37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

P U T U S A N

Nomor37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	RUDI RAMADANI;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 21 Agustus 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Lintas Sumatera Dusun Sri II Kel. Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik di Lapas Kelas II A Rantauprapat, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 17 April 2022;

2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 di Lapas Kelas II A Rantauprapat;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022 di Lapas Kelas II A Rantauprapat;

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ditahan sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

6. Pengalihan jenis penahanan Kota terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, SH, Elfina, SH., Sri Wahyuni S,SH, Desi Riana Harahap, SH, MH, Rahmah Lubis,SH, Syarifahta Sembiring, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN, berkantor di Jalan Bambu No 64 Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2022 Nomor: 37/Pid.Sus/ TPK/2022/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2022 Nomor: 37/Pid.Sus/ TPK/2022/PN-Mdn tentang penetapan hari sidang;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn tanggal 30 Mei 2021 tentang Penetapan Persidangan on line;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Ramadani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu Dakwaan Primair kami.

2. Menyatakan Terdakwa Rudi Ramadani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Ramadani dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 95.775.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistibusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah;

2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

4. Surat Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi BUMDes Matra Abadi Jaya Desa S-3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

5. Satu Bundle Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 13-02/10228/KEP/X/1994 Atas Nama Syamsul Bahri Siregar.

6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018;

7. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018;

8. Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 04 Tahun 2017 tentang BUMDES MATRA ABADI JAYA;

9. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 13 Tahun 2017 tentang AD-ART BUMDES MATRA ABADI JAYA;

10. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 141/15/S3/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES MATRA ABADI JAYA;

11. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 140/186.1/DPMD/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

12. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 141/01/S3/Tahun 2017 tentang Perubahan Pergantian Pengurus BUMDES MATRA ABADI JAYA;

13. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 141/245/PEM/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Kepala Desa-Tri Hartono);

14. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.13/3506/BKD-I/2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Sekretaris Desa-Rinaldi);

15. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/1521/BKPP-I/2018 Tanggal 12 April 20189 (Kabag Ekonomi-);

16. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/4531/BKD-II/2016 Tanggal 21 Desember 2016 (Kabid Ekonomi-Khairul Saleh);

17. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 542/94/EKON/II/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu;

18. Surat Usulan Penambahan Pangkalan LPG 3 Kg di Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 542/1023/Ekon/II/2019;

19. Surat Usulan Sub Penyalur LPG-PSO Dan Lokasi Hasil Penataan Nomor: 542/1879/Ekon/II/2019;

20. Surat Penetapan Sub Penyalur LPG-PSO Dan Lokasi Hasil Penataan Nomor: 542/2760/Ekon/II/2019;

21. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDES MATRA ABADI JAYA Unit Usaha LPG Tahun 2019;

22. Kuitansi Pengeluaran dan Bukti Setor dana BUMDES MATRA ABADI JAYA (Tahap I) Tanggal 03 Oktober 2018;

23. Kuitansi Pengeluaran dan Bukti Setor dana BUMDES MATRA ABADI JAYA (Tahap II) Tanggal 28 Desember 2018;

24. Rekening Koran Kas Desa S-3 Aek Nabara Periode Januari – Desember 2018;

25. Rekening Koran BUMDES MATRA ABADI JAYA Periode 1 Juli 2019 s/d 30 September 2019;

26. Bukti Penarikan Rekening BUMDES MATRA ABADI JAYA Tanggal 1 Juli 2019;

27. Bukti Penarikan Rekening BUMDES MATRA ABADI JAYA Tanggal 1 Agustus 2019;

28. Kuitansi Penyerahan Uang tanggal 1 Juli 2019 dari BUMDES MATRA ABADI JAYA Kepada Rudi R;

29. Kuitansi Penyerahan Uang tanggal 1 Agustus 2019 dari BUMDES MATRA ABADI JAYA Kepada Samsul Bahri Siregar;

30. Kuitansi Pembelian Tabung Gas LPG dari CV. Citra Mandiri Abadi oleh Syamsul Bahri Siregar & Daftar Uraian Belanja Syamsul Bahri Siregar;

31. Surat Perjanian antara Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDES MATRA ABADI JAYA dengan Syamsul Bahri Siregar;

32. Kontrak Kerjasama Pengangkatan Pangkalan LPG 3 Kg Antara Filih (Direktur PT Duta Rantau Selatan) dengan Dwi Pramujaya (Ketua BUMDes) Nomor: 067/KKPP/DRS/2019;

33. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penambahan Modal BUMDES MATRA ABADI JAYA;

34. Kartu Pangkalan Elpiji 3 Kg Nomor: 0143/2020/TANAS;

35. Notulen Rapat Nomor: NR-009/F11450/2019-S0 Perihal Rapat Koordinasi LPG PSO di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 08 April 2019 beserta Daftar Hadir;

36. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 16 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018 beserta Daftar Hadir;

37. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 02 Oktober 2018 tentang Perubahan APBDES dan Penyerahan Aset Desa ke BUMDES beserta Daftar Hadir;

38. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 22 November 2018 tentang Perencanaan Pendirian Gas LPG beserta Daftar Hadir;

39. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 11 April 2019 tentang Perencanaan Pendirian Gas LPG beserta Daftar Hadir;

40. Surat Keputusan No. Kpts-015/F00000/2009-S3 tanggal 13 April 2009 Tentang Harga Jual Elpiji Tabung 3 KG;

41. Surat Keputusan No. Kpts-006/F10500/2009-S-3 tanggal 25 Juni 2009 Tentang Harga Jual Tabung LPG Ukuran 3 KG;

42. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 542/138/EKON/I/2015 Tentang Penetapan Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu;

43. Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2018

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tri Hartono.

6. Menetapkan agar Terdakwa Rudi Ramadani dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rudi Ramadani untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

3. Membebaskan Terdakwa Rudi Ramadani dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan Tim Penasehaat Hukum Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa RUDI RAMADANI selaku orang yang mengerjakan pembangunan pangkalan dan pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi (rekanan) dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya di Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, bersama-sama dengan SYAMSUL BAHRI SIREGAR selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (dalam Daftar Pecarian Orang/Belum Tertangkap) dan saksi TRI HARTONO selaku selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu periode tahun 2015 s/d tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 141/245/PEM/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam rentang waktu antara April 2019 sampai dengan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya total sebesar Rp. 437.276.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg;

• Bahwa sekira akhir tahun 2018, Terdakwa menawarkan kepada saksi Tri Hartono untuk membangun pangkalan gas Elpiji 3 Kg, lalu saksi Tri Hartono menyetujui tawaran tersebut karena terdapat dana penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya yang bersumber dari APBDes tahun anggaran 2018. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tri Hartono bertemu dengan Syamsul Bahri Siregar (DPO) selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu di Kantin Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Tri Hartono meminta kapasitas untuk pangkalan gas elpiji 3 Kg sebanyak 3000 tabung dan Syamsul Bahri Siregar (DPO) menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya Syamsul Bahri Siregar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Tri Hartono di kantor Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sebagai uang muka pengadaan pangkalan gas Elpiji 3 Kg;

• Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2019, saksi Tri Hartono memanggil saksi Endang Prihatin selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya ke ruangan saksi Tri Hartono yang berada di Kantor Desa S-3 Aek Nabara. Selanjutnya saksi Tri Hartono mengenalkan Terdakwa sebagai orang yang akan membantu membuat pangkalan dan pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi (rekanan) kepada saksi Endang Prihatin yang akan di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya. Kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya pengurusan pangkalan Elpiji ke Medan kepada saksi Tri Hartono. Kemudian saksi Tri Hartono memerintahkan kepada saksi Endang Prihatin agar dibayarkan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut. Selanjutnya saksi Endang Prihatin melakukan penarikan uang dari Rekening Bank pribadi milik saksi Endang Prihatin untuk mendahulukannya dan akan diganti pada saat penarikan dana penyertaan modal pada rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di ruangan Kantor Desa S-3 Aek Nabara;

• Bahwa sekira bulan Juni 2019 bertempat di Kantor Camat Bilah Hulu saat acara Evaluasi Badan Usaha Milik Desa, kemudian saksi Tri Hartono memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan saksi Zulkarnain Ritonga selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dengan mengatakan kepada perangkat BUMDes yang hadir “Inilah Pak Rudi yang akan mengurus Gas Elpiji 3 Kg BUMDes kita itu”. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg dan Surat Bupati Labuhanbatu tentang Penambahan Kuota Elpiji 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga menandatangani Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg sebesar Rp. 392.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Modal Kerja :

1. Biaya Pembelian Tabung Gas 3 Kg sebanyak 2000 tabung x Rp. 150.000 yakni Rp. 300.000.000,-

2. Pembuatan Gudang Gas 3 Kg 4 x 6 m sebesar 16 m2 x Rp. 1.800.000,- yakni Rp. 28.800.000,-

2. Modal Usaha :

1. Isi ulang Tabung Gas Lpg 3 Kg sebanyak 3500 tabung x Rp. 14.000,- yakni Rp. 49.000.000,-

2. Gaji Karyawan sebanyak 12 orang x Rp. 1.200.000,- yakni Rp. 14.400.000,-

Sehingga total keseluruhan anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ialah sebesar Rp. 392.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

• Selanjutnya sekira 2 (dua) Minggu kemudian masih di bulan Juni 2019 saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga serta saksi Endang Prihatin dibawa oleh Terdakwa menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu untuk melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg. Kemudian Terdakwa membawa saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga serta saksi Endang Prihatin bertemu dengan Syamsul Bahri Siregar (DPO) dan mengatakan “inilah Pak Samsul orang dari dinas yang mengurus Elpiji 3 Kg itu”;

• Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg tersebut tidak disetujui oleh Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019, Terdakwa menghubungi saksi Tri Hartono dan mengatakan “Pesan Pak Samsul bagaimana pak” kemudian saksi Tri Hartono mengatakan “Ketemu di Bank Sumut Aek Nabara”. Selanjutnya saksi Tri Hartono menghubungi dan menyuruh saksi Endang Prihatin untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga serta saksi Endang Prihatin sampai di Bank Sumut Aek Nabara dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Tri Hartono. Kemudian saksi Endang Prihatin, saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga melakukan penarikan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) berdasarkan surat Rekomendasi pencairan dana dari saksi Tri Hartono;

• Selanjutnya saksi Endang Prihatin, saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga menyerahkan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada saksi Tri Hartono di Cafe yang berada di sebelah Bank Sumut Aek Nabara. Kemudian dari uang tersebut saksi Tri Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Endang Prihatin sebagai ganti uang yang didahulukan oleh saksi Endang Prihatin sebelumnya, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi Dwi Pramujaya untuk Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya dan sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan saksi Tri Hartono kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2019;

• Bahwa saksi Tri Hartono mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Tri Hartono kepada Terdakwa;

• Bahwa keesokan harinya bertempat di Rumah Syamsul Bahri Siregar (DPO) di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Rantauprapat Terdakwa bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Syamsul Bahri Siregar (DPO), lalu Syamsul Bahri Siregar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

• Bahwa adapun tabung gas 3 Kg bersubsidi yang diserahkan oleh Terdakwa dan Syamsul Bahri Siregar (DPO) belum seluruhnya diterima oleh BUMDes Matra Abadi Jaya dalam Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya tahun 2019 dengan rincian:

1. Tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 Tabung dari 2000 tabung dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

2. Gudang tempat penyimpanan Tabung Gas Elpiji 3 Kg.

• Bahwa dari 560 tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong, hanya 250 tabung gas Elpiji 3 Kg yang dapat dilakukan pengisian ulang sedangkan sebanyak 310 tabung gas Elpiji 3 Kg tidak dapat diisi ulang karena tabung tersebut tidak melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);

• Bahwa berdasarkan Laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang tertuang didalam surat Nomor: 700 / 646 / Itkab.III/ 2021 Tanggal 13 Juli 2021 yang dilakukan dengan langkah-langkah audit yang mencakup review dokumen-dokumen, prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dengan kesimpulan terdapat kerugian Negara didalam pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada BUMDes Matra Jaya Abadi sebesar Rp. 327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa RUDI RAMADANI selaku pihak yang melakukan pengurusan pengadaan tabung gas Elpiji 3 Kg dan Pihak yang melakukan pembangunan gudang untuk tabung gas Elpiji 3 Kg di Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, bersama-sama dengan SYAMSUL BAHRI SIREGAR selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (dalam Daftar Pecarian Orang/Belum Tertangkap) dan saksi TRI HARTONO selaku selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu periode tahun 2015 s/d tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 141/245/PEM/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam rentang waktu antara April 2019 sampai dengan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2019 bertempat di Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya total sebesar Rp. 437.276.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg;

• Bahwa sekira akhir tahun 2018, Terdakwa menawarkan kepada saksi Tri Hartono untuk membangun pangkalan gas Elpiji 3 Kg, lalu saksi Tri Hartono menyetujui tawaran tersebut karena terdapat dana penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya yang bersumber dari APBDes tahun anggaran 2018. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tri Hartono bertemu dengan Syamsul Bahri Siregar (DPO) selaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu di Kantin Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Tri Hartono meminta kapasitas untuk pangkalan gas elpiji 3 Kg sebanyak 3000 tabung dan Syamsul Bahri Siregar (DPO) menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya Syamsul Bahri Siregar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Tri Hartono di kantor Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sebagai uang muka pengadaan pangkalan gas Elpiji 3 Kg;

• Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2019, saksi Tri Hartono memanggil saksi Endang Prihatin selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya ke ruangan saksi Tri Hartono yang berada di Kantor Desa S-3 Aek Nabara. Selanjutnya saksi Tri Hartono mengenalkan Terdakwa sebagai orang yang akan membantu membuat pangkalan dan pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi (rekanan) kepada saksi Endang Prihatin yang akan di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya. Kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya pengurusan pangkalan Elpiji ke Medan kepada saksi Tri Hartono. Kemudian saksi Tri Hartono memerintahkan kepada saksi Endang Prihatin agar dibayarkan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut. Selanjutnya saksi Endang Prihatin melakukan penarikan uang dari Rekening Bank pribadi milik saksi Endang Prihatin untuk mendahulukannya dan akan diganti pada saat penarikan dana penyertaan modal pada rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di ruangan Kantor Desa S-3 Aek Nabara;

• Bahwa sekira bulan Juni 2019 bertempat di Kantor Camat Bilah Hulu saat acara Evaluasi Badan Usaha Milik Desa, kemudian saksi Tri Hartono memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan saksi Zulkarnain Ritonga selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dengan mengatakan kepada perangkat BUMDes yang hadir “Inilah Pak Rudi yang akan mengurus Gas Elpiji 3 Kg BUMDes kita itu”. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg dan Surat Bupati Labuhanbatu tentang Penambahan Kuota Elpiji 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga menandatangani Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg sebesar Rp. 392.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Modal Kerja :

1. Biaya Pembelian Tabung Gas 3 Kg sebanyak 2000 tabung x Rp. 150.000 yakni Rp. 300.000.000,-

2. Pembuatan Gudang Gas 3 Kg 4 x 6 m sebesar 16 m2 x Rp. 1.800.000,- yakni Rp. 28.800.000,-

2. Modal Usaha :

1. Isi ulang Tabung Gas Lpg 3 Kg sebanyak 3500 tabung x Rp. 14.000,- yakni Rp. 49.000.000,-

2. Gaji Karyawan sebanyak 12 orang x Rp. 1.200.000,- yakni Rp. 14.400.000,-

Sehingga total keseluruhan anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ialah sebesar Rp. 392.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

• Selanjutnya sekira 2 (dua) Minggu kemudian masih di bulan Juni 2019 saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga serta saksi Endang Prihatin dibawa oleh Terdakwa menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu untuk melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg. Kemudian Terdakwa membawa saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga serta saksi Endang Prihatin bertemu dengan Syamsul Bahri Siregar (DPO) dan mengatakan “inilah Pak Samsul orang dari dinas yang mengurus Elpiji 3 Kg itu”;

• Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg tersebut tidak disetujui oleh Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019, Terdakwa menghubungi saksi Tri Hartono dan mengatakan “Pesan Pak Samsul bagaimana pak” kemudian saksi Tri Hartono mengatakan “Ketemu di Bank Sumut Aek Nabara”. Selanjutnya saksi Tri Hartono menghubungi dan menyuruh saksi Endang Prihatin untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga serta saksi Endang Prihatin sampai di Bank Sumut Aek Nabara dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Tri Hartono. Kemudian saksi Endang Prihatin, saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga melakukan penarikan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) berdasarkan surat Rekomendasi pencairan dana dari saksi Tri Hartono;

• Selanjutnya saksi Endang Prihatin, saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga menyerahkan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada saksi Tri Hartono di Cafe yang berada di sebelah Bank Sumut Aek Nabara. Kemudian dari uang tersebut saksi Tri Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Endang Prihatin sebagai ganti uang yang didahulukan oleh saksi Endang Prihatin sebelumnya, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi Dwi Pramujaya untuk Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya dan sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan saksi Tri Hartono kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2019;

• Bahwa saksi Tri Hartono mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Tri Hartono kepada Terdakwa;

• Bahwa keesokan harinya bertempat di Rumah Syamsul Bahri Siregar (DPO) di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Rantauprapat Terdakwa bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Syamsul Bahri Siregar (DPO), lalu Syamsul Bahri Siregar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

• Bahwa adapun tabung gas 3 Kg bersubsidi yang diserahkan oleh Terdakwa dan Syamsul Bahri Siregar (DPO) belum seluruhnya diterima oleh BUMDes Matra Abadi Jaya dalam Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya tahun 2019 dengan rincian:

1. Tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 Tabung dari 2000 tabung dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

2. Gudang tempat penyimpanan Tabung Gas Elpiji 3 Kg.

• Bahwa dari 560 tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong, hanya 250 tabung gas Elpiji 3 Kg yang dapat dilakukan pengisian ulang sedangkan sebanyak 310 tabung gas Elpiji 3 Kg tidak dapat diisi ulang karena tabung tersebut tidak melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);

• Bahwa berdasarkan Laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang tertuang didalam surat Nomor: 700 / 646 / Itkab.III/ 2021 Tanggal 13 Juli 2021 yang dilakukan dengan langkah-langkah audit yang mencakup review dokumen-dokumen, prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dengan kesimpulan terdapat kerugian Negara didalam pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada BUMDes Matra Jaya Abadi sebesar Rp. 327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratih Damayanti, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepada Urusan Keuangan Pemerintahan Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu,

• Bahwa sebagai acuan atau aturan untuk mengelola Keuangan Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018 yaitu Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 03 tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 dan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa sumber pendapatan keuangan Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018;

• ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 443.950.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

• DD (Dana Desa) : Rp. 685.641.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

• BHPR (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah): Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

• Bahwa tugas Saksi selaku Kaur Keuangan Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu adalah menerima, menyimpan, menyetor/membayarkan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka Pelaksanaan APBDesa. Dasar Hukumnya adalah PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

• Bahwa Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Matra Abadi Jaya yang didirikan pada tahun 2017;

• Bahwa pada tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu ada menganggarkan Penyertaan Modal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 03 tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, dimana Desa S-3 Aek Nabara ada menganggarkan penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp. 446.616.000,00;

• Bahwa Saksi mengetahui penggunaan Penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yakni untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg bersubsidi BUMDES Matra Abadi Jaya;

• Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Endang Prihatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Sejak Tahun 2017 s/d Sekarang Dasarnya adalah Keputusan Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Nomor : 141 / 15 / S3/ Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya;

• Bahwa tugas Saksi adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya;

• Bahwa berdasarkan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp. 437.276.000,00;

• Bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebesar Rp.437.276.000,00 digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg;

• Bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebesar Rp.437.276.000,00 digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg sudah ditransfer dalam 2 (dua) tahap yakni:

• Pada tanggal 03 Oktober 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Matra Abadi Jaya: 183.00.00054196 Sejumlah Rp. 100.000.000,00

• Pada tanggal 28 Desember 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank SUMUT a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 21302030029405 Sejumlah Rp. 337.276.000,00

• Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi dipanggil oleh Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, ke ruangannya yang berada di kantor Pemerintah Desa, dimana pada saat Saksi sampai di Kantor Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Saksi sudah melihat Saksi Tri Hartono bersama dengan Terdakwa Rudi Ramadani, selanjutnya Saksi Tri Hartono memperkenalkan kepada Saksi bahwa Terdakwa Rudi Ramadani adalah orang yang akan membantu membuat pangkalan dan pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya, selanjutnya Terdakwa Rudi Ramadani meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 untuk biaya pengurusan pangkalan elpiji ke Medan, kemudian Saksi Tri Hartono menyampaikan kepada Saksi agar dibayarkan terlebih dahulu uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada Terdakwa Rudi Ramadani, kemudian Saksi mengambil uang dari rekening bank pribadi Saksi untuk mendahulukan dan akan diganti pada saat penarikan dana penyertaan modal yang di rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya dan menyerahkannya kepada Terdakwa Rudi Ramadani;

• Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi bersama Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dijemput oleh Terdakwa Rudi Ramadani menggunakan mobil, selanjutnya di depan Kantor Camat Aek Nabara kami berhenti dan bertemu dengan Saksi Tri Hartono, selanjutnya didepan Saksi Tri Hartono, Saksi melihat Terdakwa Rudi Ramadani, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya menandatangani dokumen namun Saksi tidak tahu dokumen apa yang ditandatangani, selanjutnya Terdakwa Rudi Ramadani membawa Saksi bersama Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Rudi Ramadani membawa kami bertemu dengan Sdr. Syamsul Bahri Siregar, dimana pada saat itu Terdakwa Rudi Ramadani menyampaikan bahwa Syamsul Bahri Siregar adalah orang yang akan mengurus pangkalan Elpiji 3 Kg ke Medan, kemudian Terdakwa Rudi Ramadani membawa kami ke salah satu ruangan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu yang menurut penyampaian Terdakwa Rudi Hartono merupakan ruangan Tenaga Ahli, di ruangan tersebut dibahas tentang Rencana Pembangunan Gudang dan Pemberlian Tabung Gas Elpiji 3 Kg;

• Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Saksi dihubungi oleh Saksi. Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu bahwa pada hari itu akan dilakukan pencairan uang sejumlah Rp.215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara dan akan diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani, selanjutnya setelah Saksi sampai di Bank Sumut Aek Nabara Saksi bertemu dengan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi, Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani. Kemudian Saksi bersama Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi dengan membawa Surat Rekomendasi pencairan dana dari Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara melakukan penarikan uang sejumlah Rp.215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara sementara itu Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani menunggu di café yang berada di sebelah Bank Sumut Aek Nabara, selanjutnya setelah penarikan dana tersebut Saksi bersama Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi menuju café mebawa uang tersebut dan sesampainya di café tersebut Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Tri Hartono lalu Terdakwa Rudi Ramadani menyampaikan agar uang Saksi untuk mendahulukan sebesar Rp.10.000.000,00 diambil terlebih dahulu dan Saksi bersama Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 sebagai biaya operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, kemudian sisa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 diserahkan oleh Saksi Tri Hartono kepada Terdakwa Rudi Ramadani, kemudian Terdakwa Rudi Ramadani menandatangani Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00. Selanjutnya Saksi bersama Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi pergi meninggalkan Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani di café tersebut;

• Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Saksi diajak oleh Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi. Jaya untuk melakukan penarikan dana ke Bank Sumut Aek Nabara untuk diserahkan kepada Syamsul Bahri Siregar dan sesampainya di tempat tersebut pihak Bank Sumut menolak pencairan karena Surat Rekomendasi pencairan dana dari Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara sejumlah Rp.192.200.000,00 melebihi dari anggaran yang tertera di Rencana Anggaran Biaya Penambahan Modal Bumdes Matra Abadi Jaya Desa S – 3 Aek Nabara, Namun pada hari itu juga Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya datang sendiri ke Bank Sumut Aek Nabara dan mencairkan uang sejumlah Rp.192.200.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya lalu Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menghubungi Saksi dan memberitahu pencairan tersebut, selanjutnya Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya datang kerumah Saksi membawa uang tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya perihal jumlah uang yang akan diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyampaikan bahwa uang yang akan diserahkan kepada Syamsul Bahri Siregar adalah sejumlah Rp.170.000.000,00;

• Bahwa selanjutnya Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya pergi mengantar uang sejumlah Rp.170.000.000,00. dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,00 saksi yang menyimpannya;

• Bahwa Saksi tidak tahu penggunaan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani tersebut.

• Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00 Sumber Dana Penyertaan modal Pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani karena diperintahkan oleh Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penyerahan uang sejumlah Rp.170.000.000,00 Sumber Dana Penyertaan modal Pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya\ diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar, karena Ketua Operasional Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya dan Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya yang menyerahkan uang tersebut.

• Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk:

• Operasional penarikan pertama Rp. 300.000,00

• Pembelian ATK Rp. 200.000,00

• Operasional Pengurusan Pangkalan LPG Rp. 1.500.000,00

• Dana Sosial Remaja Rp. 300.000,00

• Operasional Penarikan Kedua Rp. 300.000,00

• Operasional Pengurus Rp. 300.000,00

• Pemberlian Gembok Rp. 190.000,00

• Pembuatan Stempel Rp. 80.000,00

• Spanduk LPG Rp. 150.000,00

• Operasional Pengurus Ke Rantauprapat Rp. 250.000,00

• Pelunasan Pembangunan Gudang Rp. 12.000.000,00.

Kepada Sdr. Rudi Ramadani

• Pembelian Wayar dan Lampu Rp. 120.000,00

• Pembayaran Listrik Rp. 20.000,00

• Pengurusan SIUP Rp. 600.000,00

• Operasional Pengurusan SIUP Rp. 250.000,00

• Pembelian gembok Rp. 150.000,00

• Operasional ke Rantauprapat Rp 300.000,00 Operasional Keagen LPG Rp 300.000,00

• Perjalanan Dinas Ke Rantauprapat Rp. 200.000,00

• Perjalanan Dinas Ke Rantauprapat Rp. 200.000,00

• Fotocopy dan beli Angkong Rp. 714.500,00

• Jilid dan Laminating Rp. 266.000,00

• Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Rp. 241.000,00

• Bahwa barang yang sudah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya dari Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola BUMD Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya Tahun 2019 adalah berupa Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung dan bangunan Gudang;

• Bahwa tidak semua tabung gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung tersebut dapat dilakukan pengisian ulang, hanya sebanyak ± 300 Tabung yang dapat diisi ulang karena menurut penyampain agen isi ulang tabung gas LPG 3 Kg bahwa sebanyak ± 250 tabung tersebut tidak diisi di wilayah Labuhanbatu karena tabung tersebut berasal dari wilayah lain;

• Bahwa Saksi tidak ada menerima honor sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya namun Saksi hanya menerima uang operasional untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya;

• Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dwi Pramujaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Sejak Tahun 2017 s/d Sekarang Dasarnya adalah Keputusan Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Nomor : 141 / 01 / S3/ Tahun 2018 Tentang Perubahan Pergantian Pelaksasna operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya;

• Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya berdiri pada Tanggal 10 Oktober 2017 Berdasarkan Peraturan Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

• Bahwa penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebesar Rp.437.276.000,00 digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg sudah ditransfer dalam 2 (dua) tahap yakni:

• Pada Tanggal 03 Oktober 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n.BUMdes Matra Abadi Jaya: 183.00.00054196 Sejumlah Rp. 100.000.000,00

• Pada Tanggal 28 Desember 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank SUMUT a.n.BUMDes Matra Abadi Jaya: 21302030029405 Sejumlah Rp. 337.276.000,00.

• Bahwa sekira bulan Juni 2019 pada saat acara Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kantor Camat Bilah Hulu Saksi selaku Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dikenalakan oleh Saksi Tri Hartono selaku kepala Desa S – 3 Aek Nabara kepada Terdakwa Rudi Ramadani dengan mengatakan “inilah Pak Rudi yang akan mengurus Gas Elpiji 3 Kg BUMDES kita itu”, selanjutnya kami mengobrol dengan Terdakwa Rudi Ramadani dimana pada saat itu Terdakwa memperlihatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg dan Surat Bupati Labuhanbatu tentang Penambahan Kuota Elpiji 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu kemudian Saksi selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menandatangani Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut.

• Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi selaku ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, dan Saksi Zulkarnain selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dan Saksi Endang Prihatin dibawa oleh Terdakwa Rudi Ramadani ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu untuk verifikasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg, setibanya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa membawa kami bertemu dengan Sdr. Syamsul Bahri Siregar dan Terdakwa mengatakan “inilah Pak Syamsul orang dari dinas Perekonomian yang mengurus Elpiji 3 Kg itu”, selanjutnya Syamsul Bahri Siregar menunjukkan ruangan Sdr. Taufik Umri selaku Tenaga Ahli di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu dan didalam pertemuan tersebut Sdr. Taufik Umri menolak Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg BUMDes Matra Abadi Jaya karena anggarannya terlalu besar;

• Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Saksi dihubungi Saksi Tri Hartono selaku kepala Desa S – 3 Aek Nabara dan menyatakan “Rudi Ramadani meminta dana untuk pengurusan gas Elpiji sejumlah dua ratus juta”, kemudian Saksi menghubungi Sekretaris dan Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya untuk melakukan pencairan dana dari rekening kas BUMDES Matra Abadi Jaya pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi bersama Sekretaris dan Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya sampai di Bank Sumut Aek Nabara dan Saksi bertemu dengan Saksi Tri Hartono, Terdakwa Rudi Ramadani, kemudian Saksi Tri Hartono menyerahkan Surat Rekomendasi pencairan dana sejumlah Rp. 215.000.000,00 dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg, selanjutnya Saksi, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya melakukan pencairan dana sejumlah Rp. 215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara sementara itu Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani menunggu di café yang berada di sebelah Bank Mandiri Aek Nabara, selanjutnya setelah penarikan dana tersebut Saksi membawa uang sejumlah Rp.115.000.000,00 dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya membawa sejumlah Rp. 100.000.000,00 berangkat menuju café di sebelah Bank Mandiri Aek Nabara dan sesampainya di café tersebut Saksi dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Saksi Tri Hartono, dimana sebelum uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 dipisahkan terlebih dahulu, kemudian Saksi menandatangani Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00. yang disiapkan oleh Terdakwa Rudi Ramadani, setelah itu Saksi mengambil uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 tersebut dan menyerahkannya kepada Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya, selanjutnya Saksi, Sdr. Zulkarnain Ritonga dan Sdr. Endang Prihatin pergi meninggalkan Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani di café tersebut;

• Bahwa Sdr. Syamsul Bahri Siregar mengajak Saksi bertemu dengan Direktur PT. Duta Rantau Selatan dan berbicara mengenai jatah tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 250 buah per minggu dan harga pengisian ulang Rp. 14.000,00 / tabung kemudian Saksi dan Sdr. Filih menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;

• Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Saksi dihubungi oleh Syamsul Bahri Siregar dan mengatakan “Berapa kalian mengasih uang kepada Rudi Ramadani” dan Saksi menjawab “Rp. 210.000.000,00” lalu Samsul Bahri Siregar mengatakan “Kalian sudah ditipu oleh Rudi Ramadani, dia hanya memberikan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 kepada saksi” kemudian Saksi memanggil Saksi Zulkarnain Ritonga ke rumah Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya dan dipertemuan tersebut Saksi menyampaikan bahwa “Kata Samsul Bahri Siregar kita sudah ditipu oleh Rudi Ramadani karena uang yang kita serahkan kepada Rudi Ramadi tidak diserahkan semuanya kepada Samsul Bahri Siregar dan Samsul Bahri Siregar meminta agar sisanya langsung diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar”

• Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Saksi dihubungi oleh Sdr Syamsul Bahri Siregar dan meminta uang sejumlah Rp.170.000.000,00 sebagai pembayaran pengadaan tabung gas elpiji 3 kg,

• Bahwa uang sejumlah Rp. 210.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani tersebut digunakan untuk pembelian tabung gas elpiji 3 kg, pembangunan Gudang dan pengurusan surat-surat izin pangkalan gas elpiji 3 kg;

• Bahwa yang menandatangani Kontrak Kerjasama pengangkatan Pangkalan LPG 3 Kg No. Kontrak: 067/KKPP/DRS/2019 adalah Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan pengangkatan pangkalan LPG 3 Kg tersebut kepada PT. Duta Rantau Selatan karena Saksi hanya diajak oleh Samsul Bahri Siregar dan ke PT. Duta Rantau Selatan;

• Bahwa barang yang sudah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya dari Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya Tahun 2019 adalah:

• Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung

• Gudang.

• Bahwa tidak semua tabung gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung tersebut dapat dilakukan pengisian ulang, hanya sebanyak 250 Tabung yang dapat diisi ulang karena menurut penyampain agen isi ulang tabung gas LPG 3 Kg bahwa sebanyak 310 tabung tersebut tidak dapat diisi ulang karena tabung tersebut tidak melalui SPBE;

• Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang melaksanakan pembangunan Gudang LPG 3 Kg Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya adalah Terdakwa Rudi Ramadani;

• Bahwa Saksi ada menerima uang operasional sebagai Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebanyak Rp.100.000,00 setiap ada kegiatan pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya;

• Terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi adalah PNS dan mennjabat sebagai Sekretaris Desa;

• Bahwa tugas Saksi adalah membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi pemerintahan Desa dan Merancang dan menyusun peraturan-peraturan di Desa;

• Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018, Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2018, Bagi hasil pajak daerah (BHPD) dan Retribusi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

• Alokasi Dana Desa dari APBD Kab. Labuhanbatu TA 2018 senilai Rp. 443.950.000,00;

• Alokasi Dana Desa dari APBD Kab. Labuhanbatu TA 2018 senilai Rp. 443.950.000,00

• Dana Desa sumber APBN 2018 senilai Rp. 685.641.000,00

• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 32.000.000,00

• Silpa TA 2015 senilai Rp. 8.807.000.

• Bahwa acuan atau aturan untuk mengelola Keuangan Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 yaitu Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 03 tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 dan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018;

• Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2018, Bagi hasil pajak daerah (BHPD) dan Retribusi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017;

• Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor :03 tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, Desa S-3 Aek Nabara ada menganggarkan penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp. 446.616.000,00. Bahwa penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya Tahun Anggaran 2018 sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 mengalami pengurangan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yakni menjadi Rp. 437.276.000,00;

• Bahwa pelaksanaan Musyawarah Desa tentang Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan tanggal 16 April 2018;

• Bahwa pelaksanaan Musyawarah Desa tentang Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2018;

• Bahwa Musyawarah Desa pada tanggal 16 April 2018 dan 2 Oktober 2018 ada dibuatkan Bukti Administrasi berupa Notulen dan Daftar Hadir Musyawarah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya adalah Usaha Peternakan Ayam dan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg;

• Bahwa Pembentukan unit usaha Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg pada BUMDES Matra Abadi Jaya didasarkan kepada hasil Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018;

• Bahwa penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 sudah ditransfer ke rekening BUMDES Matra Abadi Jaya;

• Bahwa sepengetahuan Saksi laporan pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 sudah dikirim kepada pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa yang Saksi ketahui pihak yang melaksanakan Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsi yang dikelola BUMDes Matra Abadi Jaya adalah Sdr. Rudi Ramadani diantaranya melaksanakan pembangunan Gudang elpiji;

• Bahwa unit usaha pangkalan Gas Elpiji 3 Kg yang dikelola BUMDES Matra Abadi Jaya masih berjalan sampai sekarang, namun ada sebagian tabung LPG yang tidak dapat digunakan untuk isi ulang karena sebagian tabung elpiji tersebut bukan merupakan keluaran dari pertamina;

• Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberata dan membenarkannya;

5. Legino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor :140/186-1/DPMD/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa S-3 Aek nabara Kecamatan Bilha Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa S-3 lanjutan sejak tahun 2018 sampai tahun 2019;

• Bahwa yang menjadi tugas Saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa S-3 Aek Nabara adalah mengawasi kinerja Kepala Desa, menggali dan mengumpulkan aspirasi masyarakat, serta mengelola aspirasi masyarakat;

• Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran APBDesa S-3 Aek Nabara TA. 2018 adalah:

Jumlah Pendapatan : Rp. 1.161.591.000,00

Jumlah Belanja : Rp. 723.782.800,00

Jumlah Pembiayaan : Rp. 437.808.200,00

• Bahwa Saksi mengetahui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018, Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2018, Bagi hasil pajak daerah (BHPD) dan Retribusi.

Dana Desa : Rp. 685.641.000,00

Alokasi Dana Desa : Rp. 443.950.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi : Rp. 32.000.000,00

• Bahwa APBDesa S-3 Aek Nabara ditetapkan 06 Juni 2018 dan sebelumnya ada dilaksanakan musyawarah pada tanggal 16 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2018;

• Bahwa Saksi pernah membahas hal tersebut dalam Musyawarah Desa pada tanggal 11 April 2019 tentang pengadaan pangkalan Elpiji 3 kg dan musyawarah tersebut dihadiri oleh masyarakat Desa S-3 Aek Nabara;

• Bahwa ada pengerjaan gudang penyimpanan tabung gas dan sudah selesai dilakukan, untuk pengadaan tabung gas Saksi tidak mengetahui berapa tabung yang sudah diterima desa S-3 Aek Nabara, tetapi tabung gas yang bisa dipakai oleh masyarakat desa sampai saat ini hanya sebanyak 250 tabung;

• Bahwa pembentukan unit usaha pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi pada BUMDES Matra Abadi Jaya didasarkan kepada hasil Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018;

• Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pihak yang melaksanakan pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi hanya dikelola oleh BUMDes Matra Abadi Jaya;

• Bahwa unit usaha pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola BUMDES Matra Abadi Jaya masih berjalan sampai sekarang, namun hanya ada 250 tabung elpiji yang dapat digunakan untuk isi ulang;

• Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Juniar Sihotang, berjanji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 412.6/1340 tanggal 27 Februari 2019;

• Bahwa di Desa S-3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dengan Unit Usaha Penggemukan Ayam dan Unit Usaha Pangkalan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi;

• Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya berdiri pada Tanggal 10 Oktober 2017 Berdasarkan Peraturan Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Desa S-3 sebesar Rp. 437.276.000,00 digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg;

• Bahwa Saksi ikut mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Desa S-3, dimana pendampingan dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan apa yang akan dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya S-3;

• Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wajib membuat proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut untuk diajukan kepada Pemerintahan Desa dan ditembuskan kepada pendamping lokal Desa dan memberitahunya ke Kecamatan;

• Bahwa Saksi pernah ikut dalam rapat musyawarah masyarakat mengenai pembentukan Pangkalan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi;

• Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan ataupun diundang dalam rapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Desa S-3 tersebut. Namun beberapa hari kemudian, Saksi diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Desa S-3 atas nama Saksi Dwi Pamujaya dan Saksi Zulkarnain Ritonga dan memperlihatkan kepada Saksi beberapa lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan pangkalan dan tabung gas elpiji. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Dwi Pamujaya dan Saksi Zulkarnain Ritonga siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dan mereka menjawab yang membuatnya adalah pihak ketiga atas nama Terdakwa Rudi Ramadani;

• Bahwa Isi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Desa S-3 tersebut adalah :

1. Biaya pembelian tabung gas 3kg sebanyak 2000 tabung gas x @Rp 150.000,- = Rp 300.000.000,-

2. Pembuatan gudang gas 4x6 m dengan biaya Rp.28.800.000,-

3. Isi ulang gas LPG 3kg sebanyak 3.500 tabung x @Rp.14.000,- = Rp 49.000.000,-

4. Gaji karyawan 12 bulan x @Rp 1.200.000,- = Rp 14.400.000,-

Dengan total Rp 392.200.000,-

• Bahwa pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai, dimana tabung gas yang tersedia hanya sebanyak 560 tabung tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan isi ulang tabung elpiji 3 kg tidak pernah diadakan. Gaji karyawan tidak pernah ada karena tidak ada karyawannya;

• Bahwa sesuai dengan tupoksi Saksi sebagai pendamping lokal Desa, Saksi telah melaporkan hal tersebut ke pendamping Kecamatan dan kepada Tenaga Ahli Kabupaten;

• Bahwa sepengetahuan Saksi sudah dilakukan pembayaran keseluruhan kepada pihak ketiga atas nama Terdakwa Rudi Ramadani dan Syamsul Bahri Siregar;

• Terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Zulkarnain Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Sejak Tahun 2018 s/d Sekarang Dasarnya adalah Keputusan Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Nomor : 141 / 01 / S3/ Tahun 2018 Tentang Perubahan Pergantian Pelaksasna operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya;

• Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Sejak Tahun 2018 s/d Sekarang adalah mencatat pemasukan / pengeluaran dan menata usahakan dokumen -dokumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya;

• Bahwa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebesar Rp. 437.276.000,00 digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg dan sudah ditransfer dalam 2 (dua) tahap yakni:

• Pada tanggal 03 Oktober 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Matra Abadi Jaya: 183.00.00054196 Sejumlah Rp. 100.000.000,00

• Pada tanggal 28 Desember 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank SUMUT a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 21302030029405 sejumlah Rp. 337.276.000,00.

• Bahwa sekira bulan Juni 2019 pada saat acara Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kantor Camat Bilah Hulu Saksi selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya Saksi dikenalkan oleh Saksi Tri Hartono selaku kepala Desa S – 3 Aek Nabara kepada Terdakwa Rudi Ramadani dengan mengatakan “inilah Pak Rudi yang akan mengurus Gas Elpiji 3 Kg BUMDES kita itu”, selanjutnya kami mengobrol dengan Terdakwa Rudi Ramadani dimana pada saat itu Terdakwa memperlihatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg dan Surat Bupati Labuhanbatu tentang Penambahan Kuota Elpiji 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu kemudian Saksi selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menandatangani Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg yang diserahkan oleh Terdakwa Rudi Ramadani;

• Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Saksi dihubungi oleh Saksi Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya bahwa pada hari itu akan dilakukan pencairan uang sejumlah Rp. 215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara dan akan diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani, selanjutnya setelah Saksi sampai di Bank Sumut Aek Nabara Saksi bertemu dengan Saksi Tri Hartono, Terdakwa Rudi Ramadani, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Bendahara BUMDes Matra Abadi, Kemudian Saksi, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Bendahara BUMDes Matra Abadi dengan membawa Surat Rekomendasi pencairan dana dari saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara sementara itu Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani menunggu di café yang berada di sebelah Bank Sumut Aek Nabara, selanjutnya setelah penarikan dana tersebut Saksi membawa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya membawa sejumlah Rp. 115.000.000,00 berangkat menuju café di sebelah Bank Mandiri Aek Nabara dan sesampainya di café tersebut Saksi dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Rudi Ramadani dihadapan Saksi Tri Hartono, dimana sebelum uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani terlebih dahulu mengatakan yang sejumlah Rp. 15.000.000,00 dipisahkan terlebih dahulu, kemudian Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menandatangani Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00.yang disiapkan oleh Terdakwa Rudi Ramadani, setelah itu Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya mengambil uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 tersebut dan menyerahkannya kepada Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya, selanjutnya Saksi, Sdr. Dwi Pramujaya dan Sdr. Endang Prihatin pergi meninggalkan Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani.

• Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2019 saksi dipanggil Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya kerumah Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya dan dipertemuan tersebut Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyampaikan bahwa “Kata Samsul Bahri Siregar kita sudah ditipu oleh Rudi Ramadani karena uang yang kita serahkan kepada Rudi Ramadi tidak diserahkan semuanya kepada Samsul Bahri Siregar dan Samsul Bahri Siregar meminta agar sisanya langsung diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar” dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyampaikan agar kami mengkonfirmasi pencairan uang kepada Kepala Desa S – 3 Aek Nabara;

• Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya bertemu di Bank Sumut Aek Nabara kemudian kami menunggu Surat Rekomendasi pencairan dari Kepala Desa yang dibawa oleh Sdri. Ratih Damayanti, selanjutnya setelah menerima Surat Rekomendasi pencairan dana dari Kepala Desa S – 3 Aek Nabara tersebut Saksi, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya melakukan pencairan di Bank Sumut Aek Nabara namun pencairan ditolak karena nilai uang di Surat Rekomendasi Kepala Desa lebih besar dari pada jumlah dana di Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg BUMDes Matra Abadi Jaya kemudian Saksi pulang kerumah, beberapa saat kemudian Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyampaikan bahwa pencairan dana sudah bisa dilakukan sehingga Saksi berangkat lagi ke Bank Sumut Aek Nabara dan menemui Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya. Pada saat Saksi bertemu dengan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, ianya telah selesai mencairkan dana sejumlah Rp. 192.200.000,00. Selanjutnya Saksi dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya berangkat kerumah bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 kepada Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya. Kemudian Saksi dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya membawa uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 untuk diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar di SPBU Lobusona, sesampainya di SPBU Lobusona Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 kepada Samsul Bahri Siregar dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menandatangani kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 yang telah disiapkan oleh Samsul Bahri Siregar;

• Bahwa uang sejumlah Rp. 210.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani tersebut digunakan untuk pembelian tabung gas elpiji 3 kg, pembangunan Gudang dan pengurusan surat-surat izin pangkalan gas elpiji 3 kg;

• Bahwa Saksi dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyerahkan uang sejumlah Rp.210.000.000,00 kepada Terdakwa Rudi Ramadani karena diperintahkan Oleh Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

• Bahwa uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 yang merupakan Dana Penyertaan modal Pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar karena menurut Ketua Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya bahwa uang tersebut adalah pelunasan uang pengurusan pangkalan elpiji Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya;

• Bahwa adapun barang yang sudah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya dari Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya Tahun 2019 adalah:

1. Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung

2. Gudang

• Bahwa selanjutnya kira-kira 2 (dua) minggu kemudian Saksi selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya, Sdr. Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sdri. Endang Prihatin dibawa oleh Terdakwa Rudi Ramadani ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu untuk verifikasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg dan setibanya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Sdr. Rudi Ramadani membawa kami bertemu dengan Sdr. Samsul Bahri Siregar dan Terdakwa Rudi Ramdani mengatakan “inilah Pak Samsul orang dari dinas Perekonomian yang mengurus Elpiji 3 Kg itu”, selanjutnya Samsul Bahri Siregar menunjukkan ruangan Sdr. Taufik Umri selaku Tenaga Ahli di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu dan didalam pertemuan tersebut Sdr. Taufik Umri menolak Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg BUMDes Matra Abadi Jaya karena anggarannya terlalu besar, selanjutnya kira – kira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Rudi Ramadani membawa Saksi selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sdr. Endang Prihatin selaku Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu dan bertemu dengan Tenaga Ahli untuk mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg BUMDes Matra Abadi Jaya baru yang dibuat oleh Sdr. Rudi Ramadani dimana anggarannya dikurangi dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya dan didalam pertemuan tersebut Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg BUMDes Matra Abadi Jaya yang baru disetujui oleh Tenaga Ahli;

• Bahwa tidak semua tabung gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung tersebut dapat dilakukan pengisian ulang, hanya sebanyak 250 Tabung yang dapat diisi ulang karena menurut penyampaian agen isi ulang tabung gas LPG 3 Kg bahwa sebanyak 310 tabung tersebut tidak dapat diisi ulang karena tabung tersebut tidak melalui SPBE;

• Bahwa lokasi pembangunan Gudang LPG 3 Kg BUMD Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya di Dusun I Desa S – 3 Aek Nabara dan lokasi tersebut adalah milik PT. Supra Matra Abadi.

• Bahwa yang melaksanakan pembangunan Gudang LPG 3 Kg Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya adalah Terdakwa Rudi Ramadani;

• Bahwa Saksi tidak tahu kapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya menerima tabung gas elpiji 3 Kg yang pertama, namun sekira bulan oktober 2019 Sdri. Sariatna, Pegawai di Kantor Camat Bilah Hulu datang mengantarkan tabung gas elpiji 3 kg kosong sejumlah 310 buah dimana tabung tersebutlah yang tidak bisa diisi ulang;

• Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya melakukan pengisian ulang tabung gas elpiji 3 kg di PT. Duta Rantau Selatan;

• Bahwa Saksi ada menerima uang operasional ketika bertugas untuk mengelola pangkalan gas elpiji 3 kg Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebanyak Rp. 100.000,00 dari Bendahara BUMDES Matra Abadi Jaya;

• Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Hamdy Erazona Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.2/2668/BKPP-I/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Camat Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

• Bahwa tugas pokok Saksi diantaranya adalah membantu Bupati dalam peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat berdasarkan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Bupati.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya membentuk unit usaha berupa pangkalan gas elpiji 3kg di desa S-3 Aek Nabara karena tidak ada pemberitahuan dari Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara;

• Bahwa Saksi selaku Camat Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu pernah melakukan monitoring di Desa S-3 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan pada saat melakukan monitoring Saksi melihat pangkalan gas elpiji 3kg di desa S-3 Aek Nabara milik pangkalan gas elpiji 3kg di desa S-3 Aek Nabara berupa Gudang yang berisi tabung gas elpiji 3 kg;

• Bahwa Saksi tidak megetahui perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

• Terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Gargaran Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu tahun 2018 – 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.2/1521/BKPP-I/2018 Tanggal 12 April 2018;

• Bahwa tugas dan Kewajiban Saksi sebagai Kepala Bagian Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggran 2018 – 2019 adalah:

1. Membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pembangunan dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan pada sektor usaha dan;

2. Melaksanakan pemantauan mengenai harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari;

• Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019, Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu ada melakukan rapat koordinasi LPG PSO di Kabupaten Labuhanbatu di Ruang Prima XP Pertamina Medan dengan agenda Koordinasi Pemda Labuhanbatu, Agen LPG 3 Kg Wilayah Labuhanbatu dan Pertamina Domgas MOR I terkait Tata Niaga Jalur Distribusi LPG 3 Kg di Wilayah Labuhanbatu dan melakukan usulan Sub Penyalur LPG-PSO dan Lokasi Hasil Penataan berdasarkan surat Nomor: 542 / 1879 / Ekon / II / 2019 Tanggal 17 Mei 2019 terhadap 12 (duabelas) nama-nama sub penyalur LPG-PSO dan Lokasi Hasil Penataan;

• Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya termasuk kedalam usulan Sub Penyalur LPG-PSO dan Lokasi Hasil Penataan berdasarkan surat Nomor: 542 / 1879 / Ekon / II / 2019 Tanggal 17 Mei 2019;

• Bahwa Saksi mengenal seseorang bernama Syamsul Bahri Siregar karena yang bersangkutan hadir didalam rapat pada tanggal 08 April 2019 perihal koordinasi LPG PSO di Kabupaten Labuhanbatu di Ruang Prima XP Pertamina Medan dengan agenda Koordinasi Pemda Labuhanbatu dimana yang bersangkutan mengaku dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa tidak semua usulan Sub Penyalur LPG-PSO dan Lokasi Hasil Penataan berdasarkan surat Nomor: 542 / 1879 / Ekon / II / 2019 Tanggal 17 Mei 2019 disetujui oleh Pertamina, melainkan hanya 6 (enam) yang disetujui oleh Pertamina;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dari Syamsul Bahri Siregar mengusulkan 3 (tiga) lokasi Sub. Penyalur LPG yakni Desa S – 3, Desa Sei Sakat dan Desa Tebing Linggahara;

• Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Hanif Pradipta Nur Shalih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa saksi menjabat sebagai Sales Branch Manager (SBM) Rayon II Sibolga PT. Pertamina Sejak Desember Tahun 2020 s/d Sekarang Dasarnya adalah Surat Keputusan VP Human Capital C & T PT Pertamina (Persero) Nomor: SKMJ – 00029 / CT61000 / 2020 – S8 Tentang Mutasi Jabatan;

• Bahwa tugas Sales Branch Manager (SBM) Rayon II Sibolga PT. Pertamina adalah melakukan koordinasi perihal penyaluran atau penjualan Bahan Bakar Minyak dan LPG;

• Bahwa awalnya Calon Mitra Pangkalan mengajukan permohonan pembukaan Pangkalan kepada Agen dimana syaratnya adalah Kartu Tanda Penduduk, Npwp dan surat rekomendasi dari desa / kelurahan. Selanjutnya Agen mengajukan permohonan tersebut kepada Pertamina lalu Pertamina melakukan evaluasi dan jika disetujui maka didaftarkan ke Sistem Monitoring LPG 3 kg (Simolek), kemudian pemohon mendapat nomor registerasi dan setelah mendapat nomor registrasi pangkalan sudah dapat melakukan transaksi pembelian tabung gas LPG 3 kg kepada agen;

• Bahwa Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang baru dibuka harus melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg kepada agen LPG Tabung 3 Kg;

• Bahwa Status tabung gas LPG 3 Kg yang tidak dibeli dari agen harus dicek kelayakannya dan diperiksa apakah tabung tersebut milik pertamina atau tidak, pemeriksaan dilakukan dengan cara diperiksa apakah tabung sudah pernah diisi sebelumnya,jika tabung tersebut belum pernah diisi ulang maka tabung tersebut bukan merupakan tabung milik pertamina sehinga tabung tersebut tidak dapat digunakan;

• Bahwa Acuan yang digunakan untuk penentuan harga jual Tabung Gas LPG 3 Kg dari agen kepada pangkalan pada tahun 2019 adalah Surat Keputusan No. Kpts-006/F10500/2009-S3 Tentang Harga Jual Tabung LPG Ukuran 3 Kg;

• Bahwa Harga jual tabung LPG 3 Kg dari agen kepada pangkalan pada tahun 2019 adalah Rp. 126.900,00 / tabung;

• Bahwa Harga Tabung LPG 3 Kg 126.900,00 / tabung belum termasuk isi berupa gas LPG;

• Bahwa ada keterangan yang ingin saya tambahkan bahwa agen tidak dapat membeli tabung kosong ke Pertamina, Pembelian Tabung LPG 3 Kg harus dengan isi;

• Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Khairul Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa kaitan tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu dengan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah:

1. Melakukan koordinasi, pembinaan, Pendidikan dan pelatihan serta penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Antar Desa (BUMADES) dalam Upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa;

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Antar Desa (BUMADES);

3. Menghimpun Laporan Tentang Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Badan Usaha Antar Desa (BUMADES) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK);

• Bahwa Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu ada menerima Laporan Tentang Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya S – 3 Aek Nabara pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya S – 3 Aek Nabara dimana berdasarkan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 memperoleh penyertaan modal sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 437.276.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Dimana Penyertaan modal tersebut diganakan untuk Unit Usaha LPG 3 Kg pada tahun 2019. Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban dari (BUMDES) Matra Abadi Jaya S – 3 Aek Nabara pada tahun 2019 bahwa dana penyertaan modal tersebut sudah digunakan untuk pengaadaan Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung dan Gudang;

• Bahwa pada tahun 2019 Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi S – 3 Aek Nabara tidak ada melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi S – 3 Aek Nabara pada tahun 2019 karena pada tahun 2019 tugas pembinaan, pendampingan, monitoring dan evalusi terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilakukan oleh camat;

• Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberata dan membenarkannya;

12. Filih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Duta Rantau Selatan Sejak Tahun 2006 s/d sekarang berdasarkan Akta No. 82 tanggal 25 Januari 2006 yang dibuat di Hadapan Pramita Salazar, S.H. yang mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C – 17445 HT.01.04.TH.2006 tanggal 14 Juni 2006;

• Bahwa PT. Duta Rantau Selatan berdiri sejak tanggal 25 Januari 2006 berdasarkan Akta No. 82 tanggal 25 Januari 2006 yang dibuat di Hadapan Pramita Salazar, S.H. yang mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C – 17445 HT.01.04.TH.2006 tanggal 14 Juni 2006 berkedudukan di Jl. A. Yani No. 04 Rantauprapat;

Adapun susunan pengurus PT. Duta Rantau Selatan adalah :

• Direktur : Filih (Saksi sendiri)

• Komisaris : Sukwanti (Anak Kandung saya).

• Bahwa PT. Duta Rantau Selatan berdiri sejak tanggal 25 Januari 2006, adapun dasar hukumnya adalah Akta No. 82 tanggal 25 Januari 2006 yang dibuat di Hadapan Pramita Salazar, S.H. yang mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C – 17445 HT.01.04.TH.2006 tanggal 14 Juni 2006 berkedudukan di Jl. A. Yani No. 04 Rantauprapat;

• Bahwa Perusahaan saksi bergerak dibidang agen LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) Tabung 3 Kg;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola BUMD Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Namun pada tanggal 11 Juli 2019 PT. Duta Rantau Selatan diundang oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam Penataan Pangkalan LPG 3 Kg di Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa di Akhir Juli 2019 Sdr. Siregar (Kabag Administrasi Perekonomian Kab. Labuhanbatu) dan Sdr. Samsul Bahri Siregar membawa surat Nomor: 542 / 2760 / Ekon / II / 2019 Tanggal 23 Juli 2019 kepada PT. Duta Rantau Selatan. Selanjutnya PT. Duta Rantau Selatan mengirimkan Surat Permohonan Pangkalan melalui email ke Sales Representative PT. Pertamina (Persero) yakni Sdr. M.Ibrohim, selanjutnya PT. Duta Rantau Selatan memantau system Pertamina apakah nama-nama pangkalan yang kami ajukan sudah masuk system tersebut dan nama – nama pangkalan yang kami usulkan sudah masuk kedalam system pertamina yakni atas nama Dwi Pramujaya Lokasi Penetapan Pangkalan Desa S – 3 Kecamatan Bilah Hulu Kapasitas 1000 tabung dan atas nama Fernando Siregar Lokasi Penetapan Pangkalan Dusun Cinta Karya Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kapasitas 500 tabung;

• Bahwa PT. Duta Rantau Selatan menghubungi Sdr. Siregar untuk menghubungi Dwi Pramujaya dan Fernando Siregar untuk melaksanakan penandatanganan Kontrak;

• Bahwa pada tanggal 2 September 2019 saya selaku Direktur PT. Duta Rantau Selatan menandatangani kontrak Kerjasama Pengangkatan Pangkalan LPG 3 Kg dengan Nomor Kontrak : 067 / KKPP / DRS / 2019;

• Bahwa PT. Duta Rantau Selatan mengajukan Kartu Pangkalan Elpiji 3 Kg atas nama pangkalan Dwi Pramujaya kepada Hiswana Migas DPC Tapanuli Nias kemudian DPC Hiswana Migas Tapanuli Nias menerbitkan Kartu Pangkalan Elpiji 3 Kg Nomor Registrasi : 0143 / 2020 / TANAS / Selanjutnya Dwi Pramujaya melakukan pengisian ulang tabung Elpiji 3 Kg di PT. Duta Rantau Selatan.

• Bahwa Dwi Pramujaya tidak ada melakukan pembelian stok awal tabung tabung LPG 3 Kg kepada PT. Duta Rantau Selatan;

• Bahwa Dwi Pramujaya tidak ada melakukan pembelian stok awal tabung tabung LPG 3 Kg kepada PT. Duta Rantau Selatan;

• Bahwa Dwi Pramujaya melakukan pengisian gas LPG 3 Kg kepada PT. Duta Rantau Selatan pertama sekali di bulan September 2019 dimana tabung yang diisi adalah 250 (dua ratus lima puluh) tabung / minggu;

• Bahwa Harga Tabung LPG 3 Kg pada PT. Duta Rantau Selatan selaku agen LPG Tabung 3 Kg adalah Rp. 140.000,00 / tabung;

• Bahwa Harga Tabung LPG 3 Kg pada PT. Duta Rantau Selatan senilai Rp. 140.000,00 / tabung sudah termasuk isi dan ongkos angkut;

• Terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Friendky Rumahhorbo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa tugas Estate Manager pada PT. Supra Matra Abadi adalah bertanggung jawab terhadap operasional Kebun PT. Supra Matra Abadi;

• Bahwa dalam praktek sehari-sehari di PT. Supra Matra Abadi bertanggungjawab terhadap asset-aset PT. Supra Matra Abadi pada Estate Manager;

• Bahwa pada Tahun 2019 Desa S – 3 Aek Nabara ada mengajukan izin untuk memakai tanah yang masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh PT. Supra Matra Abadi antar lain:

• Pembangunan Rabat Beton Dusun 1 Pondok Matra Ukuran 3m x 360m;

• Pembangunan Rabat Beton Dusun 2 Pondok Abadi Ukuran 3 m x 250m;

• Pembangunan Sumur Bor Dusun 1 Pondok Matra 1 Unit;

• Pembuatan Parit Pasang Dusun 1 Pondok Matra Sepanjang 200 m;

• Pembangunan Gedung Olah Raga Ukuran 25 m x 50 m;

• Pembangunan Gudang Gas Elpiji;

• Bahwa pengajuan izin untuk memakai tanah yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh PT. Supra Matra Abadi dari Pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara disetujui oleh PT. Supra Matra Abadi;

• Bahwa awalnya Sdr. Tri Hartono Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan Surat Nomor: 145/051/S-3/III/2019 Tanggal 22 Februari 2019 Perihal Permohonan Izin Hak Pakai Lahan dan Surat Nomor: 140/148/Pem/S3/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Perihal Izin Pakai Tanah beserta Lampirannya berupa Surat Nomor : 140 / 4815 / BPD Perihal Pembangunan Infrastruktur di Desa Perkebunan dan Kawasan Hutan (Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan) dan Surat Pernyataan Sdr. Tri Hartono Tanggal 4 Juli 2019 kepada Pimpinan PT. Supra Matra Abadi, selanjutnya Saksi selaku estate manager PT. Supra Matra Abadi memberikan persetujuan;

• Bahwa terhadap Surat Nomor: 145/0651/S-3/III/2019 Tanggal 22 Februari 2019 Perihal Permohonan Izin Hak Pakai Lahan saya selaku Estate Manager memberikan persetujuan dengan menyampaikan surat Nomor: 075/ES-KAN/EXT/02/19 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Persetujuan Izin Hak Pakai Lahan dan terhadap Surat Nomor: 140/1489/Pem/S3/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Perihal Izin Pakai Tanah Saksi selaku Estate Manager memberikan persetujuan dengan menyampaikan memo;

• Bahwa Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara pada PT. Supra Matra Abadi merupakan Karyawan Tetap PT. Supra Matra Abadi sebagai centeng;

• Bahwa terhadap Pembangunan Rabat Beton Dusun 1 Pondok Matra ukruan 3 m x 360 m, Pembangunan Sumur Bor Dusun 1 Pondok Matra 1 Unit, Pembuatan Parit Pasang Dusun 1 Pondok Matra Sepanjang 200 m, Pembangunan Gedung olah raga Ukuran 25 m x 50 m, Pembangunan Gudang Gas Elpiji berada di Dusun 1 Pondok Matra Desa S – 3 Aek Nabara yang merupakan lokasi perumahan karyawan;

• Terhadap keterangan saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Sawal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Dinas PMD Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2020 s/d sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/038/BKPP-I/2020 Tanggal 6 Januari 2020;

• Bahwa Kaitannya adalah saksi selaku Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia Pengelola BUM Desa (Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

• Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu pernah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia Pengelola Bum Desa untuk seluruh Bumdes se – Kabupaten Labuhabatu yakni pada Tahun 2020;

• Bahwa Hasil Evaluasinya adalah diperlukan pelatihan bagi pengurus Bumdes Se – Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Sumber Daya Manusia Pengurus Bumdes yang kurang memadai;

• Bahwa Nama BUMDes pada Desa S-3 Aek Nabar Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu adalah Matra Abadi Jaya dan Bidang usaha adalah Unit Usaha Ayam Boiler dan Unit Usaha LPG;

• Bahwa Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020, unit usaha BUMDes pada Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu masih berjalan;

• Bahwa Pengurus BUMDes pada Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes pada Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan pada Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi memberikan rekomendasi agar dilakukan pemeriksaan ulah terhadap perjanjian kerja (Kontrak) Unit Usaha Ayam Boiler dan LPG dengan pihak-pihak terkait, Meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada pengurus BUMDes, Setiap penambahan unit usaha baru wajib Menyusun Analisa studi kelayakan Usaha BUMDes dan Kepala Desa dan BPD melaporkan hasil Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu .

• Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan BUMDes pada Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu adalah Pelaksana Operasional BUMDes pada Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

• Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Ahmad Muflih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu tahun 2018 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.2/1521/BKPP-I/2018 Tanggal 11 April 2018;

• Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya terdapat usulan para Camat di Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan penambahan pangkalan Sub Penyalur LPG-PSD dan Lokasi Hasil Penataan, kemudian dilakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, PT. Pertamina, Penyalur (Agen). Kemudian sebagai tindaklanjutnya Pemkab Labuhanbatu mengeluarkan Surat usulan Sub Penyalur LPG-PSO dan Lokasi Hasil Penataan yang ditujukan kepada PT. Pertamina;

• Bahwa dasar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan usulan penetapan Sub Penyalur LPG-PSO dan Lokasi Hasil Penataan berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 542/94/EKON/II/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu;

• Bahwa saksi mengenal Syamsul Bahri Siregar sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa saksi mengenal Syamsul Bahri Siregar karena saudara Syamsul Bahri Siregar merupakan PNS pada Pemkab Labuhanbatu dan baru mengetahui bahwa saudara Syamsul Bahri Siregar berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kaupaten Labuhanbatu karena pernah melihat saudara Syamsul Bahri Siregar hadir pada rapat pembahasan LPG di ruang rapat Bupati maupun di ruang Rapat Sekda;

• Bahwa yang saksi ketahui dalam rapat tersebut ialah pembahasan terkait kelangkaan Gas LPG 3 Kg serta perlunya penambahan pangkalan baru;

• Bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan rapat koordinasi sinkronisasi penataan pangkalan baru dan kelangkaan BBM Solar, Premium bersubsidi di Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 bertempat diruang rapat Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Syamsul Bahri Siregar ada mengusulkan 3 (tiga) lokasi Sub. Penyalur LPG yakni Desa S – 3, Desa Sei Sakat dan Desa Tebing Linggahara pada rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 bertempat diruang rapat Bupati Labuhanbatu;

• Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Tri Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

• Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 141 / 245 / PEM / 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tugas saksi selaku kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Bahwa penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya Tahun Anggaran 2018 sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 yakni Rp. 437.276.000,00;

• Bahwa adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.161.591.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

• Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya membentuk Unit Usaha yaitu Pendirian Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg;

• Bahwa berdasarkan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara yang ditandatangani oleh Terdakwa Nomor : 03 tahun 2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang APBDes tahun anggaran 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya memperoleh dana penyertaan modal sebesar Rp. 446.616.000,- (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBDes Desa S-3 Aek Nabara tahun anggaran 2018;

• Bahwa sekira bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kantor Camat Bilah Hulu saat acara Evaluasi Badan Usaha Milik Desa, Kemudian saksi memperkenalkan Terdakwa Rudi Ramadani kepada saksi Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan saksi Zulkarnain Ritonga selaku Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya dengan mengatakan kepada perangkat BUMDes yang hadir “Inilah Pak Rudi yang akan mengurus Gas Elpiji 3 Kg BUMDes kita itu”. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg dan Surat Bupati Labuhanbatu tentang Penambahan Kuota Elpiji 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga menandatangani Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Elpiji 3 Kg sebesar Rp. 392.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Modal Kerja :

1. Biaya Pembelian Tabung Gas 3 Kg sebanyak 2000 tabung x Rp. 150.000 yakni Rp. 300.000.000,-

2. Pembuatan Gudang Gas 3 Kg 4 x 6 m sebesar 16 m2 x Rp. 1.800.000,- yakni Rp. 28.800.000,-

2. Modal Usaha :

1. Isi ulang Tabung Gas Lpg 3 Kg sebanyak 3500 tabung x Rp. 14.000,- yakni Rp. 49.000.000,-

2. Gaji Karyawan sebanyak 12 orang x Rp. 1.200.000,- yakni Rp. 14.400.000,-

Sehingga total keseluruhan anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ialah sebesar Rp. 392.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

• Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019, Saksi menghubungi dan menyuruh saksi Endang Prihatin untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya yang akan diserahkan kepada Terdakwa . Selanjutnya Saksi Dwi Pramujaya dan Saksi Zulkarnain Ritonga serta Saksi Endang Prihatin sampai di Bank Sumut Aek Nabara dan bertemu dengan saksi dan Terdakwa . Kemudian saksi Endang Prihatin, saksi Dwi Pramujaya dan Saksi Zulkarnain Ritonga melakukan penarikan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) berdasarkan surat Rekomendasi pencairan dana dari Saksi;

• Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Syamsul Bahri Siregar (DPO) menghubungi Saksi Dwi Pramujaya dan meminta uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan tabung gas Elpiji 3 Kg, selanjutnya Saksi Dwi Pramujaya menanyakan kepada Saksi perihal permintaan uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Syamsul Bahri Siregar (DPO) dan Saksi mengatakan akan menyuruh Saksi Endang Prihatin untuk membuat rekomendasi penarikan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya;

• Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019, saksi Endang Prihatin diajak oleh Saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Sumut Aek Nabara berdasarkan surat Rekomendasi penarikan dana dari saksi. Selanjutnya saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga berangkat ke rumah saksi Endang Prihatin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Endang Prihatin. Kemudian saksi Dwi Pramujaya dan saksi Zulkarnain Ritonga membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Syamsul Bahri Siregar (DPO) di SPBU Lobusona Rantauprapat dan Syamsul Bahri Siregar (DPO) menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah disiapkan Syamsul Bahri Siregar (DPO) tanggal 01 Agustus 2019;

• Bahwa adapun tabung gas 3 Kg bersubsidi yang diserahkan oleh Teerdakwa dan Syamsul Bahri Siregar (DPO) belum seluruhnya diterima oleh BUMDes Matra Abadi Jaya dalam Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya tahun 2019 dengan rincian:

1. Tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 Tabung dari 2000 tabung dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

2. Gudang tempat penyimpanan Tabung Gas Elpiji 3 Kg.

• Bahwa dari 560 tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong, hanya 250 tabung gas Elpiji 3 Kg yang dapat dilakukan pengisian ulang sedangkan sebanyak 310 tabung gas Elpiji 3 Kg tidak dapat diisi ulang karena tabung tersebut tidak melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);

• Bahwa berdasarkan Laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang tertuang didalam surat Nomor: 700 / 646 / Itkab.III/ 2021 Tanggal 13 Juli 2021 yang dilakukan dengan langkah-langkah audit yang mencakup review dokumen-dokumen, prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dengan kesimpulan terdapat kerugian Negara didalam pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada BUMDes Matra Jaya Abadi sebesar Rp. 327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

• Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Tri Hartono (Kepala Desa) sekitar bulan Juli 2019 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) serta menandatangani kuitansi penyerahan uang yang tertulis sebesar Rp 210.000.000,00. Kemudian uang tersebut dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

• Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara;

• Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional BUMDes;

• Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes;

• dan Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa

• Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Dwi Pramujaya selaku Ketua Pelaksana Operasional BUMdes Matra Abadi Jaya melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Rekening Bumdes Matra Abadi Jaya pada Bank Sumut Capem Aek Nabara, setelah melakukan penarikan Dwi Pramujaya selaku Ketua Pelaksana Operasional BUMdes Matra Abadi Jaya dan Zulkarnaen Ritonga selaku Sekretaris BumDes mengantar uang tersebut ke rumah Endang Prihatin selaku Bendahara BUMdes Matra Abadi Jaya, selanjutnya Endang Prihatin (Bendahara BUMDes) menyerahkan uang sejumlah Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Dwi Pramujaya (Ketua Operasional BUMDes) sedangkan sisa uang sejumlah Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ada pada Endang Prihatin selaku Bendahara BUMdes Matra Abadi Jaya ;

• Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 uang sejumlah Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dibawa oleh Dwi Pramujaya selaku Ketua Pelaksana Operasional BUMdes Matra Abadi Jaya dan Zulkarnaen Ritonga selaku Sekretaris BumDes ke Rantauprapat untuk diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar;

• Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ahli atas nama Siti Khadijah Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi baru kali ini, sebelum melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, saya melaksanakan audit Investigasi atas BUMDes Matra Abadi Jaya berdasarkan pemintaan audit Investigasi oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Selain audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Saya pernah melaksanakan :

1. Audit Reguler Pengelolaan APBDes Perkebunan S-3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2019

2. Audit Investigasi Desa Bandar Tinggi berdasarkan aduhan masyarakat

3. Audit Investigasi Desa Pondok Batu atas aduhan masyarakat

4. Audit Investigasi BUMDes Matra Abadi Jaya atas permintaan audit investigasi Kepolisian Resor Labuhanbatu ;

• Bahwa Yang menjadi dasar bagi ahli untuk melakukan audit perhitungan negara adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 094/643/Itkab.Sekr/2021, tanggal 12 Juli 2021 yang menghunjuk Ahli sebagai Ketua Tim dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Desa S3 Aek Nabara Kec.Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019. Dan Untuk pemberian Keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor :094/284/tkab.Sekr/2022 perihal Penugasan saya selaku AHLI.

• Bahwa sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 094/643/Itkab.Sekr/2021, tanggal 12 Juli 2021, telah dilaksanakan kegiatan Perhitungan Kerugian Negara sejak tanggal 13 Juli sampai dengan 21 Juli 2021, dengan susunan Tim Penghitung Kerugian Negara terdiri dari :

1. Ahlan Teruna Ritonga, SH sebagai Penanggung Jawab

2. Indra Hamsah, S.Sos,M.Si sebagai Wakil Penanggung Jawab

3. Sofyan Suri Hasibuan, SE sebagai Pengendali Teknis

4. Siti Khadijah Panjaitan, SE sebagai Ketua Tim

5. Henri Perangin Angin, SE, M.Si sebagai Anggota Tim

6. Syafruddin Hasibuan, SH sebagai Anggota Anggota Tim

7. Ella May Lestari, SE sebagai Anggota Tim

• Bahwa maksud / pengertian dari Kerugian Negara dan kerugian Keuangan Negara dan apa dasar Hukumnya sebagai berikut :

1. Keuangan Negara, sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (pasal1 ayat 1) disebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 2 selanjutnya disebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 :

• Bahwa ahli mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik;

1. Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;

2. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

3. Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;

4. Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;

5. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara.

• Bahwa langkah-langkah audit mencakup reviu dokumen, prosedur analitis, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu maka dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa S-3 Aek Nabara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya Unit Usaha Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019 dengan cara membandingkan antara jumlah nilai penarikan uang dari Rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya dikurangi dengan penjumlahan realisasi pengeluaran uang sebenarnya dan uang tunai di tangan Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya selisihnya merupakan Kerugian Keuangan Negara.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp.437.276.000,00. digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg dan sudah ditransfer dalam 2 (dua) tahap yakni:

• Pada tanggal 03 Oktober 2018 Ditransfer dari Rekening Desa S3 Aek nabara Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 183.00.00054196 Sejumlah Rp. 100.000.000,00

• Pada tanggal 28 Desember 2018 Ditransfer dari Rekening Desa S3 Aek nabara Ke No. Rekening Bank SUMUT a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 21302030029405 Sejumlah Rp. 337.276.000,00

• Bahwa berdasarkan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya memperoleh Penyertaan Modal sebesar Rp. 437.276.000,00. digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg dan sudah ditransfer pada tanggal 03 Oktober 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 183.00.00054196 Sejumlah Rp. 100.000.000,00;

• Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank SUMUT a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 21302030029405 Sejumlah Rp. 337.276.000,00;

• Bahwa berdasarkan Surat Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya kepada Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor:075/BumDes S-3/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, perihal Penambahan unit usaha, yaitu pangkalan LPG 3 kg dan memerlukan bantuan dana sebesar Rp.392.200.000,- dengan rencana biaya sebagai berikut :

1. Pembelian tabung gas (2000 tabung x Rp.150.000) Rp.300.000.000

2. Pembuatan gudang gas (ukuran 3 x 6 m) Rp. 28.800.000

3. Isi ulang (3500 tabung x Rp.14.000) Rp. 49.000.000

4. Gaji karyawan (12 bulan x Rp.1.200.000) Rp. 14.400.000

• Bahwa Saksi Rudi Ramadhani menerima uang dari TErdakwa sekitar bulan Juli 2019 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) serta menandatangani kuitansi penyerahan uang yang tertulis sebesar Rp 210.000.000,00. Kemudian uang tersebut dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

• Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara;

• Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional BUMDes;

• Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes; dan

• Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Rudi Ramadhani

• Bahwa Rencana Anggaran Biaya pembukaan pangkalan elpiji sebesar Rp.392.200.000 telah terealisasi sebesar Rp.392.200.000 dan telah diterima oleh Rudi Ramadani dan Syamsul Bahri Siregar sebesar Rp.392.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi Anggaran dan Keuangan (Rp)	Diterima oleh Rudi dan Syamsul (Rp)
1	Pengadaan 2000 tabung kosong seharga Rp.150.000	300.000.000	300.000.000
2	Pengisian ulang 3500 tabung elpiji 3 kg seharga Rp.14.000	49.000.000	49.000.000
3	Pembuatan gudang penyimpanan gas	28.800.000	28.800.000
4	Belanja pegawai selama 12 bulan	14.400.000	14.200.000
	Jumlah	392.200.000	392.000.000

• Bahwa Ahli tidak tahu berapa yang dinikmati oleh Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadhani;

• Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1)

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

1. merugikan kepentingan umum;

2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

1. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

2. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

3. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

3. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi :

Pasal 2

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24

2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

3. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 10 ayat (1)

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penasihat;

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas;

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang tertuang didalam surat Nomor: 700 / 646 / Itkab.III/ 2021 Tanggal 13 Juli 2021 yang dilakukan dengan langkah-langkah audit yang mencakup review dokumen-dokumen, prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dengan kesimpulan terdapat kerugian Negara didalam pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada BUMDes Matra Jaya Abadi sebesar Rp.327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

• Bahwa kaitan Terdakwa dalam pengurusan untuk membuka pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan Terdakwa juga yang membangun bangunan gudang untuk pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi tersebut pada tahun 2019;

• Bahwa jenis barang yang diadakan sebanyak 2 (dua) item barang yang terdiri dari:

• Tabung Gas Elpiji 3 Kg sebanyak 2000 (dua ribu) buah:

• Gudang Gas Elpiji 3 Kg

• Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk pembukaan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan pada saat itu Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu menyetujui tawaran tersebut karena terdapat penyertaan modal untuk (BUMDes) Matra Abadi Jaya yang ditampung didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa S – 3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kepada Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu) di Kantor Desa S – 3 Aek nabara, dengan tujuan untuk melanjutkan pembicaraan pembukaan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya. Bahwa dipembicaraan tersebut dibicarakan mengenai proses untuk membuka pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya, termasuk mengenai harga Gas Elpiji 3 Kg;

• Bahwa Saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) bertemu di Kantin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu membicarakan tentang masalah biaya pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan didalam pertemuan tersebut Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu meminta kapasitas untuk pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebanyak 3000 tabung dan disanggupi oleh Syamsul Bahri Siregar;

• Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa dihubungi oleh Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) dan mengatakan “Besok Ambil uang dari Kepala Desa S – 3 Aek Nabara dan besok telponan sama dia” dan Terdakwa menyetujuinya;

• Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menghubungi saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan mengatakan “Pesan Pak Syamsul bagaimana pak” dan saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengatakan “ketemu di Bank Sumut Aek Nabara”. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di Bank Sumut Aek Nabara dan bertemu dengan saksi Tri Hartono, saksi Dwi Pamujaya (Ketua Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, saksi Zulkarnain Ritonga (Sekretaris BUMDes) dan saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes). Selanjutnya setelah proses pencairan dana dilakukan, saksi Tri Hartono mengajak Terdakwa, Saksi Dwi Pamujaya (Ketua Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, Saksi Zulkarnain Ritonga (Sekretaris BUMDes) dan saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes) ke café yang terletak di sebelah Bank Mandiri Aek Nabara. Setibanya di café tersebut saksi Tri Hartono menyampaikan bahwa jumlah uang yang dicairkan adalah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) setelah itu Terdakwa menghubungi Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) dan mengatakan “ini uang dari S – 3 sudah cair, ini bagaimana bapak langsung bicara dengan pak kades” dan Terdakwa menyerahkan Handphone terdakwa kepada saksi Tri Hartono dimana selanjutnya mereka berkomunikasi;

• Bahwa Saksi Tri Hartono menyerahkan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) kepada Terdakwa, akan tetapi oleh Tri Hartono diambil sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya), setelah itu saksi Dwi Pamujaya (Ketua Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, saksi Zulkarnain Ritonga (Sekretaris BUMDes) dan saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes) pergi meninggalkan café tersebut. Selanjutnya saksi Tri Hartono mengambil Kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Jok sepeda motor terdakwa sehingga jumlah uang yang Terdakwa terima adalah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

• Bahwa Terdakwa ke rumah Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) yang terletak di Perumahan Puri Kampung Baru Rantauprapat dan menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa jumlah uang yang serahkan tersebut terdapat uang muka pembangunan gudang Gas Elpiji 3 Kg dan selanjutnya Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi;

• Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pengadaan tabung Gas Elpiji 3 Kg untuk BUMDes Matra Abadi Jaya setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Syamsul Bahri Siregar;

• Bahwa yang membuat dokumen Rencana Anggaran Biaya Penambahan Modal Bumdes Matra Abadi Jaya Desa Perkebunan S – 3 Aek Nabara tersebut adalah Terdakwa sendiri;

• Bahwa sejak pencairan tahap pertama selesai, terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan elpiji 3 Kg tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistibusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah;

2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

4. Surat Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi BUMDes Matra Abadi Jaya Desa S-3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

5. Satu Bundle Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 13-02/10228/KEP/X/1994 Atas Nama Syamsul Bahri Siregar.

6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018;

7. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018;

8. Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 04 Tahun 2017 tentang BUMDES MATRA ABADI JAYA;

9. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 13 Tahun 2017 tentang AD-ART BUMDES MATRA ABADI JAYA;

10. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 141/15/S3/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES MATRA ABADI JAYA;

11. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 140/186.1/DPMD/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

12. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 141/01/S3/Tahun 2017 tentang Perubahan Pergantian Pengurus BUMDES MATRA ABADI JAYA;

13. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 141/245/PEM/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Kepala Desa-Tri Hartono);

14. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.13/3506/BKD-I/2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Sekretaris Desa-Rinaldi);

15. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/1521/BKPP-I/2018 Tanggal 12 April 20189 (Kabag Ekonomi-);

16. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/4531/BKD-II/2016 Tanggal 21 Desember 2016 (Kabid Ekonomi-Khairul Saleh);

17. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 542/94/EKON/II/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu;

18. Surat Usulan Penambahan Pangkalan LPG 3 Kg di Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 542/1023/Ekon/II/2019;

19. Surat Usulan Sub Penyalur LPG-PSO Dan Lokasi Hasil Penataan Nomor: 542/1879/Ekon/II/2019;

20. Surat Penetapan Sub Penyalur LPG-PSO Dan Lokasi Hasil Penataan Nomor: 542/2760/Ekon/II/2019;

21. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDES MATRA ABADI JAYA Unit Usaha LPG Tahun 2019;

22. Kuitansi Pengeluaran dan Bukti Setor dana BUMDES MATRA ABADI JAYA (Tahap I) Tanggal 03 Oktober 2018;

23. Kuitansi Pengeluaran dan Bukti Setor dana BUMDES MATRA ABADI JAYA (Tahap II) Tanggal 28 Desember 2018;

24. Rekening Koran Kas Desa S-3 Aek Nabara Periode Januari – Desember 2018;

25. Rekening Koran BUMDES MATRA ABADI JAYA Periode 1 Juli 2019 s/d 30 September 2019;

26. Bukti Penarikan Rekening BUMDES MATRA ABADI JAYA Tanggal 1 Juli 2019;

27. Bukti Penarikan Rekening BUMDES MATRA ABADI JAYA Tanggal 1 Agustus 2019;

28. Kuitansi Penyerahan Uang tanggal 1 Juli 2019 dari BUMDES MATRA ABADI JAYA Kepada Rudi R;

29. Kuitansi Penyerahan Uang tanggal 1 Agustus 2019 dari BUMDES MATRA ABADI JAYA Kepada Samsul Bahri Siregar;

30. Kuitansi Pembelian Tabung Gas LPG dari CV. Citra Mandiri Abadi oleh Syamsul Bahri Siregar & Daftar Uraian Belanja Syamsul Bahri Siregar;

31. Surat Perjanian antara Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDES MATRA ABADI JAYA dengan Syamsul Bahri Siregar;

32. Kontrak Kerjasama Pengangkatan Pangkalan LPG 3 Kg Antara Filih (Direktur PT Duta Rantau Selatan) dengan Dwi Pramujaya (Ketua BUMDes) Nomor: 067/KKPP/DRS/2019;

33. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penambahan Modal BUMDES MATRA ABADI JAYA;

34. Kartu Pangkalan Elpiji 3 Kg Nomor: 0143/2020/TANAS;

35. Notulen Rapat Nomor: NR-009/F11450/2019-S0 Perihal Rapat Koordinasi LPG PSO di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 08 April 2019 beserta Daftar Hadir;

36. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 16 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018 beserta Daftar Hadir;

37. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 02 Oktober 2018 tentang Perubahan APBDES dan Penyerahan Aset Desa ke BUMDES beserta Daftar Hadir;

38. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 22 November 2018 tentang Perencanaan Pendirian Gas LPG beserta Daftar Hadir;

39. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 11 April 2019 tentang Perencanaan Pendirian Gas LPG beserta Daftar Hadir;

40. Surat Keputusan No. Kpts-015/F00000/2009-S3 tanggal 13 April 2009 Tentang Harga Jual Elpiji Tabung 3 KG;

41. Surat Keputusan No. Kpts-006/F10500/2009-S-3 tanggal 25 Juni 2009 Tentang Harga Jual Tabung LPG Ukuran 3 KG;

42. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 542/138/EKON/I/2015 Tentang Penetapan Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu;

43. Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa ada kaitan didalam pengurusan untuk membuka pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan terdakwa juga yang membangun bangunan gudang untuk pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi tersebut pada tahun 2019;

• Bahwa jenis barang yang diadakan sebanyak 2 (dua) item barang yang terdiri dari:

• Tabung Gas Elpiji 3 Kg sebanyak 2000 (dua ribu) buah:

• Gudang Gas Elpiji 3 Kg

• Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk pembukaan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan pada saat itu saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu menyetujui tawaran tersebut karena terdapat penyertaan modal untuk (BUMDes) Matra Abadi Jaya yang ditampung didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa S – 3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Terdakwa mengenalkan saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kepada Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu) di Kantor Desa S – 3 Aek nabara, dengan tujuan untuk melanjutkan pembicaraan pembukaan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya. Bahwa dipembicaraan tersebut dibicarakan mengenai proses untuk membuka pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya, termasuk mengenai harga Gas Elpiji 3 Kg;

• Bahwa Saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) bertemu di Kantin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu membicarakan tentang masalah biaya pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan didalam pertemuan tersebut Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu meminta kapasitas untuk pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebanyak 3000 tabung dan disanggupi oleh Syamsul Bahri Siregar;

• Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa dihubungi oleh Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) dan mengatakan “Besok Ambil uang dari Kepala Desa S – 3 Aek Nabara dan besok telponan sama dia” dan Terdakwa menyetujuinya;

• Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa menghubungi saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan mengatakan “Pesan Pak Syamsul bagaimana pak” dan saksi Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu mengatakan “ketemu di Bank Sumut Aek Nabara”. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa tiba di Bank Sumut Aek Nabara dan bertemu dengan saksi Tri Hartono, saksi Dwi Pamujaya (Ketua Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, saksi Zulkarnain Ritonga (Sekretaris BUMDes) dan saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes). Selanjutnya setelah proses pencairan dana dilakukan, saksi Tri Hartono mengajak Terdakwa , saksi Dwi Pamujaya (Ketua Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, saksi Zulkarnain Ritonga (Sekretaris BUMDes) dan saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes) ke café yang terletak di sebelah Bank Mandiri Aek Nabara. Setibanya di café tersebut saksi Tri Hartono menyampaikan bahwa jumlah uang yang dicairkan adalah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) setelah itu Terdakwa menghubungi Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) dan mengatakan “ini uang dari S – 3 sudah cair, ini bagaimana bapak langsung bicara dengan pak kades” dan Terdakwa menyerahkan Handphone terdakwa kepada saksi Tri Hartono dimana selanjutnya mereka berkomunikasi;

• Bahwa saksi Tri Hartono menyerahkan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) kepada Terdakwa , akan tetapi oleh Tri Hartono diambil sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes Matra Abadi Jaya), setelah itu saksi Dwi Pamujaya (Ketua Operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, saksi Zulkarnain Ritonga (Sekretaris BUMDes) dan saksi Endang Prihatin (Bendahara BUMDes) pergi meninggalkan café tersebut. Selanjutnya saksi Tri Hartono mengambil Kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Jok sepeda motor terdakwa sehingga jumlah uang yang Terdakwa terima adalah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

• Bahwa Terdakwa kerumah Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) yang terletak di Perumahan Puri Kampung Baru Rantauprapat dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa jumlah uang yang serahkan tersebut terdapat uang muka pembangunan gudang Gas Elpiji 3 Kg dan selanjutnya Syamsul Bahri Siregar (PNS Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Labuhanbatu) menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi;

• Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pengadaan tabung Gas Elpiji 3 Kg untuk BUMDes Matra Abadi Jaya setelah saudara menyerahkan uang sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Syamsul Bahri Siregar;

• Bahwa yang membuat dokumen Rencana Anggaran Biaya Penambahan Modal Bumdes Matra Abadi Jaya Desa Perkebunan S – 3 Aek Nabara tersebut adalah Terdakwa sendiri;

• Bahwa sejak pencairan tahap pertama selesai, terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan elpiji 3 Kg tersebut.

• Bahwa dari 560 tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong, hanya 250 tabung gas Elpiji 3 Kg yang dapat dilakukan pengisian ulang sedangkan sebanyak 310 tabung gas Elpiji 3 Kg tidak dapat diisi ulang karena tabung tersebut tidak melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);

• Bahwa berdasarkan Laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang tertuang didalam surat Nomor: 700 / 646 / Itkab.III/ 2021 Tanggal 13 Juli 2021 yang dilakukan dengan langkah-langkah audit yang mencakup review dokumen-dokumen, prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dengan kesimpulan terdapat kerugian Negara didalam pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada BUMDes Matra Jaya Abadi sebesar Rp. 327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

• Bahwa Terdakwa Rudi Ramadhani menerima uang dari Tri Hartono (Kepala Desa) sekitar bulan Juli 2019 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) serta menandatangani kuitansi penyerahan uang yang tertulis sebesar Rp 210.000.000,00. Kemudian uang tersebut dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

• Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara;

• Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional BUMDes;

• Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes;

• dan Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Rudi Ramadhani

• Bahwa Rencana Anggaran Biaya pembukaan pangkalan elpiji sebesar Rp.392.200.000 telah terealisasi sebesar Rp.392.200.000 dan telah diterima oleh Rudi Ramadani dan Syamsul Bahri Siregar sebesar Rp.392.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi Anggaran dan Keuangan (Rp)	Diterima oleh Rudi dan Syamsul (Rp)
1	Pengadaan 2000 tabung kosong seharga Rp.150.000	300.000.000	300.000.000
2	Pengisian ulang 3500 tabung elpiji 3 kg seharga Rp.14.000	49.000.000	49.000.000
3	Pembuatan gudang penyimpanan gas	28.800.000	28.800.000
4	Belanja pegawai selama 12 bulan	14.400.000	14.200.000
		392.200.000	392.000.000

• Bahwa Penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa selanjutnyan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Secara Melawan Hukum;

3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 antara lain secara definitif mencantumkan batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi (eks Pasal 1 angka 3), sedangkan dalam penerapan hukum pidana maksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan- perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah tidak mengajukan keberatannya in casu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 atau Pasal 3 Ayat Undang-undang Nomor No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprodensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana “setiap orang” diperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai wewenang;

Menimbang, bahwa dalam casus in casu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (Dakwaan Primair), melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (Dakwaan Subsidair);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratih Damayanti, S.Pd., Saksi Rinaldi, Saksi Legino, Saksi Endang Prihatin, Saksi Dwi Pramujaya dan Saksi Zulkarnain Ritonga, serta Saksi Tri Hartono bahwa Saksi-saksi mengenal Terdakwa Rudi Ramadani sebagai pihak ketiga yang akan mengerjakan pembangunan pangkalan dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya melalui penyertaan modan pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada aturan normative dan praktek peradilan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materil (dalam fungsi positif), yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam casus in concreto sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratih Damayanti, S.Pd., Saksi Rinaldi, Saksi Khairul Saleh, Saksi Endang Prihatin, Saksi Zulkarnain Ritonga dan Saksi Juniar Sihotang, keterangan Saksi Tri Hartono, yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

• Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu ada menganggarkan Penyertaan Modal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 03 tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, dimana Desa S-3 Aek Nabara ada menganggarkan penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp. 446.616.000,00, kemudian sesuai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 437.276.000,00;

• Bahwa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebesar Rp. 437.276.000,00 antara lain digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg;

• Bahwa Dana Desa terkait penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya Tahun Anggaran 2018 selanjutnya tertuang dalam Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018;

• Bahwa selanjutnya penyertaan modal Dana Desa terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya sudah ditransfer ke rekening BUMDES Matra Abadi Jaya dalam dalam 2 (dua) tahap yakni:

• Pada Tanggal 03 Oktober 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Matra Abadi Jaya: 183.00.00054196 Sejumlah Rp. 100.000.000,00

• Pada Tanggal 28 Desember 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank SUMUT a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 21302030029405 Sejumlah Rp. 337.276.000,00.

• Bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai, dimana tabung gas yang tersedia hanya sebanyak 560 tabung tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan isi ulang tabung elpiji 3kg tidak pernah diadakan. Gaji karyawan tidak pernah ada karena tidak ada karyawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di bawah sumpah atas nama Siti Khadijah Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyertaan modal pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebesar Rp. 437.276.000,00 untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 dan Pasal 24 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Hartono dan keterangan Terdakwa Rudi Ramadani bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk pembukaan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan pada saat itu Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu menyetujui tawaran tersebut karena terdapat penyertaan modal untuk (BUMDes) Matra Abadi Jaya yang ditampung didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa S – 3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2018, kemudian Terdakwa Menyusun dan mengajukan RAB dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endang Prihatin selaku Bendahara BUMDES, serta keterangan Saksi Tri Hartono yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana sekira bulan Juni 2019 Saksi Endang Prihatin dipanggil oleh Saksi Tri Hartono di kantor Pemerintah Desa dan melihat Saksi Tri Hartono bersama dengan Terdakwa Rudi Ramadani selanjutnya Saksi Tri Hartono meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 untuk biaya pengurusan pangkalan elpiji ke Medan, kemudian Saksi Tri Hartono menyampaikan kepada Saksi agar dibayarkan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada Terdakwa Rudi Ramadani, kemudian Saksi mengambil uang dari rekening bank pribadi Saksi untuk mendahulukan dan akan diganti pada saat penarikan dana penyertaan modal yang di rekening kas BUMDes Matra Abadi Jaya dan menyerahkannya kepada Terdakwa Rudi Ramadani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Endang Prihatin, Saksi Zulkarnain Ritonga dan Saksi Dwi Pramujaya, keterangan Saksi Tri Hartono yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

• Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Saksi Endang Prihatin dihubungi oleh Saksi. Tri Hartono Selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu bahwa pada hari itu akan dilakukan pencairan uang sejumlah Rp. 215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara dan akan diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani, selanjutnya setelah Saksi Endang Prihatin sampai di Bank Sumut Aek Nabara Saksi bertemu dengan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi, Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani. Kemudian Saksi Endang Prihatin, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi dengan membawa Surat Rekomendasi pencairan dana dari Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara guna melakukan penarikan uang sejumlah Rp.215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara sementara itu Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani menunggu di café yang berada di sebelah Bank Sumut Aek Nabara, selanjutnya setelah penarikan dana tersebut Saksi, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi menuju café membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Tri Hartono lalu Terdakwa Rudi Ramadani menyampaikan agar uang Saksi Endang Prihatin sebesar Rp.10.000.000,00 diambil terlebih dahulu dan Saksi Endang Prihatin, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 sebagai biaya operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, kemudian sisa uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 diserahkan oleh Saksi Tri Hartono kepada Terdakwa Rudi Ramadani, kemudian Terdakwa Rudi Ramadani menandatangani Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 210.000.000,00;

• Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Saksi Endang Prihatin diajak oleh Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi. Jaya untuk melakukan penarikan dana ke Bank Sumut Aek Nabara untuk diserahkan Samsul Bahri Siregar dan sesampainya di tempat tersebut pihak Bank Sumut menolak pencairan karena Surat Rekomendasi pencairan dana dari Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara sejumlah Rp.192.200.000,00 melebihi dari anggaran yang tertera di Rencana Anggaran Biaya Penambahan Modal Bumdes Matra Abadi Jaya Desa S – 3 Aek Nabara, Namun pada hari itu juga Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya datang sendiri ke Bank Sumut Aek Nabara dan mencairkan uang sejumlah Rp.192.200.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya lalu Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menghubungi Saksi Endang Prihatin dan memberitahu pencairan tersebut, selanjutnya Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya datang kerumah Saksi Endang Prihatin membawa uang tersebut, lalu Saksi Endang Prihatin menanyakan kepada Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya perihal jumlah uang yang akan diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyampaikan bahwa uang yang akan diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar adalah sejumlah Rp.170.000.000,00.

• Bahwa selanjutnya Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya pergi mengantar uang sejumlah Rp.170.000.000,00. dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,00 disimpan oleh Saksi Endang Prihatin selaku Bendahara BUMDES;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara feitelijke menunjukkan adanya materi perbuatan Terdakwa dalam usulan, pembuatan RAB dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pangkalan dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi pada unit usaha Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya berdasarkan penyertaan modal pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu in casu dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap peran Terdakwa dalam tindak pidana a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa telah menginisiasi kegiatan pembangunan pangkalan dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi sebagai unit usaha Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya yang ditampung didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa S – 3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2018, kemudian menyusun RAB pelaksanaan kegiatannya dan menerima uang hasil pembagian dari Saksi Tri Hartono sebagai berikut:

• Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara;

• Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional BUMDes;

• Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes sebagai pengganti uang Saksi Endang Prihatin yang lebih dahulu diberikan kepada Terdakwa;

• Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Rudi Ramadhani yang untuk selanjutnya diberikan kepada seseorang bernama Syamsul Bahri Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Legino, Saksi Zulkarnain Ritonga dan Saksi Dwi Pramujaya, Saksi Rudi Ramadani, yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana barang yang sudah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya dari Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola BUMD Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya Tahun 2019 adalah berupa Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung kosong, serta 1 (satu) unit Gudang, sementara dari 560 Tabung kosong tersebut hanya bisa dipergunakan untuk diisi ulang sebanyak ± 300 Tabung yang dapat diisi ulang dan sisanya tidak bisa dipergunakan karena Tabungnya berasal dari daerah lain dan tidak melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, secara feitelijke Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari keseluruhan dana penyertaan modal Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan dana pembelian dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diberikan kepada seseorang bernama Syamsul Bahri Siregar in casu orang yang akan mengurus kegiatan pengadaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dan pembangunan pangkalan gas LPG 3 kg yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian Negara dalam casus in concreto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka peran Terdakwa dalam casus in concreto adalah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur turut serta melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu pada BUMDES Matra Abadi Jaya pada kegiatan pembangunan pangkalan dan pembelian gas Eliji 3 kg bersubsidi, kemudian dibagi berdasarkan bagian sebagai berikut:

• Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara;

• Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional BUMDes;

• Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes;

• Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Rudi Ramadhani yang untuk selanjutnya diberikan kepada seseorang bernama Syamsul Bahri Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Legino, Saksi Zulkarnain Ritonga dan Saksi Dwi Pramujaya, Saksi Rudi Ramadani, yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana barang yang sudah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya dari Pengadaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola BUMD Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya Tahun 2019 adalah berupa Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong sebanyak 560 Tabung kosong, serta 1 (satu) unit Gudang, sementara dari 560 Tabung kosong tersebut hanya bisa dipergunakan untuk diisi ulang sebanyak ± 300 Tabung yang dapat diisi ulang dan sisanya tidak bisa dipergunakan karena Tabungnya berasal dari daerah lain dan tidak melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, secara feitelijke Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari keseluruhan dana penyertaan modal Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan dana pembelian dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diberikan kepada seseorang bernama Syamsul Bahri Siregar in casu orang yang akan mengurus kegiatan pengadaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dan pembangunan pangkalan gas LPG 3 kg yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian Negara dalam casus in concreto;

Menimbang, bahwa memperkaya artinya bertambah kaya, apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak satupun Saksi-saksi ataupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak tepat dikategorikan sebagai Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari Pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana unsur setiap orang sebagaimana Dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair Penutut Umum ini dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan tujuan” (met het oogmerk) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (opzettelijk), dimana sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (eindoel), in casu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (wetgever) menggunakan istilah dengan tujuan (met het oogmerk) dan bukan dengan sengaja (opzettelijk), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (met het oogmerk) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa selanjutnya kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (met het oogmerk), elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan keberadaannya (vide Yurisprudensi MARI No. 813K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya atau sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Hartono dan keterangan Terdakwa Rudi Ramadani bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk pembukaan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan pada saat itu Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu menyetujui tawaran tersebut karena terdapat penyertaan modal untuk (BUMDes) Matra Abadi Jaya yang ditampung didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa S – 3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2018, kemudian Terdakwa Menyusun dan mengajukan RAB dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juniar Sihotang selaku Pendamping Lokas Desa bahwa Isi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya Desa S-3 tersebut adalah:

1. Biaya pembelian tabung gas 3kg sebanyak 2000 tabung gas x @Rp 150.000,- = Rp 300.000.000,-

2. Pembuatan gudang gas 4x6m dengan biaya Rp.28.800.000,-

3. Isi ulang gas LPG 3kg sebanyak 3.500 tabung x @Rp.14.000,- = Rp 49.000.000,-

4. Gaji karyawan 12 bulan x @Rp 1.200.000,- = Rp 14.400.000,-

Total sejumlah Rp392.200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Filih selaku Direktur PT. Duta Rantau Selatan menyebutkan bahwa harga Tabung gas LPG 3 kg pada PT. Duta Rantau Selatan selaku agen LPG adalah Rp. 140.000,00 / tabung dan sudah termasuk isi dan ongkos angkut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membuat RAB dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, sehingga patut diduga bahwa dalam mengajukan usul dan RAB pembangunan pangkalan dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi a quo, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap peran Terdakwa dalam tindak pidana a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk pembukaan pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dan pada saat itu Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu menyetujui tawaran tersebut karena terdapat penyertaan modal untuk (BUMDes) Matra Abadi Jaya yang ditampung didalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa S – 3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2018, kemudian Terdakwa Menyusun dan mengajukan RAB dalam kegiatan tersebut dengan harga yang telah dinaikkan oleh Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan harga sebenarnya dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Hartono telah menginisiasi kegiatan pembangunan pangkalan dan pengadaan gas LPG 2 kg bersubsidi yang dananya bersumber dari adanya penyertaan modal pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Tahun Anggaran 2018 kepada BUMDES Matra Abadi Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Legino selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pembentukan unit usaha Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg pada BUMDES Matra Abadi Jaya didasarkan kepada hasil Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratih Damayanti, S.Pd, Saksi Dwi Pramujaya, Saksi Rinaldi, Saksi Khairul Saleh dan Saksi Endang Prihatin, Saksi Zulkarnain Ritonga, dan Saksi Juniar Sihotang, yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pemerintah Desa S-3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, telah melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebesar Rp. 437.276.000,00 digunakan untuk pembiayaan unit usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg yang untuk selanjutnya telah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya dengan rincian sebagai berikut:

• Pada tanggal 03 Oktober 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank Mandiri a.n. BUMdes Matra Abadi Jaya: 183.00.00054196 Sejumlah Rp.100.000.000,00

• Pada tanggal 28 Desember 2018 Ditransfer Ke No. Rekening Bank SUMUT a.n. BUMDes Matra Abadi Jaya: 21302030029405 Sejumlah Rp.337.276.000,00.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Endang Prihatin, Saksi Zulkarnain Ritonga dan Saksi Dwi Pramujaya, keterangan Saksi Tri Hartono yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Saksi Endang Prihatin dihubungi oleh Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu bahwa pada hari itu akan dilakukan pencairan uang sejumlah Rp. 215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara dan akan diserahkan kepada Terdakwa Rudi Ramadani, selanjutnya setelah Saksi Endang Prihatin sampai di Bank Sumut Aek Nabara Saksi bertemu dengan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi, Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani. Kemudian Saksi Endang Prihatin, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi dengan membawa Surat Rekomendasi pencairan dana dari Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara guna melakukan penarikan uang sejumlah Rp.215.000.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya di Bank Sumut Aek Nabara sementara itu Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani menunggu di café yang berada di sebelah Bank Sumut Aek Nabara, selanjutnya setelah penarikan dana tersebut Saksi bersama Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi menuju café membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Tri Hartono lalu Terdakwa Rudi Ramadani menyampaikan agar uang Saksi Endang Prihatin sebesar Rp.10.000.000,00 diambil terlebih dahulu dan Saksi Endang Prihatin, Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya, Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 sebagai biaya operasional BUMDes Matra Abadi Jaya, kemudian sisa uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 diserahkan oleh Saksi Tri Hartono kepada Terdakwa Rudi Ramadani, kemudian Terdakwa Rudi Ramadani menandatangani Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.210.000.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara feitelijke Terdakwa dalam perbuatannya telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari keseluruhan dana penyertaan modal Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan dana pembelian dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diberikan kepada seseorang bernama Syamsul Bahri Siregar in casu orang yang akan mengurus kegiatan pengadaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dan pembangunan pangkalan gas LPG 3 kg yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian Negara dalam casus in concreto;

Menimbang, bahwa dalam menilai materi perbuatan Terdakwa dan Saksi Tri Hartono sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Tri Hartono dalam kegiatan pembangunan pangkalan gas dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi yang dananya bersumber dari penyertaan modal pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, guna membangun dan mengadakan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi sampai pada pelaksanaan pembangunan dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi a quo ;

Menimbang, bahwa Saksi Tri Hartono dalam perbuatannya telah mengatur penggunaan anggaran BUNDES Matra Abadi Jaya Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan memerintahkan Saksi Endang Prihatin selaku Bendahara BUNDES untuk melakukan pengambilan dana dan membagikannya sesuai perintah Saksi Tri Hartono, sedangkan Terdakwa telah mengatur pelaksanaan pembangunan pangkalan gas dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian perbuatan Saksi Tri Hartono dan Terdakwa Rudi Ramadani tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah cukup menggambarkan adanya tujuan bersama antara Terdakwa dan Saksi Tri Hartono untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam kegiatan pengadaan tabung gas dan pembangunan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi oleh BUNDES Matra Abadi Jaya Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu melalui penyertaan modal pemerintah Desa Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka peran Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai orang yang Turut Serta secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri;

Meimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3. Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menginisiasi, mengantur penggunaan dan mengambil dana pembangunan pangkalan gas dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi yang dananya bersumber dari penyertaan modal pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi S – 3 Aek Nabara;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Tri Hartono telah menginisiasi penyertaan modal pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Jaya Abadi Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam unit usaha pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya, kemudian dalam pelaksanaannya Saksi Tri Hartono telah memerintahkan Saksi Endang Prihatin selaku Bendahara BUNDES Matra Abadi Jaya Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil uang dalam Kasa BUMDES terkait kegiatan pembangunan dan pengadaan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi untuk dibagikan masing-masing kepada:

• Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara;

• Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional BUMDes;

• Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes sebagai pengganti uang yang terpakait ketika diberikan kepada Terdakwa Rudi Ramadani;

• Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Rudi Ramadhani untuk diberikan kepada Syamsul Bahri Siregar, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengurus pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Endang Prihatin selaku Bendahara BUNDES Matra Abadi Jaya Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, bahwa Saksi memberikan dan membagian uang tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi tidak mengetahui alasan penyerahan uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 Sumber Dana Penyertaan modal Pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya\diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar dan Ketua Operasional Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya dan Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya yang menyerahkan uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis bahwa Saksi Tri Hartono dan Terdakwa secara bersama-sama telah menyalahgunakan kewenangan Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur turut serta secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan dalama casus in concreto dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

2. Berada dalam pengusaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana dirubah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, antara lain disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, disebutkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam casus in concreto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratih Damayanti, S.Pd selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara dan Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, bahwa sumber keuangan Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara sesuai APBDes Tahun Anggaran 2018 adalah:

• ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 443.950.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

• DD (Dana Desa) : Rp. 685.641.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

• BHPR (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah): Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Ratih Damayanti, S.Pd., Saksi Rinaldi, Saksi Khairul Saleh, Saksi Endang Prihatin, Saksi Zulkarnain Ritonga, Saksi Juniar Sihotang dan Saksi Tri Hartono, yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pada tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu ada menganggarkan Penyertaan Modal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 03 tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dimana Desa S-3 Aek Nabara ada menganggarkan penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp. 446.616.000,00 dan menjadi Rp. 437.276.000,00 sesuai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018. Selanjutnya telah ditransfer ke rekening Bdan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Abadi Jaya Desa S-3 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telahcukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana dalam pelaksanaannya pembangunan pangkalan dan pengadaan LPG 3 kg bersubsidi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana tabung gas yang tersedia hanya sebanyak 560 buah dan hanya ada 250 tabung elpiji yang dapat digunakan untuk isi ulang dan gaji karyawan tidak pernah ada karena tidak ada karyawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dapat merugikan keuangan Negara dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur dapat merugikan keuangan Negara maka terhadap sub unsur dapat merugikan perekenomian negara yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum peran Terdakwa dalam hubungannya dengan peristiwa pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan kesempatan yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, apakah sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Hartono dalam kedudukannya selaku Kepada Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, telah menginisiasi penyertaan modal pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Matra Jaya Abadi Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 327.975.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk unit usaha pangkalan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya, kemudian dalam pelaksanaannya Saksi Tri Hartono telah memerintahkan Saksi Endang Prihatin selaku Bendahara BUNDES Matra Abadi Jaya Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil uang dalam Kasa BUMDES terkait kegiatan pembangunan dan pengadaan pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi untuk dibagikan masing-masing kepada:

• Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara;

• Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional BUMDes;

• Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes sebagai pengganti uang yang terpakait ketika diberikan kepada Saksi Rudi Ramadani;

• Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Rudi Ramadhani untuk diberikan kepada Syamsul Bahri Siregar, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengurus pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endang Prihatin selaku Bendahara BUMDES Matra Abadi Jaya Desa S – 3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, bahwa Saksi memberikan dan membagian uang tersebut karena diperintahkan oleh Saksi Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi tidak mengetahui alasan penyerahan uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 Sumber Dana Penyertaan modal Pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Usaha Milik Desa Matra Abadi Jaya\ diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar;.

Menimbang, bahwa selanjutnya dana penyertaan modal pemerintah Desa S – 3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu a quo telah masuk ke dalam rekening BUMDES Matra Abadi Jaya dan telah direalisasikan dan pertanggungjawabkan 100% namun secara feitelijke pengadaan elpiji tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pengadaan elpiji 3 kg sebanyak 2.000 tabung gas ternyata yang terealisasi hanya 560. Selanjutanya dari 560 tabung Gas Elpiji 3 Kg kosong, hanya 250 tabung gas Elpiji 3 Kg yang dapat dilakukan pengisian ulang sedangkan sebanyak 310 tabung gas Elpiji 3 Kg tidak dapat diisi ulang karena tabung tersebut tidak melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa dalam perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyatakan tidak sependapat terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan dalam Huruf b disebutkan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pangganti tersebut;

3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam casus in concreto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Saksi Tri Hartono telah memerintahkan Saksi Endang Prihatin selaku Bendahara BUMDES untuk melakukan penarikan dana dari rekening BUMDES Matra Abadi Jaya dan melakukan pembagian dana pembangunan pangkalan dan pengadaan gas LPG 3 kg bersubsidi masing-masing kepada Saksi Tri Hartono sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Tri Hartono Selaku Kepala Desa S-3 Aek Nabara, Ketua BUMDES sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk operasional BUMDes yang diterima Saksi Dwi Pramujaya, kemudian Saksi Endang Prihatin sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk Bendahara BUMDes sebagai pengganti uang Saksi yang dipakai untuk diberikan kepada Saksi Rudi Ramadani, serta kepada Terdakwa Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Rudi Ramadhani untuk diserahkan kepada Syamsul Bahri Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Endang Prihatin, Saksi Zulkarnain Ritonga dan Saksi Dwi Pramujaya, dimana pada tanggal 1 Agustus 2019 Saksi Endang Prihatin diajak oleh Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi. Jaya untuk melakukan penarikan dana ke Bank Sumut Aek Nabara untuk diserahkan Samsul Bahri Siregar dan sesampainya di tempat tersebut pihak Bank Sumut menolak pencairan karena Surat Rekomendasi pencairan dana dari Sdr. Tri Hartono selaku Kepala Desa S – 3 Aek Nabara sejumlah Rp. 192.200.000,00 melebihi dari anggaran yang tertera di Rencana Anggaran Biaya Penambahan Modal Bumdes Matra Abadi Jaya Desa S – 3 Aek Nabara, Namun pada hari itu juga Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya datang sendiri ke Bank Sumut Aek Nabara dan mencairkan uang sejumlah Rp. 192.200.000,00 dari rekening Kas BUMDes Matra Abadi Jaya lalu Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menghubungi Saksi Endang Prihatin dan memberitahu pencairan tersebut, selanjutnya Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya datang kerumah Saksi Endang Prihatin membawa uang tersebut, lalu Saksi Endang Prihatin menanyakan kepada Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya perihal jumlah uang yang akan diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar dan Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya menyampaikan bahwa uang yang akan diserahkan kepada Samsul Bahri Siregar adalah sejumlah Rp.170.000.000,00 dan selanjutnya Ketua BUMDes Matra Abadi Jaya dan Sekretaris BUMDes Matra Abadi Jaya pergi mengantar uang sejumlah Rp.170.000.000,00. dan sisanya sejumlah Rp. 20.000.000,00 disimpan oleh Saksi Endang Prihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp175.000.000,- seyogianya merupakan pertanggungjawaban dari Syamsul Bahri Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan kota, yaitu dengan pertimbangan asfek Kesehatan pada diri Terdakwa yang sedang menjalani pengobatan sampai kemudian kakinya diamputasi dan sedang menjalani masa penyembuhan dan pengobatan lanjutan sampai pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu pula menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa secara normative masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam casus in casu adalah untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya di depan persidangan sehingga masa penahanannya lebih didasarkan pada Penetapan Penahanan pihak yang berwenang. Hal ini tentunya berbeda dengan masa menjalani pidana setelah pemeriksaan perkaranya selesai yang harus Terdakwa jalani di dalam Rumah Tahanan Negara yang nantinya akan lebih melihat pada kondisi Kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa alat bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-1) sampai dengan (Bukti PU-43);

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya antara lain Penuntut Umum menuntut agar barang bukti a quo dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tri Hartono;

Menimbang, bahwa secara administrative penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, secara feitelijke terhadap seluruh barang bukti a quo juga telah diajukan dalam perkara pidana di bawah register Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn atas nama Terdakwa Tri Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh barang bukti a quo dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana di bawah register Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn atas nama Terdakwa Tri Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

• Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat proses pembangunan Desa sebagaimana program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

• Terdakwa dalam keadaan sakit dan kakinya diamputasi

• Terdakwa mempunyai tangungan keluarga;

• Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

• Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, melainkan dipandang cukup memenuhi rasa keadilan sebagaimana disebut dan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Ramadani tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Rudi Ramadani tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Ramadani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistibusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah;

2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

4. Surat Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi BUMDes Matra Abadi Jaya Desa S-3 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

5. Satu Bundle Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 13-02/10228/KEP/X/1994 Atas Nama Syamsul Bahri Siregar.

6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018;

7. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018;

8. Peraturan Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 04 Tahun 2017 tentang BUMDES MATRA ABADI JAYA;

9. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 13 Tahun 2017 tentang AD-ART BUMDES MATRA ABADI JAYA;

10. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 141/15/S3/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDES MATRA ABADI JAYA;

11. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 140/186.1/DPMD/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

12. Keputusan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Nomor: 141/01/S3/Tahun 2017 tentang Perubahan Pergantian Pengurus BUMDES MATRA ABADI JAYA;

13. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 141/245/PEM/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Kepala Desa-Tri Hartono);

14. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.13/3506/BKD-I/2009 Tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Sekretaris Desa-Rinaldi);

15. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/1521/BKPP-I/2018 Tanggal 12 April 20189 (Kabag Ekonomi-);

16. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/4531/BKD-II/2016 Tanggal 21 Desember 2016 (Kabid Ekonomi-Khairul Saleh);

17. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 542/94/EKON/II/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu;

18. Surat Usulan Penambahan Pangkalan LPG 3 Kg di Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 542/1023/Ekon/II/2019;

19. Surat Usulan Sub Penyalur LPG-PSO Dan Lokasi Hasil Penataan Nomor: 542/1879/Ekon/II/2019;

20. Surat Penetapan Sub Penyalur LPG-PSO Dan Lokasi Hasil Penataan Nomor: 542/2760/Ekon/II/2019;

21. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDES MATRA ABADI JAYA Unit Usaha LPG Tahun 2019;

22. Kuitansi Pengeluaran dan Bukti Setor dana BUMDES MATRA ABADI JAYA (Tahap I) Tanggal 03 Oktober 2018;

23. Kuitansi Pengeluaran dan Bukti Setor dana BUMDES MATRA ABADI JAYA (Tahap II) Tanggal 28 Desember 2018;

24. Rekening Koran Kas Desa S-3 Aek Nabara Periode Januari – Desember 2018;

25. Rekening Koran BUMDES MATRA ABADI JAYA Periode 1 Juli 2019 s/d 30 September 2019;

26. Bukti Penarikan Rekening BUMDES MATRA ABADI JAYA Tanggal 1 Juli 2019;

27. Bukti Penarikan Rekening BUMDES MATRA ABADI JAYA Tanggal 1 Agustus 2019;

28. Kuitansi Penyerahan Uang tanggal 1 Juli 2019 dari BUMDES MATRA ABADI JAYA Kepada Rudi R;

29. Kuitansi Penyerahan Uang tanggal 1 Agustus 2019 dari BUMDES MATRA ABADI JAYA Kepada Samsul Bahri Siregar;

30. Kuitansi Pembelian Tabung Gas LPG dari CV. Citra Mandiri Abadi oleh Syamsul Bahri Siregar & Daftar Uraian Belanja Syamsul Bahri Siregar;

31. Surat Perjanian antara Dwi Pramujaya selaku Ketua BUMDES MATRA ABADI JAYA dengan Syamsul Bahri Siregar;

32. Kontrak Kerjasama Pengangkatan Pangkalan LPG 3 Kg Antara Filih (Direktur PT Duta Rantau Selatan) dengan Dwi Pramujaya (Ketua BUMDes) Nomor: 067/KKPP/DRS/2019;

33. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penambahan Modal BUMDES MATRA ABADI JAYA;

34. Kartu Pangkalan Elpiji 3 Kg Nomor: 0143/2020/TANAS;

35. Notulen Rapat Nomor: NR-009/F11450/2019-S0 Perihal Rapat Koordinasi LPG PSO di Kabupaten Labuhanbatu tanggal 08 April 2019 beserta Daftar Hadir;

36. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 16 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2018 beserta Daftar Hadir;

37. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 02 Oktober 2018 tentang Perubahan APBDES dan Penyerahan Aset Desa ke BUMDES beserta Daftar Hadir;

38. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 22 November 2018 tentang Perencanaan Pendirian Gas LPG beserta Daftar Hadir;

39. Notulen Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara tanggal 11 April 2019 tentang Perencanaan Pendirian Gas LPG beserta Daftar Hadir;

40. Surat Keputusan No. Kpts-015/F00000/2009-S3 tanggal 13 April 2009 Tentang Harga Jual Elpiji Tabung 3 KG;

41. Surat Keputusan No. Kpts-006/F10500/2009-S-3 tanggal 25 Juni 2009 Tentang Harga Jual Tabung LPG Ukuran 3 KG;

42. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 542/138/EKON/I/2015 Tentang Penetapan Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kabupaten Labuhanbatu;

43. Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2018

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana di bawah register Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn atas nama Terdakwa Tri Hartono;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh kami Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rina Lestari Br Sembiring, SH., MH. dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, SH., MH., MKn., masing-masing sebaga Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,          Hakim Ketua,

Rina Lestari Br Sembiring, SH., MH. M. Y. Girsang, SH., MH.

Hakim Ad Hoc

Dr. Edwar, SH., MH., MKn.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, SH