164/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg

Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg

Case Information

Court: PN Bandung

Classification: Perdata Khusus

Outcome: ✅ Granted (kabul)

Verdict date: 12 December 2022

Court Officials

Main Judge: Hakim Ketua: Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H

Judges: Hakim Anggota 1: R. Yosari Helenanto, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Sri Wahyuni, S.H

Clerk: Panitera Pengganti: NINA YAYU MAESAROH, SH., MH.

Parties / Pihak

Plaintiffs / Applicants (1)

Filing or appealing side

Plaintiff (1)

Husnul Khatimah

Defendants / Respondents (1)

Responding side

Defendant (1)

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK CABANG KARAWANG

Penggugat: Husnul Khatimah Tergugat: PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK CABANG KARAWANG

Decision / Putusan

MENGADILI DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja No. 165/SDM-REGKWG/08-21 tanggal 9 Agustus 2021 batal demi hukum. Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 164/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bdg 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus. 4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat, 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde). 5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah sebesar Rp. 84.960.000,- (Delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). 6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2022 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 5.310.000,- (Lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah); 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 212.400,- (Dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.