,16 88.957.440,00	7.740.680 88.957.440
II	Fasilitas Sisi Darat
	a) Pekerjaan Reklamasi dan Talud
	1. Pemasangan Batu Kali	175.051.552,81	72.391.492,81	102.660.060
	2. Penimbunan dan Pemadatan	1.499.566.854,24	592.184.535,43	907.382.319
	3. Pemasangan PVD dan PHD	831.600.000,00	637.560.000,00	194.040.000
	b) Pekerjaan Causeway	269.088.097,39	168.651.958,51	100.436.139
	1. Pemasangan Batu 1 : 3	119.048.206,74	104.139.949,06	14.908.258
	2. Penimbunan dan Pemadatan	395.600.540,27	328.390.176,23	67.210.364
	3. Pemasangan Batu Kosong
		3.759.548.429,93	2.276.213.170,20	1.483.335.260
	KerugianKeuanganNegara =(A)–(B)	1.483.335.260

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NATHANEL SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR yang melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tidak sesuai dengan Kontrak sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.483.335.260,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang Disepakati dan dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021.

• Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK telah membayar sebagian Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

-------- Bahwa perbuatan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama berdasarkan Akta Pendirian Notaris Nomor 8 yang dikeluarkan oleh Notaris FARIDA HANUM S.H., SpN tanggal 18 Mei 2004 dan Akta Perubahan Notaris Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Notaris FIBRIANI MAGDALENA S.H. tanggal 15 Juni 2015, bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KU.706/1/01/Ksop-Baa-17 tanggal 16 November 2017 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/02/Ksop-Baa-18 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau antara tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi di Jalan Syahbandar No. 4/B Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:

• Pasal 17

Ayat (1) “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) “Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan kontrak;

2. Kualitas barang/jasa;

3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume.”

• Pasal 53

Ayat (1) “Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda.”

Ayat (3) “Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subskontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subskontraktor sesuia dengan realisasi pekerjaannya.”

• Pasal 56 Ayat (1) “Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masapelaksanaanKontrakberakhir,namunPPKmenilaibahwaPenyediamampumenyelesaikanpekerjaan,PPKmemberikankesempatankepadaPenyediauntukmenyelesaikanpekerjaan”

• Pasal 57 “Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam kontrak penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untukserah terima pekerjaan; PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yangdiserahkan;PPKdanpenyediamenandatanganiBeritaAcaraserahterimapekerjaan”

• Pasal78Ayat(3)“Penyediayangdikenakansanksiadalah:

Hurufa“tidakmelaksanakankontrak,tidakmenyelesaikanpekerjaan,atautidakmelaksanakankewajiban dalam masapemeliharaan”

Huruf d “Tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”

Huruf e “Menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit”

Huruf f “Tindakanpenyediayangdikenakansanksiadalahterlambatmenyelesaikanpekerjaansesuaidengankontrak”.

yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp.1.483.335.260 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu DuaRatus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang Disepakati yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

• Bahwa pada Tahun 2018, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.777.547.000 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp. 22.275.290.000 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2018.

• Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi telah dilakukan proses pelelangan oleh Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai. Selanjutnya PT. Multi Karya Pratama mengajukan penawaran sebesar Rp 20.715.000.800,-(dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus rupiah). Atas penawaran tersebut Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 018/PEMBP-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018.

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaaan PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur yaitu terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK dan CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur ALEXANDER TARIGAN.

• Bahwa Pihak-Pihak yang terkait dalam Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir T.A 2018 ialah:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Saksi SYAFRIZAL, S.E. selaku Kepala KSOP Bagansiapiapi.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO
Pejabat Penguji Penandatanganan SPM (PPSPM)	:	Saksi RUSNAH
Ketua Pokja Pemilihan	:	Saksi ZULKIFLI
Kontraktor Pelaksana	:	Saksi NATHANAEL SIMANJUNTAK (Direktur PT. Multi Karya Pratama)
Konsultan Pengawas	:	Saksi ALEXANDER TARIGAN
Bendahara Pengeluaran Kantor KSOP	:	Saksi ZULKARNAIN

• Bahwa Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 antara Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.175.000.800,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender dimulai dari tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Kontraktor Pelaksana.

• Bahwa item-item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 adalah sebagai berikut:

3. FASILITAS SISI LAUT

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Papan Nama Proyek;

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan;

3. Pembersihan dan Keselamatan Kerja;

4. Pengukuran dan Positioning;

5. Pekerjaan Pengadaan Air Kerja dan Air Bersih;

6. Mobilisasi dan Demobilisasi;

7. Direksi Keet dan Gudang;

8. Pagar Sementara dari Seng Bjls Tinggi 2m;

9. Tes Beton Material

PEKERJAAN UPPERSTRUCTURE DERMAGA (70m x 8m)

1. Pembuatan Poer Beton Type-1 (Dim. 165x100x380)

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

2. Pembuatan Poer Beton Type-2 (Dim. 100x100x100)

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

3. Pembuatan Poer Beton Type-3 (Dim. 200x100x100)

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

4. Pembuatan Balok Melintang dan Memanjang Dim. 400x800

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

5. Lantai Beton Tebal 30cm

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

6. Beton Isi Ulang

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

7. Selimut Tiang dengan HDPE

8. Kanstein

   • Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

   • Bekisting

   • Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

9. Pengecatan Kanstein

10. Delatasi

11. Perancah Kerja Dudukan Bekisting Antar Tiang

12. Pengadaan dan Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000L)

13. Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000 L)

14. Pemasangan Bolard

15. Pemasangan Bitt 15 ton

16. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell

17. Pengadaan dan Pemasangan Cleat Ring

4. FASILITASSISI DARAT

PEKERJAAN REKLAMASI DAN TALUD DENGAN PVD 50 x 50 m T = 2.39m

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Pekerjaan Pancang Mini Pile

3. Beton Bertulang Kepala Tiang

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

4. Pemasangan Pipa PVC 2”

5. Pasangan Batu Kali

6. Pekerjaan Siaran 1 : 2

7. Suply dan Pemasangan Non Waven – NW 26 (La 50 m x 50 m)

8. Penimbunan dan Pemadatan

9. Suply Materila PVD dan Horisontal Drain

10. Instrumen Geoteknik

• Settlement Plate

• Pneumatic Piezometer

• Inclinometer

• Evaluasi Settlement

11. Pemasangan PVD dan PHD

PEKERJAAN CAUSEWAY 6 m x 41 m

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Beton L Shape

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

3. Pasangan Batu 1 : 3

4. Getextile

5. Pemasangan Pipa PVC 2”

6. Pekerjaan Siaran 1 : 2

7. Pekerjaan Plesteran 1 : 5

8. Penimbunan dan Pemadatan

9. Pasangan Batu Kosong

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga Konsultan Pengawas memberikan teguran secara tertulis sesuai dengan Surat Nomor : 54/Konsl/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Pemasangan PVD tidak sesuai dengan kontrak dan Surat Teguran Nomor : 54/LPPK/Konsult/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 16 November 2018 tentang hasil uji hammer test tidak sesuai dengan kontrak.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Medan Nomor : 01/LHP-TS/XI/2020 tanggal 10 November 2020, ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kekurangan volume sebagai berikut:

3. FASILITAS SISI LAUT

Pekerjaan Upperstructure Dermaga (70 x 8) m:

1. Lantai Beton tebal 30 cm Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350.

Volume berdasarkan CCO adalah 172,58 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 168,00 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 172,58 m3 – 168,00 m3 = 4,58 m3.

2. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell.

Volume berdasarkan CCO adalah 16,00 unit. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 8,00 unit. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 16,00 unit – 8,00 unit = 8,00 unit.

4. FASILITAS SISI DARAT

1. Pekerjaan Reklamasi dan Talud dengan PVD 50 x 50 m.

1. Pasangan Batu Kali

Volume berdasarkan CCO adalah 148,01 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 61,209 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 148,01 m3 - 61,209 m3 = 86,801 m3.

2. Penimbunan dan Pemadatan

Volume berdasarkan CCO adalah 5.575,50 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 2.201,786 m3. Sehnigga terdapat kekurangan volume sebanyak 5.575,50 m3 - 2.201,786 m3 = 3.373,714 m3.

3. Pemasangan PVD dan PHD

Menurut Dokumen Kontrak, Harga Satuan Pemasangan PVD dan PHD untuk kedalaman 30 m adalah Rp. 332.640,00/m².

Sedangkan kedalaman PVD dan PHD terpasang adalah 23 m. Akibat dari pengurangan kedalaman tersebut terjadi perubahan Harga Satuan yaitu (23/30 x Rp. 332.640,00/m²) = Rp. 255.024,00/m². Sehingga terdapat selisih Harga

Satuan = Rp. 332.640,00/m² - Rp. 255.024,00/m² = Rp. 77.616,00/m².

2. Pekerjaan Causeway 6 m x 41 m.

1. Pasangan Batu Kali

Volume berdasarkan CCO adalah 227,52 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 142,599 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 227,52 m3 – 142,599 m3 = 84,921 m3.

2. Penimbunan dan Pemadatan

Volume berdasarkan CCO adalah 442,63 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 387,200 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 442,63 m3 – 387,200 m3 = 55,430 m3.

3. Pasangan Batu Kosong

Volume berdasarkan CCO adalah 680,70 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 565,053 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 680,70 m3 – 565,053 m3 = 115,647 m3.

• Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 belum mencapai bobot fisik 100% namun terdakwa mengajukan permohonan pencairan 100%. Meskipun batas waktu dalam kontrak telah berakhir terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor Pelaksana tetap melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terpasang tanpa adanya addendum perpanjangan waktu pelaksanaan. Adapun pekerjaan yang belum selesai yaitu pekerjaan selimut tiang HDPE belum terpasang, penimbunan untuk causeway dan turap belum selesai.

• Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi proses pencairan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) tahap dengan cara mentransfer ke nomor rekening: 0063595748001 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA (Direktur terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK) yaitu :

1. Termin I: Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor: 181201301006223 Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913).

2. Termin II: Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 25% dengan SP2D Nomor : 181201301008556 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 +Pph Rp. 112.990.913).

3. Termin III: Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011064 Tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791).

4. Termin IV: Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

5. Termin V: Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

6. Termin VI: Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 15% dengan SP2D Nomor : 181201301013038 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.278.680.504,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 131.822.732 + Pph Rp. 39.546.820),

7. Termin VII: Pembayaran Retensi 5% dengan SP2D Nomor : 181201301013048 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 913.343.218,- (setelah dipotong PPN 10% Rp.94.159.094 + Pph Rp. 28.247.728) dengan jaminan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sejumlah Rp. 1.035.750.040,-

• Bahwa pada saat pencairan Termin I, dilakukan pemeriksaan pekerjaan terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dari CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH dan Kontraktor Pelaksana PT. MULTI KARYA PRATAMA. Kemudian dokumen-dokumen syarat pencairan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. H. TAUFIQ MT.

• Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi setelah pencairan Termin I Konsultan Pengawas memberikan teguran tertulis kepada Pihak Pelaksana dan ditembuskan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku PPK namun teguran tertulis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Pelaksana. Selanjutnya pada saat pengajuan pencairan Termin II Konsultan Pengawas tidak ada menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan seperti Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan. Sehingga pencairan Termin II sampai dengan Termin VII dilakukan tanpa dilengkapi syarat-syarat pencairan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama. Bahwa untuk mempermudah proses pencairan kemudian terdakwa bekerja sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dengan cara membuat seakan-akan dokumen syarat-syarat pencairan sudah lengkap, namun dalam kenyataan dokumen syarat pencairan tersebut belum lengkap. Kemudian saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF selaku Bendahara mempertanyakan kelengkapan syarat pencairan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO (Penuntutan secara terpisah) dengan berkata “PAK MANA BERITA ACARA PROGRES PEKERJAAN DARI KONSULTAN ?” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “SUDAH ADA SAMA SAYA SEMUA”. Selanjutnya Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO meminta kepada saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF untuk memproses pencairan tersebut, hal itu dilakukan oleh saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO untuk memperlancar proses pencairan.

• Bahwa dokumen-dokumen syarat pencairan yang seharusnya ditandatangani oleh Konsultan Pengawas yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. H. TAUFIQ MT hanya ada pada Termin 1. Untuk pencairan selanjutnya yaitu pada termin II sampai dengan termin VII tidak dilakukan pemeriksaan bersama yang melibatkan Konsultan Pengawas dari CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH. Bahwa untuk melakukan pencairan pelaksana membuat laporan progres pencairan dan meniru tandatangan dari konsultan pengawas kemudian dokumen syarat pencairan yang sudah disiapkan oleh PT MULTI KARYA PRATAMA dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Tehnik Politehnik Medan Nomor : 01/LHP-TS/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, terdapat beberapa bagian pekerjaan yang mengalami kekurangan volume dan kelebihan pembayaran sebagai berikut :

No		Kontrak Awal										CCO					Hasil Pemeriksaan Laporan													Kete rang an
		Uraian pekerjaan			Volum e/Sat				Harga Satua n Rp.			Volum e CCO		Jumlah Harga Rp.			Volu me Terp asan g		Harga Satuan Rp				Jumlah Harga Rp		Selisih
																									Vol ume			Har ga Rp
I.		Fasilitas Sisi Laut
b.		Pekerjaan Upperstructure Dermaga (70m x 80m)
1.		Lantai Beton			179.40				1,690,			172.58		291,67			168.		1,690,104.				283,93		4.5			7,7		Vol
		Tebal 30 cm			m3				104.8					8,298.			00		87				7,618.1		80			40,		ume
		Beton fc’ 31.2							7					46									6					680		Kur
		Mpa / Mutu K-																										.30		ang
		350
2.		Pengadaan dan			8.00				11,11			16.00		177,91			8.00		11,119,68				88,957,		8.0			88,		Vol
		Pemasangan			Unit				9,680.					4,880.			0		0.00				440.00		00			957		ume
		Lampu Solar							00					00														,44		Kur
		Cell																										0.0		ang
																												0
									Jumlah Sub I.b																			96,698,120 .30
II.		Fasilitas Sisi Darat
a.		Pek. Reklamasi dan Talud dengan PVD 50 x 50 m
1.		Pasangan Batu			179.25				1,182,			148.01		175,05			61.2		1,182,700.				72,391,		86.			102		Vol
		Kali			m3				700.3					1,552.			09		85				492.81		801			,66		ume
									5					81														0,0		Kur
																												59.		ang
																												99
2.		Penimbunan			6,549.4				268,9			5,575.		1,499,			2,20		268,965.4				592,18		3,3			907		Vol
		dan Pemadatan			4 m3				56.48			50		566,85			1.78		8				4,535.4		73.			,38		ume
														4.24			9						3		714			2,3		Kur
																												18.		ang
																												81
3.		Pemasangan			2,500.0				332,6			2,500.		831,60			2,50		255,024.0				637,56		-			194		Har
		PVD dan PHD			0 m2				40.00			00		0,000.			0.00		0				0,000.0					,04		ga
														00			0						0					0,0		Satu
																												00.		an
																												00		Ber
																														uba
																														h
								Jumlah Sub II.a																					1,204,082, 378.81
b.	Pekerjaan Causeway 6m x 41m
1.	Pasangan Batu					227.52		1,182,			227.52				269,08		142.			1,182,700.			168,65			84.			100		Vol
	1:3					m3		700.8							8,097.		599			85			1,958.5			921			,43		ume
								5							39								1						6,1		Kur
																													38.		ang
																													88
2.	Penimbunan					442.63		268,9			442.64				119,04		387.			268,956.4			104,13			55.			14,		Vol
	dan Pemadatan					m3		56.48							8,206.		200			8			9,949.0			430			908		ume
															74								6						,25		Kur
																													7.6		ang
																													9
3.	Pasangan Batu					680.70		581,1			680.70				395,60		565.			581,167.2			328,39			115			67,		Vol
	Kosong					m3		67.24							0,540.		053			4			0,176.2			.64			210		ume
															27								3			7			,36		Kur
																								4.0			ang
																													4
								JumlahSubII.b																					182,554,76 0,61
								JUMLAH																					1,483,335, 259.72
							DIBULATKAN			1,483,335. 000.00

• Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik RONI PUPUNG ditemukan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. 1.483.335.260,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Perhitungan Ahli Teknik Politehnik Medan
		RAB (A)	Realisasi Pelaksanaan (B)	Selisih (D)
I	Fasilitas Sisi Laut a. Pekerjaan Upperstructur Dermaga Lantai Beton Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell	291.678.298,48 177.914.880,00	283.937.618,16 88.957.440,00	7.740.680 88.957.440
II	Fasilitas Sisi Darat
	a) Pekerjaan Reklamasi dan Talud
	1. Pemasangan Batu Kali	175.051.552,81	72.391.492,81	102.660.060
	2. Penimbunan dan Pemadatan	1.499.566.854,24	592.184.535,43	907.382.319
	3. Pemasangan PVD dan PHD	831.600.000,00	637.560.000,00	194.040.000
	b) Pekerjaan Causeway	269.088.097,39	168.651.958,51	100.436.139
	1. Pemasangan Batu 1 : 3	119.048.206,74	104.139.949,06	14.908.258
	2. Penimbunan dan Pemadatan	395.600.540,27	328.390.176,23	67.210.364
	3. Pemasangan Batu Kosong
		3.759.548.429,93	2.276.213.170,20	1.483.335.260
	KerugianKeuanganNegara =(A)–(B)	1.483.335.260

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NATHANEL SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR yang melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tidak sesuai dengan Kontrak sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.483.335.260,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang Disepakati dan dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021.

• Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK telah membayar sebagian Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

------- Bahwa perbuatan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atas Surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan pada persidangan pada tanggal 20 Februari 2023.

Menimbang, bahwa unt uk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan lanjutan pelabuhan laut Bagansiapiapi pada tahun 2018 tapi saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api TA. 2018. Bahwa Tugas pokok dan kewajiban saksi selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi adalah sebagai Petugas Keselamatan Berlayar dengan kewenangan mengeluarkan dan menandatangani SPB (Surat Perintah Berlayar), pengecekan alat-alat keselamatan kapal dan melakukan patroli. Bahwa Tugas saksi dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 adalah pada bulan Oktober 2018 sdr. Syafrizal sebagai Kepala Kantor Syahbandar Dan Otorirtas Pelabuhan Bagansiapiapi memerintahkan secara lisan kepada saksi untuk melihat pekerjaan atau barang yang datang agar disampaikan kepada sdr. Syafrizal kemudian disampaikan juga kepada sdr. Tito yang setahu saksi sebagai PPK dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018. Bahwa Setahu saksi yang terlibat dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 adalah: Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. Syafrizal, SE (Kepala Kantor Syahbandar dan dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi); Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) Sdr. Tito (Kementerian Perhubungan Jakarta); Bendahara Pengeluaran Sdr. Zulkarnain; Penandatangan Surat Perintah Membayar Sdri. Rusna; Konsultan Pengawas yakni Sdr. Amirullah dan sdr. Taufik. Kontraktor atau pelaksana yakni sdr. Nathan Bahwa Setahu saksi PPK sdr. Tito jarang di lokasi pekerjaan karena PPK berada di luar kota yakni di Jakarta dan saksi hanya bertemu dengan sdr. Tito sebanyak 4 kali antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018. Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) / Surat Perintah (SP) dari kepala kantor sebagai staf teknis terkait kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018. Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada KPA Syafrizal dan PPK yaitu sdr. TITO, perihal pengecoran di dermoga yang menurut konsultan pengawas yaitu sdr Amirullah bahwa pengecoran terlalu cair. Adapun laporan saksi pada saat itu hanya secara lisan via telepon. Bahwa setelah saksi perhatikan, Dokumen Laporan Mingguan Ke 12 Periode 14 September s/d 20 September 2018 bahwa tandatangan saksi telah di palsukan oleh orang yang saksi tidak tahu. Ciri khas dalam tandatangan saksi selalu saksi bubuhkan garis bawah, namun dalam laporan bulanan tersebut tidak membubuhkan garis bawah. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai staff Tekhnis dalam mengawasi dan menginformasikan Material saksi selalu konsultasikan kepada konsultan yakni Pak Taufik dan Pak Amir, apabila material tersebut dinilai konsultan sesuai baru saksi izinkan material tersebut untuk masuk dan saksi memberitahukan kepada PPK, namun saksi tidak pernah memegang maupun melihat Rencana Anggaran Biaya, Quality Control dan gambar pada pekerjaan tersebut. Dapat saksi jelaskan terakhir saksi melaksanakan tugas sebagai staff tekhnis pada awal bulan Desember 2018 namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 telah di bayarkan kepada pihak pelaksana. Bahwa Dapat saksi jelaskan, saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait penyelesaian dan pembayaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 kecuali Request Material. Atas keterangan saksi terakwa tidak keberatan dan membenarkanya Saksi AMIRRULLAH Bin ABDUL RAZAK, dengan di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, menerangkan : Bahwa Keterkaitan saksi dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018, adalah selaku Inspektor atau pengawas tekhnis lapangan untuk pekerjaan dimaksud yang ditugaskan oleh CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH. Bahwa sebagai dasar saksi ditugaskan untuk melakukan Pengawasan tekhnis dilapangan pada Pekerjaan dimaksud adalah : Surat dari Wakil Direktur CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH sdr. Alexander Tarigan No. 50/MP/RKA&LRK-PKL/VI/2018, bulan Juni 2018. Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.804/1/01/ KSOP.BAA.18 Tanggal 08 Juni 2018 tentang Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan siapi-api, Nilai Kontrak Rp. 380.000.000,- lama pekerjaan selama 207 hari Kalender mulai 8 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018. Bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 menurut kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018: Sisi laut : Pekerjaan Pengisian Tiang Pancang dengan Volume Beton; Pekerjaan Pur Beton (dengan struktur beton bertulang); Pekerjaan Balok melintang dan memanjang serta lantai dermaga; Pekerjaan Pemasangan Fender dermaga; Pekerjaan lampu penerangan dermaga; Pekerjaan bite Clip Ring Selimut tiang pancang HDPE. Sisi darat : Pemancangan mini pile diameter 25 cm Pekerjaan lantai beton bertulang kepala tiang. Pemasangan batu kali Plesteran siar Pemasangan PVD dan PHD; Pemasangan Geotextel Penimbunan tanah dan pemadatan Instrumen settlemen plate pneumatic piezometer Inclino meter Evaluasi Instrumen settlemen plate pneumatic piezometer untuk mengamati penurunan tanah. Pekerjaan Causeway 6 x 41 meter. Bahwa terhadap Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 tidak ada dilakukan amandemen /CCO. Bahwa ada item Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 yang disub kontrakan oleh kontraktor pelaksana PT. Multi Karya Pratama kepada pihak ketiga untuk pekerjaan Pemasangan PVD dan PHD, namun saksi lupa nama perusahaannya, tapi pihak ketiga tersebut yang dilapangan sdr. Rismadi Adi. Bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 yang mengalami kerusakan adalah pekerjaan Causeway yakni patah plat beton diakibatkan karena tidak padatnya timbunan sehingga terjadi penurunan tanah yang seharusnya sebelum plat beton dipasang timbunan dipadatkan terlebih dahulu. Bahwa pekerjaan penimbunan dan pemadatan seharusnya sama tinggi dengan sisi atas turap, dan kalau dihitung panjang 50 m x lebar 50 m x tinggi rata-rata 0,8 meter (0,6 m sebelah sisi darat x 1,20 m sebelah sisi laut ) x 1,2 faktor kembang material = 2400 m3 seharusnya volume tanah timbun yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Penimbunan dan Pemadatan pada turap 50 meter x 50 meter, sedangkan kenyataannya atau fakta dilapangan masih tidak mencukupi volume sebanyak 2400 m3 karena timbunan tidak sama tinggi dengan sisi atas turap Bahwa Saksi selaku Inspektor bersama sdr. Taufik selaku Suvervisor Enginering, pada saat evaluasi proyek sebelum pekerjaan timbunan dimulai, telah menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Hutapea, ST selaku pelaksana lapangan dari kontraktor serta sdr. Tito selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), “bahwa terjadi kelebihan tanah timbun”, saat itu memang dijawab oleh sdr. Tito bersama kontraktor, bahwa kelebihan tersebut akan kita lakukan CCO, namun atas kelebihan tanah timbun tersebut sampai dengan berakhirnya pekerjaan tidak pernah di CCO, artinya pembayaran terhadap tanah timbun untuk Pekerjaan Timbunan pada turap 50 meter x 50 meter sebanyak volume kontrak 6549,44 m3 tidak berdasarkan volume terpasang. Bahwa Berdasarkan kontrak, Pekerjaan beton yang berada di dalam Tiang dermaga ujung, Pile Cap, Balok melintang dan memanjang serta lantai dermaga ujung, yang dikerjakan bersamaan, haruslah mutu beton nya K-350, akan tetapi berdasarkan hasil uji laboratorium Universitas Riau menggunakan Hammer test pada beton Pile Cap B2 menghasilkan kuat tekan beton K-293,88, beton Pile Cap B5 K-307,97, beton Pile Cap C2 K-293,47 Bahwa saksi ada menanda tangani laporan bobot pekerjaan untuk pencairan tetapi hanya pada pencairan termijn I saja, kemudian dokumen-dokumen yang telah di tanda tangani oleh Konsultan pengawas CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH terkait pencairan termijn I adalah Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, back up data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang ditanda tangani oleh sdr. Ir. H. Taufiq MT, sedangkan untuk pencairan-pencairan berikutnya tidak ada lagi dilakukan pemeriksaan bersama dengan melibatkan konsultan pengawas CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH. Bahwa Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.802/1/01/ KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018, Nilai Kontrak Rp. 20.715.000.000,- telah dicairkan seluruhnya 100%. Bahwa dalam hal pekerjaan intrumen Geometrik mekanisme pengukuran dan realisasi pekerjaanya adalah seingat saksi untuk pekerjaan tersebut pihak rekanan melakukan kerja sama pihak lain, namun saksi tidak ingat snama pihak lain tersebut, pihak rekanan menyewa alat sttlemen plate, pneumatic Piezometer, inclinometer, Evaluasi Settlement. Alat-alat tersebut disewa oleh rekanan yang mana dalam kontrak alat tersebut diaplikasikan selama 4 bulan namun dalam pengamatan kami alat-alat tersebut hanya dipasang 1 (satu) bulan terakhi sekira bulan November akhir. Namun untuk hasil pengamatan geotek tersebut tidak ada di sampaikan kepada kami selaku pengawas. Bahwa pemasangan PVD tidak sampai pada kedalaman 30 M maka pekerjaan tersebut tidak dapat diterima. Dapat saksi jelaskan perihal pesangam PVD tidak sampai kedalaman 30 m maka bangunan tersebut dapat berfusngsi tetapi tidak maksimal. Atas keterangan saksi, untuk sebahagian terakwa membenarkanya Saksi TAUFIQ Bin SAKDUDDIN, dengan di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, menerangkan : Bahwa Keterkaitan saksi dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018, adalah selaku Suvervisor Enginer atau Kepala pengawas tekhnis lapangan untuk pekerjaan dimaksud yang ditugaskan oleh CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH. Bahwa sebagai dasar saksi ditugaskan untuk melakukan Pengawasan tekhnis dilapangan pada Pekerjaan dimaksud adalah : Surat dari Wakil Direktur CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH sdr. Alexander Tarigan No. 50/MP/RKA&LRK-PKL/VI/2018, bulan Juni 2018. Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 08 Juni 2018 tentang Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan siapi-api, Nilai Kontrak Rp. 380.000.000,- lama pekerjaan selama 207 hari Kalender mulai 8 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018. Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab selaku Suvervisor Enginer atau Kepala pengawas tekhnis lapangan adalah : Melaksanakan pekerjaan suvervisi secara umum, suvervisi lapangan koordinasi dan inspeksi kegiatan pekerjaan proyek. Mengawasi kebenaran ukuran kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan dilapangan atau ditempat lainnya. Mengawasi kemajuan (proggres pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Memberikan masukkan, pendapat tekhnis tentang penambahan dan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa. Memberikan petunjuk, perintah sepanjang tidak mengenai, pengurangan dan penambahan biaya dan waktu serta tidak menyimpang dari kontrak. Bahwa pedoman saksi dalam melakukan Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018, adalah Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018, Nilai Kontrak Rp. 20.715.000.000,- lama pekerjaan selama 180 hari Kalender mulai 30 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018. Bahwa item pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 menurut kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 Sisi laut : Pekerjaan Pengisian Tiang Pancang dengan Volume Beton; Pekerjaan Pur Beton (dengan struktur beton bertulang); Pekerjaan Balok melintang dan memanjang serta lantai dermaga; Pekerjaan Pemasangan Fender dermaga; Pekerjaan lampu penerangan dermaga; Pekerjaan bite Clip Ring Selimut tiang pancang HDPE. Sisi darat : Pemancangan mini pile diameter 25 cm Pekerjaan lantai beton bertulang kepala tiang. Pemasangan batu kali Plesteran siar Pemasangan PVD dan PHD; Pemasangan Geotextel Penimbunan tanah dan pemadatan Instrumen settlemen plate pneumatic piezometer Inclino meter Evaluasi Instrumen settlemen plate pneumatic piezometer untuk mengamati penurunan tanah. Pekerjaan Causeway 6 x 41 meter. Bahwa benar ada item Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 yang disub kontrakan oleh kontraktor pelaksana PT. Multi Karya Pratama kepada pihak ketiga untuk pekerjaan : Pemasangan PVD dan PHD, namun saksi lupa nama perusahaannya, tapi pihak ketiga tersebut yang dilapangan sdr. Rismadi Adi. Pemancangan mini pile diameter 25 cm sebanyak 164 buah tiang pancang, yang dilaksanakan oleh PT. Perintis Pondasi Teknotama. Bahwa pekerjaan penimbunan dan pemadatan seharusnya sama tinggi dengan sisi atas turap, dan kalau dihitung panjang 50 m x lebar 50 m x tinggi rata-rata 0,8 meter (0,6 m sebelah sisi darat x 1 m sebelah sisi laut ) x 1,2 faktor kembang material = 2400 m3, inilah volume tanah timbun yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Penimbunan dan Pemadatan pada turap 50 meter x 50 meter untuk tahap awal menunggu terjadinya penurunan muka tanah timbun akibat pemasangan PVD, selanjutnya setelah PVD terpasang dan terjadi proses penurunan, 3 bulan kemudian mestinya dilakukan lagi penimbunan akhir, sehingga volume tanah timbun tercukupi sesuai kontrak, namun kontraktor tidak lagi melakukan penimbunan selanjutnya setelah penimbunan volume 2400 m3, karena kontrak telah habis diakhir desember 2018 Bahwa volume tanah timbun untuk Pekerjaan Penimbunan dan Pemadatan pada turap 50 meter x 50 meter menurut kontrak adalah 6549,44 m3. Bahwa tidak ada dilakukan CCO terhadap volume tanah timbun yang belum dilaksnakan sebanyak 4149,44 m3 tersebut, karena terhadap volume tanah timbun yang belum dilaksnakan sebanyak 4149,44 m3 tersebut tidak bisa dilakukan CCO, karena seharusnya Volume tanah timbun sebanyak 4149,44 m3 seharusnya dilaksnakan setelah setelah PVD terpasang dan terjadi proses penurunan, 3 bulan kemudian mestinya dilakukan lagi penimbunan akhir, sehingga volume tanah timbun tercukupi sesuai kontrak yaitu 6549,44 m3, namun kontraktor tidak bisa lagi melakukan penimbunan selanjutnya setelah penimbunan volume 2400 m3, karena kontrak telah habis diakhir desember 2018. Bahwa harga kontrak untuk pekerjaan Pemasangan PVD berdasarkan per meter persegi yang dihitung dari 50 meter x 50 meter = 2500 m2 x permeter persegi Rp. 332.640,- = Rp. 831.600.000, sedangkan harga Pemasangan PVD yang di Sub kontrak kan oleh kontraktor pelaksana kepada pihak III saksi tidak tahu. Bahwa berdasarkan kontrak, Pekerjaan beton yang berada di dalam Tiang dermaga ujung, Pile Cap, Balok melintang dan memanjang serta lantai dermaga ujung, yang dikerjakan bersamaan, haruslah mutu beton nya K-350, akan tetapi berdasarkan hasil uji laboratorium Universitas Riau menggunakan Hammer test pada beton Pile Cap B2 menghasilkan kuat tekan beton K-293,88, beton Pile Cap B5 K-307,97, beton Pile Cap C2 K-293,47, kemudian untuk pekerjaan pengecoran selanjutnya, pihak kontraktor tidak lagi melakukan tes uji beton, sehingga tidak diketahui lagi berapa mutu betonnya, dan terhadap hal tersebut kami pihak konsultan telah menegur pihak kontraktor pelaksana akan tetapi tidak di indahkan teguran kami tersebut. Bahwa kami tidak ada Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan harian, mingguan dan bulanan (Proggres pekerjaan) yang dituangkan dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan Konsultan Pengawas, kami hanya menerima dan memastikan ukuran, volume dll, hitungan kontraktor pelaksana apakah telah sesuai kontrak atau tidak. Bahwa item yang disubcontrakan adalah: Pemasangan PVD yang disubcontrakkan kepada PT Geomat Indonesia Mandiri ,namun yang sering dilapangan adalah RISMADI ADI Pemancangan Mini Pile diameter 25 cm sebanyak 164 buah tiang pancang yang dilaksanakan oleh PT Perintis Pondasi Teknotama. Masalah besaran nilai kontraknya saksi tidak mengetahui karena bukan wewenang saksi; Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan bersama pada termin II dan sampai pada termin terakhir dan dapat saksi sampaikan bawa laporan bulanan saksi hanya menandatangani sampai laporan bulan ke 3 dan minggu ke 12. Saksi tidak menandatangani laporan bulan ke 4 sampai dengan habisnya kontrak saksi tidak ada tantangani lagi baik untuk laporan mingguan dan bulanan dikarenakan: Rekanan tidak menyediakan dokumen backup pendukung seperti uji tes beton dll sebagai dasar bahwa pekerjaaan tersebut telah dilaksanakan memenuhi bestek/RAB. Bahwa yang tertera dalam laporan bulan ke 4 dan ke 7 bukan tanda tangan saksi, namun terhadap laporan bulan ke 1 sd bulan ke 3 yang menyerahkan kepada saksi adalah ARVINTA PINEM setelah ditandatangani oleh Rinto Hutapea, Derlan Sinaga, ST dan M. Tito Rachmad Prasetyo dengan penyerahan bersamaan pada saat progres pekerjaan 25,66 %. Bahwa tidak ada orang lain yang dapat menandatangani laporam progress pekerjaan selain saksi. Karena sebagai pennaggungjawab teknis dilapangan dari pihak Konsultan Pengawas adalah superviser engineering. Bahwa Pemasangan PVD tidak sesuai dengan kontrak yaitu yang dipasang adalah 23 m namun dalam kontrak adalah 30 meter hal tersebut terjadi karena rekanan bekerja semaunya tanpa mengindahkan teguran yang dari awal sudah dilayangkan oleh Konsultan Pengawas. Bahwa Terhadap pemasangan PVD kami selaku Konsultan Pengawas telah melakukan teguran tertulis yaitu sesuai dengan surat CV Ravena Nomor: 54/Konst/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Pek PVD sesuai gambar bestek; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahap pembayaran yang dibayar ukuran 23 meter atau 30 meter dikarenakan saksi tidak dilibatkan lagi sehingga saksi tidak mengetahui. Bahwa Terhadap pekerjaan Reklamasi dan Talaud dengan PVD 50 x 50 Meter, T= 2,30 Meter dan terhadap pekerjaan Causeway 6 m x 41 m dilakukan pada minggu ke 5 bulan ke 2. Dan pada saat kami melakukan pengawasan kami berpedoman kepada kontrak awal perihal CCO saksi tidak mengetahui adanya kontrak CCO karena saksi tidak pernah menandatangani kontrak CCO tersebut. Bahwa Saksi ada menandatangani laporan mingguan 1 sampai dengan mingggu ke 12 dan laporan bulanan ke 1 dan ke 2 yang diserahkan pada bulan ketiga, dan untuk laporan mingguan ke 13 sampai dengan minggu ke 27 serta laporan bulan ke 4 sampai dengan ke 7 diserahkan pada awal bulan Desember 2018 namun laporan semua laporan tersebut tidak saksi tanda tangani karena saksi melihat dilaporan bulan ketiga sudah ditandatangani oleh sdr. PPK. Bahwa Saksi tetap melakukan pengawasan dilapangan bersama personil saksi yakni AMirullah sampai berakhir kontrak yakni 29 Desember 2018 dengan bukti adanya rapat mingguan terakhir dilapangan dan saksi melakuan pengawasan berpedoman kepada kontrak pelaksana Perjanjian Kerja Nomor :PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 dan kontrak konsultan pengawasan. Bahwa Addendum / CCO tidak ada, draf CCO pernah diajukan kepada saksi sekitar bulan Desember 2018 oleh sdr. Rinto Hutapea namun saksi tidak ada tanda tangani karena pekerjaan sudah hamper selesai. Bahwa Dalam hal pekerjaan intrumen Geometrik mekanisme pengukuran dan realisasi pekerjaanya adalah seingat saksi untuk pekerjaan tersebut pihak rekanan melakukan kerja sama pihak lain, namun saksi tidak ingat snama pihak lain tersebut, pihak rekanan menyewa alat sttlemen plate, pneumatic Piezometer, inclinometer, Evaluasi Settlement. Alat-alat tersebut disewa oleh rekanan yang mana dalam kontrak alat tersebut diaplikasikan selama 4 bulan namun dalam pengamatan kami alat-alat tersebut hanya dipasang 1 (satu) bulan terakhi sekira bulan November akhir. Namun untuk hasil pengamatan geotek tersebut tidak ada di sampaikan kepada kami selaku pengawas. Bahwa pemasangan PVD tidak sampai pada kedalaman 30 M maka pekerjaan tersebut tidak dapat diterima. Dapat saksi jelaskan perihal pesangam PVD tidak sampai kedalaman 30 m maka Perbaikan Tanah tersebut dapat berfusngsi tetapi tidak maksimal. Bahwa saksi jelaskan laporan minggu ke-4 sampai minggu ke-7 bukanlah tanda tangan saksi namun sengaja dibuat oleh rekanan yaitu PT. Multi karya Pratama dengan tujuan untuk melengkapi administrasi pencairan dana. Atas keterangan saksi, untuk sebahagian terakwa membenarkanya Saksi ALEXANDER TARIGAN, dengan di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, menerangkan : Bahwa Saksi mengetahui saat bulan Maret 2018 saat mengikuti lelang LPSE di Kementerian Perhubungan melalui sistem online. Saksi ikut lelang LPSE dalam kapasitas sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi. Saksi menggunakan Perusahan CV. Refena Kembar Anugrah yang dinyatakan sebagai pemenang dan saksi sendiri selaku Wakil Direkturnya. Dengan Pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah Rp.380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN (Kementerian Perhubungan Laut). Sedangkan nilai kontrak Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api dengan nilai anggaran sebesar Rp.20.175.000.800.- (dua puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus rupiah) yang bersumber APBN Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Perhubungan. Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Wakil Direktur CV. Refena Kembar Anugrah, adalah: Menandatangani dokumen lelang dan BA pelelangan; menandatangani kontrak; urusan administrasi dalam pencairan anggaran. Dasar saksi selaku Wakil direktur adalah Akte Notaris Azhari, SH Nomor:01 Tanggal 19 Maret 2012. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 08 Juni 2018 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api Kegitan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api antara CV.Refena Kembar Anugrah atas nama saksi sendiri yaitu Alexander Tarigan dan Sdr.M. Tito Rachmat Prasetyo selaku PPK pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas V Bagansiapi-api Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa Dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 saksi sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor: PR.804/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 08 Juni 2018. Tugas saksi selaku Konsultan Pengawas adalah : Bahwa secara umum Tugas dari Konsultan Pengawas adalah Melakukan pengawasan kegiatan Kontraktor dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi. Melaporkan Pelaksanaan Pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK diantaranya Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan serta Laporan Akhir; Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan judul Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas mulai dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PR.802/1/02/KSOP.BAA.18 tanggal 08 Juni 2018. Bahwa Dalam hal untuk mengawasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 saksi bentuk Tim/personil: Sdr Taufik ST selaku Team Leader Liberty Gultom, ST selaku Site Enginering Amirullah A.Md selaku Inspector Herfika Setiabudi selaku Inspector Sami Perangi Angin selaku Operator Komputer. Berdasarkan surat mobilisasi personil yang ditandatangani oleh saksi selaku Wakil Direktur. Bahwa Tugas Tim/Personil : Sdr Taufik ST selaku Team Leader bertugas : mengkoodinir semua personil di lapangan dalam mengawasi kegiatan pekerjaan Kontraktor mengecek bahan bahan material yang dipasang oleh kontraktor mengecek mutu pekerjaan dengan gambar dalam kontrak Liberty Gultom, ST selaku Site Enginering bertugas mengkoordinir inspector dibawahnya mengecek kualitas dan kuantitas bahan2 yang dipergunakan oleh kontraktor Amirullah A.Md dan Herfika selaku Inspector bertugas : mengecek detail struktur yang ada di gambar memeriksa setiap progres pekerjaan mingguan dan bulanan Sami Perangi Angin selaku Operator Komputer membantu membuat laporan dan surat menyurat Bahwa yang saksi ketahui yang ikut dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 adalah : Kuasa Pengguna Anggaran : Sdr. Syafrizal, SE (Kepala Kantor Syahbandar dan dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Sdr. Tito Rachmat Prasetyo (SK Berdasarkan Surat yang di keluarkan Kepala Kantor sebelumnya sebagai KPA yakni sdr. Andi Mappeati, M.si Nomor KU.706/1/01/Ksop-Baa-17 tanggal 16 November 2017) Bendahara Pengeluaran Kantor KSOP : Sdr. Zulkarnain Penandatangan Surat Perintah Membayar Kantor KSOP : Sdri. Rusnah. Bahwa Saudara Taaufik selaku Team Leader ada menyampaikan bahwa pekerjaan kontraktornya kurang baik. Pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor tidak sesuai dalam bestek dan terkait dengan jadwal pekerjaan yang lambat. Bahwa Saksi betemu dengan PPK yaitu sdr Tito saat penandatangan kontrak sebagai konsultan pengawas. Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. Multi Karya Pratama. Saksi hanya pernah berkomunikasi melalui Hp sekira bulan Juni ke sdr Nathan selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama agar segera mulai bekerja, dikarenakan kontrak sudah dimulai. Dan dijawab pak Nathan iya. Bahwa saksi selaku Direktur Utama tidak mengetahui sama sekali mengenai bagaimana Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 karena pada bulan Februari tahun 2018 saksi sudah tidak bekerja di Kantor CV.Rafena Kembar Anugrah yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Komplek 20 No.15 Pekanbaru. Bahwa saksi keluar dari karyawan CV.Rafena Kembar Anugrah pada bulan Februari 2018, tetapi dikarenakan masih menggunakan Akte Perusahaan yang lama saksi diminta Sdr.Simson Tambun untuk menandatangani Kontrak Nomor: PR.804/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 08 Juni 2018 dan saksi tidak ada menerima apapun mengenai penandatangani kontrak tersebut tetapi karena merasa tidak enak saja. Bahwa saksi menyadari dengan saksi menandatangani kontrak Pekerjaan tersebut saksi bertanggungjawab untuk melaksanakan kontrak tersebut dan tentu saksi tidak mengetahui atau mengawasi bagaimana pelaksanaan pekerjaan tersebut tetapi saksi mau karena di pekerjaan-pekerjaan lainpun saksi hanya menandatangani kontrak tanpa ada melaksanakan pekerjaan tersebut atau ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut tetapi hanya sebatas menandatangani kontrak atau dokumen lain yang diperlukan Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 tidak selesai sesuai dalam jadwal kontrak dimana pada bulan Desember 2018 masih lebih kurang 80 % Progres Pekerjaan. Hal ini saksi ketahui dari sdr. Taufik dan sdr. Amir yang bertugas di lapangan. Bahwa Pencairan anggaran untuk konsultan pengawas telah cair 100%. Cara pencairan yaitu secara termin I,II,III dicairkan sekaligus pada buan Desember sebesar 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Berita Acara Pembayaran Nomor : PR.803/02KSOP.BAA-2018 tanggal 24 September 2018, Termin I sebesar Rp.162.415.000.- (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Invoice 1 Rp.55.605.000.- Invoice 2 Rp.53.405.000.- Invoice 3 Rp.53.405.000.- Berita Acara Pembayaran Nomor :PR.803/1/07/KSOP.BAA-2018 tanggal 17 Desember 2018, Termin II sebesar Rp.106.810.000.- (seratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); Invoice 4 Rp.53.405.000.- Invoice 5 Rp.53.405.000.- Berita Acara Pembayaran Nomor : PR.803/1/08/KSOP.BAA-2018 tanggal 17 Desember 2018, Termin III sebesar Rp.110.775.000.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Invoice 6 Rp.53.405.000.- Invoice 7 Rp.57.370.000.- Bahwa Sistem Pembayaran berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf N, Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan (Man Mounth) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 08 Juni 2018 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api Kegitan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api antara CV.Refena Kembar Anugrah atas nama saksi sendiri yaitu Alexander Tarigan dan Sdr.M. Tito Rachmat Prasetyo selaku PPK pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas V Bagansiapi-api Tahun Anggaran 2018 adalah tanda tangan saksi sendiri, tetapi ada beberapa dokumen yang bukan tanda tangan saksi, diantaranya : Berita Acara Pembayaran Nomor : PR.803/02KSOP.BAA-2018 tanggal 24 September 2018, Termin I sebesar Rp.162.415.000.- (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah); Berita Acara Pembayaran Nomor :PR.803/1/07/KSOP.BAA-2018 tanggal 17 Desember 2018, Termin II sebesar Rp.106.810.000.- (seratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); Berita Acara Pembayaran Nomor : PR.803/1/08/KSOP.BAA-2018 tanggal 17 Desember 2018, Termin III sebesar Rp.110.775.000.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Atas keterangan saksi, untuk sebahagian terakwa membenarkanya Saksi ZULKARNAIN, SAP Bin DJUNED YUSUF, dengan di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, menerangkan : Bahwa keterkaitan saksi pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018, yaitu selaku Bendahara pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbaran dan Otoritas Pelabuhan kelas V Bagan siapiapi Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yaitu : Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi : uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran ; dan uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan ; melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya ; menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara dan kas negara ; mengelola rekening tempang penyimpanan UP ; dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. Bahwa Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur sdr. Natanael Simanjuntak, Nilai Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018, adalah sebesar Rp. 20.715.000.800,- sedangkan sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bahwa seluruh dana yaitu sebesar Rp. 20.715.000.800,- tersebut sudah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada PT. Multi Karya Pratama dengan nomor rekening : 0063595748001 Bank Penmbangunan Daerah Jawa Barat atas nama PT. Multi Karya Pratama (Direktur sdr. Natanael Simanjuntak), dengan 7 (tujuh) kali tahap pencairan yaitu : Tahap 1 Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 181201301006223 Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913). Tahap II Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 25% dengan SP2D Nomor : 181201301008556 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913). Tahap III Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011064 Tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791). Tahap IV Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791). Tahap V Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791) Tahap VI Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 15% dengan SP2D Nomor : 181201301013038 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.278.680.504,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 131.822.732 + Pph Rp. 39.546.820), Tahap VII Pembayaran Retensi 5% dengan SP2D Nomor : 181201301013048 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 913.343.218,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 94.159.094 + Pph Rp. 28.247.728) dengan jaminan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sejumlah Rp. 1.035.750.040,- Bahwa sebelumnya pihak rekanan PT. Multi Karya Pratama mengajukan surat permohonan pencairan uang muka sebesar 20 % tersebut kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK), dengan melampirkan : Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Surat setoran pajak PPN dan Pph, Rincian penggunaan uang muka. Setelah itu Pejabat pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara Pembayaran, lalu memerintahkan saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat di Aplikasi SAS : Ringkasan kontrak, Register Realisasi Kontrak, Kartu Pengawas Kontrak, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No. 00058 tanggal 13 Juli 2018 SPM (Surat Perintah Membayar) No. 00058 tanggal 13 Juli 2018 Setelah itu saksi cetak, dan diserahkan kepada PPK, untuk ditanda tangani oleh PPK, selanjutnya saksi serahkan ke sdri. Rusnah selaku PPSPM beserta Berita Acara Pembayaran, setelah SPP dan SPM ditanda tangani oleh sdri. Rusnah, berkas tersebut saksi bawa ke KPPN Dumai untuk diajukan pencairan anggaran dengan melampirkan: Ringkasan kontrak Register data kontrak Kartu pengawas kontrak Jaminan uang muka potongan pajak SPM (Surat Perintah Membayar) Setelah itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana, kemudian masuklah uang muka ke rekening PT. Multi Karya Pratama di Bank Penmbangunan Daerah Jawa Barat dengan nomor rekening : 0063595748001 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913) Bahwa sebelumnya pihak rekanan PT. Multi Karya Pratama mengajukan surat permohonan pencairan Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 25% tersebut kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK), dengan melampirkan : Surat setoran pajak PPN dan Pph, Setelah itu Pejabat pembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara Pembayaran, lalu memerintahkan saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat di Aplikasi SAS : Ringkasan kontrak, Register Realisasi Kontrak, Kartu Pengawas Kontrak, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No. 00079 tanggal 25 Setember 2018 SPM (Surat Perintah Membayar) No. 00079 tanggal 25 Setember 2018 Namun sebelum itu saksi ada menayakan kepada sdr. M. Tito Rahmad Prasetio selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK), “pak, mana Berita Acara Proggres pekerjaan dari konsultan” lalu dijawab sdr. M. Tito Rahmad Prasetio “sudah ada sama saksi semua”, setelah itu saksi cetak, dan diserahkan kepada PPK, untuk ditanda tangani oleh PPK, selanjutnya saksi serahkan ke sdri. Rusnah selaku PPSPM beserta Berita Acara Pembayaran tanpa dilengkapi Berita Acara Proggres pekerjaan dari konsultan, setelah SPP dan SPM ditanda tangani oleh sdri. Rusnah, berkas tersebut saksi bawa ke KPPN Dumai untuk diajukan pencairan anggaran dengan melampirkan : SPM (Surat Perintah Membayar) Ringkasan kontrak Register data kontrak Kartu pengawas kontrak Surat Setoran Pajak Setelah itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana, kemudian masuklah uang termijn I ke rekening PT. Multi Karya Pratama di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan nomor rekening : 0063595748001 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913). Bahwa nilai Garansi Bank yang diletakkan sebagai jaminan atas pencairan terminj V dengan progress pekerjaan sebesar 15% sebesar Rp. 621.450.024 dari Bank BNI Kantor Cabang Utama Dumai. Awalnya saksi sudah menyampaikan kepada sdr. Tito selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa faktanya pekerjaan belum 100%, akan tetapi saksi tetap diperintahkan sdr. Tito untuk mencairkan uang retensi tersebut, karena menurut sdr. Tito, Kontraktor pelaksana PT. Multi Karya Pratama telah membuat Jaminan pemeliharaan dan saksi takut apabila saksi menetang tidak melakukan proses pencairan, takutnya saksi nanti akan digugat Kontraktor pelaksana PT. Multi Karya Pratama, begitu juga dengan proses pencairan terminj apabila saksi tidak memprosesnya Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan siapi-api, Nilai Kontrak Rp. 380.000.000,- lama pekerjaan selama 207 hari Kalender mulai 8 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018 tersebut adalah CV. Refena Kembar Anugrah Bahwa pihak CV. Refena Kembar Anugrah yang melakukan pengurusan pencaiaran uang Pekerjaan Suvervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan siapi-api, Nilai Kontrak Rp. 380.000.000, tersebut adalah sdr. Rudolf Bahwa setiap kali pencairan saksi selalu menanyakan dokumen-dokumen Laporan harian, dan Laporan mingguan serta Laporan bulanan serta dokumen-dokumen lainnya terkait pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018, namun pihak CV. Refena Kembar Anugrah tidak memberikannya, lalu saksi telepon sdr. Tito selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang dokumen-dokumen tersebut, dan selalu dijawab sdr. Tito “ proses aja, dokumen-dokumen tersebut ada pada saksi”, karena itu saksi proses pencairan dan menurut pemikiran saksi, kalau tidak saksi proses, saksi takut digugat. Bahwa dalam setiap proses pencairan uang kontrak fisik, Surat Permohonan Pencairan, Berita Acara Pencairan, Surat Setoran Pajak, Faktur pajak, dan garansi Bank serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pejabat Pembuat Komitmen saksi terima dari pihak kontraktor pelaksana PT. Multi Karya Pratama yaitu sdr. Martin, yang seharusnya dokumen tersebut saksi terima dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu sdr. Tito Begitu juga dengan dalam proses pencairan uang kontrak konsultan pengawas, Surat Permohonan Pencairan, Berita Acara Pencairan, Surat Setoran Pajak, dan Faktur pajak serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pejabat Pembuat Komitmen, saksi teriam dari pihak CV. Refena Kembar Anugrah yaitu sdr. Rudolf, yang seharusnya dokumen tersebut saksi terima dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu sdr. Tito Atas keterangan saksi, terakwa membenarkanya Saksi RUSNAH Als RUS, dengan di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, menerangkan : Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapai kurang lebih sudah 10 tahun, berdasarkan SK Kepala Kantor Kesyahbandaran nomor dan tanggal saksi tidak ingat karena saksi tidak membawa dokumen tersebut, namun Surat Penunjukan saksi selaku PPSPM memang ada, begitu juga karena ada Surat Keputusan Kepala Syahbandar tersebut, maka saksi ada menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 Bahwa terkait untuk tugas dan kewenangan tersebut, saksi tidak mengerti, yang ada saksi laksanakan hanya menerbitkan SPM dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran, terkait tugas dan kewenangan lainnya saksi tidak mengerti. Bahwa terkait pengujian SPP dan dokumen pendukung tidak ada saksi lakukan, karena saksi hanya menandatangani SPP dan SPM yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Sdr. Zulkarnain. Bahwa terkait dengan siapakah Kosultan Perencana, Kontraktor Pelaksana kegiatan dan Konsultan Pengawas saksi tidak ada mengenal dan mengetahuinya, namun yang saksi tahu orang yang terkait langsung adalah Pak Tito Rahmad Prasetio sebagai PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan), pak M. Syafrizal SE. sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Pak Zulkarnain sebagai Bendara Pengeluaran. Bahwa setiap kali Bendahara mengajukan surat Perintah membayar (SPM) kepada saksi, saksi langsung menandatanganinya tanpa mengecek perlengkapan persyaratan untuk membayar, karena saksi percaya dengan bendahara pengeluaran yakni Sdr. Zulkarnain. Bahwa adapun Sumber Dana Anggaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 bersumber dari APBN dari Dipa Kantor KSOP Bagansiapiapi tahun 2018, sedangkan Pagu Anggaran Rp. 22.731.049.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat puluh Sembilan ribu rupiah), Adapun nilai kontrak nya adalah Rp. 20.715.000,128,- (dua puluh milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan rupiah) Bahwa seingat saksi dan berdasarkan dokumen yang saksi miliki, saksi ada melakukan penandatanganan Surat Perintah membayar sebanyak kurang lebih 10 kali yang rinciannya adaalah sebagai berikut: Uang muka kepada PT Multi Karya Pratama tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp 3.653.372.869,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). Pembayaran belanja modal kepada PT Multi Karya Pratama sesuai kontak No PR802/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 25 September 2018 sebesar Rp 3.653.372.869,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). Pembayaran belanja modal kepada Revena Kembar Anugrah sesuai kontak No PR804/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 08 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp 143.220.500,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). Pembayaran belanja modal kepada PT Multi Karya Pratama sesuai kontak No PR802/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 29 November 2018 sebesar Rp 2.922.698.294,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pembayaran belanja modal kepada PT Multi Karya Pratama sesuai kontak No PR802/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 2.922.698.294,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pembayaran belanja modal kepada PT Multi Karya Pratama sesuai kontak No PR802/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp 2.922.698.294,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pembayaran belanja modal kepada Revena Kembar Anugrah sesuai kontak No PR804/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 08 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah). Pembayaran belanja modal kepada Revena Kembar Anugrah sesuai kontak No PR804/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 08 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp 94.870.410 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah). Pembayaran belanja modal kepada PT Multi Karya Pratama sesuai kontak No PR802/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 1.278.680.504,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus empat rupiah). Pembayaran belanja modal kepada PT Multi Karya Pratama sesuai kontak No PR802/1/01/KSOP-Baa-2 2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 913.343.218,- (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) Atas keterangan saksi, terakwa membenarkanya Saksi PRIMA KURNIAWAN, dengan di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, menerangkan : Bahwa Saksi mengetahui bahwa tahun 2018 ada Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 dan hubungannya dengan saksi adalah saksi ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018. Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja/POKJA diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dengan perubahanya Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dimana dalam perpres tersebut diatur tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja/ Pokja sebagai berikut: Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; c. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran; d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa f. Melakukan Evaluasi Administrasi, teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk; g. Menjawab Sanggahan; h. Menetapkan Penyedia barang/jasa; Bahwa tahapan penetapan pemenang penyedia sebagai berikut. Bahwa Setelah kami menerima SK sebagai Kelompok Kerja/Pokja kemudian tim Pokja mengumumkan Lelang melalui Website LPSE. Selanjutnya berdasarkan hasil pengumuman tersebut terdaftar sebanyak 68 (enam puluh delapan) peserta, kemudian dilakukan rapat penjelasan/Aanwijzing setelah itu peserta mengupload penawaran di Website LPSE. Kemudian Anggota Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran dimana yang mengajukan penawaran sebanyak 7 Peserta dan 61 tidak melakukan penawaran, adapun yang melakukan penawaran yaitu: 1. Ambalat Jaya Abadi harga penawaran Rp 19.008.540.000,00 2. PT Multi Dharma Indah penawaran Rp 19.824.900.000,00; 3. PT Multi Karya Pratama penawaran Rp 20.715.000.800,00; 4. PT Gana Mitra Mandiri penawaran Rp 21.022.924.000,00; 5. PT Perkasa Jaya Inti Persada penawaran Rp 21.162. 327.000,00; 6. PT Tri Sama Sakti Contrktor penawaran Rp 21.829.471.000,00; 7. PT Maha Karya Tunggal Abadi Penawaran Rp 22.052.600.000. Kemudian terhadap penawaran tersebut POKJA melakukan evaluasi penawaran yaitu administrasi, teknis dan harga. Dari hasil Evaluasi Administrasi penawaran dinyatakan 3 (tiga) peserta lulus yaitu 1. PT Gana Mitra Mandiri; 2. PT Multi Karya Pratama; 3. PT Tri Sama Sakti Contrktor. Terhadap 4 penawar yang dinyatakan tidak lulus administasi yaitu 1. PT Maha Karya Tunggal Abadi => Masa Berlaku Surat Penawaran tidak ada 2. PT Multi Dharma Indah => tidak melampirkan surat pernyataan kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam dibuktikan dengan hasil pemindaian asli surat keterangan dari LPJK; 3. PT Perkasa Jaya Inti Persada=> Tidak Melampirkan analisa harga satuan pekerjaan, bahan, upah dan peralatan serta tidak melampirkan surat pernyataan yang dipersyaratkan; 4. Ambalat Jaya Abadi => tidak melampirkan surat pernyataan kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam dibuktikan dengan hasil pemindaian asli surat keterangan dari LPJK, surat pernyataan pimpinan perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan yang dibuktikan dengan surat Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara; Setalah dilakukan Evaluasi administrasi selanjutnya dilakukan evaluasi Teknis, dimana dari 3 peserta hanya 2 peserta dinyatakan lulus yaitu sebagai berikut: 1. PT Multi Karya Pratama 2. PT Tri Sama Sakti Contrktor Terhadap PT Gana Mitra Mandiri dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dengan alasan tenaga ahli tidak memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan fasilitas pembangunan atau sejenis. Setelah Evaluasi teknis, tim melakukan evaluasi harga. Dalam Evaluasi harga yang dinyatakan lulus sebanyak 2 peserta yaitu; 1. PT Multi Karya Pratama 2. PT Tri Sama Sakti Contrktor Setelah itu, tim Pokja melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan hasil bahwa kedua peserta lulus evaluasi kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakan pembuktian dokumen kualifikasi dengan hasil bahwa PT Multi Karya Pratama lulus pembuktian kualifikasi sedangkan PT Tri Sama Sakti Contraktor tidak lulus pembuktian kualifikasi karena tidak bisa menunjukkan Ijazah Asli Tenaga Ahlinya. Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa perserta yang telah lulus evaluasi penawaran, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi ditetapkan sebagai pemenang yaitu PT Multi Karya Pratama sesuai surat Penetapan Pemenag Lelang Nomor: 018/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018. Syarat untuk dapat tunjuk sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan adalah: Mempunyai Sertifikat Pengadaan ahli barang dan jasa dan saksi telah memiliki sertifikat Pengadaan ahli barang dan jasa Tahun 2016 dan sertifikat tersebut berlaku seumur hidup Dapat saksi jelaskan, setelah pengumuman pemenang lelang yaitu PT Multi Karya Pratama dapat sanggahan dari PT Multi Darma Indah, kemudian Kelompok Kerja/POKJA menjawab surat sanggahan. Bahwa dari pihak panitia lelang ULP/ Pakja memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari PT. Multi Darma Indah, bahwa berdasarkan sanggahan saudara merasa keberatan atas alasan Pokja menggugurkan penawaran saudara karena tidak melampirkan Surat Keterangan Kerja Baik dan tidak masuk daftar hitam dibuktikan dengan hasil pemindaian scan asli surat keterangan dari LPJK, sehubungan hal diatas bahwa semua persyaratan yang kami sampaikan dalam dokumen lelang baik itu pada waktu lelang gagal maupun pada waktu lelang ulang, pada saat pelaksanaan acara penjelasan tidak ada pertanyaan yang menyangkut persyaratan diatas maka berarti semua persyaratan dalam dokumen lelang bisa diterima oleh peserta lelang sehingga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa untuk metode lelang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 menggunakan metode paska kualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur. Metode Paska Kualifikasi satu file artinya pemasukan dokumen penawaran berada dalam satu file yaitu administrai, teknis dan harga. Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang kelompok Kerja/Pokja menerima surat pembatalan hasil lelang dari KPA Kantor KSOP Bagansiapiapi nomor:PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 pada pokoknya pembatalan hasil pelelangan dalam paket pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bagansiapiapi TA 2018 Atas keterangan saksi, terakwa membenarkanya Saksi ZULKIFLI, SE, Msi, di bawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memnberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Nomor: 02/SK/ULP/DNG/DMI/II/2018 05 Februri 2018 saksi ditunjuk langsung sebagai Kepala ULP terhadap kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 dan saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh LKPP sekitar taghun 2016. Bahwa penerbitan Surat Keputusan sebagai Kepala ULP berdasarkan usulan dari Kepala Distrik Navigasi Dumai yang ditujukan kepada kementerian Perhubungan. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, perubahan Perpres No 04 tahun 2015 adalah: Menyusun rencana pemilihan penyedia Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; Menilai kwalifikasi penyedia Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; Menjawab sanggahan Bahwa Dapat saksi jelaskan acuan dalam melakukan lelang pada Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, perubahan Perpres No 04 tahun 2015. Bahwa Untuk sistematis tugas dan fungsi dari POKJA – ULP yakni : pertama pada tanggal 26 Pebruari 2018 jadwal lelang ulang terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan pelabuhan Laut Bagan siapi-api Kantor KSOP Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 . mendowload Dokumen Pengadaan; Pemberian penjelasan kepada penyedia Melakukan Upload dokumen Penawaran; Melakukan Pembukaan Penawaran; Melakukan Evaluasi penawaran; melakukan Evaluasi Dokumen Kulaifikasi Pembuktian Kualifikasi; Meupload Berita Acara Hasil Pelelangan; Melakukan Penetapan Pemenanang; Melakukan Pengumunan Pemenang; Masa Sanggah Hasil Lelang; Surat Penunjukan Penyedian Barang / Jasa; Penandatangan kontrak; Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 dengan lingkup Pekerjaan a. pekerjaan persiapan, b. Pekerjaan Dermaga, c. Fasilitas Sisi Darat, d. pekerjaan reklamasi dan Talau, e. pekerjaan causeway dan total HPS adalah Rp. 22.275.290.000, (Dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APND Kementerian perhubungan melalui DIPA Kantor KSOP Bagansiapiapi tahun 2018 Bahwa Pengadaan barang dan jasa terhadap Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 dilakukan Sistem evaluasi penawaran untuk menentukan pemenangnya dengan sistem sebagai berikut: Pada saat Evaluasi Administrasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang menang yakni PT. Gana Mitra Mandiri, PT. Multi Karya Pratama danTri Sama Contractor dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang ulang Nomor: 012/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 8 Maret 2018. Dilanjutkan ke Evaluasi Teknis sehingga ditemukan 2 (dua) perusahaan yang lulus yakni PT. Multi Karya Pratama dan Tri Sama Contractor namun pada perusahaan PT, Gana Mitra Mandiri gugur dengan alasan Tenaga Ahli tidak memiliki pengalaman pekerjaan pembangnan fasilitas pelabuhan atau sejenis. Kemudian terhadap perusahaan PT, Multi karya Pratama dengan Harga penawaran sebesar Rp. 20.715.000.000,- dan Tri Sana Contractor dengan harga dilakukan evaluasi Harga sehingga yang menjadi urutan pertama adalah PT. Multi Karya Pratama dan urutan kedua Tri Sama Contractor kemudian panitia POKJA – ULP mengundang kedua perusahaan ke Kantor Disnak Kelas I Dumai dengan surat nomor: 014/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 perihal Rapat Pembuktian Kualifikasi tanggal 09 Maret 2018 untuk dilakukan pembuktian kwalifikasi terhadap keaslian dokumen administrasi dan administrasi teknis. Bagi perusahaan yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan khsusus dan persyaratan umum dari pihak Pengguna sehingga Pokja – ULP menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebegai pemenang karena PT. TRI SAMA SAKSI CONTRACTOR tidak bisa menunjukkan izajah asli tenaga ahli. Sehingga POKJA – ULP menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang lelang dan menyampaikan hasil lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor KSOP Bagan Siapi-api dengan surat nomor : 018/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018 Bahwa Saksi selaku Kepala ULP / Ketua Pokja menyerahkan hasil lelang kepada saudara M. Tito Rachmad Prasetyo selaku PPK berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan NOmor: 01/SK/ULP-DNG.DMI-2018 tanggal 23 Maret 2018 Bahwa Pada tangal 16 Maret 2018 PT. Multi Dharna Indah melakukan sanggahan sesuai surat nomor : 0091/SS-MDI/III/2018 dan sanggahn tersebut telah dijawab berdasarkan surat Nomor: 020/PEMB-FASPEL/ULP/DNG-DMI-2018 tanggal 20 Maret 2018 yakni bahwa PT. Multi Dharma Indah jawaban sanggahan bahwa Surat Keterangan kinerja baik dan tidak masuk daftar hitam dibuktikan dengan hasil pemindaian scan asli surat keterangan dari LPJK wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bahwa Setelah pokja-ulp menyerahkan pemenangnya PT Multi Karya Pratama kepada PPK , namun Kepala KSOP Bagan Siapi-api selaku KPA menyatakan pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api TA. 2018 dengan surat nomor: PR.801/1/12/KSOP-BA.A/18 tanggal 27 Maret 2018. Bahwa setelah dilakukan pengumuman pemenang hasil lelang, kemudian kami mengirimkan hasil pemenang kepada PPK dan kami menerima surat pembatalan hasil pelelangan dari Kuasa Pengguna Anggaran, maka saksi tidak mengetahui apa alasan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membatalkan hasil pemenang lelang, kemudian saat itu kami berkoordinasi dengan anggota Pokja menindaklanjuti pembatalan lelang dan membuat Surat Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pokja ULP Disrik Navigasi Dumai, kemudian Surat pembatalan Lelang dan Berita Acara Pembatalan Lelang saksi Upload ke LPSE Bahwa Dapat saksi jelaskan pada saat itu setelah dilakukan pengumuman pembatalan pemenang lelang gagal kedua, pihak PT Multi Karya Pratama tidak ada yang menghubungi saksi untuk menanyakan perihal pembatalan pemenang tersebut Bahwa Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dirut PT. Multi karya Pratama dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara M. Tito Rachmad Prasetyo selaku PPK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.	Ahli Ir. M. KOSTER SILAEN, MT, dibawah sumpah/Janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:
	Bahwa ahli sudah pernah melakukan pengukuran dan pengamatan langsung ke pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi yaitu pada tanggal 05 Maret 2020 dan tanggal 24 Juni 2020. Bahwa sepengetahuan ahli Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan pernah dimintai bantuan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk melakukan kajian terhadap kondisi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yaitu sebanyak 2 kali yang pertama sesuai dengan Surat KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR Nomor: B-486/L.4.20/Fd.1/03/2020 tertanggal 02 Maret 2020 perihal Bantuan Tenaga Ahli. Selanjutnya Ketua Jurusan Teknik Sipil menugaskan ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: B/121/PL5.11/DL.16/2020 tertanggal 03 Maret 2020 dan kedua dengan Surat KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR Nomor B-1944/L.4.20/Fd.1/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli. Selanjutnya Ketua Jurusan Teknik Sipil menugaskan ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : B- /PL5.11/DL /2020 tanggal Juni 2020. Bahwa jenis pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api TA 2018 adalah pemeriksaan volume fisik dan mutu Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018. Bahwa Data-data yang menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir adalah: Dokumen Kontrak Shop Drawing As Built Drawing. Back Data Bahwa bentuk temuan penyimpangan yang Ahli temukan dalam pemeriksaan terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi adalah terdapat selisih volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan yang terpasang dilapangan dengan volume yang tertera pada Dokumen Kontrak (CCO) yaitu dengan penjelasan sebagai berikut : FASILITAS SISI LAUT Lantai Beton tebal 30 cm Beton fc’31.2 Mpa atau Mutu K-350 Volume berdasarkan CCO adalah 172,58 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 168,00 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 172,58 m3 -168,00 m3 = 4,58 m3. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell. Volume berdasarkan CCO adalah 16,00 unit. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 8,00 unit. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 16,00 unit – 8,00 unit = 8,00 unit. FASILITAS SISI DARAT Pekerjaan Reklamasi dan Talud dengan PVD 50 x 50 m Pasangan Batu Kali Volume berdasarkan CCO adalah 148,01 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 61,209 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 148,01 m3 – 61,209 m3 = 86,801 m3. Penimbunan dan Pemadatan Volume berdasarkan CCO adalah 5.575,50 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 2.201,786 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 5.575,50 m3 - 2.201,786 m3 = 3.373,714 m3. Pemasangan PVD dan PHD Menurut Dokumen Kontrak, Harga Satuan Pemasangan PVD dan PHD untuk kedalaman 30 m adalah Rp. 332.640,00/m2. Sedangkan kedalaman PVD dan PHD terpasang adalah 23 m. Akibat dari pengurangan kedalaman tersebut terjadi perubahan Harga Satuan yaitu (23/30 x Rp. 332.640,00/m2) = Rp. 255.024,00/m2. Sehingga terdapat selisih Harga Satuan = Rp. 332.640,00/m2 – Rp. 255.024,00/m2 = Rp. 77.616,00/m2. Pekerjaan Causeway 6 m x 41 m Pasangan Batu Kali Volume berdasarkan CCO adalah 227,52 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 142,599 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 227,52 m3 = 84,921 m3. Penimbunan dan Pemadatan Volume berdasarkan CCO adalah 442,63 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 387,200 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 442,63 m3 – 387,200 m3 = 55,430 m3. Pasangan Batu Kosong Volume berdasarkan CCO adalah 680,70 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 565,053 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 680,70 m3 - 565,053 m3 = 115,647 m3. Bahwa pengaruh atau akibat adanya kekurangan volume pada Pekerjaan Timbunan 50 x 50 m adalah bahwa elevasi yang diinginkan/ditentukan tidak tercapai. Bahwa pengaruh atau akibat adanya kekurangan volume pada Pekerjaan Causeway adalah bahwa selalu terjadi penurunan pada konstruksi Causeway tersebut. Bahwa pengaruh atau akibat adanya kekurangan volume pada Pekerjaan Upper Structure dermaga adalah tidak ada, karena kekurangan volume Lantai Beton tebal 30 cm Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350 tersebut akibat kesalahan memasukkan data dalam perhitungan. Demikian juga kekurangan volume pada Lampu Solar Cell dari 16,00 unit menjadi 8,00 unit. Kontrak awal adalah 8,00 unit, setelah di CCO menjadi 16,00 unit dan yang terpasang adalah 8,00 unit Bahwa Potensi kerugian dari kegiatan Pekerjaan Lnajutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir TA. 2018 akibat adanya beberapa item pekerjaan kekurangan volume adalah seperti diuraikan pada tabel di bawah ini : No. KONTRAK AWAL (CCO) Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian (Rp.) Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp.) Jumlah Harga (Rp.) 1. 2 3 4 5 = (3) – (4) I Fasilitas Sisi Laut b. Pek. Upperstructure Dermaga (70 m x 8 m) 1. Lantai Beton Tebal 30 cm Beton fc’31.2 Mpa atau Mutu K-350 291,678,298.46 283,937,618.16 7,740,680.30 2. Pengadaan dan Pemasangn Lampu Solar Cell 177,914,880.00 88,957,440.00 88,957,440.00 Jumlah I.b 96,698,120.30 II. Fasilitas Sisi Darat a. Pek. Reklamasi dan Talud dengan PVD 50 x 50 m T = 2.39 m 1. Pasangan Batu Kali 175,051,552.81 72,391,492.81 102,660,059.99 2. Penimbunan dan Pemadatan 1,499,566,854.24 592,184,535.43 907,382,318.81 3. Pemasangan PVD dan PHD 831,600,000.00 637,560,000.00 194,040.000.00 Jumlah II.a 1,204,082,378.81 b. Pekerjaan Causeway 6 m x 41 m 1. Pasangan Batu 1 : 3 269,088,097.39 168,651,958.51 100,436,138.88 2 Penimbunan dan Pemadatan 119,048,206.74 104,139,949.06 14,908,257.69 3 Pasangan Batu Kosong 395,600,540.27 328,390,176.23 67,210,364.04 Jumlah II.b 182,554,760.61 Total 1,483,335,259.72 Dibulatkan 1,483,335,000.00 Potensi kerugian adalah Rp. 1.483.335.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Uraian terperinci dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 01/LHP-TS/XI/2020 tertanggal 10 November 2020. Atas keterangan Ahli, untuk sebagian terakwa membenarkanya
2.	Ahli BONO JATMIKO, Ak. CA.CACP, dibawah sumpah /Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian ahli sebagai Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 dengan sebenar-benarnya Bahwa menjadi dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Surat Kejaksaan Negeri Rokan Hilir kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) “Pupung Heru”, dengan Nomor : B-1206/L.4/Fd.1/09/2021 Tanggal 27 September 2021 Perihal : Bantuan Permintaan Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada “Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018”. Surat Penunjukan Tim No. 012/SPT/PH/IX/2021, tanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh KAP Pupung Heru dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan kehadiran dalam persidangan di Pengadilan. Menunjuk Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU.Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945 Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata ”dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang ahli penghitungan kerugian keuangan negara). Bahwa Audit Prosedur Yang Disepakati atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 yang diduga mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara. Prosedur Audit yang dilakukan adalah sebagai berikut: Review dan verifikasi atas surat-surat, kontrak-kontrak pelaksanaan, kontrak-kontrak cathering dan penginapan serta dokumen-dokumen / bukti-bukti lainnya, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beberapa Ahli-ahli yang diberikan oleh Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Riau. Review dan Verifikasi semua dokumen-dokumen maupun bukti-bukti tersebut diperoleh dari hasil penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan review terhadap Berita Acara Pemeriksaan Ahli-ahli oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Riau. Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara. Langkah-langkah prosedur Audit yang kami laksanakan dalam rangka mencapai tujuan penugasan mencakup review dokumen-dokumen dan prosedur audit lainnya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Bahwa Definisi Keuangan Negara adalah sebagai berikut: Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Pasal 3 Ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Sedangkan definisi Kerugian Negara adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Bahwa dari hasil verifikasi, review, BAP beberapa Ahli dan pengujian dokumen-dokumen yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018, telah terjadi Kerugian Keuangan Negara. Bahwa benar Kerugian Keuangan Negera yang terjadi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.483.335.260,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah). Atas keterangan Ahli, untuk sebagian terakwa membenarkanya

Menimbang, bahwa Terdakwa NATAHANEL SIMANJUNTAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa mengetahui lagi LPSE Perhubungan kemudian terdakwa ikut serta dalam pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018.

• Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama ada mengikuti lelang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 dan dinyatakan sebagai pemenang untuk melaksanakan Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018. Awalnya perusahaan terdakwa PT. Multi Karya Pratama memenangkan kegiatan tetapi dibatalkan dengan alasan ada kesalahan dokumen Pemilihan yang dikeluarkan oleh PPK. Kemudian terdakwa gugat terkait pembatalan tesebut dan akhirnya PT. Multi Karya Pratama dinyatakan sebagai pemenang oleh Pengadilan TUN Pekanbaru.

• Bahwa dasar perusahaan terdakwa selaku pemenang adalah keputusan Pengadilan TUN Pekanbaru. Bahwa setelah di batalkan oleh PPK dan KPA selanjutnya pada tender yang ketiga PT. Multi Karya Pratama kembali mengikuti tender Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, dan setelah di tetapkan pemenang oleh Panitia Lelang Kementerian Perhubungan Cq. ULP Distrik Navigasi Kota Dumai kemudian PPK dan KPA kembali membatalkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang lelang dengan selanjutnya PT. Multi Karya Pratama berdasarkan surat pembatalan tersebut mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru, dan berdasarkan Putusan PTUN Pekanbaru No.21/G/2018/PTUN.PBR tanggal 07 Juni 2018 bahwa PT. Multi Karya Pratama di tetapkan sebagai pemenang lelang dengan Putusan PTUN Nomor : No.21/G/2018/PTUN.PBR tanggal 07 Juni 2018 dengan nilai Rp. 20.175.000.800 (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Delapan Ratus Rupiah);

• Bahwa, Anggaran Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 bersumber dari Anggaran APBN Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

• Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 selama 180 Hari Kalender dimulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

• Bahwa penandatangan Kontrak kerja di lakukan di Kantor KSOP Bagansiapiapi, yang dihadiri oleh terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama, Pak Tito Prasetyo (PPK), Pak Purnomo (Pengelola Tekhnis) pada tanggal 29 Juni 2019

• Bahwa yang terdakwa ketahui yang ikut dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 adalah :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Sdr. Syafrizal, SE (Kepala Kantor Syahbandar dan dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi)

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :Sdr. Tito Rachmat Prasetyo (SK Berdasarkan Surat yang di keluarkan sdr. Andi Mappeati, M.si Nomor KU.706/1/01/Ksop-Baa-17 tanggal 16 November 2017)

3. Pengelola Tekhnis : Sdr. Purnomo

4. Bendahara Pengeluaran Kantor KSOP : Sdr. Zulkarnain

5. Penandatangan Surat Perintah Membayar Kantor KSOP : Sdri. Rusna

• Bahwa PT. Multi Karya Pratama memulai pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 pada tanggal 30 Juni 2019, dan yang menandatangani Surat Perintah Kerja Pada Tanggal 29 Juni 2019 adalah Terdakwa senidiri sebagai direktur PT. Multi Karya Pratama bersama dengan Sdr. Tito Rachmat Prasetyo sebagai PPK

• Bahwa PPK Kesyahbandaran ada menyerahkan lokasi kerja kepada PT. Multi Karya Pratama serta melakukan pemeriksaan lapangan secara bersama pada tanggal 30 Juni 2019.

• bahwa item pekerjaan yang harus dilakukan PT. Multi Karya Pratama dalam Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 adalah :

sisi laut :

1. Pekerjaan Pengisian Tiang Pancang dengan Volume Beton;

2. Pekerjaan Pur Beton (dengan struktur beton bertulang);

3. Pekerjaan Balok dan lantai dermaga;

4. Pekerjaan Pemasangan Fender dermaga;

5. Pekerjaan lampu penerangan dermaga

Sisi darat :

1. Pematangan lahan;

2. Pemasangan PVD;

3. Pekerjaan Costway

• Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 tidak ada di lakukan Adendum pekerjaan secara tertulis namun dalam pelaksanaan pembangunan kami laksanakan dengan drap CCO tersebut, namun pernah kami diskusi mau buat CCO dan telah di buat drap CCO dalam fakta dilapangan kami laksanakan sesuai dengan drap CCO.

• bahwa pekerja PT. Multi Karya Pratama yang ada di lapangan adalah :

1. Site Manager : Rinto Hutapea;

2. Wakil Site Manager : Arfinta Pinem;

3. Pelaksana Lapangan : Timbul Boni Manalu;

4. Logistik : Samsuar Adi

• Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama ada melakukan pelaporan progress pekerjaan secara periodic kepada PPK secara lisan, dan Laporan harian, mingguan dan bulanan di laporkan kepada Konsultan Pengawas oleh Rinto Hutapea sebagai Site Manager.

• Bahwa ada dilakukan Rapat Kordinasi Kemajuan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Multi Karya Pratama bersama Konsultan Pengawas dan PPK yang dilaskanakan di Lokasi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 sebanyak 5 (Lima) kali yakni : tanggal 30 Juni 2018, bulan agustus 2018 (sebelum termyn pertama), bulan september 2018, bulan oktober 2018 dan terakhir pada bulan november 2018, dengan hasil output laporan bobot untuk pengajuan termyn pembayaran.

• Bahwa Penambahan waktu addendum dan penambahan biaya addendum tidak ada, yang ada hanya CCO penambahan Volume besi dan penambahan volume tanah timbun sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, penambahan volume batu padas.

• Bahwa Kendala-kendala yang ada dilapangan berdasarkan laporan Sdr. Rinto Hutapea bahwa kondisi air pasang surut sangat menganggu pekerjaan ditindak lanjuti dengan cara pengalihan pekerjaan kesisi darat atau menunggu air pasang surut turun.

• Bahwa dibentuk Tim Teknis dan Tim PHO, sudah slesai dikerjakan dan sudah diserahkan terimakan kepada PPK (Tito Prasetyo) dan penerima barang (Purnomo) pada tanggal 31 Desember 2018 serah terimah pertama dan serah terima kedua tanggal 31 Juni 2019

• Bahwa Dokumen-dokumen yang disiapkan agar pencarian anggaran dapat dilaksanakan permohonan pencarian/termyn, faktur pajak PPN dan PPH, kwitansi nilai yang diajukan, bobot pekerjaan, yang terkait menandatangani dokumen dalam pencaiaran angaran, terdakwa sebagai direktur PT. multi Karya pratama (Nathanael Simanjuntak), bendahara proyek (Jul), konsultan pengawas (Taufik), penandatangan SPM (Rosna) serta PPK (Tito Prasetyo).

• Bahwa Terdakwa sebagai direktur PT. Multi Karya Pratama mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan bobot/progress pekerjaan yang sudah tercapai dilapangan dengan melengkapi kwitansi dan faktur pajak PPN dan PPH kemudian kami ajukan ke PPK dan konsultas Pegawas setalah itu diajukan kebendahara proyek kemudian bendahara membawa berkas permohonan pencairan angaran ke KPPN Dumai kemudian KPPN Dumai menerbitkan SP2D setelah uang dikirim kerekening Perusahaan PT. Multi Karya Pratama.

• Bahwa seluruh dana yaitu sebesar Rp. 20.715.000.800,- tersebut sudah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada PT. Multi Karya Pratama dengan nomor rekening : 0063595748001 Bank Penmbangunan Daerah Jawa Barat atas nama PT. Multi Karya Pratama (Direktur sdr. Natanael Simanjuntak), dengan 7 (tujuh) kali tahap pencairan yaitu:

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 181201301006223 Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913).

Tahap II

Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 25% dengan SP2D Nomor : 181201301008556 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913).

Tahap III

Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011064 Tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791).

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791)

Tahap VI

Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 15% dengan SP2D Nomor : 181201301013038 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.278.680.504,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 131.822.732 + Pph Rp. 39.546.820),

Tahap VI

Pembayaran Retensi 5% dengan SP2D Nomor : 181201301013048 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 913.343.218,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 94.159.094 + Pph Rp. 28.247.728) dengan jaminan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sejumlah Rp. 1.035.750.040

• Bahwa Garansi Bank telah dicairkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan denda tidak dikenakan kepada PT. Multi Karya Pratama.

• Bahwa Perihal Syarat-syarat pencairan terdakwa tidak tahun semua diatur oleh anggota dan PPK

• Bahwa Yang kami terima dari sdr. TITO selaku PPK adalah Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, dan MC0 telah disiapakan oleh sdr. Tito namun terhadap detail gambar semuanya tidak, sehingga untuk dasar melakukan pekerjaan ambil data/gambar yang didwounlon LPSE yang pada saat dokumen tender.

• Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 telah dilakukan PHO Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: PL.108/I/I/KSOP.BAA/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saudara Tito selaku PPK dan FHO belum tau.

• Bahwa uang pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 sebesar Rp. 20.175.000.800,- telah dicaikan di rekening PT. Multi Karya di Bank BJB cabang Medan dengan menggunakan cek tunai dan yang menandatangani adalah terdakwa sendiri

• Bahwa perusahaan terdakwa memiliki tim teknis dengan sistem penggajian bulanan dari perusahaan (karyawan tetap) antara lain :

• Timbul Boni Manalu;

• Arvinta Pinem

• Rinto Hutapea

• Bahwa sekitar bulan Januari 2019 adanya pekerjaan perapian kastil di cosway dan pembongkaran mal.

Bahwa ada pemeriksaan dari Tim teknis Unri atas permintaan Konsultan Pengawas namun untuk pembayaran biaya adalah PT. Multi Karya Pratama dengan hasil pemeriksaan diserahkan kepada konsultan pengawas namun apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

1	1 (satu) berkas asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 05 tanggal 23 Juni 2018 perihal pemberian kuasa kepada Tuan Nathanael Simanjuntak untuk bertindak atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api, yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, SH. SpN;
2			1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018;
3			1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018 tanggal 28 Maret 2018;
4			1 (satu) Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.004-18.62886139 tanggal 11 Desember 2018;
5			1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 23 Nopember 2017;
6			1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Kontrak : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 08 Juni 2018 Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Fasilitas Laut Bagansiapiapi, Kegiatan : Pembangunan Fasiliftas Laut Bagansiapiapi, Konsultan Pengawas : CV. Revena Kembar Anugerah;
7			1 (satu) berkas fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga, Nama Paket Pekerjaan : Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api, Tahun Anggaran 2018;
8			1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : PL.108/I/I/KSOP.BAA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
9			1 (satu) berkas fotokopi Kontrak Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018 antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan PT. Multi Karya Pratama, Perkerjaan : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018;
10			1 (satu) berkas fotokopi Catatan Hasil Reviu (CHR) Atas Rencana Kerja dan Anggaran KSOP Bagan Siapi-Api Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 (Pagu Alokasi);
11			1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri Supervisi Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 15 Desember 2017;
12			13 (tiga belas) Roll PVD;
13			4 (empat) gulung Geotek;
14			1 (satu) bundel dokumen berwarna biru yang terdiri dari dokumen Rencana Kerja Syarat (RKS), Gambar Design, dan Spesifikasi Teknis (Spektek);
15			1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 tanggal 28 Maret 2018, perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli;
16			1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018, perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli;
17			1 (satu) buah surat Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pekerjaan Selesai Nomor: PL109/II/VIII/KSOP.BAA/2019 tanggal 5 Juli 2019, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, asli;
18			1 (satu) buah Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
19			1 (satu) buah Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, pihak Satuan Kerja PPK M. Tito Rachmad Prasetyo, pihak Penyedia PT. Multi Karya Pratama, kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: tunggal, legalisir;
20			1 (satu) buah Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, legalisir;
21			1 (satu) buah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018 Nomor: PR.803/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
22			1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: SPPBJ/01/KSOP.BGN-2018, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi TA 2018, legalisir;
23			1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan PL0240202018, Medan tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
24			2 (dua) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.805/1/01/KSOP-BAA.18 tanggal 23 Maret 2018, perihal Laporan dan Evaluasi PPK terhadap Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018, legalisir;
25			1 (satu) buah Odner yang berisikan File SPM FASPEL Tahun 2018;
26			1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 1 : Perencanaan) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
27			1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 2 : Perhitungan Struktur) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
28			1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
29			1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
30			1 (satu) Bundel Asli Executive Summary Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
31			1 (satu) bundel Foto copy Laporan Draft Final Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
32			1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/01/Ksop.Baa-17 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi;
33			1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/02/Ksop.Baa-18 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi;
34			1 (satu) bundel Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA- 022.04.2.413121/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
35			1 (satu) bundel Foto copy Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 Tanggal 31 Juli 2018;
36			1 (satu) bundel Foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.887 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, tanggal 30 April 2018;
37			1 (satu) dokumen Laporan Akhir (Buku 4: Album Gambar) Pekerjaan: Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 PT. Sapta Adhi Pratama General Consultant, foto copy;
38			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301009158 tanggal selesai SP2D 11-10-2018, yang telah dilegalisir;
39			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013022 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
40			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013023 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
41			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
42			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
43			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013048 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
44			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301012680 tanggal selesai SP2D 13-12-2018, yang telah dilegalisir;
45			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011879 tanggal selesai SP2D 07-12-2018, yang telah dilegalisir;
46			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011064 tanggal selesai SP2D 29-11-2018, yang telah dilegalisir;
47			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301008556 tanggal selesai SP2D 26-09-2018, yang telah dilegalisir;
48			1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301006223 tanggal selesai SP2D 16-07-2018, yang telah dilegalisir;
49			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00096/413121/2018 Tanggal 29-11-2018;
50			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00113/413121/2018 Tanggal 06-12-2018;
51			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/413121/2018 Tanggal 13-12-2018;
52			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00121/413121/2018 Tanggal 20-12-2018;
53			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00079/413121/2018 Tanggal 25-09-2018;
54			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00120/413121/2018 Tanggal 20-12-2018;
55			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00080/413121/2018 Tanggal 09-10-2018;
56			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00122/413121/2018 Tanggal 21-12-2018;
57			1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/413121/2018 Tanggal 13-07-2018;
58			1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank ;
59			1 (satu) foto copy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 36.1104.12.18.088235 Tanggal 19 Desember 2018;
60			1 (satu) bundel Foto copy Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau APBN-2018;
61			1 (satu) bundel Jadwal Lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018
62			1 (satu) set surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 09 Februari 2018
63			1 (satu) set surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 03/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Februari 2018
64			1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018
65			1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika Nomor : 05/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018
66			1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 19 Februari 2018
67			1 (satu) lembar Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Februari 2018
68			1 (satu) lembar Jadwal Lelang Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 26 Februari 2018
69			1 (satu) bundel surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Lelang Ulang) Nomor : 08/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 26 Februari 2018
70			1 (satu) bundel surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) (Ulang) Nomor : 09/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 28 Februari 2018
71			1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembukaan Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 010/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 6 Maret 2018
72			1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 012/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 8 Maret 2018
73			1 (satu) lembar Surat Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika (Ulang) Nomor : 011/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 7 Maret 2018
74			1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 013/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018
75			1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 015/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
76			1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 016/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
77			1 (satu) bundel surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
78			1 (satu) bundel surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 018/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018
79			1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 019/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018
80			1 (satu) bundel surat Nomor : 001/SS-MDI/III/2018 tanggal 16 Maret 2018
81			1 (satu) bundel surat Jawaban Sanggah Nomor : 020/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Maret 2018
82			1 (satu) bundel surat Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor : 01/SK/ULP-DNG.DMI-2018 tanggal 23 Maret 2018
83			1 (satu) lembar Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018
84			1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018
85			1 (satu) lembar surat pembatalan hasil pelelangan dalam paket pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 27 Maret 2018
86			1 (satu) lembar surat Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018
87			1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Usulan Susunan Keanggotaan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : UM.002/I/16/DNG.Dmi-2017 Tanggal 26 September 2017.
88			1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.124 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas I Dumai Direktorat Jenderal Perhubungan Luat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tanggal 16 Januari 2018
89			1 (satu) bundel Fokokopi Legalisir Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai Nomor : 02/SK/ULP.DNG.Dmi/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018.
90			1 (satu) bundel Dokumen Distrik Navigasi Kelas I Dumai Lelang Gagal I dan II
91			1 (satu) bundel foto copy Laporan Minggu ke-12 Periode :14 september 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api
92			1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA. 18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
93			1 (satu) lembar foto copy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/L.PPK/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Hasil Uji Hammer Test tanggal 06 Nopember 2018.
94			1 (satu) bundel foto copy Final Rebound Non Destructive Test (Rebound Hammer Test) No. 11/HT/2018 Nama Proyek : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api
95			1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Pek. PVD sesuai gamber bestek tanggal 01 Nopember 2018
96			1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
97			1 (satu) lembar bukti transfer BRI-540101021708533
98			1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 56/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Segera menyerahkan Job Mix dan Uji tarik besi Tanggal 30 Nopember 2018
99			1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 52/Konslt/CV.RKA/VIII-BAA/2018 Hal. Teguran/Himbauan Tanggal 15 Agustus 2018
100		1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 50/Konslt/CV.RKA/VII-BAA/2018 Hal. Sgr Melengkapi dokumen project Tanggal 28 Juli 2018
101		1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 53/Konslt/CV.RKA/IX-BAA/2018 Hal. Himbauan Tanggal 03 September 2018
102		1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
103		1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang-CCO (Addendum), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
104		1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Mutual Check (MC) 0%, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018.
105		1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
106		1 (satu) bundel Justifikasi Teknik Pekerjaan PVD (Prefabricated Vertical Drain), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
107		1 (satu) bundel Foto copy Laporan Jobmix Formula K-350 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun 2018 tanggal 10 September 2018.
108		1 (satu) bundel Foto copy Daftar Hadir Rapat Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Batu Enam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
109		1 (satu) lembar Asli Pengujian Kuat Tekan Beton No. 688/LAB-BETON/LTS-UIR/2018 Tanggal uji 26 September 2018
110		1 (satu) bundel Lampiran Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
111		1 (satu) bundel Foto copy Berita Acara Mutual Check (MC) 0% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
112		1 (satu) bundel Lampiran Berita Acara Mutual Check (MC) 0% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
113		1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya – Pekerjaan Tambah Kurang – CCO Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir – Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
114		1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Tahun Anggaran 2018
115		1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan Pekerjaan Fasilitas Sisi Darat Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir Prop. Riau T.A. 2018
116		1 (satu) bundel Tangkapan Layar Percakapan Group WhatsApp Pelabuhan Bagan
117		1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Batu Enam, Kabupaten Rokan Hilir, Geomat Indonesia Mandiri, Geosynthetic Division
118		1 (satu) bundel Asli Dokumen Metode Pekerjaan Pemancangan Vertical Drain Untuk Perbaikan Tanah PT. GEOMAT INDONESIA MANDIRI
119		1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-1 Periode : 29 Juni 2018 s/d 26 Juli 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
120		1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-2 Periode : 27 Juli 2018 s/d 23 Agustus 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
121		1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-3 Periode : 24 Agustus 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi. yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
122		1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-4 Periode : 21 September 2018 s/d 18 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 18 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
123		1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-5 Periode : 19 Oktober 2018 s/d 15 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 15 Nopember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
124		1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-6 Periode : 16 Nopember 2018 s/d 13 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 13 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
125		1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-7 Periode : 14 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi
126		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-12 Periode : 14 September 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
127		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-13 Periode : 21 September 2018 s/d 27 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
128		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-14 Periode : 28 September 2018 s/d 04 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 28 September 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
129		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-15 Periode : 05 Oktober 2018 s/d 11 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 05 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
130		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-16 Periode : 12 Oktober 2018 s/d 18 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 12 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
131		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-17 Periode : 19 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 19 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
132		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-18 Periode : 26 Oktober 2018 s/d 01 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 26 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
133		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-19 Periode : 02 Nopember 2018 s/d 08 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 2 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
134		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-20 Periode : 09 Nopember 2018 s/d 15 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 09 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
135		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-21 Periode : 16 Nopember 2018 s/d 22 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 16 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
136		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-22 Periode : 23 Nopember 2018 s/d 29 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 25 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
137		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-23 Periode : 30 Nopember 2018 s/d 06 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 30 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
138		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-24 Periode : 07 Desember 2018 s/d 13 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 7 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
139		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-25 Periode : 14 Desember 2018 s/d 20 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 14 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
140		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-26 Periode : 21 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 21 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
141		1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-27 Periode : 28 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 30 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
142		1 (satu) bundel Hasil Uji Hammer Test dengan Nomor : 54/L.PPK/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Tanggal 06 November 2018.
143		1 (satu) lembar Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Pek. PVD sesuai gambar bestek Tanggal 01 Nopember 2018
144		1 (satu) lembar Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : /Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Segera menyiapkan Job Mix dan Uji tarik besi Tanggal 29 Nopember 2018
145		1 (satu) buah contoh PVD yang dipasang di sisi darat pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa pada Tahun 2018, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.777.547.000 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp. 22.275.290.000 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2018.

• Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi telah dilakukan proses pelelangan oleh Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai. Selanjutnya PT. Multi Karya Pratama mengajukan penawaran sebesar Rp 20.715.000.800,-(dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus rupiah). Atas penawaran tersebut Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 018/PEMBP-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018.

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaaan PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur yaitu terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK dan CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur ALEXANDER TARIGAN.

• Bahwa Pihak-Pihak yang terkait dalam Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir T.A 2018 ialah:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Sdr. SYAFRIZAL, S.E. selaku Kepala KSOP Bagansiapiapi.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji Penandatanganan	:	Sdr. M. TITO RACHMAT PRASETYO
SPM (PPSPM)	:	Sdr. RUSNAH
Ketua Pokja Pemilihan	:	Sdr. ZULKIFLI
Kontraktor Pelaksana	:	Sdr. NATHANAEL SIMANJUNTAK (Direktur PT. Multi Karya Pratama)
Konsultan Pengawas	:	Sdr. ALEXANDER TARIGAN
Bendahara Pengeluaran Kantor KSOP	:	Sdr. ZULKARNAIN

• Bahwa Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 antara Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.175.000.800,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender dimulai dari tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Kontraktor Pelaksana.

• Bahwa item-item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 adalah sebagai berikut:

1. FASILITAS SISI LAUT PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Papan Nama Proyek;

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan;

3. Pembersihan dan Keselamatan Kerja;

4. Pengukuran dan Positioning;

5. Pekerjaan Pengadaan Air Kerja dan Air Bersih;

6. Mobilisasi dan Demobilisasi;

7. Direksi Keet dan Gudang;

8. Pagar Sementara dari Seng Bjls Tinggi 2m;

9. Tes Beton Material.

PEKERJAAN UPPERSTRUCTURE DERMAGA (70m x 8m)

1. Pembuatan Poer Beton Type-1 (Dim. 165x100x380)

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Pembuatan Poer Beton Type-2 (Dim. 100x100x100)

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Pembuatan Poer Beton Type-3 (Dim. 200x100x100)

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Pembuatan Balok Melintang dan Memanjang Dim. 400x800

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Lantai Beton Tebal 30cm

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Beton Isi Ulang

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Selimut Tiang dengan HDPE

2. Kanstein

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Pengecatan Kanstein

2. Delatasi

3. Perancah Kerja Dudukan Bekisting Antar Tiang

4. Pengadaan dan Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000 L)

5. Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000 L)

6. Pemasangan Bolard

7. Pemasangan Bitt 15 ton

8. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell

9. Pengadaan dan Pemasangan Cleat Ring

2. FASILITAS SISI DARAT PEKERJAAN REKLAMASI DAN TALUD DENGAN PVD 50 x 50 m T = 2.39m

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Pekerjaan Pancang Mini Pile

3. Beton Bertulang Kepala Tiang

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

1. Pemasangan Pipa PVC 2”

2. Pasangan Batu Kali

3. Pekerjaan Siaran 1 : 2

4. Suply dan Pemasangan Non Waven – NW 26 (La 50 m x 50 m)

5. Penimbunan dan Pemadatan

6. Suply Materila PVD dan Horisontal Drain

7. Instrumen Geoteknik

• Settlement Plate

• Pneumatic Piezometer

• Inclinometer

• Evaluasi Settlement

11. Pemasangan PVD dan PHD

PEKERJAAN CAUSEWAY 6 m x 41 m

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Beton L Shape

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

3. Pasangan Batu 1 : 3

4. Getextile

5. Pemasangan Pipa PVC 2”

6. Pekerjaan Siaran 1 : 2

7. Pekerjaan Plesteran 1 : 5

8. Penimbunan dan Pemadatan

9. Pasangan Batu Kosong

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga Konsultan Pengawas memberikan teguran secara tertulis sesuai dengan Surat Nomor : 54/Konsl/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Pemasangan PVD tidak sesuai dengan kontrak dan Surat Teguran Nomor : 54/LPPK/Konsult/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 16 November 2018 tentang hasil uji hammer test tidak sesuai dengan kontrak.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Medan Nomor : 01/LHP-TS/XI/2020 tanggal 10 November 2020, ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga terdapat kekurangan volume sebagai berikut:

1. FASILITAS SISI LAUT

Pekerjaan Upperstructure Dermaga (70 x 8) m:

• Lantai Beton tebal 30 cm Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350.

Volume berdasarkan CCO adalah 172,58 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 168,00 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 172,58 m3 – 168,00 m3 = 4,58 m3.

• Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell.

Volume berdasarkan CCO adalah 16,00 unit. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 8,00 unit. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 16,00 unit – 8,00 unit = 8,00 unit.

2. FASILITAS SISI DARAT

1. Pekerjaan Reklamasi dan Talud dengan PVD 50 x 50 m.

• Pasangan Batu Kali

Volume berdasarkan CCO adalah 148,01 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 61,209 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 148,01 m3 - 61,209 m3 = 86,801 m3.

• Penimbunan dan Pemadatan

Volume berdasarkan CCO adalah 5.575,50 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 2.201,786 m3. Sehnigga terdapat kekurangan volume sebanyak 5.575,50 m3 - 2.201,786 m3 = 3.373,714 m3.

• Pemasangan PVD dan PHD

Menurut Dokumen Kontrak, Harga Satuan Pemasangan PVD dan PHD untuk kedalaman 30 m adalah Rp. 332.640,00/m2.

Sedangkan kedalaman PVD dan PHD terpasang adalah 23 m. Akibat dari pengurangan kedalaman tersebut terjadi perubahan Harga Satuan yaitu (23/30 x Rp. 332.640,00/m2) = Rp. 255.024,00/m2. Sehingga terdapat selisih Harga Satuan = Rp. 332.640,00/m2 - Rp. 255.024,00/m2 = Rp. 77.616,00/m2.

2. Pekerjaan Causeway 6 m x 41 m.

• Pasangan Batu Kali

Volume berdasarkan CCO adalah 227,52 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 142,599 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 227,52 m3 – 142,599 m3 = 84,921 m3.

• Penimbunan dan Pemadatan

Volume berdasarkan CCO adalah 442,63 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 387,200 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak442,63 m3 – 387,200 m3 = 55,430 m3.

• Pasangan Batu Kosong

Volume berdasarkan CCO adalah 680,70 m3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan adalah 565,053 m3. Sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak 680,70 m3 – 565,053 m3 = 115,647 m3.

• Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 belum mencapai bobot fisik 100% namun pembayaran telah dilakukan 100%. Kemudian kontraktor Pelaksana masih tetap melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terpasang tanpa adanya addendum perpanjangan waktu pelaksanaan. Adapun pekerjaan yang belum selesai yaitu pekerjaan selimut tiang HDPE belum terpasang, penimbunan untuk causeway dan turap belum selesai.

• Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi proses pencairan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) tahap dengan cara mentransfer ke nomor rekening: 0063595748001 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA (Direktur Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK) yaitu :

1. Termin I: Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor: 181201301006223 Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913).

2. Termin II: Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 25% dengan SP2D Nomor : 181201301008556 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 +Pph Rp. 112.990.913).

3. Termin III: Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor :181201301011064 Tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791).

4. Termin IV: Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor :181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

5. Termin V: Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor :181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

6. Termin VI: Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 15% dengan SP2D Nomor : 181201301013038 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.278.680.504,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 131.822.732 + Pph Rp. 39.546.820),

7. Termin VII: Pembayaran Retensi 5% dengan SP2D Nomor : 181201301013048 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 913.343.218,- (setelah dipotong PPN 10% Rp.94.159.094 + Pph Rp. 28.247.728) dengan jaminan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sejumlah Rp. 1.035.750.040,-

• Bahwa pada saat pencairan Termin I, dilakukan pemeriksaan pekerjaan terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dari CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH dan Kontraktor Pelaksana PT. MULTI KARYA PRATAMA. Kemudian dokumen-dokumen syarat pencairan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. H. TAUFIQ MT.

• Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi setelah pencairan Termin I Konsultan Pengawas memberikan teguran tertulis kepada Pihak Pelaksana dan ditembuskan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku PPK namun teguran tertulis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Pelaksana. Selanjutnya pada saat pengajuan pencairan Termin II Konsultan Pengawas tidak ada menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan seperti Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan. Sehingga pencairan Termin II sampai dengan Termin VII dilakukan tanpa dilengkapi syarat-syarat pencairan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama. Bahwa untuk memperlancar proses pencairan kemudian terdakwa bekerja sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dengan cara membuat seakan-akan dokumen syarat-syarat pencairan sudah lengkap, namun dalam kenyataan dokumen syarat pencairan tersebut belum lengkap. Kemudian saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF selaku Bendahara mempertanyakan kelengkapan syarat pencairan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO (Penuntutan secara terpisah) dengan berkata “PAK MANA BERITA ACARA PROGRES PEKERJAAN DARI KONSULTAN ?” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “SUDAH ADA SAMA SAYA SEMUA”. Selanjutnya Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO meminta kepada saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF untuk memproses pencairan tersebut, hal itu dilakukan oleh saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO untuk memperlancar proses pencairan.

• Bahwa dokumen-dokumen syarat pencairan yang seharusnya ditandatangani oleh Konsultan Pengawas yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. H. TAUFIQ MT hanya ada pada Termin 1. Untuk pencairan selanjutnya yaitu pada termin II sampai dengan termin VII tidak dilakukan pemeriksaan bersama yang melibatkan Konsultan Pengawas dari CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH. Bahwa untuk melakukan pencairan pelaksana membuat laporan progres pencairan dan meniru tandatangan dari konsultan pengawas kemudian dokumen syarat pencairan yang sudah disiapkan oleh PT MULTI KARYA PRATAMA dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan.

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NATHANEL SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR yang melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tidak sesuai dengan Kontrak sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.483.335.260,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang Disepakati dan dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021.

• Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK telah membayar sebagian Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidaritas yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang Bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam tidak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan natuurlijke person. Dalam bahasa KUHP “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Penuntut Umum adalah bersifat umum;

Menimbang bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Penuntut Umum berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penuntut Umum memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa sesuai dengan azas spesialitas atau adagium lex specialis derogat legi generali, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut : “…dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, yang bila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 dimana Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama (Kontraktor Pelaksana) dalam Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa sepatutnya dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis secara hukum pada diri terdakwa terdapat sifat/karateristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pengertian setiap orang sebagai orang perorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena itu unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan “ menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan “ sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis unsur ini tidak terpenuhi , oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair , dan Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 ayat jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Dengan tujuan: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

5. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang Ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa pada bagian terdahulu Penuntut Umum telah menguraikan pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi, yaitu “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penuntut Umum memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh lah fakta hokum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama (Kontraktor Pelaksana) bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dimana Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Multi Karya Pratama berdasarkan Akta Pendirian Notaris Nomor 8 yang dikeluarkan oleh Notaris FARIDA HANUM S.H., SpN tanggal 18 Mei 2004 dan Akta Perubahan Notaris Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Notaris FIBRIANI MAGDALENA S.H. tanggal 15 Juni 2015, bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KU.706/1/01/Ksop-Baa-17 tanggal 16 November 2017 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/02/Ksop-Baa-18 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi.

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk mempermudah proses pencairan terdakwa bekerja sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dengan cara membuat seakan-akan dokumen syarat-syarat pencairan sudah lengkap, namun dalam kenyataan dokumen syarat pencairan tersebut belum lengkap. Hal ini sesaui dengan keterangan saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF selaku Bendahara mempertanyakan kelengkapan syarat pencairan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO (Penuntutan secara terpisah) dengan berkata “PAK MANA BERITA ACARA PROGRES PEKERJAAN DARI KONSULTAN ?” lalu dijawab oleh saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dengan berkata “SUDAH ADA SAMA SAYA SEMUA” Selanjutnya Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO meminta kepada saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF untuk memproses pencairan tersebut, hal itu dilakukan oleh saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO untuk memperlancar proses pencairan. Bahwa kerja sama antara terdakwa Natanael Simanjuntak dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO telah telihat dari usaha daripada saksi saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO menyakinkan bendahara bahwa syarat pencairan sudah ada padanya. Posisi saksi saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku PPK adalah pejawab yang berwenang penuh dalam hal terlaksananya program pembangunan. Oleh karena PPK sudah menyampaikan keadaan yang tidak sesuai kenyataan maka bendahara merasa benar bahwa syarat pencairan tersebut telah dilaksankan. Kesatuan kehendak dari pada terdakwa bersama-sama dengan PPK untuk tetap melakukan pembayaran walaupun syarat pencairan belum lengkap adalah merupakan serangkaian perbuatan bersama-sama.

4. Bahwa Selanjutnya sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Amirullah Bin Abdul Razak dan Saksi Ir. H. TAUFIQ MT, kehendak kerja sama antara terdakwa dengan PPK timbul ketika pengawas tidak dapat diajak bekerja sama dengan kehendak dan niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan. Dengan situasi bahwa Pengawas tidak dapat dikondisikan maka saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku PPK menyalahgunakan kewenagan dan kesempatan yang apa padnaya selaku PPK dengan cara meyakinkan bendahara bahwa semua syarat pencairan sudah lengkap dan berada pada saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dan terdakwa menggunakan kesempatan yaitu keadaaan jarak yang jauh antara saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku PPK yaitu berada di Jakarta (Kementerian Perhubunganb RI) dan lokasi pekerjaan di Bangko Rohil membuat kesempatan untuk membuat sekeakan-akan semua syarat pencairan dan dokumen pekerjaan sudah lengkap untuk dilakukan pencairan;

5. Bahwa perbuatan terdakwa turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan bersama-sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO terlihat jelas pada saat pelaksanaan serah terima Tahap I Pekerjaan yaitu PHO (Provisional Hand Over) tidak pernah dilaksanakan namun atas kehendak bersama terdakwa Nathanael Simanjuntak bersama-sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO membuat surat berita acara PHO yang di tanda tangani oleh terdakwa M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO, demikian juga pada saat FHO telah dibuat berita acara FHO yang di tanda tangani oleh terdakwa dan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO namun dalam kenyataan tidak pernah dilakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa sesuai dengan azas spesialitas atau adagium lex specialis derogat legi generali, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK sebagai subyek hukum orang perseorangan (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam Subsidair menurut Hemat Majelis telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang Bahwa Yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu Pendapatan yang diperoleh lebih besar dari Pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang dprolehnya. Dengan demikian yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa didalam ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasa 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi. (Buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, penerbit sinar Grafika Jakarta. Oleh R. Wiyono, SH. Hal. 38).

Menimbang bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur ”Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa NATHANEL SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR yang melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tidak sesuai dengan Kontrak sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.483.335.260,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Audit Prosedur yang Disepakati dan dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021.

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis setelah unsur ini dihubungkan dengan teori hukum dan fakta persidangan yang didukung oleh keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan petunjuk, dengan demikian unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenagan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiryono yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau keduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut “ ;----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimamfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;-----------------

Menimbang, bahwa sarana adalah merupakan syarat , cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri ;-----------------------

Menimbang, bahwa pengertian jabatan pada pasal 3 hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri (yang tidak memangku suatu jabatan tertentu), dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan/swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

• Bahwa pada Tahun 2018, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.777.547.000 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp. 22.275.290.000 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2018.

• Bahwa terhadap Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi telah dilakukan proses pelelangan oleh Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai. Selanjutnya PT. Multi Karya Pratama mengajukan penawaran sebesar Rp 20.715.000.800,-(dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus rupiah). Atas penawaran tersebut Tim POKJA ULP dari Distrik Navigasi Kelas I Dumai menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 018/PEMBP-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018.

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaaan PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur yaitu terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK dan CV. REFENA KEMBAR ANUGERAH sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur ALEXANDER TARIGAN.

• Bahwa Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 Tanggal 29 Juni 2018 antara Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.175.000.800,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender dimulai dari tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Kontraktor Pelaksana.

• Bahwa item-item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 adalah sebagai berikut:

1. Sisi Laut :

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Papan Nama Proyek;

2. Pembersihan Lokasi Pekerjaan;

3. Pembersihan dan Keselamatan Kerja;

4. Pengukuran dan Positioning;

5. Pekerjaan Pengadaan Air Kerja dan Air Bersih;

6. Mobilisasi dan Demobilisasi;

7. Direksi Keet dan Gudang;

8. Pagar Sementara dari Seng Bjls Tinggi 2m;

9. Tes Beton Material

PEKERJAAN UPPERSTRUCTURE DERMAGA (70m x 8m)

1. Pembuatan Poer Beton Type-1 (Dim. 165x100x380)

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

2. Pembuatan Poer Beton Type-2 (Dim. 100x100x100)

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

3. Pembuatan Poer Beton Type-3 (Dim. 200x100x100)

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

4. Pembuatan Balok Melintang dan Memanjang Dim. 400x800

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

5. Lantai Beton Tebal 30cm

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

6. Beton Isi Ulang

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

7. Selimut Tiang dengan HDPE

8. Kanstein

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

9. Pengecatan Kanstein

10. Delatasi

11. Perancah Kerja Dudukan Bekisting Antar Tiang

12. Pengadaan dan Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000L)

13. Pemasangan Fender – Type V (250 H x 2000 L)

14. Pemasangan Bolard

15. Pemasangan Bitt 15 ton

16. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell

17. Pengadaan dan Pemasangan Cleat Ring

2. Sisi Darat :

PEKERJAAN REKLAMASI DAN TALUD DENGAN PVD 50 x 50 m T = 2.39m

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Pekerjaan Pancang Mini Pile

3. Beton Bertulang Kepala Tiang;

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

4. Pemasangan Pipa PVC 2”

5. Pasangan Batu Kali

6. Pekerjaan Siaran 1 : 2

7. Suply dan Pemasangan Non Waven – NW 26 (La 50 m x 50 m)

8. Penimbunan dan Pemadatan

9. Suply Materila PVD dan Horisontal Drain

10. Instrumen Geoteknik

• Settlement Plate

• Pneumatic Piezometer

• Inclinometer

• Evaluasi Settlement

11. Pemasangan PVD dan PHD

Pekerjaan Causeway 6 x 41 meter

1. Pekerjaan Pengukuran/Bowplank

2. Beton L Shape

• Pembesian Besi Polos dan Besi Ulir

• Bekisting

• Beton fc’ 31.2 Mpa atau Mutu K-350

3. Pasangan Batu 1 : 3

4. Getextile

5. Pemasangan Pipa PVC 2”

6. Pekerjaan Siaran 1 : 2

7. Pekerjaan Plesteran 1 : 5

8. Penimbunan dan Pemadatan

9. Pasangan Batu Kosong

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga Konsultan Pengawas memberikan teguran secara tertulis sesuai dengan Surat Nomor : 54/Konsl/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Pemasangan PVD tidak sesuai dengan kontrak dan Surat Teguran Nomor : 54/LPPK/Konsult/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 16 November 2018 tentang hasil uji hammer test tidak sesuai dengan kontrak.

• Bahwa dalam Pelaksanaanya ditemukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir.

• Bahwa dugaan Perbuatan Melawan hukum yang terjadi adalah

1. Bahwa PT. Multi Karya Pratama sebagai pelaksana dalam Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018 tidak dapat memenuhi item-item Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu pada akhir 31 Desember 2018 dan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan;

2. Bahwa Sebelumnya selama masa pengerjaan Konsultan Pengawas ada memberikan teguran secara tertulis (Surat Nomor: /Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 yang ditandatangani oleh Ir. Taufik). Bahwa ada temuan dari Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pelabuhan Bagansiapiapi, antara lain sebagai berikut:

1. Beton K 350 setelah dilakukan Hamer test secara acak oleh fakultas Teknik Universitas Riau didapat: Pile Cape B2 didapat K 293,88 s/d K 307.

2. Bahwasanya setiap pekerjaan beton sudah selesai harusnya dites beton tersebut setelah beton umur 2 minggu, namun pihak kontraktor atau pelaksana kegiatan tidak melaksanakan tes beton material, yang mana tes beton material tersebut ada anggarannya.

3. PVD yang tertuang dalam kontrak yakni 30 meter namun yang dilaksanakan hanya 23 meter, dimana spesifikasi PVD ataupun DO tidak ada diberikan kepada saya sebagai Konsultan, sehingga saya tidak mengetahui spesifikasi PVD tersebut.

4. Timbunan 6,549,44 kubik, yang rencana ingin di CCO kan tapi tidak pernah dibahas sama konsultan pengawas.

5. Cause Way seharusnya dikerjakan pada minggu ke 25 untuk mencari kepadatan tanah agar sempurna, namun oleh kontraktor baru dikerjakan pada akhir kontrak sehingga tidak mencapai kepadatan dan akhirnya seperti sekarang Cause Way tersebut Amblas.

6. Beton yang berada diujung pelabuhan saksi tidak mengetahui kualitas beton, karena saya tidak ada mendampingi kegiatan tersebut.

1. Bahwa terdapat beberapa item pekerjaan ada perbedaan, antara gambar Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir pada tahap perencanaan sama dengan as built drawing atau gambar pelaksanan.

2. Bahwa perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerugian ketika yang dilaksanakan/dikerjakan di lapangan tidak sesuai dengan gambar pelaksanaan yang ada pada Dokumen Kontrak (CCO).

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga Konsultan Pengawas memberikan teguran secara tertulis sesuai dengan Surat Nomor : 54/Konsl/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 01 November 2018 perihal Pemasangan PVD tidak sesuai dengan kontrak dan Surat Teguran Nomor : 54/LPPK/Konsult/CV.RKA/XI-BAA/2018 tanggal 16 November 2018 tentang hasil uji hammer test tidak sesuai dengan kontrak.

• Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tahun Anggaran 2018 belum mencapai bobot fisik 100% namun terdakwa mengajukan permohonan pencairan 100%. Meskipun batas waktu dalam kontrak telah berakhir terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor Pelaksana tetap melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terpasang tanpa adanya addendum perpanjangan waktu pelaksanaan. Adapun pekerjaan yang belum selesai yaitu pekerjaan selimut tiang HDPE belum terpasang, penimbunan untuk causeway dan turap belum selesai.

• Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi proses pencairan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) tahap dengan cara mentransfer ke nomor rekening: 0063595748001 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA (Direktur terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK) yaitu :

1. Termin I: Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor: 181201301006223 Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 + Pph Rp. 112.990.913).

2. Termin II: Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 25% dengan SP2D Nomor : 181201301008556 Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 3.653.372.869,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 376.636.378 +Pph Rp. 112.990.913).

3. Termin III: Termin II dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor : 181201301011064 Tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp. 90.392.791).

4. Termin IV: Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

5. Termin V: Termin IV dengan progress pekerjaan sebesar 20% dengan SP2D Nomor 181201301011879 Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.922.698.294,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 301.309.103 + Pph Rp.90.392.791).

6. Termin VI: Termin V dengan progress pekerjaan sebesar 15% dengan SP2D Nomor : 181201301013038 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.278.680.504,- (setelah dipotong PPN 10% Rp. 131.822.732 + Pph Rp. 39.546.820),

7. Termin VII: Pembayaran Retensi 5% dengan SP2D Nomor : 181201301013048 Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 913.343.218,- (setelah dipotong PPN 10% Rp.94.159.094 + Pph Rp. 28.247.728) dengan jaminan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sejumlah Rp. 1.035.750.040,-

• Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi setelah pencairan Termin I Konsultan Pengawas memberikan teguran tertulis kepada Pihak Pelaksana dan ditembuskan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku PPK namun teguran tertulis tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Pelaksana. Selanjutnya pada saat pengajuan pencairan Termin II Konsultan Pengawas tidak ada menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan seperti Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan. Sehingga pencairan Termin II sampai dengan Termin VII dilakukan tanpa dilengkapi syarat-syarat pencairan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dari Rekanan, Asbuilt Drawing, Back Up Data, Berita Acara Pemeriksaan Bersama. Bahwa untuk memperlancar proses pencairan kemudian terdakwa bekerja sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dengan cara membuat seakan-akan dokumen syarat-syarat pencairan sudah lengkap, namun dalam kenyataan dokumen syarat pencairan tersebut belum lengkap. Kemudian saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF selaku Bendahara mempertanyakan kelengkapan syarat pencairan kepada Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO (Penuntutan secara terpisah) dengan berkata “PAK MANA BERITA ACARA PROGRES PEKERJAAN DARI KONSULTAN ?” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “SUDAH ADA SAMA SAYA SEMUA”. Selanjutnya Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO meminta kepada saksi ZULKARNAIN S.Ap. Bin DJUNET YUSUF untuk memproses pencairan tersebut, hal itu dilakukan oleh saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO untuk memperlancar proses pencairan.

• Bahwa perbuatan NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR (Penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang bertentangan dengan :

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:

• Pasal 17

Ayat (1) “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) “Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas:

a. Pelaksanaan kontrak;

b. Kualitas barang/jasa;

c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume.”

• Pasal 53

Ayat (1) “Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda.”

Ayat (3) “Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subskontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subskontraktor sesuia dengan realisasi pekerjaannya.”

• Pasal 56 Ayat (1) “Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”

• Pasal 57 “Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pekerjaan; PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yang diserahkan; PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan”

• Pasal 78 Ayat (3) “Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Huruf a “tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”

Huruf d “Tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”

Huruf e “Menyerahkan barang dan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit”

Huruf f “Tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan para saksi, Ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk dihubungkan dengan teori hukum, maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Menimbang bahwa berada dalam penguasaan, dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun didaerah berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubugan dengan pelaksanaan hak dan kewajuban tersebut meliputi :

Hak negara untuk mengajukan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;

1. Kewajiban negara untuk meyelenggarakan tugas layanan umum memerintahkan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;

2. Penerimanaa negara ;

3. Pengeluaran negara ;

4. Penerimaan daerah ;

5. Pengeluaran daerah ;

6. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak perusahaan negara/perusahaan daerah ;--------------------------------

7. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam trangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum ;

8. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menujukan bahwa tinak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan denngan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara. Keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubuangan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan negara (actual loos) ;

2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (pontensial loss) ;

Bahwa hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut : Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021 ditemukan kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 1.483.335.260,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan para saksi, Ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk dihubungkan dengan teori hukum, menurut Hemat Majelis bahwa unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara“ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan ”Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”

Dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);

2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);

3. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Bahwa menurut Projodikoro bahwa dalam pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (plegen, dader);

2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doenpleger, middelijke dader);

3. Yang turut melakukan perbuatan(medeplegen, mededader);

4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker);

5. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige);

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah:

1. Mereka yang melakukan (pleger)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri;

2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertaggungjawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

• Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Karya Pratama bersama-sama dengan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana peran masing-masing telah terungkap di persidangana yaitu terdakwa selaku kontraktor pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak, salah satu contoh yaitu pemasangan PVD yang seharusnya 30 meter namun yang di pasang hanya 23 meter. Kerja sama tersebut berlanjut hingga berakhirnya masa kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2018 namun pekerjaan fisik belum seslai 100 % dilain sisi anggaran telah dicairkan sebesar 100%. Bahwa kerja sama antara terdakwa selaku kontraktor pelaksana dan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO Bin MUNANDAR juga terlihat dalam proses pencairan dimana dalam proses perncairan terdakwa bekerja sama dengan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO dengan cara membuat seakan-akan dokumen syarat-syarat pencairan sudah lengkap, namun berdasarkan fakta persidangan saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO menyakinkan bendahara pengeluaran yaitu saksi Zulkarnail untuk tetap melakukan pembayaran, dimana bendahara pengeluaran bertanya perihal laporan kemajuan pekerjaan / progres namun terdakwa berkata “sudah sama saya” namun laporan kemajuan tersebut sebenarnya tidak ada dan tidak pernah ditandatangani konsultan pengawas yaitu saksi Amirulla dan saksi M Taufiq.

• Bahwa oleh karena terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK dengan baik sehingga pencairan tetap dilakukan tidak sesaui dengan volume terpasang dan terakhir menyebabkan kerugian keuangan negara.

• Oleh karena uraian perbuatan terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana dan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku (PPK) tersebut telah terurai peran masing-masing

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis diatas telah terlihat secara jelas dan nyata adanya Kerjasama antara Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana dan Saksi M. TITO RACHMAT PRASETYO Alias TITO selaku (PPK)

Menimbang bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut hemat Majelis ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK selaku kontraktor pelaksana Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Susidair tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK, menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim manjatuhkan putusan yang seringan-ringannya

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair, sehingga dengan demikian pembelaan dari Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut merupakan penahanan yang sah, tidak ada bukti yang terungkap di persidangan yang dapat memberi alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan/ dibebaskan dari tahanan, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (extra ordinary crime) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menangulanginya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu ; menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keinginan segenap lapisan masyarakat yang menginginkan korupsi diberantas karena sangat merugikan masyarakat, terlebih-lebih dalam situasi kehidupan perekonomian bangsa yang masih sulit, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ;

2. Perbuatan Terdakwa telah memberikan pencitraan yang buruk terhadap para Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;

2. Terdakwa menyesali perbuatannya;.

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

4. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara seluruhnya

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

------------------------------------------ M E N G A D I L I ---------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”; sebagai mana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK, dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK untuk membayar uang pengganti sebesar yaitu sebesar Rp. 1.483.335.260,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah). sudah dikembalikan oleh terdakwa, yang diperhitungkan dengan seluruh uang yang dititipkan oleh Terdakwa ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa ;

1	1 (satu) berkas asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 05 tanggal 23 Juni 2018 perihal pemberian kuasa kepada Tuan Nathanael Simanjuntak untuk bertindak atas nama PT. MULTI KARYA PRATAMA dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api, yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, SH. SpN;
2	1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018;
3	1 (satu) surat asli nomor : PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018 tanggal 28 Maret 2018;
4	1 (satu) Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.004-18.62886139 tanggal 11 Desember 2018;
5	1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 23 Nopember 2017;
6	1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Kontrak : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 08 Juni 2018 Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Fasilitas Laut Bagansiapiapi, Kegiatan : Pembangunan Fasiliftas Laut Bagansiapiapi, Konsultan Pengawas : CV. Revena Kembar Anugerah;
7	1 (satu) berkas fotokopi Daftar Kuantitas dan Harga, Nama Paket Pekerjaan : Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapi-api, Tahun Anggaran 2018;
8	1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : PL.108/I/I/KSOP.BAA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
9	1 (satu) berkas fotokopi Kontrak Nomor : PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018 antara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi dengan PT. Multi Karya Pratama, Perkerjaan : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018;
10	1 (satu) berkas fotokopi Catatan Hasil Reviu (CHR) Atas Rencana Kerja dan Anggaran KSOP Bagan Siapi-Api Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018 (Pagu Alokasi);
11	1 (satu) berkas asli Harga Perkiraan Sendiri Supervisi Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 15 Desember 2017;
12	13 (tiga belas) Roll PVD;
13	4 (empat) gulung Geotek;
14	1 (satu) bundel dokumen berwarna biru yang terdiri dari dokumen Rencana Kerja Syarat (RKS), Gambar Design, dan Spesifikasi Teknis (Spektek);
15	1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/13/KSOP-BAA.18 tanggal 28 Maret 2018, perihal Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli;
16	1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.801/1/12/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018, perihal Pembatalan Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TA. 2018, asli;
17	1 (satu) buah surat Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pekerjaan Selesai Nomor: PL109/II/VIII/KSOP.BAA/2019 tanggal 5 Juli 2019, pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, asli;
18	1 (satu) buah Kontrak Nomor: PR.802/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
19	1 (satu) buah Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, pihak Satuan Kerja PPK M. Tito Rachmad Prasetyo, pihak Penyedia PT. Multi Karya Pratama, kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: tunggal, legalisir;
20	1 (satu) buah Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi, legalisir;
21	1 (satu) buah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018 Nomor: PR.803/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
22	1 (satu) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: SPPBJ/01/KSOP.BGN-2018, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi TA 2018, legalisir;
23	1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan PL0240202018, Medan tanggal 29 Juni 2018, legalisir;
24	2 (dua) lembar surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi Nomor: PR.805/1/01/KSOP-BAA.18 tanggal 23 Maret 2018, perihal Laporan dan Evaluasi PPK terhadap Hasil Pelelangan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi T.A. 2018, legalisir;
25	1 (satu) buah Odner yang berisikan File SPM FASPEL Tahun 2018;
26	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 1 : Perencanaan) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
27	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 2 : Perhitungan Struktur) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
28	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
29	1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir (Buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
30	1 (satu) Bundel Asli Executive Summary Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
31	1 (satu) bundel Foto copy Laporan Draft Final Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
32	1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/01/Ksop.Baa-17 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi;
33	1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : KU.706/1/02/Ksop.Baa-18 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bagansiapiapi;
34	1 (satu) bundel Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA- 022.04.2.413121/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
35	1 (satu) bundel Foto copy Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 Tanggal 31 Juli 2018;
36	1 (satu) bundel Foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.887 tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, tanggal 30 April 2018;
37	1 (satu) dokumen Laporan Akhir (Buku 4: Album Gambar) Pekerjaan: Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Bagan Siapiapi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 PT. Sapta Adhi Pratama General Consultant, foto copy;
38	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301009158 tanggal selesai SP2D 11-10-2018, yang telah dilegalisir;
39	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013022 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
40	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013023 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
41	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
42	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013038 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
43	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301013048 tanggal selesai SP2D 26-12-2018, yang telah dilegalisir;
44	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301012680 tanggal selesai SP2D 13-12-2018, yang telah dilegalisir;
45	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011879 tanggal selesai SP2D 07-12-2018, yang telah dilegalisir;
46	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301011064 tanggal selesai SP2D 29-11-2018, yang telah dilegalisir;
47	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301008556 tanggal selesai SP2D 26-09-2018, yang telah dilegalisir;
48	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Nomor : 181201301006223 tanggal selesai SP2D 16-07-2018, yang telah dilegalisir;
49	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00096/413121/2018 Tanggal 29-11-2018;
50	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00113/413121/2018 Tanggal 06-12-2018;
51	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/413121/2018 Tanggal 13-12-2018;
52	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00121/413121/2018 Tanggal 20-12-2018;
53	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00079/413121/2018 Tanggal 25-09-2018;
54	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00120/413121/2018 Tanggal 20-12-2018;
55	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00080/413121/2018 Tanggal 09-10-2018;
56	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00122/413121/2018 Tanggal 21-12-2018;
57	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 00058/413121/2018 Tanggal 13-07-2018;
58	1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank ;
59	1 (satu) foto copy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : 36.1104.12.18.088235 Tanggal 19 Desember 2018;
60	1 (satu) bundel Foto copy Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau APBN-2018;
61	1 (satu) bundel Jadwal Lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018
62	1 (satu) set surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 09 Februari 2018
63	1 (satu) set surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 03/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Februari 2018
64	1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018
65	1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika Nomor : 05/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 15 Februari 2018
66	1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 19 Februari 2018
67	1 (satu) lembar Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Februari 2018
68	1 (satu) lembar Jadwal Lelang Ulang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi KSOP Bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 26 Februari 2018
69	1 (satu) bundel surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Lelang Ulang) Nomor : 08/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 26 Februari 2018
70	1 (satu) bundel surat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) (Ulang) Nomor : 09/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 28 Februari 2018
71	1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembukaan Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 010/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 6 Maret 2018
72	1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (Lelang Ulang) Nomor : 012/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 8 Maret 2018
73	1 (satu) lembar Surat Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatika (Ulang) Nomor : 011/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 7 Maret 2018
74	1 (satu) bundel surat Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 013/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018
75	1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 015/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
76	1 (satu) bundel surat Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 016/PEMB-FASPEL /ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
77	1 (satu) bundel surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 12 Maret 2018
78	1 (satu) bundel surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 018/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018
79	1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 019/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 13 Maret 2018
80	1 (satu) bundel surat Nomor : 001/SS-MDI/III/2018 tanggal 16 Maret 2018
81	1 (satu) bundel surat Jawaban Sanggah Nomor : 020/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 20 Maret 2018
82	1 (satu) bundel surat Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan Nomor : 01/SK/ULP-DNG.DMI-2018 tanggal 23 Maret 2018
83	1 (satu) lembar Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018
84	1 (satu) lembar surat Undangan Rapat Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 9 Maret 2018
85	1 (satu) lembar surat pembatalan hasil pelelangan dalam paket pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut bagansiapiapi TA. 2018 tanggal 27 Maret 2018
86	1 (satu) lembar surat Berita Acara Lelang Gagal Kedua Nomor : 021/PEMB-FASPEL/ULP/DNG.DMI-2018 tanggal 18 April 2018
87	1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Surat Usulan Susunan Keanggotaan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : UM.002/I/16/DNG.Dmi-2017 Tanggal 26 September 2017.
88	1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.124 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas I Dumai Direktorat Jenderal Perhubungan Luat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tanggal 16 Januari 2018
89	1 (satu) bundel Fokokopi Legalisir Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai Nomor : 02/SK/ULP.DNG.Dmi/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018.
90	1 (satu) bundel Dokumen Distrik Navigasi Kelas I Dumai Lelang Gagal I dan II
91	1 (satu) bundel foto copy Laporan Minggu ke-12 Periode :14 september 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api
92	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA. 18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
93	1 (satu) lembar foto copy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/L.PPK/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Hasil Uji Hammer Test tanggal 06 Nopember 2018.
94	1 (satu) bundel foto copy Final Rebound Non Destructive Test (Rebound Hammer Test) No. 11/HT/2018 Nama Proyek : Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-Api
95	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Pek. PVD sesuai gamber bestek tanggal 01 Nopember 2018
96	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PR.804/1/01/KSOP.BAA.18 tanggal 18 juni 2018 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
97	1 (satu) lembar bukti transfer BRI-540101021708533
98	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 56/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Segera menyerahkan Job Mix dan Uji tarik besi Tanggal 30 Nopember 2018
99	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 52/Konslt/CV.RKA/VIII-BAA/2018 Hal. Teguran/Himbauan Tanggal 15 Agustus 2018
100	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 50/Konslt/CV.RKA/VII-BAA/2018 Hal. Sgr Melengkapi dokumen project Tanggal 28 Juli 2018
101	1 (satu) lembar fotocopy Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 53/Konslt/CV.RKA/IX-BAA/2018 Hal. Himbauan Tanggal 03 September 2018
102	1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
103	1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang-CCO (Addendum), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
104	1 (satu) bundel Asli Backup Data Perhitungan Mutual Check (MC) 0%, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018.
105	1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Tambah-Kurang (CCO) Addendum) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi tahun 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
106	1 (satu) bundel Justifikasi Teknik Pekerjaan PVD (Prefabricated Vertical Drain), Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
107	1 (satu) bundel Foto copy Laporan Jobmix Formula K-350 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Tahun 2018 tanggal 10 September 2018.
108	1 (satu) bundel Foto copy Daftar Hadir Rapat Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Batu Enam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
109	1 (satu) lembar Asli Pengujian Kuat Tekan Beton No. 688/LAB-BETON/LTS-UIR/2018 Tanggal uji 26 September 2018
110	1 (satu) bundel Lampiran Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
111	1 (satu) bundel Foto copy Berita Acara Mutual Check (MC) 0% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
112	1 (satu) bundel Lampiran Berita Acara Mutual Check (MC) 0% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
113	1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya – Pekerjaan Tambah Kurang – CCO Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir – Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
114	1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Tahun Anggaran 2018
115	1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan Pekerjaan Fasilitas Sisi Darat Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir Prop. Riau T.A. 2018
116	1 (satu) bundel Tangkapan Layar Percakapan Group WhatsApp Pelabuhan Bagan
117	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi, Batu Enam, Kabupaten Rokan Hilir, Geomat Indonesia Mandiri, Geosynthetic Division
118	1 (satu) bundel Asli Dokumen Metode Pekerjaan Pemancangan Vertical Drain Untuk Perbaikan Tanah PT. GEOMAT INDONESIA MANDIRI
119	1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-1 Periode : 29 Juni 2018 s/d 26 Juli 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
120	1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-2 Periode : 27 Juli 2018 s/d 23 Agustus 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
121	1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-3 Periode : 24 Agustus 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi. yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
122	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-4 Periode : 21 September 2018 s/d 18 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 18 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
123	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-5 Periode : 19 Oktober 2018 s/d 15 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 15 Nopember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
124	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-6 Periode : 16 Nopember 2018 s/d 13 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 13 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
125	1 (satu) bundel Laporan Bulan ke-7 Periode : 14 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi
126	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-12 Periode : 14 September 2018 s/d 20 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
127	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-13 Periode : 21 September 2018 s/d 27 September 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi.
128	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-14 Periode : 28 September 2018 s/d 04 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 28 September 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
129	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-15 Periode : 05 Oktober 2018 s/d 11 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 05 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
130	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-16 Periode : 12 Oktober 2018 s/d 18 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 12 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
131	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-17 Periode : 19 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 19 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
132	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-18 Periode : 26 Oktober 2018 s/d 01 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 26 Oktober 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
133	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-19 Periode : 02 Nopember 2018 s/d 08 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 2 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
134	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-20 Periode : 09 Nopember 2018 s/d 15 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 09 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
135	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-21 Periode : 16 Nopember 2018 s/d 22 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 16 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
136	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-22 Periode : 23 Nopember 2018 s/d 29 Nopember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 25 November 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
137	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-23 Periode : 30 Nopember 2018 s/d 06 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 30 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
138	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-24 Periode : 07 Desember 2018 s/d 13 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 7 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
139	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-25 Periode : 14 Desember 2018 s/d 20 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 14 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
140	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-26 Periode : 21 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 21 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
141	1 (satu) bundel Laporan Minggu ke-27 Periode : 28 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi Tanggal 30 Desember 2018, yang tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK, yang dibuat oleh pihak rekanan.
142	1 (satu) bundel Hasil Uji Hammer Test dengan Nomor : 54/L.PPK/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Tanggal 06 November 2018.
143	1 (satu) lembar Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : 54/Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Pek. PVD sesuai gambar bestek Tanggal 01 Nopember 2018
144	1 (satu) lembar Surat CV. Refena Kembar Anugerah Nomor : /Konslt/CV.RKA/XI-BAA/2018 Hal. Segera menyiapkan Job Mix dan Uji tarik besi Tanggal 29 Nopember 2018
145	1 (satu) buah contoh PVD yang dipasang di sisi darat pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapi-api. (Terlampir dalam berkas Perkara)
146	Uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); (Dirampas Untuk Negara)

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK,sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari: Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh kami : YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H. dan YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.Kn (Hakim Ad-Hoc Tipikor) sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINEN GRESLY S, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum JUPRI WANDY BANJARNAHOR, S.H, pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis tersebut,

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H. YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.Kn Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.