10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

P U T U S A N

Nomor :10/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mks

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Maksssar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dengan Terdakwa :

Nama lengkap : MEDISWATY, ST, MT. Tempat lahir : Pinrang. Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Juni 1976. Jenis kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia. Tempat tinggal : Perumahan Budi Daya Permai Blok C/17 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. A g a m a : I s l a m. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja III Kota Makassar).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Polda Sulsel masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022.

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : 1. ILHAM HARJUNA, S.H., 2. SYAMSUL BAHRI, S.H., 3. ACHMAD BENYAMIN DANIEL, S.H., 4. NIMRAN ABDURAHMAN, S.H.,M.H., 5. SYAMSUL, S.H.,M.H., 6. LISAR WIRAILHAMI, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor ILHAM ARJUNA & REKAN yang beralamat di Ruko Topaz Raya Blok B No. 16, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Beradasrkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register nomor : 38/Pid/2022/KB. Tanggal 26 Januari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa;

Setelah pula memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MEDISWATY, ST, MT, tidak terbukti bersalah melakukan “Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair:

3. Menyatakan terdakwa MEDISWATY, ST, MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDISWATY, ST, MT dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menghukum Terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Alat Bukti Surat
1.	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Mengerjakan Pekerjaan Nomor: 004/CV-SL/SKMP/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 dari Direktur CV. SUKMA LESTARI Ir. GEORGE RUNTULALO yang memberikan kuasa kepada Ir. DANTJE RUNTULALO selaku Wakil Direktur CV. SUKMA LESTARI untuk mengerjakan pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;
2.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1615/910/Kep/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
3.	1 (satu) rangkap asli Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2017;
4.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada bulan Februari 2018 yang telah dilegalisir;
5.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan Maret 2018 yang telah dilegalisir;
6.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan April 2018 yang telah dilegalisir;
7.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
8.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
9.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018 yang telah dilegalisir;
10.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 756 / Dinkes / 445 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang ditujukan kepada Kabag Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda Kota Makassar dari Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK atasnama dr. Hj. SRI RIMAYANI MALIK, SP. KK;
11.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor: 440/562.3/Yankes–DKK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan nilai kontrak Rp. 1.064.200.000,- (satu milyar enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2017 selaku konsultan perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
12.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Batua tahun anggaran 2017 selaku konsultan perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
13.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Batua tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
14.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang dibuat oleh PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
15.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen As Built Drawing Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
16.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp. 48.961.269.218,71 (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh satu sen) yang telah dilegalisir;
17.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2018 pada bulan Juli 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp. 26.559.777.498,46 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) yang telah dilegalisir;
18.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 954/DINKES/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan nilai kontrak Rp. 25.529.574.842,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) selaku Penyedia Jasa PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor: 1546.2/ Dinkes/440/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
20.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 637.4/DINKES/ 440/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan nilai kontrak Rp. 307.510.500,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) selaku konsultan pengawas CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
21.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Addendum Kontrak Nomor: 978.8/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 637.4/Dinkes/440/VII/ 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
22.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.604-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
23.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 23 Juni 2017 yang telah dilegalisir;
24.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor DPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
25.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 17 April 2018 yang telah dilegalisir;
26.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2018 tanggal 13 November 2017 yang telah dilegalisir;
27.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
28.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
29.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 800 / 034.3/DKK/I/2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Fisik) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
30.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 1578.3/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
31.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 1578.1 / DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
32.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor: 1578.4/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
33.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 1578.2 / DINKES / 440 /XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
34.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 1576.6/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
35.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 1576.8/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
36.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 1576.9/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir
37.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Ketua ULP Kota Makassar Nomor: 027.05/58/SPT.BLP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan nama-nama kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pada paket pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
38.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang Nomor: 09/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
39.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang II Nomor: 09.1/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
40.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang III Nomor: 09.1.3/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
41.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang III Nomor: 09.1.4/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
42.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang V Nomor: 09.1.6/ BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
43.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Nomor: 09/L3.02/ POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
44.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2561234 yang telah dilegalisir;
45.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2584234 yang telah dilegalisir;
46.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2699234 yang telah dilegalisir;
47.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Nomor: 094/650/ST/BLP tanggal 05 Juni 2018 untuk melakukan peninjauan Lapangan dalam rangka melakukan klarifikasi dan Pembuktian Lapangan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang berlokasi di Luar Daerah (Kabupaten Dompu, NTB);
48.	1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH pada Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I
49.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 09/07/POKJA-BLPBJ.MKS/V/ 2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
50.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 09/L2/09/POKJA-BLPBJ. MKS/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
51.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 09/L3.10/POKJA-BLPBJ. MKS/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
52.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 09/L3.09/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
53.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/L3.08/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
54.	1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Surat Kuasa Direksi PT. SULTANA ANUGRAH tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 08;
55.	3 (tiga) lembar rekening koran Bank Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023653-1 atasnama Nasabah PT. SULTANA ANUGRAH periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2019;
56.	1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 145/ST/SL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari CV. SUKMA LESTARI yang diberikan kepada ANDI AIDIL DHARMAWAN, ST jabatan Site Engineer untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua;
57.	1 (satu) rangkap fotocpy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900/ 835.3/DKK/I/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
58.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 012/T-UM/PT-SA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
59.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Termin Pertama Nomor: 016/PTR-1/PT.SA/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
60.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan 100% Nomor: 027/PTR-100/PT.SA/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
61.	1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah & Laporan Pehitungan Struktur dari Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA proyek Pengembangan Gedung Puskesmas Batua Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar;
62.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perhitungan Struktur dari Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA proyek Pengembangan Gedung Puskesmas Batua Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar;
63.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Bulan I periode 24 Agustus 2018 s/d 24 September 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
64.	1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulan II periode 25 September 2018 s/d 26 Oktober 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
65.	1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulan III periode 27 Oktober 2018 s/d 23 November 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
66.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Minggu XVII (Addendum I) periode 22 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
67.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Quality Control pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
68.	1 (satu) rangkap fotocopy laporan Action Plan periode 28 Desember – 31 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dari CV. SUKMA LESTARI;
69.	1 (satu) rangkap Surat Nomor: 021/SL-CV/XII/2018 perihal Justifikasi Teknis tanggal 27 Desember 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Makassar terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua beserta lampirannya;
70.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 146/ST/SL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari CV. SUKMA LESTARI yang diberikan kepada RUSPYANTO, ST jabatan Inspector untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua;
71.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 006/SL-CV/IX/2018 perihal Instruksi tanggal 18 November 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani RUSPYANTO, ST selaku Inspector yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Makassar Ta. 2018 PT. SULTANA ANUGRAH;
72.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 007/SL-CV/XI/2018 perihal Instruksi tanggal 22 November 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani RUSPYANTO, ST selaku Inspector yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Makassar Ta. 2018 PT. SULTANA ANUGRAH;
73.	1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama Tentang Berubahan Penentuan Titik Bangunan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. SUKMA LESTARI, Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA, kontraktor PT. SULTANA ANUGRAH, dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Makassar;
74.	1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dibuat PT. SULTANA ANUGRAH;
75.	1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 Jl. Abd. Daeng Sirua Makassar;
76.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Bulan IV periode 24 November 2018 s/d 21 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
77.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07548/SP2D/LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran uang muka 20% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) sebesar Rp. 5.105.914.968,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) beserta lampirannya;
78.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10505/SP2D/LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran Langsung Termin I (pertama) 40% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.969,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
79.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14489/SP2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran Langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 15.317.744.905,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
80.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14521/SP2D/LS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2018 yang ditunjukan kepada Ir. GEORGE RUNTULALO Direktur CV. SUKMA LESTARI dengan nomor rekening 030.003.0000096876 Bank Sulselbar Cabang Pare-pare keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I) sebesar Rp. 181.126.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
81.	1 (satu) rangkap fotocopy peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota makassar 2014-2019 yang telah dilegalisir;
82.	1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.607-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2016 yang telah dilegalisir:
83.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00259/SPM/DKES /LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Muka 20% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.968,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah dilegalisir;
84.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00406/SPM/DKES /LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung Termin I (pertama) 40% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.969,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah dilegalisir;
85.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00548/SPM/DKES /LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 15.317.744.905,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) yang telah dilegalisir;
86.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14388/SP2D/LS/XI/2017 tanggal 08 November 2017yang ditujukan kepada PANDJI HARJASA ST. MT. Direktur Utama PT. Pandu Persada dengan nomor rekening 130.003.0000302169 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua) beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
87.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 06 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
88.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 22 Oktober 2018 untuk pembayaran Termin 1 (satu) 40% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
89.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran langsung 100% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
90.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran langsung 100% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir
91.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 17 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
92.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 23 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
93.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 27 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
94.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 29 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
95.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 04 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
96.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 07 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
97.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 12 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
98.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 14 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
99.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 19 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
100.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 25 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
101.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 01 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
102.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 05 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
103.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 09 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
104.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 12 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
105.	1 (satu) lembar rekap pemesanan readymix Pak Kadafi pada proyek Puskesmas Batua Tahap I Jln. Dg. Sirua dari PT. OPTIMA JAYA PERKASA;
106.	1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Khadafi terkait pemesanan readymix dari PT. OPTIMA JAYA PERKASA;
107.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001337 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
108.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001558 tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
109.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001655 tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
110.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001761 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
111.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001785 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
112.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001808 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
113.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001837 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
114.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001876 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
115.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001877 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
116.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001894 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
117.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001931 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
118.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001932 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
119.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001984 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
120.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001994 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
121.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002036 tanggal 01 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
122.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002055 tanggal 03 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
123.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002065 tanggal 05 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
124.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002066 tanggal 05 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
125.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002095 tanggal 09 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
126.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002129 tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
127.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002173 tanggal 19 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
128.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002281 tanggal 29 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
129.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002307 tanggal 04 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
130.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002308 tanggal 04 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
131.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002328 tanggal 08 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
132.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002342 tanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
133.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002424 tanggal 22 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
134.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002425 tanggal 22 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
135.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000048 tanggal 05 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
136.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000063 tanggal 08 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
137.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000204 tanggal 21 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
138.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000299 tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
139.	3 (tiga) lembar daftar pemesanan besi beton untuk lokasi proyek Puskesmas Batua.
140.	2 (dua) lembar Concrete Compressive Strength Test FM-BPB-QAC-003-01 proyek Pembangunan Puskesmas Batua dari PT. BOSOWA BETON INDONESIA;
141.	2 (dua) lembar fotocopy catatan tangan dari PT. Bosowa Beton Indonesia terkait pemesanan readymix;
142.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak perjanjian jual beli beton readymix PT. SULTANA ANUGRAH proyek pekerjaan pembangunan Gedung puskesmas Jalan Dg. Sirua Makassar Tahun Anggaran 2018
143.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1408/027.05/Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar Tahun Anggaran 2018;
144.	1 (satu) rangkap Summary Report Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
145.	1 (satu) rangkap Summary Report Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
146.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 09/L3.05/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 lelang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
147.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Simak Evaluasi Dokumen Penawaran perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
148.	1 (satu) lembar print out undangan kualifikasi yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
149.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Klarifikasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09 /L3/06/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang telah dilegalisir;
150.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
151.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 09/L3.07/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
152.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
153.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. MARI BANGUN NUSANTARA yang telah dilegalisir;
154.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
155.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
156.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. MARI BANGUN NUSANTARA yang telah dilegalisir
157.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014–2019 Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
158.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014–2019 Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
159.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
160.	1 (satu) rangkap fotocopy surat kesepakatan bersama tentang perubahan penentuan titik bangunan dari PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
161.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Back Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 lokasi Jl. Abd. Daeng Sirua Makassar yang telah dilegalisir;
162.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.4.1.1074 tanggal 24 Februari 1999 tentang pengangkatan sebagai Pengawai Negeri Sipil atasnama MUHAMMAD ALWI SKM yang telah dilegalisir;
163.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yang telah dilegalisir;
164	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran Termin I sebesar 40% (empat puluh persen) yang telah dilegalisir;
165.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran langsung sebesar 100% (seratus persen) yang telah dilegalisir;
166.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 382501021209537 periode 31 Januari 2017–31 Januari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
167.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan Nomor rekening 140-201-000000813-9 periode 01 Januari 2017–25 Februari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
168.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0120408467 periode 01 Januari 2017–31 januari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
169.	1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Pekerjaan Tambah Kurang (CCO I) pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
170.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang telah dilegalisir;
171.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang telah dilegalisir
172.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 324/Dinkes/445/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan pendampingan pelaksanaan pembangunan yang telah dilegalisir;
173.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 374/Dinkes/445/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tenaga teknis yang telah dilegalisir;
174.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/220.1/DKK-Yankes/III/ 2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
175.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/1432/Yankes-DKK/VIII/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
176.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/137.6/Yankes– DKK/I/ 2018 tanggal 31 januari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
177.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 273.2/Dinkes / 445/II/2018 tanggal 26 februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
178.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
179.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 756/Dinkes/445/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
180.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/1479/Yankes–DKK/VIII/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
181.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.607-2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang telah dilegalisir;
182.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/678.4/PSDK/DKK/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
183.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900/21.5/DKK/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Panitia Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
184.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
185.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
186.	1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tahun 2017 yang telah dilegalisir;
187.	1 (satu) rangkap Recana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
188.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 870/1810.2/DKK/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
189.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 870/1230.4/DKK/VII/2017 tanggal 4 Juli 2016 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2017 yang telah dilegalisir;
190.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
191.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
192.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan – SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar;
193.	1 (satu) rangkap fotocopy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
194.	1 (satu) rangkap fotocopy Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
195.	1 (satu) rangkap fotocopy Program, Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir
196.	1 (satu) rangkap fotocopy Program, Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
197.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
198.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
199.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
200.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan – SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
201.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
202.	1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan – SKPD) Tahun anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
203.	1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 November 2017 yang telah dilegalisir;
204.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
205.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
206.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
207.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir
208.	1 (satu) bundel Laporan Akhir Masterplan Persiapan Rumah Sakit Batua Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir
209.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 3565/8.Pers/462/PB/1989 tanggal 27 Januari 1989 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atasnama Dr. Andi Naisyah Tun Nurainah Azikin yang telah dilegalisir;
210.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890851686 periode Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
211.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890851686 periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
212.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
213.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
214.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
215.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
216.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
217.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
218.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7050548998 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Juli 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
219.	1 (satu) rangkap Berita Acara Klarifikasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09/L3/06/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang telah dilegalisir
220.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000002301-4 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah FIRMAN MARWAN;
221.	1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520014246314 periode 01 januari 2017 sampai dengan 31 januari 2019 atasnama nasabah FIRMAN MARWAN;
222.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Januari 2019 terima dari PT. SULTANA ANUGRAH guna pembayaran Invoice besi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
223.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 15 Desember 2018 telah terima dari PT. SULTANA ANUGRAH guna pembayaran Invoice besi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
224.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH uang sejumlah Rp. 841.762.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
225.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2018 telah terima dari PT. SULTANA ANUGRAH uang sejumlah Rp. 358.238.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
226.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Januari 2019 terima dari PT. SULTANA ANUGRAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) guna pembayaran Invoice besi;
227.	3 (tiga) lembar fotocopy Rincian Invoice dari besi yang sudah terkirim ke lokasi (diluar kontrak) PT. SULTANA ANUGRAH yang ditanda tangani oleh Christian Phieterjaya dan Muh. Iqbal;
228.	2 (dua) lembar asli surat orderan besi dari PT. SULTANA ANUGRAH kepada PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI tanggal 24 Agustus 2018;
229.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh yang ditanda tangani oleh ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU selaku Kuasa Direktur PT. SULTANA ANUGRAH untuk penyelesaian pembayaran pengambilan besi beton pada PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI;
230.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.13/2440/kepeg tanggal 28 Desember 2004 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atasnama dr. SRI RIMAYANI, S.Ked yang telah dilegalisir;
231.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1540 / 910 / Kep/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
232.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000002520-3 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah dr. SRI RIMAYANI;
233.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890343869 periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2019 atasnama nasabah dr. SRI RIMAYANI;
234.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0280120054 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah SRI RIMAYANI;
235.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Studi Kelayakan Peningkatan Puskesmas Batua Menjadi Rumah Sakit Kelas C Batua Kota Makassar yang telah dilegalisir
236.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran dengan nomor rekening 030-003-000009687-6 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juli 2019 atasnama CV. SUKMA LESTARI
237.	1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 06 November 2018 tentang pengajuan kredit PT. SULTANA ANUGRAH kepada PT. Bank Sulselbar;
238.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2900255856 periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan nasabah atasnama MUH KADAFI MARIKAR;
239.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520001273065 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2019 atasnama nasabah MUH KADAFI MARIKAR;
240.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0999911799 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 atasnama nasabah MUH KADAFI MARIKAR;
241.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813405 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 07 September 2018;
242.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813404 keterangan transaksi BENNY SUJIATMAN tanggal 12 September 2018;
243.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813407 keterangan transaksi HASRUL INDARJAYA tanggal 24 Oktober 2018;
244.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813410 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 07 November 2018;
245.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813411 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 12 November 2018;
246.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813415 keterangan transaksi H. ANDI MAURAGA tanggal 21 November 2018
247.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813417 keterangan transaksi MUH FADLY RAHMAN tanggal 21 November 2018;
248.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 183478 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 02 Januari 2019;
249.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Sulselbar tanggal 26 Oktober 2018;
250.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Sulselbar tanggal 29 Oktober 2018
251.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7685232171 periode Oktober 2017 sampai dengan Februari 2019 atasnama nasabah MUH DANI RAMLI;
252.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305101008045505 atasnama Nasabah RUSPYANTO RUSNADI periode oktober 2018 s/d Juli 2019;
253.	1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1700001488786 atasnama Nasabah ANDI AIDIL DHARMAWAN periode 1 September 2018 s/d 31 Desember 2018;
254.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7325302763 periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2020 atasnama nasabah Andi Ilham Hatta Sulolipu;
255.	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-00-0700103-1 periode 1/01/2017 s/d 31/12/18 atasnama nasabah Andi Ilham Hatta Sulolipu;
256.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar tanggal 07 November 2018;
257.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1157/027/Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
258.	2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 027.05/49.01/SPT-BLP/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang telah dilegalisir;
259.	3 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Kaji Ulang Nomor: 10/BA.Kaji Ulang /POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
260.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 10/05/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 7 April 2018 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
261.	1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tenaga Ahli CV. SUKMA LESTARI pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
262.	1 (satu) lembar dokumentasi proses kaji ulang dokumen tanggal 8 Maret 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir;
263.	1 (satu) rangkap dokumentasi Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 9-10 April 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir
264.	2 (dua) lembar dokumentasi Klarifikasi dokumen penawaran teknis tanggal 21 Mei 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir
265.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi File I Nomor: 10/13/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 24 mei 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
266.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi File II Nomor: 10/16/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
267.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua E-Seleksi Umum Nomor: 10/18/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 TANGGAL 4 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
268.	2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 10/19/POKJA-BLBPJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangu nan Puskesmas Batua tanggal 31 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
269.	1 (satu) rangkap fotocopy Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan HPS Rp. 399.795.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
270.	2 (dua) lembar Hasil Evaluasi Akhir kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir
271.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. MAHAPANI KONSULTAN yang telah dilegalisir;
272.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. WIDYA SARANA CONSULTANT yang telah dilegalisir;
273.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
274.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. TRIMAKO ABDI KONSULINDO yang telah dilegalisir;
275.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. DARMA CITRA UTAMA yang telah dilegalisir;
276.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA yang telah dilegalisir;
277.	2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua tanggal 9 s/d 10 April 2018 yang telah dilegalisir;
278.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
279.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. INTENCIVINDO yang telah dilegalisir;
280.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. WIDYAH MITRA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
281.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 PT. INDRA CIPTA DIMENSI yang telah dilegalisir;
282.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 PT. GLOBAL MADANINDO yang telah dilegalisir;
283.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tanggal 21 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
284.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 PT. INDRA CIPTA DIMENSI yang telah dilegalisir;
285.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. DARMA CITRA UTAMA yang telah dilegalisir;
286.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
287.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
288.	2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Seleksi Nomor: 10/17/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
289.	2 (lembar) fotocopy Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 10/17.a/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
290.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 10/20/POKJA-BLPBJ.MKS/ VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang yang telah dilegalisir;
291.	1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10/19/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
292.	1 (satu) rangkap Summary Report informasi tender Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
293.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I) yang telah dilegalisir;
294.	1 (satu) bundel asli dokumen Invoice Termin 100% Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dari Konsultan Pengawas CV. SUKMA LESTARI;
295.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Februari 2018 yang telah dilegalisir;
296.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada Maret 2018 yang telah dilegalisir;
297.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun 2018 yang telah dilegalisir
298.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 Nomor DPPA SKPD 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
299.	1 (satu) buah buku agenda Exclusive warna biru;
300.	2 (dua) lembar fotocopy surat Walikota Makassar nomor: 950 / 126 / S. edar / BPKAD / X / 2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Batas Akhir Pengajuan SPM GU / TU / LS yang telah dilegalisir;
301.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Studi Kelayakan Peningkatan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Kelas C Batua Kota Makassar yang telah dilegalisir;
302.	1 (satu) bundel buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar warna coklat;
303.	1 (satu) bundel buku Agenda Surat keluar masuk motif kotak warna biru kombinasi hitam;
304.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 26 April 2019 tentang pernyataan untuk mengganti jumlah kerugian Negara terkait pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I pada Dinas Kesehatan Ta. 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR selau Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah dilegalisir;
305.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. KADAFI MARIKAR selaku Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah dilegalisir;
306.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor: 2294 / STS.P / BPKA / XII / 2019 sebesar Rp. 340.920.952,92 (tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah) tanggal 30 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
307.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor: 2308 / STS-P / BPKA / XII / 2019 sebesar Rp. 388.679.494,03 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh empat koma tiga rupiah) tanggal 27 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
308.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Februari 2018 yang telah dilegalisir
309.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Maret 2018 yang telah dilegalisir;
310.	1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta jual beli saham nomor 08 tanggal 08 November 2011;
311.	1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023287-0 atasnama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
312.	1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023287-0 atasnama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
313.	Uang senilai Rp. 158.073.600 (seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
314.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1517/955/Kep/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) pada setiap satuan kerja perangkat daerah tahun 2017 dalam lingkup pemerintah kota Makassar yang telah dilegalisir;
315.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1622 / 931 / Kep / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) pada setiap satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kota Makassar tahun anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
316.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar nomor: 823.2.462-2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama FIRMAN MARWAN yang telah dilegalisir
317.	1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan walikota Makassar nomor:823.3.16-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama MEDISWATY, ST yang telah dilegalisir
318.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.821. 13 – 226 tanggal 30 September 2000 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama HAMSARUDDIN, SE. yang telah dilegalisir;
319.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1019/027/KEP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan kembali anggota kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Makassar yang telah dilegalisir;
320.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Makassar Nomor: 1027/027/KEP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan kembali kelompok kerja (pokja) bagian layanan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kota Makassar tahun 2017 yang telah dilegalisir;
321.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1157/027 / tahun 2018 tentang penetapan anggota kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Makassar tahun 2018 yang telah dilegalisir
322.	1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan walikota Makassar nomor: 823.3.13-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama Andi Sahar, ST. yang telah dilegalisir
323.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 466/PT04.H2/C/1990 tanggal 5 maret 1990 tentang pengangkatan Sdr. Ir. Danjte Runtulalo menjadi pegawai negeri sipil yang telah dilegalisir
324.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atasnama SRI RIMAYANI M nomor 19750127200 3122013 tanggal 27 Juli 2019
325.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Sultana Anugrah dengan Cek No. CF 813405 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 07 September 2018 yang telah dilegalisir;
326.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus jutua rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 130.003.23287.0 tanggal 07 September 2018 yang telah dilegalisir;
327.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 508029 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 September 2018 yang telah dilegalisir;
328.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar dengan Cek No. CF 813407 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
329.	1 (satu) lembar fotocopy Slip setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 1300030000232870 tanggal 24 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
330.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 515860 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
331.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Sultana Anugrah dengan Cek No. CF. 813410 senilai Rp. 3.215.000.000 (tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 07 November 2018 yang telah dilegalisir;
332.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 2.215.000.000 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 13000323287 tanggal 07 November 2018 yang telah dilegalisir;
333.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 520515 senilai Rp. 2.215.000.000 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 8 November 2018 yang telah dilegalisir;
334.	Uang tunai senilai Rp. 125.377.500 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Barang bukti No. Urut 1 s/d No. Urut 344 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDI SAHAR, ST.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.

2. Menyatakan TERDAKWA MEDISWATY, S.T.,M.T. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair.

3. Membebaskan TERDAKWA MEDISWATY, S.T.,M.T. dari segala dakwaan dan tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum.

4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik TERDAKWA MEDISWATY, S.T.,M.T. pada harkat dan martabatnya semula.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo Et bono).

Menimbang, Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya, dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mediswaty, ST. MT (selaku anggota Pokja III BLPBL Setda Kota Makassar) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE. M.Si, Andi Sahar, ST (keduanya selaku Ketua dan Sekretaris POKJA III BLPBJ Setda Kota Makassar), dr. Andi Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kota Makassar juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (Pengguna Anggaran), saksi dr. Sri Rimayani selaku Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Firman Marwan, ST selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Penyedia (Kontraktor) Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahun anggaran 2018 dan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA selaku Pelaksana Dilapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I tahun anggaran 2018), Andi Erwin Hatta Sulolipu serta Ir. Dantje Runtulalo, MT (Wakil Direktur CV. Sukma Lestari), Anjas Prasetya Runtulalo dan Ruspyanto selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya dalam kurun tahun 2018, bertempat di Kantor Balaikota Makassar Jalan jenderal Ahmad Yani Kota Makassar dan di Kantor PT. Optima Jaya Perkasa serta di Puskesmas Batua Jalan Abd. Dg. Sirua Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa dalam proses pengadaan barang/jasa paket Pekerjaan Pembangunan Puskemas Batua Tahap I tahun anggaran 2018 telah mengatur dan mengarahkan untuk memenangkan perusahaan milik Ir. Muhammad Kadafi Marikar yaitu PT. Sultana Anugrah, yang berasal dari anggaran Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tahun anggaran 2018, yang bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Andi Erwin Hatta Sulolipu, Andi Ilham Hatta Sulolipu dan Ir. Muhammad Kadafi Marikar, yang merugikan keuangan negaraatau perekonomiannegara yaitu Rp. 22.670.516.871,00. (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/LHP/XXI/06/2021 Tanggal 17 Juni 2021 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa guna memenuhi jenjang rujukan Rumah Sakit dimana setiap Masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dipersyaratkan untuk mendapatkan rujukan melalui Rumah Sakit Type C dan dikarenakan Kota Makassar belum memiliki Rumah Sakit Type C maka dalam Renstra dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Lima Tahunan Kota Makassar TA 2014 ditetapkan Peningkatan Puskemas Batua dan Puskesmas Jumpandang Baru sebagai rumah Sakit Type C dengan pertimbangan lokasi kedua Puskesmas yang strategis, jumlah kunjungan pasien dan luas lahan/wilayahnya;

• Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut, selanjutnya saksi dr. Andi Naisyah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar memerintahkan saksi dr. Irma Haddade selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kabid PSDK) dimana pada saat dimaksud, kegiatan tersebut berada dibawah naungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuat dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Tipe C dengan output kegiatan berupa Master plan dan naskah akademik tanpa membuat kajian / studi kelayakan atas rencana Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Tipe C, Selain itu Dinas Kesehatan Kota Makassar juga tidak melengkapi persyaratan berupa dokumen AMDAL pada tahun anggaran 2016 terkait kesehatan dan keselamatan Lingkungan karena dokumen AMDAL baru dilengkapi pada tahun 2019, Dimana terhadap kajian tentang perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah sakit Tipe C yang hasilnya berupa Laporan Akhir Perencanaan Master Plan Rumah Sakit Batua Kota Makassar bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang pada pokoknya menyatakan :

Pasal 7

ayat (1) yang menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, Sumber Daya Manusia, kefarmasian dan Peralatan”

Pasal 8 :

1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit ;

2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan / atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dengan peraturan perundang – undangan;

3. Ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efesiensi dan efektivitas, serta demografi.

• Bahwa selanjutnya saksi dr. Irma Haddade selaku Kabid PSDK memerintahkan Firman Marwan, ST selaku Staf pada Bidang PSDK untuk membuat dan menyusun nilai anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 untuk kemudian dimaksukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2017 dimana saksi Firman Marwan menyusun alokasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dengan cara memperkirakan luas bangunan dan jumlah lantai bangunan puskesmas yang direncanakan tanpa melakukan survey dan pengukuran secara langsung pada Puskesmas Batua Batua serta tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan dan setelah memperoleh nilai nilai anggaran sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) selanjutnya saksi Firman Marwan kemudian menyusun alokasi pagu anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 dengan cara menghitung sendiri dengan menggunakan Lampiran Perwali Makassar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya TA 2017 dengan rincian estimasi anggaran sebagai berikut :

1. Nilai anggaran kegiatan konstruksi jasa perencanaan dengan nilai lima milyar keatas adalah maksimum 1% dari nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 sehingga diperoleh nilai anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai (1% x Rp.400.000.000.000,-) = Rp.4.000.000.000,-

2. Nilai anggaran kegiatan konstruksi jasa pengawasan dengan nilai lima milyar keatas adalah maksimum 0,85% dari nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 yaitu senilai Rp. 268.442.193,97 (0,85% x Rp. 31.581.434.585,-), namun kemudian nilai anggaran tersebut ditentukan menjadi Rp.318.000.000,-,

3. Nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta 2017 senilai Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) namun diubah menjadi senilai Rp.31.581.434.585,- atas perintah dari Irma Haddade selaku Kabid PSDM.

• Bahwa dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud selanjutnya ditetapkan sebagai DPA Pokok Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan DPA Perubahan TA 2017 dengan rincian anggaran untuk kegiatan perencanaan Pembangunan Puskesmas Batua, Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dan pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaaan	Dokumen Induk	Anggaran TA 2017	Dokumen Perubahan	Anggaran TA 2017
		RKA (Rp)	DPA (Rp)	RKA (Rp)	DPA (Rp)
1	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua	4.000.000.000,-	1.300.000.000,	1.300.000.000,-	1.064.200.000,
2	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua	31.581.434.585,-	30.000.000.000,-	30.000.000.000,	-
3	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pus kesmas Batua	318.000.000,-	318.000.000,-	318.000.000,-
	Jumlah	35.899.434.585	31.618.000.000	31.618.000.000	1.064.200.000,-

• Bahwa nilai anggaran terhadap ketiga paket pekerjaan yang disusun oleh saksi Firman Marwan, ST tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai pagu anggaran Pembangunan Gedungan Puskesmas Batua TA 2017 sebagaimana dituangkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1.02.1.02.0190252 tanggal 3 Januari 2017 yakni anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas senilai Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratusjuta rupiah), anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan anggaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp. 318.000.00,-(tiga ratus delapan belas juta rupiah);

• Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditentukan secara langsung oleh saksi dr. Andi Naisiah Tunur Ania pada rapat di Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Tahun 2016 saat pembahasan pekerjaan yang akan dilakukan di TA 2017 tanpa adanya Analisa kebutuhan, analisa belanja, capaian kerja dan indikator kegiatan serta tanpa survei dan pengukuran secara langsung di lokasi , sehingga tidak sesuai dengan :

• PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;

• Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

• pasal 90 ayat (2) yang menyatakan bahwa RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; dan

• pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian kerja atau target kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

• Bahwa pada tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang sebelumnya pembangunan Puskesmas Batua dibawahi oleh Bidang PSDK dengan nomenklatur Seksi Sarana dan Prasarana dan berubah menjadi Seksi Peningkatan Mutu yang dibawahi oleh Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) yang dijabat oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku Kepala Bidang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1540/910/KEP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 11 ayat (5). “dalam Pengadaan Barang dan Jasa, KPA sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Muh. Alwi, S.KM., M.Kes Selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).

• Bahwa setelah DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 ditetapkan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017, saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar ex officio selaku Pengguna Anggaran memanggil saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku KPA sekaligus bertindak sebagai PPK dan memberitahukan bahwa Pembangunan Puskesmas Batua milik Andi Erwin Hatta Sulolipu dengan menuliskan diselembaran kertas kegiatan yang dikelola oleh Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dengan tulisan tinta warna biru inisial “EH”, selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK memperlihatkan lembaran kertas tersebut kepada saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan,, ST selaku staf Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Makassar dimana saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu dikenal oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK, saksi Muhammad Alwi dan saksi Firman Marwan sebagai orang yang dekat dengan Walikota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto sehingga dianggap sebagai orang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar;

• Bahwa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selanjutnya memerintahkan secara lisan kepada saksi Firman Marwan untuk melakukan penyusunan HPS untuk pemilihan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dan ditindaklanjuti oleh saksi Firman Marwan dengan draft HPS yang disusun tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dimana Firman Marwan menetapkan HPS hanya berdasarkan kepada nilai anggaran yang tercantum dalam DPA Pokok Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan ditetapkan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku KPA/PPK sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diperoleh Firman Marwan melalui perhitungan RAB Master Plan persiapan Rumah Sakit Batua senilai Rp. 1.239.300.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari 1% x Rp.123.930.000.000,- kemudian angka tersebut dibulatkan oleh Firman Marwan menjadi senilai Rp.1.200.000.000,-.dimana penyusunan HPS tersebut bertentangan dengan :

• Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang barang/jasa pemerintah :

• Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi harga perkiraan sendiri (HPS);

• Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

• Lampiran II tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil kajian perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

• Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Jasa Konsultasi perencana selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar yang ditindaklanjuti oleh Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja IV yang terdiri atas Moh. Syaifullah, SE selaku Ketua, Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan Mediswaty, ST, MT selaku Anggota berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kabag Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Makassar Nomor : 027.05/027.3/SPT.BLP/ III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi, tekhnis dan harga Pokja IV kemudian menetapkan PT. Pandu Persada sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp.1.080.400.000,- (satu milyar delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak Nomor : 440/562.3/Yankes-DKK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan saksi Panji Harjasa, ST., MT selaku Direktur PT. Pandu Persada dengan masa kontrak selama 120 (Seratus dua puluh) hari yakni dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 11 september 2017 dan output pekerjaan yaitu Gambar rencana, RAB, Bill of quality, laporan perhitungan struktur, Rencana kerja dan Syarat (RKS) antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan PT. Pandu Persada dengan nilai Estimate Engineer (EE) untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I sebesar Rp181.258.260.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

• Bahwa berdasarkan hasil Jasa Konsultasi Perencana PT. Pandu Persada dimaksud dan berdasarkan Gambar rencana, RAB dan Bill of quality, saksi Muhammad Alwi selanjutnya menyusun HPS dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batu dengan dibantu oleh saksi Firman Marwan dan selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dengan Nilai HPS sebesar Rp. 29.982.400.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

• Bahwa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK sebelum menyerahkan paket pekerjaan tersebut ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terlebih dahulu atas perintah dari saksi dr. Naisiah Tunur Ania bertemu dengan saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu yang merupakan adik kandung dari saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu di Hotel Asyira yang merupakan hotel milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu dan dibawah pengelolaan PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera Dimana saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu Selaku Direktur dan dalam pertemuan dimaksud saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK, saksi Muhammad Alwi dan saksi Firman Marwan menyerahkan dokumen persyaratan lelang (kerangka acuan kerja dan RAB) yang dicopy dari laptop saksi Firman Marwan ke flash disc milik saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu dimana pemberian dokumen tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari penyampaian saksi A. Naisiah Tunur Ania bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I akan dikerjakan oleh Andi Erwin Hatta Sulolipu.

• Bahwa untuk mengikuti kegiatan lelang pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 selanjutnya saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu menghubungi saksi Ir. Muh. Khadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah untuk meminjam PT. Sultana Anugrah dan atas hal tersebut selanjutnya saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu mengikuti kegiatan lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017 Bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pemilihan penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I berdasarkan surat masing-masing Nomor 440/432/DKK-Yankes/VIII/2017 dan surat Nomor 440/1432/Yankes-DKK/VIII/2017 dan ditindaklanjuti dengan penunjukan Pokja VII dengan susunan Darman Sioga, ST selaku Ketua, Noer Angga Enietasari sebagai Sekretaris, Romi Phisco, S.Kom selaku Anggota dengan metode pemilihan system gugur pasca kualifikasi dimana berdasarkan tahapan evaluasi kualifikasi PT. Bumi Permata Kendari dinyatakan lulus namun tidak hadir pada saat tahap pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen penawaran dimana pihak PT. Bumi Permata Kendari tidak menghadiri tahapan pembuktian dimaksud dikarenakan dipukul oleh orang yang tidak dikenal pada saat akan menghadiri pembuktian tepatnya di depan lift Kantor Balaikota Makassar;

• Bahwa oleh karena PT. Bumi Permata Kendari tidak hadir dalam tahapan pembuktian sementara calon penyedia yang lain yaitu PT. Gemilang Utama Alen, PT. Apasko Utama Jaya dan PT. Satu Empat Lima gugur dalam tahapan kualifikasi dan tekhnis maka lelang tersebut kemudian dinyatakan gagal;

• Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang tersebut gagal pada Tahun Anggaran 2017 selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Makassar Kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 2 Januari 2018, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.49.000.000.000,-(empat puluh Sembilan milyar rupiah) dan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

• Bahwa nilai anggaran paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah) ditentukan oleh saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar pada saat rapat di dinas Kesehatan Kota Makassar sekitar bulan Oktober Tahun 2017, kemudian oleh DPRD Kota Makassar ditetapkan menjadi DPA untuk anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I senilai Rp.49.000.000.000,(empat puluh sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari anggaran APBD Kota Makassar TA. 2018, sebagaimana tercantum dalam RKA Dan DPA Induk Nomor DPA SKPD 1.02 1.02.01 19 02 5 2 Tanggal 02 Januari 2018;

• Bahwa penentuan nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA. 2018 tersebut diatas yang ditentukan oleh saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar pada saat rapat di dinas Kesehatan Kota Makassar hanya merupakan angka perkiraan dan tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan :

• PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;

• Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian kerja atau target kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

• Bahwa berdasarkan DPA dimaksud selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1615/910/KEP/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 11 ayat (5) “dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, memerintahkan kepada saksi Muhammad Alwi selaku PPTK untuk menyusun HPS dengan dibantu oleh saksi Firman Marwan dan berkoordinasi dengan PT. Pandu Persada selaku Konsultan Perencana terkait perkiraan RAB Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang akan dilaksanakan secara bertahap, karena tidak tersedianya anggaran sesuai perencanaan awal dimana perhitungan nilai HPS tersebut tidak didasari atas keilmuan dan data yang dapat dipertanggung jawabkan;

• Bahwa sebelum proses lelang Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes kembali memberitahukan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku KPA sekaligus bertindak sebagai PPK, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST di ruang kerjanya bahwa Pembangunan Puskesmas Batua tetap milik Andi Erwin Hatta Sulolipu;

• Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I selanjutnya saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar perihal Permohonan lelang dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan surat Nomor:273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan dengan nilai HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2018 dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen berupa Foto copy DPA, RKS (Rencana Kerja dan Syarat), KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS, Bill Of Quantity, Gambar detail dan Rancangan Kontrak.dalam bentuk soft copy untuk melaksanakan pemilihan untuk penyedia pembangunan puskesmas batua tahap I dan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Puskemas Batua Tahap I Kota Makassar dan kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018, dimana Pokja III tersebut terdiri dari saksi Hamsaruddin, SE, M.Si selaku Ketua, saksi Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan terdakwa Mediswaty, ST, MT selaku Anggota;

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan proses lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusakesmas Batua Tahap I TA 2018 dimana berdasarkan pengumuman lelang melalui LPSE BLPBJ Setda Kota Makassar terdapat dua perusahaan yang memasukan penawaran pada lelang tersebut yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dimana kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu:

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga terknis atas nama Hariyanto Sunandar, ST, Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST, tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh, tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan, tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015;

• PT SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa peralatan.

• Bahwa terhadap gagalnya lelang I tersebut oleh Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar telah melaporkan kepada Kepala Dinas Kota Makassar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Pengguna Anggara dengan surat Nomor : 09/07/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal yang ditanda tangani oleh saksi Hamsaruddin, SE, M.Si selaku Ketua, saksi Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan terdakwa Mediswaty, ST, MT;

• Bahwa dikarenakan lelang I gagal selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Makassar Kembali bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan surat No. 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018. Bahwa Lelang II dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018 dan atas pelakasanaan lelang tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang memasukan penawaran yaitu PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dimana ketiga perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu :

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS;

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikualifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sitem pengolaan air, SMM untuk sitem pengelolaan air sertifikat ISO lingkungan 14001:2015 yang tidak melengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sebagaimana yang ada di KAK poin 10, tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajeman mutu / ISO 9001:2015;

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Karena pada saat Ketua Pokja III Sdr. Hamsaruddin, SE, M.Si bersama Sdr. Andi Sahar, ST melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kab. Dompo NTB bahwa ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah dilakukan pembuktian kualifikasi tersebut maka PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK dinyatakan tidak lulus pembuktian kualifikasi dan Pokja III menyatakan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I tersebut dinyatakan gagal.

• Bahwa terhadap gagalnya lelang II tersebut Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar Kembali melaporkan kepada Kepala Dinas Kota Makassar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Pengguna Anggara dengan surat Nomor : 09/L2/09/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal yang ditanda tangani oleh saksi Hamsaruddin, SE, M.Si selaku Ketua, saksi Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan terdakwa Mediswaty, ST, MT;

• Bahwa setelah lelang kedua dinyatakan gagal, saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu kemudian mendatangi kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar dengan maksud mempertanyakan alasan digugurkannya PT. Sultana Anugrah yang merupakan perusahaan yang di gunakan oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu dan saat itu saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu bertemu dengan Surahman yang merupakan Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Bagian layanan pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dan selanjutnya saksi Surahman kemudian menghubungi saksi Hamsaruddin, SE.M.Si sebagai Ketua Pokja dan setelah saksi Hamsaruddin, SE.M.Si tiba di ruangan saksi Surahman, selanjutnya Surahman dan saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu bersama-sama turun ke area parkiran Balaikota Makassar dimana pada saat tersebut saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu menyampaikan Andi Erwin Hatta Sulolipu menunggu di bawah dan pada saat saksi Hamsaruddin, SE,M.Si dan saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu bertemu, saksi Andi Erwin Hatta kemudian mempertanyakan alasan PT. Sultana Anugrah dinyatakan gugur dan selanjutnya saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu menghubungi saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK melalui HP dan menanyakan “mengapa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK tidak mau memenangkan perusahaan yang dia bawa dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua”, kemudian saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu juga menyampaikan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK “Siapa memang kita mau menangkan?” Selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menjawab “Proses lelang itu ada POKJA dan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menyampaikan tidak ada perusahaan tertentu yang saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mau menangkan karena proses lelang pemenang ada di POKJA” dan selanjutnya saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu menjelaskan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK “bahwa saat ini dia bersama POKJA dan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mengatakan, kalau samaki POKJA tolong di speaker percakapan ini dan sampaikan kepada POKJA bahwa jangan mulut perempuan karena di depan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK aturannya harus sesuai dengan KAK yang kami buat namun di depan pak Erwin Hatta dikatakan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK yang tidak mau mengubah persyaratan KAK dan spesifikasi teknis dalam KAK pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I”;

• Bahwa Setelah percakapan tersebut selesai, saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menyampaikan secara lisan permasalahan tersebut kepada saksi dr. A Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan berselang beberapa hari setelah penyampaian permasalahan tersebut tepatnya pada tanggal 5 Juli 2018, saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes meminta saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST datang di Hotel Clarion Makassar tepatnya di Restoran lantai II Hotel Clarion, dimana pada saat pertemuan tersebut hadir pula saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, kemudian saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes menanyakan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK apa masalahnya sehingga proses lelang Pembangunan Puskesmas Batua gagal terus lalu dijawab oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK karena ada dua hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan yaitu persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai dan persyaratan peralatan tower crane tidak ada perusahaan yang memiliki peralatan tersebut, Selanjutnya saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes mengatakan apa solusinya supaya paket pekerjaan tersebut tetap dilakukan pelelangan, kemudian saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mengatakan menurut Pokja kalau memang mau dilakukan pelelangan dan mengkondisikan supaya memenangkan perusahaan yang digunakan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu maka persyaratan yang termuat dalam KAK berupa persyaratan perusahaan harus mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai harus diubah persyaratan perusahaannya menjadi hanya mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat tower crane diubah atau diganti menjadi mobile crane, sehingga pada saat itu juga saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes menyetujui perubahan KAK tersebut lalu saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania memerintahkan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, Saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST untuk melakukan perubahan persyaratan dalam KAK Pekerjaan Puskesmas Batua Tahap I, lalu saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK menyuruh saksi Muhammad Alwi selaku PPTK mengubah KAK tersebut selanjutnya saksi Muhammad Alwi selaku PPTK memberikan Soft Copy draft KAK kepada saksi Firman Marwan kemudian saksi Firman Marwan, ST mengetik atau mengubah KAK di lokasi Hotel Clarion yaitu semula perusahaan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam 4 tahun terakhir menjadi perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat yang digunakan semula Tower Crane 1 unit menjadi Mobile Crane untuk mengakomodir / memenuhi kualifikasi perusahaan yang dipinjam saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu yaitu PT. SULTANA ANUGRAH.

• Bahwa saksi Firman Marwan, ST dalam membuat atau mengetik perubahan KAK tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes menyerahkan draf KAK dalam bentuk Flasdisk lalu saksi Firman Marwan, ST dicolokan ke Laptopnya dan pada saat itu melihat draf KAK telah berubah nilai HPS menjadi Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) yang sebelumnya Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen)setelah itu saksi Firman Marwan, ST mengetik atau mengubah persyaratan kualifikasi perusahaan pada huruf l yaitu dari memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai 4 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menjadi persyaratan perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat yang digunakan semula Tower Crane menjadi Mobile Crane, setelah KAK selesai diubah oleh saksiFirman Marwan, ST di Hotel Clarion lalu diserahkan kepada Saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK.

• Bahwa mengenai perubahan nilai HPS dari Rp.48.961.269.218,71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) menjadi Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) hal ini dilakukan oleh saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK atas perintah saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK karena HPS senilai Rp.48.961.398.000.,-, (empat puluh delapan miliar Sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) semula direncanakan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sebanyak 6 (enam) lantai, kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Konsultan Perencana (PT. Pandu Persada) dan untuk memenuhi keinginan Kepala Dinas Kota Makassar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes agar proses lelang terhadap pekerjaan pembangunan tersebut tetap dilaksanakan maka nilai HPS diubah menjadi Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dengan rencana bangunannya hanya 4 lantai mengingat waktunya tidak mencukupi akibat proses lelang I dan II dinyatakan gagal, setelah itu saksi Firman Marwan, ST memasukan nilai HPS tersebut ke dalam Draf KAK perubahan pada saat dilakukan Kaji Ulang KAK Kelima di Hotel Clarion Makassar.

• Setelah adanya perubahan KAK yang semula perusahaan harus memiliki Tower Crane dan berubah menjadi Mobile Crane, dan untuk memenuhi kualifikasi perusahaan milik Ir. Muhammad Kadafi Marima yaitu PT. Sultana Anugrah, selanjutnya saksi Hasrul Als Bojes (kepercayaan Andi Ilham Hatta Sulolipu) menanyakan kepada saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo (Marketing PT. Optima Jaya Perkasa) apakah PT. Optima Jaya Perkasa mempunyai Mobil Crane kemudian saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo mengatakan kepada saksi Hasrul Als Bojes kalau PT. Optima Jaya Perkasa tidak mempunyai Mobil Crane, selanjutnya saksi Hasrul Als Bojes mengatakan masukan saja Mobil Crane dalam surat dukungan PT. Optima Jaya Perkasa, karna semua sudah diatur sama Andi Ilham Hatta Sulolipu dengan anggota Pokja. Karena adanya keraguan saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo memasukan Mobil Crane dalam surat dukungan PT. Sultana Anugrah, sehingga sekitar bulan Juli 2018, saksi Hasrul Als Bojes mempertemukan saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo dengan saksi Andi Sahar, ST (sekretaris Pokja paket pembangunan gedung puskesmas Batua TA 2018) di Kantor Balaikota Makassar di lantai 7 (tujuh), setelah bertemu kemudian saksi Andi Sahar, ST mengatakan kepada saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo bahwa meskipun peralatan mobil crane tidak dimiliki oleh PT. Optima Jaya Perkasa, namun tetap masukkan kedalam surat perjanjian dukungan sewa peralatan, nantinya anggota pokja yang baku atur dengan saksi Hasrul Als Bojes selaku pewakilan dari PT. Sultana Anugrah, setelah mendengar ucapan saksi Andi Sahar, ST, kemudia saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo langsung menandatangani surat perjanjian dukungan peralatan PT. Optima Jaya perkasa kepada PT. Sultana Anugrah tepatnya dilantai 7 Kantor Balaikota Makassar dengan Nomor 095/SPDSA/PT.OJP-PT.SA/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 berupa alat sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Kap/Type	Jumlah	Merk	Tahun	Lokasi Alat
1.	Concrate Pump	10 Ton	2 unit	Isuzu - IHI	2013	Makassar
2.	Truck Moxer	7 m3	8 unit	Hino	2013 – 2017	Makassar
3.	Genzet	250 Kva	1 unit	Komatsu	2011	Makassar
4.	Mobile Crene	10 ton	1 unit	BMC	2010	Morowali
5.	Water Tank Truck	5000 ltr	1 unit	Nissan	1013	Bili-Bili

• Bahwa setelah perubahan KAK tersebut, saksi dr. Sri Rimayani, Sp. KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK Kembali bersurat kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar dengan Surat No.09/L3.02/POKJA/BLPBJ.MKS/VII/ 2018 Tanggal 16 Juli 2018 untuk Kembali melaksanakan pelelangan ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pokja III yaitu saksi Hamsaruddin selaku Ketua, Andi Sahar selaku Sekretaris merangkap Anggota Dan terdakwa Mediswaty, ST.MT selaku Anggota dan terhadap Kaji Ulang V tersebut dibuatkan Berita Acara Kaji Ulang V Nomor : 09.1.6/BA,Kaji Ulang/Pokja-BLPBJ/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh tiga anggota Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar bersama saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dimana hasil Kaji Ulang V tersebut oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK bersama saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dijadikan dokumen pengadaan untuk melakukan lelang ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, lalu diserahkan kepada Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dan kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 13 Juli 2018, oleh Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menerima dokumen pengadaan dari Dinas Kesehatan Kota, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK berupa Foto copy DPA, RKS (Rencana Kerja dan Syarat), KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS, Bill Of Quantity, Gambar detail dan Rancangan Kontrak dalam bentuk soft copy, kemudian dokumen pengadaan tersebut dijadikan pedoman oleh pihak Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan proses lelang ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018. berdasarkan Nomor : 09/L3.02/POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;

• Bahwa terhadap dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK kepada Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar tersebut sebelumnya telah dilakukan kaji ulang sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1. Tanggal 8 Maret 2018, yang inti dari kaji ulang adalah :

• Dalam Salinan DPA : DPA belum ada, belum ditandatangani dan belum ada tanda tangan Tim Asistensi;

• Dalam KAK : Satuan Organisasi (nama SKPD), PPK, PPTK dan Tim Teknis harus jelas, agar memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan (270 hari), penambahan referensi pengalaman tenaga ahli, penambahan volume/ satuan beberapa peralatan, penambahan beberapa kualifikasi perusahaan;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam HPS : Dasar Hukum Harga harus di masukan dalam Riwayat penyusunan HPS, kemudian di dokumentasikan dan diarsipkan oleh SKPD;

• Dalam Rancangan Kontrak : harus disesuaikan antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

2. Tanggal 19 Maret 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : pada poin i dan k harus perjelas kualifikasi perusahaannya harus di cek, Penambahan poin pada kualifikasi perusahaan seperti memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi), meliki sisa kemapuan paket (SKP), memiliki kemampuan dasar sebagai penyedia untuk melaksanakan pekerjaan, waktu pelaksanaan 210 hari kalender;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam Rancangan Kontrak : harus disesuaikan antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

3. Tanggal 16 Mei 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : Perubahan pada persyaratan Kualifikasi Penyedia/ perusahaan sebagai berikut : IUJK % SBU sub bidang MK 005 dihilangkan, melampirkan BPJS Ketenagaan kerjaan, kualifikasi Non Kecil (M), network Planning, RK3K;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam Rancangan Kontrak : harus disesuaikan antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak);

• Dalam Rancangan Kontrak : kesesuaian antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

4. Tanggal 22 Juni 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : Persyaratan Kualifikasi Badan Usaha Tetap, waktu pelaksanaan menunggu kajian teknis dari konsultan perencana, penambahan pada peralatan Scafolding disesuaikan kebutuhan pekerjaan yang mendesak;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam Rancangan Kontrak : kesesuaian antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

5. Tanggal 6 Juli 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari kalender, Peralatan schafolding bertambah menjadi 5000 set, Tower Crane diganti Mobil Crane dan penambahan lift pengangkut barang, Persyaratan kualifikasi perusahaan surat dukungan ready mix, surat dukungan ketersediaan nesi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor / pabrikaan dan membuat metode dan Menyusun kebutuhan tenaga, bahan dan material, kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya, dan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai diganti dengan pengalaman Gedung berlantai. (yang dibuat di Hotel Clarion Makassar).

• Bahwa perubahan KAK dalam Kajian Ulang V yang dibuat dan diketik oleh saksi Firman Marwan, ST di Hotel Clarion adalah sebagai berikut :

• Sumber Dana :

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kota Makassar TA 2018 dengan Nilai Pagu Pelaksanaan Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyaar rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.26.559.777.498,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

• Lingkup Pekerjaan,meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Struktur meliputi:

• Pekerjaan Tanah

• Pekerjaan Pondasi Sumuran

• Pekerjaan Poer Plat dan Pit Lift

• Pekerjaan Struktur Atas

3. Pekerjaan Arsitek :

• Pekerjaan Pasangan dan Pelapis Dinding

• Pekerjaan Pasangan Lantai

4. Pekerjaan Plumbing ;

• Pekerjaan Instalasi Air Kotor, Bekas dan Vent

• Pekerjaan Instalasi Air Hujan

• Pekerjaan Jaringan Ipal Konsultasi lebih lanjut.

• Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan :

Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak.

• Personil :

Tenaga Ahli minimal yang diperlukan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan	Jumlah	Keahl ian / Keterampilan
1.	Manager Proyek	7 Tahun	S2 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Utama tehnik bangunan gedung dan Manajemen Konstruksi
2.	Site Manager	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya Manajemen konstruksi dan ahli K3 konstruksi
3.	Ahli Struktur	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya tehnik bangunan gedung
4.	Ahli Arsitektur	5 Tahun	S1 Tehnik Arsitektur	1 Org	Ahli Madya Arsitektur
5.	Ahli Elektrikal	5 Tahun	S1 Tehnik Elektro	1 Org	Ahli Madya Tehnik Tenaga Listrik
6.	Ahli Mekanial	5 Tahun	S1 Tehnik Mesin	1 Org	Ahli Madya Tehnik Mekanikal
7.	Ahli Tata Lingkungan	5 Tahun	S2 Tehnik Lingkungan	1 Org	Ahli Madya Tehnik Sanitasi dan Limbah
8.	Ahli Mutu	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya System Manajemen Mutu
9.	Ahli Geodesi	5 Tahun	S1 Tehnik Geodesi	1 Org	Ahli Madya Geodesi
10.	Pelaksana Bangunan Gedung	3 Tahun	STM SMK	1 Org	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
11.	Tukang Pekerja Pondasi	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Peker jaan Pondasi
12.	Tukang Besi Beton	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Besi Beton
13.	Tukang Kayu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Kayu
14,	Tukang Pasang Batu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Pasang Batu
15.	Tukang Plambing	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Plambing
16.	Juru Gambar	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Gambar
17.	Juru Ukur	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Ukur
18.	Tukang Las Listrik	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Las Listrik
19.	Operator Dum Truck	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Operator Dum Truck
20.	Operator Mesin Excavator	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Operator Mesin Excavator

Daftar Peralatan yang dimiliki atau sewa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH UNIT / SET
1.	Genset Kapasitas	250 KVa	1
2.	Dump Truck	4 M3	4
3.	Pick Up		2
4.	Pompa Air	3 Inchi	1
5.	Skafolding		5000
6.	Bar Cutter	32 mm	1
7.	Bar Bender	32 mm	1
8.	Mobile Crane		1
9.	Mobile Mixer	7 M3	8
10.	Concrete Pump		2
11.	Vibrator Beton		2
12.	Excavator	PC 200	1
13.	Mesin Las	500 Watt	1
14.	Tangki Air	2000 Liter	1
15.	Stamper		1
16.	Alat Ukur Waterpas		1
17.	Alat Ukur Tedolit		1
20.	Alat pengangkut barang / lif barang		1

• Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha :

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

1. Kualifikasi Perusahaan Non Kecil;

2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

4. Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan ole Kementerian Hukum dan Ham;

5. SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP;

6. TDP yang masih berlaku;

7. NPWP;

8. SPT Tahun Terakhir;

9. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

10. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

11. Memiliki surat keterangan dukungan bank pemerintah untuk mengiuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket;

12. Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS kenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir;

13. Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat;

14. Memiliki neraca Tahun 2017 / neraca per 31 Desember 2017yang telah diaudit oleh akuntan public, di scan asli dilampirkan pada dokumen penawaran;

15. Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempt;

16. Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanyaa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;

17. Memiliki sisa kemampuan paket ((SKP);

18. Memiliki pengalaman ekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai paket pengalaman tertinggi);

19. Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan (BG008);

20. Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan surat dukungan Ready Mix;

21. Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja RI dilengkapi bukti hasil audit eksternal terakhir;

22. Memiliki sertifkat ISP Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system penglolahaan air, SMM untuk system pengelolahan air dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

23. Memiliki sertifikat Mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

24. Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan Barchart serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan;

25. Membuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja (RK3K);

26. Melampirkan jaminan penawaran.

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan lelang ketiga berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 756/Dinkes/445/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018.

• Bahwa pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kota Makassar yang diumumkan pada tanggal 16 Juli 2018. Pengadaan dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur dengan sistem kontrak harga satuan.

• Bahwa jadwal pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16/07/2018 23.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	8
2.	Download Dokumen Pemilihan	17/07/2018 09.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	7
3.	Pemberian Penjelasan	20/07/2018 09.00 WITA	20/07/2018 11.00 WITA	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	20/07/2018 19.00 WITA	20/07/2018 07.00 WITA	5
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	24/07/2018 08.00 WITA	24/07/2018 23.59 WITA	1
6.	Evaluasi Penawaran	24/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	25/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	14
8.	Pembuktian Kualifikasi	30/07/2018 09.00 WITA	07/08/2018 11.00 WITA	9
9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	07/08/2018 2.30 WITA	08/08/2018 15.30 WITA	2
10.	Penetapan Pemenang	08/08/2018 07.30 WITA	08/08/2018 08.59 WITA	1
11.	Pengumuman Pemenang	08/08/2018 09.00 WITA	08/08/2018 10.59 WITA	1
12.	Masa Sangah	08/08/2018 11.00 WITA	15/08/2018 11.00 WITA	8
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15/08/2018 11.30 WITA	15/08/2018 15.59 WITA	1
14.	Penandatangan Kontrak	15/08/2018 11`.30 WITA	15/08/2018 15.59WITA	1

• Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 37 peserta. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tangal 24 Juli 2018 pukul 07.00 Wita yang mengugggah atau memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS
1.	PT. Mari Bangun Nusantara	25.122.939.000,-	25.122.939.169,52	93,97
2.	PT. Sultana Anugrah	25.478.148.000,-	25.529.574.842,25	95,49
3.	PT. Kakanta	22.176.316.000,-	22.174.872.243,12	82,94

• Bahwa pada saat proses lelang ketiga pengadaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yang dilaksanakan oleh Pokja III (saksi HAMSARUDDIN, SE. M.Si, terdakwa MEDISWATI, ST.MT dan saksi ANDI SAHAR, ST) memenangkan PT. SULTANA ANUGRAH sebagai pemenang lelang, walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. SULTANA ANUGRAH tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran PT.SULTANA ANUGRAH tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pokja III Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar melaksanakan proses pemilihan secara proforma yakni tidak dilakukan klarifikasi pada tahap Evaluasi Teknis meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi pada dokumen pendukung penawaran yaitu tidak melampirkan surat dukungan ready mix, bukti seteroan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan peralatan dhi bar cutter dan bar bender, sertifikat keahlian tidak sesuai aslinya, dan tenaga ahli tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen KAK serta surat pengalaman kerja tenaga ahli yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

• Surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, dan bukti kepemilikan peralatan dhi. Bar cutter dan bar bender tidak diunggah pada laman LPSE.

• Surat Balasan konfirmasi keaslian dokumen SKA Nomor : 56/DW-LPJK/W.20/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penjelasan keahlian Dokumen dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa SKA yang dilampirkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Vanda Chartatika Dwi Cristianti tidak sesuai dengan aslinya. SKA yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut tertulis tanggal ditetapkan 10 Oktober 2017, yang seharusnya sesuai dengan SKA asli yang diperoleh dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ditetapkan tanggal 10 Oktober 2014.

• Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Zaifuddin tidak sesuai dengan persayaratan yang terdapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan Manajer Proyek adalah lulusan S.2 Teknik Sipil, namun PT. Sultana Anugrah menawarkan tenaga ahli a.n Zaifuddin untuk jabatan tersebut hanya lulusan S.1 Teknik Sipil, namun Pokja tetap meluluskan PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK tersebut.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang pada poin t “melampirkan surat dukungan ready mix”

• Peralatan utama yaitu mobile crane tidak dapat diperlihatkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH karena tidak berada dilokasi pembuktian saat Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) melakukan pengecekan dilokasi pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa sehingga kesesuaian kualifikasi tidak terbukti. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan yang dilaksanakan oleh Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) dijemput oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas perintah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu di kantor ULP Kota Makassar, kemudian anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi peralatan adalah saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST, MT mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifiikasi oleh Pokja Pemilihan di PT.Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian saksi Hasrul Alias Bojes yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mendampingi pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan kemudian mengarahkan anggota Pokja yaitu saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST. MT untuk melakukan pembuktian berupa alat Genset 250 KVA di Hotel Asyra Milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu yang diketahui Hotel Asyra bukan termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. SULTANA ANUGRAH dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk lif barang diantar ke Hotel Asyira, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian,

• Bahwa meskipun PT. SULTANA ANUGRAH sebenarnya tidak lulus tahap evaluasi teknis dan tahap pembuktian kualifikasi, namun Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018 tetap menetapkan dan mengumumkan PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor:09/L3.10/Pokja-BLBJ-MKS/VIII/2018, tangal 16 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil lelang puskesmas batua tahap I yang menetapkan PT.SULTANA ANUGRAH yang berlamat di. Jl. A.P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F.15 Makassar.sebagai penyedia pekerjaan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

• Perpers Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa semua pihak yang yang terlibat dalam pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

• Dokumen pengadaan Nomor: 09/L3.02/POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I

1. Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP).

• Persyaratan Dokumen angka 8, yang menyatakan bahwa Persayaratan Dokumen surat Dukungan ketersedian besi dan dukungan ready mix.

• Dokumen Penawaran teknis, yang menyatakan bahwa Daftar personel / tenaga ahli / teknis / terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persayaratan yang ada dalam KAK dan daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai persayaratan peralatan di KAK.

2. Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK), pada persayaratan kualifikasi, yang menyatakan bahwa diantaranya BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dan bukti pembayaran tiga bulan terakhir.

• Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan dan pengumuman lelang tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK dan saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 Nomor : 954/DINKES/440/ VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan nilai kontrak Rp.25.529.574.842,-(dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) termasuk pajak. Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 mulai dilaksanakan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 955/DINKES/440/VIII/2018 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender (24 Agustus 2018 s/d 21 Desember 2018) dengan rincian item Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Standar & Pekerjaan Persiapan	Rp. 424.444.609,72
II	Pekerjaan Struktur : Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pondasi Sumuran Pekerjaan Pondasi Poer Plat dan Pit Lift Pekerjaan Struktur Atas : Lantai Basement Lantai Dasar Lantai Satu Lantai Dua Lantai Tiga	Rp. 878.372.689,45 Rp. 451.168.098,84 Rp.1.504.084.519,09. Rp.5.158.132.382,72 Rp.4.245.607.444,27 Rp.3.642.270.270,76 Rp.3.635.498.547,41 Rp.3.032.715.322,90
	JUMLAH	Rp.22.547.849.274,00
III	Pekerjaan Arsitek Pekerjaan Pemasangan Lantai	Rp. 149.422.856.03
`	JUMLAH	Rp. 149.422.836,03
IV	Pekerjaan Plumbing : 4.1. Instalasi Air Kotor, Bekas dan Vent 4.2 Instalasi Air Hujan	Rp 9.529.030,00 Rp. 31.588.149,00
	JUMLAH	Rp. 41.117.170,00
	JUMLAH PEKERJAAN STANDAR	Rp.23.162.833.909,74
	PPN	Rp. 2.316.283.390,97
	TOTAL	Rp.25.479.117.300,72
	DIBULATKAN	Rp.25.479.117,000,00

• Bahwa saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 seharusnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan, namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dan dikendalikan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA, hal ini terjadi karena dari awal sudah ada kesepakatan antara saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar dan saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA bahwa perusahaan PT. Sultana Anugrah akan dipinjam oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bahkan sejak awal proses lelang hingga ditetapkannya PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang oleh Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar semuanya yang mengurus administrasi dan dokumen penawaran PT. Sultana Anugrah untuk mengikuti proses lelang adalah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA, sedangkan saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar hanya menyiapkan dokumen perusahaan yang diperlukan antara lain Company Profile perusahaan PT. Sultana Anugrah yang telah diserahkan kepada saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA. .

• Bahwa penyerahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dari Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah kepada Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA awalnya hanya perjanjian secara lisan lalu dikuatkan dengan Akte Notaris yang dibuat dihadapan Notaris A. Maulianah Bausad, SH, M.Kn Nomor 08 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Akta Surat Kuasa Direksi PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa atas peminjaman perusahaan PT.Sultana Anugrah oleh Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku pemilik Perusahaan PT. Sultana Anugrah kepada A. Ilham Hatta Sulolipu tersebut, maka Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku pemilik Perushaan PT. Sultana Anugrah mendapatkan fee perusahaan sebesar Rp. 335.400.000. (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

• Bahwa dalam dokumen penawaran yang diikat dalam kontrak Nomor : 954/DINKES/440/ VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah telah dicantumkan Personil Inti PT. Sultana Anugrah yang akan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sebanyak 27 orang, Namun dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud PT. Sultana Anugrah hanya memperkerjakan satu pegawainya untuk mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yakni Muhammad Iqbal Basandik yang bertugas melakukan pemesanan dan pembayaran atas pembelian besi pada PT. Bhakti Rajawali Mandiri, namun pegawainya tersebut tidak termasuk personil inti PT. Sultana Anugrah yang tercantum dalam dokumen penawaran karena semua personil inti yang mengerjakan pekerjaan tersebut telah disiapkan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA dimana untuk pekerjaan dimaksud saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA mempergunakan tenaga kerjanya sendiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Personil Inti Dalam Penawaran	No	Personil Pengganti (tidak masuk dalam penawaran)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.	ZAIFUDDIN selaku Manajer Proyek; GAZALI SANUSI selaku Site Manajer; ANDI RIDWAN selaku Ahli Struktur; VANDA CHARTIKA DWI selaku Ahli Aksitektur JAMALUDDIN AL AFGANI Ahli Tenaga Listrik RUDI MATURBONGS Ahli Mekanikal MUHAMMAD NATSIR D Ahli Lingkungan FRANSISKUS ROMBE Ahli Mutu DJOKO SANTOSO Ahli Geodesi JATSMIKO Pelaksana Bangunan Gedung ANSAR Tukang Pekerjaan Pondasi ASRI Tukang Pekerjaan Pondasi IRWAN Tukang Pekerja Pondasi ARIFIN Tukang Besi Beton BAKRI Tukang Besi Beton HARMOKO Tukang Kayu FARID RAHARJA P Tukang Kayu NURDIN Tukang Pasang Batu SYAMSUDDIN Tukang Pasang Batu SAFARUDDIN Tukang Plumbing AYUSNIA YUNUS Juru Gambar HERIANTO Juru Ukur FAJRIN HIDAYAT Tukang Las Listrik ALFIAN RIFALDI F Operator Dump Truk CEUWA Operator Dump Truk NEIZAR ALIEF HIDAYAT Operator Mesin Excavator MUH ZAKIR MUBARAK Operator Tower Crane	1. 2. 3. 4. 5.	STANISLAUS DOWENG KWEN (kordinator Teknik) MUHAMMAD DANI RAMLI (bagian pembelian material / logistic) ASRI ARYUNI (tenaga adminintrasi proyek) NURHALIMAH BASFAIN (tenaga Quantity / pembuat laporan progress); SUDIRMAN (mandor pekerjaan)

dimana personil pengganti tersebut diatas, tidak memiliki kwalifikasi/sertifikasi dalam bidang pembangunan dan hal ini tidak bersesuaian dengan kontrak Nomor : 954/DINKES/440/ VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 yang dengan jelas menerangkan tugas dan tanggungjawab penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan;

• Bahwa baik untuk kepentingan pemasukan dokumen penawaran maupun pelaksanaan jasa konsultasi pengawasan saksi Ir. George Runtulalo memberikan kuasa direksi kepada saksi Dantje Runtulalo yang juga merupakan Wakil Direktur CV. Sukma Lestari sebagai Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/CV-SL/SKMP/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 untuk mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan selanjutnya saksi Dantje Runtulalo menugaskan saksi Anjas Prasetya Runtulalo sebagai Quantity Surveyor dan Ruspiyanto selaku Pengawas Lapangan atau Inspector padahal dalam dokumen penawaran saksi Dantje Runtulalo melampirkan Ir. Syamsuddin selaku Team Leader, Ir. Andy Teddy selaku Ahli Arsitek, Muh Luthfiadi Idham, ST selaku Ahli Mekanikal elektrikal dan beberapa orang sebagai Sub Tenaga Ahli dimana pihak-pihak dimaksud hanya dipinjam namanya untuk dimasukkan dalam dokumen penawaran padahal secara nyata mereka bukan sebagai tenaga ahli pada CV. Sukma Lestari dan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tersebut diawasi langsung oleh saksi Dantje Runtulalo dengan cara menerima laporan dari saksi Anjas Prasetya Runtulalo dan saksi Ruspiyanto Majid serta saksi Aidil Darmawan masing-masing selaku Pengawas Lapangan;

• Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh saksi Ilham Hatta selaku Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah juga menunjuk Dany Kwen sebagai penanggung jawab lapangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan sekaligus memesan bahan material yang digunakan di pekerjaan tersebut, yang mana untuk pemesanan bahan material saksi Dany Kwen membuat order barang berupa pembelian besi melalui saksi Iqbal Basandik, sedangkan saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana memesan beton ready mix Yang mana pada saat proses pekerjaan material yang datang tidak bersesuaian dengan kontrak dan atas hal tersebut saksi Deny Kwen kemudian melaporkan hal dimaksud kepada saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu selaku penanggung jawab lapangan dan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, saksi Deny Kwen diminta untuk menggunakan material yang ada dan mengingat waktu pekerjaan sangat sempit maka saksi Deny Kwen selaku penanggung jawab teknis lapangan pekerjaan kemudian menggunakan material yang ada, oleh karena itu ada beberapa item yang dilakukan perubahan dimana item pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, Selain itu juga terjadi perubahan diameter besi pada pekerjaan pembesian yang semula lebar 42,9 meter, panjang 39 meter, akan tetapi yang dikerjakan lebarnya 41,4 meter (terjadi pengurangan 1,5 meter pada segmen 4 ke 5 pada seluruh lantai yakni dari basement sampai pada lantai 4 selain itu terdapat kekurangan volume dan kekurangan spesifikasi pembesian dalam pembangunan tersebut dimana saksi Ruspiyanto selaku Inspector atau pengawas lapangan CV. Sukma Lestari juga mengetahui adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak khususnya pada item-item pekerjaan Pekerjaan Struktur yaitu pada PEKERJAAN TANAH dimana Galian Tanah yang harusnya galian tersebut ada galian 3 meter namun diseragamkan oleh pihak penyedia menjadi 2 meter dan pembesian pada pekerjaan pondasi poer plat dan pit lift, pekerjaan struktur atas pada lantai basement, lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dimana atas ketidak sesuaian tersebut oleh saksi Ruspiyanto telah dilaporkan secara lisan kepada saksi Dantje Runtulalo selaku Kuasa Direksi CV Sukma Lestari dan tidak disertai dengan teguran dan laporan tertulis dari saksi Ruspiyanto selaku Konsultan pengawas CV. Sukma Lestari dan selain itu saksi Ruspiyanto juga tidak pernah melaporkan laporan progress pekerjaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku KPA/PPK, dimana ketidaksesuaian pekerjaan tersebut berdampak pada kualitas mutu beton yang sangat rendah, banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja dan pondasi sumuran serta pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan sehingga tidak kuat menahan beban bangunan tersebut;

• Bahwa selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum berakhirnya kontrak bersama Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengunjungi lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dan melihat dilokasi pekerjaan masih sementara dilaksanakan pekerjaan dilantai 2 dan belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Sultana Anugrah, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 (pada Batas Akhir Kontrak) saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pertemuan dengan Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku direktur PT.Sultana Anugrah dan Ruspiyanto (mewakili CV. Sukma Lestari selaku Konsultan Pengawas) di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, dimana pada pertemuan tersebut Ruspiyanto menjelaskan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa bobot pekerjaan yang dikerjkan oleh penyedia baru sekitar 75%, kemudian Ir. Kadafi Marikar meminta untuk penambahan waktu sampai tanggal 31 Desember 2018 (akhir tahun), lalu saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan untuk menambah tenaga dan peralatan dilokasi, selanjutnya PT. Sultana Anugrah melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa dibuatkan addendum penambahan waktu kontrak.

• Bahwa selanjutnya hasil perhitungan rekapitulasi dengan bobot sekitar 75 % tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Ruspiyanto tersebut, kemudian dirubah menjadi 94, 18 % oleh Ruspiyanto atas permintaan dari A.Ilham Hatta Sulolipu guna untuk kepentingan pengurusan pencairan pekerjaan 100 %.

• Bahwa setelah saksi Firman Marwan menerima Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang dibuat oleh saksi Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestari pada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya saksi Firman Marwan, ST selaku Sekretaris PPHP juga membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) yang ditandatangani oleh para Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni Josvina Kondo selaku Ketua, saksi Firman Marwan sebagai Sekretaris PPHP dan Abidin, SE selaku anggota PPHP yakni sebagai berikut :

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor : 1578.4/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya Panitia penerima hasil pekerjaan telah menerima hasil pekerjaan yang di serahkan oleh PT SULTANA ANUGRAH

2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 1578.3/ DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut Pihak Kedua (PT SULTANA ANUGRAH) untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima pekerjaan konstruksi .

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1578.1/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ; prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 % dan telah di setujui pengajuan permohonan sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosentasi kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam kontrak Nomor : 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 agustus 2018 beserta addendum Nomor : 1546.2/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

• Bahwa akibat dari dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang isinya menyatakan bahwa prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 %, maka terjadi pembayaran 100 % kepada PT. Sultana Anugrah yang seharusnya belum bisa dibayarkan 100 % karena progress pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2018 belum mencapai 100 %.

• Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas (100 %) melalui tiga buah SP2D dengan total senilai Rp.25.529.574.842,-, (dua pulu lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening PT. Sultana Anugrah No. rek 130-003-000023653-1 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	07548/SP2D/LS/IX/2018	06-09-2018	Pembayarn Uang Muka 20%	5.105.914.969,-
2,	10505/SP2D/LS/X/2018	23-10-2018	Pembayaran Termin I 40%	5.105.914.968,-
3.	14489/SP2D/LS/XII/2018	28-12-2018	Pembayaran Termin II 100%	15.317.744.905,-
		Jumlah		25.529.574.842,-

• Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas 100 % kepada PT. Sultana Anugrah, namun pada kenyataanya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh PT. Sultana Anugrah dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung dimana ditemukan fakta dilokasi pekerjaan adanya kekurangan bobot pekerjaan sebesar 37,75% dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengujian lapangan dan laboratorium serta analisis struktur bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya dan banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan. Hal ini sesuai dengan FINAL REPORT Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahp I Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 s/d 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Iskandar, MT (Ketua Tim).

• Bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Iskandar selaku Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung terhadap semua komponen bangunan menunjukkan bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah yang mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya (periode alami pertama mengalami rotasi) dan banyak elemen balok-balok tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan sehingga bangunan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

• Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Mediswaty, ST. MT selaku Anggota Pokja III bersama-sama dengan saksi Andi Sahar, ST, saksi Hamsaruddin, SE, M.Si keduanya Ketua dan Sekretaris Pokja III, dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK, selaku KPA sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dr. Andi Naisyah Tunur Ania selaku kepala dinas kesehatan Kota Makassar bertindak selaku PA, Muhammad Alwi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan, Firman Marwan Selaku Sekretaris PPHP, Konsultan Pengawas yaitu Dantje Runtulalo, Anjas Prasetya Runtulalo ST. MT., Ruspiyanto ST, Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT Sultana Anugrah, Ilham Hatta Sulolipu, dan Erwin Hatta Sulolipu bertentangan dengan :

• Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

• Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, Sumber Daya Manusia, kefarmasian dan Peralatan”

• Pasal 8

• Ayat (1) yang menyatakan bahwa persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit ;

• Ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan / atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dengan peraturan perundang – undangan;

• Ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efesiensi dan efektivitas, serta demografi.

• PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;

• Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

• Pasal 90 ayat (2) yang menyatakan bahwa RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; dan

• Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian kerja atau target kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

• Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang barang/jasa pemerintah :

• Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi harga perkiraan sendiri (HPS);

• Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

• Pasal 6 huruf b yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan Barang / Jasa harus memenuhi etika antara lain bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.

• Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan / Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

• Lampiran II tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil kajian perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

• Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

• Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

• Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

• Pasal 17 :

• Ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Ayat 2 yang menyatakan bahwa penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan Kontrak.

• Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : huruf a menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

• Pasal 56 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

• Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan Konstruksi pasal 3 yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

• Perka LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada Lampiran :

• Angka 7.18 pemberian kesempatan yang menyatakan bahwa pemberian kesepatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan pelaksana (apabila ada);

• Angka 8.1 huruf h, yang menyatakan bahwa PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, antara lain meliputi dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;

• Surat perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Nomor : 954/DINKES/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 pada SSUK :

• Angka 10.3 penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagaian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

• Angka 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

• 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

• 10.6 penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

• 31.1 setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

• 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA /KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

• 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya atas perintah PPK.

• 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

• Angka 34.1 yang menyatakan bahwa kontrak hanya dapat diubah melalui adendum;

• Angka 45.1 yang menyatakan bahwa Penyedia memiliki hak dan kewajiban :

• Huruf d yaitu melakukan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

• Huruf e yaitu diantaranya melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

• Angka 52.1 yang menyatakan bahwa penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut antar lain;

• Huruf a mensubkontrakkan sebagian pekerjaan

• huruf b yaitu menunjuk personel yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; dan

• huruf c yaitu mengubah atau memutahirkan mutu.

• 64.1 Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran

• 64.2 Pergantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK

• 64,3 penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

• Angka 66.2 huruf a angka 3 pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diaturbdalam SSKK.

• Angka 66.2 huruf b pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan Berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

• Bahwa perbuatan terdakwa Mediswaty, ST. MT selaku Anggota Pokja III Setda Kota Makassar bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE, M.Si dan Andi Sahar, ST dan keduanya Ketua dan Sekretaris Pokja III, yang memenangkan PT. Sultana Anugrah yang sebenarnya tidak layak atau tidak memenuhi syarat pelelangan untuk dimenangkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sultana Anugrah tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dalam perjanjian kerja (Kontrak) dan terdapat kekurangan volume atau bobot pekerjaan sebesar 37,75 %, serta pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak selesai pada batas akhir kontrak tanggal 21 Desember 2018, sehingga perbuatan terdakwa Mediswaty, ST. MT, SE,M.Si tersebut memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Penyedia (Kontraktor) dan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA serta Andi Erwin Hatta Sulolipu atau suatu korporasi (PT. Sultana Anugrah), yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar Rp. 22.670.516.871,- (dua dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapanratus tujuh puluh satu rupiah), sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor 10/LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, dengan Metode dan Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang digunakan oleh BPK RI dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Metode Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
1.	Volume Pekerjaan Terpasang yang Tidak Dapat Dimanfaatkan	Nilai volume pekerjaan terpasang yang tidak aman (Total Loss)
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	Nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara (Total Loss)

Rincian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018	22.512.443.271,-
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	158.073.60,-
	Jumlah	22.670.516.871,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Mediswaty, ST. MT (selaku Anggota Pokja III BLPBL Setda Kota Makassar) berdasarkan Surat Perintah Tugas Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE. M.Si, Andi Sahar, (keduanya selaku Ketua dan Sekretaris POKJA III BLPBJ Setda Kota Makassar), dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kota Makassar juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (Pengguna Anggaran), saksi dr. Sri Rimayani selaku Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Firman Marwan, ST selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Penyedia (Kontraktor) Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018 dan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA selaku Pelaksana Dilapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018), Andi Erwin Hatta Sulolipu serta Ir. Dantje Runtulalo, MT (Wakil Direktur CV. Sukma Lestari), Anjas Prasetya Runtulalo dan Ruspyanto selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya dalam kurun tahun 2018, bertempat di Kantor Balaikota Makassar Jalan jenderal Ahmad Yani Kota Makassar dan di Kantor PT. Optima Jaya Perkasa serta Puskesmas Batua Jalan Abd. Dg. Sirua Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan orang lain yakni saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar, saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu serta saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu dan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa Hamsaruddin, SE. M.Si (selaku ketua Pokja III BLPBL Setda Kota Makassar) bersama-sama dengan Andi Sahar, ST, Mediswaty, ST. MT (keduanya selaku anggota POKJA III BLPBJ Setda Kota Makassar), dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kota Makassar juga/Pengguna Anggaran (PA), Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Firman Marwan, ST selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Pegawai Negeri yang mengemban jabatan atau tugas yang dapat melakukan tindakan, Terdakwa Mediswaty, ST, MT dalam proses pengadaan barang/jasa paket Pekerjaan Pembangunan Puskemas Batua Tahap I TA 2018 telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan milik saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar yaitu PT. Sultana Anugrah, yang berasal dari anggaran Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dalam pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang merugikan keuangan negaraatau perekonomiannegara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 22.670.516.871,- (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), sesuaihasil Auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 10/LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa guna memenuhi jenjang rujukan Rumah Sakit dimana setiap Masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dipersyaratkan untuk mendapatkan rujukan melalui Rumah Sakit Type C dan dikarenakan Kota Makassar belum memiliki Rumah Sakit Type C maka dalam Renstra dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Lima Tahunan Kota Makassar TA 2014 ditetapkan Peningkatan Puskemas Batua dan Puskesmas Jumpandang Baru sebagai rumah Sakit Type C dengan pertimbangan lokasi kedua Puskesmas yang strategis, jumlah kunjungan pasien dan luas lahan/wilayahnya;

• Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut, selanjutnya saksi dr. Andi Naisyah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar memerintahkan saksi dr. Irma Haddade selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kabid PSDK) dimana pada saat dimaksud, kegiatan tersebut berada dibawah naungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuat dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Tipe C dengan output kegiatan berupa Master plan dan naskah akademik tanpa membuat kajian / studi kelayakan atas rencana Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Tipe C, Selain itu Dinas Kesehatan Kota Makassar juga tidak melengkapi persyaratan berupa dokumen AMDAL pada tahun anggaran 2016 terkait kesehatan dan keselamatan Lingkungan karena dokumen AMDAL baru dilengkapi pada tahun 2019, Dimana terhadap kajian tentang perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah sakit Tipe C yang hasilnya berupa Laporan Akhir Perencanaan Master Plan Rumah Sakit Batua Kota Makassar bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang pada pokoknya menyatakan :

Pasal 7

ayat (1) yang menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, Sumber Daya Manusia, kefarmasian dan Peralatan”

Pasal 8 :

1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit;

2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan / atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dengan peraturan perundang – undangan;

3. Ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efesiensi dan efektivitas, serta demografi.

• Bahwa selanjutnya saksi dr. Irma Haddade selaku Kabid PSDK memerintahkan Firman Marwan, ST selaku Staf pada Bidang PSDK untuk membuat dan menyusun nilai anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 untuk kemudian dimaksukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2017 dimana saksi Firman Marwan menyusun alokasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dengan cara memperkirakan luas bangunan dan jumlah lantai bangunan puskesmas yang direncanakan tanpa melakukan survey dan pengukuran secara langsung pada Puskesmas Batua Batua serta tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan dan setelah memperoleh nilai nilai anggaran sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) selanjutnya saksi Firman Marwan kemudian menyusun alokasi pagu anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 dengan cara menghitung sendiri dengan menggunakan Lampiran Perwali Makassar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya TA 2017 dengan rincian estimasi anggaran sebagai berikut :

1. Nilai anggaran kegiatan konstruksi jasa perencanaan dengan nilai lima milyar keatas adalah maksimum 1% dari nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 sehingga diperoleh nilai anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai (1% x Rp.400.000.000.000,-) = Rp.4.000.000.000,-

2. Nilai anggaran kegiatan konstruksi jasa pengawasan dengan nilai lima milyar keatas adalah maksimum 0,85% dari nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 yaitu senilai Rp. 268.442.193,97 (0,85% x Rp. 31.581.434.585,-), namun kemudian nilai anggaran tersebut ditentukan menjadi Rp.318.000.000,-,

3. Nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta 2017 senilai Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) namun diubah menjadi senilai Rp.31.581.434.585,- atas perintah dari Irma Haddade selaku Kabid PSDM.

• Bahwa dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud selanjutnya ditetapkan sebagai DPA Pokok Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan DPA Perubahan TA 2017 dengan rincian anggaran untuk kegiatan perencanaan Pembangunan Puskesmas Batua, Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dan pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaaan	Dokumen Induk	Anggaran TA 2017	Dokumen Perubahan	Anggaran TA 2017
		RKA (Rp)	DPA (Rp)	RKA (Rp)	DPA (Rp)
1	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua	4.000.000.000,-	1.300.000.000,	1.300.000.000,-	1.064.200.000,
2	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua	31.581.434.585,-	30.000.000.000,-	30.000.000.000,	-
3	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskes mas Batua	318.000.000,-	318.000.000,-	318.000.000,-
	Jumlah	35.899.434.585	31.618.000.000	31.618.000.000	1.064.200.000,

• Bahwa nilai anggaran terhadap ketiga paket pekerjaan yang disusun oleh saksi Firman Marwan, ST tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai pagu anggaran Pembangunan Gedungan Puskesmas Batua TA 2017 sebagaimana dituangkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 1.02.1.02.0190252 tanggal 3 Januari 2017 yakni anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas senilai Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratusjuta rupiah), anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan anggaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp. 318.000.00,-(tiga ratus delapan belas juta rupiah);

• Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditentukan secara langsung oleh saksi dr. Andi Naisiah Tunur Ania pada rapat di Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Tahun 2016 saat pembahasan pekerjaan yang akan dilakukan di TA 2017 tanpa adanya Analisa kebutuhan, analisa belanja, capaian kerja dan indikator kegiatan serta tanpa survei dan pengukuran secara langsung di lokasi , sehingga tidak sesuai dengan :

• PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;

• Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

• pasal 90 ayat (2) yang menyatakan bahwa RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; dan

• pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian kerja atau target kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

• Bahwa pada tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang sebelumnya pembangunan Puskesmas Batua dibawahi oleh Bidang PSDK dengan nomenklatur Seksi Sarana dan Prasarana dan berubah menjadi Seksi Peningkatan Mutu yang dibawahi oleh Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) yang dijabat oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku Kepala Bidang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1540/910/KEP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 11 ayat (5). “dalam Pengadaan Barang dan Jasa, KPA sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Muh. Alwi, S.KM., M.Kes Selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).

• Bahwa setelah DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 ditetapkan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017, saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar ex officio selaku Pengguna Anggaran memanggil saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku KPA sekaligus bertindak sebagai PPK dan memberitahukan bahwa Pembangunan Puskesmas Batua milik Andi Erwin Hatta Sulolipu dengan menuliskan diselembaran kertas kegiatan yang dikelola oleh Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dengan tulisan tinta warna biru inisial “EH”, selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK memperlihatkan lembaran kertas tersebut kepada saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan,, ST selaku staf Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Makassar dimana saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu dikenal oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK, saksi Muhammad Alwi dan saksi Firman Marwan sebagai orang yang dekat dengan Walikota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto sehingga dianggap sebagai orang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar;

• Bahwa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selanjutnya memerintahkan secara lisan kepada saksi Firman Marwan untuk melakukan penyusunan HPS untuk pemilihan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dan ditindaklanjuti oleh saksi Firman Marwan dengan draft HPS yang disusun tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dimana Firman Marwan menetapkan HPS hanya berdasarkan kepada nilai anggaran yang tercantum dalam DPA Pokok Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan ditetapkan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku KPA/PPK sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diperoleh Firman Marwan melalui perhitungan RAB Master Plan persiapan Rumah Sakit Batua senilai Rp. 1.239.300.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari 1% x Rp.123.930.000.000,- kemudian angka tersebut dibulatkan oleh Firman Marwan menjadi senilai Rp.1.200.000.000,-.dimana penyusunan HPS tersebut bertentangan dengan :

• Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang barang/jasa pemerintah :

• Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi harga perkiraan sendiri (HPS);

• Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

• Lampiran II tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil kajian perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

• Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Jasa Konsultasi perencana selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar yang ditindaklanjuti oleh Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja IV yang terdiri atas Moh. Syaifullah, SE selaku Ketua, Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan Mediswaty, ST, MT selaku Anggota berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kabag Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Makassar Nomor : 027.05/027.3/SPT.BLP/ III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi, tekhnis dan harga Pokja IV kemudian menetapkan PT. Pandu Persada sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp.1.080.400.000,- (satu milyar delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak Nomor : 440/562.3/Yankes-DKK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan saksi Panji Harjasa, ST., MT selaku Direktur PT. Pandu Persada dengan masa kontrak selama 120 (Seratus dua puluh) hari yakni dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 11 september 2017 dan output pekerjaan yaitu Gambar rencana, RAB, Bill of quality, laporan perhitungan struktur, Rencana kerja dan Syarat (RKS) antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan PT. Pandu Persada dengan nilai Estimate Engineer (EE) untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I sebesar Rp181.258.260.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

• Bahwa berdasarkan hasil Jasa Konsultasi Perencana PT. Pandu Persada dimaksud dan berdasarkan Gambar rencana, RAB dan Bill of quality, saksi Muhammad Alwi selanjutnya menyusun HPS dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batu dengan dibantu oleh saksi Firman Marwan dan selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dengan Nilai HPS sebesar Rp. 29.982.400.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

• Bahwa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK sebelum menyerahkan paket pekerjaan tersebut ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terlebih dahulu atas perintah dari saksi dr. Naisiah Tunur Ania bertemu dengan saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu yang merupakan adik kandung dari saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu di Hotel Asyira yang merupakan hotel milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu dan dibawah pengelolaan PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera Dimana saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu Selaku Direktur dan dalam pertemuan dimaksud saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK, saksi Muhammad Alwi dan saksi Firman Marwan menyerahkan dokumen persyaratan lelang (kerangka acuan kerja dan RAB) yang dicopy dari laptop saksi Firman Marwan ke flash disc milik saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu dimana pemberian dokumen tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari penyampaian saksi A. Naisiah Tunur Ania bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I akan dikerjakan oleh Andi Erwin Hatta Sulolipu.

• Bahwa untuk mengikuti kegiatan lelang pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 selanjutnya saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu menghubungi saksi Ir. Muh. Khadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah untuk meminjam PT. Sultana Anugrah dan atas hal tersebut selanjutnya saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu mengikuti kegiatan lelang dengan menggunakan perusahaan PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017 Bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pemilihan penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I berdasarkan surat masing-masing Nomor 440/432/DKK-Yankes/VIII/2017 dan surat Nomor 440/1432/Yankes-DKK/VIII/2017 dan ditindaklanjuti dengan penunjukan Pokja VII dengan susunan Darman Sioga, ST selaku Ketua, Noer Angga Enietasari sebagai Sekretaris, Romi Phisco, S.Kom selaku Anggota dengan metode pemilihan system gugur pasca kualifikasi dimana berdasarkan tahapan evaluasi kualifikasi PT. Bumi Permata Kendari dinyatakan lulus namun tidak hadir pada saat tahap pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen penawaran dimana pihak PT. Bumi Permata Kendari tidak menghadiri tahapan pembuktian dimaksud dikarenakan dipukul oleh orang yang tidak dikenal pada saat akan menghadiri pembuktian tepatnya di depan lift Kantor Balaikota Makassar;

• Bahwa oleh karena PT. Bumi Permata Kendari tidak hadir dalam tahapan pembuktian sementara calon penyedia yang lain yaitu PT. Gemilang Utama Alen, PT. Apasko Utama Jaya dan PT. Satu Empat Lima gugur dalam tahapan kualifikasi dan tekhnis maka lelang tersebut kemudian dinyatakan gagal;

• Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang tersebut gagal pada Tahun Anggaran 2017 selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Makassar Kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 2 Januari 2018, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.49.000.000.000,-(empat puluh Sembilan milyar rupiah) dan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

• Bahwa nilai anggaran paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah) ditentukan oleh saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar pada saat rapat di dinas Kesehatan Kota Makassar sekitar bulan Oktober Tahun 2017, kemudian oleh DPRD Kota Makassar ditetapkan menjadi DPA untuk anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I senilai Rp.49.000.000.000,(empat puluh sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari anggaran APBD Kota Makassar TA. 2018, sebagaimana tercantum dalam RKA Dan DPA Induk Nomor DPA SKPD 1.02 1.02.01 19 02 5 2 Tanggal 02 Januari 2018;

• Bahwa penentuan nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA. 2018 tersebut diatas yang ditentukan oleh saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar pada saat rapat di dinas Kesehatan Kota Makassar hanya merupakan angka perkiraan dan tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan :

• PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;

• Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian kerja atau target kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

• Bahwa berdasarkan DPA dimaksud selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1615/910/KEP/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 11 ayat (5) “dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, memerintahkan kepada saksi Muhammad Alwi selaku PPTK untuk menyusun HPS dengan dibantu oleh saksi Firman Marwan dan berkoordinasi dengan PT. Pandu Persada selaku Konsultan Perencana terkait perkiraan RAB Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang akan dilaksanakan secara bertahap, karena tidak tersedianya anggaran sesuai perencanaan awal dimana perhitungan nilai HPS tersebut tidak didasari atas keilmuan dan data yang dapat dipertanggung jawabkan;

• Bahwa sebelum proses lelang Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes kembali memberitahukan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku KPA sekaligus bertindak sebagai PPK, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST di ruang kerjanya bahwa Pembangunan Puskesmas Batua tetap milik Andi Erwin Hatta Sulolipu;

• Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I selanjutnya saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar perihal Permohonan lelang dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan surat Nomor:273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan dengan nilai HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2018 dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen berupa Foto copy DPA, RKS (Rencana Kerja dan Syarat), KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS, Bill Of Quantity, Gambar detail dan Rancangan Kontrak.dalam bentuk soft copy untuk melaksanakan pemilihan untuk penyedia pembangunan puskesmas batua tahap I dan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Puskemas Batua Tahap I Kota Makassar dan kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018, dimana Pokja III tersebut terdiri dari saksi Hamsaruddin, SE, M.Si selaku Ketua, saksi Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan terdakwa Mediswaty, ST, MT selaku Anggota;

• Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018 secara umum adalah :

• Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

• Membuat jadwal lelang;

• Melakukan evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi;

• Menetapkan pemenang lelang;

• Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan Barang Jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut.

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan proses lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusakesmas Batua Tahap I TA 2018 dimana berdasarkan pengumuman lelang melalui LPSE BLPBJ Setda Kota Makassar terdapat dua perusahaan yang memasukan penawaran pada lelang tersebut yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dimana kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu:

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga terknis atas nama Hariyanto Sunandar, ST, Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST, tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh, tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan, tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015;

• PT SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa peralatan.

• Bahwa terhadap gagalnya lelang I tersebut oleh Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar telah melaporkan kepada Kepala Dinas Kota Makassar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Pengguna Anggara dengan surat Nomor : 09/07/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal yang ditanda tangani oleh Hamsaruddin, SE, M.Si selaku Ketua, Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan terdakwa Mediswaty, ST, MT;

• Bahwa dikarenakan lelang I gagal selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Makassar Kembali bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan surat No. 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018. Bahwa Lelang II dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018 dan atas pelakasanaan lelang tersebut terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang memasukan penawaran yaitu PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dimana ketiga perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu :

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS;

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikualifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sitem pengolaan air, SMM untuk sitem pengelolaan air sertifikat ISO lingkungan 14001:2015 yang tidak melengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sebagaimana yang ada di KAK poin 10, tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajeman mutu / ISO 9001:2015;

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Karena pada saat Ketua Pokja III Sdr. Hamsaruddin, SE, M.Si bersama Sdr. Andi Sahar, ST melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kab. Dompo NTB bahwa ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah dilakukan pembuktian kualifikasi tersebut maka PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK dinyatakan tidak lulus pembuktian kualifikasi dan Pokja III menyatakan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I tersebut dinyatakan gagal.

• Bahwa terhadap gagalnya lelang II tersebut Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar Kembali melaporkan kepada Kepala Dinas Kota Makassar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Pengguna Anggara dengan surat Nomor : 09/L2/09/POKJA-BLPBJ.MKS/ VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal yang ditanda tangani oleh Hamsaruddin, SE, M.Si selaku Ketua, Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan terdakwa Mediswaty, ST, MT;

• Bahwa setelah lelang kedua dinyatakan gagal, saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu kemudian mendatangi kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar dengan maksud mempertanyakan alasan digugurkannya PT. Sultana Anugrah yang merupakan perusahaan yang di gunakan oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu dan saat itu saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu bertemu dengan Surahman yang merupakan Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Bagian layanan pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dan selanjutnya saksi Surahman kemudian menghubungi saksi Hamsaruddin, SE.M.Si sebagai Ketua Pokja dan setelah saksi Hamsaruddin, SE.M.Si tiba di ruangan saksi Surahman, selanjutnya Surahman dan saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu bersama-sama turun ke area parkiran Balaikota Makassar dimana pada saat tersebut saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu menyampaikan Andi Erwin Hatta Sulolipu menunggu di bawah dan pada saat saksi Hamsaruddin, SE,M.Si dan saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu bertemu, saksi Andi Erwin Hatta kemudian mempertanyakan alasan PT. Sultana Anugrah dinyatakan gugur dan selanjutnya saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu menghubungi saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK melalui HP dan menanyakan “mengapa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK tidak mau memenangkan perusahaan yang dia bawa dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua”, kemudian saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu juga menyampaikan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK “Siapa memang kita mau menangkan?” Selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menjawab “Proses lelang itu ada POKJA dan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menyampaikan tidak ada perusahaan tertentu yang saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mau menangkan karena proses lelang pemenang ada di POKJA” dan selanjutnya saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu menjelaskan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK “bahwa saat ini dia bersama POKJA dan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mengatakan, kalau samaki POKJA tolong di speaker percakapan ini dan sampaikan kepada POKJA bahwa jangan mulut perempuan karena di depan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK aturannya harus sesuai dengan KAK yang kami buat namun di depan pak Erwin Hatta dikatakan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK yang tidak mau mengubah persyaratan KAK dan spesifikasi teknis dalam KAK pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I”;

• Bahwa Setelah percakapan tersebut selesai, saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menyampaikan secara lisan permasalahan tersebut kepada saksi dr. A Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan berselang beberapa hari setelah penyampaian permasalahan tersebut tepatnya pada tanggal 5 Juli 2018, saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes meminta saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST datang di Hotel Clarion Makassar tepatnya di Restoran lantai II Hotel Clarion, dimana pada saat pertemuan tersebut hadir pula saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, kemudian saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes menanyakan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK apa masalahnya sehingga proses lelang Pembangunan Puskesmas Batua gagal terus lalu dijawab oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK karena ada dua hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan yaitu persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai dan persyaratan peralatan tower crane tidak ada perusahaan yang memiliki peralatan tersebut, Selanjutnya saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes mengatakan apa solusinya supaya paket pekerjaan tersebut tetap dilakukan pelelangan, kemudian saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mengatakan menurut Pokja kalau memang mau dilakukan pelelangan dan mengkondisikan supaya memenangkan perusahaan yang digunakan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu maka persyaratan yang termuat dalam KAK berupa persyaratan perusahaan harus mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai harus diubah persyaratan perusahaannya menjadi hanya mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat tower crane diubah atau diganti menjadi mobile crane, sehingga pada saat itu juga saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes menyetujui perubahan KAK tersebut lalu saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania memerintahkan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, Saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST untuk melakukan perubahan persyaratan dalam KAK Pekerjaan Puskesmas Batua Tahap I, lalu saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK menyuruh saksi Muhammad Alwi selaku PPTK mengubah KAK tersebut selanjutnya saksi Muhammad Alwi selaku PPTK memberikan Soft Copy draft KAK kepada saksi Firman Marwan kemudian saksi Firman Marwan, ST mengetik atau mengubah KAK di lokasi Hotel Clarion yaitu semula perusahaan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam 4 tahun terakhir menjadi perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat yang digunakan semula Tower Crane 1 unit menjadi Mobile Crane untuk mengakomodir / memenuhi kualifikasi perusahaan yang dipinjam saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu yaitu PT. SULTANA ANUGRAH.

• Bahwa saksi Firman Marwan, ST dalam membuat atau mengetik perubahan KAK tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes menyerahkan draf KAK dalam bentuk Flasdisk lalu saksi Firman Marwan, ST dicolokan ke Laptopnya dan pada saat itu melihat draf KAK telah berubah nilai HPS menjadi Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) yang sebelumnya Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen)setelah itu saksi Firman Marwan, ST mengetik atau mengubah persyaratan kualifikasi perusahaan pada huruf l yaitu dari memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai 4 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menjadi persyaratan perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat yang digunakan semula Tower Crane menjadi Mobile Crane, setelah KAK selesai diubah oleh saksiFirman Marwan, ST di Hotel Clarion lalu diserahkan kepada Saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK.

• Bahwa mengenai perubahan nilai HPS dari Rp.48.961.269.218,71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) menjadi Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) hal ini dilakukan oleh saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK atas perintah saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK karena HPS senilai Rp.48.961.398.000.,-, (empat puluh delapan miliar Sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) semula direncanakan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sebanyak 6 (enam) lantai, kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Konsultan Perencana (PT. Pandu Persada) dan untuk memenuhi keinginan Kepala Dinas Kota Makassar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes agar proses lelang terhadap pekerjaan pembangunan tersebut tetap dilaksanakan maka nilai HPS diubah menjadi Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dengan rencana bangunannya hanya 4 lantai mengingat waktunya tidak mencukupi akibat proses lelang I dan II dinyatakan gagal, setelah itu saksi Firman Marwan, ST memasukan nilai HPS tersebut ke dalam Draf KAK perubahan pada saat dilakukan Kaji Ulang KAK Kelima di Hotel Clarion Makassar.

• Setelah adanya perubahan KAK yang semula perusahaan harus memiliki Tower Crane dan berubah menjadi Mobile Crane, dan untuk memenuhi kualifikasi perusahaan milik Ir. Muhammad Kadafi Marima yaitu PT. Sultana Anugrah, selanjutnya saksi Hasrul Als Bojes (kepercayaan Andi Ilham Hatta Sulolipu) menanyakan kepada saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo (Marketing PT. Optima Jaya Perkasa) apakah PT. Optima Jaya Perkasa mempunyai Mobil Crane kemudian saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo mengatakan kepada saksi Hasrul Als Bojes kalau PT. Optima Jaya Perkasa tidak mempunyai Mobil Crane, selanjutnya saksi Hasrul Als Bojes mengatakan masukan saja Mobil Crane dalam surat dukungan PT. Optima Jaya Perkasa, karna semua sudah diatur sama Andi Ilham Hatta Sulolipu dengan anggota Pokja. Karena adanya keraguan saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo memasukan Mobil Crane dalam surat dukungan PT. Sultana Anugrah, sehingga sekitar bulan Juli 2018, saksi Hasrul Als Bojes mempertemukan saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo dengan saksi Andi Sahar, ST (sekretaris Pokja paket pembangunan gedung puskesmas Batua TA 2018) di Kantor Balaikota Makassar di lantai 7 (tujuh), setelah bertemu kemudian saksi Andi Sahar, ST mengatakan kepada saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo bahwa meskipun peralatan mobil crane tidak dimiliki oleh PT. Optima Jaya Perkasa, namun tetap masukkan kedalam surat perjanjian dukungan sewa peralatan, nantinya anggota pokja yang baku atur dengan saksi Hasrul Als Bojes selaku pewakilan dari PT. Sultana Anugrah, setelah mendengar ucapan saksi Andi Sahar, ST, kemudia saksi C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo langsung menandatangani surat perjanjian dukungan peralatan PT. Optima Jaya perkasa kepada PT. Sultana Anugrah tepatnya dilantai 7 Kantor Balaikota Makassar dengan Nomor 095/SPDSA/PT.OJP-PT.SA/VIII/2018 tanggal 21 Juli 2018 berupa alat sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Kap/Type	Jumlah	Merk	Tahun	Lokasi Alat
1.	Concrate Pump	10 Ton	2 unit	Isuzu - IHI	2013	Makassar
2.	Truck Moxer	7 m3	8 unit	Hino	2013 – 2017	Makassar
3.	Genzet	250 Kva	1 unit	Komatsu	2011	Makassar
4.	Mobile Crene	10 ton	1 unit	BMC	2010	Morowali
5.	Water Tank Truck	5000 ltr	1 unit	Nissan	1013	Bili-Bili

• Bahwa setelah perubahan KAK tersebut, saksi dr. Sri Rimayani, Sp. KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK Kembali bersurat kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar dengan Surat No.09/L3.02/POKJA/BLPBJ.MKS/VII/ 2018 Tanggal 16 Juli 2018 untuk Kembali melaksanakan pelelangan ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pokja III yaitu saksi Hamsaruddin selaku Ketua, Andi Sahar selaku Sekretaris merangkap Anggota Dan terdakwa Mediswaty, ST.MT selaku Anggota dan terhadap Kaji Ulang V tersebut dibuatkan Berita Acara Kaji Ulang V Nomor : 09.1.6/BA,Kaji Ulang/Pokja-BLPBJ/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh tiga anggota Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar bersama saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dimana hasil Kaji Ulang V tersebut oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK bersama saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dijadikan dokumen pengadaan untuk melakukan lelang ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, lalu diserahkan kepada Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dan kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 13 Juli 2018, oleh Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menerima dokumen pengadaan dari Dinas Kesehatan Kota, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK berupa Foto copy DPA, RKS (Rencana Kerja dan Syarat), KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS, Bill Of Quantity, Gambar detail dan Rancangan Kontrak dalam bentuk soft copy, kemudian dokumen pengadaan tersebut dijadikan pedoman oleh pihak Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan proses lelang ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018. berdasarkan Nomor : 09/L3.02/POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;

• Bahwa terhadap dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Muhammad Alwi, , S.KM, M.Kes selaku PPTK kepada Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar tersebut sebelumnya telah dilakukan kaji ulang sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1. Tanggal 8 Maret 2018, yang inti dari kaji ulang adalah :

• Dalam Salinan DPA : DPA belum ada, belum ditandatangani dan belum ada tanda tangan Tim Asistensi;

• Dalam KAK : Satuan Organisasi (nama SKPD), PPK, PPTK dan Tim Teknis harus jelas, agar memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan (270 hari), penambahan referensi pengalaman tenaga ahli, penambahan volume/ satuan beberapa peralatan, penambahan beberapa kualifikasi perusahaan;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam HPS : Dasar Hukum Harga harus di masukan dalam Riwayat penyusunan HPS, kemudian di dokumentasikan dan diarsipkan oleh SKPD;

• Dalam Rancangan Kontrak : harus disesuaikan antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

2. Tanggal 19 Maret 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : pada poin i dan k harus perjelas kualifikasi perusa haannya harus di cek, Penambahan poin pada kualifikasi perusahaan seperti memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi), meliki sisa kemapuan paket (SKP), memiliki kemampuan dasar sebagai penyedia untuk melaksanakan pekerjaan, waktu pelaksanaan 210 hari kalender;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam Rancangan Kontrak : harus disesuaikan antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

3. Tanggal 16 Mei 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : Perubahan pada persyaratan Kualifikasi Penyedia/ perusahaan sebagai berikut : IUJK % SBU sub bidang MK 005 dihilangkan, melampirkan BPJS Ketenagaan kerjaan, kualifikasi Non Kecil (M), network Planning, RK3K;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam Rancangan Kontrak : harus disesuaikan antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak);

• Dalam Rancangan Kontrak : kesesuaian antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

4. Tanggal 22 Juni 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : Persyaratan Kualifikasi Badan Usaha Tetap, waktu pelaksanaan menunggu kajian teknis dari konsultan perencana, penambahan pada peralatan Scafolding disesuaikan kebutuhan pekerjaan yang mendesak;

• Dalam RAB (Pagu Anggaran) : dalam penulisan PPN apabila ada pembulatan, digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp.1000,-);

• Dalam Rancangan Kontrak : kesesuaian antara laporan di KAK dengan draft kontrak (syarat-syarat khusus kontrak).

5. Tanggal 6 Juli 2018, inti kaji ulang sesuai berita acara kaji ulang yaitu :

• Dalam KAK : perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari kalender, Peralatan schafolding bertambah menjadi 5000 set, Tower Crane diganti Mobil Crane dan penambahan lift pengangkut barang, Persyaratan kualifikasi perusahaan surat dukungan ready mix, surat dukungan ketersediaan nesi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor/ pabrikaan dan membuat metode dan Menyusun kebutuhan tenaga, bahan dan material, kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya, dan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai diganti dengan pengalaman Gedung berlantai. (yang dibuat di Hotel Clarion Makassar).

• Bahwa perubahan KAK dalam Kajian Ulang V yang dibuat dan diketik oleh Firman Marwan, ST di Hotel Clarion adalah sebagai berikut :

• Sumber Dana :

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kota Makassar TA 2018 dengan Nilai Pagu Pelaksanaan Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyaar rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.26.559.777.498,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

• Lingkup Pekerjaan,meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Struktur meliputi:

• Pekerjaan Tanah

• Pekerjaan Pondasi Sumuran

• Pekerjaan Poer Plat dan Pit Lift

• Pekerjaan Struktur Atas

1. Pekerjaan Arsitek :

• Pekerjaan Pasangan dan Pelapis Dinding

• Pekerjaan Pasangan Lantai

1. Pekerjaan Plumbing;

• Pekerjaan Instalasi Air Kotor, Bekas dan Vent

• Pekerjaan Instalasi Air Hujan

• Pekerjaan Jaringan Ipal Konsultasi lebih lanjut.

• Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan :

Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau 4 (empat) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak.

• Personil :

Tenaga Ahli minimal yang diperlukan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan	Jumlah	Keahl ian / Keterampilan
1.	Manager Proyek	7 Tahun	S2 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Utama tehnik bangunan gedung dan Manajemen Konstruksi
2.	Site Manager	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya Manajemen konstruksi dan ahli K3 konstruksi
3.	Ahli Struktur	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya tehnik bangunan gedung
4.	Ahli Arsitektur	5 Tahun	S1 Tehnik Arsitektur	1 Org	Ahli Madya Arsitektur
5.	Ahli Elektrikal	5 Tahun	S1 Tehnik Elektro	1 Org	Ahli Madya Tehnik Tenaga Listrik
6.	Ahli Mekanial	5 Tahun	S1 Tehnik Mesin	1 Org	Ahli Madya Tehnik Mekanikal
7.	Ahli Tata Lingkungan	5 Tahun	S2 Tehnik Lingkungan	1 Org	Ahli Madya Tehnik Sanitasi dan Limbah
8.	Ahli Mutu	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya System Manajemen Mutu
9.	Ahli Geodesi	5 Tahun	S1 Tehnik Geodesi	1 Org	Ahli Madya Geodesi
10.	Pelaksana Bangunan Gedung	3 Tahun	STM SMK	1 Org	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
11.	Tukang Pekerja Pondasi	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Peker jaan Pondasi
12.	Tukang Besi Beton	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Besi Beton
13.	Tukang Kayu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Kayu
14,	Tukang Pasang Batu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Pasang Batu
15.	Tukang Plambing	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Plambing
16.	Juru Gambar	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Gambar
17.	Juru Ukur	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Ukur
18.	Tukang Las Listrik	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Las Listrik
19.	Operator Dum Truck	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Operator Dum Truck
20.	Operator Mesin Excavator	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Operator Mesin Excavator

Daftar Peralatan yang dimiliki atau sewa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH UNIT / SET
1.	Genset Kapasitas	250 KVa	1
2.	Dump Truck	4 M3	4
3.	Pick Up		2
4.	Pompa Air	3 Inchi	1
5.	Skafolding		5000
6.	Bar Cutter	32 mm	1
7.	Bar Bender	32 mm	1
8.	Mobile Crane		1
9.	Mobile Mixer	7 M3	8
10.	Concrete Pump		2
11.	Vibrator Beton		2
12.	Excavator	PC 200	1
13.	Mesin Las	500 Watt	1
14.	Tangki Air	2000 Liter	1
15.	Stamper		1
16.	Alat Ukur Waterpas		1
17.	Alat Ukur Tedolit		1
20.	Alat pengangkut barang / lif barang		1

• Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha :

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

1. Kualifikasi Perusahaan Non Kecil;

2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

4. Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan ole Kementerian Hukum dan Ham;

5. SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP;

6. TDP yang masih berlaku;

7. NPWP;

8. SPT Tahun Terakhir;

9. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

10. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

11. Memiliki surat keterangan dukungan bank pemerintah untuk mengiuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket;

12. Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS kenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir;

13. Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat;

14. Memiliki neraca Tahun 2017 / neraca per 31 Desember 2017yang telah diaudit oleh akuntan public, di scan asli dilampirkan pada dokumen penawaran;

15. Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempt;

16. Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanyaa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;

17. Memiliki sisa kemampuan paket ((SKP);

18. Memiliki pengalaman ekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai paket pengalaman tertinggi);

19. Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan (BG008);

20. Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan surat dukungan Ready Mix;

21. Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja RI dilengkapi bukti hasil audit eksternal terakhir;

22. Memiliki sertifkat ISP Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system penglolahaan air, SMM untuk system pengelolahan air dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

23. Memiliki sertifikat Mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

24. Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan Barchart serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan;

25. Membuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja (RK3K);

26. Melampirkan jaminan penawaran.

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan lelang ketiga berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 756/Dinkes/445/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp.26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018.

• Bahwa pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kota Makassar yang diumumkan pada tanggal 16 Juli 2018. Pengadaan dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur dengan sistem kontrak harga satuan.

• Bahwa jadwal pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16/07/2018 23.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	8
2.	Download Dokumen Pemilihan	17/07/2018 09.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	7
3.	Pemberian Penjelasan	20/07/2018 09.00 WITA	20/07/2018 11.00 WITA	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	20/07/2018 19.00 WITA	20/07/2018 07.00 WITA	5
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	24/07/2018 08.00 WITA	24/07/2018 23.59 WITA	1
6.	Evaluasi Penawaran	24/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	25/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	14
8.	Pembuktian Kualifikasi	30/07/2018 09.00 WITA	07/08/2018 11.00 WITA	9
9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	07/08/2018 2.30 WITA	08/08/2018 15.30 WITA	2
10.	Penetapan Pemenang	08/08/2018 07.30 WITA	08/08/2018 08.59 WITA	1
11.	Pengumuman Pemenang	08/08/2018 09.00 WITA	08/08/2018 10.59 WITA	1
12.	Masa Sangah	08/08/2018 11.00 WITA	15/08/2018 11.00 WITA	8
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15/08/2018 11.30 WITA	15/08/2018 15.59 WITA	1
14.	Penandatangan Kontrak	15/08/2018 11`.30 WITA	15/08/2018 15.59WITA	1

• Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 37 peserta. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tangal 24 Juli 2018 pukul 07.00 Wita yang mengugggah atau memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dengan nilai penawaran masing-masing peserta lelang sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS
1.	PT. Mari Bangun Nusantara	25.122.939.000,-	25.122.939.169,52	93,97
2.	PT. Sultana Anugrah	25.478.148.000,-	25.529.574.842,25	95,49
3.	PT. Kakanta	22.176.316.000,-	22.174.872.243,12	82,94

• Bahwa pada saat proses lelang ketiga pengadaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yang dilaksanakan oleh Pokja III (saksi HAMSARUDDIN, SE. M.Si, terdakwa MEDISWATI, ST.MT dan saksi ANDI SAHAR, ST) memenangkan PT. SULTANA ANUGRAH sebagai pemenang lelang, walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. SULTANA ANUGRAH tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran PT.SULTANA ANUGRAH tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pokja III Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar melaksanakan proses pemilihan secara proforma yakni tidak dilakukan klarifikasi pada tahap Evaluasi Teknis meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi pada dokumen pendukung penawaran yaitu tidak melampirkan surat dukungan ready mix, bukti seteroan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan peralatan dhi bar cutter dan bar bender, sertifikat keahlian tidak sesuai aslinya, dan tenaga ahli tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen KAK serta surat pengalaman kerja tenaga ahli yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

• Surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, dan bukti kepemilikan peralatan dhi. Bar cutter dan bar bender tidak diunggah pada laman LPSE.

• Surat Balasan konfirmasi keaslian dokumen SKA Nomor : 56/DW-LPJK/W.20/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penjelasan keahlian Dokumen dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa SKA yang dilampirkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Vanda Chartatika Dwi Cristianti tidak sesuai dengan aslinya. SKA yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut tertulis tanggal ditetapkan 10 Oktober 2017, yang seharusnya sesuai dengan SKA asli yang diperoleh dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ditetapkan tanggal 10 Oktober 2014.

• Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Zaifuddin tidak sesuai dengan persayaratan yang terdapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan Manajer Proyek adalah lulusan S.2 Teknik Sipil, namun PT. Sultana Anugrah menawarkan tenaga ahli a.n Zaifuddin untuk jabatan tersebut hanya lulusan S.1 Teknik Sipil, namun Pokja tetap meluluskan PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK tersebut.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang pada poin t “melampirkan surat dukungan ready mix”

• Peralatan utama yaitu mobile crane tidak dapat diperlihatkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH karena tidak berada dilokasi pembuktian saat Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) melakukan pengecekan dilokasi pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa sehingga kesesuaian kualifikasi tidak terbukti. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan yang dilaksanakan oleh Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) dijemput oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas perintah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu di kantor ULP Kota Makassar, kemudian anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi peralatan adalah saksi Andi Sahar, ST dan saksi Mediswati, ST, MT mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifiikasi oleh Pokja Pemilihan di PT.Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian saksi Hasrul Alias Bojes yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mendampingi pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan kemudian mengarahkan anggota Pokja yaitu saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST. MT untuk melakukan pembuktian berupa alat Genset 250 KVA di Hotel Asyra Milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu yang diketahui Hotel Asyra bukan termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. SULTANA ANUGRAH dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk lif barang diantar ke Hotel Asyira, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian,

• Bahwa meskipun PT. SULTANA ANUGRAH sebenarnya tidak lulus tahap evaluasi teknis dan tahap pembuktian kualifikasi, namun Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018 tetap menetapkan dan mengumumkan PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor:09/L3.10/Pokja-BLBJ-MKS/VIII/2018, tangal 16 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil lelang puskesmas batua tahap I yang menetapkan PT.SULTANA ANUGRAH yang berlamat di. Jl. A.P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F.15 Makassar.sebagai penyedia pekerjaan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

• Perpers Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa semua pihak yang yang terlibat dalam pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

• Dokumen pengadaan Nomor: 09/L3.02/POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I

1. Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP).

• Persyaratan Dokumen angka 8, yang menyatakan bahwa Persayaratan Dokumen surat Dukungan ketersedian besi dan dukungan ready mix.

• Dokumen Penawaran teknis, yang menyatakan bahwa Daftar personel / tenaga ahli / teknis / terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persayaratan yang ada dalam KAK dan daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai persayaratan peralatan di KAK.

1. Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK), pada persayaratan kualifikasi, yang menyatakan bahwa diantaranya BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dan bukti pembayaran tiga bulan terakhir.

• Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan dan pengumuman lelang tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK dan saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 Nomor : 954/DINKES/440/ VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan nilai kontrak Rp.25.529.574.842,-(dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) termasuk pajak. Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 mulai dilaksanakan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 955/DINKES/440/VIII/2018 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender (24 Agustus 2018 s/d 21 Desember 2018) dengan rincian item Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Standar & Pekerjaan Persiapan	Rp. 424.444.609,72
II	Pekerjaan Struktur : Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pondasi Sumuran Pekerjaan Pondasi Poer Plat dan Pit Lift Pekerjaan Struktur Atas : Lantai Basement Lantai Dasar Lantai Satu Lantai Dua Lantai Tiga	Rp. 878.372.689,45 Rp. 451.168.098,84 Rp.1.504.084.519,09. Rp.5.158.132.382,72 Rp.4.245.607.444,27 Rp.3.642.270.270,76 Rp.3.635.498.547,41 Rp.3.032.715.322,90
	JUMLAH	Rp.22.547.849.274,00
III	Pekerjaan Arsitek Pekerjaan Pemasangan Lantai	Rp. 149.422.856.03
`	JUMLAH	Rp. 149.422.836,03
IV	Pekerjaan Plumbing : 4.1. Instalasi Air Kotor, Bekas dan Vent 4.2 Instalasi Air Hujan	Rp 9.529.030,00 Rp. 31.588.149,00
	JUMLAH	Rp. 41.117.170,00
	JUMLAH PEKERJAAN STANDAR	Rp.23.162.833.909,74
	PPN	Rp. 2.316.283.390,97
	TOTAL	Rp.25.479.117.300,72
	DIBULATKAN	Rp.25.479.117,000,00

• Bahwa saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 seharusnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan, namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dan dikendalikan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA, hal ini terjadi karena dari awal sudah ada kesepakatan antara saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar dan saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA bahwa perusahaan PT. Sultana Anugrah akan dipinjam oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bahkan sejak awal proses lelang hingga ditetapkannya PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang oleh Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar semuanya yang mengurus administrasi dan dokumen penawaran PT. Sultana Anugrah untuk mengikuti proses lelang adalah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA sedangkan saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar hanya menyiapkan dokumen perusahaan yang diperlukan antara lain Company Profile perusahaan PT. Sultana Anugrah yang telah diserahkan kepada saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA. .

• Bahwa penyerahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dari Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah kepada Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA awalnya hanya perjanjian secara lisan lalu dikuatkan dengan Akte Notaris yang dibuat dihadapan Notaris A. Maulianah Bausad, SH, M.Kn Nomor 08 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Akta Surat Kuasa Direksi PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa atas peminjaman perusahaan PT.Sultana Anugrah oleh Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku pemilik Perusahaan PT. Sultana Anugrah kepada A. Ilham Hatta Sulolipu tersebut, maka Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku pemilik Perushaan PT. Sultana Anugrah mendapatkan fee perusahaan sebesar Rp. 335.400.000. (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

• Bahwa dalam dokumen penawaran yang diikat dalam kontrak Nomor : 954/DINKES/440/ VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah telah dicantumkan Personil Inti PT. Sultana Anugrah yang akan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 sebanyak 27 orang, Namun dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud PT. Sultana Anugrah hanya memperkerjakan satu pegawainya untuk mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yakni Muhammad Iqbal Basandik yang bertugas melakukan pemesanan dan pembayaran atas pembelian besi pada PT. Bhakti Rajawali Mandiri, namun pegawainya tersebut tidak termasuk personil inti PT. Sultana Anugrah yang tercantum dalam dokumen penawaran karena semua personil inti yang mengerjakan pekerjaan tersebut telah disiapkan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA dimana untuk pekerjaan dimaksud saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA mempergunakan tenaga kerjanya sendiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Personil Inti Dalam Penawaran	No	Personil Pengganti (tidak masuk dalam penawaran)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.	ZAIFUDDIN selaku Manajer Proyek; GAZALI SANUSI selaku Site Manajer; ANDI RIDWAN selaku Ahli Struktur; VANDA CHARTIKA DWI selaku Ahli Aksitektur JAMALUDDIN AL AFGANI Ahli Tenaga Listrik RUDI MATURBONGS Ahli Mekanikal MUHAMMAD NATSIR D Ahli Lingkungan FRANSISKUS ROMBE Ahli Mutu DJOKO SANTOSO Ahli Geodesi JATSMIKO Pelaksana Bangunan Gedung ANSAR Tukang Pekerjaan Pondasi ASRI Tukang Pekerjaan Pondasi IRWAN Tukang Pekerja Pondasi ARIFIN Tukang Besi Beton BAKRI Tukang Besi Beton HARMOKO Tukang Kayu FARID RAHARJA P Tukang Kayu NURDIN Tukang Pasang Batu SYAMSUDDIN Tukang Pasang Batu SAFARUDDIN Tukang Plumbing AYUSNIA YUNUS Juru Gambar HERIANTO Juru Ukur FAJRIN HIDAYAT Tukang Las Listrik ALFIAN RIFALDI F Operator Dump Truk CEUWA Operator Dump Truk NEIZAR ALIEF HIDAYAT Operator Mesin Excavator MUH ZAKIR MUBARAK Operator Tower Crane	1. 2. 3. 4. 5.	STANISLAUS DOWENG KWEN (kordinator Teknik) MUHAMMAD DANI RAMLI (bagian pembelian material / logistic) ASRI ARYUNI (tenaga adminintrasi proyek) NURHALIMAH BASFAIN (tenaga Quantity / pembuat laporan progress); SUDIRMAN (mandor pekerjaan)

dimana personil pengganti tersebut diatas, tidak memiliki kwalifikasi/sertifikasi dalam bidang pembangunan dan hal ini tidak bersesuaian dengan kontrak Nomor : 954 / DINKES / 440 / VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 yang dengan jelas menerangkan tugas dan tanggungjawab penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan;

• Bahwa baik untuk kepentingan pemasukan dokumen penawaran maupun pelaksanaan jasa konsultasi pengawasan saksi Ir. George Runtulalo memberikan kuasa direksi kepada saksi Dantje Runtulalo yang juga merupakan Wakil Direktur CV. Sukma Lestari sebagai Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/CV-SL/SKMP/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 untuk mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan selanjutnya saksi Dantje Runtulalo menugaskan saksi Anjas Prasetya Runtulalo sebagai Quantity Surveyor dan Ruspiyanto selaku Pengawas Lapangan atau Inspector padahal dalam dokumen penawaran saksi Dantje Runtulalo melampirkan Ir. Syamsuddin selaku Team Leader, Ir. Andy Teddy selaku Ahli Arsitek, Muh Luthfiadi Idham, ST selaku Ahli Mekanikal elektrikal dan beberapa orang sebagai Sub Tenaga Ahli dimana pihak-pihak dimaksud hanya dipinjam namanya untuk dimasukkan dalam dokumen penawaran padahal secara nyata mereka bukan sebagai tenaga ahli pada CV. Sukma Lestari dan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tersebut diawasi langsung oleh saksi Dantje Runtulalo dengan cara menerima laporan dari saksi Anjas Prasetya Runtulalo dan saksi Ruspiyanto Majid serta saksi Aidil Darmawan masing-masing selaku Pengawas Lapangan;

• Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh saksi Ilham Hatta selaku Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah juga menunjuk Dany Kwen sebagai penanggung jawab lapangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan sekaligus memesan bahan material yang digunakan di pekerjaan tersebut, yang mana untuk pemesanan bahan material saksi Dany Kwen membuat order barang berupa pembelian besi melalui saksi Iqbal Basandik, sedangkan saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana memesan beton ready mix Yang mana pada saat proses pekerjaan material yang datang tidak bersesuaian dengan kontrak dan atas hal tersebut saksi Deny Kwen kemudian melaporkan hal dimaksud kepada saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu selaku penanggung jawab lapangan dan oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, saksi Deny Kwen diminta untuk menggunakan material yang ada dan mengingat waktu pekerjaan sangat sempit maka saksi Deny Kwen selaku penanggung jawab teknis lapangan pekerjaan kemudian menggunakan material yang ada, oleh karena itu ada beberapa item yang dilakukan perubahan dimana item pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, Selain itu juga terjadi perubahan diameter besi pada pekerjaan pembesian yang semula lebar 42,9 meter, panjang 39 meter, akan tetapi yang dikerjakan lebarnya 41,4 meter (terjadi pengurangan 1,5 meter pada segmen 4 ke 5 pada seluruh lantai yakni dari basement sampai pada lantai 4 selain itu terdapat kekurangan volume dan kekurangan spesifikasi pembesian dalam pembangunan tersebut dimana saksi Ruspiyanto selaku Inspector atau pengawas lapangan CV. Sukma Lestari juga mengetahui adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak khususnya pada item-item pekerjaan Pekerjaan Struktur yaitu pada PEKERJAAN TANAH dimana Galian Tanah yang harusnya galian tersebut ada galian 3 meter namun diseragamkan oleh pihak penyedia menjadi 2 meter dan pembesian pada pekerjaan pondasi poer plat dan pit lift, pekerjaan struktur atas pada lantai basement, lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dimana atas ketidak sesuaian tersebut oleh saksi Ruspiyanto telah dilaporkan secara lisan kepada saksi Dantje Runtulalo selaku Kuasa Direksi CV Sukma Lestari dan tidak disertai dengan teguran dan laporan tertulis dari saksi Ruspiyanto selaku Konsultan pengawas CV. Sukma Lestari dan selain itu saksi Ruspiyanto juga tidak pernah melaporkan laporan progress pekerjaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku KPA/PPK, dimana ketidaksesuaian pekerjaan tersebut berdampak pada kualitas mutu beton yang sangat rendah, banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja dan pondasi sumuran serta pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan sehingga tidak kuat menahan beban bangunan tersebut;

• Bahwa selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum berakhirnya kontrak bersama Muhammad Alwi, S.KM . M. Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengunjungi lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dan melihat dilokasi pekerjaan masih sementara dilaksanakan pekerjaan dilantai 2 dan belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Sultana Anugrah, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 (pada Batas Akhir Kontrak) saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pertemuan dengan Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku direktur PT.Sultana Anugrah dan Ruspiyanto (mewakili CV. Sukma Lestari selaku Konsultan Pengawas) di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, dimana pada pertemuan tersebut Ruspiyanto menjelaskan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa bobot pekerjaan yang dikerjkan oleh penyedia baru sekitar 75%, kemudian Ir. Kadafi Marikar meminta untuk penambahan waktu sampai tanggal 31 Desember 2018 (akhir tahun), lalu saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan untuk menambah tenaga dan peralatan dilokasi, selanjutnya PT. Sultana Anugrah melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa dibuatkan addendum penambahan waktu kontrak.

• Bahwa selanjutnya hasil perhitungan rekapitulasi dengan bobot sekitar 75 % tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Ruspiyanto tersebut, kemudian dirubah menjadi 94, 18 % oleh Ruspiyanto atas permintaan dari A.Ilham Hatta Sulolipu guna untuk kepentingan pengurusan pencairan pekerjaan 100 %.

• Bahwa setelah saksi Firman Marwan menerima Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang dibuat oleh saksi Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestari pada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya saksi Firman Marwan, ST selaku Sekretaris PPHP juga membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) yang ditandatangani oleh para Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni Josvina Kondo selaku Ketua, saksi Firman Marwan sebagai Sekretaris PPHP dan Abidin, SE selaku anggota PPHP yakni sebagai berikut :

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) nomor 1578.4/DINKES /440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya Panitia penerima hasil pekerjaan telah menerima hasil pekerjaan yang di serahkan oleh PT SULTANA ANUGRAH

2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor 1578.3/ DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut Pihak Kedua (PT SULTANA ANUGRAH) untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima pekerjaan konstruksi .

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1578.1/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ; prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 % dan telah di setujui pengajuan permohonan sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosentasi kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Kontrak Nomor : 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 agustus 2018 beserta addendum Nomor : 1546.2/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

• Bahwa akibat dari dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang isinya menyatakan bahwa prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 %, maka terjadi pembayaran 100 % kepada PT. Sultana Anugrah yang seharusnya belum bisa dibayarkan 100 % karena progress pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2018 belum mencapai 100 %.

• Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas (100 %) melalui tiga buah SP2D dengan total senilai Rp.25.529.574.842,-, (dua pulu lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ke rekening PT. Sultana Anugrah No. rek 130-003-000023653-1 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	07548/SP2D/LS/IX/2018	06-09-2018	Pembayarn Uang Muka 20%	5.105.914.969,-
2,	10505/SP2D/LS/X/2018	23-10-2018	Pembayaran Termin I 40%	5.105.914.968,-
3.	14489/SP2D/LS/XII/2018	28-12-2018	Pembayaran Termin II 100%	15.317.744.905,
		Jumlah		25.529.574.842,

• Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas 100 % kepada PT. Sultana Anugrah, namun pada kenyataanya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh PT. Sultana Anugrah dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung dimana ditemukan fakta dilokasi pekerjaan adanya kekurangan bobot pekerjaan sebesar 37,75% dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengujian lapangan dan laboratorium serta analisis struktur bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya dan banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan. Hal ini sesuai dengan FINAL REPORT Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahp I Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 s/d 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Iskandar, MT (Ketua Tim).

• Bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Iskandar selaku Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung terhadap semua komponen bangunan menunjukkan bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah yang mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya (periode alami pertama mengalami rotasi) dan banyak elemen balok-balok tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan sehingga bangunan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

• Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Mediswaty, ST. MT selaku Anggota Pokja III bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE., M.Si, Andi Sahar, ST, keduanya Ketua dan Sekretaris Pokja III, dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK, selaku KPA sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dr. Andi Naisyah Tunur Ania selaku kepala dinas kesehatan Kota Makassar bertindak selaku PA, Muhammad Alwi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan, Firman Marwan Selaku Sekretaris PPHP, Konsultan Pengawas yaitu Dantje Runtulalo, Anjas Prasetya Runtulalo ST. MT., Ruspiyanto ST, Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT Sultana Anugrah, Ilham Hatta Sulolipu, dan Erwin Hatta Sulolipu bertentangan dengan :

• Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

• Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, Sumber Daya Manusia, kefarmasian dan Peralatan”

• Pasal 8

• Ayat (1) yang menyatakan bahwa persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit ;

• Ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan / atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dengan peraturan perundang – undangan;

• Ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efesiensi dan efektivitas, serta demografi.

• PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;

• Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

• Pasal 90 ayat (2) yang menyatakan bahwa RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; dan

• Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian kerja atau target kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

• Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang barang/jasa pemerintah :

• Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi harga perkiraan sendiri (HPS);

• Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

• Pasal 6 huruf b yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan Barang / Jasa harus memenuhi etika antara lain bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.

• Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

• Lampiran II tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil kajian perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

• Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

• Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

• Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

• Pasal 17 :

• Ayat 1 yang menyatakan bahwa Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Ayat 2 yang menyatakan bahwa penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan Kontrak.

• Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : huruf a menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

• Pasal 56 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

• Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan Konstruksi pasal 3 yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

• Perka LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada Lampiran :

• Angka 7.18 pemberian kesempatan yang menyatakan bahwa pemberian kesepatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan pelaksana (apabila ada);

• Angka 8.1 huruf h, yang menyatakan bahwa PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, antara lain meliputi dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;

• Surat perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Nomor : 954/DINKES/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 pada SSUK :

• Angka 10.3 penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagaian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

• Angka 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam dokumen pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

• 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

• 10.6 penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

• 31.1 setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

• 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA /KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

• 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya atas perintah PPK.

• 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

• Angka 34.1 yang menyatakan bahwa kontrak hanya dapat diubah melalui adendum;

• Angka 45.1 yang menyatakan bahwa Penyedia memiliki hak dan kewajiban :

• Huruf d yaitu melakukan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

• Huruf e yaitu diantaranya melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

• Angka 52.1 yang menyatakan bahwa penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut antar lain;

• Huruf a mensubkontrakkan sebagian pekerjaan

• huruf b yaitu menunjuk personel yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; dan

• huruf c yaitu mengubah atau memutahirkan mutu.

• 64.1 Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran

• 64.2 Pergantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK

• 64,3 penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

• Angka 66.2 huruf a angka 3 pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diaturbdalam SSKK.

• Angka 66.2 huruf b pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan Berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

• Bahwa perbuatan terdakwa Mediswaty, ST. MT selaku ketua Pokja III Setda Kota Makassar bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE, M.Si dan Andi Sahar, ST keduanya Ketua dan Sekretaris Pokja III, yang memenangkan PT. Sultana Anugrah yang sebenarnya tidak layak atau tidak memenuhi syarat pelelangan untuk dimenangkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sultana Anugrah tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dalam perjanjian kerja (Kontrak) dan terdapat kekurangan volume atau bobot pekerjaan sebesar 37,75 %, serta pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak selesai pada batas akhir kontrak tanggal 21 Desember 2018, sehingga perbuatan terdakwa Mediswaty, ST. MT tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Penyedia (Kontraktor) dan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA serta Andi Erwin Hatta Sulolipu atau suatu korporasi (PT. Sultana Anugrah), yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar Rp. 22.670.516.871,- (dua dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapanratus tujuh puluh satu rupiah), sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor 10/LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, dengan Metode dan Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang digunakan oleh BPK RI dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Metode Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
1.	Volume Pekerjaan Terpasang yang Tidak Dapat Dimanfaatkan	Nilai volume pekerjaan terpasang yang tidak aman (Total Loss)
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	Nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara (Total Loss)

Rincian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018	22.512.443.271,-
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	158.073.60,-
	Jumlah	22.670.516.871,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. dr. H. TASMIN M.Kes,

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Saksi bertugas di Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai Sekretaris Dinas Kota Makassar pada tahun 2015 sesuai dengan SK Walikota Makassar Nomor 821.23.36-2016, tanggal 12 Februari 2015. dan sesuai dengan SK Walikota Makassar Nomor 821.23.605-2016, tanggal 29 Desember 2016;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekertaris Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai berikut:

• Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksnaan tugas, pembinaaan dan pelayanan administrasi kepada sumua unit organisasi dilingkungan Dinas.

• Dalam melaksanakan tugas, sekertariat menyelenggarakan fungsi:

• Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian;

• Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

• Mengkordinasikan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan , umum dan kepegawaian;

• Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan umum dan kepegawaian;

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

• Bahwa tugas dan fungsi sekertariat yaitu:

• Merencanakan menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sekertariat;

• Melaksanakanan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan umun dan kepegawaian;

• Mengkordinasikan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;

• Menghimpun dan menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA / RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/ DPPA Sekertariat

• Mengkordinasikan, mengwasi dan mengendalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) / sekertariat;

• Mengkordinasikan setiap bidang dalam penyusunan rancangan strategis rencana kerja (RENJA) indicator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran (RKA)/ RKPA. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) / DPPA dan perjanjian kinerja (PK) / laporan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP) / system akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dinas.

• Mengkordinasikan setiap bidang dalam penyusunan laporan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan sustanibel development Goals bidang Kesehatan.

• Menyusun Profil Kesehatan kota Makassar;

• Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan system informasi dan dokumentasi kesehatan;

• Melaksanakan survey kesehatan daerah ( Surkesda);

• Mengkordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggraan pemerintah daerah (LPPD), Laporan keterangan pertanggungjawababn (LKPJ) dan laporan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) system akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;

• Mengkordinasikan setiap bidang dalam penyusunan standar operasioanl prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas;

• Mengkordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengem bangan kapasitas organisasi dan tata laksana;

• Mengkordinasikan penyelenggaraan urusan ketata usahaan

adminitrasi kepegawaian, adminitrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan dokumentasi dan protokelr dinas;

• Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;

• Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

• Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

• Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;

• Melaksankan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

• Bahwa yang mempunyai sertifikat barang dan jasa adalah saksi dan dr.Sri Rimayani;

• Bahwa Saksi tidak pernah ada SK Pejabat pembuat Komitmen untuk dr. Sri Rimayani Malik pada tahun 2017 dan 2018 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, karena dr. Sri Rimayani Malik diangkat selaku kuasa pengguna anggaran yang di SK kan oleh walikota Makassar Ir. Moh. Ramdhan Pamanto;

• Bahwa Saksi mengetahui terkait Apakah Dinas Kesehatan pernah menyampaikan permohonan ke Dinas teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelelangan Pekerjaan Pembangunan Puskesemas Batua pernah akan dilakukan penunjukan langsung;

• Bahwa Saksi tidak kenal dengan PEPEN.

• Bahwa saksi selalu mengikuti dalam setiap pembahasan mengenai pembangunan Puskesmas Batua;

• Bahwa Pejabat penata keuangan yang dijabat oleh kesekretariatan setelah ada perubahan dijabat oleh kepala bagian Keuangan;

• Bahwa Saksi tidak ikut dalam pelaksanaan keuangan;

• Bahwa dalam pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saksi tidak dilibatkan;

• Bahwa yang saksi ketahui Pengguna Anggaran dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

• Bahwa Untuk pembangunan RS Batua menginput RKA yang ada di bidang bidang melalui kasubag perencana pelaporan;

• Bahwa RKA dibuat oleh masing-masing kepala bidang.

• Bahwa dalam penentuan anggaran kegiatan selalu diadakan rapat interen yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, para kabid dan para kasi dan pejabat lainnya;

• Bahwa perencanaan pembangunan RS Batua bukan dibawah sekretaris dinas melainkan ada di bidang PSDK.

• Bahwa dari penyampaian pak Alwi kepala seksi dibidang pelayanan kesehatan dinas kesehatan kota Makassar bahwa ada studi kelayakan terkait pembangunan puskesmas Batua;

• Bahwa yang menjabat sebagai Kadis Kesehatan Kota Makassar sejak tahun2015 s/d tahun 2020 dijabat oleh dr Naisyah.

• Bahwa untuk renja diusulkan oleh semua SKPD selanjutnya di asistensi oleh Bapeda dan disetujui serta di paraf selanjutnya diajukan ke DPR untuk disetujui.

• Bahwa usulan penambahan anggaran untuk 100 milyar sudah ditentukan oleh kepala dinas kesehatan kota Makassar yang pada saat itu menjabat selaku Sekda Kota Makassar

• Bahwa mengenai paraf berjenjang tidak berlaku jika terkait anggaran;

• Bahwa untuk surat-surat tidak perlu adanya paraf berjenjang selain SK;

• Bahwa saksi dr. Sri Rimayani ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran di SK kan oleh wali kota Makassar;Bahwa saksi menjelaskan terkait perubahan renja, saksi tidak mengetahuinya.

• Bahwa saksi tidak pernah dilakukan pembahasan secara khusus terkait dengan pembangunan Puskesmas Batua dan saksi selaku Sekdis Kesehatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas tersebut;

• Bahwa saksi yang menjabat selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Kasubag Keuangan dan bukan saksi selaku Sekdis dan setahu saksi dulunya jabatan tersebut dijabat oleh Sekdis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat terkait dengan pembangunan Puskesmas Batua;

2. Saksi. dr.IRMA HADADE

• Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Saksi sudah beberapa kali memberikan keterangan ;

• Bahwa Saksi sebagai kepada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Peran Saksi pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 sebagai KPA sekaligus PPK dalam penyusunan master plan pembangunan Puskesmas Batua pada tahun 2016;

• Bahwa dasar saksi sebagai KPA sekaligus PPK dalam penyusunan master plan pembangunan gedung puskemas Batua yaitu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 1812/910/Kep/XII/2015 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016;

• Bahwa Proses merencanakan pembangunan Puskesmas Batua awalnya akan dilaksanakan oleh bagian PSDK (Pengembangan Sumber Daya Kesehatan) Dinas Kesehatan Kota Makassar, dimana pada saat tahun 2016 saat itu ia menjabat sebagai Kepala Bidang PSDK, dan pada saat rapat penyusunan Renja di Tahun 2015 untuk pekerjaan tahun 2016, Kepala Dinas Kesehatan waktu itu atasnama IBU dr. A. NAISYAH ingin melakukan penambahan pembangunan rumah sakit tipe C di kota Makassar, kemudian hasil rapat tersebut memustuskan bahwa puskesmas batua akan dirubah menjadi rumah sakit tipe c, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Ibu dr. A. NAISYAH memerintahkan ia selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat masterplan persiapan pembangunan Rumah Sakit Batua karena puskesmas batua akan dirubah menjadi rumah sakit tipe C;

• Bahwa tujuan pembangunan puskesmas batua dirubah menjadi rumah sakit batua tipe c, karena awalnya Kota Makassar tidak terdapat rumah sakit tipe c padahal untuk merujuk pasien harus mengikuti jenjang rujukan rumah sakit, kemudian melihat kondisi puskesmas batua yang berada di pinggir jalan dan banyaknya jumlah pengunjung yang datang serta melihat luas lahan, sehingga waktu itu di tahun 2016 dilaksanakanlah pembuatan masterplan persiapan Rumah Sakit Batua untuk menindaklanjuti hasil rapat penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa Pada tahun 2017 untuk Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dilaksanakan oleh Bidang Yankes (Pelayanana Kesehatan), karena ada perubahan struktur di Dinas Kesehatan Kota Makassar, awalnya Seksi Sarana dan Prasarana berada di Bidang PSDK di tahun 2016 dan di tahun 2017 berubah menjadi Seksi Peningkatan Mutu yang berada di Bagian Yankes (Pelayanan Kesehatan), sehingga kemudian pembangunan Rumah Sakit Batua tersebut dikelolah oleh Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Makassar sampai dengan sekarang, sehingga yang mengetahui secara jelas proses pembangunan puskesmas batua adalah Bidang Yankes.

• Bahwa Terkait penambahan pembangunan Rumah Sakti tipe C hal tersebut berdasarkan hasil rapat kooridnasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Sdri. dr. NAISYAH, dan mengapa pada saat rapat tersebut dipilih Puskesmas Batua karena dengan melihat lokasinya yang strategis yang berada dipinggir jalan raya, kemudian jumlah kunjungan pasien, maka dipilihlah Puskesmas Batua tersebut untuk dilakukan rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe C, dan yang menentukan lokasi waktu itu pertama yang mengusulkan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Sdri. dr. NAISYAH T. AZIKIN, dan kemudian disetujui oleh para peserta rapat, yang dihadiri oleh masing-masing Kepala Bidang dan Kepala Seksi lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jadi pada saat rapat tersebut ia tidak pernah mengusulkan secara bottom up kepada Sdri. dr. NAISYAH T. AZIKIN terkait penentuan lokasi tersebut;

• Bahwa penyusunan master plan pembangunan Puskesmas Batua dilaksanakan pada Tahun 2016. Pada saat itu, penyusunan master plan dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;

• Bahwa Saksi tidak ingat persis berapa anggaran penyusunan master plan tersebut, namun seingat Saksi sekitar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah). Master plan tersebut berisi kajian terkait rencana pembangunan Puskesmas Batua untuk rumah sakit tipe C. Berdasarkan hasil kajian master plan tersebut, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 123 Miliyar sebelum ditambah pajak.

• Bahwa Terkait Nilai anggaran Rp30.000.000.000,00 merupakan nilai yang kami peroleh berdasarkan perintah dari Sdri. Naisyah Tunur Ania yang memerintahkan untuk melakukan penginputan ke dalam RKA senilai Rp30.000.000.000,00. Ia diperintahkan untuk membuat RKA Pembangunan Puskesmas Batua Rp30.000.000.000,00. Nilai anggaran tersebut ia tidak ketahui perhitungannya karena yang melakukan penyusunan nilai anggaran tersebut adalah Sdr. Firman Marwan selaku staf di PSDK. Sewaktu menyusun RKA tersebut ia tidak memperoleh kertas kerja anggaran yang mendukung nilai anggaran Rp30.000.000.000,00;

• Bahwa Anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.1.300.000.000,00 tersebut merupakan angka keseluruhan dari biaya pembangunan gedung seluruhnya yang penghitungannya dilakukan oleh Sdr. Firman Marwan. Rincian penghitungan dari nilai anggaran pembangunan dan perencanaan dapat ditanyakan ke Sdr. Firman Marwan selaku pihak yang melakukan penghitungan;

• Bahwa Anggaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.318.000.000.000,00 tersebut merupakan anggaran yang dihitung oleh Sdr. Firman Marwan. Rincian penghitungan dari nilai anggaran Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua dapat ditanyakan langsung kepada Sdr. Firman Marwan;

• Bahwa Seingat Saksi dalam penyusunan anggaran tersebut tidak ada kertas kerjanya;

• Bahwa Saksi memberikan nama-nama paket kegiatan fisik pembangunan puskesmas yang dikelolah oleh bidang pengembangan sumber daya kesehatan (PSDK) pada tahun 2016 kemudian terdakwa menuliskan dilembar kertas kegiatan tersebut inisial nama yang akan melaksanakan dan kemudian menjelaskan kepada kami inisial nama tersebut dan kertas tersebut sudah kami musnahkan;

• Bahwa Saksi mengetahui dari dr Sri Rimayani selaku Kabid Yankes dan PPK dimana sebelum lelang pekerjaan puskesmas batua tersebut milik sdr Erwin Hatta ;

• Bahwa Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Bidang ada Dinas Kesehatan Kota Makassar sejak tahun 2017;

• Bahwa Saksi pernah menyerahkan daftar daftar kegiatan yang ada di bidang PSDK pada Kadis Kesehatan yang pada saat itu dijabat oleh Naisyah.

• Bahwa Ya, saksi pernah diminta untuk menyerahkan catatan nama-nama yang akan membangun Puskesmas Batua;

• Bahwa Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki Tim Penyusunan Renja SKPD, yaitu terdiri dari beberapa Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Pada saat akan menyusun Renja SKPD, masing-masing Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada SKPD memberikan masukan apa saja yang akan di programkan dalam kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Makassar bersama Kepala Dinas, setelah hasil raat tersebut disepakati maka dibuatklah Renja SKPD pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

• Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai PPK yaitu melaksanakan kegiatan yang ada did PSDK;

• Bahwa Dinas Kesehatan dalam merencanakan pembangunan Puskesmas Batua telah melakukan Perumusan Kegiatan Prioritas terlebih dahulu, artinya bahwa pada saat itu hasil rapat penyusunan renja SKPD dengan milihat kondisi puskesmas batua yang banyak pengunjungnya dan letaknya dipinggir jalan, oleh sebab itu pada tahun 2016 untuk pembangunan rumah sakit tipe dipilihlah puskesmas batua untuk dilakukan pembangunan menjadi rumah sakit tipe C. namun sepengetahuannya tidak ada dokumen terkait perumusan kegiatan prioritas tersebut untuk merencanakan pembangunan puskesmas batua.

• Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertanya sehubungan dengan pekerjaan proyek pmebangun Rumah sakit Batua sejak tahun 2017;

• Bahwa Untuk perihal pelaksaan proyek pembangunan puskesmas Batua saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak menjabat lagi;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Firman ditunjuk sebagai konsultan;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya pertemuan di hotel Claro akan tetapi setelah adanya pertemuan baru saksi mengetahuinya;

• Bahwa Saksi pernah menerima telpon dari Erwin karena dr.Sri tidak mengangkat telpon, akan tetapi dr. Sri mengatakan kepada saksi “jangan angkat telpon tersebut”;

• Bahwa dr Sri Rimayani pernah curhat kepada saksi bahwa dr. Sri Rimayani tidak setuju dengan pelaksana pembangunan puskesman Batua dan dr Sri Rimayani juga curhat terkait bahwa terdakwa dr Naisyah pernah memberikan catatan inisial nama “EH” yang yang akan mengerjakan pembangunan Puskesmas Batua, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat catatan tersebut.

• Bahwa Saksi tidak pernah melihat Muh.Alwi mengundurkan diri;

• Bahwa Yang memerintahkan perubahan RKA adalah Kepala Dinas;

• Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar saat itu adalah Andi Naisyah;

• Bahwa Biasanya jika ada perubahan RKA karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan;

• Bahwa Saksi menjadi PPK terkait dengan perkara pembangunan Puskesmas Batua tahun 2016;

• Bahwa Terkait dengan lelang yang gagal saksi sudah tidak terlibat dalam lelang tersebut.

• Bahwa yang membuat master plan adalah pihak ketiga;

• Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dantje;

• Bahwa yang Saksi ketahui dr.Sri Rimayani tidak memiliki sertifikasi;

• Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan kesaksian Bahwa terkait pembangunan Puskesmas Batua yaitu tahun 2019 sampai dengan 2020;

• Bahwa yang berhak merubah KAK adalah Kepala Bidang;

• Bahwa Masterplan selesai diakhir tahun 2016 dan anggaran untuk pembuatan masterplan yaitu Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah).

• Bahwa Saksi tidak mengetahui rapat-rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang;

• Bahwa semua keputusan rapat adalah keputusan pimpinan;

2. Saksi. MUHAMMAD DANIBAL, ST. M.Si,

• Bahwa Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Polisi telah saksi baca dan saksi bertandatangan;

• Bahwa Saksi menjabat Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar adalah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar nomor: 821.23.605-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Megara Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2016;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi , pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Layanan Pengadaan Barang dan jasa adalah secara umum merumuskan bahan kebijakan pedoman dan pentunjuk teknis serta pembinaan dan layanan administratif dibidang layanan pengadaan barang dan jasa antara lain:

• Perencanaan kegiatan operasional dibidang layanan pengadaa barang dan jasa;

• Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa;

• Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa;

• Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa;

  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan oleh atasan terkait tgas dan fungsinya.

• Bahwa Yang saksi ketahui Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar pernah melakukan proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I;

• Bahwa saksi mengetahui adanya permintaan dari SKPD terkait adanya lelang proyek tersebut;

• Bahwa Yang saksi ketahui Kepala Dinas Kota Makassar adalah dr.Naisyah;

• Bahwa Yang mengusulkan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 untuk dilelang pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggarannya (PA) adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar atas nama dr. HJ. NAISYAH T. AZIKIN M.Kes;

• Bahwa Yang saksi ketahui pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I pada Ta. 2018 tersebut dilakukan permohonan lelang sebanyak 3 (tiga) kali, karena proses lelang pertama dan kedua dinyatakan gagal lelang, dimana permohonan lelang tersebut sebagai berikut:

1. Permohonan lelang pertama, sesuai dengan surat Nomor: 273.2/Dinkes/ 445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua

Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran atasnama dr. HJ. A. NAISYAH T. AZIKIN M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh smebilan milyar rupiah) dan Total HPS sebesar Rp.48.961.398.000,- (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus smebilan puluh delapan ribu rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kota Makassar Tahun 2018;

2. Permohonan lelang kedua, sesuai dengan surat Nomor: 558.7/Dinkes/ 445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran atasnama dr. HJ. A. NAISYAH T. AZIKIN M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh smebilan milyar rupiah) dan Total HPS sebesar Rp. 48.961.398.000,- (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus smebilan puluh delapan ribu rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kota Makassar Tahun 2018;

3. Permohonan lelang ketiga, sesuai dengan surat Nomor: 756/ Dinkes / 445 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran atasnama dr. HJ. A. NAISYAH T. AZIKIN M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh smebilan milyar rupiah) dan Total HPS sebesar Rp. 26.559.777.498,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kota Makassar Tahun 2018.

• Bahwa Yang saksi ketahui proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tersebut dilakukan beberapa kali lelang, dan seingatnya proses lelang tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain sebagai berikut:

• Lelang I, antara bulan April 2018 s/d bulan Mei 2018;

• Lelang II, antara bulan Mei 2018 s/d bulan Juni 2018;

• Lelang III, antara bulan Juli 2018 s/d bulan Agustus 2018.

• Bahwa Proses lelang pertama dan kedua dinyatakan gagal lelang karena tidak ada perusahaan yang lulus evaluasi penawaran sesuai dengan surat Penyampaian Hasil Lelang Gagal dari Pokja 3 Bagian Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar antara lain sebagai berikut:

• Gagal lelang pertama, sesuai surat Nomor: 09/07/POKJA-BLPBJ.MKS/V/ 2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal yang ditanda tangani oleh Pokja 3 atasnama HAMSARUDDIN SE. M.Si, ANDI SAHAR, ST. MEDIS WATY, ST. MT.

  • Gagal lelang kedua, sesuai surat Nomor: 09/L2/09/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/ 2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal yang ditanda tangani oleh Pokja 3 atasnama HAMSARUDDIN SE. M.Si, ANDI SAHAR, ST. MEDIS WATY, ST. MT;

• Bahwa untuk secara teknis yang lebih mengetahui sebab sehingga proses lelang pertama dan kedua tersebut dinyatakan gagal lelang adalah Tim Pokja III selaku Pokja yang melakukan proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018;

• Bahwa saksi kenal dengan Andi Ilham Hatta;

• Bahwa saksi pernah ditemui oleh Andi Ilham Hatta untuk menanyakan penyebab gagalnya lelang;

• Bahwa Saksi mengetahui mengapa pada proses lelang ketiga terjadi perubahan nilai HPS pada pekerjaan tersebut dari Rp. 48.961.398.000,- (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus smebilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 26.559.777.498,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa selaku Direktur PT. SULTANA ANUGRAH karena saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa Saksi menerima laporan pada proses lelang pekerjaan tersebut hanya dari PAK SURAHMAN selaku Kasubag Pelaksanaan Pengadaan, bahwa ia menerima laporan tersbeut secara lisan bahwa pada proses lelang pekerjaan tersbut terjadi gagal lelang sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan, namun secara teknis yang lebih mengetahui adalah Pokja pada pengadaan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan khusus kepada Tim Pokja 3 terkait proses lelang pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018, bahwa untuk pelaksanaan proses lelang pada pekerjaan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Pokja 3;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyebab dari gagalnya lelang pertama dan kedua tersebut karena tidak ada laporan;

• Bahwa Saksi kenal Andi Ilham Hatta Sulolipu sejak saksi bertugas di Dinas PU Kota Makassar,saksi hanya sebatas mengenal saja tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun hubungan keluarga;

• Bahwa saksi pernah mendapatkan surat permohonan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait agar pelelangan dilaksanakan;

• Bahwa pengajuan surat permohonan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait pelelangan sudah benar;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelang pada proses pembangunan Puskesmas Batua;

• Bahwa Pelelangan tersebut diadakan pada tahun 2018;

• Bahwa ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU pernah datang ke Kantor di bagian Layanan pengadaan dan bertanya kepada saksi terkait mengapa proses lelang pertama dan kedua pada pekerjaan tersebut dinyatakan gagal lelang, kemudian saksi arahkan ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU untuk bertemu dan menanyakan proses lelang pekerjaan tersebut kepada PAK SURAHMAN selaku Kasubag Pelaksanaan Pengadaan;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya perubahan persyaratan lelang;

• Bahwa Pada proses lelang pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I Ta. 2018 pernah dilakukan Rapat Kaji Ulang beberapa kali dari proses lelang pertama sampai akan dilakukan proses lelang yang ketiga, namun secara teknis yang mengetahui rapat kaji ulang tersebut adalah Tim Pokja pada pekerjaan tersebut, karena ia tidak pernah mengikuti rapat kaji ulang pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa yang bertandatangan terkait dengan adanya kaji ulang yaitu Pokja dan PPK;

• Bahwa Walikota menetapkan seluruh Anggota Pokja yang ditindaklajuti oleh Keputusan Sekda kedalam kelompok-kelompok Pokja. Anggota Pokja belum memiliki kewenangan untuk melaksanakan tahapan pelelangan sebelum memiliki Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh saksi selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Terkait dengan Berita Acara Kaji Ulang Nomor 01/01/POKJA-BPLBJ-MKS/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 merupakan Berita Acara Kaji Ulang yang dilakukan oleh seluruh Anggota Pokja. Maksud Kaji Ulang tersebut dimaksudkan untuk memperoleh saran/masukan perbaikan dari seluruh Anggota Pokja sebelum terbit penugasan yang diterima oleh Pokja.

Kaji Ulang tanggal 7 Februari 2017 dilakukan atas permintaan Sdr. Sri Rimayani selaku PPK yang disampaikan langsung kepada ia selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Seharusnya, pada saat terbit Surat Perintah Tugas Nomor: 027.05/02.3/SPT/ BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, maka Tim Pokja yang namanya tercantum yaitu: Sdr. Moh. Sjaifullah, Sdr. Andi Sahar, dan Sdri. Mediswaty melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa yang antara lain adalah melakukan kaji ulang.

saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari Dinas Kesehatan terkait saran/masukan yang disampaikan dalam Berita Acara Kaji Ulang Nomor 01/01/POKJA-BPLBJ-MKS/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 dan tidak mengetahui apakah Tim Pokja yang melakukan tahapan pelelangan yaitu Kaji Ulang setelah terbit Tugas Nomor: 027.05/02.3/SPT/BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

• Bahwa Walikota menetapkan seluruh Anggota Pokja yang ditindaklajuti oleh Keputusan Sekda kedalam kelompok-kelompok Pokja. Anggota Pokja belum memiliki kewenangan untuk melaksanakan tahapan pelelangan sebelum memiliki Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Sdr. Muhammad Danibal selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar;

• Bahwa yang saksi ketahui pada proses lelang kedua tersebut, Andi Ilham Hatta Sulolipu pernah mengikuti proses lelang pada pekerjaan tersbeut, namun saksi tidak tahu perusahaan apa yang digunakan oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu karena pada saat itu saksi mengarahakan Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk menanyakan proses lelang tersebut kepada PAK SURAHMAN;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana Penunjukkan Langsung, namun berdasarkan Perpres 54 yang antara lain menyatakan bahwa lelang gagal sebanyak dua kali dapat dilakukan penunjukkan langsung. Maka pilihan untuk melakukan menjadi kewenagan PPK;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja peserta lelang pada proyek pembangunan Puskesmas Batua;

• Bahwa ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU sering datang ke kantor Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa, setahu saksi, ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU adalah seorang kontraktor, atau pemborong pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui apa perusahaan dari ILHAM HATTA SULOLIPU, sepengetahuannya hanya itu;

• Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Ilham Hatta Sulolipu diluar jam kerja maupun jam kantor, saksi hanya sebatas mengenal tahu dan mengenal saja bahwa yang bersangkutan adalah Andi Ilham Hatta Sulolipu;

• Bahwa Saksi hanya pernah bertemu dengan Andi Ilham Hatta Sulolipu pada proses lelang pekerjaan tersebut, yang bersangkutan waktu itu menanyakan kepada saksi sebab apa proses lelang tersebut gagal lelang, kemudian saksi arahkan untuk bertemu dengan PAK SURAHMAN, selebihnya PAK SURAHMAN yang mengetahui lebih lanjut;

• Bahwa Dokumen lelang bukan dokumen rahasia;

• Bahwa Waktu Sanggahan dilakuakan apabila rekanan merasa tidak sesuai prosedurnya dengan mengisi sanggahan oleh karena itu saksi tidak mengetahui apakah Andi Ilham Hatta Sulolipu sudah melakukan sanggahan pada sistem saat datang kepada saksi;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pokja diganti;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal materi lelang ditahun 2017, yang saksi ketahui hanya materi lelang tergantung PP dari Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa yang saksi ketahui materi kaji ulang terkait materi pedoman persiapan lelang;

• Bahwa yang saksi ketahui untuk mengubah materi pedoman teknis tidak bisa karena hal tersebut merupakan wewenang dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

• Bahwa yang saksi ketahui Putusan POKJA diketahui oleh seluruh peserta melalui sebuah aplikasi LPSE;

• Bahwa Saat Andi Ilham Hatta Sululipu mendatangi saksi, saksi tidak mengarahkannya ke aplikasi LPSE akan tetapi saksi arahkan ke Kasubag;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU sudah paham tentang aplikasi tersebut namun saat itu ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU ingin mendapatkan penjelasan langsung;

• Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya dokumen penawaran;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada tidaknya sanggahan dalam aplikasi atau tidak;

• Bahwa Muh. Alwi memang sering berkunjung ke Kantor ULP untuk menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan maupun berkonsultasi dengan Tim Pokja ULP untuk memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Tim Pojka ULP, selain itu saksi tidak pernah bertemu dengan Muh.Alwi;

• Bahwa yang berwenang menentukan pemenang lelang berdasarkan aturan yaitu Pokja;

• Bahwa yang menjadi pertimbangan Saudara dalam menerbitkan surat perintah tugas yang menempatkan Sdr. Moh. Sjaifullah, Sdr. Andi Sahar, dan Sdri. Mediswaty untuk melakukan pelelangan atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 yaitu Pertimbangan jumlah paket yang sedang dikerjakan. Terkait dengan kompetensi, semua anggota Pokja memiliki kompetensi yang sama dan cukup untuk melakukan proses pelelangan;

• Bahwa yang selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu. A. Naisyah T. Azikin selaku PA, Sdri. Sri Rimayani selaku PPK, dan Sdr. Firman Marwan tidak pernah memberitahukan perusahaan-perusahaan tertentu yang mengikuti proses pelelangan;

• Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan saran kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait proses lelang gagal;

• Bahwa Saksi mengetahui bahwa Andi Ilham Hatta adalah merupakan peserta lelang pada saat Andi Ilham Hatta Sulolipu melakukan konfirmasi tidak lolos tetapi saksi tidak menanyakan perusahaan yang digunakan Andi Ilham Hatta Sulolipu;

• Bahwa Surat permohonan lelang ditujukan kepada pihak Barang dan Jasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi. SURAHMAN SURIADY, ST, MM,

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Saksi selaku Kasubag pelaksanaan pengadaan bagian layanan pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Pemkot Makassar Berdasarkan Surat keputusan walikota Makssar Nomor: 821.24607-2016 tentang pengangkatan aparatur sipil Negara dalam jabatan pengawas (eselon IV) dalam lingkup pemerintah kota makassar, tanggal 29 Desember 2016;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Bagian layanan pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Pemkot Makassar sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Subbag Pelaksanaan pengadaan;

2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Subbag Pelaksanaan Pengadaan;

3. Mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

4. Memilih panitia lelang Pokja ULP untuk melaksanakan lelang dan

5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Makassar.

• Bahwa Pada tahun anggaran 2018 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar pernah melakukan proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I tahun 2018.

• Bahwa Pokja pada pengadaan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 027.05/58/SPT.BLP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, yang ditanda tangani Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dimana Pokja tersebut terdiri dari:

1. HAMSARUDDIN, SE. M.Si selaku Ketua;

2. ANDI SAHAR, ST selaku Sekertaris;

3. MEDISWATY, ST. MT. selaku Anggota.

• Bahwa Awalnya pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kabag Layanan pengadaan Barang dan Jasa sekertariat Daerah Kota Makassar untuk dilakukan lelang pembangunan gedung Puskesmas Batau Tahap I kemudian saksi selaku Kasubag Pelaksanaan Pengadaan mengusulkan nama pokja dan membuatkan surat tugas dan ditanda tangani oleh Kabag Layanan Pengadaan Barang dan jasa atas nama. DANIBAL, ST.

• Bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I pada Ta. 2018 tersebut dilakukan permohonan lelang sebanyak 3 (tiga) kali, karena proses lelang pertama dan kedua dinyatakan gagal lelang, dimana permohonan lelang tersebut sebagai berikut:

1. Permohonan lelang pertama, sesuai dengan surat Nomor: 273.2/ Dinkes / 445 / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran atasnama dr. dr. A. NAISYAH TUNUR ANIA, M.Kes. dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh smebilan milyar rupiah) dan Total HPS sebesar Rp. 48.961.398.000,- (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus smebilan puluh delapan ribu rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kota Makassar Tahun 2018;

2. Permohonan lelang kedua, sesuai dengan surat Nomor: 558.7/Dinkes/ 445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran atas nama dr. A. NAISYAH TUNUR ANIA, M.Kes. dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh smebilan milyar rupiah) dan Total HPS sebesar Rp. 48.961.398.000,- (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kota Makassar Tahun 2018;

3. Permohonan lelang ketiga, sesuai dengan surat Nomor: 756/Dinkes/ 445/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran atasnama dr. dr. A. NAISYAH TUNUR ANIA, M.Kes. dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan Total HPS sebesar Rp.26.559.777.498,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan sumber anggaran tersebut dari APBD Kota Makassar Tahun 2018;

• Proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tersebut dilakukan beberapa kali lelang, dan seingat saksi proses lelang tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain sebagai berikut:

• Lelang I, antara bulan April 2018 s/d bulan Mei 2018;

• Lelang II, antara bulan Mei 2018 s/d bulan Juni 2018;

• Lelang III, antara bulan Juli 2018 s/d bulan Agustus 2018.

• Bahwa Saksi mengetahui jika ada lelang tersebut gagal karena tidak memenuhi syarat;

• Bahwa Saksi mengetahui lelang tersebut gagal, saat ANDI ILHAM HATTA mendatanginya diruangan saksi saat proses lelang pertama dan lelang kedua selesai dilaksanakan;

• Bahwa Saksi mengetahui lelang pertama gagal yaitu awalnya setelah lelang pertama selesai dilaksanakan oleh Panitia lelang, ILHAM HATTA mendatangi ia diruangan kerjanya menanyakan bagaimana sehingga PT. SULTANA ANUGRAH gugur dan tidak dimenangkan dalam pekerjaan tersebut selanjutnya ia selaku kasubag pelaksanaan pengadaan memanggil panitia pangadaan tersebut yaitu HAMSARUDDIN selaku ketua untuk menjelaskan hal tersebut didepan ILHAM HATTA selanjutnya HAMSARUDDIN menjelaskan kepada kami bahwa lelang pertama gagal karena perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi syarat teknis yaitu pengalaman perusahaan yang dipersyaratkan harus mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai dalam waktu 3 tahun terakhir, yang mana PT. SULTANA ANUGRAH tidak memenuhi syarat tersebut. kemudian setelah hal tersebut dijelaskan Pihak Dinas Kesehatan kembali meminta untuk dilaksanakan lelang kedua;

• Bahwa Lelang kedua gagal yaitu awalnya setelah lelang kedua selesai dilaksanakan oleh Pantia lelang, ILHAM HATTA kembali mendatangi saksi diruangan kerjanya menanyakan bagaimana sehingga PT. SULTANA ANUGRAH dinyatakan tidak dimenangkan dalam pekerjaan tersebut

• Bahwa selanjutnya saksi selaku kasubag pelaksanaan pengadaan memanggil panitia pangadaan tersebut yaitu HAMSARUDDIN selaku ketua untuk menjelaskan hal tersebut didepan ILHAM HATTA selanjutnya HAMSARUDDIN menjelaskan kepada kami bahwa lelang keuda kembali gagal karena perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi syarat teknis yaitu pengalaman perusahaan yang dipersyaratkan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai dalam waktu 3 tahun terkakhir, yang mana PT. SULTANA ANUGERAH tidak memenuhi syarat tersebut.

• Bahwa selanjutnya setelah gagal lelang kedua , Pihak Dinas kesehatan kembali mengusulkan untuk dilakukan lelang ketiga dengan mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan dan mengurangi HPS kegiatan tersebut.

• Bahwa selanjutnya pihak Pokja kembali melakukan lelang ketiga pembangunan Puskesmas Batua tahap I.

• Bahwa Maksud dan tujuan ILHAM HATTA untuk mengklarifikasi mengapa perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH dinyatakan gugur dalam proses lelang pertama dan kedua, karena ia menggunakan PT. SULTANA ANUGRAH mengikuti lelang tersebut;

• Bahwa Saksi sudah lama mengenal ANDI ILHAM HATTA sejak ANDI ILHAM HATTA bertugas tahun 2009 di Bagian ekonomi pembangunan Sekda Kota Makassar dan sudah biasa datang ke ruangan ia berkonsultasi dengan saksi terkait aturan pengadaan barang dan jasa. sehingga dia mengklarifikasi mengapa perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH digugurkan dalam proses lelang tersebut.

• Bahwa Yang saksi ketahui ada diatur terkait untuk mengurangi pertemuan dengan pihak peserta lelang namun tidak ada himbauan terkait larangan bertemu dengan pihak peserta lelang;

• Bahwa Saksi pernah menghubungi HAMSARUDDIN selaku Ketua Pokja, untuk membahas dan melaksanakan rapat kaji ulang untuk proses lelang yang ketiga pada pekerjaan tersebut bersama PPK dan PPTK.

• Bahwa Mekanisme proses lelang ketiga yaitu setelah pihak Pokja menjelaskan bahwa proses lelang kedua gagal pokja harus membuatkan surat berita acara dan melaporkan secara tertulis kepada saksi selaku kasubag pelaksanaan pengadaan bahwa alasan lelang tersebut gagal selanjutnya dilaporkan kepada pihak dinas alasan terakit lelang tesebut gagal, kemudian pihak dinas kembali bersurat untuk melakukan lelang kembali dan ia selaku kasubug pelaksanaan pengadaan memfasilitasi antara Pokja dan pihak dinas untuk dilakukan lelang kembali dengan melakukan kaji ulang bersama antara Pokja dan PPK selanjutnya setelah disepakati dilakukan lelang oleh Pokja.

• Bahwa Saksi tidak hadir pada saat kaji ulang kelima;

• Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan saat kaji ulang kelima;

• Bahwa Saksi selaku Kasubag pelaksanaan pengadaan bagian layanan pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Pemkot Makassar tidak disampaikan oleh POKJA mengenai adanya gagal lelang;

• Bahwa Saksi selaku Kasubag pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak pernah memberikan tekanan atau intervensi kepada Tim Pokja untuk memenangkan salah satu perusahaan pada proses lelang pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 tersebut;

• Bahwa Pelaksanaan Pelelangan untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Batua TA 2017 diawali dengan penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan dari dr. Sri Rimayani selaku PPK kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya, dilakukan Kaji Ulang oleh Pokja bersama dengan PPK. Kaji Ulang dilakukan setelah Tim Pokja dibentuk dengan Surat Tugas. Tim Pokja melakukan reviu atas dokumen Persiapan Pengadaan tersebut.

• Bahwa Walikota Makassar Ir. Moh Ramdhan Pamanto menetapkan seluruh Anggota Pokja yang ditindaklajuti oleh Keputusan Sekda kedalam kelompok-kelompok Pokja. Anggota Pokja belum memiliki kewenangan untuk melaksanakan tahapan pelelangan sebelum memiliki Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Muhammad Danibal selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Terkait dengan Berita Acara Kaji Ulang Nomor 01/01/POKJA-BPLBJ-MKS/ II/ 2017 tanggal 7 Februari 2017 merupakan Berita Acara Kaji Ulang yang dilakukan oleh seluruh Anggota Pokja. Maksud Kaji Ulang tersebut dimaksudkan untuk memperoleh saran/masukan perbaikan dari seluruh Anggota Pokja sebelum terbit penugasan yang diterima oleh Pokja.

Kaji Ulang tanggal 7 Februari 2017 dilakukan atas permintaan dr. Sri Rimayani selaku PPK yang disampaikan langsung kepada Sdr. Muhammad Danibal selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari Dinas Kesehatan terkait saran/masukan yang disampaikan dalam Berita Acara Kaji Ulang Nomor 01/01/POKJA-BPLBJ-MKS/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 dan tidak mengetahui apakah Tim Pokja yang melakukan tahapan pelelangan yaitu Kaji Ulang setelah terbit Tugas Nomor: 027.05/02.3/SPT/BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

• Bahwa ada kontrak kerja;

• Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca kontrak tersebut namun yang bertandatangan yaitu PPK dan Penyedia barang;

• Bahwa Saksi bertemu dengan ANDI ILHAM HATTA sebelum ANDI ILHAM HATTA menjadi pemenang lelang;

• Bahwa dr. A. NAISYAH TUNUR ANIA, M.Kes. selaku Kadis pernah menghubungi ia via telepon sebelum proses lelang ketiga tersebut dilaksanakan yang mana ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar meyampaiakan kepada ia “bahwa tolong fasilitasi PPK untuk lelang pekerjaan puskesmas batua” Selanjutnya ia mengatakan “iya ibu nanti kami fasilitasi sesuai ketentuan”.

• Bahwa Proses lelang ketiga terjadi perubahan nilai HPS pada pekerjaan tersebut dari Rp. 48.961.398.000,- (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 26.559.777.498,- (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) karena sepengetahuannya pengurangan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga HPS tersebut diubah oleh PPK;

• Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengintervensi ia dalam proses lelang pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018;

• Bahwa dr. Sri Rimayani selaku PPK menanyakan tindak lanjut proses pelelangan setelah gagal lelang kedua kepada ia selaku Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan kemudian ia sampaikan kepada dr. Sri Rimayani bahwa lelang dapat dilanjutkan dengan cara diulang atau dilakukan Penunjukan Langsung. Atas metode Penunjukan Langsung, saksi juga sampaikan kriteria untuk dilakukan Penunjukan Langsung yaitu: keadaan mendesak, tidak cukup waktu untuk lelang kembali.

• Bahwa Untuk dilakukan Lelang Ulang maka saksi sarankan kepada dr. Sri Rimayani utnuk melakukan konsultasi kepada Konsultan Perencana terkait dengan waktu yang tersisa, namun pada pelaksanaannya tidak diaksanakan penunjukan langsung oleh PPK.Kemudian, Sri Rimayani menyampaikan kembali Dokumen Persiapan Pelelangan dan ditindaklajuti oleh Tim Pokja untuk melakukan lelang ulag kembali.

• Bahwa yang saksi ketahui dr. A. Naisyah Tunur Ania selaku PA, dr. Sri Rimayani selaku PPK, danFirman Marwan tidak pernah memberitahukan perusahaan-perusahaan tertentu yang mengikuti proses pelelangan puskesmas batua termasuk perusahaa yang digunakan Andi Ilham Hatta Sulolipu dalam mengikuti proses lelang puskesmas batua;

• Bahwa Pelaksanaan tahapan-tahapan untuk pelelangan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I sepengetahuan dilaksanakan secara normal dan diperoleh pemenang lelang namun secara teknisnya yang mengtahui adalah pokja lelang pengawasan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah di intervensi oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu dan Erwin Hatta ataupun pihak lain dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Dokumen lelang bukan merupakan dokumen rahasia;

• Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan saran kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ketika proses lelang gagal HANYA SAJA Pokja menyarankan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bersifat saran saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. Saksi. DARMAN SIOGA, ST.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi pernah ditunjuk selaku Kelompok Kerja Bagian LayananPengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun Anggaran 2017;

• Bahwa Saksi ditunjuk selaku kellompok Kerja Bagian Layanan erdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 027.05/213.5/SPT-BLP/VIII tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atas nama MUHAMMAD DANIBAL, ST., M.Si;

• Bahwa yang menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yaitu:

  1. DARMAN SIOGA, ST, selaku ketua (saksi sendiri);

  2. NOER ANGGIA ENIETASARI, SP, selaku sekretaris;

  3. ROMI PHISCO, S.Kom, selaku Anggota;

• Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP Pusat;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang/Jasa secara umum adalah;

1. Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

2. Membuat jadwal lelang;

3. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi;

4. Menetapkan pemenang lelang;

5. Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan Barang Jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut;

• Bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2017 pernah bermohon untuk dilakukan lelang untuk pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahun 2017;

• Bahwa yang melakukan permohonan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua tahun 2017 yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu dr.SRI RIMAYANI MALIK, Sp., KK;

• Bahwa ada dokumen yang diberikan kepada POKJA untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu;

1. Surat Permohonan;

2. HPS;

3. BoQ (Bill of Quantity);

4. KAK (Kerangka Acuna Kerja)/Spesifikasi Teknis;

5. DPA SKPD;

6. RAB

• Bahwa Dokumen yang diberikan kepada POKJA skasi terima dari admin BLPBJ (Bagian Layananan Pengadaan Barang dan Jasa) Kota Makassar;

• Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengajukan surat permohonan untuk dilakukan lelang pada pekerjan pembangunan Puskesmas Batua tahun 2017 sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab apa sehingga PPK membuat dan mengirim surat sebanyak dua kali ke ULP untuk dilakukan permohonan lelang tersebut;

• Bahwa Pagu Anggaran pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2017 tersebut sebesar Rp30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah) dan untuk nilai HPS nya sebesar Rp29.982.400.000,00(dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan ppuluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

• Bahwa Sumber anggaran untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu dari APBD Tahun 2017;

• Bahwa Dokumen yang di Upload ke LPSE berupa BoQ, Spesifikasi Teknis/KAK, gambar teknis, dokumen pengadaan dan yang mengupload ke system LPSE adalah saksi sendiri selaku Ketua Pokja;

• Bahwa Tahapan proses tender pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Tahap I Tahun 2017 yaitu;

1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

2. Donwload Dokumen pemilihan tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

3. Pemberian penjelasan (aanwijzing) tanggal 25 Agustus 2017 pukul 09.00 wita-11.00 wita;

4. Upload dokumen penawaran tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

5. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

6. Evaluasi penawaran tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

7. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 30 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 September 2017;

8. Pembuktian kualifikasi tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

9. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan 15 September 2017;

10. Penetapan pemenang tanggal 15 September 2017;

11. Pengumuman pemenang tanggal 15 September 2017;

12. Masa sanggah hasil tender tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;

13. Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;

14. Penandatanganan kontrak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;

• Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu;

1. PT. GEMILANG UTAMA ALEN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp29.018.560.000,00;

2. PT.APASKO UTAMA JAYA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp25.649.850.000,00;

3. PT.BUMI PERMATA KENDARI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp27.912.080.000,00;

4. PT.SATU EMPAT LIMA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp28.791.200.000,00;

   • Bahwa Saksi lupa nama-nama yang selaku direktur perusahaan yang memasukan penawaran;

   • Bahwa Pada proses lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2017 tersebut tidak ada yang dinyatakan pemenang lelang sebabnya yaitu;

• PT.GEMILANG UTAMA ALEN gugur pada tahap evaluasi kualifikasi disebabkan karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan mengerjakan bangunan gedung yang memiliki lantai basement dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan tidak memiliki pengalaman mengerjakan gedung berlantai banyak (minimal 5 lantai) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir;

• PT.APASKO UTAMA JAYA gugur pada tahap evaluasi kualifikasi disebabkan karena tidak memilliki pengalaman pada sub bidang pekerjaan konstruksi bangunan kesehatan (Bg 008) dengan kemampuan dasar atau KD sekurang kurangnya sams dengan total nilai HPS;

• PT.SATU EMPAT LIMA gugur dalam tahap Evaluasi Teknis disebabkan karena tidak menawarkan beberapa jenis peralatan utama minimal yang dipersyaratkan dalam KAK, tidak menawarkan beberapa kualifikasi tenaga atau personil yang dipersyaratkan dalam KAK, tidak memiliki surat dukunngan ketersediaan material besi dan baching plant;

• PT. BUMI PERMATA KENDARI lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi namun pada saat diundang untuk pembuktian kualifikasi tidak menghadiri klasifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi;

• Bahwa Untuk Pembuktian kualifikasi untuk klarifikasi dokumen penawaran untuk PT.BUMI PERMATA KENDARI awalnya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 hari jumat pukul 08.00 wita-10.00 wita, dan undangan pembuktian kulaifikasi tersebut saksi kirim ke PT.BUMI PERMATA KENDARI sejak tanggal 13 September 2017 melalui email dan melalui portal LPSE, namun sampai dengan waktu yang dijawadwalkan pihak PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi.

• Bahwa yang saksi ketahui penyebab sehingga PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri undangan POKJA untuk menghadiri klarifikasi dokumen penawarandan pembuktian kualifikasi yaitu bahwa ada insiden dari pihak PT. BUMI PERMATA KENDARI dipukul oleh orang yang tidak dikenal, sehingga setelah kejadian itu pihak PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri kegiatan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang memukul PT. BUMI PERMATA KENDARI pada saat di depan lift lantai dasar kantor Balaikota tersebut pada saat akan menghadiri pembuktian kualifikasi;

• Bahwa Terkait proses evaluasi lelang adalah rahasia tidak boleh disampaikan kepada siapapun;

• Bahwa Setelah pihak PT. BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim Pokja melakukan rapat dan membuat berita acara hasil pelelangan yang menyatakan lelang tersebut gagal dan membuat surat hasil penyampaian gagal lelang kepada PPK;

• Bahwa Mekanisme pelaksanaan proses lelang pada pekerjaan puskesmas Batua tahun 2017 menggunakan sistem pasca kualifikasi dan metode sistem gugur.PPK membuat paket pekerjaan dan memasukan dokumen lelang di portal LPSE dan sebelum dilakukan pengumuman lelang pada sistem LPSE, Pokja menerima KAK, gambar dan BOQ/RAB kosong, rancangan kontrak dari PPK, setelah itu Pokja Pengadaan melaksanakan Rapat membahas persiapan pelaksanaan lelang, dan kemudian dilakukanlah proses lelang tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

• Bahwa Pada saat tender gagal di tahun 2017 maka dilakukan lagi pada tahun 2018, oleh karena itu saksi tidak ditunjuk lagi sebagai Pokja;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa saksi tidak ditunjuk lagi sebagai pokja karena untuk diganti dimungkinkan suatu yang wajar pokja diganti;

• Bahwa peserta gugur disediakan dalam aplikasi tools untuk mempertanyakan alasan dinyatakan gugur;

• Bahwa Pada saat review saksi Noer Anggia tidak hadir yang hadir hanya saksi dan Romy ;

• Bahwa Hasil review dokumen saksi pernah baca akan tetapi saksi sudah lupa;

• Bahwa Saksi selaku Pokja tidak pernah dijanjikan sesuatu untuk mendapatkan hadiah berupa benda, uang atau barang dari pihak-pihak tertentu terkait proses tender pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi. ROMI PHISCO, S.Kom,

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi pernah ditunjuk selaku Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun Anggaran 2017;

• Bahwa Saksi ditunjuk selaku kellompok Kerja Bagian Layanan erdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 027.05/213.5/SPT-BLP/VIII tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atas nama MUHAMMAD DANIBAL, ST., M.Si;

• Bahwa yang menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yaitu:

1. DARMAN SIOGA, ST, selaku ketua ;

2. NOER ANGGIA ENIETASARI, SP, selaku sekretaris;

3. ROMI PHISCO, S.Kom, selaku Anggota (saksi sendiri);

• Bahwa Ya, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP Pusat;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang/Jasa secara umum adalah;

1. Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

2. Membuat jadwal lelang;

3. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi;

4. Menetapkan pemenang lelang;

5. Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan Barang Jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut;

• Bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2017 pernah bermohon untuk dilakukan lelang untuk pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahun 2017;

• Bahwa yang melakukan permohonan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu dr.SRI RIMAYANI MALIK, Sp., KK;

• Bahwa ada dokumen yang diberikan kepada POKJA untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu;

1. Surat Permohonan;

2. HPS;

3. BoQ (Bill of Quantity);

4. KAK (Kerangka Acuna Kerja)/Spesifikasi Teknis;

5. DPA SKPD;

6. RAB

• Bahwa Dokumen yang diberikan kepada POKJA skasi terima dari admin BLPBJ (Bagian Layananan Pengadaan Barang dan Jasa) Kota Makassar;

• Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengajukan surat permohonan untuk dilakukan lelang pada pekerjan pembangunan Puskesmas Batua tahun 2017 sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab apa sehingga PPK membuat dan mengirim surat sebanyak dua kali ke ULP untuk dilakukan permohonan lelang tersebut;

• Bahwa Pagu Anggaran pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2017 tersebut sebesar Rp30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah) dan untuk nilai HPS nya sebesar Rp29.982.400.000,00(dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan ppuluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

• Bahwa Sumber anggaran untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu dari APBD Tahun 2017;

• Bahwa Dokumen yang di Upload ke LPSE berupa BoQ, Spesifikasi Teknis/KAK, gambar teknis, dokumen pengadaan dan yang mengupload ke system LPSE adalah Darman Sioga;

• Bahwa Tahapan proses tender pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Tahap I Tahun 2017 yaitu;

1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

2. Donwload Dokumen pemilihan tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

3. Pemberian penjelasan (aanwijzing) tanggal 25 Agustus 2017 pukul 09.00 wita-11.00 wita;

4. Upload dokumen penawaran tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

5. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

6. Evaluasi penawaran tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

7. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 30 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 September 2017;

8. Pembuktian kualifikasi tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

9. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan 15 September 2017;

10. Penetapan pemenang tanggal 15 September 2017;

11. Pengumuman pemenang tanggal 15 September 2017;

12. Masa sanggah hasil tender tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;

13. Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;

14. Penandatanganan kontrak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;

• Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu;

1. PT. GEMILANG UTAMA ALEN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp29.018.560.000,00;

2. PT.APASKO UTAMA JAYA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp25.649.850.000,00;

3. PT.BUMI PERMATA KENDARI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp27.912.080.000,00;

4. PT.SATU EMPAT LIMA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp28.791.200.000,00;

   • Bahwa Saksi lupa nama-nama yang selaku direktur perusahaan yang memasukan penawaran;

   • Bahwa Pada proses lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2017 tersebut tidak ada yang dinyatakan pemenang lelang sebabnya yaitu;

• PT.GEMILANG UTAMA ALEN gugur pada tahap evaluasi kualifikasi disebabkan karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan mengerjakan bangunan gedung yang memiliki lantai basement dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan tidak memiliki pengalaman mengerjakan gedung berlantai banyak (minimal 5 lantai) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir;

• PT.APASKO UTAMA JAYA gugur pada tahap evaluasi kualifikasi disebabkan karena tidak memilliki pengalaman pada sub bidang pekerjaan konstruksi bangunan kesehatan (Bg 008) dengan kemampuan dasar atau KD sekurang kurangnya sams dengan total nilai HPS;

• PT.SATU EMPAT LIMA gugur dalam tahap Evaluasi Teknis disebabkan karena tidak menawarkan beberapa jenis peralatan utama minimal yang dipersyaratkan dalam KAK, tidak menawarkan beberapa kualifikasi tenaga atau personil yang dipersyaratkan dalam KAK, tidak memiliki surat dukunngan ketersediaan material besi dan baching plant;

• PT. BUMI PERMATA KENDARI lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi namun pada saat diundang untuk pembuktian kualifikasi tidak menghadiri klasifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi;

• Bahwa Untuk Pembuktian kualifikasi untuk klarifikasi dokumen penawaran untuk PT.BUMI PERMATA KENDARI awalnya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 hari jumat pukul 08.00 wita-10.00 wita, dan undangan pembuktian kulaifikasi tersebut saksi kirim ke PT.BUMI PERMATA KENDARI sejak tanggal 13 September 2017 melalui email dan melalui portal LPSE, namun sampai dengan waktu yang dijawadwalkan pihak PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi.

• Bahwa Yang saksi ketahui penyebab sehingga PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri undangan POKJA untuk menghadiri klarifikasi dokumen penawarandan pembuktian kualifikasi yaitu bahwa ada insiden dari pihak PT. BUMI PERMATA KENDARI dipukul oleh orang yang tidak dikenal, sehingga setelah kejadian itu pihak PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri kegiatan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang memukul PT. BUMI PERMATA KENDARI pada saat di depan lift lantai dasar kantor Balaikota tersebut pada saat akan menghadiri pembuktian kualifikasi;

• Bahwa Perusahaan lain yang gugur karena adanya persyaratan teknis yang harus dipenuhi yaitu dipersyaratkan pernah mengerjakan pekerjaan minimal 5 lantai da nada persyaratan alat berat berupa mobile crane;

• Bahwa Terkait proses evaluasi lelang adalah rahasia tidak boleh disampaikan kepada siapapun;

• Bahwa setelah pihak PT. BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim Pokja melakukan rapat dan membuat berita acara hasil pelelangan yang menyatakan lelang tersebut gagal dan membuat surat hasil penyampaian gagal lelang kepada PPK;

• Bahwa Mekanisme pelaksanaan proses lelang pada pekerjaan puskesmas Batua tahun 2017 menggunakan sistem pasca kualifikasi dan metode sistem gugur.PPK membuat paket pekerjaan dan memasukan dokumen lelang di portal LPSE dan sebelum dilakukan pengumuman lelang pada sistem LPSE, Pokja menerima KAK, gambar dan BOQ/RAB kosong, rancangan kontrak dari PPK, setelah itu Pokja Pengadaan melaksanakan Rapat membahas persiapan pelaksanaan lelang, dan kemudian dilakukanlah proses lelang tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

• Bahwa Pada saat tender gagal di tahun 2017 maka dilakukan lagi pada tahun 2018, oleh karena itu saksi tidak ditunjuk lagi sebagai Pokja;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa saksi tidak ditunjuk lagi sebagai pokja karena untuk diganti dimungkinkan suatu yang wajar pokja diganti;

• Bahwa peserta gugur disediakan dalam aplikasi tools untuk mempertanyakan alasan dinyatakan gugur;

• Bahwa Pada saat review saksi Noer Anggia tidak hadir yang hadir hanya saksi dan Romy ;

• Bahwa Hasil review dokumen saksi pernah baca akan tetapi saksi sudah lupa;

• Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan penyedia barang dan jasa;

• Bahwa Saksi selaku Pokja tidak pernah dijanjikan sesuatu untuk mendapatkan hadiah berupa benda, uang atau barang dari pihak-pihak tertentu terkait proses tender pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. Saksi. NOER ANGGIA ENITASARI, S.P, M.Si,

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi pernah ditunjuk selaku Kelompok Kerja Bagian LayananPengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun Anggaran 2017;

• Bahwa Saksi ditunjuk selaku kellompok Kerja Bagian Layanan erdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 027.05/213.5/SPT-BLP/VIII tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atas nama MUHAMMAD DANIBAL, ST., M.Si;

• Bahwa Yang menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yaitu:

• DARMAN SIOGA, ST, selaku ketua ;

• NOER ANGGIA ENIETASARI, SP, selaku sekretaris;

• ROMI PHISCO, S.Kom, selaku Anggota (saksi sendiri);

• Bahwa Ya, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP Pusat;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pokja Pengadaan Barang/Jasa secara umum adalah;

1. Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

2. Membuat jadwal lelang;

3. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi;

4. Menetapkan pemenang lelang;

5. Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan Barang Jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut;

• Bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2017 pernah bermohon untuk dilakukan lelang untuk pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahun 2017;

• Bahwa yang melakukan permohonan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu dr.SRI RIMAYANI MALIK, Sp., KK;

• Bahwa ada dokumen yang diberikan kepada POKJA untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu;

1. Surat Permohonan;

2. HPS;

3. BoQ (Bill of Quantity);

4. KAK (Kerangka Acuna Kerja)/Spesifikasi Teknis;

5. DPA SKPD;

6. RAB

• Bahwa Dokumen yang diberikan kepada POKJA skasi terima dari admin BLPBJ (Bagian Layananan Pengadaan Barang dan Jasa) Kota Makassar;

• Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengajukan surat permohonan untuk dilakukan lelang pada pekerjan pembangunan Puskesmas Batua tahun 2017 sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab apa sehingga PPK membuat dan mengirim surat sebanyak dua kali ke ULP untuk dilakukan permohonan lelang tersebut;

• Bahwa Pagu Anggaran pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2017 tersebut sebesar Rp30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah) dan untuk nilai HPS nya sebesar Rp29.982.400.000,00(dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan ppuluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

• Bahwa Sumber anggaran untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu dari APBD Tahun 2017;

• Bahwa Dokumen yang di Upload ke LPSE berupa BoQ, Spesifikasi Teknis/KAK, gambar teknis, dokumen pengadaan dan yang mengupload ke system LPSE adalah Darman Sioga;

• Bahwa Tahapan proses tender pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Tahap I Tahun 2017 yaitu;

1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

2. Donwload Dokumen pemilihan tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

3. Pemberian penjelasan (aanwijzing) tanggal 25 Agustus 2017 pukul 09.00 wita-11.00 wita;

4. Upload dokumen penawaran tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

5. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

6. Evaluasi penawaran tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

7. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 30 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 September 2017;

8. Pembuktian kualifikasi tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

9. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan 15 September 2017;

10. Penetapan pemenang tanggal 15 September 2017;

11. Pengumuman pemenang tanggal 15 September 2017;

12. Masa sanggah hasil tender tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;

13. Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;

14. Penandatanganan kontrak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;

• Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 yaitu;

• PT. GEMILANG UTAMA ALEN dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp29.018.560.000,00;

• PT.APASKO UTAMA JAYA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp25.649.850.000,00;

• PT.BUMI PERMATA KENDARI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp27.912.080.000,00;

• PT.SATU EMPAT LIMA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp28.791.200.000,00;

  • Bahwa Saksi lupa nama-nama yang selaku direktur perusahaan yang memasukan penawaran;

  • Bahwa Pada proses lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2017 tersebut tidak ada yang dinyatakan pemenang lelang sebabnya yaitu;

• PT.GEMILANG UTAMA ALEN gugur pada tahap evaluasi kualifikasi disebabkan karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan mengerjakan bangunan gedung yang memiliki lantai basement dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan tidak memiliki pengalaman mengerjakan gedung berlantai banyak (minimal 5 lantai) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir;

• PT.APASKO UTAMA JAYA gugur pada tahap evaluasi kualifikasi disebabkan karena tidak memilliki pengalaman pada sub bidang pekerjaan konstruksi bangunan kesehatan (Bg 008) dengan kemampuan dasar atau KD sekurang kurangnya sams dengan total nilai HPS;

• PT.SATU EMPAT LIMA gugur dalam tahap Evaluasi Teknis disebabkan karena tidak menawarkan beberapa jenis peralatan utama minimal yang dipersyaratkan dalam KAK, tidak menawarkan beberapa kualifikasi tenaga atau personil yang dipersyaratkan dalam KAK, tidak memiliki surat dukunngan ketersediaan material besi dan baching plant;

• PT. BUMI PERMATA KENDARI lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi namun pada saat diundang untuk pembuktian kualifikasi tidak menghadiri klasifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi;

• Bahwa Untuk Pembuktian kualifikasi untuk klarifikasi dokumen penawaran untuk PT.BUMI PERMATA KENDARI awalnya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 hari jumat pukul 08.00 wita-10.00 wita, dan undangan pembuktian kulaifikasi tersebut saksi kirim ke PT.BUMI PERMATA KENDARI sejak tanggal 13 September 2017 melalui email dan melalui portal LPSE, namun sampai dengan waktu yang dijawadwalkan pihak PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi.

• Bahwa Yang saksi ketahui penyebab sehingga PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri undangan POKJA untuk menghadiri klarifikasi dokumen penawarandan pembuktian kualifikasi yaitu bahwa ada insiden dari pihak PT. BUMI PERMATA KENDARI dipukul oleh orang yang tidak dikenal, sehingga setelah kejadian itu pihak PT.BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri kegiatan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang memukul PT. BUMI PERMATA KENDARI pada saat di depan lift lantai dasar kantor Balaikota tersebut pada saat akan menghadiri pembuktian kualifikasi;

• Bahwa Perusahaan lain yang gugur karena adanya persyaratan teknis yang harus dipenuhi yaitu dipersyaratkan pernah mengerjakan pekerjaan minimal 5 lantai da nada persyaratan alat berat berupa mobile crane;

• Bahwa Terkait proses evaluasi lelang adalah rahasia tidak boleh disampaikan kepada siapapun;

• Bahwa Setelah pihak PT. BUMI PERMATA KENDARI tidak menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim Pokja melakukan rapat dan membuat berita acara hasil pelelangan yang menyatakan lelang tersebut gagal dan membuat surat hasil penyampaian gagal lelang kepada PPK;

• Bahwa Mekanisme pelaksanaan proses lelang pada pekerjaan puskesmas Batua tahun 2017 menggunakan sistem pasca kualifikasi dan metode sistem gugur.PPK membuat paket pekerjaan dan memasukan dokumen lelang di portal LPSE dan sebelum dilakukan pengumuman lelang pada sistem LPSE, Pokja menerima KAK, gambar dan BOQ/RAB kosong, rancangan kontrak dari PPK, setelah itu Pokja Pengadaan melaksanakan Rapat membahas persiapan pelaksanaan lelang, dan kemudian dilakukanlah proses lelang tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

• Bahwa Pada saat tender gagal di tahun 2017 maka dilakukan lagi pada tahun 2018, oleh karena itu saksi tidak ditunjuk lagi sebagai Pokja;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa saksi tidak ditunjuk lagi sebagai pokja karena untuk diganti dimungkinkan suatu yang wajar pokja diganti;

• Bahwa Ya, peserta gugur disediakan dalam aplikasi tools untuk mempertanyakan alasan dinyatakan gugur;

• Bahwa Pada saat review saksi tidak hadir yang hadir hanya saksi dan Romy ;

• Bahwa Hasil review dokumen saksi pernah baca akan tetapi saksi sudah lupa;

• Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan penyedia barang dan jasa;

• Bahwa Saksi selaku Pokja tidak pernah dijanjikan sesuatu untuk mendapatkan hadiah berupa benda, uang atau barang dari pihak-pihak tertentu terkait proses tender pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. Saksi. HASRUL INDRAJAYA ALS BOJES,

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Saksi merupakan pegawai lepas yang tidak pernah bekerja disuatu perusahaan secara terus menerus dalam pekerjaan konstruksi;

• Bahwa Saksi sebagai tenaga administrasi untuk mengurus pencairan anggaran proyek jika dibutuhkan.

• Bahwa Saksi pernah terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH sebagai tenaga administrasi;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tenaga adminstrasi pada pekerjaan pembangunan puskesmas batua adalah:

• Mengecek administrasi untuk ke Dinas Kesehatan Kota Makassar seperti data perusahaan;

• Mengantar berkas progress pencairan anggaran ke Dinas Kesehatan Kota Makassar yang saksi terima PAK ILHAM HATTA dan PAK KADAFI;

• Dan saksi juga pernah diperintahkan oleh PAK ILHAM HATTA untuk mencairkan anggaran pada pekerjaan tersebut.

• Bahwa yang memanggil saksi untuk bekerja sebagai tenaga admnistrasi pada pekerjaan pembangunan puskesmas batua yaitu Pak ILHAM HATTA;

• Bahwa Saksi lama mengenal PAK ILHAM HATTA, seingat saksi saksi mengenal dengan PAK ILHAM HATTA sudah sejak tahun 2016, dimana saksi dikenalkan oleh teman saksi, karena waktu itu saksi mencari pekerjaan, dan kemudian pada setiap tahunnya jika PAK ILHAM HATTA ada pekerjaan biasanya menghubungi saksi untuk membantu pekerjaannya;

• Bahwa Setahu saksi ILHAM HATTA SULOLIPU adalah pemborong atau kontraktor yang biasa kerja proyek konstruksi bangunan maupun Gedung, dan yang bersangkutan juga mengelola Hotel Asyira Makassar yang terletak di Jl. Maipa Makassar.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ILHAM HATTA SULOLIPU mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan konstruksi bangunan / gedung atau jalan atau tidak, setahu saksi pak ILHAM HATTA biasa kerja proyek konstruksi bangunan maupun Gedung, dan yang bersangkutan juga mengelola sebuah Hotel;

• Bahwa Awalnya seingat saksi pada bulan Februari 2018 saksi pernah dihubungi oleh PAK ILHAM HATTA melalui telepon, dan kemudian waktu itu saksi disuruh oleh PAK ILHAM HATTA untuk bertemu di Karebosi, sesampainya di Parkiran Karebosi, saksi bertemu dengan PAK ILHAM HATTA, dan kemudian PAK ILHAM HATTA berkata kepada saksi “ mau kerja” saksi jawab “iya” kemudian PAK ILHAM HATTA berkata kembali “tunggu telepon saksi” kemudian saksi jawab “iya”, setelah itu saksi dengan PAK ILHAM HATTA melakukan obrolan biasa, dan kemudian saksi kembali pulang. Dan waktu itu PAK ILHAM HATTA belum menyampaikan saksi untuk kerja di pekerjaaan apa. Kemudian pada bulan Juni 2018 saksi dihubungi kembali melalu telepon oleh PAK ILHAM HATTA, waktu itu seingat saksi PAK ILHAM HATTA berkata “ Bojes ke kantornya PAK KADAFI” saksi jawab “ iya Bos, ini untuk apa” PAK ILHAM HATTA berkata “ ketemu saja di Ruko Zamrud depan Mesjid M. Asyik paling ujung utara, ada disitu namanya PAK KADAFI, ketemu saja nanti dia sudah tahu, kau tinggal layani saja makan minumnya, saksi sudah ada Surat Kuasa Direksi PT. SULTANA ANUGRAH” , saksi jawab “iya”;

• Bahwa Setelah ditelepon oleh PAK ILHAM HATTA saksi datang ke kantor PAK KADAFI di Ruko Zamrud depan Mesjid M. Asyik Jl. A. Pettarani Makassar, kemudian saksi tiba dikantor PAK KADAFI pada siang hari, namun saksi baru bertemu dengan PAK KADAFI pada sore hari, dan waktu itu PAK KADAFI bertanya kepada saksi “darimana” saksi jawab “saksi dari orangnya PAK ILHAM HATTA, saksi disuruh PAK ILHAM kesini” kemudian PAK KADAFI menghubungi PAK ILHAM HATTA untuk memastikan bahwa saksi memang benar orangnya PAK ILHAM HATTA, setelah itu PAK KADAFI menyuruh saksi untuk layani makan minum dan kebutuhannya selama 3 hari untuk tender, dan untuk kebetuhan makan minum PAK KADAFI tersebut saksi terima dari PAK ILHAM HATTA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang saksi terima secara tunai dari PAK ILHAM HATTA melalui IBU ASRI ARYUNI. Dan pada saat saksi dikantornya PAK KADAFI tersebut saksi baru mengetahui jika PAK ILHAM HATTA mengikuti proses tender puskesmas batua tahap I pada Dinas kesehatan Kota Makassar, saksi mengetahui hal tersebut dari PAK KADAFI;

• Bahwa Saksi mengetahui adanya pemenang tender yaitu pada bulan Agustus 2018 dan untuk tanggal saksi tidak ingat, saksi melihat di portal LPSE melalui Hp jika PT. SULTANA ANUGRAH menang tender pada pekerjaan tersebut yang dimana direkturnya adalah pak KADAFI;

• Bahwa Setelah jaminan pelaksanaan PT. SULTANA ANUGRAH keluar, saksi disuruh oleh PAK KADAFI untuk mengantar jaminan pelaksanaan tersebut ke kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa yang menerima jaminan pelaksanaan tersebut untuk digunakan dalam kontrak pekerjaan tersebut adalah pak ALWI;

• Bahwa Saksi mengenal MUH. KADAFI MARIKAR sejak tahun 2018 dimana saksi mulai mengenal sejak saksi datang di kantor PAK KADAFI saat diperintahkan oleh PAK ILHAM HATTA untuk melayani makan dan minum PAK KADAFI;

• Bahwa Saksi mengenal dengan IBU ASRI ARYUNI sejak proyek pekerjaan puskesmas Batua Tahap I tersebut, dimana saksi dikenalkan oleh PAK ILHAM HATTA dengan IBU ASRI ARYUNI di hotel Asyira;

• Bahwa yang saksi ketahui peran dari IBU ASRI ARYUNI adalah membantu PAK ILHAM HATTA dalam pekerjaan pembangunan puskesmas batua sebagai pengelola keuangan serta membeli bahan material terkait pekerjaan tersebut sesuai perintah dari PAK ILHAM HATTA.

• Bahwa Saksi menerima gaji atau upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana saksi terima selama 3 (tiga) bulan selama pekerjaan tersebut, dan yang memberikan gaji tersebut adalah IBU ASRI ARYUNI dan atas sepengetahuan dari PAK ILHAM HATTA;

• Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak ERWIN HATTA selama bekerja tiga bulan tersebut;

• Bahwa saksi pernah diberikan cek oleh pak ILHAM HATTA dimana waktu itu awal bulan oktober 2018 saksi dihubungi oleh PAK ILHAM HATTA melalui telepon, dan saksi diperintahkan oleh PAK ILHAM HATTA untuk datang menemui PAK KADAFI di kantor PT. SULTANA ANUGRAH untuk mengambil cek anggaran pada pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I dan setelah mengambil cek tersebut saksi lansgung disuruh ke Bank BPD Sulsel bertemu PAK ILHAM HATTA setelah saksi menerima telepon dari PAK ILHAM HATTA tersebut, saksi langsung menuju ke kantor PT. SULTANA ANUGRAH, setibanya saksi di kantor PT. SULTANA ANUGRAH, saksi bertemu dengan PAK KADAFI MARIKAR, dan waktu itu saksi diberikan cek senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) oleh PAK KADAFI;

• Bahwa Saksi mendapatkan cek tersebut saksi langsung ke Bank BPD Sulsel yang terletak di Jl. Sam Ratulangi, setibanya disana saksi bertemu dengan PAK ILHAM HATTA dan IBU ASRI ARYUNI di teller diruang tunggunya, setelah itu saksi yang diperintahkan oleh PAK ILHAM HATTA untuk mencairkan cek tersebut menggunakan identitas saksi , setelah saksi mencairkan dana tersebut dan saksi menerima uangnya, kemudian saksi langsung berikan uang tersebut ke PAK ILHAM HATTA, namun penyampaian PAK ILHAM HATTA uang tersebut langsung diserahakan ke IBU ASRI ARYUNI. Jadi pada saat saksi mencairkan cek tersebut, saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada IBU ASRI ARYUNI langsung di Bank BPD Sulsel. Setelah mencairkan dana tersebut saksi kembali pulang;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut yang mengetahui adalah PAK ILHAM HATTA dan IBU ASRI ARYUNI, karena saksi hanya diperintahkan untuk mengambil cek dan mencairkan cek tersebut, setelah cair dana tersebut saksi langsung serahkan kepada IBU ASRI ARYUNI langsung di Bank tersebut;

• Bahwa Pada saat proses lelang dan pembuatan penawaran PT. SULTANA ANUGRAH tersebut, saksi pernah diberi oleh PAK KADAFI sebuah Flasdisc, dimana PAK KADAFI memerintahkan saksi agar Flashdisc tersebut diserahkan kepada PAK ILHAM HATTA, dan kemudian saksi menyerahkan Flasdisc tersebut kepada PAK ILHAM HATTA di Hotel Asyra;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi Flasdisc tersebut, karena PAK KADAFI tidak memberi tahu saksi apa isi Flasdisc tersebut;

• Bahwa Terkait proses pencairan anggaran pada pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I tahun 2018, pada saat pencairan UNTUK UANG MUKA, terlebih dahulu saksi dihubungi oleh PAK ILHAM HATTA melalui telepon, dan seingat saksi biasanya PAK ILHAM HATTA berkata kepada saksi “ambil berkas pencairan di Pak Kadafi, bawa ke Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk di proses, “ saksi jawab “ iya”;

• Bahwa Pada saat proses pencairan uang Muka saksi awalnya dihubungi oleh PAK ILHAM HATTA dan setelah itu saksi diperintahkan bertemu dengan PAK KADAFI di kantornya, sesampainya di kantor PT. SULTANA ANUGRAH saksi bertemu dengan PAK KADAFI, dan setelah itu saksi menerima berkas– berkas pencairan anggaran tersebut dari PAK KADAFI dimana berkas tersebut di tanda tangani oleh PAK KADAFI,

• Bahwa setelah saksi menerima berkas pencairan anggaran untuk uang muka tersebut saksi bawa berkas tersebut ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan seingat saksi waktu itu untuk berkas pencairan uang muka saksi serahkan kepada PAK FIRMAN, dan waktu itu ada koreksi dari PAK FIRMAN, kemuddian saksi kembalikan berkas tersebut ke kantor PAK KADAFI, setelah ditanda tangani PAK KADAFI saksi kembali bawakan ke PAK FIRMAN untuk diproses lebih lanjut. Dan saksi bertemu dengan pak FIRMAN pada proses pencairan Uang Muka.

• Bahwa yang bermohon untuk pencairan uang muka adalah pak Khadafi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. SaksiSTANIS LAUS DOWENG KWENG, ST ALIAS DENY KWEN

• Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi bekerja pada saudara ILHAM HATTA SOLULIPU pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I selama 7 bulan yakni dari bulan September 2018 sampai dengan maret 2019;

• Bahwa saksi sudah mengenal saudara ILHAM HATTA SOLULIPU alias ILE sejak tahun 2000-an pada saat pekerjaan pembangunan Hotel AZIRA miliknya di Jalan Maipa;

• Bahwa saat itu saksi bertemu dengan ILHAM HATTA SULOLIPU membicarakan proyek Puskesmas Batua dan saat itu saksi menyatakan siap untuk mengerjakan proyek tersebut;

• Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Koordinator tehnik pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 :

1. Melakukan MC0 pekerjaan tersebut;

2. Memeriksa gambar AS built Drawing;

3. Membuat surat orderan material yang di ajukan ke bagian logistic yang bernama ASRI untuk di teruskan kepada saudara ILHAM HATTA SOLULIPU alias ILE;

4. Memplot gambar rencana ke lapangan ( Persesuaian antara gambar dengan lokasi lapangan);

5. Membuat titik elevasi rencana bangunan;

6. Menentukan dimensi struktur.

• Bahwa pernah dilakukan MC0 sekitar awal September 2018 yang hadir saat itu ia sendiri, Ir. Muh. Khadafi mewakili PT. SULTANA ANUGRAH, pihak Dinas Kesehatan yaitu dr. Yani, Muhammad Alwi, Pihak Konsultan perencana almarhum Ebelson, Konsultan pengawas Aidil namun tidak dibuatkan berita acara MC0;

• Bahwa yang dibahas saat dilakukan Mutual Check Nol (MC0) pada pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Lesehatan Tahun 20188 yaitu hasil MC0 pekerjaan tersebut disepakati bahwa ada perubahan gambar berupa mengurangi volume gedung kanan dan kiri sekitar ±1,6 meter yang berakibat volume pekerjaan berkurang;

• Bahwa saksi selaku koordiantor teknis pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018 saksi pernah melihat gambar perubahan setelah dilakukan MC0 namun saksi belum dapat meperlihatkan kepada penyidik;

• Bahwa selaku penyedia pada pekerjaan tersebut adalah PT. SULTANA ANUGRAH an. Direktur Ir. MUH. KHADAFI namun pada saat pelaksanaan pekerjaan ILHAM HATTA SOLULIPU alias ILE yang mengendalikan pekerjaan tersebut;

• Bahwa saksi mengatakan bahwa ILHAM HATTA SOLULIPU alias ILE yang mengendalikan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 karena pada saat proses lelang tersebut ILE sudah menghubunginya untuk mebantunya mengerjakan proyek pekerjaan puskesmas batua dan ia bekerja sebagai koordinator teknis atas perintah ILE;

• Bahwa yang membuat orderan bahan material untuk pembangunan gedung puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 adalah saksi sendiri dan tidak ada orang lain;

• Bahwa isi oraderan bahan material tersebut adalah jumlah/quantity dari material seperti besi, beton, paku, tripleks, kebutuhan scoafolding, baut balok dan lain lain tanpa harga, jangka waktu dibutuhkan;

• Bahwa yang bertandatangan pada surat orderan adalah saksi selaku Pemohon order, ASRI sebagai bagian logistic dan disetujui oleh ILHAM HATTA SULOLIPU Alias ILE selaku project mmanajer (pengendali pekerjaan);

• Bahwa item-item pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahap

• Bahwa item-item pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua tidak sesuai dengan gambar perencanaan pekerjaan pembungunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 sepengetahuannya karena pada saat proses pekerjaan tersebut material yang datang hanya itu saja sehingga kami selaku penanggungjawab teknis lapangan pekerjaan tesebut menggunakan material tersebut mengingat waktu pekerjaan sangat sempit;

• Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah terkait kekurangan volume dan spesifikasi besi yang terpasang dan hal tersebut menurut saksi selaku orang teknik sipil bahwa struktur bangunan tersebut tetap kuat;

• Bahwa semua kekurangan volume dan kekurangan spesifikasi pembesian dalam pembangunan tersebut sudah saksi laporkan secara lisan dan saksi tegaskan bahwa kekurangan volume dan kekurangan spesifikasi diketahui oleh ILE karena material tersebut yang ia order kemudian diserahkan kepada IBU ASRIANI pasti di ketahui oleh ILE selaku pengendali pekerjaan;

• Bahwa untuk uji Beton belum dapat saksi perlihatkan kepada penyidik mengenai spesifikasi lantai basment sampai lantai 3 yang terpasang sudah memenuhi spesifikasi K300 sesuai dengan gambar perencanaan;;

• Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Batua tahap I tahun anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu selama 120 hari kalender dari tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

• Bahwa saksi tidak mengetahui dilakukan addendum waktu pekerjaan atau tidak, namun yang jelas saksi melakukan pekerjaan pada pembangunan puskesmas tersebut sampai dengan bulan Maret 2019;

• Bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2018 pada pembangunan puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai yaitu :

1. Dinding geser pada lantai basement;

2. Dinding geser korlif

3. Ram (bahan besi10 dengan beton ) untuk jalur kendaraan ke basement

4. Kolom dan balok lantai 2 sebagian belom di cor termasuk lantai 2 bagian belakang belum di Cor

5. Kolom dan balok lantai 3 belum dikerjakan

6. Pekerjaan Pasangan Lantai Basement, Lantai dasar, Lantai satu dan Lantai dua

• Bahwa saksi selaku koordinator teknik mempertegas kembali bahwa bobot pekerjaan dilapangan pada tanggal 27 Desember 2018 berkisar 65%-70%;

• Bahwa sepengetahuan saksi yang mengendalikan pembayaran pekerjaan tersebut adalah Ir. KHADAFI selaku direktur PT. SULTANA ANUGERAH bersama ILHAM HATTA SOLULIPU alias ILE;

• Bahwa pada sampai akhir bulan Maret 2019, pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut belum selesai dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan seingat saksi progress pekerjaan sampai bulan maret 2019 baru sekitar kurang lebih 70-75%;

• Bahwa alasan jika pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan yaitu seingat saksi untuk item pekerjaan dinding geser basement, dinding geser korlif dan ram (lintasan kendaraan ke basement) tidak bisa selesaikan karena genangan air yang mencapai kedalaman 2 meter;

• Bahwa terkait saksi tidak pernah menyampaikan kepada dr. SRI RIMAYANI selaku PPK pekerjaan tersebut atau ke pihak dinas Kesehatan karena permasalahan tersebut ia sudah sampaikan kepada ILE yang mempekerjakannya dalam proyek tersebut;

• Bahwa saksi mengetahui jika ada perbedaan antara gambar rencana dengan kondisi di lapangan saat pemeriksaan bersama di awal pelaksanaan (MC-0), namun ia tidak tahu apakah atas perbedaan tersebut telah diusulkan untuk dilakukan perubahan kontrak pekerjaan tambah kurang (CCO) dari pihak PT Sultana Anugrah, PPK, atau pihak lainnya;

• Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan Minggu XVII periode 22 s.d. 27 Desember 2018 yang dibuat oleh CV Sukma Lestari yang didalamnya terdapat Lampiran Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) yang menuangkan kemajuan fisik pekerjaan CCO tersebut. Dan ia juga tidak pernah menanyakan kepada pihak CV. Sukma Lestari terkait hal tersebut.

• Bahwa saksi mengetahui tentang laporan mingguan dan bulanan tersebut sepengetahuannya dibuat oleh MBA NUR dari pihak PT. SULTANA ANUGRAH, ia tidak pernah melihat laporan mingguan dan bulanan dari CV. SUKMA LESTARI;

• Bahwa menyusun Laporan Mingguan dan Bulanan dari PT Sultana Anugrah adalah MBA NUR. Ia tidak mengetahui dari mana MBA NUR mendapat informasi terkait volume dan bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut;

• Bahwa yang memmbeli ready mix dari PT.OPTIMA JAYA PERKASA adalah Khadafi;

• Bahwa yang melakukan pembelian besi dari PT.BHAKTI RAJAWALI MANDIRI adalah pak Khadafi;

• Bahwa setiap pengambilan sample kubus beton tersebut tidak dibuatkan Berita Acara karena atas permintaan dari Konsultan Pengawas sehingga kami hanya membantu kubus dan perlaatan merendam selanjutnya ditangani oleh Konsultan Pengawas sampai ke Laboratorium dan sampai Hasil Uji Laboratorium keluar;

• Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh kedua Laboratorium tersebut untuk menguji mutu dari sample beton namun uji beton dilakukan dengan cara menguji tekanan beton;

• Bahwa untuk kualitas mutu beton yang dipersyaratkan dalam dokumenkontrak adalah minimal K-300 namun hasil uji mutu beton dari laboratorium saksi tidak tahu karena dipegang oleh Konsultan Pengawas sampai selesai pekerjaan;

• Bahwa hasil uji laboratorium dapat diperoleh setelah 28 hari sejak dilakukan pengujian sehingga saksi mempertanyakan hasil uji laboratorium setelah 28 hari kepada Konsultan Pengawas namun menurut dari Konsultan Pengawas yang disampaikan secara lisan kepada saksi bahwa hasil uji laboratorium sudah sesuai dnegan kontrak dan kondisi baik dan biasa diterima;

• Bahwa yang mengetahui pengujian mutu beton tersebut adalah Ruspiyanto, ST alias Upi selaku pihak Konsultan Pengawas dan saksi sendiri juga telah mengetahui bahwa benar dilakukan pengujian mutu beton namun untuk dokumen hasil pengujian mutu beton dari laboratorium dikuasai atau dipegang oleh Konsultan Pengawas pada saat itu dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui lagi terkait dokumen tersebut;

• Bahwa saksi pernah dimintai pendapat tentang proyek pembangunan puskesmas Batua;

• Bahwa saksi memberikan saran harus disiapkan TC dan Pompa;

• Bahwa saat bulan Desember saksi hadir pada saat pejabat pemeriksaan pengerjaan tersebut hadir saudara Firman, namun saksi tidak emngetahui dan tidak diberitahu jika hal tersebut ada pemeriksaan;

• Bahwa saksi tidak bisa memastikan kalau pembayaran dilakukan oleh siapa akan tetapi fakta dilapangan saksi hanya mengetahui dan berkordinasi pada Khadafi;

• Bahwa setahu saksi pekerjaan harusnya selesai di desember 2018 tetapi pekerjaan tidak selesai

• Bahwa pembangunan puskesmas batua belum selesai dikerjakan sampai dengan akhir desember 2018 karena persentase pekerjaan baru mencapai 60%

• Bahwa pada tanggal 27 desember 2018 pekerjaan belum mencapai 100%

• Bahwa saksi pernah sampaikan kepada ilham hatta diperlukan tower crane,pompa sumpit.

• Bahwa saksi pernah ke hotel Aisyrah yang juga ada beberapa orang yaitu ilham hatta, firman, dr.Sri Rimayani, Alwi

• Bahwa saksi bukan personil inti ataunpun tenaga ahli PT.Sultana Anugrah

• Bahwa saksi melanjutkan pekerjaan lantai 2 dan 3 pada bulan maret 2019

• Bahwa pernah datang PPHP yaitu firman marwan melakukan pemeriksaan tapi saksi tidak tahu apa itu PHO atau bukan

• Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran

• Bahwa saksi tahu beton yang dipesan dr PT.Optima dari surat jalan

• Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak penyedia

• Bahwa saksi kenal A. Erwin Hatta karena saksi pernah menjadi tenaga teknis dalam pembangunan hotel Asyra, kenal dr. Naisyah sebagai Kepala Dinas, Muh. Alwi dan Firman sebagai staf dari terdakwa dr. Sri Rimayani, Anjas, Dntje dan Ruspyanto sebagai pengawas ketiganya dari CV. Sukma Lestari

• Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi dihubungi oleh A. Ilham Hatta bertemu dengan dr. Sri RImayani, Muh. Alwi, Firman Marwan dan saai itu saksi minta ILham Hatta terkait teknis apa untuk pekerjaan pembangunan puskesmas batua lalu saksi jawab kalau pekerjaan pembangunan bertingkat harus menggunakan tower crane dan pomp. Sumpit.

• Bahwa PPTK pernah menyerahkan flasdisk yang berisi RAB pembangunan Puskesmas Batua

• Bahwa penggunaan tower crane sangat dibutuhkan dalam pembangunan gedung bertingkat untuk mobilitasi pekerja dan pompa sumpit untuk mengatasi air dibawah basement

• Bahwa saksi tahu hotel Aisyra milik Ilham Hatta dan Erwin Hatta

• Bahwa tangga perlantai tidak dapat dilalui oleh orang dewasa

• Bahwa lantai memiliki ketebalan 12 cm sehingga tidak bisa dilewati mobil apalagi digunakan untuk parker

• Bahwa MCO dilakukan setelah dilakukan pertemuan di hotel Aisyra

• Bahwa pondasi sumuran ada tetapi yang terpasang hanya 4 selebihnya tidak dipasang karena ada batu cadas

• Bahwa konsultan pengawas tidak pernah melakukan teguran tertulis

• Bahwa MC0 harus dilakukan setiap pengerjaan pembangunan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi MUH. RAMLI DANI ALIAS DANI

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh pak ILHAM untuk mengantar Flash disk di kantor Pak IR. MUH. KHADAFI (PT. SULTANA ANUGRAH);

• Bahwa yang dipekerjakan ILHAM HATTA dilokasi tersebut yaitu :

• DENY KWEEN selaku kordinator teknik;

• SUDIRMAN selaku Mandor Tukang;

• ASRI selaku logistik dilapangan;

• NUR yang membuat laporan pekerjaan

dan ada juga IQBAL sebagai orang yang bsaksisa menerima besi di lokasi yang dipekerjakan oleh IR. MUH. KHADAFI

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memesan besi untuk digunakan dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua tahap I Tahun 2018;

• Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana besi yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua tahap I Tahun 2018 dibeli;

• Bahwa saksi melakukan penarikan pencairan pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH untuk pekerjaan puskesmas batua yang pertama tanggal 7 september 2018, penarikan pencairan kedua bukan saksi yang menarik di bank sulselbar, penarikan ketiga saksi melakukan penarikan pada tanggal 3 januari 2019, keempat 12 maret 2019, dan kelima 22 Maret 2019 semuanya proses penarikan di Bank Sulselbar di Jalan Ratulangi Makassar;

• Bahwa saksi melakukan penarikan pembayaran puskesmas batua sebanyak lima kali dengan rincsaksin sebagai berikut:

• Pada tanggal 7 September 2018 sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

• Pada Tanggal 3 Januari 2019 sebsar Rp. 8.000.000.000,-;

• Pada Tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 127.600.000,-;

• Pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar RP.30.000.000,-.

• Bahwa saksi melakukan penarikan pekerjaan PT. SULATAN ANUGRAH awalnya saksi dihubungi oleh PAK ILHAM untuk mengambil cek bilyet giro di Ir. KHADAFI yang bsaksisa saksi ambil dilokasi pekerjaan atau di kantor PT. SULTANA ANUGERAH kemudian saksi disuruh ke Bank Sulselbar untuk melakukan penarikan pekerjaan PT. SULTANA karena sebelumnya setsaksip penarikan PAK ILHAM HATTA sudah menghubungi orang yang saksi tidak tahu namanya sesampai saksi di Bank Sulselbar saksi hanya memberikan cek bilyet giro tersebut dan menyampaikan bahwa “punyanya PAK ILHAM” selanjutnya teller mencairkan dananya setelah uang tersebut saksi tarik saksi memberikan kepada PAK IR. MUH. KHADAFI atas perintah PAK ILHAM;

• Bahwa setelah saksi menarik uang pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH untuk pekerjaan Puskesmas Batua saksi serahkan kepada PAK IR. MUH. KHADAFI di lokasi pekerjaan atau dikantornya di PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa tidak ada bukti saksi menyerahkan uang tersebut kepada PAK KHADAFI;

• Bahwa karena saksi sudah menjadi orang kepercayaan Pak ILHAM dan bsaksisa disuruh oleh ILHAM HATTA melakukan penarikan uang perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH apabila perusahaan tersebut dipinjam oleh ILHAM HATTA untuk mengerjakan proyek lainnya;

• Bahwa benar semua yang tertuang dalam rekening koran atas namanya tersebut saksi yang menariknya dimana saksi menarik uang tersebut atas perintah ILHAM HATTA;

• Bahwa selain Pembayaran puskemas batua yang saksi tarik saksi juga menarik pembayaran proyek lain namun saksi lupa proyek apa karena perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH sudah bsaksisa digunakan oleh Pak ILHAM HATTA;

• Bahwa saksi tegaskan kembali bahwa saksi menarik uang tersebut atas perintah ILHAM HATTA;

• Bahwa selain pembayaran puskesmas batua yang saksi berikan langsung kepada Pak IR. MUH. KHADAFI, uang proyek lain saksi serahkan langsung kepada pak ILHAM;

• Bahwa saksi di gaji oleh ILHAM HATTA sebesar Rp.2.000.000/ bulan mulai dari bulan September sampai Januari 2019 yang saksi terima melalui Ibu ASRI selaku adminitrasi dan logistic;

• Bahwa sepengetahuan saksi belum selesai karena masih ada tukang yang melakukan pekerjaan pengecoron dilokasi pekerjaan tersebut;

• Bahwa terkait proses aliran uang dari saat penarikan uang dari Rekening PT Sultana Anugrah tersebut s.d. diserahkan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

• Pencairan Uang Muka senilai Rp. 4.502.488.654,-

Atas perintah Sdr. Andi Ilham Hatta Sulolipu, kemudsaksin saksi menerima Cek Bank Sulselbar yang diberikan oleh Sdr. M. Kadafi Marikar senilai Rp. 4.500.000.000,00, kemudsaksin saksi cairkan di Bank Sulselbar pada tanggal 7 September 2018 sendirsaksin. Uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Sdr. M. Kadafi Marikar tanpa ada tanda terima, dan dilakukan di luar lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua. Lima hari kemudsaksin, Sdr. M. Kadafi Marikar menghubungi saksi melalui telepon malam sebelumnya, dan keesokan paginya sekitar Jam 10an WITA, Sdr. M. Kadafi Marikar memberikan uang senilai Rp. 400.000.000,00 secara tunai di luar dekat lokasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua untuk disetorkan kembali ke rekening PT Sultana Anugrah pada tanggal 12 Desember 2018. Uang tersebut menurut Sdr. M. Kadafi Marikar untuk membayar pembelsaksin besi. Kemudsaksin saksi mentransfer uang tunai tersebut ke rekening PT Sultana Anugrah di Bank Sulselbar.

• Pencairan Termin I senilai Rp. 4.502.488.654,-

Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Sdr. ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU dan Sdr. Ir. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR untuk mencairkan uang tersebut.

• Pencairan pinjaman kredit konstruksi dari Bank Sulselbar senilai Rp7.000.000.000,-

Atas perintah Andi Ilham Hatta Sulolipu, saksi kemudsaksin bertemu dengan Sdr. M. Kadafi Marikar untuk mengambil dua lembar cek (sudah ada nilainya Rp3.215.000.000,00 dan Rp3.183.000.000,00) kemudsaksin saksi cairkan di Bank Sulselbar uang senilai Rp3.215.000.000,00 pada tanggal 7 November 2018 dan senilai Rp3.183.000.000,00 pada tanggal 15 November 2018. Namun saksi lupa, uang tersebut diberikan kepada Andi Ilham Hatta Sulolipu atau M. Kadafi Marikar.

• Bahwa saksi yang menyetorkan uang sebesar Rp. 2.215.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupsaksih) Ke rekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA.

• Bahwa yang memerintahkan saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 2.215.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupsaksih) ke rekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA adalah ILHAM HATTA SULOLIPU.

• Bahwa uang sebesar Rp. 2.215.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupsaksih) bersumber dari pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua.

• Bahwa cara saksi melakukan penyetoran ke rekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA awalnya pak ILHAM memerintahkan saksi ke bank sulsel untuk menarik uang kredit pembangunan puskesmas batua dengan cara memberikan saksi cek Giro atas nama PT. SULTANA ANUGERHA sejumlah Rp. 3.183.000.0000,- dan saat itu ILHAM menyampaikan untuk menarik tunai sebesar Rp.1.000.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 2.215.000.000 disetorkan kerekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA dengan cara mengirimkan No. rekening tersebut vsaksi Whats app dan kemudsaksin saksi tulis ke slip setoran tersebut dan saat itu uang tersebut tidak keluar dari teller langsung saja saksi sampaikan kepada teller bahwa saksi hanya menarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000 dan sisanya sebesar 2.215.000.000 disetorkan kerekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA.

• Bahwa saksi tidak mengetahui ssaksipa pemilik rekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA namun saksi hanya diperintahkan oleh Pak ILHAM HATTA untuk menyetorkan ke rekening atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA.

• Bahwa saksi tidak pernah sama sekali disampaikan kepada ILHAM HATTA ssaksipa pemilik rekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA.

• Bahwa Pencairan cek Giro Bank Sulselbar No.CF 813410 atas nama PT.Sultana Anugrah Tertanggal 7 November 2018 senilai Rp. 3.215.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima belas juta rupsaksih ), saat itu PAK ILHAM HATTA menyampaikan kepada saksi untuk menarik tunai sebesar Rp.1.000.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 2.215.000.000 disetorkan kerekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA, dan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tersebut saksi serahkan kepada PAK ILHAM HATTA di Hotel Asyra Makassar yaitu tepatnya di Basement hotel, namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa, tidak ada yang menyaksikan penyerahan uang tersebut, hanya saksi dan PAL ILHAM HATTA.

• Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang yang saksi cairkan tersebut yang bersumber dari dana pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang lebih mengetahui adalah Sdr. ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU dan Sdr. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR.

• Bahwa saksi pemilik rekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA tersebut adalah PAK ILHAM HATTA SULOLIPU dan kakaknya ERWIN HATTA SULOLIPU.

• Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang senilai Rp. 2.215.000.000 disetorkan kerekening 13000323287 atas nama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA yang lebih mengetahui adalah ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU.

• Bahwa saksi bukan merupakan pegawai dari PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA, namun saksi selalu dsaksijak bekerja oleh ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU untuk mengurus proses pencairan jika Sdr. ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU punya pekerjaan proyek di Kota Makassar.

• Bahwa saksi yang diperintahkan oleh ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU untuk mencairkan cek tersebut dsaksitas terkait dana/uang dari pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 tersebut adalah karena pekerjaan tersebut dikerjakan dan dikendalikan oleh ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU dan karena saksi orang yang dipekerjakan oleh Sdr. ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU, sehingga terkait proses pencairan cek tersebut saksi yang diperintahkan oleh ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU karena saksi juga terlibat dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tersebut.

• Bahwa saksi memperoleh upah dan gaji yang saksi terima dari ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupsaksih) setsaksip bulannya terkait pencairan dan pada pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan keterlibatan terdakwa dalam pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. Saksi. PANJI HARJASA

• Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Benar Saksi sebagai direktur PT.Pandu Persada sejak tahun 2015;

• Bahwa Benar Saksi selaku konsultan perencana pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 berdasarkan kontrak (Surat Perjanjian ) pengadaan jasa konsultasi Nomor : 440/ 562.3/Yankes – DKK /V/2017 tanggal 15 mei 2017;

• Bahwa berdasarkan Kontrak Saksi selaku Direktur Utama PT. PANDU PERSADA sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018;

• Bahwa yang sebagai Pejabat pembuat komitmen pada perencanaan pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 adalah dr. Hj. SRI RIMAYANI MALIK, Sp.KK dan ia menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 15 Mei 2017;

• Bahwa Nilai kontrak / surat perjanjian adalah Rp 1.064.200.000,00 ( Satu milyar enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

• Bahwa Jangka waktu penyelesaian pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 selama 120 ( Seratus dua puluh hari ) yakni dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 11 september 2017 dan item pekerjaan yang harus di kerjakan dan diserahkan kepada PPK adalah :

• Laporan pendahuluan ( inception report) sebanyak 7 Exp;

• Laporan antara (Pra rencana dan pengembangan Rencana) sebanyak 7 Exp;

• Laporan akhir 7 Exp;

• Gambar DED sebanyak 7 Exp;

• RKS dan spesifikasi Tehnis sebanyak 7 Exp

• Engineering estimate sebanyak 7 exp;

• Bill of quantity;

• CD Laporan sebanyak 7 buah;

• Animasi sebanyak 1 buah;

• Maket sebanyak 1 unit

• Bahwa telah diserahkan kepada Pejabat pembuat komitmen (dr. SRI RIMAYANI MALIK, Sp.KK) berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 11 September 2017;

• Bahwa Pada pekerjaan perencanaan pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 tidak dilaksanakan addendum pekerjaan;

• Bahwa Tenaga ahli yang melakukan penyelidikan tanah dan laporan perhitungan struktur adalah tenaga ahli PT Maduri Utama yang berkedudukan di Makassar;

• Bahwa Pekerjaan penyelidikan tanah dan laporan perhitungan struktur pekerjaan perencanaan pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 ia subkontrakkan kepada PT Maduri Utama;

• Bahwa Ya, pihak Pejabat pembuat komitmen dr. SRI RIMAYANI MALIK ,Sp.KK mengetahui bila pekerjaan penyelidikan tanah dan perhitungan struktur ia subkontrakkan kepada pihak PT maduri Utama oleh karena itu pada saat penunjukkan batas batas lokasi dan lahan perencanaan di tunjukkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Tenaga ahli yang mengerjakan perencanaan arsitektur adalah Sdr. ARIE ADRIAN, IAI dan estimator adalah Ir DEDE HERDI HAMDAN;

• Bahwa Tenaga ahlinya tidak pernah memberikan saran terkait dengan perubahan KAK karena hal tersebut tidak lagi menjadi domain / hak perencana untuk memberikan saran perubahan KAK untuk pelaksanaan pembangunan puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018;

• Bahwa Terkait proses awal keikutsertaan PT Pandu Persada dalam Perencanaan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

• Mengetahui adanya pekerjaan perencanaan Puskesmas Batua dari Tim Administrasi yang biasanya memantau peluang pekerjaan yang ada di LPSE kemudian dikoordinasikan kepada ia. Kemudian ia mendelegasikan ke Sdr. Media Yusuf untuk menyiapkan penawaran termasuk dokumennya. Selanjutnya Tim Administrasi yang menguplod ke portal LPSE.

• Kemudian ia mendelegasikan wewenang kepada Sdr. Farhan Riantori untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi pada Pokja Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar.

• Dalam persyaratan lelang perencanaan, tidak ada persyaratan dokumen terkait daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultansi.

• Bahwa Terkait Sertifikat Keahlian yang mengurus adalah masing-masing tenaga ahli. Sertifikat keahlian dan dokumen lainnya yang akan digunakan sebagai dokumen persyaratan lelang perencanaan dikompilasi oleh Bagian Administrasi PT Pandu Persada. Terkait dengan sertifikat keahlian Sriyono tidak terdaftar saksi tidak mengetahuinnya dan saksi klarifikasi dengan Sriyono;

• Bahwa Terkait dokumen yang dilampirkan dalam proses pembayaran pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

• Mengeluarkan Surat Nomor 30.02/PP/Keu/Pengt/IX/2017 tanggal 30 September 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Pembayaran karena pekerjaan telah selesai 100%.

• Menyerahkan output/hasil dari perencanaan yang kami laksanakan adalah Laporan Pendahuluan (Inception Report), Laporan Antara (Pra Rencana dan Pengembangan Rencana), Laporan Akhir, Gambar

Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis, Engineering Estimate (EE), Bill of Quantity (BOQ), CD Laporan, Animasi, dan Maket kepada Sdr. Muhammad Alwi.

• Menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang tanggal 4 Oktober 2017, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 2 Oktober 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 2 Oktober 2017, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang tanggal 2 Oktober 2017, dan Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan tanggal 2 Oktober 2017 senilai Rp945.000,00. Dokumen-dokumen tersebut Saksi peroleh dari Muhammad Alwi sebelum dilakukan pencairan dana dan kemudian Saksi tandatangani.

• Tidak pernah diminta dokumen terkait daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Tidak pernah diminta bukti/daftar pembayaran gaji tenaga ahli, tenaga sub profesional, dan tenaga penunjang yang tercantum dalam kontrak oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Tidak pernah diminta bukti pembayaran biaya non personil oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa Terkait dokumen yang dilampirkan dalam proses pembayaran pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

• Engineering Estimate (EE) dibuat oleh Sdr. Anies Mujihartono, EE awal yang kami hitung adalah senilai Rp181.258.260.000,00. Kemudian pada TA 2017, saat akan dilakukan penyusunan HPS oleh pihak Dinas Kesehatan, kami dihubungi oleh Muhammad Alwi terkait pagu anggaran yang digunakan sekitar Rp30 Milyar lebih. Muhammad Alwi meminta PT Pandu Persada untuk membuat EE sesuai dengan pagu anggaran tersebut. Kemudian Anies Mujihartono menyusun EE dengan nilai sebesar Rp30.576.777.000,00, kemudian diserahkan kepada Muhammad Alwi melalui email PT Pandu Persada oleh Sdr. Anies Mujihartono. EE tersebut tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Sdr. Muhammad Alwi.

• Pada TA 2018, pernah diminta EE kembali oleh Muhammad Alwi sebanyak dua kali, dengan rincian sebagai berikut :

• Sehubungan pagu anggaran sekitar Rp49 Milyar, maka EE disesuaikan dengan estimasi yang dilakukan oleh Anies Mujihartono senilai Rp.49.234.344.000,00. Kemudian EE tersebut diserahkan kepada Muhammad Alwi melalui email PT Pandu Persada oleh Anies Mujihartono. EE tersebut tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Sdr. Muhammad Alwi.

• Sehubungan dengan adanya gagal lelang dan waktu sudah semakin mendesak, kemudian Ebelson (kemungkinan hasil diskusi dengan pihak Dinkes) menginformasikan kepada Anies Mujihartono untuk melakukan estimasi lagi untuk disesuaikan dengan waktu yang ada, bangunan s.d. struktur lantai 3 saja tanpa finishing. EE yang dihasilkan adalah senilai Rp.26.562.255.000,00. Kemudian EE tersebut diserahkan kepada Muhammad Alwi melalui email PT Pandu Persada oleh Anies Mujihartono. EE tersebut tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Muhammad Alwi;

• Bahwa Saksi tidak pernah ada pembahasan terkait KAK, termasuk diantaranya terkait dengan persyaratan untuk dokumen lelang pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I seperti adanya penurunan persyaratan dari pengalaman mengerjakan gedung minimal 4 lantai menjadi bangunan berlantai saja serta penggantian tower crane menjadi mobile;

12. Saksi Ir. GEORGE TIMOTIUS RUNTULALO.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan.

• Bahwa saksi mengetahui perusahaan CV. SUKMA LESTARI karena ia diangkat sebagai Direktur perusahaan CV. SUKMA LESTARI oleh kaka kia atas nama Ir. DANTJE RUNTULALO yang mendirikan perusahaan tersebut.

• Bahwa Perusahaan CV. SUKMA LESTARI didirikan sejak 03 Agustus 2006 yang bergerak dibidang konsultan pengawas;

• Bahwa saksi bagaimana sehingga ia diangkat sebagai Direktur CV. SUKMA LESTARI awalnya kakak ia Sdr. Ir. DANTJE RUNTULALO banyak proyek pekerjaan pengawasan pembangunan, sehingga Sdr. Ir. DANTJE RUNTULALO meminta tolong kepada ia untuk menggunakan KTP ia, dibuatkan perusahaan konsultan pengawas di Notaris, selanjutnya ketika perusahaan tersebut sudah dibuat dengan nama CV. SUKMA LESTARI oleh kakak ia, ia menandatangani akta notaris tersebut sebagai direktur CV. SUKMA LESTARI dan selanjutnya semua compony perusahaan dan pengendalian perusahaan CV. SUKMA LESTARI dikendalikan oleh kakak ia Ir. DANTJE RUNTULALO, MT sampai saat ini.

• Bahwa mengapa bukan saksi yang mengendalikan CV. SUKMA LESTARI dalam mengerjakan proyek sebagai konsultan pengawas karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh kakak ia hanya nama ia yang digunakan dan dimasukkan dalam perusahaan tersebut, dan saksi mengatakan saksi bertempat tinggal di Bekasi dan banyak pekerjaan saksi diperusahaan swasta sebagai proyek manager dalam mengerjakan proyek apertemen didaerah Jabodetabek.

• Bahwa berdasarkan susunan pengurus CV. SUKMA LESTARI sesuai akta notaris No. 12 tanggal 03 Agustus 2006 dari Notaris Brillian Thioris, SH sebagai berikut:

• Ir. GEORGE RUNTULALO (ia sendiri) sebagai Direktur;

• Ir. DANTJE RUNTULALO sebagai Wakil Direktur;

• RESKA RUNTULALO anak kandung pertama Ir. DANTJE RUNTULALO sebagai Wakil Direktur;

• Ir. SUKMASARI ANTARIA istri Ir. DANTJE RUNTULALO sebagai Komisaris.

• Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal pastinya CV. SUKMA LESTARI ditunjuk sebagai konsultan pengawas, namun ia pernah diberikan surat kuasa yang dibuat oleh Ir. DANTJE RUNTULALO untuk saksi tanda tangani nomor: 004/CV-SL/ SKMP/III/2018 sekitar 24 maret 2018.

• Bahwa surat kuasa tersebut dikirimkan oleh Ir. DANTJE RUNTULALO ke alamat saksi di Bekasi kemudian ia tanda tangani dan mengirimkan kembali surat kuasa tersebut kepada Ir DANTJE RUNTULALO untuk digunakannya.

• Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kontrak pengawasan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I tahun 2018 atas nama Direktur CV. SUKMA LESTARI.

• Bahwa Ir. DANTJE RUNTULALO yang menandatangani administrasi atas nama saksi sebagai Direktur CV. SUKMA LESTARI baik kontrak pengawasan, laporan pengawasan dan proses pencairan dalam pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tersebut.

• Bahwa saksi kenal dengan ANJAS PRASETYA RUNTULALO, sebagai keponakan saksi anak dari Ir. DANTJE RUNTULALO namun saksi tidak mengetahui peran ANJAS PRASETYA RUNTULALO dalam pekerjaan pengawasan tersebut.

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa personil atau AHLI yang dipekerjakaan CV. SUKMA LESTARI dalam pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018.

• Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan pekerjaan pengawasan tersebut karena yang mencairkan pembayaran langsung dikendalikan oleh Ir. DANTJE RUNTULALO.

• Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima pembayaran pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan CV. SUKMA LESTARI yang dicairkan oleh Ir. DANTJE RUNTULALO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. Saksi.ANDI AIDIL DHARMAWAN, ST.,MT.

• Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Muh. Kadafi

• Bahwa Mengetahui tentang di pembangunan Puskesmas Batua

• Saksi mengetahui Dinas Kesehatan Kota Makassar pernah mengadakan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 karena Saksi selaku Site Engineer pada perusahaan CV. Sukma Lestari yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018;

• Bahwa Awalnya sekitar bulan agustus 2018 Saksi dihubungi oleh Dantje Runtulalo melalui telpon whattapp untuk membantu mengawasi proyek CV. Sukma Lestari yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar kemudian Saksi mengiyakan.

• Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar awal September 2018 Saksi disuruh datang ke lokasi puskesmas batua untuk dilakukan pengecekan MC0 mewakili CV. Sukma Lestari;

• Bahwa Saksi tidak masuk dalam personil inti pada perushaan CV. Sukma Lestari;

• Bahwa Tidak ada yang menjadi dasar Saksi selaku site engineer Saksi hanya diangkat selaku tenaga lepas oleh Dantje Runtulalo yang menggunakan perushaan CV. Sukma Lestari yang ditunjuk selaku konsultan untuk pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas sejak bulan september 2018 s/d Desember 2018;

• Bahwa yang hadir pada saat MC0 adalah PPK dr. Sri Rimayani , PPTK Pak Alwi, dan Pihak Penyedia PT.Sultana Anugrah Muh. Kadafi, pak Deny Kwen selanjutnya Saksi bersama, Anjas, Ruspiyanto, ST alias Upi yang mengawasi pekerjaan tersebut dilapangan mewakili CV. Sukma Lestari,

• Bahwa Setahu Saksi Dantje selaku pemilik CV. Sukma Lestari;

• Bahwa Saksi sama-sama Ruspyanto melakukan pengawasan di lapangan;

• Bahwa Awal kegiatan Saksi sebagai pengawas tidak ada surat tugas nanti setelah dipanggil penyidik Polda Saksi menerima surat tugas dari Dantje nomor: 145/ST/SL/VIUII/2018 tangal 24 Agustus 2018 yang mana Saksi selaku site engineer di perusahaan CV. Sukma Lestari

• Bahwa Setelah 2 minggu Saksi bekerja Dantje menyuruh Saksi untuk cari orang untuk bantu Saksi melakukan pengawasan sehingga Saksi memanggil Ruspyanto;

• Bahwa Dalam melaksanakan pengawasan Saksi dan Ruspyanto tidak memiliki surat tugas untuk diperlihatkan;

• Bahwa Penyedia pekerjaan tersebut adalah PT. Sultana Anugrah an. Direktur Ir. Muh. Kadafi, pelaksana dilapangan adalah Deny Kween namun dalam proses pekerjaan yang mengendalikan pekerjaan adalah Andi Ilham Hatta.

• Bahwa Saat proses pekerjaan tersebut sampai selesai Saksi biasa berkomunikasi dengan A. Ilham Hatta dan menjelaskan kepada Saksi selaku wakil CV. Sukma Lestari yang mengawasi pekerjaan tersebut bahwa dirinya yang mempunyai pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua tersebut dan ditegaskan kembali oleh Ir. Kadafi direktur PT. Sultana Anugrah saat proses pekerjaan tersebut bahwa perusahaannya dipinjam oleh Ilham Hatta untuk mengerjakan pembungunan puskesmas batua tersebut

• Bahwa Tugas Saksi selaku Site Engineer yaitu mengecek material berupa besi dengan mendasari besi yang terdapat dalam kontrak pekerjaan kemudian melakukan pengujian pembesian di Politeknik Ujung Pandang, membuat laporan harian pekerjaaan penyedia, melakukan pemeriksaan beton yang terpasang oleh pihak penyedia, mengawasi pelaksanaan galian, pelaksanaan pemasangan pondasi, Plat, dan pengecoran, menandatangani laporan mingguan CV. Sukma Lestari yang ditandatangani an. Ilham Jaya Marzuki,ST selaku Inspector, yang mana laporan tersebut dibuat oleh Ruspyanto.

• Bahwa yang membuat laporan bulanan I, II, III dan IV CV. Sukma Lestari adalah Ruspiyanto Alis Upi berdasarkan hasil pengawasan pekerjaan di lapangan dan yang tanda tangan pada laporan bulanan tersebut adalah Ruspiyanto Alis Upi diatas nama saudara Ir Syamsuddin (Team leader);

• Bahwa Saksi tidak pernah memberikan instruksi terkait ketidak sesuaian pekerjaan PT Sultana Anugrah yang terdapat dalam kontrak karena hal tersebut sudah dibuat oleh Ruspyanto Als Upi;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah laporan instruksi tersebut sudah disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen namun untuk laporan instruksi ke Pak Dantje Runtulalo sepengetahuan Saksi selalu disampaikan karena Dantje Runtulalo biasa ke lokasi mengontrol pekerjaan kami selaku pengawas;

• Bahwa Sampai sekarang pekerjaan pembangunan Tahap I Puskesmas Batua belum selesai;

• Bahwa yang bertanda tangan dalam surat instruksi tersebut adalah Ruspiyanto Alias Upi atas perintah Dantje Runtulao yang memberikan kami pekerjaan dalam mengawasi pekerjaan penyedia PT.Sultana Anugerah;

• Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat instruksi tersebut disampaikan ke PPK atau tidak;

• Bahwa Laporan Bulan I, Bulan II, Bulan III dan Laporan Minggu XVII (ADDENDUM I) Pekerjaan Pengawasan pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas kesehatan Kota Makassar tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena laporan tersebut hanya bersifat formalitas;

• Bahwa yang seharusnya membuat laporan progress pekerjaan tersebut adalah Anjas Runtulalo selaku quantinty surveyor namun Saksi dan Ruspiyanto Alias UPI diperintahkan oleh Dantje Runtulao selaku penangung jawab CV. Sukma Lestari sehingga kami membuat laporan progress tersebut;

• Bahwa Saksi pernah menyampaikan hal tersebut kepada Dantjee Runtulalo melaui via Whatssup dan telepon namun beliau menjawab bahwa suruh pelaksananya selesaikan pekerjaanya kemudian Saksi sudah selalu menyampaikan kepada Deny Kween, Ir Kadafi Dan Ilham Alias Ile pada saat bahwa harus segera menyelesaikan pekerjaan tersebut namun sampai sekarang pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh mereka (Deny Kwen, Ir Kadafi Dan Ilham Alias Ile);

• Bahwa yang bertanda tangan dalam surat instruksi tersebut adalah Ruspiyanto Alias Upi atas perintah Dantje Runtulao yang memberikan kami pekerjaan dalam mengawasi pekerjaan penyedia PT.Sultana Anugerah;

• Bahwa Pada saat pelaksanaan pekerjaan beton, Saksi melihat surat jalan dari produsen beton ready mix yang menunjukkan bahwa mutu beton adalah K-300. Sebelum dilakukan pengecoran, dilakukan pengambilan sampel benda uji kubus seingat Saksi sekitar 20 sampel benda uji diantaranya pada saat pengecoran pondasi sumuran sebanyak 3 sampel, poer plat dan sloof sebanyak 3 sampel, begitu juga untuk lantai basement s.d. lantai 2, kecuali saat pengecoran lantai 3 tidak diambil sampel. Sampel tersebut kemudian dibawa ke Politeknik Ujung Pandang untuk dilakukan pengujian, yang membawa sampel tersebut adalah Saksi dengan Nurhalima Basfain.

• Bahwa yang mengetahui atau yang bertanggung jawab melaksanakan pengujian dari pihak Politeknik Ujung Pandang adalah Kissan, sedangkan laporan hasil pengujiannya ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Pengujian Beton. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa mutu beton sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sepengetahuan Saksi , saat melaksanakan pengecoran di lapangan sudah dilakukan dengan tata cara yang benar. Pengujian yang dilakukan oleh Politeknik Ujung Pandang sekitar empat s.d. lima kali pengujian dengan biaya per sampling senilai Rp70.000,00/sampel dan yang melakukan pembayaran adalah dari pihak penyedia. Namun, sehubungan dengan adanya hasil pengujian oleh Ahli Konstruksi yang menunjukkan bahwa mutu beton yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak kemungkinan karena masalah perawatan dan penggunaan air untuk melancarkan proses pengecoran pada bagian atas.

• Bahwa Sekitar awal bulan September 2018, Saksi membuat laporan harian untuk pelaksanaan pekerjaan harian selama 2 minggu, pada bulan Oktober 2018 membuat laporan harian untuk pelaksanaan selama 10 hari;

• Bahwa Bulan November dan seterusnya Saksi tidak pernah membuat lagi;

• Bahwa Laporan yang Saksi buat tersebut tidak berkaitan atau bukan penunjang dari laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Ruspiyanto. Untuk laporan bulanan pada saat akhir pekerjaan;

• Bahwa Saksi selaku pengawas yang dipekerjakan oleh Dantje Runtulalo melihat bobot dilapangan pada tanggal 27 Desember 2018 berkisar 75%;

• Bahwa Yang membuat laporan kemajuan CV. Sukma Lestari atas pekerjaan bobot 100% yang telah dikerjakan PT. Sultana Anugrah adalah Ruspiyanto Alias Upi;

• Bahwa Penyampaian Ruspyanto kepada Saksi laporan bobot 100% dibuat karena diperintahkan oleh Firman ( staf dinas Kesehatan Kota Dinas Kesehatan);

• Bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan galian dan pemasangan pondasi sumuran dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya terdapat hasil penyelidikan tanah (hasil penyelidikan tanah ada pada Sdr. DR. Rahman).

• Bahwa Hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa tanah keras berada pada kedalaman dua meter dan pada saat pelaksanaan penggalian terdapat air tanah. Kondisi tersebut menyulitkan saat dilaksanakan pengecoran pondasi sumuran. Namun, setelah dilakukan penangan dengan pompa (dewatering) pekerjaan pengecoran pondasi sumuran dapat dilaksanakan. Pengecoran pondasi berbarengan dengan pengecoran poer plat dan sloof termasuk kolom diatasnya pada bagian basement.

• Bahwa setelah dilaksankan pengecoran pekerjaan diatas basement, dan tidak ada penanganan atas tergenangnya air. Kondisi tersebut berdampak pada pengerjaan dinding geser. Dinding geser tidak semuanya dikerjakan, hanya bagian depan saja, itupun belum selesai dilaksanakan, karena posisinya sudah terendam air. Kondisi tersebut sudah diketahui juga oleh Firman Marwan;

• Bahwa yang menandatangani laporan mingguan CV Sukma Lestari yang ditandatangani. Ilham Jaya Marzuki selaku Inspector sampai progress 71%, yang mana laporan tersebut dibuat oleh Ruspiyanto (Sdr. Upi).

• Bahwa Saksi tidak melihat langsung Ilham Jaya Marzuki menanda tangani laporan mingguan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah melihat personil inti seperti Syamsuddin, Andi Teddy, Wijaya Kusuma,. A.M. Ilham Jaya Marzuki, Kartika Risnawaty, dan Reska Runtulalo di lapangan;

• Bahwa Perhitungan pekerjaan tambah kurang (CCO), As Built Drawing, dan Back Up Data dibuat oleh Nurhalimah Basfain. Namun, Saksi tidak pernah melihat adanya Shop Drawing (Gambar Kerja), tetapi hanya gambar rencana yang digunakan oleh Stanislaus Doweng Kwen. Shop Drawing seharusnya dibuat dan diperbaharui setiap saat (jika terdapat perubahan di lapangan) agar bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat Back Up Data, CCO, dan As Built Drawing;

• Bahwa dalam penyusunan laporan mingguan dan laporan bulanan CV Sukma Lestari, Ruspiyanto Rusnadi yang memalsukan tandatangan Syamsuddin dan A.M. Ilham Jaya Marzuki atas persetujuan Dantje Runtulalo;

• Bahwa Permasalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan Struktur pada Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, Pekerjaan Tanah

• Galian Tanah yang seharusnya ada galian sedalam 3 meter, namun diseragamkan oleh pihak penyedia menjadi 2 meter.

• Tidak melihat adanya pekerjaan Pasir Urug Bawah Pondasi tebal 10cm, lantai kerja bawah pondasi tebal 5cm, dan Pekerjaan Anti Rayap karena kondisinya berair.

• Bahwa Pekerjaan beton ready mix dilaksanakan oleh PT Optima Jaya Perkasa dan PT Bosowa Beton;

• Bahwa Ruspyanto Rusnadi yang memalsukan tandatangan Syamsuddin atas perintah Dantje Runtulalo;

• Bahwa Peran Anjas Prasetya Runtulalo adalah utusan dari perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, Anjas Prasetya Runtulalo juga yang sering berkomunikasi dengan dr. Sri Rimayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

• Bahwa Saksi digaji dan Ruspiyanto Alias Upi upah / gaji untuk pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas batua oleh Dantje Runtulalo sebesar Rp. 3.000.000 melalui transfer ke rekening Saksi dan Ruspiyanto;

12. Saksi IR.ANDI RIDWAN.

• Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH, namun nama saksi pernah dimasukan sebagai tenaga ahli teknik dalam perusahaan tersebut.

• Bahwa yang Saksi ketahui selaku Direktur PT. SULTANA ANUGRAH adalah MUHAMMAD KADAFI MARIKAR.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR menjabat sebagai Direktur PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH dari 2016 sampai dengan sekarang, nama saksi dimasukkan dalam perusahaan tersebut hanya untuk memenuhi syarat adminstrasi perusahaan saja;

• Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang konstruksi sebagai ahli teknik bangunan gedung madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 1.2.201.2.184.20.1044214 yang dileuarkan pada tanggal 23 januari 2018 yang masih berlaku sampai dengan sekarang;

• Bahwa yang Saksi berikan hanya memberikan ijazah Saksi kepada MUHAMMAD KADAFI MARIKAR waktu itu, dan untuk SKA Saksi , dari awal yang memegang adalah PAK KADAFI MARIKAR, karena yang mengurus dan membuat surat tenaga ahli saksi adalah KADAFI MARIKAR;

• Bahwa Saksi mengenal MUHAMMAD KADAFI MARIKAR sejak tahun 2010 hingga sekarang;

• Bahwa Saksi mengenal MUHAMMAD KADAFI MARIKAR karena awalnya saksi dikenalkan oleh teman Saksi , yang kebetulan teman Saksi tersebut adalah ipar dari MUHAMMAD KADAFI MARIKAR, sehingga pada saat itu Saksi mengenal yang bersangkutan.

• Bahwa hubungan Saksi dengan MUHAMMAD KADAFI MARIKAR hanya sebatas hubungan pertemanan.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Pak Khadafi pernah ikut sebagai peserta lelang;

• Bahwa Saksi baru mengetahui jika PT. SULTANA ANUGRAH pernah mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahap I yang dikelolah oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 pada klarfikasi oleh Pokja pada pengadaan tersebut, sebelum klarifikasi dalam proses lelang pekerjaan tersebut Saksi pernah ditelpon oleh MUHAMMAD KADAFI MARIKAR jika ada klarifikasi pada pekerjaan tersebut, sehingga atas perintah MUHAMMAD KADAFI MARIKAR tersebut Saksi datang untuk menghadiri klarifikasi tersebut;

• Bahwa Saksi tidak ingat kapan dilaksanakan klarifikasi tersebut namun yang Saksi ingat bahwa Saksi hadir klarifikasi tersebut di kantor balai kota Makassar di lantai 7, dan yang ada pada saat itu Saksi dengan PAK GAZALI SANUSI (tenaga teknik) sama seperti Saksi , kemudian KADAFI MARIKAR dan panitia.

• Bahwa Yang dilakukan pada saat klarifikasi tersebut adalah mencocokan antara Surat SKA dengan orangnya, jangan sampai berbeda;

• Bahwa Saksi tidak dilibatkan oleh KADAFI MARIKAR pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi pembangunan puskesmas batua tahap I yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah bertemu kembali dengan MUHAMMAD KADAFI MARIKAR pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut.

12. Saksi SRI NESWATI R, S.KM, M.Adms alias NETTY.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Pekerjaan sebagai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Makassar mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang;

• Bahwa Saya sebagai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.607-2016 tanggal 29 Desember 2016 yang menetapkan saksi sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatana Kota Makassar adalah:

• Menyusun profil SKPD dengan cara menghimpun data-data dari seluruh penanggung jawab program pada bidang dan seksi sesuai dengan format dari kementriann Kesehatan;

• Menyusun dokumen perencanaan penganggaran antara lain Renstra, Renja, RKA, dan DPA SPKD;

• Menyusun LAKIP;

• Bahwa saksi terlibat dalam penyusunan RPJM TA 2014-2019 yaitu menyiapkan data-data teknis yang terkait dengan program prioritas;

• Bahwa Adapun proses penyusunan RPJM TA 2014-2019 sebagai berikut :

1. Berdasarkan permintaan dari Bappeda (Bidang Perencanaan dan Pengendalian) kepada SKPD perihal data teknis yang berhubungan dengan program prioritas, ia bersama dengan seluruh Kepala Seksi dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan menyusun data-data tersebut. Dapat ia sampaikan bahwa yang menjadi Liason Officer (LO) Dinas Kesehatan adalah Bidang Sosial Budaya;

2. Selanjutnya data teknis tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Sekretariat Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Dinas bersama dengan Tim Perencanaan (Kasubag Perencanaan bersama dengan staf di Bagian Perencanaan);

3. Setelah data teknis tersebut diverifikasi, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Bappeda sebagai usulan data RPJMD Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD TA 2014-2019 dan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 yaitu pada Kode 1.02.09 Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

• Bahwa saksi terlibat dalam penyusunan RKPD TA 2016, 2017, dan 2018;

• Bahwa Proses penyusunan RKPD tersebut sama dengan proses penyusunan RPJMD yang telah ia jelaskan sebelumnya. Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua telah tercantum dalam RKPD TA 2016, 2017, dan 2018 (Induk dan Perubahan), namun demikian untuk arsip dokumen tersebut ia tidak memilikinya.

• Bahwa Terkait dengan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua telah tercantum dalam :

• Renstra Induk TA. 2014-2019:

Kode 1.02.01.19 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan pagu indikatif TA 2016 sebesar Rp55.554.057.150,00 untuk 11 Puskesmas 5 Rawat Inap, TA 2017 sebesar Rp69.442.571.438,00 untuk 13 Puskesmas 1 Rawat Inap, dan TA 2018 sebesar Rp86.803.214.297,00 untuk 15 Puskesmas 1 Rawat Inap;

• Renstra Perubahan TA. 2014-2019

Kode 1.02.01.19 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan pagu indikatif TA 2017 sebesar Rp45.045.346.000,00 untuk 1 RS, 4 Puskesmas Rawat Inap, dan 1 Pustu menjadi Puskesmas, serta TA 2018 sebesar Rp46.396.708.380,00 untuk 1 RS, 2 Puskesmas Rawat Inap, dan 1 Pustu menjadi Puskesmas.

• Bahwa Nilai anggaran dalam DPA Perubahan TA 2018 senilai Rp25.529.574.842,00 dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp307.510.500,00 adalah hasil dari sisa lelang dan menyesuaikan dari nilai kontrak pekerjaan tersebut;

• Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Kepala Dinas dapat mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan /usulan dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi;

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nilai anggaran untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 pada RKA senilai Rp. 31.581.434.585,00 ;

• Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam penyusunan nilai anggaran tersebut karena yang menyusun nilai anggaran tersebut dari masing-masing bidang dan Seksi Perencanaan hanya menginput usulan nilai anggaran tersebut setelah kami terima dari masing-masing bidang teknisnya’

• Bahwa saksi pernah menjadi PPTK;

• Bahwa saksi tidak kenal dengan Mediswaty;

• Bahwa saksi kenal Firman karena karena Firman berada di Staf Kesehatan;

• Bahwa saksii tidak pernah ada komunikasi khusus dengan Firman;

• Bahwa Nilai anggaran dalam DPA Perubahan TA 2018 senilai Rp.25.529.574.842,00, dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp. 307.510.500,00 adalah hasil dari sisa lelang dan menyesuaikan dari nilai kontrak pekerjaan tersebut;

• Bahwa dalam penyusunan RKA Induk dan Perubahan serta DPA Induk dan Perubahan TA. 2017 dan TA. 2018 tidak didukung dengan KAK karena usulan-usulan RKA maupun DPA tidak memerlukan dokumen KAK.

12. Saksi ASRI ARYUNI,

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi kenal baik dengan Pak ILHAM HATTA SULOLIPU dan pak ERWIN;

• Bahwa Saksi merupakan pegawai lepas yang membantu masalah pembukuan keuangan yang sementara dikerjakan oleh kenalan saksi;

• Bahwa Saksi sudah lama mengenal PAK ILHAM HATTA SULOLIPU seingatnya sejak tahun 2015, dan saksi sebelumnya juga pernah diminta untuk membantu beliau, sehingga pada pekerjaan ini saksi diminta lagi oleh beliau dalam pekerjaan tersebut. saksi mengenal beliau hanya sebatas rekan kerja;

• Bahwa yang saksi ketahui ILHAM HATTA SULOLIPU adalah pemborong atau kontraktor yang biasa kerja proyek konstruksi bangunan;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PAK ILHAM HATTA SULOLIPU mengajaknya untuk bekerja dengan dia, karena saksi ditawari pekerjaan tersebut dan digaji, maka saksi bersedia membantu PAK ILHAM HATTA;

• Bahwa yang saksi ketahui PAK ILHAM HATTA SULOLIPU bukan Direktur dari PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa yang saksi ketahui selaku Direktur dari PT. SULTANA ANUGRAH selaku penyedia jasa pada pekerjaan tersebut adalah MUHAMMAD KADAFI alias OM DEF;

• Bahwa Saksi mengenal MUHAMMAD KADAFI alias OM DEF pada saat dilokasi pekerjaan, yang mengenalkan saksi dengan OM DEF adalah PAK ILHAM HATTA SULOLIPU;

• Bahwa yang mengendalikan pekerjaan tersebut adalah MUHAMMAD KADAFI alias OM DEF selaku Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dan PAK ILHAM HATTA SULOLIPU;

• Bahwa Secara tertulis tidak ada dasarnya bekerja sebagai tenaga logistik dari PT. SULTANA ANUGRAH, saksi bekerja sebagai tenaga logistik pada pekerjaan tersebut berdasarkan ajakan lisan dari ILHAM HATTA SULOLIPU;

• Bahwa Lokasi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tersebut berada di Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar;

• Bahwa saksi pernah terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH sebagai tenaga logistik;

• Bahwa Tugas saksi sebagai tenaga logistik pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tersebut sebagai berikut:

1. Menerima catatan orderan logistik yang meliputi besi, paku, balok, kawat pengikat besi, perlengkapan kerja tukang seperti sepatu bot, palu, rompi, helm proyek, Handy Talki dan lainnya yang saksi tidak ingat. Dimana semua pesanan logistik tersebut saksi terima dari PAK DENI;

2. Membuat orderan atau pesanan yang saksi ketik di komputer;

3. Melakukan pembayaran terhadap alat yang disewa atau yang digunakan dilokasi yang disewa dari perusahaan lain seperti Scafolding;

   • Bahwa yang saksi ketahui saksi hanya mengetahui PT. Sultana Anugrah, nanti baru saksi ketahui jika ada perusahaan lain

   • Bahwa saksi pernah disuruh menyetor/menarik uang oleh pak ILHAM HATTA dan Pak KHADAFI;

   • Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

   • Bahwa yang menyuruh saksi menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) adalah ILHAM HATTA SULOLIPU;

   • Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut pada tanggal 26 Oktober 2018 di bank Sulselbar di Jl. Ratulangi Makassar;

   • Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening PT.SULTANA ANUGRAH bersama dengan ILHAM HATTA ;

   • Bahwa maksud ILHAM HATTA menyuruh saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek pekerjaan Puskesmas Batua;

   • Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) tersebut, karena PAK KADAFI tidak menceritakan darimana uang tersebut diperoleh oleh PAK KADAFI;

   • Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menyetor uang sebesar Rp.700.000.000 tersebut ke rekening PT. SULTANA ANUGRAH adalah ILHAM HATTA SULOLIPU;

   • Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujaun ILHAM HATTA menyuruh saksi menyetorkan uang tersebut yang mana saat itu ada juga Pak ILHAM HATTA SULOLIPU saat penyetoran, karena sudah selalu saksi yang melakukan transaksi penyetoran dan penarikan atas perintah ILHAM HATTA SULOLIPU dilokasi Bank Sulselbar;

   • Bahwa Saksi memperoleh uang tersebut dari ILHAM HATTA SULOLIPU;

   • Bahwa Uang sebesar Rp.700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) tersebut diserahkan ILHAM HATTA di tempat penulisan slip Bank Sulselbar;

   • Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut pada tanggal 29 November 2018 di Bank Sulselbar cabang Utama Makassar Jl. Ratulangi Makassar;

   • Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp.700.000.000(tujuh ratus juta rupiah) bersumber darimana;

   • Bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA yang bergerak dibidang perhotelan.

   • Bahwa Tugas saksi pada perusahaan PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA yaitu bagian keuangan PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA yang bertugas sebagai berikut :

• Melakukan penarikan dengan menggunakan cek bilyet giro PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA atas perintah Sdr. ANDI ERWIN HATTA SULOLIPU.

• Melakukan penyetoran uang ke rekening PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA.

• Mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan kegiatan PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA yang masuk ke dalam rekening PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA dengan nomor rekening : 13000323287, dan rekening Bank Mandiri atas nama ASRI ARYUNI : 152.00.555.00660 yang dikelola oleh Sdr. ANDI ERWIN HATTA SULOLIPU selaku Direktur PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA atau pemilik Hotel Asyra;

  • Bahwa saksi pernah disuruh melakukan proses penarikan uang pada rekening PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA 13000323287 pada Bank Sulselbar lebih dari 20 kali lebih dan transaksi penarikan saksi terbesar adalah Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah);

  • Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut;

  • Bahwa Yang saksi ingat hanya satu kali saksi melakukan penarikan sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan saksi serahkan kepada ILHAM HATTA SULOLIPU.

  • Bahwa Saksi melakukan tarik tunai terhadap uang tersebut kemudian saksi diberikan upah sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah;

  • Bahwa yang memiliki rekenig PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA adalah ERWIN HATTA SULOLIPU;

  • Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan. Dan saksi menerima gaji tersebut dari PAK ILHAM HATTA SULOLIPU;

  • Bahwa Peran saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Saksi bertugas sebagai tenaga logistik untuk pembelian beberapa material dan mencatat penerimaan uang yang saksi peroleh dari Sdr. Ilham Hatta dan pengeluaran uang untuk pembelian material dan upah pekerja. Saksi mencatatnya pada Buku Kas yang saksi simpan di laci dalam kontainer (direksi kit), kuncinya saksi yang pegang, tetapi saat saksi sudah tidak bekerja pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua, kuncinya saksi gantungkan di laci.

2. saksi tidak bekerja lagi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua sebelum tanggal 15 Desember 2017, gaji bulan Desember 2018 tidak dibayar, tetapi dikasih uang oleh Sdr. Ilham Hatta untuk uang bensin sebesar Rp500.000,00. Selain itu saksi telah menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00/bulan selama tiga bulan. Saat saksi sudah keluar dari pekerjaan tersebut, semua dokumen masih tersimpan di kontainer, seperti Buku Kas, tiga buah odner, dan komputer.

3. Isi dalam tiga Odner tersebut adalah sebagai berikut :

• Arsip pembayaran tukang yang saksi peroleh dari Sdr. Deni Kwen. Sdr. Deni Kwen menyerahkan daftar upah tukang setiap minggu dalam dua s.d. tiga lembar kertas dengan jumlah upah antara Rp30 Juta/minggu s.d. Rp130 Juta/minggu. Kebutuhan tersebut saksi sampaikan ke Sdr. Ilham Hatta dan kemudian Sdr. Ilham Hatta memberikan uang sesuai kebutuhan tersebut kepada saksi secara tunai. Setelah itu, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Deni Kwen dan Sdr. Deni Kwen yang membayarkannya ke para tukang.

• Satu Buku kas yang berisi penerimaan dan pengeluaran biaya untuk pekerjaan Puskesmas Batua yang akan saksi jelaskan pada poin 2). Penerimaan uang, biasanya dari Sdr. Ilham Hatta tetapi pernah beberapa kali saksi terima dari Sdr. Deni Kwen (sepengetahuannya uangnya dari Sdr. Ilham Hatta).

• Odner kedua, diantaranya berisi :

• Pembelian barang/materia seperti pembelian obat-obatan sekitar 3 kali senilai Rp250.000,00 di apotik terdekat dari lokasi pekerjaan, pembelian lampu kerja saksi lupa, pembelian pompa air sekitar Rp15.800.000,00 pada Toko di Jl. DR Wahidin Sudiro Husodo, pembelian jas hujan, linggis, kawat beton di Toko Mekar Jaya di Jl. Sungai Sadang, dan pembelian kaus tangan, kawat beton, dan paku di Toko Bahan bangunan dekat lampu merah dekat Puskesmas Batua.

• Seluruh arsip pembayaran gaji Sdr. Deni Kwen, Sdr. Ramli Dani, Sdr. Iqbal, Sdr. Asri Aryuni, Sdr. Nurhalimah Basfain. Pembayaran gaji dibuat oleh saksi sendiri dalam selembar kertas yang saksi print yang berisi nama (Sdr. Deni Kwen, Sdr. Ramli Dani, Sdr. Iqbal, Sdr. Asri Aryuni, dan Sdr. Nurhalimah Basfain), jumlah gaji, dan tanda tangan. Setelah ditandatangani, seluruh pegawai dilakukan pembayaran secara tunai oleh saksi sendiri, uangnya berasal dari Sdr. Ilham Hatta.

• Kebutuhan atas kekurangan Bondek dan wiremesh saksi beli di Toko Mekar Jaya setelah mendapat order dari Sdr. Deni Kwen, namun saksi lupa nilai pembeliannya.

• Odner ketiga, diantaranya berisi :

• Arsip pembayaran sewa scafolding, terkait penyewaan scafolding, dapat saksi jelaskan bahwa saksi yang mengorder atas perintah dari Sdr. Deni Kwen dan berkomunikasi dengan pihak yang menyewakan scafolding di Kawasan Industri Kimah, namanya lupa, sedangkan biaya sewanya sekitar Rp13,5 Juta/bulan s.d. Rp50 Juta/bulan, Scafolding baru selesai sewanya pada bulan Desember 2018, tetapi barangnya diambil oleh pemilik pada Januari 2019.

• Arsip pembelian kayu balok (2 ukuran tapi saksi lupa, untuk bekisting) di Pak Angga sekitar Rp300 Juta s.d. Rp500 Juta-an. Pembelian kayu balok tersebut adalah untuk seluruh pekerjaan bekisting (cetakan dan penyangga cor) pada Pembangunan Puskesmas Batua

• Bahwa saksi mendistribusikan gaji kepada para pekerja;

• Bahwa yang saksi keteahui Hasrul Indra jaya Alias Bojes digaji langsung oleh Pak Ilham Hatta;

• Bahwa Gaji saksi selama menjadi karyawan PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA gaji saksi sekitar Rp1.200.000/ bulan – Rp. 2.000.0000,.dan tidak ada usaha lainnya selain gaji saksi di PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA;

• Bahwa Saksi bekerja di PT.TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008;

• Bahwa yang mendirikan PT. TRI MITRA SEJAHTERA adalah ERWIN HATTA SULOLILPU dan Direktunya adalah ERWIN HATTA SULOLIPU;

• Bahwa yang saksi ketahui Pak ILHAM HATTA juga bekerja di PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa saksi bekerja di PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa saksi selaku direktur PT.SULTANA ANUGRAH adalahh pak Khadafi;

• Bahwa Saksi digaji oleh Ilham Hatta Sulolipu;

• Bahwa Posisi saksi di PT.SULTANA ANUGRAH yaitu di bagian logistik;

• Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemesanan besi unutk pembangunan puskesmas Batua;

• Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran perihal pemesanan besi untuk pembangunan puskesmas Batua;

• Bahwa Saksi tidak menerima uang penyetoran dari Pak Ilham Hatta;

• Bahwa saksi menerima uang untuk penyetoran dari Pak Ilham Hatta;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui surat direksi;

• Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ada di Dinas Kesehatan;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang disetor adalah uang dari pembangunan puskesmas Batua;

• Bahwa yang saksi ketahui Deny Kwen dipekerjakan oleh ILHAM HATTA;

• Bahwa Jika ada bahan material yang akan dipesan oleh PAK DENI, PAK DENI terlebih dahulu membuat catatan diatas kertas terkait bahan material apa yang dibutuhkan, jika ada orderan besi dibuatkan orderan dengan cara diketik di komputer. Setelah saksi ketik dan print orderan tersebut sesuai dengan apa yang diminta oleh PAK DENI, kemudian orderan tersebut saksi serahkan ke PAK DENI untuk ditanda tangani, dan setalah ditanda tangani oleh PAK DENI, saksi berikan lagi ke PAK ILHAM HATTA SULOLIPU untuk ditanda tangani. Dan setelah surat orderan tersebut di tanda tangani oleh PAK DENI dan PAK ILHAM HATTA, kemudian saksi serahkan surat tersebut kepada Sdr. IQBAL untuk dilakukan pemesan di toko;

• Bahwa Terkait catatan atau orderan bahan material yang dicatat di atas kertas oleh PAK DENI yang kemudian diserahkan kepadanya tidak ada perubahan terkait jumlah mau spesifikasinya, apa yang dipesan dan dicatat oleh PAK DENI, itu yang saksi tulis dan buatkan orderannya, jika ada barang yag dibeli melaluinya, apa yang dipesan oleh PAK DENI itu yang saksi beli;

• Bahwa Saksi tidak ingat nomor rekening PT.SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa Saksi melakukan pembelian dan pembayaran paku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi JOSVINA KONDO, ST.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) atau TIM PHO pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa Dasar saksi menjadi Tim PPHP tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 800 / 034.3/DKK/I/2018 tanggal 05 Januari 2018;

• Bahwa Tim PPHP pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yaitu;

1. JOSVINA KONDO, ST (Saksi sendiri ) selaku Ketua;

2. FIRMAN MARWAN selaku Sekretaris;

3. ABIDIN, SE selaku Anggota.

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab kami selaku TIM PPHP yaitu;

• Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (fisik) pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

• Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan pengujian;

• Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

• Bahwa Hasil pekerjaan yang diterima dari pekerjaan tersebut yaitu

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan fisik pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2. menerima hasil pekerjaan penyedia setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh konsultan pengawas;

3. Mengecek kebenaran Bahwa ada pekerjaan fisik ;

4. Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan 100 % yang dikerjakan oleh Penyedia.

• Bahwa penyedia jasa adalah PT. SULTANA ANUGRAH dan selaku Direktunya atasnama pak Ir. MUH.KADAFI MARIKAR namun saksi tidak pernah bertemu dengan Penyedia Jasa selama proses pekerjaan tersebut;

• Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemilik dari Penyedia Jasa tersebut dari dokumen berita acara serah terima pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang diberikan oleh FIRMAN;

• Bahwa Yang Selaku PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK , dan Selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu :

1. Selaku PA (Pengguna Anggaran) Dr. H. NAISAH T. AZIKIN, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.

2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK adalah Dr. Hj. SRI RIMAYANI M.Sp. KK selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

3. Selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah MUHAMMAD ALWI S.KM. M.Kes selaku kepala Seksi Pasiankes dan Peningkatan mutu.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua karena saksi juga tidak pernah menanyakan kepada anggota siapa yang menjadi konsutlan pengawas pada pekerjaan tersebut dan saksi juga hanya menerima laporan berupa dokumen dari Konsultan Pengawas yang diserahkan oleh FIRMAN MARWAN kepada saksi;

• Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH sesuai dengan kontrak namun saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain;

• Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kunjungan ke lokasi sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan 100% pekerjaan tersebut, saksi tegaskan kembali saksi ke lokasi setalah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut di akhir Desember 2018 karena saksi mau mencari tahu apakah benar pekerjaan tersebut sudah selesai dan ternyata pekerjaan dilokasi belum selesai;

• Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan kepada dr. Hj. ANDI NAISYAH T. AZIKIN, M.KES, selaku pemberi tugas karena saksi menganggap Bahwa tugas laporan progres pekerjaan tersebut sudah dibuat oleh Konsultan Pengawas;

• Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan pada pekerjaan tersebut, saksi hanya melihat kondisi hasil pekerjaan tersebut setelah menandatangani berita acara pemeriksaan 100% oleh Tim PHO dan Saksi melihat pekerjaan tersebut masih dikerjakan oleh pekerja dilokasi padahal Saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksan hasil pekerjaan 100%;

• Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh PPTK MUHAMMAD ALWI untuk melakukan pemeriksaan sebelum ditanda tangani berita acara pemeriksaan dan saat itu memang yang khusus memeriksa hasil pekejaan puskesmas batua adalah FIRMAN, ST;

• Bahwa FIRMAN yang memeriksa hasil pekerjaan Puskesmas Batua karena merupakan lulusan teknis arsitek yang mengathui bidang konstruksi;

• Bahwa Item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawas meliputi pembesian jenis besi apa yang digunakan, pengecoran dan volume pekerjaan;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa volume pekerjaan pada pekerjaan tersebut yang lebih mengetahui adalah FIRMAN MARWAN dan konsultan pengawas;

• Bahwa Pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua sudah diselesaikan seusai dengan kontrak berdasarkan dokumen laporan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh konsultan pengawas namun saksi tidak mengetahui apakah hasil pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan kontrak;

• Bahwa saksi pernah bertanda tangan dalam berita acara tersebut pada tanggal 27 Desember 2018;

• Bahwa yang memberikan surat tersebut untuk saksi tanda tangani adalah FIRMAN selaku sekertaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) / Tim PHO;

• Bahwa Isi dari berita acara tersebut adalah pekerjaan sudah selesai 100% menurut yang tertuang dalam surat tersebut dan dipertega kembali dari penyampaian FIRMAN kepadaa saksi selanjutnya saksi bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut;

• Bahwa tanda tangan dalam berita acara penerimaaan hasil pekerjaaan yang diserahakan PT. SULTAN ANUGERAH kepada kami tersebut adalah tanda tangan saksi selaku TIM PHO yang kami tanda tangani pada tanggal 27 Desember 2018;

• Bahwa yang membuat seluruh adminitrasi berita acara pekerjaan telah selsai 100% adalah FIRMAN, ST selaku Sekertaris PHO;

• Bahwa Untuk keperluan pencairan pekerjaan karena pada saat itu sudah akhir tahun sehingga adminitrasi tersebut dibuatkan dan setelah Saksi berkunjung kelokasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGERAH masih melakukan pekerjaan dilokasi tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh sesorang untuk menandatangani berita acara pemeriksaan 100% pekerjaan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 saksi tanda tangani di berita acara tersebut karena saksi telah disampaikan oleh FIRMAN yang melihat pekerjaan tersebut dilokasi dan saksi mempunyai tanggung jawab sebaggai ketua TIM PPHP untuk menandatangani pekerjaan tersebut;

• Bahwa Pekerjaan tersebut baru sudah serah terima pertama atau Provesional hand over (PHO) sedangkan penyerahaan final hand over (FHO) sepengetahuannya belum dilaksanakan;

• Bahwa Honor atau biaya yang saksi terima selaku Tim PPHP pada pekerjaan tersebut sebesar ± Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan akhir dari Penyedia Jasa Konsultasi CV. Sukma Lestari selaku konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua.

• Bahwa Saksi pernah sama sekali melakukan pemeriksaan yang terkait dalam Berita acara Pemeriksaan Nomor 1576.6/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tersebut;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang bertandatangan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor 1576.6/Dinkes/440/XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah Sdr. Ir. George Runtulalo atau bukan karena dokumen tersebut sudah ditanda tangani saat saksi bertanda tangan dalam dokumen tersebut.

• Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Nomor 637.4/DINKES/ 440/VI/2018.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 27 Desember 2018 pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I telah selesai atau belum karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui bobot penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berlaku kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas;

• Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan kesesuaian kontrak;

• Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah MUH. ALWI, Selaku PPTK.

• Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Ir. George Runtulalo yang bertanda tangan dalam surat terebut karena surat tersebut sudah ada tanda tanganya Ir. George Runtulalo kemudian surat tersebut disedorkan kepada saksi oleh Firman dan saksi tanda tangani atas nama saksi Josvina Kondo ST.

• Bahwa Yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 1576.8/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah Firman Marwan.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak atau tidak karena saksi tidak pernah melihat kontrak.

• Bahwa Saksi hanya pernah lewat depan RS Batua bersama pak Abidin, dimana saksi melihat dari luar masih ada tukang yang bekerja dan saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan di dalam karena tertup oleh seng.

• Bahwa Saksi sebagai ketua PPHP tidak melakukan tegurkan kepada Firman karena saksi tidak pernah melihat kontrak;

• Bahwa Saksi di tunjuk menjadi ketua PPHP karena saksi memiliki sertifikat Barangjasa.

• Bahwa Pada saat menandatangani BA pemeriksaan pekerjaan yang dibawah oleh Firman, disitu saksi baru mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan RS Batua adalah PT Sultana Anugrah.

• Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Kadafi;

• Bahwa Pengawas pekerjaan saksi hanya ingat Runtulalo dan tidak mengetahui nama lengkapnya;

• Bahwa Saksi menerima honor Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai PPHP pada perkerjaan pembangunan RS Batua.

• Bahwa Pada saat saksi menandatangani BA pemeriksaan pekerjaan, dalam BA itu sudah ada tanda tangan Pengawas, PPK dan Pelaksana Pekerjaan.

• Bahwa Benar, pembayaran pekerjaan tidak bisa cair apabila saksi tidak bertanda tangan dalam BA pemeriksa hasil pekerjaan dan BA penerima Hasil pekerjaan.

• Bahwa yang membuat BA pemeriksa hasil pekerjaan adalah Alwi dan untuk BA penerima hasil pekerjaan adalah Firman.

• Bahwa saksi tidak melaksanakan salah satu tupoksi saksi sebagai ketua PPHP.

• Bahwa Saksi tidak melaksanakan salah satu tupolsi saksi sebagaia ketua PPHP karena saksi tidak paham dengan kontruksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi SOERIANTO SOEWARDI alias TONI;

• Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Ir. Muh. Kadafi;

• Bahwa Saksi bekerja di PT. Optima Jaya Perkasa;

• Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur PT. Optima Jaya Perkasa dan Saksi juga memiliki perusahaan yang lain, yaitu PT. Roda Jaya Sakti dan pada perusahaan tersebut Saksi juga selaku Direkturnya;

• Bahwa alamat perusahaan Saksi PT. Optima Jaya Perkasa beralamat di Jl. Ir Sutami Toll No. 18 Makassar;

• Bahwa PT. Optima Jaya Perkasa bergerak dalam bidang supliyer ready mix;

• Bahwa Pada tahun 2018 PT. Sultana Anugrah selaku penyedia jasa pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I pernah memesan ready mix ke perusahaan Saksi PT. Optima Jaya Perkasa;

• Bahwa yang melakukan pemesanan ready mix dari PT. Sultana Anugrah adalah Pak Muh. Kadafi Marikar selaku Direkturnya;

• Bahwa Mekanisme pemesanan ready mix dari PT. Sultana Anugrah kepada PT. Optima Jaya Perkasa adalah melalui sales perusahaan, dimana Pak Kadafi memesan ready mix tersebut kepada sales Saksi atasnama Pak Tjahjo yang kemudian Pak Tjahjo yang memprosesnya, dan kemudian setelah itu Pak Tjahjo yang melaporkan kepada Saksi berapa jumlah yang dipesan oleh PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa PT. Sultana Anugrah pernah meminta Surat Dukungan peralatan dari PT. Optima Jaya Perkasa untuk digunakan dalam proses lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I Ta. 2018 tersebut;

• Bahwa yang berhubungan dan memproses surat dukungan tersebut adalah melalui sales marketing atasnama Pak Tjahjo, jadi yang berhubungan dengan Pak Kadafi;

• Bahwa Pak Tjahjo pernah menyampaikan kepada Saksi jika PT. Sultana Anugrah meminta dukungan peralatan dari PT. Optima Jaya Perkasa, sehingga waktu itu Saksi menyampaikan kepada Pak Tjahjo untuk membuat surat dukungan tersebut, dan setelah Saksi tanda tangani surat dukungan tersebut barulah Pak Tjahjo berikan surat dukungan tersebut kepada Kadafi Marikar;

• Bahwa kesepakatan antara PT. Optima Jaya Perkasa dengan PT. Sultana Anugrah terkait pemberian surat dukungan tersebut adalah jika nanti PT. Sultana Anugrah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka untuk pengadaan ready mixnya mengambil dari PT. Optima Jaya Perkasa;

• Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat antara PT. Sultana Anugrah dengan PT. Optima Jaya Perkasa terkait pemesanan ready mix tersebut sesuai dengan Surat Jual Beli Beton Readymix No. 027 / JBBR-OJP-PT.SA/VIII – 2018 tanggal 01 Agustus 2018, dimana yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian tersebut adalah Pak Tjahjo selaku Head of Marketing dari PT. Optima Jaya Perkasa dan Pak Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah pak Tjahjo;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ditanda tangani surat perjanjian tersebut diatas terkait jual beli beton ready mix tersebut;

• Bahwa Mutu ready mix yang dipesan oleh PT. Sultana Anugrah di PT. Optima Jaya Perkasa untuk pekerjaan pembangunan puskesmas batua tersebut adalah K300;

• Bahwa harga per meter kubik harga ready mix mutu k.300 tersebut diberikan oleh PT Optima Jaya Perkasa kepada PT. Sultana Anugrah sesuai surat perjanjian tersebut adalah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuuh ribu rupiah) per meter kubik sesuai surat perjanjian;

• Bahwa Sesuai dari penyampaian stafnya atas nama PAK DANI selaku manager oprasional bahwa jumlah ready mix k. 300 yang dipesan oleh PT. Sultana Anugrah untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 sebanyak ± 1.424 m³_;

• Bahwa mekanisme pembayaran ready mix tersebut dari PT. Sultana Anugrah kepada PT. Optima Jaya Perkasa adalah ada yang dibayar secara tunai melalui pak Tjahjo dengan cara bertahap yang jumlahnya Saksi tidak tahu;

• Bahwa Untuk pembayaran ready mix tersebut sudah dibayarkan PT. Sultana Anugrah kepada Pt. Optima Jaya Perkasa ± sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan masih ada sisa pembayaran yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang sebesar ± Rp. 626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta);

• Bahwa yang melakukan pembayaran atas pemesanan ready mix tersebut adalah pak Kadafi;

• Bahwa Yang mengantar pemesanan ready mix tersebut dari PT. Optima Jaya Perkasa ke lokasi pekerjaan adalah sopir perusahaan;

• Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi pembangunan Puskesmas Batua;

• Bahwa Lokasi pekerjaan pembangunan puskesmas batua Tahap I Ta. 2018 tersebut berada di Jl. Abdullah Dg. Sirua Makassar;

• Bahwa PT. Roda Jaya Sakti bergerak dalam sewa alat berat;

• Bahwa Alat berat yang Saksi miliki pada PT. Roda Jaya Sakti antara lain buldoser,excavator, dum Truck, truck Mixer, Concrete Pump, truck Tangki, motor Grader, Vibro Roller, Tandem Roller;

• Bahwa Perusahaan Saksi tidak memiliki alat mobile crane dan lift pengankut barang;

• Bahwa PT. Roda Jaya Sakti pernah memberikan dukungan peralatan kepada PT. Sultana Anugrah untuk pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 melalui anak perusahaan dari PT. Roda Jaya Sakti yaitu PT. Optima Jaya Perkasa;

• Bahwa berdasarkan Surat Jual Beli Nomor: SDA 020 / RJS-SA / IV / 18 tanggal 19 April 2018 dari PT. Roda Jaya Sakti, PT. Roda Jaya Sakti memberikan dukungan peralatan penuh kepada PT. Optima Jaya Perkasa berupa 1 (satu) unit Batching Plant, 2 (dua) unit Concrete Pump, 8 (delapan) unit Truck Mixer, 1 (satu) unit Truck Tangki, 4 (empat) unit Dump Truck, 1 (satu) unit Motor grader, 1 (satu) unit Vibro Roller, 1 (satu) unit Tandem Roller; Dimana peralatan tersebut diserah terimakan kepada PT. Optima Jaya Perkasa sebagai anak perusahaan dari PT. Roda Jaya Sakti untuk mengikuti Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas batua Ta. 2018;

• Bahwa PT. Roda Jaya Sakti tidak pernah memberikan dukungan peralatan kepada PT. Optima Jaya Perkasa berupa alat mobile crane;

• Bahwa Sejak didirikan perusahaan PT. Roda Jaya Sakti sampai dengan sekarang, PT. Roda Jaya Sakti tidak memiliki peralatan berupa mobile crane;

• Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Dukungan Sewa Peralatan dari PT. Optima Jaya Perkasa yang diberikan kepada PT. Sultana Anugrah Nomor 095/ SPDSA/PT. OJP-PT.SA/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 adalah Pak Tjahjo oewono, SE selaku Marketing PT. Optima Jaya Perkasa;

• Bahwa Yang bertanda tangan dalam surat tersebut adalah pak Tjahjo Joewono, SE selaku Marekting PT. Optima Jaya Perkasa dan Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa PT. Optima Jaya Perkasa tidak memiliki alat berupa mobile crane tersebut baik di Makassar maupun di Morowali;

• Bahwa Saksi mengetahui PT. Optima Jaya Perkasa memberikan dukungan peralatan kepada PT. Sultana Anugrah, namun terkait dukungan alat berupa mobile crane tersebut yang mengetahui adalah Pak Tjahjo Joewono, SE, karena yang membuat surat dukungan tersebut adalah PAK CAHYO, karena namun Saksi tidak pernah memberikan dukungan berupa mobile crane;

12. Saksi ABIDIN.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018

• Bahwa saksi mengetahui, dimana pada pekerjaan tersebut saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) atrau TIM PHO pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO) pada pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Makassar Nomor:800/034.3/DKK/I/2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (FISIK) Dinas Keshatan Kota Makassar Tahun 2108 yang ditanda tangani oleh Dr.Hj. A. Naisyah T. Azikin M. Kes Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. JOSVINA KONDO, ST selaku Ketua ;

2. FIRMAN MARWAN selaku Sekertaris;

3. ABIDIN.SE selaku Anggota

• Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) adalah :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (fisik) pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2. Menerima hasil pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan / pengujian;

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

• Bahwa Penyedia/ pelakasana pekerjaan pembagunan puskesmas batua Tahap I tahun 2018 berdasarkan dokumen berita acara serah terima pertama pekerjaan adalah perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH;

• Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali ke lokasi untuk melakukan pengecekan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa saksi membagi tugas dengan saudara Firman yang fokus dipekerjaan Puskesmas Batua dan Saksi yang melakukan pemeriksaaan di kegiatan pekerjaan yang lain yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa saksi pernah bertanda tangan dalam berita acara tersebut pada tanggal 27 Desember 2018;

• Bahwa yang memberikan surat tersebut untuk Saksi tanda tangani adalah FIRMAN selaku sekertaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP )/ Tim PHO;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari berita acara tersebut, saksi hanya ikut bertanda tangan karena melihat ketua dan sekertaris sudah bertanda tangan dalam berita acara tersebut yang surat tersebut disodorkan oleh Pak Firman selaku sekertaris;

• Bahwa tanda tangan dalam berita acara penerimaaan hasil pekerjaaan yang diserahakan PT. SULTAN ANUGERAH kepada kami tersebut adalah tanda tangan saksi selaku TIM PHO yang kami tanda tangani pada tanggal 27 Desember 2018;

• Bahwa yang membuat seluruh administrasi berita acara pekerjaan telah selesai 100% adalah FIRMAN, ST selaku Sekertaris PHO;

• Bahwa Untuk keperluan pencairan pekerjaan karena pada saat itu sudah akhir tahun sehingga adminitrasi tersebut dibutakan dan Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah benar 100% sudah selsai dikerjakan oleh Pihak PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh seseorang untuk menandatangani berita acara pemeriksaan 100% pekerjaan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018;

• Bahwa saksi pernah menerima honor selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjan sebesar Rp1.000.000.00(satu juta rupiah);

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, uang atau janji dari pihak penyedia jasa/ rekanan pada masing-masing pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tersebut.

• Bahwa tugas saksi Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Seperti saksi jelaskan sebelumnya, saksi tidak pernah ke lapangan dan tidak pernah membuat dan melaksanakan serah terima hasil pekerjaan seperti yang dituangkan dalam BA Serah Terima Pertama Pekerjaaan Konstruksi (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 1578.3/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018. BA tersebut dibuat oleh Firman Marwan dan Saksi diminta tandatangan oleh Sdr. Firman Marwan, Saksi tanda tangani karena sudah ada tanda tangan dari Sdr. Sri Rimayani Malik selaku PPK, Sdr. Muh. Kadafi Marikar, dan Sdr. Firman Marwan. Sepengatahuannya pekerjaan tersebut belum dilakukan serah terima akhir dan dituangkan dalam BA Serah Terima Hasil Pekerjaaan Akhir (Final Hand Over/FHO). Sekitar dua hari kemudian, saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan, dan Saksi melihat masih ada tukang yang masih melaksanakan pekerjaan di lokasi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengetahui ada pekerjaan tambah kurang (CCO) dan justifikasi teknis.

• Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu dari pihak-pihak tertentu pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanda tangan Saksi selaku anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

• Saksi tidak mengetahui pihak yang bertandatangan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor 1576.6/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 adalah Sdr. Ir. George Runtulalo atau bukan karena saksi bertandatngan setelah sudah ditandatangani;

• Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor 1576.6/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 namun seingat saksi , saksi menandatangani dokumen tersebut pada akhir Desember 2018.

• Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca Kontrak Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Nomor : 637.4/DINKES/440/VI/ 2018.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018 telah selesai atau belum karena Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bobot penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berlaku kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui Bahwa Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua belum selesai namun berdasarkan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan tertanggal 27 Desember 2018 pekerjaan pembangunan Gedung puskesmas batua tahap I telah selesai.

• Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan kesesuaian kontrak;

• Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/ Barang tersebut adalah MUHAMMAD ALWI selaku PPTK.

• Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut .

• Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut adalah FIRMAN MARWAN;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ir. GEORGE RUNTULALO yang bertandatangan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 1576.8/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 karena dokumen tersebut telah ditandatangani.

• Bahwa Saksi turun ke lokasi pembangunan Puseksmas Batua bersama dengan Ketua Tim PPHP yaitu Josvina Kondo;

• Bahwa pada saat saksi ke lokasi pembangunan Puskesmas Batua kondisi bangunan sudah selesai dikerjakan dan perka sudah membersihkan sisa potongan, kayu tripleks besi scafolding untuk diangkut naik ke dalam mobil pembersihan lokasi;

• Bahwa terdapat pembagian tugas yang semua dibebankan kepada Firman untuk pekerjaan Puskesmas Batua berdasarkan Kesepakatan bersama

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

20. Saksi.SUPATIN,SE.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;-

• Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi menjadi Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang, namun ia dilantik sebanyak 2 (dua) kali, dan yang terakhir ia dilantik Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar berdasarkan Surat Keptusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.607-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas (eselon IV) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2016;

• Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait pekerjaan pembangunan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 adalah :

• Melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Gedung puskesmas batua tahap I;

• Menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang kemudian Saksi serahkan kepada PA (Pengguna Anggaran) untuk ditanda tangani setelah itu diteruskan ke BPKAD Kota Makassar Bagian Perbendaharaan;

• Serta membuat Surat Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP -SPM LS, dimana surat tersebut yang bertanda tangan adalah Saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.

• Bahwa jumlah pagu anggaran sesuai dengan dokumen DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 nomor 1.02.1.02.01.19.02 kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas/Pustu/Poskes, untuk Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah);

• Bahwa sepengetahuannya selaku penyedia jasa yaitu PT. SULTANA ANUGRAH namun Saksi tidak mengetahui siapa selaku Direkturnya dengan nilai kontrak Rp. 25.529.574.842,-;

• Bahwa yang menjabat selaku PA (Pengguna Anggaran) Dr. H. NAISAH T. AZIKIN, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK adalah Dr. Hj. SRI RIMAYANI M.Sp. KK selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah MUHAMMAD ALWI S.KM. M.Kes selaku kepala Seksi Fasyankes dan Peningkatan mutu;

• Bahwa telah dilakukan 3 (tiga) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut :

• Pencairan uang muka 20%, sesuai SP2D Nomor 07548/SP2D/LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 5.105.914.968,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

• Pencairan termin I 40%, sesuai SP2D nomor 10505/SP2D/LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.105.914.969,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

• Pencairan termin II 100%, sesuai SP2D Nomor 14489/SP2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 15.317.744.905,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah).

Dan dana tersebut masuk ke rekening Nomor 130.003.000023653.1 atasnama PT. SULTANA ANUGRAH di bank BPD Sulsel Cabang Makassar;

• Bahwa mekanisme pencairan anggaran pada pekerjan tersebut pada saat dokumen pencairan tersebut sampai dibagian keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk uang muka, awalnya Saksi menerima berkas dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pekerjaan tersebut kemudian Saksi lakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen tersebut, setelah lengkap kami terbitkan SPM (Surat Permintaan Membayar), kemudian Saksi serahkan SPM tersebut kepada PA untuk ditanda tangani, selanjutnya berkas tersebut Saksi kirim ke Bagian Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D pencairan.

2. Untuk pencairan Termin I prosesnya sama, namun yang membedakan harus ada laporan progress yang dilampirkan dalam dokumen tersebut.

3. Untuk Pencairan Termin II (100%) prosesnya sama, namun harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan Bahwa pekerjaan tersebut sudah 100% yang dibuat oleh PPHP.

• Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terkait pencairan anggaran pada pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I tersebut antara lain:

• Untuk Uang Muka : Surat Pegantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, Fotocopy dokumen kontrak, Kwitansi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Jaminan Uang Muka, Surat Kuasa, Surat Permintaan Penerbitaan SP2D;

• Untuk Termin I : Surat Pegantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, Fotocopy dokumen kontrak, Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan / bobot, Kwitansi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Jaminan Uang Muka, Surat Kuasa, Surat Permintaan Penerbitaan SP2D;

• Untuk Termin II : Surat Pegantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, Fotocopy dokumen kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% oleh PPHP, Kwitansi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Jaminan Uang Muka, Surat Kuasa, Surat Permintaan Penerbitaan SP2D

• Bahwa kelengkapan dokumen pencairan anggaran pada pembangunan Gedung puskesmas batua tahap I tersebut sudah lengkap semua sehingga bisa diajukan untuk proses pencairan mulai dari uang muka sampai dengan termin II (100%), terkait kebenaran isi dokumen itu diluar kewenangannya, karena Saksi hanya bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen saja

• Bahwa sepengetahuannya realisasi pembayaran 100% pada pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I tersebut pada tanggal 28 Desember 2018, sesuai dengan SP2D Nomor 14489/SP2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;

• Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan apakah pekerjaan tersebut sudah 100% karena Saksi hanya melihat dari dokumen yang diberikan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu atasnama RISNAWARSI S.KM;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kelengkapan dokumen pada pencairan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I karena Saksi hanya menerima dokumen pencairan tersebut dari Bendahara Pengeluaran Pembantu atasnama RISNAWARSI S.KM;

• Bahwa pada saat proses pencairan dana tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penyedia jasa / rekanan pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan, perintah, tekanan dari pihak-pihak tertentu

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu berupa uang, barang, hadiah atau janji dari pihak penyedia jasa terkait pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahap I tersebut.

• Bahwa terkait Check List tersebut diatas tidak dilakukan karena dokumen berupa Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Beserta Bukti Kehadiran (untuk Biaya Personil) dan Pertanggungjawaban at Cost (untuk Biaya Non Personil) dari PT Pandu Persada dan CV Sukma Lestari tersebut tidak ada dan tidak dipersyaratkan menurut BUD.

• Bahwa keterangan Saksi pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juli tahun 2020 pukul 10.00 Wita, terdapat keterangan Saksi akan rubah jawabannya yaitu sebagai berikut :

1. Pada point 07 garis datar ketiga sebelumnya Saksi menjawab : Serta membuat Surat Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP -SPM LS, dimana surat tersebut yang bertanda tangan adalah saya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, namun saat ini Saksi jelaskan dengan jawaban yaitu hanya menandatangani bukan membuat, dokumen tersebut merupakan produk aplikasi system SIADINDA.

2. Pada point 12 garis datar pertama sebelumnya Saksi jawab : untuk uang muka, awalnya Saksi menerima berkas dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pekerjaan tersebut kemudian Saksi lakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen tersebut, setelah lengkap kami terbitkan SPM (Surat Permintaan Membayar), kemudian Saksi serahkan SPM tersebut kepada PA untuk ditanda tangani, selanjutnya berkas tersebut Saksi kirim ke Bagian Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D pencairan, saat ini Saksi rubah dengan jawaban awalnya Saksi menerima berkas dari staf verifikasinya, bukan dari Bendahara pengeluaran pembantu.

3. Pada point 17 baris ketiga Saksi menjawab : Saksi hanya menerima dokumen pencairan tersebut dari Bendahara Pengeluaran Pembantu atasnama RISNAWARSI S.KM, saat ini Saksi rubah menjadi Saksi menerima dokumen pencairan dari staf verifikasinya.

• Bahwa Dokumen pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I yang Saksi verifikasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk pencairan uang muka 20%, dokumennya terdiri dari : Surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS,Surat perjanjian, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Ringkasan Kontrak, NPWP, Rekening Koran, Surat kuasa, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak, Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

2. Untuk pencairan termin I 40%, dokumennya terdiri dari : Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS,Surat perjanjian, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Berita Acara Pemeriksaan, Berita acara Kemajuan Pekerjaan, SPM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA, Ringkasan Kontrak, NPWP, Rekening Koran, Surat kuasa, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak, Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

3. Untuk pencairan termin II 100%, dokumennya terdiri dari : Surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS,Surat perjanjian, Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Berita Acara Pemeriksaan, Berita acara Kemajuan Pekerjaan, SPM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA, Ringkasan Kontrak, NPWP, Rekening Koran, Surat kuasa, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak, Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

• Bahwa untuk dokumen pembayaran pencairan uang muka 20% dan pencairan termin I 40%, Saksi verifikasi masing-masing pada tanggal 06 September 2028 dan pada tanggal 22 Oktober 2018, bertempat di ruangan Saksi sendiri di kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar, sedangkan untuk dokumen pembayaran pencairan termin II 100%, dokumennya Saksi verifikasi pada tanggal 28 Desember 2028 bertempat di depan ruangan Bagian perbendaharaan di kantor Walikota Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani, dimana yang melihat sewaktu Saksi memverifikasi adalah stafnya sdr. ARIFUDDIN.

• Bahwa Mengapa ada perbedaan terkait tempat Saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I, dimana untuk dokumen pembayaran pencairan uang muka 20% dan pencairan termin I 40%, Saksi verifikasi di ruangan Saksi di kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar, sedangkan untuk dokumen pembayaran pencairan termin II 100%, Saksi memverifikasi dokumennya di depan ruangan Bagian perbendaharaan di kantor Walikota Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani Karena pada saat pencairan termin II 100%, dilakukan pemindahan peralatan komputer dan printer sebagai alat kerja dari kantor Saksi Dinas Kesehatan Kota Makassar ke Hotel Jasmin Jl.Jampea, dengan pertimbangan untuk mendekatkan proses pencairan pembayaran dengan kantor BPKAD Kota Makassar, mengingat sudah posisi penghujung akhir tahun yakni tanggal 28 Desember 2018, dimana sebelumnya dokumen pembayaran tersebut sudah diverifikasi awal oleh stafnya ARIFUDDIN di hotel Jasmin kemudian Saksi verifikasi ulang di depan ruangan Bagian perbendaharaan di kantor Walikota Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani.

• Bahwa Sesuai penyampaian stafnya ARIFUDDIN atas permintaan ALWI selaku PPTK dan NASRUL staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan kota Makassar sehingga melakukan pemindahan peralatan komputer dan printer sebagai alat kerja dari kantor Saksi Dinas Kesehatan Kota Makassar ke Hotel Jasmin Jl.Jampea, lalu kemudian Saksi memverifikasi dokumen pembayaran pencairan termin II 100%.

• Bahwa adapun yang hadir di hotel Jasmin pada saat itu adalah Saksi sendiri, stafnya ARIFUDDIN dan sdr. KAMARUDDIN, sdri. dr. SRI RIMAYANI M, Sp. KK selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ALWI selaku PPTK,staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan kota Makassar NASRUL dan FIRMAN.

• Bahwa selama Saksi berada di hotel jasmin Saksi hanya berkomunikasi dengan stafnya ARIFUDDIN dan KAMARUDDIN, membicarakan masalah kelengkapan dokumen pembayaran pencairan termin II 100%, apakah sudah lengkap atau belum, sedangkan terhadap pihak lain dalam hal ini dr. SRI RIMAYANI M, Sp. KK selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ALWI selaku PPTK dan staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan kota Makassar NASRUL dan FIRMAN Saksi tidak pernah berkomunikasi.

• Bahwa dokumen yang Saksi verifikasi dan paraf / tanda tangani terkait dengan dokumen pembayaran pencairan termin II 100 % pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I terdiri atas :

1. Surat pengantar SPP-LS Nomor : 00548/SPP/DKES/LS/XII/2018 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018;

2. Ringkasan SPP-LS Nomor : 00548/SPP/DKES/LS/XII/2018 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018;

3. Rincian SPP-LS Nomor : 00548/SPP/DKES/LS/XII/2018 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018;

4. Surat perjanjian (kontrak) Nomor 954/Dinkes/440/2028, tanggal 24 Agustus 2018;

5. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 1578.3/DINKES/440/XII/2018, tanggal 27 Desember 2028;

6. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang Nomor : 1584/DINKES/ 440/XII/2018, tanggal 28 Desember 2028;

7. Kuitansi senilai Rp. 15.317.744.905,- (Lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah), tertanggal 28 Desember 2018;

8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1578.1/DINKES/ 440/ XII/2018, tanggal 27 Desember 2028;

9. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1578.2/DINKES/440/XII/ 2018, tanggal 27 Desember 2028;

10. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00548/SPM/DKES/LS/XII/ 2018, tanggal 28 Desember 2028;

11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 00548/SPTB/DKES/LS/XII/2018, tanggal 28 Desember 2028;

12. Ringkasan Kontrak, tanggal 24 Agustus 2018;

13. NPWP Penyedia PT.SULTANA ANUGRAH;

14. Rekening Koran Penyedia PT.SULTANA ANUGRAH;

15. Surat kuasa Penyedia PT.SULTANA ANUGRAH, tanggal 28 Desember 2018;

16. Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak disetor ke BUD (Bendahara Umum Daerah;

17. Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

1. Sehingga dapat Saksi jelaskan Bahwa dari dokumen pembayaran yang saya sebutkan tersebut diatas, dokumen yang Saksi paraf adalah SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00548/SPM/DKES/ LS/XII/2018, tanggal 28 Desember 2028 sedangkan yang Saksi tanda tangani adalah Daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP-SPM LS dan Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

• Bahwa jika dokumen pembayaran sebagaimana yang Saksi sebutkan tersebut diatas tidak lengkap, maka pembayaran pencairan termin II 100 % pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I tidak dapat dicairkan dan dibayarkan kepada pihak penyedia dalam hal ini PT. SULTANA ANUGRAH.

• Bahwa Saksi hanya bisa mengetahui kondisi pekerjaan 100 % dengan melihat dokumen pencairan yang diserahkan kepada Saksi oleh stafnya sdr. ARIFUDDIN.

• Bahwa dasarnya Saksi hanya bisa mengetahui kondisi pekerjaan 100 % dengan melihat dokumen pencairan yang diserahkan kepada Saksi oleh stafnya yakni sdr. ARIFUDDIN, sedangkan Saksi adalah Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar yang mempunyai kewenangan memparaf SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00548/SPM/DKES/LS/XII/2018, tanggal 28 Desember 2028 dan menandatangani Daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP-SPM LS dan Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebelum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) terkait pembayaran pencairan termin II 100 % pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I yang dikerjakan penyedia PT. SULTANA ANUGRAH yaitu berdasarkan Peraturan Menetri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 13 ayat (2).

• Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I yang dikerjakan penyedia PT. SULTANA ANUGRAH belum mencapai progres atau bobot 100 % kemudian dibuatkan dokumen pembayaran pencairan termin II 100 % yang saudara verifikasi termasuk dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00548/SPM/DKES/LS/ XII/ 2018, tanggal 28 Desember 2018 yang Saksi paraf dan Daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP-SPM LS dan Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang Saksi tanda tangani.

• Bahwa Jika Saksi mengetahui sebelumnya Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I yang dikerjakan penyedia PT. SULTANA ANUGRAH belum mencapai progres atau bobot 100 %, selaku pejabat penatausahaan keuangan, Saksi tidak memparaf SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00548/SPM/DKES/LS/XII/2018, tanggal 28 Desember 2028 dan menadatangani Daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP-SPM LS dan Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tidak mengetahui hal tersebut.

• Bahwa cara Saksi memverifikasi dokumen pembayaran pencairan termin II 100 % atas pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I termasuk dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00548/SPM/DKES/ LS/XII/2018, tanggal 28 Desember 2028 yang Saksi paraf dan Daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP-SPM LS dan Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang Saksi tanda tangani yaitu Dengan cara melihat berkas dokumen pembayaran tersebut, menguji kebenaran isi, baik berupa angka maupun kata dan kalimat yang tertulis didalam dokumen pembayaran tersebut.

• Bahwa jika yang berupa produk di aplikasi system SIADINDA yang mengetik adalah stafnya atasnama sdr. ARIFUDDIN, sedangkan yang dokumen dari Bidang Yankes yang tidak tahu namanya.

• Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00548/SPM/DKES/LS/XII/ 2018, tanggal 28 Desember 2028 dan Daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP-SPM LS dan Surat permintaan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut Saksi terima dari stafnya atasnama sdr. ARIFUDDIN.

• Bahwa pada saat itu Saksi tidak mempertanyakan kondisi bobot atau progres pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I kepada sdr. ARIFUDDIN, apakah sudah mencapai 100 % atau tidak karena cukup Saksi melihat pada dokumen yang telah dilengkapi berita acara pemeriksa barang yang menyatakan pekerjaan 100 %.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dokumen pembayaran pencairan termin II 100 % pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I kepada Pengguna Anggaran (PA) sdri. dr. Hj. A. NAISYAH. T. AZIKIN,M.Kes.

• Bahwa Semua dokumen yang yang akan di cairkan terlebih dahulu di lakukan verifikasi oleh Sdr Arifuddin, setelah dilakukan verifikasi selanjutnya masuk keruangan saksi untuk di lakukan paraf.

• Bahwa setelah saksi paraf dokumen pencairan tersebut selanjutnya saksi membawa dokumen SPM tersebut ke ruangan terdakwa selaku kepala dinas Kesehatan Kota Makassar untuk ditanda tangani.

• Bahwa setalah dokumen SPM telah di tanda tangani, dokumen tersebut kembali kepada saksi selaku kabag keuangan untuk di ajukan pencairan ke BPKAD Kota makassar.

• Bahwa semua pencairan masuk langsung kerekeing rekanan yaitu PT Sultana Anugrah selaku pelaksana pekerjaan dan CV Sukma Lestari selaku Pengawas pekerjaan.

• Bahwa saksi tidak mempunyai kewajiban untuk turun kelapangan memeriksa pekerjaan tersebut.

• Bahwa semua dana kegiatan pembangunan yang kami cairkan berdasarkan pada dokumen kelengkapan yang diajukan oleh bidang Yankes.

21. Saksi RISNAWARSI RAMLI;

• Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Jabatan Saksi sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah :

• Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan;

• Meregister laporan pencairan;

• Menandatangani laporan pencairan di bidang pelayanan

kesehatan;

• Mengajukan laporan pencairan anggaran / pertanggungjawaban ke

Sub bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa saksi ketahui Selaku PA (Pengguna Anggaran) adalah Dr. H. NAISAH T. AZIKIN, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Telah dilakukan 3 (tiga) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut :

• Pencairan uang muka 20%, sesuai SP2D Nomor 07548/SP2D/LS/ IX/ 2018 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp.5.105.914.968,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

• Pencairan termin I 40%, sesuai SP2D nomor 10505/SP2D/LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.105.914.969,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

• Pencairan termin II 100%, sesuai SP2D Nomor 14489/Sp2D/LS/XII/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.15.317.744.905,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah).

Dan dana tersebut masuk ke rekening Nomor 130.003.000023653.1 atasnama PT. SULTANA ANUGRAH di bank BPD Sulsel Cabang Makassar.

• Bahwa Mekanisme pencairan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I sebagai berikut :

1. Mekanisme pencairan uang muka yaitu Penyedia Jasa mengajukan permintaan pencairan uang muka ke Dinas Kesehatan Kota Makassar yang ditujukan kepada PPK dengan dilengkapi administrasi pencairan seperti jaminan uang muka, faktur pajak, kwitansi, dan SPK/ Kontrak, kemudian setelah berkas permohonan tersebut diterima oleh PPK, kemudian PPK menyerahkan berkas pencairan tersebut kepada Sdr. FIRMAN MARWAN, ST (Staf Seksi Pasyankes dan Peningkatan Mutu). Kemudian Sdr. FIRMAN yang membuat dokumen kelengkapan lainnya seperti Ringkasan Kontraknya, kwitansi, Berita Acara Pembayaran. Dan setelah itu berkas tersebut diserahkan kepada PPTK atasnama PAK ALWI untuk diverifikasi, setelah lengkap berkas tersebut diajukan kepada Saksi untuk diverifikasi ulang dan di register sebagai tanda terima di bagian keuangan, setelah Saksi register kemudian Saksi ajukan ke bagian keuangan, dan selanjutnya staf bagian keuangan yang memproses pencairan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah ) Pemkot Makassar.

2. Mekanisme pencairan Termin I (40%), prosesnya sama dengan pencairan uang muka namun ada tambahan dokumen yang harus di tambahkan yaitu laporan progress/bobot, dimana penyedia jasa mengajukan permohonan tersebut dan diserah kepada Sdr. FIRMAN MARWAN, dan kemudian FIRMAN MARWAN yang membuat kwitansi, ringkasan kontrak, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara pembayaran pekerjaan / barang, berita acara pemeriksaan pekerjaan.

3. Mekanisme pencairan Termin II (100%) prosesnya sama dengan pencairan Termin I, hanya dilengkapi laporan progress pekerjaan 100% dan Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan (PHO) serta Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Konstruksi.

• Bahwa Mekanisme pencairan termin II (100%) awalnya pihak penyedSaksi jasa membuat Surat Permohonan 100% yang ditujukan kepada Sdr. dr. Hj. SRI RIMAYANI M.Sp. KK selaku PPK selanjutnya Sdr. FIRMAN MARWAN membuat dokumen pencairan dengan lampiran sebagai berikut :

• Permohonan pembayaran 100%;

• Kwitansi;

• Surat Kuasa;

• Berita Acara Pembayaran Pekerjaan / Barang;

• Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO);

• Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

• Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

• Jaminan Pemeliharaan;

• Rekening Koran Perusahaan;

• NPWP Perusahaan;

• KTP Direktur Perusahaan;

• Faktur Pajak;

• Ebilling (Pajak);

• Jaminan Uang Muka;

• BPJS ketenaga kerjaan;

• DPA 2018;

• Laporan Kemajuan Pekerjaan (100%);

• Ringkasan Kontrak;

• Addendum Perpanjangan waktu Kontrak.

• Bahwa yang melakukan verifikasi awal adalah MUHAMMAD ALWI selaku PPTK kemudian diserahkan kepada Saksi selaku bendahara pembantu pengeluaran untuk dilakukan verifikasi kemudian Saksi mengajukan dokumen pencairan tersebut ke bagian keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar atas nama Sdr. ARIFUDDIN selaku tenaga kontrak pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa Realisasi pembayaran 100% kepada PT. SULTANA ANUGRAH pada tanggal 31 Desember 2018;

• Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. FIRMAN MARWAN terkait pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 dan Sdr. FIRMAN MARWAN mengatakan Bahwa pekerjaan tersebut sudah 100%;

• Bahwa Saksi menerima dokumen dari Firman Marwan dimana dokumen tersebut dibuat juga oleh Firman Marwan;

• Bahwa Saksi yang mengatarkan adendum tersebut kepada Arifuddin;

• Bahwa yang sebagai PHO dalam pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Batua yaitu Firman Marwan;

• Bahwa Firman Marwan adalah staf dari pak Alwi;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang pemeliharaan/retensi telah dicairkan atau belum;

• Bahwa Untuk proses pencairan uang muka dan proses pencairan termin pada masing-masing pengadaan tersebut dokumennya lengkap;

• Bahwa Pada saat proses pencairan dana tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penyedia jasa / rekanan pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan, perintah , tekanan dari pihak-pihak tertentu;

• Bahwa Honor yang Saksi dapatkan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

• Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya CCO atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua;

• Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh M. Khadafi Marikar selaku PT Sultana Anugrah;

• Bahwa Saksi mengetahui Bahwa M. Khadafi Marikar merupakan Direktur dari PT Sultana Anugerah dari dokumen-dokumen pencairan;

• Bahwa Saksi tidak mengenal Ilham Hatta ataupun Stanislaus Doweng Kwen.

• Bahwa Tidak terdapat perintah/arahan/intervensi untuk pencairan 100% dari Dinas Kesehatan terkait pencairan 100% pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua;

• Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017;

• Bahwa yang Saksi ketahui selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan TA 2017 adalah Usmawati;

• Bahwa Untuk pencairan PT. SULTANA ANUGRAH mulai dari uang muka salah satunya harus melampirkan jaminan uang muka, dan untuk termin kedua tidak perlu melampirkan jaminan pelaksanaan karena sudah ada didalam kontrak, untuk 100% ada melampirkan jaminan pemeliharaan 100%;

• Bahwa Mekanisme proses pencairan yaitu saksi selaku bendahara pembantu pengeluan pada bidang Yankes membawa kelengkapan dokumen pencairan kepada Arifuddin selaku staf pada bidang keuangan untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya setelah Arifuddin melakukan verifikasi selanjutnya dokumen tersebut;

• Bahwa Mekanisme dibayarkan 100% pada saat selesai pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2018;

• Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun Anggaran 2018 yang dicairkan pada saaat itu sebesar Rp181.126.000,00(seratsu delapan puluh sati juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

• Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai bobot pekerjaan konstruksinya;

• Bahwa Khusus dokumen pencairan pembanguna RS batua semua dokumen dibuat dan dilengkapi oleh Sdr Firman Marwan.

22. Saksi.ARIFUDDIN, S.KM.

• Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Honorer Pada Kantor Dinas kesehatan Kota Makassar pada tahun 2015;

• Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah membantu kasubbag keuangan dalam pengelolaan keuangan dalam hal ini yang bertugas melakukan Verifikasi SPM ( Surat perintah Membayar) sekaligus pembuat SPM ( Surat perintah membayar);

• Bahwa Jumlah pagu anggaran sesuai dengan dokumen DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 nomor 1.02.1.02.01.19.02 kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas/ Pustu / Poskes, untuk Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah);

• Bahwa yang Saksi ketahui yang selaku penyedia jasa yaitu PT. SULTANA ANUGRAH namun Saksi tidak mengetahui siapa Direkturnya ;

• Bahwa Yang Saksi ketahui sebagai PPK adalah Dr. Hj. SRI RIMAYANI M.Sp. KK selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

• Bahwa Mekanisme pencairan uang muka yaitu awalnya dokumen pencairan dari Bidang yankes masuk ke Subbag Keuangan untuk ia periksa kembali kemudian ia verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut setelah dinyatakan lengkap, ia langsung buatkan SPP (surat permintaan pembayaran), Surat perintah membayar (SPM), Surat pernyataan tanggung jawab Belanja (SPTB), daftar kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar dikirim ke Badan pemeriksa keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Makassar untuk diterbitkan SP2D;

• Bahwa Saksi ketahui realisasi pembayaran 100% kepada PT. SULTANA ANUGRAH pada tanggal 28 Desember 2018, sesuai sesuai SP2D Nomor 14489/Sp2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;

• Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu atasnama RISNAWARSI. SKM. (selaku bendahara pengeluaran pembantu bidang yankes) apakah pekerjaan tersebut sudah 100% DAN Sdri RISNAWARSI.SKM. Dan ia menjawab pekerjaan tersebut sudah selesai 100 %.

• Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kelengkapan dokumen pada pencairan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I karena Saksi menerima dokumen pencairan tersebut dari staf Bidang Yankes (RISNAWARSI.SKM.);

• Bahwa Dokumen yang diserahkan kepada Saksi terkait proses pencairan uang muka adalah sebagai berikut:

• Kwitansi pencairan uang muka;

• Surat Kuasa dari PT. SULTANA ANUGRAH;

• Foto Copy KTP penyedia, NPWP, rekening koran, faktur pajak, E-Billing Setoran Pajak;

• Surat permohonan uang muka dari rekanan;

• BPJS ketenagakerjaan asuransi;

• Jaminan uang muka;

• Ringkasan kontrak;

• Berita Acara Pembayaran;

• Foto copy kontrak.

• Dokumen yang diserahkan kepada Saksi terkait proses pencairan termin I (40%) adalah sebegai berikut:

• Kwitansi pencairan termin I (40%);

• Surat Kuasa dari PT. Sultana Anugrah;

• Foto copy KTP penyedia, NPWP, rekening koran, faktur pajak, E billing setoran pajak;

• Surat permohonan pencairan termin I (40%) dari rekanan;

• BPJS ketenagakerjaan asuransi;

• Jaminan uang muka;

• Ringkasan kontrak;

• Bobot / progress pekerjaan dari penyedia PT. Sultana Anugrah;

• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP;

• Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh KPA (IBU SRI RIMAYANI dan penyedia jasa;

• Berita Acara pembayaran.

• Bahwa Mekanisme pencairan termin II (100%) yaitu awalnya IBU RISNAWARSI membawa berkas pencairan termin II (100%) dari PT. SULTANA ANUGRAH, setelah saksi terima dokumen tersebut ia periksa kembali kemudian saksi verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut setelah dinyatakan lengkap, saksi langsung buatkan SPP (surat permintaan pembayaran), Surat perintah membayar (SPM), Surat pernyataan tanggung jawab Belanja (SPTB), Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS.

• Bahwa Dokuemen yang diserahkan kepada saksi terkait proses pencairan termin II (100%) adalah sebagai berikut:

• Kwitansi pencairan termin II (100%);

• Surat Kuasa dari PT. Sultana Anugrah;

• Foto copy KTP penyedia, NPWP, rekening koran, faktur pajak, E billing setoran pajak;

• Surat permohonan termin II (100%) dari rekanan;

• BPJS ketenagakerjaan asuransi;

• Jaminan uang muka;

• Jaminan pemeliharaan;

• Ringkasan kontrak;

• Ringkasan kontrak addendum perpanjangan waktu;

• Addendum perpanjangan waktu kontrak;

• Bobot / progress pekerjaan 100% dari konsultan pengawas;

• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP yang ditanda tangani oleh PPHP, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan KPA;

• Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh KPA (IBU SRI RIMAYANI dan penyedia jasa;

• Berita Acara pembayaran pekerjaan yang ditanda tangani oleh KPA dan penyedia jasa;

• Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO);

• Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO).

• Bahwa Setelah Saksi melakukan verifikasi atau memeriksa terkait kelengkapan dokumen pencairan uang muka, termin I (40%), termin II (100%) terkait pekerjaan pembangunan puskesmas batua Tahap I Ta. 2018 tersebut adalah dengan cara melihat lembar per lembar berkas yang dibawa oleh IBU RISNAWARSI apakah berkas tersebut sudah di tanda tangani atau belum, sudah di stempel dan di pasang materai atau belum, sudah dinomor atau belum dan sudah ada tanggal surat belum. Jadi hanya itu saja, jika berkas tersebut lengkap selanjutnya Saksi buatkan SPM nya.

• Bahwa Yang Saksi ketahui saat awal masuk pencairan tidak terdapat adendum;

• Bahwa Didalam adendum tidak terdapat tandatangan Naisyah;

• Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Naisyah terkait dengan pekerjaan Puskesmas Batua;

• Bahwa Proses pencairan anggaran untuk pengawasan pembangunan puskesmas batua sama dengan proses pencairan anggaran pelaksanaan fisik pekerjaan puskesmas batua, awalnya ia menerima dokumen atau berkas pencairan dari IBU RISNAWARSI, setelah itu ia periksa kelengkapannya jika lengkap ia buatkan SPM dan Surat Pengantarnya, dan setelah itu ia ajukan kepada PAK SUPATIN untuk diperiksa, dan setelah selesai diperiksa di ditanda tangani oleh PAK SUPATIN pada Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, dan setelah itu ia ajukan berkasnya untuk ditanda tangani oleh IBU KADIS pada surat pengantarnya ke BPKAD melalui stafnya, dan kemudian setelah selesai ia berikan kepada PAK KAMARUDDIN untuk dibawa ke BPKAD bagian keuangan untuk di proses lebih lanjut.

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima tekanan atau intervensi dari PAK SUPATIN atau Kepala Dinas Kesehatan IBU NAISYAH T AZIKIN dalam penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) pada masing-masing kegiatan tersebut;

• Bahwa Pada saat proses pencairan dana tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penyedia jasa / rekanan pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan, perintah , tekanan dari pihak-pihak tertentu;

• Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu berupa uang, barang, hadiah atau janji dari pihak penyedia jasa terkait pekerjaan pembangunan Gedung puskesmas Batua Tahap I tersebut.

23. Saksi SYAFRIL ANSHARY R, SE., AK;

• Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Saksi bertugas sebagai Benadahar Pengeluaran DAINAS Kesehatana Kota Makassar sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

• Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu mengecek pagu anggaran dan membuat SPP;

• Jumlah pagu anggaran sesuai dengan dokumen DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 nomor 1.02.1.02.01.19.02 kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas / Pustu / Poskes, untuk Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah);

• Yang selaku penyedia jasa yaitu PT. SULTANA ANUGRAH snamun Saksi tidak mengetahui siapa Direkturnya dengan nilai kontrak Rp.25.529.574.842,-;

• Yang selaku PA (Pengguna Anggaran) Dr. H. NAISAH T. AZIKIN, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar,KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK adalah Dr. Hj. SRI RIMAYANI M.Sp. KK selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah MUHAMMAD ALWI S.KM. M.Kes selaku kepala Seksi Pasiankes dan Peningkatan mutu;

• Telah dilakukan 3 (tiga) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut :

• Pencairan uang muka 20%, sesuai SP2D Nomor 07548/SP2D/LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 5.105.914.968,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

• Pencairan termin I 40%, sesuai SP2D nomor 10505/SP2D/LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.105.914.969,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

• Pencairan termin II 100%, sesuai SP2D Nomor 14489/Sp2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 15.317.744.905,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah).

Dan dana tersebut masuk ke rekening Nomor 130.003.000023653.1 atasnama PT. SULTANA ANUGRAH di bank BPD Sulsel Cabang Makassar.

• Mekanisme pencairan uang muka yaitu awalnya dokumen pencairan dari Bidang yankes masuk ke Subbag Keuangan untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut setelah dinyatakan lengkap, staf Subbag keuangan membuatkan SPP, SPM, SPTB, daftar kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar dikirim ke BPKAD Kota Makassar untuk diterbitkan SP2D;

• Mekanisme pencairan termin II (100%) yaitu awalnya dokumen pencairan dari Bidang yankes masuk ke Subbag Keuangan untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut setelah dinyatakan lengkap, staf Subbag keuangan membuatkan SPP, SPM, SPTB, daftar kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar untuk dikirim ke BPKAD Kota Makassar untuk diterbitkan SP2D. Namun untuk pencairan Termin II (100%) dilihat dari Laporan Progress 100%;

• Yang melakukan verifikasi awal adalah staf Bidang Yankes setelah itu diserahkan ke Subbag Keuangan untuk diverifikasi oleh Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan atas nama Sdr. ARIFUDDIN selaku tenaga kontrak pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Yang Saksi ketahui realisasi pembayaran 100% kepada PT. SULTANA ANUGRAH pada tanggal 31 Desember 2018;

• Saksi tidak pernah menanyakan apakah pekerjaan tersebut sudah 100% karena Saksi hanya melihat dari dokumen yang diberikan dari staf Bidang Yankes;

• Yang Saksi ketahui untuk proses pencairan uang muka dan proses pencairan termin pada masing-masing pengadaan tersebut dokumennya lengkap;

• Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kelengkapan dokumen pada pencairan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I karena ia menerima dokumen pencairan tersebut dari staf Bidang Yankes;

• Pada saat proses pencairan dana tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penyedia jasa / rekanan pada pekerjaan tersebut;

• Saksi tidak pernah menerima arahan, perintah , tekanan dari pihak-pihak tertentu;

• Saksi tidak mendapatkan honor pada pekerjaan tersebut karena itu sudah menjadi tugas pokoknya selaku Bendahara Pengeluaran.

• Saksi tidak menandatangani dokumen tersebut karena ia selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tidak menandatangani Surat Pengantar pengajuan SPP LS beserta ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan anggaran. Namun, kewenangan ia diantaranya adalah menandatangani Surat Pengantar pengajuan SPP UP, GU, TU beserta ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan anggaran;

• Mekanisme dibayarkan 100% pada saat selesai pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Nilai kontrak pengawasan pekerjaan pembangunan Gedung Puseksmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 yang dicairkan pada saat itu sebesar Rp181.126.000,00(seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

23. Saksi CRISTIAN PITER JAYA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. BAKTI RAJAWALI MANDIRI, sejak tahun 2016 sampai sekarang Tahun 2020;

- Bahwa PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI bergerak dalam bidang Suplayer bahan bangunan khususnya Besi;

- Bahwa Material yang dijual di toko PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI adalah semua jenis material bahan bangunan diantaranya Bes Beton, Bata Ringan, semen, pipa VVC.

- Bahwa pada tahun 2018, toko ia pernah menerima pesanan besi Beton Dari PT. SULTANA ANUGRAH.

- Bahwa Yang memesan Besi yaitu PAK KADAFI sendiri selaku Direktur PT. SULTANA ANUGRAH, yang bersangkutan pada saat itu juga pernah memeinta surat dukungan dari perusahaan saksi untuk digunakan dalam proses lelang, kemudian setelah PT. SULTANA ANUGRAH ditetapkan sebagai penyedia jasa, PAK KADAFI menyampaikan kepada ia melalui aplikasi Whats App (WA) jika perusahaannya tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan pada saat itu PAK KADAFI melakukan negosiasi harga dengan ia terkait harga besi tersebut melalui aplikasi WA, dan ia berikan harga besi tersebut sebagai berikut:

• Besi ukuran 22MM perbatang dengan harga Rp. 358.000,-;

• Besi ukuran 19MM perbatang dengan harga Rp. 268.000,-;

• Besi ukuran 16MM perbatang dengan harga Rp. 190.000,-;

• Besi ukuran 13MM perbatang dengan harga Rp. 125.000,-;

• Besi ukuran 12MM perbatang dengan harga Rp. 101.650,-;

• Besi ukuran 10MM perbatang dengan harga Rp. 70.300,-.

Namun dapat ia tambahkan pula pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut yang melakukan pemesan secara langsung ke toko adalah IQBAL.

- Bahwa Saksi ketahui IQBAL adalah tenaga logistic dari PAK KADAFI, dia adalah orang yang diberi kepercayaan oleh PAK KADAFI untuk melakukan pemesanan ke toko ia untuk pemesanan besi tersebut, dan beberapa kali ia juga pernah bertemu dengan IQBAL langsung di toko ia pada saat pemesanan besi tersebut;

- Bahwa Seingat Saksi besi yang dipesan oleh PT. SULTANA ANUGRAH untuk pembangunan Gedung Puskesmas Batua tahap I tersebut Ta. 201 sebagiamana incoive untuk proyek puskesmas batua Sebesar Rp.3.266.476.500;

- Bahwa Yang mengantar Besi kelokasi puskesmas yaitu sopir ia sendiri.

- Bahwa Mekanisme pembayaran besi tersebut ada yang dibayar secara cash dan cek.

- Bahwa Seingat Saksi pembayaran besi tersebut dilakukan secara bertahap, namun untuk rinciannya ia tidak ingat, dan pembelian besi tersebut sudah dibayar lunas oleh PT. SULTANA ANUGRAH;

- Bahwa Yang membayar besi tersebut kepada Saksi adalah IQBAL dengan cara datang langsung ke toko ia dengan memberikan cek dan uang tersebut secara bertahap;

- Bahwa Terkait proses pembelian material besi beton oleh PT Sultana Anugrah kepada PT Bhakti Rajawali Mandiri sebagai berikut :

• Sdr. M. Kadafi Marikar melakukan negosiasi harga besi beton dengan ia melalui aplikasi Whatsapp (WA) setelah perusahaannya ditetapkan sebagai pemenang lelang. Sebelumnya ia juga mengeluarkan Surat Dukungen Nomor 1037/SD/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 untuk PT Sultana Anugrah sebagai dukungan dalam pelelangan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018. Negosiasi harga besi beton dengan Sdr. M. Kadafi Marikar adalah sebagai berikut:

• Besi ukuran 22 mm dengan harga Rp358.000,00/batang;

• Besi ukuran 19 mm dengan harga Rp268.000,00/batang;

• Besi ukuran 16 mm dengan harga Rp190.000,00/batang;

• Besi ukuran 13 mm dengan harga Rp125.000,00/batang;

• Besi ukuran 12mm dengan harga Rp101.650,00/batang; dan

• Besi ukuran 10mm dengan harga Rp70.300,00/batang.

• Tagihan pembayaran Pembayaran dilakukan secara bertahap (termasuk pembelian besi beton untuk pekerjaan Sdr. A. Ilham Hatta Sulolipu yang lainnya) senilai Rp.4.008.566.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

• Pembayaran pertama kali dilakukan pada tanggal 12 September 2018 senilai Rp.400.000.000,00 dengan Cek Bank Sulselbar;

• Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp800.000.000,00 dengan Cek Bank Sulselbar;

• Pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 30 November 2018 senilai Rp400.000.000,00 dengan Cek Bank Sulselbar;

• Pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 15 Desember 2018 senilai Rp250.000.000,00 dengan cash/tunai oleh Sdr. Muhammad Iqbal Basandik;

• Pembayaran kelima dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 dengan cash/tunai oleh Sdr. Muhammad Iqbal Basandik.

Lima kali pembayaran tersebut jumlah seluruhnya adalah senilai Rp2.850.000.000,00 atau masih terdapat pembayaran yang belum dilakukan senilai Rp1.158.566.000,00. Atas hutang tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2018, Sdr. Andi Ilham Hatta Sulolipu membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh yang menyatakan Bahwa telah dilakukan pembayaran sebanyak lima kali senilai Rp2.850.000.000,00 dan sisa pembayaran senilai Rp1.158.566.000,00 dibayar dengan cek Bank Sulselbar senilai Rp600.766.000,00 dan senilai Rp557.800.000,00 yang Saksi cairkan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 1 Januari 2020.

Sehingga dapat ia jelaskan Bahwa seluruh pembelian besi beton yang dilakukan oleh PT Sultana Anugrah untuk pekerjaan Puskesmas Batua adalah senilai Rp3.266.476.500,00 dan telah dibayar lunas.

23. Saksi Ir. SYAMSUDDIN (DI BACAKAN)

• Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta keluarga;

• Bahwa saksi tidak pernah bekerja di CV. Sukma Lestari, namun saksi pernah menggunakan perusahaan CV. Sukma Lestari untuk melaksankan pekerjaan pengawasan, namun saksi tidak ingat kapan waktunya.

• Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat perusahaan CV. Sukma Lestari.

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur dan Wakil Direktur dari CV. Sukma Lestari tersebut.

• Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan CV. Sukma Lestari tersebut yang mengendalikan dan menjalankan secara oprasional adalah Sdr. Dantje Runtulalo.

• Bahwa saksi mengenal Dantje Runtulalo sejak tahun 1982, pada saat saksi sedang di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, dimana waktu itu Dance Runtulalo merupakan senior Kampus saksi, dan sejak saat itu saksi berteman dengan Dantje Runtulalo.

• Bahwa profesi dari Dantje Runtulalo adaah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) bekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik di Universitas hasanuddin Makassar, selain itu juga Dantje Runtulalo sering menggunakan perusahaan orang lain untuk mengikuti proses lelang pekerjaan sebagai jasa konsultasi proyek yang dibiayai oleh dana dari pemerintah, namun secara pasti untuk paket apa saksi tidak mengetahui secara pasti;

• Bahwa hubungan saksi dengan Dantje Runtulalo adalah hubungan pertemanan, saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan.

• Bahwa saksi kenal dengan Anjas Prasetya Runtulalo, yang bersangkutan merupakan anak kandung dari Sdr. Dantje Runtulalo;

• Bahwa saksi mempunyai sertifikat selaku tenaga ahli konstruksi.

• Bahwa Dantje Runtulalo maupun Anjas Prasetya Runtulalo sering meminta sertifikat tenaga ahli konstruksi milik saksi, dan bisanya saksi berikan melalui email maupun secara langsung berupa hardcopy ke Dantje Runtulalo maupun Anjas Prasetya Runtulalo, namun saksi tidak mengetahui sertifikat saksi tersebut digunakan untuk mengikuti paket pekerjaan apa;

• Bahwa saksi tidak pernah membuat penawaran dari CV. Sukma Lestari untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Batua TahapI Ta. 2018;

• Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Dantje Runtulalo maupun Anjas Prasetya Runtulalo jika nama saksi dimasukan dalam penawaran perusahaan CV. Sukma Lestari pada proses lelang pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018, namun setelah itu saksi tidak pernah diberitahu oleh Dantje Runtulalo kembali apakah perusahaaan CV. Sukma Lestari jadi ditunjuk sebagai konsultan pengawas atau tidak dalam pekerjaan tersebut;

• Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Dantje Runtulalo dan Anjas Prasetya Runtulalo jika CV. Sukma Lestari ditunjuk selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018;

• Bahwa saksi tidak pernah ditawari maupun dilibatkan oleh Dantje Runtulalo maupun Sdr. Anjas Prasetya Runtulalo terkait pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 selaku Site Engineer dari CV. Sukma Lestari;

• Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta progress pada pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 dari CV. Sukma Lestari;

• Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam laporan harian, mingguan dan bulanan serta progress pada pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 dari CV. Sukma Lestari;

• Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu berupa uang maupun barang dari Dantje Runtulalo maupun Anjas Prasetya Runtulalo terkait pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018;

23. Saksi dr. SRI RIMAYANI M, Sp. KK

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar pernah mengelolah paket pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahap I, berdasarkan DPA Nomor : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 17 April 2018 sebesar Rp.49.000.000.000,-;

• Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua bersumber dari Anggaran APBD Kota Makasar TA. 2018;

• Bahwa saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan tersebut pembangunan Puskesmas Batua sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;

• Bahwa saksi diangkat selaku Kuasa pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1540/910/KEP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1615/910/KEP/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018 yang mana terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pekerjaan tersebut melekat jabatan selaku PPK

• Bahwa tugas saksi selaku kuasa pengguna anggaran yaitu

• Melaksanakan rencana kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran beban belanja

• melaksanakan anggaran berdasarkan yang dipimpinnya

• Melakukan ikatan antara terdakwa dengan pihak ketiga

• Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK yaitu :

• menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

• spesifikasi teknis Barang/Jasa;

• Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

• Rancangan Kontrak.

• menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

• menandatangani Kontrak;

• melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

• mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

• Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;

• menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;

• melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA; dan

• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

• PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA:

• perubahan paket pekerjaan; dan/atau

• perubahan jadwal kegiatan pengadaan

• menetapkan tim pendukung;

• menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

• menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

• Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2017 nilai anggaran sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah)

• Bahwa pada tahun 2016 dr. Irma Hardade menyusun alokasi pagu anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017

• Bahwa pada tahun 2017 perencanaan untuk pembangunan puskesmas batua tahap 1 anggarannya yang telah ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,-

• Bahwa saksi sebagai kepala bidang pelayanan dan kesehatan (Pasyangkes pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa saat persiapan lelang merupakan tugas dan wewenang PPK selalu KPA .

• Bahwa sebelumnya telah menyampaikan kepada kepala dinas kesehatan Kota Makassar selaku pimpinan terdakwayaitu dr. Naisyah bahwa “ kenapa terdakwaselaku PPK sementara terdakwatidak mengetahui terkait kontruksi apalagi tidak memiliki sertifikasi”.

• Bahwa saksi tidak ada SK tersendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

• Bahwa nilai anggaran sesuai DPA 2017 untuk perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua2017 sebesar Rp.1.300.000.000,-

• Bahwa nilai anggaransesuai DPA Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 Rp.30.000.000.000,-,

• Bahwa nilai anggaran pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA. 2017 Rp. 318.000.000,-

• Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditentukan secara langsung oleh dr. Andi Naisiah Tunur Ania pada rapat di Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Tahun 2016 saat pembahasan pekerjaan yang akan dilakukan di TA 2017

• Bahwa untuk perencanaan pembangunan puskesmas Batua yang menjadi pokja terdakwa upa

• Bahwa untuk perencanaan terhadap paket pekerjaan pembangunan Puskesamas Batua Tahap I yang bertindak selaku Konsultan Perencana yakni PT. Pandu Persada dengan nilai anggaran Rp. 1.300.000.000,-

• Bahwa di tahun 2017 pernah dilakukan lelang terkait pelaksanaan pembangunan Puskesmas Batua tetapi tidak ada pemenang karena tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis

• Bahwa saksi selaku Kepala bidang Pasyankes, saksi membidangi 4 program yaitu pelayanan masyarakat miskin, pelayanan kesehatan, standarisasi kesehatan dan rehabilitasi pustu.

• Bahwa sesuai kontrak berdasarkan kontrak nomor : 440/562.3/Yankes-DKK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Direktur PT. Pandu Persada an. Panji Harjasa, ST, MT, dengan output pekerjaan yaitu: gambar rencana, RAB, Bill of quality, laporan perhitungan struktur. Rencana kerja dan Syarat (RKS).

• Bahwa pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pokja ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas, pekerjaan pembangunan puseksemas batua Ta 2018 sebagai berikut :

• Pengguna Anggaran: dr. NAISYAH TUNUR AZIKIN;

• Kuasa Pengguna Anggaran: ia sendiri;

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : MUHAMMAD ALWI,SKM, M.Kes;

• Pokja III ULP Kota Makassar: HAMSARUDDIN (Ketua), ANDI SAHAR ( Sekertaris), MEDISWATY (anggota);

• Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP): JOSVINA KONDO, ST (Ketua), FIRMAN MARWAN ( Sekertaris), ABIDIN,SE (Anggota);

• Konsultan Pengawasan : CV SUKMA LESTARI.

• Bahwa yang membuat spesifikasi teknis, HPS, KAK adalah saksi selaku PPK, dibantu oleh PPTK Alwi, dan Firman (selaku staf Dinas Kesehatan Kota Makassar yang mempunyai disiplin ilmu Teknik Sipil)

• Bahwa pada tahun 2017 tidak ada pemenang lelang untuk pelaksanaan pembangunan Puskesmas Batua, kemudian direncanakan pelelangan untuk pelaksanaan pembangunan puskesmas Batua di tahun 2018

• Bahwa ada intervensi dari pimpinan terdakwa yaitu dr. Naisyah terkait pelaksana pembangunan Puskesmas Batua.

• Bahwa pimpinan saksi yaitu dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar ex officio selaku Pengguna Anggaran pernah memanggil terdakwaselaku KPA sekaligus bertindak sebagai PPK dan memberitahukan bahwa Pembangunan Puskesmas Batua milik Andi Erwin Hatta Sulolipu dengan menuliskan diselembaran kertas kegiatan yang dikelola oleh Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dengan tulisan tinta warna biru inisial “EH”.

• Bahwa saksi memperlihatkan lembaran kertas tersebut kepada Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan Firman Marwan, ST selaku staf Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Makassar dimana saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud inisial “EH” adalah Erwin Hatta.

• Bahwa saksi mengetahui sebelum proses lelang bahwa paket pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua akan dikerjakan oleh Ilham dan Erwin Hatta Sulolipu.

• Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian dr. Naisyah Tunur Ania pada tahun 2017 namun gagal lelang ditahun 2017 sehingga pada tahun 2018 dr. Naisyah Tunur Ania selaku kepala Dinas kesehatan menyampaikan Kembali kepada saksi, Muh. Awi dan Firman bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas batua tetap milik Pak Erwin Hatta Sulolipu.

• Bahwa saksi pernah mendampingi dr. Naisyah bertemu walikota Makassar dirumah jabatan jl. Pasar Ikan No. 1 Makassar, selanjutnya terdakwabersama ibu Kadis Kesehatan Makassar dr. Naisyah menuju kerumah jabatan walikota makassar Ir. Ramdhan Pomanto dan diterima oleh Walikota diruang tamu belakang lantai 1 dan saat itu ada hadir Erwin Hatta Sulolipu, selanjutnya Ibu Kadis dr. Naisyah melaporkan pekerjaan di dinas kesehatan Kota Makssar dan juga menyampaikan kepada walikota Makassar “ bagaimana batua ini PAK” selanjutnya Pak walikota menjawab Kasi Mi ITU, kemudian Ibu Kadis Menjawab “ jadi berapa yang disiapkan anggrannya pak“ lalu ada yang menjawab antara Pak Erwin Hatta atau Pak Walikota “ 49 Milyar mo saja ” kemudian ibu kadis jawab “ ie pak “ selanjutnya terdakwadan ibu kadis pulang dalam perjalanan ibu kadis menyampaikan kepada terdakwabahwa “kita dengarmi to dok Batua punya pak Erwin” kemudian terdakwa jawab “ Iye Dok “. Beberapa hari kemudian di lakukan rapat bidang Yankes yang dipimpin oleh dr. Naisyah membicarakan nilai untuk anggaran pekerjaan batua tahun 2018 sebesar 49 Milyar dan kami juga Kembali disampaikan oleh ibu Kadis dr. Naisyah bahwa tetap pekerjaan Batua milik Erwin Hatta Sulolipu.

• Bahwa selain saksi yang mengetahui pekerjaan Batua milik Erwin Hatta Sulolipu pada tahun 2017 dan tahun 2018 dari penyampaian dr. Naisyah adalah Muh. Alwi dan Firman.

• Bahwa maksud dan tujuan sehingga sebelum proses lelang telah ditunjuk pelaksana pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I karena Erwin Hatta Sulolipu mempunyai hubungan kedekatan dengan Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto

• Bahwa tidak ingat pastinya berapa kali bertemu dengan Walikota makassar, namun terdakwapernah mendampingi ibu Kadis lebih dari dua kali tahun 2018 dan setiap pertemuan dengan Ir. Ramdhan Pomanto selalu ada Erwin Hatta Sulolipu.

• Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari perkataan Pak Walikota Makassar “ Kasi Mi Itu” untuk menyerahkan pekerjaan puskesmas batua tahap I kepada Erwin Hatta Sulolipu yang berada di ruangan tersebut.

• Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dr. Naisyah saat melaporkan kegiatan dinas Kesehatan tahun 2017 kepada Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto di rumah Dinas Walikota Makassar ada Erwin Hatta Sulolipu sepengetahuannya hanya untuk melaporkan kegiatan yang dikelolah oleh dinas Kesehatan khususnya di bidang Yankes yang kami kelola.

• Bahwa seingatnya terdakwa yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Walikota Makassar saat itu terkait bagiamana kelanjutan puskesmas batua yang gagal lelang tahun 2017 dan menanyakan berapa anggaran puskesmas batua yang dianggarakan untuk tahun 2018.

• Bahwa yang saksi ketahui Nilai Anggarannya ditentukan hanya 49 Milyar saja, karena jika anggaranya 50 Milyar maka BUMN bisa ikut dalam pelelangan.

• Bahwa lupa dokumen apa saja yang terdakwabawa saat mendampingi dr. Naisyah T Azikin melaporkan kegiatan dinas Kesehatan kepada Walikota Makssar di Rumah Jabatan Walikota tahun 2018.

• Bahwa dr. Naisyah meminta Kembali bukti tulisan nama-nama inisial pelaksana kegiatan yang dikelolah oleh Yankes karena dari penyampaian dr. Naisyah kepada saksi bahwa ada KPK mau datang.

• Bahwa tahun 2018 saksi serahkan Kembali kertas yang bertuliskan nama pelaksana kepada dr. Naisyah di dalam Mobil Dinas Kepala Dinas Kesehatan.

• Bahwa tidak ada orang yang melihat saat saksi memberikan Kembali catatan selembaran tersebut kepada ibu kadis namun saksi sampaikan kepada Muh.Alwi dan Firman .

• Bahwa sakksi pernah memberikan HPS, RAB dan KAK kepada Ilham Hatta Sulolipu atas perintah dr. Naisyah selaku Kepala dinas Kesehatan kota Makassar.

• Bahwa sebelum proses lelang pertama di awal bulan Maret 2018, saksi bersama Muh.Alwi dan Firman pernah diperintahkan oleh ibu kadis dr. Naisyah untuk ke hotel Asyra menemui Ilham Hatta menyerahkan HPS, RAB dan KAK pembangunan Puskesmas Batua ,selanjutnya setelah sampai di hotel Asyra, terdakwa diarahkan dilantai atas ruang pertemuan dan telah di tunggu oleh Ilham Hatta Sulolipu dan Deny Kewn, kemudian saksi menyerahkan ke Firman HPS, KAK, RAB dokumen soft copy dalam bentuk flash disk kepada Deny Kwen kemudian Firman melakukan komunikasi teknis terkait peralatan dengan Deny Kwen setelah selesai kami meninggalkan Hotel Asyra.

• Bahwa saksi menghindari berinteraksi dengan pihak rekanan.

• Bahwa maksud dan tujuan pemberian HPS, RAB serta KAK tersebut diberikan untuk Ilham Hatta untuk mempersiapkan dari awal sebelum proses lelang karena semuanya atas perintah dr. Naisyah selaku kepala dinas kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa proses lelang pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

• Lelang I (pertama), pada bulan Maret 2018, namun dinyatakan gagal lelang karena calon penyedia barang jasa yang melakukan penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan evaluasi teknis.

• Lelang II (kedua), pada bulan Mei 2018, namun dinyatakan gagal lelang karena calon penyedia barang jasa yang melakukan penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan evaluasi kualifkasi dan pembuktian kualifkikasi.

• Lelang III (ketiga) pada bulan Juli 2018, berjalan sampai penetapan pemenang oleh Pokja pada pekerjaan tersebut, yaitu yang ditetapkan selaku penyedia jasa pekerjaan tersebut adalah PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa yang menyebabkan para calon penyedia jasa pada proses lelang pertama dan lelang kedua gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhui syarat teknis yang dipersyaratkan dalam KAK pada pekerjaan tersebut yaitu pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai,paling sedikit 1(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pada saat itu tidak ada calon penyedia jasa melampirkan syarat tersebut dan calon penyedia tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa alat peralatan tower crane.

• Bahwa setelah lelang pertama dan lelang kedua gagal, saksi pernah dihubungi via telepon oleh Erwin Hatta dan menanyakan kepada saksi mengapa saksi tidak mau memenangkan perusahaan yang dia bawa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua, kemudian Erwin Hatta juga menyampaikan kepada saksi siapa memang kita mau menangkan dok ? kemudian saksi jawab: saksi tidak ada perusahaan tertentu yang mau menangkan, karena proses lelang itu ada di Pokja, dan Selanjutnya Erwin Hatta menyampaikan kepada saksi bahwa dia (Erwin Hatta) sekarang bersama Pokja dan menjelaskan bahwa saksi yang tidak mau ubah syarat dan memenangkan perusahaannya kemudian terdakwamenjawab kalau samaki Pokja Speaker percakapan ini dan sampaikan kepada Pokja bahwa jangan mulut perempuan karena didepan Pokja aturannya menjelaskan harus sesuai dengan KAK yang kami buat namun didepan Erwin Hatta, saksi yang tidak mau mengubah syarat KAK dan spesifikasi teknis dalam KAK pekerjaan perusahaan Batua Tahap I pada hal pada saat kita kaji ulang disepakati bahwa karena ini bangunan kompleks dan ada helipadnya maka persyaratan harus mempunyai pekerjaan sejenis minimal 4 lantai dan peralatan dengan tower cren, setelah percakapan ini saksi sampaikan permasalahan kepada ibu kadis kesehatan dr. Andi Naisyah, saksi Muh,Alwi dan saksi Firman secara lisan.

• Bahwa pada awal Juli 2018 saat itu ada pertemuan kegiatan Kepala Dinas Kesehatan dengan masing-masing kepala bidang Dinas kesehatan, kemudian saksi diperintahkan oleh Kadis Kesehatan untuk menghubungi Muhammad Alwi dan Firman datang ke hotel clarion/claro, setalah saksi menghubungi mereka selanjutnya Muhammad Alwi dan Firman datang ke hotel Clarion dan saat pertemuan di hotel clarion tepatnya di ruang makan lantai II tersebut sudah ada Ilham Hatta Sulolipu menunggu bersama seorang lelaki yang saksi tidak kenal, selanjutnya Ibu Kadis dr. Naisyah menyampaikan kepada saksi bersama Muh. Alwi dan Firman Marwan didepan Ilham Hatta Sulolipu bahwa apakah masalahnya ini Batua kenapa gagal lelang terus lalu saksi menjawab “ ada dua hal yang tidak bisa dipenuhui oleh perusahaan yaitu perusahaan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam 4 tahun terakhir dan alat yang digunakan Tower Crane”, kemudian ibu Kadis dr. Naisyah menjawab “ bagaimana solusinya“ untuk lelang kembali pekerjaan puskemas batua yang sebelumnya gagal terus, selanjutnya saksi menyampaikan kepada ibu Kadis dr. Naisyah bahwa kemarin saat saksi dihubungi oleh Erwin Hatta bahwa ada syarat dalam KAK harus diturunkan menurut Pokja dan saksi yang tidak mau mengkondisikan syarat tersebut dan memenangkan Erwin Hatta kemudian Ibu Kadis menyampaikan apa memang syaratnya yang dimaksud oleh Pokja, selanjutnya saksi sampaikan syarat tersebut adalah perusahaan harus mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis dengan pekerjaan minimal 4 lantai dan harus diubah menjadi pekerjaan yang sejenis berlantai dan alat tower crane yang mereka tidak punya, kemudian Ibu Kadis dr. Naisyah memerintahkan kepada saksi, Muhammad Alwi Dan Firman untuk membuat KAK ulang dengan mengubah KAK sebelumnya didepan Ilham Hatta Sulolipu dan Ibu Kadis menyuruh ubah dan konsep file tersebut diketik langsung oleh Firman di hotel Clarion dengan mengubah dua item dalam KAK yaitu perusahaan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dengan pekerjaan 4 lantai menjadi perusahaan memiliki pekerjaan sejenis berlantai, dan alat yang digunakan awalnya tower crane menjadi Mobile Crane.

• Bahwa perubahan KAK di Hotel Clarion menurut saksi dirubah hanya untuk mengkondisikan agar perusahaan Ilham Hatta yang akan ditetapkan sebagai pemenang.

• Bahwa perubahan KAK atas perintah dr. Andi Naisyah.

• Bahwa setahu saksi, Ilham Hatta Sulolipu hadir dalam pertemuan dengan dr. Andi Naisyah di Hotel Clarion Makassar karena dia yang akan mengerjakan pekerjaan Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa saksi lupa apakah perkataan Ilham Hatta Sulolilpu karena saat itu Ilham Hatta hanya melakukan komunikasi dengan Ibu Kadis.

• Bahwa saksi menyetujui perubahan KAK karena loyalitas kepada pimpinan dan saksitidak pernah menanyakan hal tersebut kepada dr. Andi Naisyah selaku PA karena dia merupakan pimpinan

• Bahwa Pokja tidak pernah mempertanyakan perubahan KAK menurut saksi karena adanya dr. Naisyah yang menerima telpon saat di restaurant Hotel clarion.

• Bahwa HPS anggaran untuk lelang pertama dan lelang kedua adalah sebesar Rp. 48.961.269.218,- kemudian dilakukan revisi oleh konsultan perencana untuk HPS pekerjaan lelang ketiga sebesar Rp.26.736.461.319,- dengan waktu pekerjaan 120 Hari kalender.

• Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa perusahaan yang mendaftar dan melakukan penawaran dalam proses lelang tersebut namun setiap proses lelang selalu di ikuti oleh PT. Sultana Anugrah yang dibawa oleh Ilham Hatta Sulolipu.

• Bahwa Erwin Hatta merupakan pengendali untuk pekerjaan Puskesmas Batua tahap I karena pada saat poses lelang pekerjaan tersebut saksi dihubungi olehnya menanyakan alasan kenapa tidak memenangkan perusahaan yang dibawa kendalinya (PT.Sultana Anugrah) dan pada saat ada temuan dari BPK Pak Erwin Hatta ada dilokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang mau melakukan klarifikasi perhitungan atas temuan BPK.

• Bahwa saksi tidak pernah menolak dan keberatan atas hasil lelang pihak pokja III pemilihan PT. Sultana Anugrah selaku penyedia pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I Tahun 2018.

• Bahwa yang ditetapkan selaku pemenang terhadap paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018, yaitu PT. Sultana Anugrah, yang direkturnya Ir. Muh. Kadafi Marikar yang beralamat kantor Jl. A. P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F. No. 15 berdasarkan Kontrak Nomor : 954 / DINKES / 440 /VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 25.529.574.842.

• Bahwa Penandatanganan kontrak pada tanggal 1 September 2018 di Rumah saksiyang beralamat Jalan Timah V Blok A.29 No. 6 Makassar antara saksi selaku PPK dengan direktur PT. Sultana Anugrah, Ir. Muh. Kadafi Marikar.

• Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 1 September 2018 di rumah saksikarena kontrak perjanjian tersebut baru selesai disusun oleh Firman selaku staff PPTK

• Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 954 / DINKES / 440 /VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai dari tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 21 Desember 2018.

• Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut.

• Bahwa saksibertanda tangan dalam kontrak tersebut bersama direktur PT.Sultana Anugrah Ir. Muh. Kadafi Marikar.

• Bahwa pernah dilaksanakan MC0 pekerjaan tersebut yang hadir dalam pengukuran MC0 seingatnya dari pihak PT. Sultana Anugrah adalah Ir. Muh Kadafi selaku Direktur, Deny Kwen, Ramli Dani, Andi Ilham Hatta Sulolipu alias Ile, kemudian dari Konsultan Perencana Pak Ebelson (Almarhum) dan untuk Konsultan Pengawas adalah Anjas Prasetya, Pak Dantje Runtulalo dan dari pihak Kesehatan kota Makassar saksi, Pak Muh.Alwi Selaku PPTK dan Firman Marwan.

• Bahwa dalam pelaksanaan MC0 tersebut dibuatkan Kesepakatan Bersama antara PPK, PT Sultana Anugrah, PT Pandu Persada (konsultan perencana), dan CV Sukma Lestari (konsultan pengawas) tentang perubahan titik bangunan yang bergeser.

• Bahwa dokumen kesepakatan Bersama tentang perubahan penentuan titik bangunan tertanggal 03 Sepetember 2018 yang saksitanda tangani Bersama Penyedia PT. Sultana Anugrah, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah tidak pernah sama sekali membuatkan permohonan atau dokumen pekerjaan tambah kurang (CCO) dan addendum kontrak Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I kepada saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

• Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilakukan permohonan pekerjaan tambah kurang setelah mengetahui pada kondisi lapangan saat MC0 ada terjadi perubahan titik sebagaimana dalam surat kesepakatan bersama yang saksi tanda tangani dengan pejabat pembuat komitmen, tertanggal 3 september 2018.

• Bahwa saksi tidak mengecek di lapangan apakah personil inti dalam kontrak yang bekerja di lapangan baik untuk pelaksana maupun pengawas

• Bahwa setiap saksi melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan pembangunan puskesmas batua yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Ilham Hatta Sulolipu Bersama Deny Kwen dan Ir. Muh Kadafi Marikar.

• Bahwa Andi Ilham Hatta Sulolipu, dan Deni Kwen bisa mengerjakan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tersebut karena Andi Ilham Hatta Sulolipu (Adik Erwin Hatta Sulolipu) yang diarahkan sebagai pemenang pembanguan puskesmas batua oleh dr. Naisyah sebelum proses lelang.

• Bahwa sebelum ada intervensi dari ibu Kepala Dinas Kesehatan, kami bekerja sesuai aturan, namun setelah dintervensi saksitidak bekerja lagi sesuai aturan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui untuk item pekerjaan sumuran berapa kedalamannya serta berapa diamaternya.

• Bahwa saksi tidak mengerti mengenai gambar asbuilt drawing pekerjaan detail pondasi sumuran yang menjelaskan menggunakan tulangan utama 18 D22, tulangan siral D13-150 Tulangan Angkur (1m) 4 D22 Tulangan Spiral angkur D13-150.

• Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terkait personil inti yang mengerjakan dilapangan karena saksi menganggap bahwa ada konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan tersebut hanya melakukan pengecekan bahwa benar pekerjaan tersebut dikerjakan dan selama pelaksanaan tidak pernah ada laporan atau informasi dari konsultan pengawas CV. Sukma Lestari jika ada hambatan atau kekurangan spesifikasi yang dikerjakan oleh PT.Sultana Anugrah.

• Bahwa dasar Sehingga Pak Ilham Hatta Sulolipu selalu berada dilokasi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I Tahun 2018 Karena dari awal proses lelang pekerjaan tersebut dan pertemuan di Hotel clarion saksi sudah mengetahui bahwa A. Ilham Hatta yang menggunakan PT. Sultana Anugrah dan saksi menganggap direktur PT. Sultana Anugrah Ir. Muh. Kadafi Marikar satu Tim dengan Pak Ilham Hatta Sulolipu.

• Bahwa yang saksi ketahui lebih dari 10 (sepuluh) kali saksi berkunjung dan melihat proses pekerjaan pembangunan tersebut dan setiap kali saksimelihat pekerjaan tersebut ada Ilham Hatta Sulolipu dilokasi pekerjaan tersebut.

• Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat kuasa direksi antara Ilham Hatta Sulolipu dengan Muh.Kadafi Marikar

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada pengalihan pertanggungjawaban pekerjaaan pembangunan puskesmas tersebut kepada Pak Ilham Hatta Sulolipu karena dari awal saksitahu yang mengerjakan Puskesmas Batua adalah A. Ilham Hatta

• Bahwa benar saksi menanda tangani setiap Berita Acara yang diserahkan Firman kepada saksi karena penyampaian untuk admintarsi registrasi dan saksi tidak tahu untuk keperluan pencairan pembayaran pekerjaan kepada PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa pencairan pekerjaaan yang dibayarkan pekerjaan kepada pihak Penyedia dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dengan rincian sebagai berikut :

• Pencairan uang muka 20%, sesuai SP2D Nomor 07548/SP2D/LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 sebesar Rp. 5.105.914.968,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan setelah potong pajak sebesar Rp. 4.502.488.654;

• Pencairan termin I 40%, sesuai SP2D nomor 10505/SP2D/LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.105.914.969,- (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan setelah potong pajak sebesar Rp. 4.502.488.655;

• Pencairan termin II 100%, sesuai SP2D Nomor 14489/Sp2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 15.317.744.905,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) dan setelah potong pajak sebesar Rp. 13.507.465.962.

Dan dana tersebut masuk ke rekening Nomor 130.003.000023653.1 atas nama PT. Sultana Anugrah di bank BPD Sulsel Cabang Makassar.

• Bahwa sebelum berakhirnya kontrak tanggal 21 Desember 2018 saksi bersama PPTK mengunjungi lokasi pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan melihat dilokasi pekerjaan masih sementara di laksanakan pekerjaan dan belum selesai dikerjakan oleh Pihak PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa saksi selaku PPK memanggil Ir. Muh. Kadafi selaku direktur PT. Sultana Anugrah dengan pihak Konsultan Pengawas yang diwakili oleh Ruspiyanto di kantor dinas Kesehatan tepatnya diruangan kerjanya dan membahas terkait progress pekerjaan yang telah sampai waktu dalam kontrak namun belum selesai dikerjakan PT. Sultana Anugrah selanjutnya saksi menanyakan kepada pak Kadafi “ bagaimana ini pekerjaan sekarang sudah selesai atau belum “ lalu Ir. Kadafi menjawab “pekerjaan belum selesai dan meminta untuk penambahan waktu 10 hari sampai tanggal 31 Desember 2018” dan pekerjaan sudah selesai. Kemudian saksi mengatakan “ lalu apa usahanya untuk 10 hari kedepan “ kemudian dijawab Ir. Kadafi “akan menambah tenaga dan peralatan dilokasi ” selanjutnya saksi menyetujui dan pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan oleh PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa tidak pernah dilakukan pengajuan penambahan jangka waktu kontrak secara tertulis atas pekerjaan dari Pihak PT. Sultana Anugrah selaku pelaksana pekerjaan tersebut.

• Bahwa yang membuat dokumen addedum perpanjangan waktu kontrak Nomor: 1546.2/Dinkes/440/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas surat perjannjian (kontrak) Nomor:954/Dinkes/440/VIIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 adalah Muhammad Alwi selaku PPTK.

• Bahwa dokumen addedum perpanjangan waktu kontrak Nomor: 1546.2/Dinkes/440/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas surat perjannjian (kontrak) Nomor:954/Dinkes/440/VIIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dibuat oleh PPTK pada tanggal 28 Desember 2018 di Hotel Yasmin Kota Makassar.

• Bahwa benar saksi yang bertanda tangan dalam dokumen addendum tersebut.

• Bahwa saksi bertanda tangan dalam dokumen tersebut saat Muh. Alwi melakukan kelengkapan proses dokumen pencairan pembayaran 100% kepada Penyedia PT. Sultana Anugrah, selanjutnya Muh. Alwi menyodarkan dokumen tersebut yang diparaf terlebih dahulu selanjutnya saksi tanda tangani dokumen tersebut

• Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, pembangunan puskesmas batua belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia PT. Sultana Anugrah karena saksi bersama Muhammad Alwi Selaku PPTK mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan puskesmas batua pada tanggal 27 Desember 2018 di pagi hari dan melihat pelaksana masih mengerjakan pekerjaan tersebut dan melihat masih banyak material di lokasi tersebut.

• Bahwa saksi memanggil Firman Marwan selaku Tim PHO untuk melihat kondisi pekerjaan batua dan memerintahkan Firman untuk memanggil konsultan pengawas dan pelaksana (Ir. Kadafi) di lokasi pekerjaan tersebut dan melaporkan hasil progress pekerjaan pada hari tersebut kemudian setelah Magrib Ruspiyanto mendatangai ruangan kerja saksidiantar oleh Firman setelah itu Muh. Alwi, Ruspiyanto dan Firman melakukan rapat pertemuan terkait pembahasan progress pekerjaan pada tanggal tersebut yang dilaksanakan dikantor Dinas Kesehatan Kota Makassar tepatnya diruangan kerja kepala bidang Yankes.

• Bahwa dalam pertemuan itu Rupiyanto selaku pengawas lapangan CV.Sukma Lestari membahas terkait progress pekerjaan PT. Sultana Anugrah, dengan menayampaikan kepada saksi“ pekerjaan belum selesai dikerjakan, tinggal lantai 3 dok belum pengecoran, lalu saksi jawab” semua yang kamu hitung kamu tanggung jawab” kemudian Ruspiyanto menjawab “ ie dok “ setelah itu pertemuan selesai dilaksanakan. kemudian keesokan harinya kami menerima laporan progress 100% pekerjaan pembangunan puskesmas batua yang dibawa oleh Ruspiyanto dan diterima Firman.

• Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 saksi pernah disampaikan oleh Ruspiayanto bobot persentase pekerjaan sekitar 80%.

• Bahwa saksi tidak pernah melaporkan secara tertulis progress pekerjaan kepada dr. Naisyah, namun saksi selalu melaporkan secara lisan kepada ibu kadis dr. Naisyah.

• Bahwa saksi tahu ibu kadis dr. Naisyah pernah membuat surat permohonan perpanjangan pengajuan SPM /LS GU kegiatan yang dikelolah oleh Bidang Yankes Dinas Kesehatan beradasarkan Surat Nomor :1533/Dinkes/440/ XII/ 2019 salah satunya pekerjaan pembangunan puskesmas Batua belum selesai sesuai dengan kontrak pekerjaan tanggal 21 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Hj. A.Naisyah

• Bahwa saksi telah melaporkan secara lisan kepada dr. Naisyah bahwa pekerjaaan puskesmas batua belum selesai dikerjakan oleh pelaksana

• Bahwa maksud dan tujuan saksi melaporkan kepada dr. Hj. A.Naisyah pada tanggal 27 Desember 2018 bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas Batua tahap I belum selesai dikerjakan karena dr. Naisyah adalah pimpinan di Dinas Kesahatan Kota Makassar yang mempunyai kewenangan dalam setiap proses pencairan pekerjaan kepada Penyedia yang dikelolah oleh Bidang Yankes, sehingga saksi wajib melaporkan hal tersebut kepada dr. Naisyah selaku Pengguna Anggaran dan diketahui oleh Muhammad Alwi selaku PPTK.

• Bahwa seingat saksi secara khusus tidak pernah ada perintah dr. Hj. A.Naisyah untuk mempercepat pencairan 100 % pekerjaan puskesmas batua di bulan Desember 2018.

• Bahwa benar dalam dokumen permohonan 100 % kepada penyedia PT.Sultana Anugrah, saksi selaku PPK menandatangani tanpa membaca seluruh dokumen dokumen lampiran pembayaran 100 % kepada penyedia berupa Kwitansi pembayaran 100 %, Berita Acara Pembayaran pekerjaan / barang pekerjaan dibayarkan sebesar 100%, berita acara serah terima pertama pekerjaan pekerjan konstruksi (PHO), berita acara kemajuan pekerjaan dengan bobot pekerjaan 100 %, berita acara pemeriksaan pekerjaan bobot pekerjaan 100 %, ringkasan addendum kontrak.

• Bahwa permohonan pembayaran 100 % dari PT. Sultana Anugrah tersebut tidak sesuai dengan fakta pekerjaan dilapangan karena tertanggal 27 Desember 2018 PT. Sultana Anugrah masih mengerjakan pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan belum selesai mengerjakan pekerjaan tersebut dan dikuatkan dari laporan Ruspiyanto selaku pengawas bahwa pekerjaan tersebut belum selesai.

• Bahwa saksi melakukan proses pencairan 100% hanya untuk melengkapi administrasinya

• Bahwa yang membuat dokumen SPM Nomor: 00548/SPM/DKES/LS/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. hj. Naisyah adalah Kasubag Keuangan pak Supatin.

• Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dr. Naisyah menandatangani Surat Perintah Membayar SPM Nomor: 00548/SPM/DKES/LS/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang pemabyaran termin II 100%, karena secara teknis dokumen pembayaran dikelolah oleh Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar

• Bahwa ada 14 Paket pekerjaan pembangunan puskesmas di kota Makassar pada tahun 2018 yang saksi selaku Pejabat pembuat komitmennya.

• Bahwa seharusnya dokumen pencairan 100 % yang diproses BPKAD tidak dicairkan karena ada ketidak sesuaian dokumen tersebut

• Bahwa saksi tidak ke lokasi pekerjaan di tanggal 31 Desember 2018, namun saksi memerintahkan Firman untuk ke lokasi pekerjaan pembangunan sebagai Tim PHO kemudian menjelang magrib saksi menerima laporan dari Firman di Hotel Yamin Makassar disaksikan oleh Muh. Alwi selaku PPTK bahwa pekerjaan sudah selesai, lalu saksiingatkan Firman “ jika ada masalah kamu yang tanggung jawab lalu firman menjawab “ IYa Dok”.

• Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, karena pada bulan februari 2019 saat pemeriksaan BPK Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan kekurangan volume atas pekerjaan tersebut.

• Bahwa setahu saksi kerugian Negara yang ditemukan oleh BPK sebesar kuranng Rp. 4.000.000.000

• Bahwa saksi pernah bertemu Erwin Hatta saat ada pihak PU yang berjumlah 3 orang datang menghitung pekerjaan di Puskesmas Batua yang sudah kerjakan PT. Sultana Anugrah atas permintaan Erwin Hatta.

• Bahwa saksi bertemu dengan Erwin Hatta dilokasi pekerjaan Batua saat ada Pihak PU yang menghitung pekerjaan tanpa saksi sengaja karena kebetulan saksi lewat didepan Batua dan melihat ada orang dilokasi tersebut, sehingga saksi meminta kepada sopirnya untuk singgah dan bertemu dengan Erwin Hatta dilokasi pekerjaan.

• Bahwa saat ada pihak dinas PU dilokasi Pekerjaan Puskesmas Batua, saksi dan Erwin Hatta sempat berdebat agar Erwin Hatta bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dikerjakan

• Bahwa setahu saksi ada kekurang volume atas pekerjaan PT. Sultana Anugrah yang ditemukan pihak dinas PU yaitu sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

• Bahwa saksi yang menanda tangani kontrak pengawasan bersama dengan direkturnya atas nama George.

• Bahwa saksi mengira kalau Dantje Runtulalo itu adalah orang yang sama atas nama George

• Bahwa Dantje Runtulalo selaku konsultan pengawas CV.Sukma Lestari tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku PPK baik lisan maupun tulisan terkait pengajuan Ruspiyanto dan Aidil untuk melakukan tugas pengawasan dilapangan.

• Bahwa setahu Anjas Prasetya Runtulalo yaitu selaku pengawas dilapangan yang akan langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan batua yang akan didampingi oleh Ir. Dantje Runtulalo (orang tuanya) yang mengendalikan CV. Sukma Lestari.

• Bahwa Anjas Prasetya Runtulalo masuk dalam dokumen tenaga ahli selaku Quantity Surveor di CV. Sukma Lestari dan Anjas Prasetya Runtulalo menyampaikan langsung kepada saksi saat MC0 pekerjaan tersebut bahwa dia yang langsung mengawasi pekerjaan tersebut bersama orang tuanya sehingga saksi yakin bahwa pengawasan akan berjalan secara professional.

• Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan harian, mingguan maupun bulanan dari Konsultan Pengawas.

• Bahwa ada masterplan dikasih dari Konsultan Perencana

• Bahwa saksipernah ditelpon walikota tanyakan tindak lanjut dan saksijawab belum tau karena belum ada laporan dari BPK

• Bahwa saksimenanda tangani kontrak pengawasan pada tanggal 5 juni 2018 yang buat dokumen kontrak setahu saksifirman

• Bahwa yang menyerahkan kontrak Pengawasan ke pengawas setahu saksi adalah Firman

• Bahwa kontrak pengawasan berakhir tgl 31 Desember 2018

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Saksi FIRMAN MARWAN

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi di Dinas Kesehatan Makassar sebagai staf di Bidang Yankes dimana Pak Muh. Alwi sebagi Kepala seksinya.

• Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 saksi sebagai staf di Bidang PSDK yakni Kepala Bidangnya ibu Irma Hadade kemudian setelah adanya perubahan struktur tahun 2018 saksidipindahkan ke Bidang Yankes untuk membantu pak Muh. Alwi sebagai Kepala Seksi.

• Bahwa saksi dalam pembangunan Puskesmas Batua berperan sebagai :

• Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 800/034.3/DKK/I/2018 tanggal 05 Januari 2018.

• Membantu bendahara (ibu Risna) untuk membuat kelengkapan administrasi untuk proses pencairan Pembayaran Uang muka sampai pembayaran 100 % kepada PT. Sultana Anugrah berdasarkan perintah lisan PPK sdr.i dr. Sri Rimayani dan sdr. Muh. Alwi.

• Membantu PPK membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS berdasarkan perintah lisan dari PPK sdr.i dr. Sri Rimayani dan sdr. Muh. Alwi.

• Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan / kondisi lapangan dengan PPK dan Konsultan Pengawas.

• Bahwa terkait pengadaan saksi menghadiri 2 kali kaji ulang atas perintah pak Muh. Alwi untuk lelang I dan lelang II

• Bahwa lelang I dan Lelang II tidak ada penyampaian pengkondisian Pemenang.

• Bahwa lelang I, II tidak ada penetapan pemenang lelang

• Bahwa saksi pernah diceritakan / disampaikan oleh dr Sri Rimayani Malik terkait Pekerjaan Puskesmas Batua merupakan paket milik Erwin Hatta dengan Kode “EH” .

• Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi hadir dalam pertemuan di Hotel Clarion.

• Bahwa saksi hadir di Hotel Clarion awalnya pada hari Jum’at tanggal 6 Juli 2018, sekitar jam 16.00 wita, saksi dalam perjalanan menuju rumahnya setelah pulang kantor tiba – tiba ditelpon oleh dr. Sri Ramayani dan disuruh ke Hotel Clarion di jl. Pettarani, sehingga pada saat itu saksi langsung ke Hotel Clarion dan menuju lantai II (Restoran Hotel Clarion) dan waktu sampai sudah ada dr. Hj. A. Naisyah (Kadis Kesehatan), dr. Sri Ramayani Malik, Muh. Alwi, Ilham Hatta Solilipu dan satu orang yang saksi tidak kenal namanya.

• Bahwa yang saksi ketahui posisi duduk mereka di Hotel Clarion yakni dr. Hj. A. Naissyah T Azikin duduk berhadapan dengan Ilham Hatta Sulolipu dan dr.Sri Ramayani duduk berhadapan dengan orang yang tidak dikenal dan Muhammad Alwi duduk bersebelahan dengan dr. Sri Ramayani malik dan saksi duduk disebelahnya Muh. Alwi.

• Bahwa pada saat saksi sampai dihotel Clarion, saksi disuruh keluarkan laptop kemudian disuruh merubah / mengetik KAK yang diserahkan oleh Muh. Alwi dalam bentuk flasdish, setelah itu flasdish tersebut saksi colokin ke Laptopnya, dimana HPSnya telah berubah dari Rp. 48.961.267.667,- menjadi Rp 26.559.777.498,- kemudian saksi mengetik atau mengubah persyaratan kualifikasi perusahaan pada huruf i yaitu “ dari memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai 4 dengan pengalaman 1 pekerjaan dalam kurung 4 tahun terakhir dirubah menjadi pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai, dengan pengalaman 1 pekerjaan dalam kurung waktu 4 tahun terakhir dan mengubah peralatan dari Tower Crane menjadi mobil crane”.

• Bahwa setelah saksi selesai mengetik perubahan KAK tersebut selanjutnya saksi menyerahkan kepada Muh. Alwi dalam bentuk Flashdik.

• Bahwa perubahan KAK dari pak Alwi karena pak Alwi dekat duduk dengan saksi duduk.

• Bahwa saat saksi mengetik KAK sudah ada perubahan HPS yaitu dari Rp. 49.000.000.000,- menjadi Rp. 26.000.000.000,-.

• Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan perubahan HPS.

• Bahwa di hotel Clarion saksi juga mendengar ada pembicaraan terkait proses lelang Puskesmas Batua yang dua kali gagal dan Kadis Kesehatan Ibu dr. Naisyah mempertanyakan permasalahannya, kemudian Kadis Kesehatan memerintahkan untuk dilakukan perubahan KAK yakni mengubah persyaratan kualifikasi perusahaan pada huruf i yaitu “ dari memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai 4 dengan pengalaman 1 pekerjaan dalam kurung 4 tahun terakhir dirubah menjadi pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai, dengan pengalaman 1 pekerjaan dalam kurung waktu 4 tahun terakhir dan mengubah peralatan dari Tower Crane menjadi mobil crane”

• Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas A.Ilham Hatta di Hotel Clarion.

• Bahwa saksi pernah ke hotel Asyra ditelpon oleh dr Sri Ramayani Malik atau Alwi disuruh ke Asyra ada juga pak Ilham Hatta Sololipu.

• Bahwa saksi ke hotel Asyra bersama dr. Sri Rimayani dan Muh. Alwi atas perintah ibu kadis dr. Naisyah.

• Bahwa di hotel Asyra saksi berbicara dengan Deny Kwen terkait peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan gedung bertingkat.

• Bahwa saksi mengetahui hasil lelang III disampaikan Pak Muh. Alwi sudah ada penetapan karena ada surat dari Pokja Yaitu PT. Sultana Anugrah direktur pak Muhammad Kadafi Marikaar.

• Bahwa sesuai dengan kontrak perjanjian yang melaksanakan pembangunan puskesmas batua adalah adalah PT Sultana Anugrah.

• Bahwa saksi pernah kelokasi pekerjaan Puskesmas Batua dan melihat / bertemu dengan Ir Muhammad Kadafi Marikar selaku direktur PT Sultana Anugrah, Deny Kwen ( Projet Manajer Pt Sultana Anugrah ) Aidil ( pihak konsultan pengawas), Ruspyanto alias Opi ( pihak konsultan pengawas),Dani ( pihak PT Sultana Anugrah karena saat dilokasi berpakaian seragam PT Sultana Anugrah );

• Bahwa saksi pernah juga melihat A. Ilham Hatta Sulolipu di lokasi pekerjaan.

• Bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk CV. Sukma Lestari

• Bahwa saksi mengetahui ada kuasa direksi saat ada pemeriksaan dari BPK

• Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa direksi PT. Sultana Anugrah ke pak Ilham Hatta Sololipu.

• Bahwa saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua selaku Tim Pemeriksa Hasil Pemeriksaan.

• Bahwa saksi selaku sekretaris PPHP dengan Ketua ibu Josvina, saksisendiri dan Abidin selaku anggota

• Bahwa selaku PPHP tidak ada pembagian tugas bahwa saksi mengawasi bagian konstruksi dan mengawasi IPAL

• Bahwa saksi terima berkas / dokumen Pekerjaan Puskesmas Batua sudah selesai 100 karena ada yang meyimpan dimeja saksi sudah 100 persen dan sudah berisi foto-foto.

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan berkas / dokumen 100 % di meja saksi.

• Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Ruspyanto (Konsultan Pengawas) untuk menaikan bobot pekerjaan dari sekitar 75 % - 80 % menjadi 100 % pada tanggal 27 Desember 2018.

• Bahwa saksi pernah disuruh oleh dr Sri Ramayani untuk memanggil Ruspyanto pada malam tanggal 27 Desember 2018.

• Bahwa saksipernah diperintahkan oleh ibu Sri Ramayani turun lokasi pada tanggal 27 Desember 2018 untuk mengecek pekerjaan di lapangan, dan saksi melihat PT. Sultana Anugrah masih sementara melakukan pengecoran dilantai atas menggunakan mobil concrit plan (CP).

• Bahwa ada rapat pada tanggal 27 Desember 2018, kemudian saksimembuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 27 Desember 2018 pagi hari kemudian diserahkan ke Pak Muhammad Alwi, kemudian saksi menghubungi PT. Sultana Anugrah yaitu Ramli Dani.

• Bahwa saksi kenal Ramli Dani saat mengurus dokumen pencairan 40%.

• Bahwa pada saat tanggal 27 Desember 2018, saat saksi di lapangan dan saksi mendapat info dari Ruspyanto di lokasi belum di cor diantaranya yaitu pekerjaan lantai, kolom, balok, dan dinding lift, karena saksi tidak bisa melakukan pemeriksaan keatas karena tangga masih belum bisa dilewati. Setelah itu dilakukan rapat pada tanggal 27 Desember antara pelaksana, konsultan pengawas, PPTK, dan PPK dengan hasil kesepakatan bersama bahwa pelaksana menjamin pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018. Namun, rapat tersebut tidak dituangkan dalam notulen atau Berita Acara. Saksi menyampaikan bahwa atas hal tersebut perlu dilakukan justifikasi teknis, namun justifikasi teknis yang saksi peroleh baru pada bulan Januari 2019 dengan tanggal yang dibuat mundur menjadi tanggal 27 Desember 2018.

• Bahwa saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan mengetik :

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ( PHO ) nomor 1578.4/DINKES /440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya Panitia penerima hasil pekerjaan telah menerima hasil pekerjaan yang di serahkan oleh PT SULTANA ANUGRAH

2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi ( PHO ) nomor 1578.3/ DINKES/440/XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut Pihak Kedua ( PT SULTANA ANUGRAH ) untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima pekerjaan konstruksi .

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1578.1/ Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ; prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 % dan telah di setujui pengajuan permohonan sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosentasi kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam kontrak nomor 954/Dinkes /440/VIII/ 2018 tanggal 24 agustus 2018 beserta addendum nomor; 1546.2/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

• Bahwa alasan saksi tanda tangan Berita Acara karena sesuai rapat pekerjaan akan selesai tanggal 31 Desember 2018.

• Bahwa maksud membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % untuk melengkapi persyaratan pencairan 100 % oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa pengawas di lapangan Andi Adil dan Ruspyanto yang berada di lapangan.

• Bahwa Saksi pernah bersama dr. Sri Rimayani dan pak Muhammad Alwi bertemu ibu Kadis Kesehatan ibu dr. Naisyah Tunur dengan menanyakan kenapa lelang gagal.

• Bahwa saksi pernah bertemu pak Sudarman dan 2 orang juga dari dinas PU melakukan perhitungan bobot pekerjaan.

• Bahwa saksi pernah diceritakan sama dr Sri Ramayani bahwa dr. Sri Ramayani ribut sama pak Erwin Hatta terkait pekerjaan Batua dilokasi pekerjaan.

• Bahwa saksi disampaikan ada kerugian 700 juta dari perhitungan pihak PU.

• Bahwa saksi membuat dokumen pencairan atas perintah pak Alwi

• Bahwa saksi memeriksa dokumen administrasi pencairan yaitu laporan progress lapangan, foto dan surat permohonan pencairan

• Bahwa saksi tanda tangan berita acara 40% berdasarkan laporan adri Konsultan Pengawas

• Bahwa saksi yang duluan tanda tangan baru ibu Josvina Kondo, ST tanda tangan

• Bahwa saksi terima honor karena saksi sudah melaksanakan tugas selaku sekretaris PPHP

• Bahwa saksi pernah menyampaikan ke dr. Sri Ramayani Malik kalau pekerjaan sudah selesai 100%

• Bahwa saksi turun kelokasi pekerjaan atas perintah dr Sri Rimayani sebagai staf dan sebagai PPHP.

• Bahwa saksi tidak turun kelokasi pekerjaan saat pekerjaan 40 %

• Bahwa Mobile crane berfungsi menaikkan barang ke lokasi yang lebih tinggi untuk maksimal lantai 4

• Bahwa saksi selama turun lokasi, saksi tidak pernah melihat mobile crane

• Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan sebanyak tiga kali yaitu:

  • Pada saat MC-0, saksibersama dengan Sdr. Dantje (Konsultan Pengawas), Deni Kwen, Sdr. Ebelson (Almarhum) dan dua orang dari Bandung (PT Pandu Persada) meninjau ke lapangan pada bulan Agustus 2018 dan diketahui bahwa hasil perencanaan (gambar rencana) banyak terjadi pergeseran (berbeda dengan kondisi di lapangan).

  • Pada saat akan dilakukan pembayaran termin pertama, tanggal 1 November 2018, saksimelihat pada lantai basement sudah tergenang air sekitar 1 meter an, kemudian saksisampaikan melalui konsultan pengawas untuk dilakukan pengeringan. Dari awal pelaksanaan (awal Agustus), saksimenerima foto dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa galian basement sudah tergenang oleh air, pelaksana menggunakan pompa sebanyak 4 buah untuk mengatasi masalah tersebut. Atas masalah tersebut, konsultan pengawas tidak pernah menuangkan permasalahan tersebut dalam laporan.

  • Pada saat tanggal 27 Desember 2018, saat saksidi lapangan saksimendapat info dari Sdr. Opi di lokasi belum di cor diantaranya yaitu pekerjaan lantai, kolom, balok, dan dinding lift, karena saksitidak bisa melakukan pemeriksaan keatas karena tangga masih belum bisa dilewati. Setelah itu dilakukan rapat pada tanggal 27 Desember antara pelaksana, konsultan pengawas, PPTK, dan PPK dengan hasil kesepakatan bersama bahwa pelaksana menjamin pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018. Namun, rapat tersebut tidak dituangkan dalam notulen atau Berita Acara. Ia menyampaikan bahwa atas hal tersebut perlu dilakukan justifikasi teknis, namun justifikasi teknis yang saksi peroleh baru pada bulan Januari 2019 dengan tanggal yang dibuat mundur menjadi tanggal 27 Desember 2018.

• Bahwa selama proses lelang, saksi tidak pernah berhubungan dengan Hamsaruddin .

• Bahwa tidak ada perubahan syarat dan nilai untuk lelang I dan lelang II

• Bahwa lelang ketiga ada pemenang karena ada perubahan persyaratan dalam KAK.

• Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Muh. Alwi.

• Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Mediswati saat mau kaji ulang

• Bahwa saksi tidak tahu peran Mediswaty

• Bahwa Dasar saksi memproses pencairan 100 % yaitu karena ada laporan progress 100 % dari Konsultan Pengawas, dimana Konsultan Pengawas ikut bertanda tangan di laporan Progres tersebut.

• Bahwa saksi pernah telpon Anjas untuk mengambil kontrak untuk tanda tangan kontrak bersama dr Sri Rimayani.

• Bahwa penyerahan kontrak Konsultan Pengawasan, saksi menyuruh A. Aidil dan Ruspyanto mengambil di kantor Dinas Kesehatan setelah penanda tanganan kontrak

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa menyimpan dokumen beserta foto-foto progress diatas meja saksi

• Bahwa saksi mengetahui kalau Ir. Muhammad Kadafi hadir waktu tanda tangan kontrak.

• Bahwa saksi kenal Ir. Muhammad Kadafi Marikar dalam perkara ini karena 2x ketemu yaitu saat tanda tangan kontrak dan saat di lokasi.

• Bahwa saksi jarang melihat A. Ilham Hatta Sololipu didalam lokasi Pekerjaan.

• Bahwa dalam pertemuan di Hotel Asyra saksi berbicara dengan Deny Kwen, dimana saat itu saksi bertanya tentang peralatan yang digunakan untuk bangunan tinggi

• Bahwa saat pertemuan di Hotel Asyra, saksi diperintahkan untuk keluarkan flashdisk dan saksi tidak melihat diserahkan ke Ilham Hatta

• Bahwa saksi pernah ke rumah Erwin Hatta karena diperintah dr Sri Rimayani ketemu Pak Erwin Hatta terkait Pekerjaan lantai Batua yang lubang dan meminta A. Erwin untuk memperbaiki.

• Bahwa saksi kenal Ruspyanto saat di lokasi pekerjaan.

• Bahwa saksi 2 kali Bertemu Ruspyanto

• Bahwa saksi terlibat dalam penyusunan nilai anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Tahun 2017 senilai Rp4.000.000.000,00. Saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. A. Naisyah untuk membuat prakiraan anggaran yang akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan puskesmas Batua;

• Bahwa hasil peghitungan tersebut kemudian saksi hanya sampaikan kepada dr. Irma Haddade.

• Bahwa nilai anggaran tersebut kemudian berubah-ubah atas perintah dari Sdr. A. Naisyah dan kemudian saksi memformulasikan kembali dasar perhitungannya. Selanjutnya, saksi langsung menginput perubahannya tersebut berubah dari Rp. 1.300.000.000,00 kemudian berubah lagi menjadi Rp. 1.200.000.000,00.

• Bahwa nilai anggaran untuk PekerjaanPembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 pada RKA senilai Rp. 31.581.434.585,00 adalah perubahan ketiga pada kertas kerjanya dan berdasarkan penyampaian dari dr. Irma Haddade nilai anggaran tersebut muncul karena diambil dari nilai anggaran untuk kegiatan-kegiatan lain pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga anggaran tersebut dialihkan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Makassar.

• Bahwa saksi terlibat dalam penyusunan nilai anggaran tersebut karena saksiyang menginput nilai anggaran yang diberikan oleh dr. Irma Haddade yang sudah ditentukan pada saat rapat ekspose anggaran bidang tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan.

• Bahwa saksi tidak ingat bagaimana penghitungan nilai anggaran untuk pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung puskesmas batua namun dasar perhitungan saksiberdasarkan peraturan walikota Nomor 42 tahun 2015 tentang standar biaya tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nilai anggaran dalam DPA Induk dan Perubahan TA 2017 untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 senilai Rp1.300.000.000,00, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 senilai Rp30.000.000.000,00, dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 senilai Rp318.000.000,00 karena untuk penyusunan nilai anggaran dalam DPA yang membuat adalah Bagian Perencanaan setelah kami mengusulkan RKA tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan.

• Bahwa nilai anggaran dalam RKA TA 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018 senilai Rp49.000.000.000,00 , saksia dapatkan dari penyampaian Muhammad Alwi dimana nilai tersebut ditetapkan setelah Muhammad Alwi mengikuti rapat rutin di Dinas Kesehatan Kota Makassar sehingga setelah saksimenerima nilai anggaran tersebut saksilangsung menginput ke dalam RKA. Sedangkan untuk nilai anggaran pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018 senilai Rp350.000.000,00 , saksimelakukan penghitungan yang berdasarkan peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang standar biaya tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nilai anggaran dalam DPA Induk TA 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp. 49.000.000.000,00, dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp400.000.000,00. karena untuk penyusunan nilai anggaran dalam DPA yang membuat adalah Bagian Perencanaan setelah kami mengusulkan RKA tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan.

• Bahwa nilai anggaran dalam DPA Perubahan TA 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp25.529.574.842,00, dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp307.510.500,00 karena saksi tidak pernah terlibat dalam penyusunan nilai anggaran tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Saksi MUHAMMAD ALWI

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900/835.3/DKK/I/2018 tanggal 05 Januari 2018;

• Bahwa untuk SK PPTK setiap tahun diterbitkan oleh Walikota Makassar;

• Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK yaitu:

  • Membantu PPK dalam hal kegiatan pembangunan Puskesmas Batua seperti melakukan peninjauan dan pengecekan pekerjaan dilapangan;

  • melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPK;

  • Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan sperti menyiapkan dokumen kelengkapan proses pencairan antara lain berita acara pembayaran, kwitansi, berita acara kemajuan pekerjaan, ringkasan kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan;

  • menandatangani SPP-LS.

• Bahwa Pada anggaran tahun 2017 sebesar Rp30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah);

• Bahwa Tahun 2016 kegiatan kontruksi masih dibidang PSDK;

• Bahwa untuk anggaran Rp30.000.000.000,00(tiga pulluh milyar rupiah untuk pembangunana, pengawasan sekitar 400jt dan konsultan perencanaan sekitar 1,3 M;

• Bahwa untuk tahun 2017 kami mulai berproses mulai bulan juli agustus mulai berproses kelengkapan dokumen pelelangan, KAK, HPS, SK, RAB dibawah ke ULP untuk kaji ulang setelah itu dilanjutkan dengan penentuan POKJA:

• Persiapan mulai bulan maret 2017 penandatangan kontrak 15 mei s/d 11 desember 2017

• Pt pandu persana pemenang lelang perencana di tahun 2017.

• Tahun 2018 awalnya 49 M

• Untuk RKA 2018 kebiasan didinas kesehatan tetap mengacu pagu anggaran tahun sebelumnya, pada bulan okteber berubah menjadi 49 m setelah dilakukan eksposes didinas kesehatan.

• Pembangunan sampai lt 4 dimulai dari lantai dasar, basement, sampai lantai 7 ada 11 lantai untuk anggaran 49 M.

• Proses lelang dimulai bulan maret, dimana 2 kali kaji ualang untuk tender pertama karena gagal lelang maka diadakan kaji ulang untuk tender ke 2 dan selanjutnya dilakukan kaji ulang 3, 4, 5 dimulai bulan juni tahun 2018 dinyatakan ada pemenang sekitar bulan agustus 2018.

• Gagsl karena tdk ada perusahaan yg lulus lelang karena tdak ada yang memenuhi persyaratan.

• Pertemuan lelang ke 3 sekitar awal bulan juli, saksi ditelpon oleh dokter yani disuruh ke hotel claro karena ada pertemua dengan ibu kadis.

• Setelah sampai di claro disana sudah ada naisya, sri, ilham dan ada satu org tdk saksi kenal tidak lama selanjutnya datang pak firman.

• Apa penyebab gagal lelang, dr yani menjab tdk ada perusahaan yg memenuhi persyaratan sesuai KAK, apakah tdk ada solusi untu dilanjutkan lg pembangunan ini. Dr yani menjawab Bahwa mendengar dri pokja bisa dilakukan perubahan KAK.

• Diclaro dibahas 2, memiliki pengalaman berlantai, peralatan dr tower menjadi mobile.

• Pada saat itu dr firman bawa laptop diclaro itu diketik dan diubah kAK tersebut.

• Klo memang pokja bisa mengatakan bisa mengubah maka ketikmi disitu.

• Ada pak ilham di hotel claro, dia yang diarahkan nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

• Pada saat awal tahun 2018 kami diperintah untuk ke hotel asyirah untuk ketemu sm pak ilham.

• Yg hadir di hotel aisyirah sya, sri, firman, ilham dan deny kwen yg berdiskusi firman dan deny kwen terkait pembanguna perumahan berkomplex.

• Keesokan harinya KAK di print selanjtnya di tanda tangan oleh dr sri selanjutnya sy membawa di kantor ULP di lantai 7.

• Ada pertemuan di lantai 7 yang datang disitu tim pokja, saksi dan dr SRI yang di bahas yaitu peralatan dan pengalaman.

• Sebelumnya bu medis mengatakan bisa lanjut apabila ada justifikasi dari konsultan perencana untuk bisa dilanjutkan atau tidak.

• Sekanjutnya Dr sri menguhubungi perencana menyuruh dr yani menghubungi perencana Dari pihak konsultan perencana mengatakan bisa dilanjutnkan apabila perusahaan yang bonefit yang mengerjakan.

• Ada penambahan excavolding dan lebaran

• Dari awal diarahkan untuk membatu pak ilham.

• Bahwa setelah KAK tersebut dirubah d Hotel Clarion, KAK tersebut belum langsung di print atau ditanda tangani oleh PPK, pada saat itu masih berupa draft, dan kemudian setelah pertemuan di Clarion tersebut besuknya saksi bersama PPK dr. SRI RIMAYANI datang ke Kantor ULP Pemkot Makassar untuk melaksanakan Kaji Ulang bersama Pokja pada proses lelang pekerjaan tersebut. dan pada saat itu kemudian dilaksanakan rapat kaji ulang yang memimpin adalah Ketua Pokja atasnama HAMSARUDDIN, dan dihadiri oleh saksi selaku PPTK, PPK, sekertaris Pokja atasnama ANDI SAHAR, dan anggota Pokja atasnama MEDISWATY. Pada saat rapat kaji Ulang tersebut yang kelima kalinya disepakati beberapa poin sesuai berita Acara Kaji Ulang V Nomor: 09.1.6/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 antara lain sebagai berikut :

• Dalam KAK : perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari kalender; Peralatan schafolding bertambah menjadi 5000 set. Tower Crane diganti mobil crane dan penambahan lift pengangkut barang; Persyaratan kualifikasi perusahaan surat dukungan ready mix, surat dukungan ketersediaan besi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor / pabrikan dan membuat metode dan Menyusun kebutuhan tenaga, bahan dan material; kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya, memiliki pengalaman pekerjan Gedung berlantai.

• Dalam RAB : perubahan pada RAB dan Gambar Rencana yang disesuaikan dengan sisa waktu (4 bulan); apabila ada pembulatan digunakan pembulatan ke bawah dalam satuan ribuan (per Rp. 1.000).

• Dalam Rancangan Kontrak : Kesesuaian antara Laporan di KAK dengan Draft Kontrak (syarat syarat Khusus Kontrak)

Dan hasil rapat kaji ulang tersebut disepakati oleh pihak-pihak terkait karena dari awal sudah ada pengkondisian, dalam artian pada saat rapat di Hotel Clarion tersebut saksi bersama PPK mengetahui Bahwa syarat KAK sudah dirubah, karena proses lelang pertama dan kedua gagal karena persyaratan kualifikasi yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan lelang yaitu syarat pekerjaan sejenis 4 lantai diganti berlantai, dan perlatan tower crane yang kemudian diganti dengan mobile crane. Dan pada saat rapat kaji ulang tersebut pokja juga menyarankan agar dirubah syarat dalam KAK tersebut, sehingga untuk menguatkannya dibuatkan Berita Acara Kaji Ulang V yang ditanda tangani bersama.

Beberapa hari kemudian setelah dilakukan Kaji Ulang kelima, kemudian di print oleh Sdr. FIRMAN MARWAN, dan kemudian saksi ajukan kepada PPK untuk ditanda tangani oleh PPK, dan setelah itu saksi ajukan kembali permohonan tender ke bagian ULP Pemkot Makassar untuk dilakukan tender, dengan kelengkapan dokumen lainnya seperti HPS, RKS, DPA, BOQ, dan surat pengantar dan kemudian proses tender tersebut dilakukan oleh Pokja.

• Bahwa Dalam kaji ulang saksi tidak berperan sebagai PPTK tapi mengikuti kaji ulang sebagai kasi payangkens

• Bahwa Saksi mejelaskan Bahwa semua kegiatan saksi sebagai Kasi Payankes atas perintah dari Kepala bidang Yankes.

• Bahwa apabila saksi turun kelapangan tidak sebagai PPTK melaikan sebagai kasi Payankes:

1. Apabila sy kelapangan selalu mendampingi dr Sri kelokasi dan posisi saksi pada saat mendampingi dr Sri selaku kepala seksi bukan sebagai PPTK.

2. Dilapangan saksi bertemu dengan Dany kwen dan menanyakan apa kendala dan bagaimana progres pekerjaan dan dany kwen menjelaskan sesuai dengan skejul pekerjaan

3. Dilapangan saksi ketemu dengan pak ilham dan deny kwen dan pengawas sudah masuk ruspianto dan aidil.

4. Saksi tidak pernah ketemu pak kadafi dilapangan akan tetapi setiap rapatsdr kadafi yang mrnghadiri rapat.

5. Tanggal 21 dan 27 desember kelokasi, pada saat tanggal 21 masih ada pekerjaan setelah di kami memanggil pak kadafi dan pengawas dan menanyakan bagaimana perkembangan pekerjaan dilapangan, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu ruspianto, kadafi, dr sri dan saksi

6. Tanggal 27 desember turun kelapangan mendampingi dr sri di pagi hari dan sempat berdiskusi dgn dr sri, kalau kita di bodohi dengan pekerjaan ini kita habis karena kita tidak mengerti soal pembangunan. Dan malamnya kami memanggil lagi penyedia dan pengawas diman pertemuan tersebut dr Sri menyampaikan kepada Ruspianto selaku pengawas “awasiq baik baik itu pekerjaan apapun itu perhitungan dari konsultan pengawas kami jadikan dasar pembayaran dan itu yang kami pakai dasar pembayaran dan siapapun yg buat laporan akan bertanggungjawaban.

7. Jadi tanggal 27 desember tersebut belum ada perhitungan progres pekerjaan dari pengawas.

8. Keesokan harinya firman membuat dokumen pencairannya mulai dr kwitansi, BA kemajuan pekerjaan 100%, pemeriksaan pekerjaan, penyerahan pekerjaan dan semua dokumen tersebut berdasarkan laporan tertulis dari konsultan pengawas.

9. Setelah dibuat dokumen dan di tandantangai oleh para pihak yang tercantum namanya kemudian di verifikasi oleh bangian keuangan dinas kesehatan selanjutnya dilanjutkan di BPKAD kota makassar, ternyata ada yang kurang selanjutnya dijelaskan Bahwa didokumen tersebut tidak ada adedum kontrak.

10. Setelah itu saksi laporkan kepada dr sri kalau ada kekurangan harus dibuatkan adendum klo itu yang diminta oleh BPKAD, selanjutnya dr Sri mengatakan Bahwa buatmi kalau itu yang diminta oleh BPKAD, selanjutnya saksi membuat dokumen adendum kontrak dengan melihat contoh surat tahun sebelumnya. Kalau tdk ada adendum kontrak maka pembayaran tidak bisa dilanjutkan.

11. Sehingga semua dokumen lainnya diubah karena harus memasukkan mencantukan nomor adendum tersebut dan suamnya dikerjakan oleh firman.

12. Setelah saksi buat adendum dr sri mengatakan tidak akan tanda tangan kalau penyedia tidak tanda tangan maka saksi memberikan dokumen adendum tersebut kepada firman untuk membawa kepada penyedia untuk ditandatangani penyedia.

13. Bahwa saksi tidak tau siapa yang bertanda tangan di adendum karena firman yang membawa surat tersebut.

14. Setelah semua dokumen lengkap sy kembali membawa ke BPKAD

15. Pada tanggal 31 desember sdh dicairkan sekitar 15 M

16. RAB tahun 2017 senilai 30 M saksi serahkan kepada pak ilham akan tetapi tidak ada pembicaraan dengan pak ilham.

17. Pada saat ekspose kadis memberitahukan untuk pembangunan batua nilainya 49 m dan sebelum itu sy juga mendapat info dari dr sri, karena sudah ada pertemuan sebelumnya yang membahas anggraan tersebut.

18. Nilai anggaran pembangunan Batua langsung ditentukan oleh kepala dinas 49 M

19. Flashdisk diserahkan pada pak ilham

20. Bahwa dr sri pernah menceritkan kepada saksi klo ada yng menelpon dr sri yang mengaku sebagai pak Erwin hatta, yang mengatakan kenapa dr Sri tidak mau menurunkan KAK yang pada saat itu katanya yang mengaku sebagai pak erwin bersama dengan POKJA.

21. Yang sering saksi temui di lapangan yaitu aidil dan ruspianto dan yang bertandangan di kontrak itu pak goerge

22. Saksi mendengar langsung terdakwa memerintahkan langsung untuk mengubah KAK.

23. Firman pernah cerita apabila sering di telpon untuk pecairan, karena dari awal kami menugaskan sdr firman untuk mengerjakan semua dokumen pencairan.

24. Perubahan KAK pada saat pertemuan di claro dr naisyah menanyakan ke dr sri knp lelang gagal tersrus trus dijawan sm dr dri krn tdk ada yg memenuhi persaksirata.

25. Dr naisyah menyampaikan kepada firman untuk mengetik perubahan KAK tersebut.

26. Penyampaian cerita Sdr Firman Bahwa pernah ditelpon oleh sdr Erwin Hatta dan sdr firman mengatakan “pak erwin menelpon firman untuk menayakan proses pencairan ini”

27. Dalam kaji ulang V dibahas soal 2 persyaratan dari berlantai 4 menjadi pekerjaan berlantai, dari tower crane menjadi mobile crane dan ada penambahan persyaratan yaitu excavolding dan lebaran.

• Bahwa yang membuat adendum pengawasan adalah sdr firman.

• Bahwa Di pengawasan ada perubahan nilai kontrak dari 300jt menjadi 181jt.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

23. SaksiHAMSARUDDIN,SE, M.Si,

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai POKJA Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan barang dan jasa Seketariat Daerah Kota Makassar, Nomor: 027.05/58/SPT.BLP/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, tentang Penugasan melaksanakan lelang paket pembangunan gedung puskesmas Batua Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Bahwa Pokja kegiatan pengadaan pekerjaan tersebut sebagai berikut:

  • Ketua : HAMSARUDDIN, SE. M.Si (saksi sendiri);

  • Sekertaris: ANDI SAHAR, ST;

  • Anggota : MEDISWATY, ST. MT

• Bahwa saksi menerima 1 rangkap dokumen dari pihak Dinas Kesehatan melalui PPTK atas nama MUHAMMAD ALWI, S.Km,M.Kes berupa:

  • DPA Dinas Kesehatan;

  • Kerangka Acuan Kerja;

  • Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS);

  • Gambar;

  • HPS.

• Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggalnya namun dokumen tersebut diterima sebelum lelang tersebut dimulai sekitar bulan Maret 2017.

• Bahwalelang dilakukan sebanyak 3 kali karena 2 kali lelang pekerjaan tersebut gagal lelang

• Bahwaawal Maret 2018 Dinas Kesehatan Kota Makasar Mengusulkan dilakukan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua di Bagian ULP layanan Pengadaaan barang dan jasa sekertariat kota Makassar selanjutnya Kepala Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa kota Makassar memberikan kami surat tugas untuk melakukan lelang pengadaan paket tersebut selanjutnya ANDI SAHAR melakukan koordinasi dengan Pak ALWI selaku PPTK dan memberikan kami dokumen berupa KAK,RKS gambar dan spesifikasi teknis dalam bentuk soft copy, selanjutnya kami mengundang dr. Sri Rimayani, M. SP.KK selaku PPK dan Muh. ALWI selaku PPTK perencana untuk dilakukan kaji ulang terhadap KAK, RKS, spesifikasi teknis selanjutnya dari hasil kaji ulang yang pertama tidak ada perubahan yang diubah oleh pihak dinas kesehatan dan Pokja selanjutnya kami selaku pokja melakukan pelelangan LPSE dan tidak ada penyedia memenuhui syarat adminitrasi dan teknis sehingga dinyatakan gagal lelang, selanjutnya kami menyurtai pihak Dinas Kesehatan penyampaian hasil Bahwa hasil lelang tersebut gagal;

• Bahwatugas dan tanggung jawabnya sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa secara umum adalah :

  • Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

  • Membuat jadwal lelang;

  • Melakukan evaluasi adminstrasi, teknis, kualifikasi;

  • Menetapkan pemenang lelang;

• Bahwa Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan barang jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut.

• BahwaLelang pertama dilakukan tanggal 30 April 2018, yang mendaftar ada 51 perusahaan dan yang memasukkan penawaran ada 2 perusahaan yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu:

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga teknis atasnama Hariyanto Sunandar, ST., Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST.; tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh; tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan; tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa alat peralatan

• BahwaSetelah dilakukan evaluasi administrasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi memiliki persyaratan mengerjakan bangunan berlantai 4

• BahwaLelang ke II pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018, ada 43 peserta namun dinyatakan gagal lelang kembali karena calon penyedia barang jasa yang melakukan penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan yang memasukkan penawaran ada 3 yaitu : PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH, ketiga perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu:

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikulaifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sistem pengolaan air, SMM untuk sistem pengelolaan air sertifikat iso lingkungan14001:2015, yang dilengkai bukti hasil audit eksternal tahun terkahir sebagaimana yang ada di KAK poin 10,tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir. Karena pada saat saksi dan Ketua Pokja III PAK HAMSARUDDIN melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kab. Dompu NTB (Nusa Tenggara Barat) Bahwa ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah kami melakukan pembuktian kualifikasi tersebut PT. SULTANA ANUGRAH tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK, sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

• Bahwa Pernah pak alwi bilang klo pekerjaan ini tidak dilelang lagi, pernah juga pak surachman kejakarta di bagian LKPP untuk menanyakan hal tersebut.

• Bahwa Saksi sempat dihub oleh pak surahman, bisa ke lt 7, atas sudah ada pak surachman dan pak ilham, dan menanyakan kenapa RS batua ini gagal lelang terus dan saaya menjelaskan apabila perusahaan tidak ada yang memenuhi persyaratan.

• BahwaPak ilham mengatakan ke saksi apabila ada kakak yang mau ketemu dan saksi langsung turun keruangan setelah itu keeseokan harinya pada malam hari saksi bertemu dengan pak Erwin

• Bahwa saksi ketemu dengan pak erwin dikantor walikota bagian parkiran.

• BahwaPada saat itu saksi di telpon oleh pak surachman untuk kembali kekantor karena di ruangannya sudah ada PPK dan pak alwi mau melakukan kaji ulang, selanjutnya saksi menguhubungi pak andi sahar untuk kembali kekantor dan selajutnya pak andi sahar mejawab “malaskuji kukira sudah tidak dilaksanakan ini pekerjaan” setelah itu kami berkumpul di lt 7.

• Bahwapada saat kaji ulang V, saksi sempat bertanya apa saja yang berubah selanjutnya pihak dinas menjawab yang berubah yaitu “dari pekerjaan berlantai 4 menjadi pekerjaan berlantai, dan tower crane menjadi mobile crane”

• BahwaSelama kaji ulang sdri mediswati bertanya kepada pihak dinas apakah ini sudah ada justifikasi dari konsultan perencana

• BahwaPada saat kaji ulang pak andi sahar tidak hadir tapi ikut juga bertanda tangan dalam BA Kaji Ulang V.

• BahwaLelang III, pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018, dan lelang ketiga ini berjalan sampai dengan tahap penetapan pemenang lelang, dan selaku pemenang lelang yaitu PT. SULTANA ANUGRAH. Dan perusahaan yang memasukan penawaran waktu itu ada 3 (tiga) perusahaan yaitu : PT. KAKANTA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH. Dan perusahaan yang dinyatakan tidak lulus yaitu :

• PT. KAKANTA tidak lulus karena tidak melampirkan brosur atau gambar jenis besi yang ditawarkan; tidak melampirkan neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik; tidak melampirkan sertifikat SMK3 dari kementerian tenaga kerja dan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir; tidak melampirkan surat keterangan tidak menjalani sanksi pidana dari pengadilan setempat; tidak melampirkan bukti hasil audit sertifikat ISO lingkungan 14001-2015 tahun terkahir; tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2015 tahun terakhir.

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir dan sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

• Bahwa yang menang dilelang ketiga yaitu PT Sultana Anugra;

• Bahwa adapun kekurangan dari kedua perusahaan yaitu : gugur dievaluasi teknis.

• Bahwa rapat kaji ulang pada tanggal 06 juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita diruang rapat lantai 4 pokja Makassar ia hadir dengan kronologis sebagai berikut : “ Bahwa pada saat sebelum rapat ia telah sampai di rumah, Namun menerima telp dari Kabag (DANIBAL selaku kepala ULP Makassar) atau Kasubag pengadaan (SURAHMAN) yang menyuruh pak SURAHMAN dan saat itu di ruangan pak SURAHMAN ada pula saudara orang tersebut menyuruh untuk membuat kaji ulang terhadap paket kembali, kemudian ia meninggalkan ruangan pak SURAHMAN untuk melaksanakan rapat dilantai 4, namun sebelumnya ia aya menelpon ibu MEDISWATI untuk turut serta rapat, selanjutnya ia bersama dengan ibu MEDISWATI menuju ruangan rapat Pokja di lantai 4 yang pada saat itu sudah ada mendahului saudara MUHAMMAD ALWI selaku PPTK dan dr SRI RIMAYANI Selaku PPK.

• Bahwa dalam KAK untuk proses lelang yang ketiga kalinya tidak disebutkan kembali terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir, dimana syarat tersebut dalam KAK yang digunakan untuk proses lelang ketiga diganti menjadi memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

• Bahwa hari kamis kami di jemput oleh staf dari PT sultana karena kami sudah janjian dengan pak kadafi ada 3 titik yang mau dikunjungi yaitu PT Rajawali bahan material besi, PT Optima mengklarifikasi dukungan dan kami diterima oleh pak suyuti, CV Sinar Harapan dukungan excavolding.

• BahwaInformasi dari pak ilham bawa lift barang dan genset ada di hotel Aisyrah

• Bahwa saksi kerja tim tidak ada spesifikasi tugas perorang.

• BahwaPada saat itu tidak ada dialog karena pak Surachman yang bertanya kepada saksi, pak Surachman tidak menayakan terkait perusahaan yang tidak lulus.

• Bahwa Saksi mendengar PT Sultana Anugrah dari pak surachman

• BahwaPada saat itu saksi tidak mengingatkan terkait sanggahan, pak ilham datang setelah 2 atau 3 hari.

• BahwaTidak ada ruang terbuka untuk masa sanggah akan tetapi bisa bersurat keberatan.

• Bahwa Pada saat Hamsaruddin bertemu dengan pak erwin menanyakan “siapa yang mempersyaratkan ini bangunan berlantai 4”, dan saksi menjawab “yang menetapkan KAK dan HPS itu adalah dinas”. Setelah itu pak erwin menelpon seseorang yang saksi dengar suaranya adalah perempuan dan sempat di ada perdebatan akan tetapi saksi tidak mendengar apa yang diperdebatkan.

• Bahwa Pada saat gagal tender akhir mei disitu saksi terakhir ketemu dengan pak Erwin.

• Bahwa saksi menggunakan Metode pascakwalifikasi sistem gugur, dimana meliputi administrasi, teknis, kwalifikasi, anggaran.

• Bahwa Ketiganya lulus administrasi yang diperiksa adalah surat penawaran dan penawaran harga, kemudian masuk ke teknis dimana persyaratannya meliputi : daftar personil dan daftra peralatan.

• Bahwa Setelah daftar personil selanjutnya kami memeriksa personil tenaga ahli atas nama syarifuddin berijasah S-1. Untuk meyakinkan kami memanggil sdr syaifuddin dan melakukan wawancara ini masuk evaluasi teknis.

• Bahwa Untuk peralatan sudah dilampirkan dalam dokumen penawaran yang sudah dilampirkan sistem sewa peralatan.

• Bahwa Dalam penawaran peralatan bar carter dan bar tender dilampirkan sebagai bukti kepemilikan ada bukti pembelian tahunnya kami lupa dan kalau sewa ada klarifikasi BA peralatan dan kami memeriksa kepemilikannya.

• Bahwa yang memberikan dukungan sewa peralatan yaitu Sdr Chatjo yang menjabat sebagai head marketing.

• Bahwa saksi klarifikasi hanya surat perjanjian saja ke perusahaannya dan kami mengacu dengan perpres 16 tahun 2018.

• Bahwa waktu kami keoptima klarifikasi dokumen dan mempertanyakan perjanjian sewa apakah PT optima memiliki alatnya, dan kami tidak melakukan ceklist peralatan dilapangan. Dan kami menelpon Chatjo untuk menjelaskan surat dukungan peralatan apakah benar milik PT Optoma atau tidak.

• Bahwa Bojes menawarkan kekami ada lift barang dan genset yang mau di croscek dan selanjutnya sdr bojes mengarahkan kami ke hotel Aisyra, di hotel tersebut saksi diperlihatkan lift barang dan pak ilham menawarkan genset dan mengatakn “apabila pekerjaan tersebut memerlukan genset kami juga memiliki dan bisa digunakan”.

• Bahwa dalam pembuktian sertifikat ada 2 metode yang kami gunakan dan kami melakukan pembuktian terhadap dokumen tersebut.

• Bahwa saksi memperoleh informasi perusahaan yang ikut lelang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua terkait dengan Sdr. Ilham Hatta Sololipu dari Surahman selaku Kepala Sub Bagian Lelang Pengadaan. Dalam melakukan prosedur lelang yang kedua, ia dan Sdr. Andi Sahar selaku Anggota Pokja III melakukan klarifikasi pengalaman perusahaan ke Dompu Provinsi NTB. Ia dan Andi Sahar melakukan konfirmasi kepada Sekretaris RSUD Dompu. Hasil klarifikasi pengalaman tersebut, membuktikan Bahwa PT Sultana Anugrah tidak berpengalaman dalam membangun gedung berlantai 4. Atas hasil tersebut saksi mengisi alasan gugur dari PT Sultana Anugrah pada hasil evaluasi di portal SPSE, sehingga akhirnya lelang gagal yang kedua.

• BahwaNilai penawaran PT Sultana sebesar Rp. 25.529.574.84.

• Bahwakami tidak pernah mengatakan kalau peralatan tersebut milik pak erwin, kami saja tidak mengetahui kalau kita akan digirin ke hotel Asyrah.

• Bahwakami memang tidak ada rencana kesana dan tidak ada pemikiran untuk ke hotel Aisyirah.

• Bahwatidak pernah mendapat tekanan dari orang yang bernama Erwin hatta dan ilham, pada saat kami ke hotel

• BahwaKami dari dulu sudah melakukan itu karena semua data sudah terupload di aplikasi.

• Bahwa ada 2 jalur masukkan dokumen yaitu data kwalifikasi perseta lainnya dan bisa juga diuplod semua penawaran yang ada. Dan kami meggunakan semuanya

• Bahwa dalam surat perjanjian peralatan sudah dijelaskan Bahwa mobile crane itu ada di morowali maka dari itu kami melakukan klarifikasi dan menayakan kepada sopir “apakah pada saat pelaksanaan pekerjaan peralatan tersebut ada dilapangan”. Dan yang mejelaskan adalah sopir mobile crane sekita seminggu ada dimakassar.

• Bahwa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

  • Harus meng upload spesifikasi teknis tentang pekerjaan,

  • tenaga harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Dokumen,

  • harus mengupload jadwal pelaksanaan pekerjaan,

  • harus mengupload metode pekerjaan sesuai item pekerjaan yang ditawarkan,

  • harus memiliki satu pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun terkahir,

  • harus memiliki daftar kemampuan peralatan ( sewa atau milik ).

• Bahwa mediswati sebagai background tehnik sipil mengusulkan saja apabila lelang ini terus gagal bagaimana klo persyratannya diturunkan dari pengalamanberlantai 4 menjadi berlantai dimana disitu juga dihadiri oleh s

• Bahwa pada saat Sdr Alwi memaparan kaji ulang ke V sudah ada perubahan persyaratan pengalaman pekerjaan dari belantai 4 mejadi berlantai, dan sdr Mediswati bersikeras alasan untuk menurukan KAK tersebut.

• Bahwa Hamsaruddin tidak dapat memastikan terkait persetujuan konsultan perencana terkait perubahan KAK karena pada saat itu PPK berkordinasi dengan konsultan perecana melalui telfon.

• BahwaDilapangan hanya melakukan klarifikasi kebenaran dokumen pendukung peralatan.

23. SaksiANDI SAHAR, ST,

• Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018.

• Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai POKJA Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan barang dan jasa Seketariat Daerah Kota Makassar, Nomor: 027.05/58/SPT.BLP/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, tentang Penugasan melaksanakan lelang paket pembangunan gedung puskesmas Batua Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Bahwa Pokja kegiatan pengadaan pekerjaan tersebut sebagai berikut:

1. Ketua : HAMSARUDDIN, SE. M.Si (is sendiri);

2. Sekertaris: ANDI SAHAR, ST;

3. Anggota : MEDISWATY, ST. MT

• Bahwakami menerima 1 rangkap dokumen dari pihak Dinas Kesehatan melalui PPTK atas nama MUHAMMAD ALWI, S.Km,M.Kes berupa:

  • DPA Dinas Kesehatan;

  • Kerangka Acuan Kerja;

  • Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS);

  • Gambar;

  • HPS.

• Bahwakami tidak ingat pasti tanggalnya namun dokumen tersebut diterima sebelum lelang tersebut dimulai sekitar bulan Maret 2017.

• Bahwalelang dilakukan sebanyak 3 kali karena 2 kali lelang pekerjaan tersebut gagal lelang

• Bahwaawal Maret 2018 Dinas Kesehatan Kota Makasar Mengusulkan dilakukan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua di Bagian ULP layanan Pengadaaan barang dan jasa sekertariat kota Makassar selanjutnya Kepala Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa kota Makassar memberikan saksi surat tugas untuk melakukan lelang pengadaan paket tersebut selanjutnya ANDI SAHAR melakukan koordinasi dengan Pak ALWI selaku PPTK dan memberikan kami dokumen berupa KAK,RKS gambar dan spesifikasi teknis dalam bentuk soft copy, selanjutnya kami mengundang dr. Sri Rimayani, M. SP.KK selaku PPK dan Muh. ALWI selaku PPTK perencana untuk dilakukan kaji ulang terhadap KAK, RKS, spesifikasi teknis selanjutnya dari hasil kaji ulang yang pertama tidak ada perubahan yang diubah oleh pihak dinas kesehatan dan Pokja selanjutnya kami selaku pokja melakukan pelelangan LPSE dan tidak ada penyedia memenuhui syarat adminitrasi dan teknis sehingga dinyatakan gagal lelang, selanjutnya kami menyurtai pihak Dinas Kesehatan penyampaian hasil Bahwa hasil lelang tersebut gagal.

• Bahwatugas dan tanggung jawabnya sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa secara umum adalah :

  • Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

  • Membuat jadwal lelang;

  • Melakukan evaluasi adminstrasi, teknis, kualifikasi;

  • Menetapkan pemenang lelang;

• Bahwa Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan barang jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut

• Bahwa Lelang pertama dilakukan tanggal 30 April 2018, yang mendaftar ada 51 perusahaan dan yang memasukkan penawaran ada 2 perusahaan yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu:

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga teknis atasnama Hariyanto Sunandar, ST., Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST.; tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh; tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan; tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa alat peralatan

• Bahwa Setelah dilakukan evaluasi administrasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi memiliki persyaratan mengerjakan bangunan berlantai 4.

• BahwaLelang ke II pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018, ada 43 peserta namun dinyatakan gagal lelang kembali karena calon penyedia barang jasa yang melakukan penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan yang memasukkan penawaran ada 3 yaitu : PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH, ketiga perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu:

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS.

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikulaifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sistem pengolaan air, SMM untuk sistem pengelolaan air sertifikat iso lingkungan14001:2015, yang dilengkai bukti hasil audit eksternal tahun terkahir sebagaimana yang ada di KAK poin 10, tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir. Karena pada saat saksi dan Ketua Pokja III PAK HAMSARUDDIN melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kab. Dompu NTB (Nusa Tenggara Barat) Bahwa ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah kami melakukan pembuktian kualifikasi tersebut PT. SULTANA ANUGRAH tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK, sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

• Bahwa pernah pak alwi bilang klo pekerjaan ini tidak dilelang lagi, pernah juga pak surachman kejakarta di bagian LKPP untuk menanyakan hal tersebut.

• Bahwa Saksi sempat dihub oleh pak surahman, bisa ke lt 7, atas sudah ada pak surachman dan pak ilham, dan menanyakan kenapa RS batua ini gagal lelang terus dan saaya menjelaskan apabila perusahaan tidak ada yang memenuhi persyaratan.

• Bahwa Pak ilham mengatakan ke saksi apabila ada kakak yang mau ketemu dan saksi langsung turun keruangan setelah itu keeseokan harinya pada malam hari saksi bertemu dengan pak erwin.

• Bahwa Setelah pulang kantor saksi berpapasan dengan pak erwin dan menanyakan “kenapa gagal lelang ini”, selanjutnya pak erwin menelpon seseorang sempat dispeker akan tetapi saksi tidak sempat bicara telpon langsung terputus.

• Bahwa saksi ketemu dengan pak erwin dikantor walikota bagian parkiran.

• BahwaSelanjutnya dilakukan lelang ke 3, akan tetapi sebelum dilakukan lelang ke 3 terlebih dahulu dilakukan kaji ulang ke V.

• BahwaPada saat itu saksi di telpon oleh pak surachman untuk kembali kekantor karena di ruangannya sudah ada PPK dan pak alwi mau melakukan kaji ulang, selanjutnya saksi menguhubungi pak andi sahar untuk kembali kekantor dan selajutnya pak andi sahar mejawab “malaskuji kukira sudah tidak dilaksanakan ini pekerjaan” setelah itu kami berkumpul di lt 7.

• Bahwa pada saat kaji ulang V, saksi sempat bertanya apa saja yang berubah selanjutnya pihak dinas menjawab yang berubah yaitu “dari pekerjaan berlantai 4 menjadi pekerjaan berlantai, dan tower crane menjadi mobile crane”.

• Bahwa Selama kaji ulang sdri mediswati bertanya kepada pihak dinas apakah ini sudah ada justifikasi dari konsultan perencana.

• BahwaPada saat kaji ulang pak andi sahar tidak hadir tapi ikut juga bertanda tangan dalam BA Kaji Ulang V

• Bahwa Lelang III, pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018, dan lelang ketiga ini berjalan sampai dengan tahap penetapan pemenang lelang, dan selaku pemenang lelang yaitu PT. SULTANA ANUGRAH. Dan perusahaan yang memasukan penawaran waktu itu ada 3 (tiga) perusahaan yaitu : PT. KAKANTA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH. Dan perusahaan yang dinyatakan tidak lulus yaitu :

• PT. KAKANTA tidak lulus karena tidak melampirkan brosur atau gambar jenis besi yang ditawarkan; tidak melampirkan neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik; tidak melampirkan sertifikat SMK3 dari kementerian tenaga kerja dan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir; tidak melampirkan surat keterangan tidak menjalani sanksi pidana dari pengadilan setempat; tidak melampirkan bukti hasil audit sertifikat ISO lingkungan 14001-2015 tahun terkahir; tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2015 tahun terakhir.

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir dan sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

• Bahwa yang menang dilelang ketiga yaitu PT Sultana Anugrah

• Bahwa adapun kekurangan dari kedua perusahaan yaitu : gugur dievaluasi teknis.

• Bahwa rapat kaji ulang pada tanggal 06 juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita diruang rapat lantai 4 pokja Makassar ia hadir dengan kronologis sebagai berikut : “ Bahwa pada saat sebelum rapat ia telah sampai di rumah, Namun menerima telp dari Kabag (DANIBAL selaku kepala ULP Makassar) atau Kasubag pengadaan (SURAHMAN) yang menyuruh pak SURAHMAN dan saat itu di ruangan pak SURAHMAN ada pula saudara orang tersebut menyuruh untuk membuat kaji ulang terhadap paket kembali, kemudian ia meninggalkan ruangan pak SURAHMAN untuk melaksanakan rapat dilantai 4, namun sebelumnya ia aya menelpon ibu MEDISWATI untuk turut serta rapat, selanjutnya ia bersama dengan ibu MEDISWATI menuju ruangan rapat Pokja di lantai 4 yang pada saat itu sudah ada mendahului saudara MUHAMMAD ALWI selaku PPTK dan dr SRI RIMAYANI Selaku PPK.

• Bahwa di dalam KAK untuk proses lelang yang ketiga kalinya tidak disebutkan kembali terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir, dimana syarat tersebut dalam KAK yang digunakan untuk proses lelang ketiga diganti menjadi memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

• BahwaHari kamis kami di jemput oleh staf dari PT sultana karena kami sudah janjian dengan pak kadafi ada 3 titik yang mau dikunjungi yaitu PT Rajawali bahan material besi, PT Optima mengklarifikasi dukungan dan kami diterima oleh pak suyuti, CV Sinar Harapan dukungan excavolding.

• BahwaInformasi dari pak ilham bawa lift barang dan genset ada di hotel Aisyrah.

• Bahwa saksi kerja tim tidak ada spesifikasi tugas perorang.

• Bahwa pada saat itu tidak ada dialog karena pak Surachman yang bertanya kepada saksi, pak Surachman tidak menayakan terkait perusahaan yang tidak lulus.

• Bahwa Saksi mendengar PT Sultana Anugrah dari pak surachman.

• Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengingatkan terkait sanggahan, pak ilham datang setelah 2 atau 3 hari.

• Bahwa Tidak ada ruang terbuka untuk masa sanggah akan tetapi bisa bersurat keberatan.

• Bahwa Pada saat Hamsruddin bertemu dengan pak erwin menanyakan “siapa yang mempersyaratkan ini bangunan berlantai 4”, dan saksi menjawab “yang menetapkan KAK dan HPS itu adalah dinas”. Setelah itu pak erwin menelpon seseorang yang saksi dengar suaranya adalah perempuan dan sempat di ada perdebatan akan tetapi saksi tidak mendengar apa yang diperdebatkan.

• Bahwa Pada saat gagal tender akhir mei disitu saksi terakhir ketemu dengan pak Erwin.

• Bahwa saksi menggunakan Metode pascakwalifikasi sistem gugur, dimana meliputi administrasi, teknis, kwalifikasi, anggaran.

• Bahwa Ketiganya lulus administrasi yang diperiksa adalah surat penawaran dan penawaran harga, kemudian masuk ke teknis dimana persyaratannya meliputi : daftar personil dan daftra peralatan.

• Bahwa Setelah daftar personil selanjutnya kami memeriksa personil tenaga ahli atas nama syarifuddin berijasah S-1. Untuk meyakinkan kami memanggil sdr syaifuddin dan melakukan wawancara ini masuk evaluasi teknis.

• Bahwa Untuk peralatan sudah dilampirkan dalam dokumen penawaran yang sudah dilampirkan sistem sewa peralatan.

• Bahwa dalam penawaran peralatan bar carter dan bar tender dilampirkan sebagai bukti kepemilikan ada bukti pembelian tahunnya kami lupa dan kalau sewa ada klarifikasi BA peralatan dan kami memeriksa kepemilikannya.

• Bahwa yang memberikan dukungan sewa peralatan yaitu Sdr Chatjo yang menjabat sebagai head marketing.

• Bahwa saksi klarifikasi hanya surat perjanjian saja ke perusahaannya dan saksi mengacu dengan perpres 16 tahun 2018.

• Bahwa saksi sudah mencatat di BA pembuktian (ceklist).

• Bahwa waktu kami keoptima klarifikasi dokumen dan mempertanyakan perjanjian sewa apakah PT optima memiliki alatnya, dan kami tidak melakukan ceklist peralatan dilapangan. Dan kami menelpont Chatjo untuk menjelaskan surat dukungan peralatan apakah benar milik PT Optoma atau tidak.

• Bahwa Bojes menawarkan kekami ada lift barang dan genset yang mau di croscek dan selanjutnya sdr bojes mengarahkan kami ke hotel Aisyra, di hotel tersebut kami diperlihatkan lift barang dan pak ilham menawarkan genset dan mengatakn “apabila pekerjaan tersebut memerlukan genset kami juga memiliki dan bisa digunakan”.

• BahwaDalam pembuktian sertifikat ada 2 metode yang kami gunakan dan kami melakukan pembuktian terhadap dokumen tersebut.

• Bahwa saksi memperoleh informasi perusahaan yang ikut lelang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua terkait dengan Sdr. Ilham Hatta Sololipu dari Surahman selaku Kepala Sub Bagian Lelang Pengadaan. Dalam melakukan prosedur lelang yang kedua, ia dan Sdr. Andi Sahar selaku Anggota Pokja III melakukan klarifikasi pengalaman perusahaan ke Dompu Provinsi NTB. Ia dan Sdr. Andi Sahar melakukan konfirmasi kepada Sekretaris RSUD Dompu. Hasil klarifikasi pengalaman tersebut, membuktikan Bahwa PT Sultana Anugrah tidak berpengalaman dalam membangun gedung berlantai 4. Atas hasil tersebut ia mengisi alasan gugur dari PT Sultana Anugrah pada hasil evaluasi di portal SPSE, sehingga akhirnya lelang gagal yang kedua.

• BahwaNilai penawaran PT Sultana sebesar Rp. 25.529.574.84.

• Bahwakami tidak pernah mengatakan kalau peralatan tersebut milik pak erwin, kami saja tidak mengetahui kalau kita akan digirin ke hotel Asyrah.

• Bahwakami memang tidak ada rencana kesana dan tidak ada pemikiran untuk ke hotel Aisyirah.

• Bahwa saksi tidak pernah mendapat tekanan dari orang yang bernama Erwin hatta dan ilham, pada saat kami ke hotel.

• Bahwa KAK sebagai persaksiratan untuk penyedia.

• Bahwa saksi dari dulu sudah melakukan itu karena semua data sudah teruplod di aplikasi.

• Bahwa ada 2 jalur masukkan dokumen yaitu data kwalifikasi perseta lainnya dan bisa juga diuplod semua penawaran yang ada. Dan kami meggunakan semuanya,

• Bahwa dalam surat perjanjian peralatan sudah dijelaskan Bahwa mobile crane itu ada di morowali maka dari itu kami melakukan klarifikasi dan menayakan kepada sopir “apakah pada saat pelaksanaan pekerjaan peralatan tersebut ada dilapangan”. Dan yang mejelaskan adalah sopir mobile crane sekita seminggu ada dimakassar.

• Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

  • Harus meng upload spesifikasi teknis tentang pekerjaan,

  • tenaga harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Dokumen,

  • harus mengupload jadwal pelaksanaan pekerjaan,

  • harus mengupload metode pekerjaan sesuai item pekerjaan yang ditawarkan,

  • harus memiliki satu pengalaman pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun terkahir,

  • harus memiliki daftar kemampuan peralatan ( sewa atau milik ).

• Bahwa Alwi memaparan kaji ulang ke V sudah ada perubahan persyaratan pengalaman pekerjaan dari belantai 4 mejadi berlantai, dan sdr Mediswati bersikeras alasan untuk menurukan KAK tersebut.

• Bahwa Hamsaruddin tidak dapat memastikan terkait persetujuan konsultan perencana terkait perubahan KAK karena pada saat itu PPK berkordinasi dengan konsultan perecana melalui telfon.

• Bahwa dilapangan hanya melakukan klarifikasi kebenaran dokumen pendukung peralatan.

23. Saksi Ir. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR ALIAS OM DEF

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa se bagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi bekerja di PT. Sultana Anugrah selaku Direktur perusahaan tersebut

• Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Batua perusahaan saksi selaku Penyedia/pelaksana

• Bahwa PT. Sultana Anugrah didirikan sebagai perusahaan / penyedia jasa konstruksi, khususnya konstruksi jasa bangunan Gedung, jalan, irigasi dan dermaga;

• Bahwa susunan pengurus dari PT.SULTANA ANUGRAH yaitu;

• Direktur PT Sultana Anugrah : saksi sendiri

• Komisaris Utama adalah Wardah Basandi (istrinya)

• Tenaga administrasi atasnama RESKY dan Gazali.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah pernah mengikuti proses lelang di Dinas Kesehatan Makassar dan akhirnya ditunjuk sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018;

• Bahwa PT Sultana Anugrah pernah mengikuti lelang ditahun 2017 namun gagal.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah mengikuti proses pelelangan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Maret 2018 hasilnya gagal lelang, bulan Mei 2018 hasilnya gagal lelang, dan pada pelelangan bulan Juli 2018 PT Sultana Anugrah menjadi pemenang lelang;

• Bahwa saksi mengetahui dilaksanakan pelelangan paket pekerjaan puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 dari A.Ilham Hatta Sulolipu sebelum dilaksanakan pelelangan pada paket tersebut;

• Bahwa sebelum di laksanakan pelelangan terhadap Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018, A. Ilham Hatta menelponnya saksi kemudian menyampaikan maksudnya untuk meminjam perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sakit Batua dengan mengatakan “ ada nanti proyek, apakah perusahaanta bisa dipinjam” selanjutnya saksi mengatakan “kita periksa dulu Dokumen pengalaman perusahaan saksi masuk atau tidak dan Ilham Hatta bilang “ bisaji” selanjutnya sekitar 1 minggu kemudian A. Ilham Hatta bersama seorang temannya yang bernama DANI kekantor saksi, selanjutnya A. Ilham Hatta menyampaikan bahwa “ada pekerjaan pembangunan rumah sakit, bisa bantu saksi untuk di pinjamkan Perusahaan , cukup tidak pengalamannnya” kemudian saksi bertanya berapa nilainya, kemudian dijawab oleh A. Ilham Hatta bahwa “nilai paketnya 40 -an Milyar”, kemudian saksi menyampaikan bisa memakai perusahaannya pada paket pekerjaan tersebut namun harus menyelesaikan semua administrasinya atau kelengkapan penawarannya setelah itu saksi memberikan flashdisk yang berisi Dokumen perusahaan.

• Bahwa dokumen yang diminta oleh A. Ilham Hatta yang saksi berikan kepadanya adalah Company profile perusahaan dalam bentuk softcopy atau flashdisk;

• Bahwa setelah Ilham Hatta menerima flashdisk tersebut, selanjutnya A. Ilham Hatta mengembalikan flashdisk tersebut dan didalam flashdisk tersebut sudah dibuat penawaran oleh A. Ilham Hatta kemudian melalui stafnya yang bernama DANI memberikan penawaran dan RAB tersebut dalam bentuk flashdisk kepada saksi Ir. Kadafi selanjutnya saksi yang mengupload pada portal pengadaan barang dan jasa (LPSE) Kota Makassar;

• Bahwa nilai penawaran yang pertama kurang lebih Rp 49.000.000.000,- dengan cara membuang atau mengurangi penawaran sebesar 5% dari HPS, begitu juga dengan proses pelelangan yang berikutnya;

• Bahwa pelelangan dilaksanakan sebanyak 3 kali dan lelang yang ketiga PT Sultana Anugrah menjadi pemenang lelang pada pekerjaan tersebut;

• Bahwa yang membuat dokumen penawaran dan mengupload dokumen penawaran pada pelelangan I (Bulan Maret 2018), lelang II (Bulan Mei 2018) dan lelang III (bulan Juli 2018) proses pelelangan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 adalah saksi sendiri dengan di bantu Staf dari A. Ilham Hatta yang bernama Dani.

• Bahwa saksi membuat dokumen penawaran dengan cara mengisi dokumen penawaran sebagaimana yang pada portal LPSE ( LPSE Versi 4 / ) dengan cara memberikan tanda centang pada aplikasi LPSE versi 4 untuk dokumen dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, sedangkan untuk dokumen jaminan dukungan bank dan jaminan penawaran saksi Scan untuk selanjutnya di masukkan pada portal penawaran ,setelah itu muncul Askey ( Kunci public yang dikeluarkan di portal ) setelah saksi mengupload data-data kelengkapan untuk penawaran;

• Bahwa Dani yang membantu saksi pada proses pembuatan dokumen penawaran dengan cara memberikan flashdisk warna hitam yang di dalamnya terdapat Rencana anggaran biaya dalam bentuk Exel, metode pelaksanaan, Newtwork planning dan Time schedule untuk pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018, pada waktu tersebut diatas Dani menelpon saksi dan berkata bahwa ini ada flasdisk kemudian saksi tanya apa sudah lengkap (maksudnya sudah lengkap bahwa di dalam flashdisk terdapat data-data untuk penawaran ) kemudian Dani bilang lengkap, kemudian Dani kekantornya dengan naik sepeda motor mengantar flashdisk tersebut dan memberikan kepada saksi di depan kantor PT Sultana Anugrah di Jl. A.P. Pettarani sambil berkata ini RABnya sambil menyerahkan Flasdisk, kemudian saksi berkata ini lengkap? setelah itu saksi masuk kekantor untuk mengcopy paste data dimaksud pada laptop miliknya setelah itu saksi kembalikan kepada Dani flashdisk tersebut, kemudian Dani berkata periksa saja dulu selanjutnya saksi meninggalkannya dengan sepeda motornya;

• Bahwa saat saksi selesai mengupload dokumen penawaran pada portal LPSE kota Makassar pada tanggal 23 juli 2018 malam hari dan menghadiri pembuktian kualifikasi pada hari senin tanggal 2 Agustus 2018 dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 7 Agustus 2018 pada proses pelelangan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018;

• Bahwa yang menghadiri pada saat pembuktian kualifikasi Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 dari PT Sultana Anugrah adalah saksi bersama Gazali (site Manajer), Syafruddin(proyek Manajer), Ilham Hatta Sololipu, dan Dani;

• Bahwa saksi hadir mengikuti klarifikasi dokumen Asli bersama A. Ilham Hatta didepan Pokja Hamsaruddin dan Mediswati.

• Bahwa saat pembuktian kualifikasi perusahaan / peserta lelang yang hadir hanya PT Sultana Anugrah sedangkan kehadiran A. Ilham Hatta dan Dani hanya menemani karena PT Sultana Anugrah di pinjam olehnya untuk paket pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018;

• Bahwa PT Sultana Anugrah ditetapkan menjadi pemenang Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 pada tanggal 08 Agustus 2018 dengan jumlah penawaran kurang lebi 25 Milyar lebih.

• Bahwa Surat penunjukkan penyedia barang / jasa ditandatangani PPK pada tanggal 20 agustus 2018;

• Bahwa saksi tidak tahu apakah A. Ilham Hatta memiliki perusahaan atau bagaimana

• Bahwa saksi sendiri yang menandatangani kontrak bersama PPK dr. Sri Ramayani Malik dirumah orang tua dr. Sri Rimayani Malik.

• Bahwa terkait dengan penandatangan kontrak tersebut saksi ditelpon oleh Firman Marwan dengan mengatakan “kesini maki datang ke perumahan PU dirumah dr. Sri Ramayani untuk tanda tangan kontrak” sehingga saksi langsung kerumah dr. Sri Ramayani Malik.

• Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Sultana Anugrah dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 954/ Dinkes/440/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018

• Bahwa sesuai kontrak pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

• Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak

• Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

• Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK

• Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

• Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau darilapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak

• Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK

• Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

• Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

• Bahwa setelah penandatangan kontrak dilakukan perjanjian kerjasama dengan dibuatkan Surat Kuasa Direksi kepada A. Ilham Hatta

• Bahwa Surat Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah dibuat di Notaris A. Maulianah Bausaddengan Nomor 18 pada tanggal 08 Oktober 2018 yang isinya Pemberi Kuasa saksi sendir yaitu Ir. Muhammad Kadafi Marikar memberi Kuasa Kepada A. Ilham Hatta Sulolipu untuk menangani pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I sehingga Penerima kuasa berhak dan berwenang melakukan segala tindakan pengurusan dalam hal :

• Mengurus , menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu yang berkenan dengan pekerjaan proyek tersebut dst;

• Melaksanakan segala kegiatan kegiatan atas nama PT sehubungan dengan pekerjaan dst

• Melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perseroan, sehingga menjadi kewajiban kewajibannya sebagaimana ternyata dalam kontrak pekerjaan pemborongannya dan surat surat lain dapat terselesaikan dengan baik

• Membuat dan menyerahkan laporan kepada pemberi kuasa yang berhubungan dengan perkembangan pekerjaan, termasuk laporan perpajakan

• Bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan dst;

• Menerima dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kesalahan dan atau masalah secara pribadi serta setuju di kemudian hari kuasa dan kewenangannya;

• Segala macam kerugian atau temuan termasuk tuntutan hukum dari pihak dan instansi manapun dst

• Bahwa Surat Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah tersebut terjadi dengan kronologis sebagai berikut:

  • Pada awal pelelangan I, saksi telah menyampaikan maksud kepada A. Ilham Hatta Sulolipu untuk membuat akta Surat Kuasa Direksi dari Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur kepada A. Ilham Hatta Sulolipu selaku pihak yang meminjam Perusahaan. Ide tersebut disetujui oleh A. Ilham Hatta Sulolipu.

  • saksi telah berusaha menghubungi A. Ilham Hatta Sulolipu untuk melakukan perikatan berupa Akta Surat Kuasa Direksi tetapi A. Ilham Hatta Sulolipu tidak dapat menyediakan waktu bersama saksi untuk membuat Akta Notaris. Sampai akhirnya bertandatangan di Kontrak Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I.

  • A. Ilham Hatta Sulolipu mendatangi saksi untuk menandatangani Akta Surat Kuasa Direksi pada 8 Oktober 2018. Maksud saksi dengan membuat Surat Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah adalah untuk melimpahkan seluruh wewenang dan tanggungjawab Direksi kepada A. Ilham Hatta Sulolipu. Hal tersebut karena bukan saksi yang melakukan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa saksi tidak melaporkan atau memberikan informasi tertulis atapun lisan kepada PPK dr.Sri Rimayani bahwa pekerjaan tersebut saksi kuasakan/serahkan kepada A. Ilham Hatta.

• Bahwa Surat Perintah mulai kerja di tandatangani oleh PPK pada tanggal 24 Agustus 2018;

• Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Sultana Anugrah menjadi pemenang lelang lewat LPSE.

• Bahwa setahu saksi ada 2 perusahaan yang memasukkan penawaran yakni PT. Maribagun dan PT Katanta.

• Bahwa Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah adalah :

• SYAFRUDDIN selaku Manajer Proyek;

• GAZALI SANUSI selaku Site Manajer;

• ANDI RIDWAN selaku Ahli Struktur;

• FANDA CHARTIKA selaku Ahli Aksitektur.

Dimana tenaga ahli tersebut tidak saksi gunakan / pekerjaan dilapangan.

• Bahwa 27 tenaga personil inti yang di tawarkan pada dokumen penawaran tidak dipekerjakan atau dilibatkan pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018, karena pada pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu yang mempergunakan tenaga kerjanya sendiri diantara Deni Kwen Dan Dani, Asri Aryuni, Ramli Dani, Nur Halimah Basfain

• Bahwa dasar sehingga oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu yang melaksanakan pekerjaan Puskesmas Batua tersebut adalah awalnya perjanjian Lisan pada saat sebelum lelang bahwa oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu akan meminjam perusahaan miliknya yakni PT Sultana Anugrah untuk ikut pelelangan pada Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 yang kemudian dikuatkan dengan dibuatkan Akte Surat Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah Nomor 08 pada tanggal 08 Maret 2018;

• Bahwa saksi mensubkontrakkan kepada olehA. Ilham Hatta Sulopolipukarena didalam kontrak yakni pada Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) bisa mensub kontrakkan sebanyak 20 %.

• Bahwa benar dilaksanakan MC0 sebelum dilaksanakan kegiatan pelaksanaan proyek dimaksud yang dilaksanakan pada hari senin pada awal bulan September 2018 yang di hadiri oleh saksi sendiri, dr. Sri Rimayani Sp,KK selaku PPK, Muhammad Alwi ,Mkes, selaku PPTK, Anjas dari konsultan pengawas, Ebelson almarhum dari konsultan perencana, Deny Kwen selaku manajer proyek oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu selaku peminjam bendera PT Sultana Anugrah;

• Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari MC nol. Namunpada saat itu diketahui bersama bahwa gambar detail dengan lokasi tidak sesuai yaitu gambar lebih besar lokasinya dari lahan yang tersedia sehingga pada saat itu terjadi pengurangan jarak kolom pada bagian kiri bangunan apabila masuk dari arah depan bangunan;

• Bahwa pada saat saksi hadir pada kegiatan MC Nol pada waktu tersebut diatas satu hari sebelum kegiatan Mc Nol di telpon oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu untuk pada keesokan menghadiri kegiatan MC nol pada lokasi pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018;

• Bahwa saksi tidak melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018, karena kegiatan pekerjaan pembangunan di laksanakan oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu bersama dengan stafnya hanya saja saksi kadang-kadang singgah dilokasi pekerjaan yakni kurang lebih 20 kali dan bertemu dengan A. Ilham Hatta Sulopolipu dengan para pekerjanya;

• Bahwa yang mengerjakan dan keuangan seluruhnya adalah A. Ilham Hatta Sulopolipu.

• Bahwa pada pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018, saksi yang memesan Readymix ke PT Optima Jaya Perkasa melalui marketingnya yang bernama Mas Tahjoberdasarkan permintaan via telpon dari saudara A. Ilham Hatta Sulopolipu untuk pekerjaan readymix untuk keperluan pengecoran sumuran,poer plit, kolom struktur sampai lantai dasar, lantai basement, dinding geser;

• Bahwa saksi tidak mengetahui apabila pada pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai gambar detail rencana, rencana anggaran biaya pada pekerjaan tersebut karena pekerjaannya dilaksanakan oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu dengan tenaga manajer projet Deny Kwen.

• Bahwa progress pekerjaan Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018 pada tanggal 27 Desember 2018 saksi tidak tahu, namun pada tanggal sebelumnya tapi sekitar tanggal 20 –an Desember 2018 saksi melaksanakan rapat bersama Sdr. Ruspyanto (dari konsultan pengawas), PPK (dr Sri Rimayani, Sp,KK) dan Muhammad Alwi di ruangan kerja dr. Sri Rimayani Sp.KK di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar dan saksi ketahui dari Ruspyanto melaporkan secara lisan kepada dr. Sri Rimayani Sp.KK selaku PPK bahwa progress pekerjaan baru 80-an %;

• Bahwa saksi hadir rapat pada tanggal 20 –an Desember 2018 sekitar jam 14.00 wita di ruangan kerja PPK yang bernama dr Sri Rimayani , Sp.KK, karena sebelumnya saksi ditelepon oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu untuk hadir pada rapat tersebut dan ditelepon juga oleh Muhammad Alwi untuk ikut pada rapat tersebut;

• Bahwa yang dibahas pada rapat tersebut adalah percepatan penyelesaian pekerjaan yang progresnya baru sekitar 80%, pada saat itu PPK bertanya kepada konsultan pengawas yang di wakili Ruspyanto Opi bagaimanakah sehingga pekerjaan harus cepat selesai maka saat itu Opi menjawab untuk menambah alat dan penambahan tenaga dengan system sip, dan saat itu saksi menyetujui untuk menambah alat dan tenaga dalam rangka pengecoran plat lantai 3 selanjutnya hasil rapat tersebut saksi sampaikan kepada A. Ilham Hatta Sulopolipu

• Bahwa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua masuk ke rekening PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa mekanisme pembayarannya adalah bahwa saksi tidak menandatangani permintaan pembayaran uang muka dan termin, namun saksi ditelepon oleh A. Ilham Hatta Sulopolipu alias Ile apabila uang muka dan termin telah masuk di rekening perusahaan PT Sultana Anugrah pada bank BPD SULSEL atas nama PT Sultana Anugrah dengan nomor Rekening 130 003 – 000023653 – 1, selanjutnya saksi mencairkan uang muka dan termin tersebut dengan cara menandatangani cek Bilyet Giro senilai uang yang masuk pada rekening perusahaan kemudian diserahkan kepada saudara Ramli Dani , Asri Aryuni maupun Hasrul Alias Bojes atas perintah A. Ilham Hatta Sulopolipu

• Bahwa A. Ilham Hatta Sulopolipu kali uang muka dan termin masuk pada rekening PT. Sultana Anugrah menelponnya dengan perkataan dana sudah masuk, kasih cek ke anggota

• Bahwa dana masuk ke rekening PT. Sultana Anugrah itu salah satu saudara Ramli Dani atau Asri Aryuni atau Hasrul Alias Bojes yang mengambil cek dikantor PT Sultana Anugrah;

• Bahwa saksi mengaku tidak pernah ke Bank Sulselbar untuk mencairkan dana Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua, namun yang mencairkan adalah A. Ilham Hatta Sulopolipu bersama Hasrul alias Bojes atau Asri Aruni atau Ramli Dani.

• Bahwa setahu saksi, Hasrul Alias Bojes hanya sekitar 1 kali mengembil Cek kepada saksi sedangkan Ramli Dani dan Asri Aryuni mengambel cek kepada saksi lebih dari 1 kali.

• Bahwa saksi terkadang yang tulis nilainya di cek dan ada juga yang kosong nilainya.

• Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada dana pembayaran pekerjaan Puskesmas Batua yang di transfer kerekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera .

• Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dana yang ditarik kembali setelah masuk kerekening Tri Mitra Sukses Sejahtera.

• Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp. 4.500.000.000,-

• Bahwa benar saksi mendapatkan fee atas pinjam perusahaan PT. Sultana Anugrah sebesar Rp. 355.400.000. (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang di sisakan pada rekening perusahaan PT. Sultana AnugrahNo. rek 130-003-000023653-1

• Bahwa fee tersebut langsung dipotong didalam rekening PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa saksi menarik uang sebesar Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditarik oleh Muh. Fadly Rahman sebesar Rp. 120.400.000 (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 355.400.000 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

• Bahwa dari awal sudah ditegaskan akan ada kuasa direksi kepada A. Ilham Hatta Sulopolipu

• Bahwa saksi turun kelapangan hanya untuk mengontrol saja walaupun ada kuasa direksi.

• Bahwa setahu saksi bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas batua adalah pekerjaan struktur.

• Bahwa setahu saksi di RAB pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua ada 4 lantai dan lanjutannya sampai 11 lantai.

• Bahwa untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dibutuhkan material besi. Terkait dengan pembelian besi, dapat saksi sampaikan kronologis sebagai berikut:

• A. Ilham Hatta Sulopolipu meminta rekomendari kepada saksi, perusahaan yang dapat menjadi pemasok besi. Karena saksi telah mengenal Christian Phieterjaya maka saksi merekomendasikan perusahaan milik Christian Phietrajaya kepada A. Ilham Hatta Sulopolipu

• Sekitar bulan September, saksi menghubungi Christian Phieterjaya selaku Direktur PT Bakti Rajawali Mandiri. Hasil komunikasi tersebut, terjadi persetujuan pembelian besi dengan PT Bakti Rajawali Mandiri dan dibuatkan perjanjian pembelian antara PT Bakti Rajawali Mandiri dengan saksi Muhammad Kadafi Marikar.

• Perjanjian tersebut berisi nilai volume besi dan harga. Volume besi diperoleh dari rincian RAB. Kebutuhan besi tersebut dihitung oleh Stanislaus Doweng alias Deny Kwen sedangkan harga yang didalam kontrak berasal dari kesepakatan antara Sdr. Christian Phieterjaya dengan A. Ilham Hatta Sulopolipu

• Kemudian, sekitar bulan Oktober, dilakukan pembayaran Uang Muka (Down Payment) senilai Rp700.000.000,00.

• Bahwa yang melakukan perikatan dengan Sdr. Christian Phieterjaya selaku Direktur PT Bakti Rajawali Mandiri, Sdr. Christian Phieterjaya meminta pihak yang bertanggungjawab atas pembelian besi untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I. Dikarenakan yang melakukan perikatan dengan Pemerintah Kota Makassar adalah PT. Sultana Anugrah dengan Direktur Sdr. Muhammad Kadafi Marikar maka kemudian yang bertandatangan di perjanjian pembelian besi tersebut adalah saksi sendiri, dengan mengetahui A. Ilham Hatta Sulopolipu.

• Bahwa pernah terjadi keterlambatan pembayaran besi sehingga saat itu saksi bersama A. Ilham Hatta ke kantor PT Bakti Rajawali Mandiri. Bertemu direkturnya pak Christian Phieterjaya melakukan negosiasi pembayaran tunggakan.

• Bahwa saksi melakukan pembelian besi dengan pembelian kurang lebih Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan untuk pembelian beton/ready mix kurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)

• Bahwa dalam pelaksanaannya, kebutuhan besi dihitung oleh Sdr. Stanislaus Doweng Alias Deny Kwen yang kemudian disampaikan ke Muhammad Iqbal Basandik. Pemesanan kepada PT Bakti Rajawali Mandiri dilakukan langsung oleh Muhammad Iqbal Basandik. Muhammad Iqbal Basandik adalah adik ipar saksi.

• Bahwa saksi mengetahui bahwa konsultan pengawas yang ada dilokasi adalah Ruspiyanto dan Andi Aidil, namun saksi tidak nama perusahannya.

• Bahwa saksi pernah ketemu dilapangan dengan Dantje Rantulolo selaku Pengawas dan yang beritahu saksi adalah A. Ilham Hatta Sulopolipu.

• Bahwa saksi baru ketemu dengan Anjas pada saat pemeriksaan di Polda Sul Sel.

• Bahwa saksi membenarkan bahwa ada anggota saksi yakni Iqbal Bastandik yang khusus mengurus besi

• Bahwa Iqbal Bastandik di PT. Sultana Anugrah adalah wakil direktur.

• Bahwa saksi tidak tahu terkait laporan pembesian.

• Bahwa untuk Daftar Personil yang disiapkan ada yang saksi siapkan sendiri dan ada juga yang disiapkan oleh Bojes.

• Bahwa Ahli yang konstruksi yang digunakan bukan ahli yang bekerja di PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa terkait dengan peralatan ada yang disewa dan ada milik PT. Sulatana Anugrah.

• Bahwa peralatan yang bukan milik PT. Sultana Anugrahtetapi disiapkan oleh Hasrul Alias Bojes.

• Bahwa Hasrul alias Bojes yang bawa Surat Dukungan.

• Bahwa Deny Kwen, Ramli Dany, Hasrul Alias Bojes, Asri Aruni dan Halimah Basfain dipekerjakan oleh adalah A. Ilham Hatta Sulopolipu

• Bahwa saksi tidak pernah menggaji tukang.

• Bahwa yang memutuskan memesan Beton, Besi adalah Deny Kwen.

• Bahwa setahu saksi tidak ada Adendum kontrak. Maupun CCO dalam pekerjaan Puskesmas Batua

• Bahwa pada saat saksi ada rapat di Dinas Kesehatan terkait dengan Progres Pekerjaan pada akhir masa kontrak sudah disampaikan oleh Ruspiyanto progresnya baru sekitar 80 % dan hasil rapat tersebut diberi kesempatan kepada saksi selesaikan pekerjaan sampai akhir kontrak dan tidak dibuatkan Adendum Kontrak.

• Bahwa yang belum dikerjakan pada saat rapat tersebut lantai 2 dan lantai 3 belum dicor namun Bekesting sudah ada terpasang.

• Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan terkait adendum kontrak, serta tanda tangan dalam adendum kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi.

• Bahwa saksi hanya sekali menanda tangani dokumen terkait Pekerjaan Puskesmas Batua yaitu Hanya Kontrak pelaksanaan antara saksi dengan PPK yaitu dr. Sri Rimayani

• Bahwa saksi tidak memiliki mobil crane

Penuntut Umum memperlihatkan dokumenpdokumen pencaairan dan saksi dipersidangan diperlihatkan dokumen – dokumen pencairan atas nama saksi, dan saksi menjelaskan bahwa saksi menyatakan bahwa Tanda tangan di dokumen tersebut bukan tanda tangannya. Dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I ini, saksi hanya bertandatangan di dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 954/DINKES/440/ VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018. saksi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 954/DINKES/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 di rumah Sdri. Sri Rimayani M.

Saksi dipersidangan diperlihatkan pula rekening koran PT. Sultana Anugrah dan saksi menjelaskan bahwa rekening tersebut benar rekening dari PT. Sultana Anugrah, dimana pada pekerjaan pembangunan puskesmas batua dananya masuk dalam rekening tersebut, dan semua tercatat di dalam mutasi rekening tersebut.

• Bahwa saksi tidak pernah mengajukan usulan perpanjangan waktu kontrak dari pihak PT. Sultana Anugrah terkait pekerjaan pembangunan puskesmas batua Tahap I Ta. 2018.

• Bahwa saksi terkait Kesepakatan Bersama antara PPK, PT Sultana Anugrah, PT. Pandu Persada, dan CV Sukma Lestari tentang Perubahan Penentuan Titik Bangunan yang ditandatangani tanggal 3 September 2018 adalah mengenai perubahan titik bangunan yang bergeser, awalnya pada gambar awal luas bangunan 42,90 m², kemudian pada saat MC0 luas bangunan dilapangan sebenarnya adalah 41,50 m², maka saksi buat Surat Kesepakatan Bersama Tentang Berubahan Penentuan Titik Bangunan tertanggal 03 September 2018 yang saksi tanda tangani dan disetujui oleh Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, dan diketahui oleh PPK dr. Sri Rimayani Malik.

• Bahwa pada saat itu yang hadir dalam pengukuran MC0 seingatnya dari pihak PT. Sultana Anugrah adalah saksi sendiri selaku Direktur, Deny Kwen, Dani Ramli, Andi Ilham Hatta Sulolipu Alias Ile, kemudian dari Konsultan Perencana Pak Ebelson (Almarhum) dan untuk Konsultan Pengawas adalah Anjas Prasetya, Pak Dantje Runtulalo dan dari pihak kesehatan kota Makassar yang hadir pada saat itu seingatnya PPK dr. Sririmayani, Firman Marwan, Dan Pak Alwi dan seingatnya waktu itu tidak ada Ir. George Runtulalo Dan Panji Harjasa.

• Bahwa saksi mengetahui jika apabila ada perubahan dari gambar rencana harus dituangkan dalam Adendum Kontrak, namun pada saat itu saksi tidak mengajukan perubahan addendum kontrak karena waktu itu sepengetahuannya RAB dengan kondisi lapangan sama nilainya.

• Bahwa setahu saksipada tanggal 27 Desember 2018 pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua belum 100%, dan PT. Sultana Anugrah belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100%.

Penuntut Umum memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan dimana saksi diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO), dan saksi mengatakan tidak pernah bertanda tangan dalam surat tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan dalam surat tersebut, namun biasanya yang mengurus administrasi proyek adalah Ramli Daniatas perintah Andi Ilham Hatta Sulolipu Alias Ile.

• Bahwa selama jangka waktu pelaksanaan kontrak pertama, dari tanggal 24 Agustus 2018 s.d. 21 Desember 2018 saksi tidak pernah mengajukan terkait penambahan jangka waktu pelaksanaan dan perubahan kontrak pekerjaan tambah kurang (CCO) dari pihak PT Sultana Anugrah.

• Bahwa sebelum kontrak pelaksanaan berakhir pada tanggal 21 Desember 2018, saksi bersama dengan PPK dr. Sri Rimayani Malik, Ruspiyanto, Pak Alwi Dan Firman pernah mengadakan pertemuan di ruang kerja dr. Sri Rimayani Malik untuk membahas mengenai kemajuan pekerjaan fisik puskesmas batua tersebut, dan pada saat itu saksi pernah menyampaikan pada pertemuan tersebut bahwa pekerjaan tersebut baru mencapai progress 75%, kemudian dr. Sri Rimayani sempat bertanya apakah pekerjaan tersebut bisa selesai di tanggal 31 Desember 2018, dan saksi jawab bisa. Dan kemudian dr. Sri Rimayani menyuruh saksi untuk cepat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan hasil pertemuan tersebut tidak dibuatkan berita acara tertulis hanya penyampaian lisan saja.

• Bahwa setelah rapat tersebut saksi sampaikan ke Andi Ilham Hatta Sulolipu, dan dijawab oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu nanti yang bersangkutan yang mengurus pekerjaannya, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui jika dilakukan addendum perpanjangan waktu pelaksanaan.

• Bahwa setahu saksi presentase kemajuan fisik pekerjaan pada saat pencairan Termin 1 40% waktu itu sebesar 45% dan Termin II 100% bobot pekerjaan fakta dilapangan sebesar 80%, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Ruspiyanto.

• Bahwa saksipernah bertemu dengan Pak Tjahjo terkait pemesanan ready mix tersebut, dengan harga ready mix sebesar Rp. 890.000,- per m³, dan waktu itu saksi meminta kepada Pak Tjahjo harga Rp. 700.000,- per m³, dan kemudian waktu itu disepakati harga ready mix tersebut sebesar Rp. 810.000 per m³, namun saksi meminta kepada Pak Tjahjo agar di dalam kontrak pemesan ready mix tersebut dibuat sebesar Rp. 825.000,- per m³, hal tersebut saksi sampaikan kepada Pak Tjahjo karena permintaan dari Hasrul Alias Bojes kepada saksi, agar ada keuntungan yang diambil oleh Hasrul Alias Bojes.

• Bahwa saksi tidak pernah menerima surat teguran dari Konsultan Pengawas CV. Sukma Lestari baik lisan maupun tertulis.

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan pondasi sumuran, apakah ada atau tidak dan apakah dikerjakan atau tidak.

• Bahwa terkait pembelian besi tersebut memang tidak mengacu terhadap gambar, pembelian besi tersebut hanya sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan oleh A. Ilham Hatta Sulolipu Dan Pak Deny Kwen, sehingga yang dibeli tersebut adalah sesuai dengan permintaan Pak Deny Kwen Dan A. Ilham Hatta Sulolipu.

• Bahwa tidak ada toko lainnnya terkait pembelian besi tersebut, pembelian besi tersebut hanya di beli di PT. Bhakti Rajawali Mandiri.

• Bahwa terkait pembelian ready mix hanya dari PT Optima Jaya Perkasa dan PT Bosowa saja, tidak ada yang lainnya.

• Bahwa semua pencairan I, II, III semuanya diambil oleh A. Ilham Hata Sulolipu..

• Bahwa saksi pernah mengajukan kredit konstruksi dan jaminannya adalah kontrak dan cair sebesar Rp. 7 Milyar, dimana kredit konstruksi tersebut saksi yang bermohon namun yang cairkan adalah Ramli Dani dan hasrul Alias Bojes atas perintah A. Ilham Hatta dan setelah cair semuanya diserahkan kepada A.Ilham Hatta Sulolipu.

• Bahwa saksi lupa pastinya berapa kali pencairan untuk kredit konstruksi namun menurut saksi lebih dari 1 kali.

• Bahwa saksi pernah diberitahu oleh A.Ilham Hatta sebelum proses lelang pekerjaan meyampaikan bahwa pekerjaan Puskesmas batua milik Erwin Hatta.

• Bahwa saksi pernah diperiksa di BPK dan ada temuan / kekurangan

• Bahwa saksi telah melakukan penyetoran pembayaran potongan SKTJM pekerjaan Trotoar sebesar Rp. 700.000.000 dan ada bukti surat tanda setorannya

• Bahwa berdasarkan pengakuan Ruspiyanto (Konsultan Pengawas) progres pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2018 adalah 80 %.

• Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Pencairan 100 % dan saksi tidak pernah menandatangani Surat Permohonan 100 % tersebut.

• Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh dr. Naisyah Tunur maupun Erwin Hatta terkait pekerjaan Puskesmas batua tersebut.

• Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Tim Pokja maupun kepada PPK.

• Bahwa saksi pernah ketemu dengan Mediswati pada saat pembuktian Kualifikasi / klarifikasi.

• Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Firman Marwan waktu penandatangan kontrak.

• Bahwa saksi banyak kali ditelpon oleh Firman namun terkait proyek lainnya.

• Bahwa Firman Marwan adalah kemanakan saksi.

• Bahwa saksi kenal dengan Dantje Runtulolo dan Anjas saat dilokasi pekerjaan.

• Bahwa yang susun RAB adalah Andi Ilham Hatta Sulolipu, saksi hanya menurunkan sedikit nilainya.

• Bahwa setahu saksi bahwa Kuasa Direksi ditanda tangani sebelum pencairan kredit konstruksi.

• Bahwa saksi berinisiatif sendiri untuk membantu Andi Ilham Hatta Sulolipudalam hal pembelian besi dengan melalui Ikbal Bastandik yang meyiapkan pembelian material besi.

• Bahwa Ikbal bastandik adalah adik ipar saksi.

• Bahwa Ikbal Bastandik dalam melakukan pembelian Besi koordinasi dengan Deny Kwen.

• Bahwa saksi tidak pernah mengatur tukang dilapangan.

• Bahwa saksi tidak pernah mengatakan keepada Deny Kwen terkait pembesian “pasang saja yang ada nanti saksi yang tanggung jawab”.

• Bahwa saksi menyangkali dan tidak pernah mengajukan pencairan 100 % dan saksi menyatakan bahwa bukan tanda tangan saksi dalam dokumen pencairan 100 % tersebut.

• Bahwa pada saat ada orang PU yang menghitung dilapangan saksi melihat ada A. Erwin Hatta dan saksi tahu kalau terjadi perdebatan dr. Sri Ramayani dengan Erwin Hatta.

• Bahwa setahu saksi bahwa kuasa direksi terlambat ditanda tangani oleh Ilham hatta karena Pak Ilham Hatta tidak ada waktunya datang untuk tanda tangan dan Ilham hatta hanya bilang nanti besok – besok.

• Bahwa seharusnya kuasa direksi tersebut ditanda tangani sebelum lelang namun karena A.Ilham Hatta tidak ada waktu kemudian baru ditanda tangani tanggal 08 Maret 2018.

• Bahwa ada uang tunai yang sudah saksi kembalikan kepada penyidik pada saat penyidikan sebesar Rp. 125.377.500 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan telah disita.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Saksi ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU, BSA Alias ILE

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi mengetahui Dinas Kesehatan kota Makassar mengelolah kegiatan pembangunan puskesmas batua Tahap I Tahun 2018, dimana saksi bekerjasama membantu dengan Ir. Kadafi Marikar selaku direktur PT. Sultana Anugrah yang ditunjuk selaku penyedia pekerjaan tersebut dalam menyiapkan tenaga kerja dalam proyek tersebut;

• Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan tersebut dari Ir. Muh. Kadafi Marikar Alias Om Def;

• Bahwa saksi kenal dengan Om Def sejak tahun 2007 dan saksi mempunyai hubungan kerja sama dalam bidang bisnis apabila mengerjakan proyek, saksi biasa meminjam perusahaan PT. Sultana Anugrah dan biasa saksi meminta bantuan untuk disiapkan tenaga ahli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

• Bahwa saksi tidak pernah meminjam atau menggunakan PT. Sultana Anugrah untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 namun untuk pekerjaan yang lain memang benar saksi biasa menggunakan bendera PT. Sultana Anugrah dalam mengerjakan proyek pemerintah;

• Bahwa untuk mengerjakan proyek pemerintah yang saksi menggunakan bendera PT. Sultana Anugrah seingatnya yaitu:

• Pekerjaan Pembangunan Terotoar Paket I di Dinas PU Kota Makassar Tahun 2018;

• Pembangunan pekerjaaan Jalan Beton di Dinas PU tahun 2016;

• Pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan APBD Paket 9 tahun 2018 di Dinas PU;

• dan saksi selalu meminjam perusahaan lainnya di kantor PT. Sultana Anugrah jika mengerjakan proyek pekerjaan pemerintah di Kota Makassar.

• Bahwa saksi pernah menelpon Kadafi untuk pekerjaan Trotoar dan mengajak untuk kerjasama mengerjakannya dan saksi tidak pernah menelpon Kadafi terkait pembanguan Puskesmas batua.

• Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Pembanguan Puskesmas Batua tersebut sekitar bulan Mei 2018 di Kantor PT. Sultana Anugrah yang beralamat di Jl. A. Pettarani Ruko Zamrud Kota Makassar;

• Bahwa awalnya sekitar bulan mei 2018, saksi mendatangi kantor PT. Sultana Anugrah di Jl. A. P. Pettarani Ruko Zamrud Makassar selanjutnya Ir. Muh. Kadafi Marikar Alias Om Def menjelaskan kepadanya bahwa dia mengikuti lelang pekerjaan Puskesmas Batua dan menawarkan kepadanya kita mi saja yang kerjakanki itu proyek puskesmas batua dan meminta untuk dibantu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut selanjutnya saksi mengatakan “ menang pi ki dulu baru dilihat ki bagaimana bentuk kerjasamanya“ karena memang ditahun sebelumnya saksi pernah meminjam perusahaan PT. Sultana Anugrah dalam proyek pekerjaan dipemerintah dan sekitar bulan Agustus 2018 PT. Sultana Anugerah ditunjuk sebagai penyedia pekerjaan tersebut selanjutnya saksi dihubungi kembali oleh Ir. Muh. Kadafi Marikar Alias Om Def bahwa perusahaannya sudah menang dalam proses lelang tersebut dan menyuruh saksi ke kantornya sesampai dikantornya saksi mengatakan kepada Om Def “ Hebatmu Sohib Bisa Menang Padahal Tender Itu Sudah Beberapa Kali Gagal” selanjutanya dia mengatakan kepadanya yang namanya rezeki tidak lari kemana-mana Sohib selanjutnya Ir. Kadafi Marikar Alias Om Def menawarkan kembali pekerjaan tersebut kepada saksi “ Kita Mi Saja Yang Kerjaki Sohib “ karena menurutnya banyak pekerjannya ditahun tersebut kemudian saksi mengatakan bagaimanakah bentuk kerjasamanya kalau ada ji uang mukanya pekerjaannya bisa saksi bantu kerjakan, kemudian saksi diminta oleh Om Def untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan meminta tolong kepadanya untuk mencarikan tenaga/kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan memesan sebahagian material dalam proses pekerjaan tersebut, sekitar bulan oktober 2018 Om Def meminta saksi untuk, menjalankan atau melaksanakan seluruh pekerjaan puskesmas batua dengan membuat perjanjian di notaris A. Maulinah Bausad dan saksi bersama Om Def membuat akta tersebut;

• Bahwa alasan saksi dan Ir. Muhammad Kadafi Marikar Alias Om Def membuat perjanjian akta notaris terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 karena saat itu Om Def memintanya untuk mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut namun saksi bilang tidak usah buat akta notaris karena pekerjaan sudah berjalan tapi saksi bersepakat dengan Om Def tetap membuat surat perjanjian di akta notaris untuk proyek pekerjaan puskesmas batua tahap I setelah akta notaris tersebut dibuat ia meminta uang muka pekerjaan tersebut namun Om Def tidak memberikan uang muka pekerjaan tersebut kemudian Om Def memintanya untuk mengerjakan sebahagian pekerjaan Puskesmas Batua namun saksi bilang tidak usah sub pekerjaannya biar saksi yang bantu ko saja sampai selesai pekerjaan puskesmas Batua Tahap I;

• Bahwa saksi membaca dan mengerti apa isi dari akta perjanjian no.08, tanggal 08 Oktober 2018 yang inti dari surat perjanjian tersebut adalah ia selaku yang mewakili PT. Sultana Anugrah dalam pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Tahap I dalam melakukan perbuatan tindakan hukum dan menjalankan seluruh pekerjaan tersebut serta bertanggungjwawab sepenuhnya terkait penyelenggaraan pembangunan serta berhak menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan tersebut;

• Bahwa akta notaris nomor 08, tanggal 08 Oktober 2018 yang saksi buat bersama Ir. Muh.Kadafai Marikar di kantor Notrais A. Maulianah Bausad S.H, M.KN tidak pernah dilakukan pembatalan;

• Bahwa Tenaga kerja yang saksi siapkan yaitu:

• Deny Kwen bertugas Koordinator Tehnik pada pekerjaan pembangunan puskesmas bangunan yang bertanggungjawab dan mengetahui material yang terpasang dalam pekerjaan tersebut;

• Muhammad Dani Ramli (tenaga logistic yang bertugas menerima barang dan mengecek peralatan proyek)

• Asri Aryuni (bagian administrsi / pembelian material kecil serta mengurus logistic) .

• Nur ( tenaga Quantity / pembuat laporan progress pekerjaan);

• Sudirman (mandor pekerjaan)

• Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Muh. Alwi Tahun 2017 dan saksi tidak pernah menerima RAB.

• Bahwa dalam pekerjaan di Batua tidak ada kesepakatan bahwa saksi sendiri yang akan mengerjakan tetapi yang ada “ ayo kita sama – sama kerja di batua”

• Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Hasrul alias Bojes ke Kantor Muh. Kadafi untuk membenttu pekerjaan Puskesmas Batua.

• Bahwa saksi pernah bertemu di Hotel Asyrah dengan Firman Marwan namun saksi tidak tahu siapa yang fasilitasi pertemuan tersebut dan banyak berbicara adalah Deny Kwen dengan Firman Marwan membahas terkait fungsi Tower Crane dan Pekerjaan Gedung bertingkat.

• Bahwa setahu saksi bahwa pak Firman Marwan dan Deny Kwen saat itu membuka laptop.

• Bahwa setahu saksi Pekerjaan Puskesmas Batu 3 kali lelang.

• Bahwasaksi kenal dengan Surahman Dan Danibal, ST mereka berdua adalah PNS kota Makassar yang bekerja di ULP Kota Makassar tahun 2018 dan benar saksi biasa keruangan kerjanya;

• Bahwa saksi kenal dengan Surahman sejak tahun 2006 saat masih bertugas di Bagian ekonomi dan pembungunan Pemkot Makassar sedangkan Danibal,ST saksi kenal sejak tahun 2005 saat masih bertugas di Dinas PU Kota Makassar dan dari dulu saksi sudah biasa keruangan kerjanya sebelum bekerja di Kantor ULP Kota Makassar;

• Bahwa maksud dan tujuannya ke kantor Surahman dan Danibal untuk bersilaturhami karena mereka temannya sudah lama.

• Bahwa saksi pernah jalan – jalan ke Pemerintah Kota Makassar dan bertemu dengan Surahman dan Danibal dan yang dipertanyakan atau berkonsultasi terkait peraturan-peratuaran baru dalam pengadaan barang dan jasa dan biasa saksi juga meminta tolong untuk diuruskan surat izin usaha jasa konstruksi teman-temannya yang kontraktor;

• Bahwa saksi saat diruangan Surahman dan Danibal, saksi tidak pernah mempertanyakan terkait “Kenapa Batua Gagal Lelang” namun diruangan pak Surahman tersebut saksi mendengar Surahman bertanya kepada Hamsaruddin “kenapa batua gagal lelang”.,

• Bahwa saksi tidak pernah meyampaikan kepada Hamsaruddin “ada kakak saksi mau ketemu di bawa Parkiran Kantor Walikota.

• Bahawa peran saksi dalam Pekerjaan Puskesmas Batua yaitu membantu Om Def mencarikan personil yang bekerja di lapangan untuk pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018

• Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi hanya perusaahan yang bergerak dibidang perhotelan yaitu PT. Tri Mitra Sejahtera (Hotel Asyra Makassar) namun jika saksi mengerjakan pekerjaan konstruksi (bangunan) pemerintahan saksi menggunakan atau meminjam perusahaan teman salah satunya PT.Sultana Anugrah;

• Bahwa yang saksi ketahui pokja pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua adalah Ibu Mediswaty Dan HamsaruddiN;

• Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya proses lelang tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

• Bahwa menurut penyampaian Om Def bahwa lelang tersebut gagal karena perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi syarat adminitrasi kualifikasi perusahaan dan peralatan sehingga lelang tersebut gagal;

• Bahwa saat saksi jalan – jalan dihotel Clarion saksi bertemu dengan dr. Andi Naizah T. Azikin dan dr. Sri Rimayani di lantai 2 ruang makan di hotel clarion Makassar dan saksi diajak duduk dan sudah ada dr. Sri ramayani dan tidak lama kemudian ada juga Muh. Alwi dan Firman Marwan.

• Bahwa saksi tidak pernah membicarakan apa-apa hanya bertemu kebetulan di hotel tersebut dan menyapanya dan hampir tiap tahun saksi biasa bertemu dengan dr. Andi Naisyah dr. Sri Rimayani ketika saksimempunyai acara kegiatan di hotel clarion;

• Bahwa saksi tidak ada pertemuan khusus, saksi hanya sendirian dan kebetulan saksi bertemu dengan dr. Andi Nasyiah dan dr. Sri Rimayani;

• Bahwa tidak ada maksud dan tujuannya bertemu dengan mereka hanya kebetulan saja dan hotel tersebut tempat umum;

• Bahwa awalnya saksi jalan – jalan di hotel Clarion Makassar kemudian saksi makan dilantai 2 restoran hotel clarion tiba-tiba saksi melihat ibu dr. Andi Nasyiah dan dr. Sri Rimayani berjalan disekitar area restoran tersebut kemudian saksi mengajak untuk makan dan duduk ditempat makan tersebut sambil menanyakan kabar kemudian saksi berbicara sebentar dan tidak lama mereka berdua meninggalkan tempat duduk tersebut karena ada acara Dinas Kesehatan di hotel Clarion saat itu;

• Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada ibu dr. Naisyah kenapa lelang Batu Gagal dan tidak pernah meminta untuk mengubah KAK

• Bahwa saksi sudah kenal sebelumnya dengan dr. Naisyah selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makssar.

• Bahwa saat itu saksi melihat Pak Firman Marwan Buka Laptop, namun saksi tidak tahu apa yang diketik.

• Bahwa saksi tidak pernah menyimak apa yang dibicarakan.

• Bahwa kejadian waktu itu pagi.

• Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak untuk Pekerjaan Puskesmas Batua dan nanti BAP baru tahu sekitar 25 M.

• Bahwa yang dikatakan oleh Ir. Kadafi Marikar terkait pembangunan Puskesmas Batua “ ayomi kita kerjasama”.

• Bahwa saksi mengatakan kepada Ir. Muh. Kadafi bahwa kalau saksi kerjakan serahkan itu uang muka dan kita ke Notaris dan saksi tidak mau kerjakan kalau tidak diberikan uang muka maka kuasa direksi dibatalkan.

• Bahwa saksi tetap sebagai pekerja walaupun kuasa direksi dibatalkan.

• Bahwa menurut saksi bahwa Muhammad Dani Ramli bertugas untuk pencairan sedangkan Asri Yuni untuk bagian administrasi, dan Ikbal Bastandik untuk pemesanan barang.

• Bahwa Muh. Ramli Dani, Asri Yuni terlibat dalam pekerjaan Puskesmas Batua tersebut karena Muhammad Kadafi yang minta.

• Bahwa pembelian besi dan ready mix yang laksanakan adalah Muhammad Kadafi Marikar.

• Bahwa ada administrasi pembelian dimana saksi ada yang saksi Paraf dan ada juga tidak di Paraf.

• Bahwa saksi tidak pernah terlibat terkait Teknis.

• Bahwa saksi pernah menemani Om Def jika saksi menggunakan perusahaannya dalam proyek pekerjaan di Kota Makassar namun seingatnya tidak pernah menemani Om Def pembuktian kualifikasi dalam pekerjaan puskesmas

• Bahwa saksi menemani Om Def pembuktian kualifikasi di Pokja dalam kegiatan:

• Pembangunan Trotoar Paket I di Dinas PU Kota Makassar Tahun 2018;

• Pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan APBD Paket 9 di Dinas PU Tahun 2018.

• Bahwa saksi menemani Om Def pembuktian kualifikasi di Kantor ULP makasar sebagai bentuk tanggung jawab bahwa saksi menggunakan perusahaan PT. Sultana Anugerah dan setelah itu saksi membuat akta notaris dari awal pekerjaan;

• Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 adalah Ir. Muh. Kadafi Marikar Alias Om Def selaku direktur PT. Sultana Anugerah dengan dr. Sri Rimayani selaku PPK pekerjaaan tersebut;

• Bahwa Pagu Anggaran tersebut sekitar Rp. 48.000.000.000,- namun kontrak pekerjaanya sekitar Rp. 25.529.574.842.-

• Bahwa saksi pernah melihat dan mengunjungi lokasi pekerjaan tersebut beberapa kali;

• Bahwa saksi hadir saat dilakukan Mutual check nol  (MC0) namun berada di depan lokasi pekerjaan tidak didalam lokasi

• Bahwa sepengetahuan saksi waktu pekerjaan tersebut dari Agustus 2018 sampai Desember 2018;

• Bahwa saksi selaku konsultan pengawas pekerjaan tersebut adalah CV. Sukma Lestari dibawah kendali Om Dantje dan pelaksana pengawasan di lapangan adalah Anjas,Ruspyanto Opi Dan Aidil;

• Bahwa saksi pernah bertemu dengan dr. Sri Rimayani, Muhammad Alwi dan Muh. Firman dilokasi saat proses pekerjaaan tersebut dilaksanakan;

• Bahwa sepengetahuan saksi saat proses pekerjaan tersebut dimulai saksi ditemui oleh Om Dantje dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pengawas pekerjaan tersebut;

• Bahwa saksi mengenal Firman sudah sejak tahun 2006 masih sebagai tenaga kontrak di Bapeda Kota Makassar dan sudah lama menjadi temannya dan memang biasa sering berkunjung dilokasi bertemu dengannya sebagai teman;

• Bahwa saksi tidak pernah memesan besi untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 hanya melakukan paraf di foam orderan besi sebagai mengetahui bahwa ada pemesanan besi yang diminta atau dibutuhkan oleh Deny Kwen sebagai kordinator teknik pekerjaan tersebut;

• Bahwa yang memesan besi untuk pekerjaan tersebut adalah OM DEF selaku direktur PT. Sultana Anugrah melalui Iqbal (bagian logistic).

• Bahwa cara pemesanan besi untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yaitu awalnya Deny Kwen selaku koordianor teknik pekerjaan tersebut mengisi foam orderan besi yang dibutuhkan kemudian menyerahkan kepada Asri (selaku admintrasi/ logistic) selanjutnya Asri memberikan foam tersebut kepadanya untuk saksi paraf sebagai mengetahui pemesanan besi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut selanjutnya foam tersebut diserahkan kepada IQBAL untuk di order PT. Bhakti Rajawali Mandiri Makassar;

• Bahwa saksi pembelian besi untuk pekerjaan tersebut di pesan dan dibeli di PT. Bhakti Rajawali Mandiri Jalan Rajawali No.1 Makassar;

• Bahwa untuk pemesanan ready mix awalnya dipesan oleh Deny Kwen dengan mengisi foam kebutuhan dan juga biasa langsung menghubungi Iqbal atau Om Deff kemudian di pesan di PT. Optima Jaya Perkasa yang beralamat kantor di Jalan Ir. Sutami Toll No. 18 Makassar;

• Bahwa yang membuat laporan progress pekerjaan PT. Sultana Anugerah adalah ibu Nur yang beralamat tinggal di Kota Makassar dengan No kemudian diperiksa oleh Pak Deny Kwen dan ditandatangani oleh Pak Deny Kween setelah itu diberikan kepada Om Def;

• Bahwa yang menandatangani laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Ibu Nur adalah Deny Kwen bersama Ir. Muh.Kadafi Marikar Alias Om Def;

• Bahwa yang memerintahkan Ibu Nur membuat laporan pekerjaan progress pekejaan tersebut adaklah Deny Kwen atas instruksi om Def;

• Bahwa pembayaran tersebut dibayarkan oleh Pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada PT. Sultana Anugerah sebanyak tiga kali yaitu pembayaran uang muka sebesar 30%, sekitar bulan September 2018, termin pertama sekitar Oktober 2018 dan termin terkahir pekerjaan 100% sekitar akhir bulan Desember 2018;

• Bahwa yang mengurus semua pencairan pembayaran adalah Om Def;

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat administrasi permintaan pembayaran pekerjaan 100% pembangunan gedung Puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan Puskesmas selesai dikerjakan oleh PT. Sultana Anugrah sekitar tanggal 29 Desember 2018;

• Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut selesai tanggal 29 Desember 2018 karena saksi melihat langsung dilokasi bahwa pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan kontrak dan dari penyampaian Om Def Dan Deny Kwen selaku koordinator teknik pekerjaan tersebut;

• Bahwa saksi hanya melihat kondisi dilapangan bahwa sudah tidak ada lagi pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2018;

• Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan OM DEF ke Kantor Dinas Kesehatan untuk melakukan proses pencairan 100% namun saksi biasa pernah disampaikan oleh Om Def bahwa mau rapat dan urus berkas di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar;

• Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 bobot pekerjaan tersebut menurut pandangan visual dilokasi pekerjaan bobot pekerjaan sudah mencapai 100% karena sudah tidak ada lagi pekerjaan sampai dilantai 4;

• Bahwa tugas Muhmmad Dani Ramli yaitu mengurus logistic di lapangan dan membantu Om Def melakukan proses pencairan di Dinas Kesehatan serta mengambil dana pembayaran pekerjaan tersebut di Bank Sulsel atas perintah Om Def melaluinya kemudian saksi yang menyuruh Muhammad Dani Ramli karena bank temannya di Bank Sulselbar

• Bahwa saksi pernah menyuruh Muhammad Dani Ramli Alias Dani untuk melakukan penarikan dana pembayaran tersebut atas permintaan OM Def karena saat itu Om Def memintanya membantunya untuk pencairan dana tersebut karena saksi mempunyai banyak teman di Bank Sulselbar agar proses pencairan tidak antri;

• Bahwa setiap pencairan pembayaran Om Def meminta tolong kepadanya untuk dicairkan pembayaran pekerjaan tersebut yang mana Om Def mengatakan “ apakah ada orangta bisa bantu pergi cairkan pembayaran pekerjaan batua” kemudian Om Def membuat cek Bilyet Giro selanjutnya saksi menghubungi Muhammad Dani Ramli untuk mengambil cek bilyet giro tersebut ke Om Def kemudian Muhammad Dani Ramli mencairkan pembayaran tersebut di Bank Sulselbar dengan bertemu dengan Ibu Mala selaku direktur pemasaran Banak Sulselbar kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh Dani Ramli menyerahkan kepada Om Def;

• Bahwa Om Def meminta tolong dicairkan pembayaran tersebut dan saksi menyuruh Muh. Dani Ramli mengambil check giro balyet kurang lebih sembilan kali di Kantor PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tersebut dari Muhammad Dani Ramli karena uang yang saksi terima langsung dari Om Def.

• Bahwa saksi pernah menerima uang dari Om Def secara bertahap kurang lebih 21 kali dari pencairan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 3.100.000.000, ( tiga milyar seratus juta rupiah);

• Bahwa saksi menerima uang tersebut di Lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar tepatnya dikantor lokasi pekerjaan (kontener warna biru);

• Bahwa uang sebesar Rp.3.100.000.000,- ( tiga milyar seratus juta rupiah) saksi pergunakan sebagai berikut :

• Untuk pembayaran tukang yang bekerja dilokasi tersebut;

• Untuk pembayaran upah kerja orang yang saksi pekerjakan dilokasi tersebut yaitu ( Deny Kwen, Nur, Muh.Dani Ramli, Asri Dan Sudirman Alias Sudi)

• Bahwa saat proses pekerjaan tersebut dikerjakan saksi membantu Om Def mencarikan tukang untuk pekerjaan tersebut sehingga setiap mau melakukan pembayaran tukang yang bekerja dilokasi tersebut Om Def memberikannya uang untuk diberikan kepada orang yang saksi pekerjakan di lokasi;

• Bahwa uang yang saksi terima khusus untuknya dari Om Def sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta);

• Bahwa Om Def memberikan saksi uang karena membantunya dalam mencari tukang dan personil dalam pekerjaan pembagunan gedung puskesmas Tahap I;

• Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur perusahaan PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa selain membantu mencarikan personil atau tukang dalam pekerjaan tersebut saksi juga membantu Om Def dalam proses pencairan pembayaran tersebut di Bank Sulselbar;

• Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat karena adanya pembicaraan dari Sdr. Muhammad Kadafi Marikar untuk menyerahkan tanggungjawab Direksi PT. Sultana Anugerah agar Sdr. Ilham Hatta Sololipu mengerjakan sepenuhnya Pembangunan Gedung Puskesmas Batua. Kemudian, saksi menyampaikan bahwa Surat Kuasa tersebut dapat ditandatangani apabila uang muka telah saksi terima.

• Bahwa pihak yang menyediakan Notaris adalah Muhammad Kadafi Marikar. Dapat saksisampaikan, bahwa dalam pelaksanaannya Muhammad Kadafi Marikar tidak pernah melakukan kesepakatan untuk menyerahkan Uang Muka pekerjaan dan uang pembayaran termin-termin pekerjaan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang mempersiapkan dokumen pencairan termin pekerjaan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rekening koran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa Muhammad Kadafi Marikar menyampaikan kepada saksi bahwa dia membutuhkan orang untuk melakukan pencairan uang yang ada di rekening koran melalui cek. saksi merekomendasikan pegawai saksi yang dapat dimintai bantuan untuk melakukan pencairan adalah Muh. Ramli Dani, setelah itu, Muhammad Kadafi Marikar selalu memberikan perintah kepada Muh. Ramli Dani setiap kali akan melakukan pencairan cek.

• Bahwa yang membuat laporan progress pekerjaan adalah Stanislaus Doweng Kwen Dan Nurhalimah Basfain.

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang Nomor: 1257.2/DINKES/440/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 1578.3/ DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan/Barang Nomor: 1010.2/DINKES/440/IX/2018 tanggal 3 September 2018, Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.02.18.02987.5.13.01.0 senilai Rp5.105.914.968,00 oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dan Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor: 1546.2/Dinkes/440/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

• Bahwa perusahaan PT. Tri Mitra Sejahtera tidak pernah sama sekali mengerjakan pekerjaan konstruksi dipemerintahan kota Makassar pada tahun 2018 karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pariwisata dan tidak pernah berhubungan denagn pekerjaan konstruksi.

• Bahwa perusahaan PT. Tri Mitra Sejahtera tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan PT. Sultana Anugrah dalam pekerjaan puskesmas batua karena sejak berdirinya perusahaan tersebut, PT. Tri Mitra Sejahtera tidak pernah mengerjakan pekerjaan konstruksi karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pariwisata.

• Bahwa yang mengelolah/yang bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan keuangan perusahaan PT. Tri Mitra Sejahtera adalah kakak saksi atasnama Erwin Hatta Sulolipu selaku Direktur Utama PT. Tri Mitra Sejahtera.

• Bahwa awalnya Muhammad Kadafi Marikar menghubungi saksi via telepon dan meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencairkan anggaran tersebut di Bank Sulselbar karena saksi memiliki teman di Bank Sulselbar agar proses pencairan tidak antri. Setelah itu saksi menghubungi Muhammad Ramli Dani dan menyuruhnya untuk ke Bank Sulselbar untuk menemani Muhammad Kadafi Marikar mencairkan anggaran tersebut.

• Bahwa saksi hanya satu kali memerintahkan Muhammad Ramli Dani untuk mencairkan dana tersebut atas permintaan Muhammad Kadafi Marikar dan untuk pencairan selanjutnya Miuhammad Kadafi Marikar yang langsung menghubungi Muhammad Ramli Dani.

• Bahwa setelah uang tersebut dicairkan, uang tersebut dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan puskesmas batua. Dan berdasarkan penyampaian dari Muhammad Ramli Dani uang yang dicairkan bersama Muhammad Kadafi Marikar seluruhnya diserahkan kepada Sdr. Muhammad Kadafi Marikar.

• Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tersebut dari Sdr. Muhammad Ramli Dani atas pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua.

• Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Muhammad Ramli Dani untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening perusahaan PT. Tri Mitra Sejahtera sesuai dengan bukti slip penyetoran tersebut.

• Bahwa saksi mengetahui terkait penyetoran Muhammad Ramli Dani ke Rekening PT. Trimitra Sejahtera sebesar Rp. 2.215.000.00,-

• Bahwa awalnya saksi menghubungi Sdr. Muhammad Ramli Dani via telepon dan kebetulan pada saat itu Muhammad Ramli Dani sedang berada di Bank Sulselbar kemudian saksi meminta Sdr. Muhammad Ramli Dani untuk menunggu saksi disana. Setelah saksi tiba di Bank Sulselbar saksi meminta bantuan Muhammad Ramli Dani untuk mencairkan cek dengan nilai sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang saksi terima dari Muhammad Kadafi Marikar untuk pekerjaan jalan beton dan terotoar namun yang dapat dicairkan hanya sekitar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga sisa dana pekerjaan jalan beton dan terotoar saksi minta untuk disetorkan ke rekening perusahaan PT. Tri Mitra Sejahtera. Jadi uang tersebut hanya dititip sementara saja di rekening perusahaan PT. Tri Mitra Sejahtera.

• Bahwa uang tersebut bersumber dari pekerjaan jalan beton atau pekerjaan terotoar yang saksi kerjakan pada tahun 2018.

• Bahwa uang yang disetorkan tersebut bersumber dari pekerjaan jalan beton dan terotoar karena pada saat itu saksi juga sedang mengerjakan jalan beton dan terotoar. Dimana untuk pekerjaan jalan beton saksi kerjakan sejak bulan November tahun 2018 sedangkan untuk pekerjaan terotoar saksi kerjakan bulan Juli tahun 2018.

• Bahwa saksi yang meminta bantuan Muhammad Ramli Dani untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan PT. Tri Mitra.

• Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Hasrul Alias Bojes untuk mencairkan cek senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) pada pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I namun saksi biasa memerintahkan Hasrul Alias Bojes untuk mengurus dokumen-dokumen di Dinas lain Kota Makassar.

• Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hasrul Alias Bojes bersama Asri Aryuni di Bank Sulselbar untuk mencairkan cek senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I.

• Bahwa terkait Kesepakatan Bersama antara PPK, PT Sultana Anugrah, PT Pandu Persada, dan CV Sukma Lestari tentang Perubahan Penentuan Titik Bangunan yang ditandatangani tanggal 3 September 2018 adalah mengenai perubahan titik bangunan yang bergeser, namun secara pasti saksi tidak mengetahui berapa luas perubahan titik bangunan tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Pak Muh. Kadafi jika ada perubahan titik bangunan yang bergeser. Terkait administrasi tentang Kesepakatan Bersama antara PPK, PT Sultana Anugrah, PT Pandu Persada, dan CV Sukma Lestari tentang Perubahan Penentuan Titik Bangunan yang ditandatangani tanggal 3 September 2018 yang mengetahui adalah Pak Kadafi.

• Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran MC0 seingatnya dari pihak PT. Sultana Anugrah Adalah Pak Kadafi selaku Direktur, saksi sendiri, Dani Ramli, kemudian dari Konsultan Perencana sepengetahuannya Dr. Rahman dan untuk Konsultan Pengawas adalah Anjas Prasetya, Pak Dance Runtulalo dan dari pihak kesehatan kota Makassar yang hadir pada saat itu seingatnya PPK dr. Sririmayani, Firman Marwan, Dan Pak Alwi.Dan seingatnya waktu itu tidak ada Ir. George Runtulalo Dan Panji Harjasa.

• Bahwa saksi mengetahui jika apabila ada perubahan dari gambar rencana harus dituangkan dalam Adendum Kontrak, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah pada saat setelah selesai MC0 ada addendum kontrak tersebut.

• Bahwa menurut saksi pada tanggal 27 Desember 2018 pekerjaan pembangunan puskesmas batua belum selesai 100%, dan sampai sekarang pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua belum diselesaikan oleh PT. Sultana Anugrah, adapun pekerjaan yang belum diselesaikan antara lain:

• Dinding beton / dinding geser lantai basement;

• Rump ke basement.

Namun untuk berapa persentase pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh PT. Sultana Anugrah, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak mengetahui secara teknis pekerjaan tersebut.

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO), setahu saksi terkait administrasi yang mengurus adalah Pak Kadafi.

• Bahwa setahu saksi selama jangka waktu pelaksanaan kontrak pertama, dari tanggal 24 Agustus 2018 s.d. 21 Desember 2018 tidak ada pengajuan terkait penambahan jangka waktu pelaksanaan dan perubahan kontrak pekerjaan tambah kurang (CCO) dari pihak PT Sultana Anugrah.

• Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan adendum kontrak penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, karena yang berhubungan dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Pak Kadafi.

• Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan Mingguan XVII Periode 22 s/d 27 Desember 2018 tersebut, dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada pihak CV Sukma Lestari terkait hal tersebut.

• Bahwa setahu saksi yang menyusun Laporan Mingguan dan Bulanan yang diantaranya berisi tentang kemajuan fisik pekerjaan tersebut adalah pihak CV. Sukma Lestari, karena saksi pernah diberitahu oleh Pak Kadafi jika yang membuat laporan pekerjaan tersebut adalah CV. Sukma Lestari atasnama Ruspi Alias Upi.

• Bahwa seingatnya pada pertengahan Desember 2018 pada saat dilokasi pembangunan puskesmas Batua di Jl. Abd. Dg Sirua pada siang hari, pada saat itu saksi sedang bersama Pak Kadafi, Dan Pak Kadafi menyampaikan kepada saksi jika ingin ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk bertemu dengan PPK atasnama dr. Sri Rimayani, untuk membahas mengenai progress pekerjaan tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut pertemuan tersebut selain Pak Kadafi dan dr. SRI Rimayani, karena setelah pertemuan tersebut saksi tidak diberitahu oleh Pak Kadafi mengenai hasil pertemuan tersebut. Dan apakah hasil pertemuan tersebut dituangkan secara tertulis saksi juga tidak mengetahuinya.

• Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum pencairan terakhir kontrak PT Sultana Anugrah pada tanggal 27 Desember 2018, ada pertemuan antara PPK, Sdr. Ruspyanto Rusnadi, dan pihak PT Sultana Anugrah, karena saksi tidak diberitahu hal tersebut oleh Pak Kadafi, yang mengetahui hal tersebut adalah Pak Kadafi.

• Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pertemuan tersebut membahas terkait pekerjaan yang belum selesai 100%, yang mengetahui hal tersebut adalah Pak Kadafi.saksi tidak mengetahui apakah ada pengajuan secara tertulis terkait perpanjangan waktu dan CCO dari PT Sultana Anugrah.

• Bahwa keterlibatan atau peran saksi terkait proses pencairan uang muka 20% yaitu adalah saksi memerintahkan kepada Muhammad Ramli Dani Alias Dani untuk mengambil cek sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah) dari Pak Kadafi di Bank BPD Sulselbar, dan setelah itu saksi menyuruh Muhammad Ramli Dani Alias Dani untuk membantu Pak Kadafi mencairkan CEK tersebut, dan setelah dana tersebut cair, dana tersebut diserahkan kepada Pak Kadafi.

• Bahwa keterlibatan atau peran saksi terkait proses pencairan Termin I 40% SEBESAR Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi menerima proses pencairan tersebut dari Hasrul Alias Bojes sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), uang tersebut saksi ambil pada saat itu juga di bank BPD Sulselbar, dimana dana tersebut saksi gunakan untuk proyek jalan beton sebagian dan sebagaian untuk proyek trotoar di Dinas PU Kota Makassar Ta. 2018, untuk rinciannya saksi tidak ingat.

• Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saksi masukan di rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera, dan setelah itu saksi ambil uang tersebut dari PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan cara mengambil cek dilaci kantor PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera di Hotel Ashyra Makassar yang sudah ada tanda tangan kakak kandung saksi Erwin Hatta Sulolipu. Setalah itu saksi isi cek tersebut dengan nominal Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian saksi mencairkan uang tersebut di bank BPD Sulselbar. Dan saksi cairkan serta gunakan uang tersebut sekitar bulan Oktober 2018.

• Bahwa terkait proses pencairan Termin II 100% tersebut tidak ada keterlibatannya, karena yang berkaitan terkait proses pencairan 100% tersebut adalah Muhammad Ramli Dani Dan Pak Kadafi secara langsung.

• Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana kondisi cek terkait proses pencairan Uang Muka 20%, termin I 40%, Termin II 100%, apakah masih dalam keadaan kosong, atau sudah ada nominal dan ada tanda tangan Pak Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah, karena saksi tidak pernah melihat cek tersebut.

• Bahwa persentase kemjauan fisik pekerjan pada saaat pencairan termin I 40% waktu itu sekitar antara 45%, dan untuk Termin II 100% waktu itu pekerjaan belum 100%, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Pak Kadafi Dan Ruspianto Alias Upi secara lisan. Namun pada saat Termin 100% tersebut saksia tidak mengetahui berapa prosentase kemajuan fisik pekerjaan tersebut, yang mengetahui secara pasti adalah Pak Kadafi Dan Ruspi Alias Upi.

• Bahwa pada pekerjaan pembangunan puskesmas Batua tersebut ada pekerjaan pondasi sumuran, untuk jumlahnya yang tahu pasti adalah Pak Deni Kwen, dan sepengetahuannya pondasi sumuran tersebut semuanya tidak dikerjakan, hanya ada beberapa saja, namun pastinya yang mengetahui adalah Pak Deny Kwen selaku pelaksana lapangan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembelian besi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak (diameternya berbeda), karena terkait pembelian besi yang mengurusi adalah Pak Kadafi.

• Bahwa terkait proses pencairan uang Rp. 4.500.000.000,- yakni uang tersebut dicarikan oleh Hasrul Alias Bojes, waktu itu Bojes menghubungi saksi melalui telepon jika ada cek dari Pak Kadafi, dan setelah itu saksi bertemu dengan Bojes di Bank BPD Sulselbar, dan waktu itu seingatnya, saksi datang sendiri di Bank BPD Sulselbar Jl. Sam Ratulangi, dan kemudian waktu itu saksi bertemu dengan Bojes di bank tersebut, dan kemudian Hasrul Alias Bojes mencairkan uang tersebut sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian saksi ambil uang tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan uang yang saksi terima tersebut dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh BOJES sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana sisa uang tersebut saksi menyuruh Bojes untuk diberikan ke Pak Kadafi.

• Bahea uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk pekerjaan proyek terotoar dan Jalan Beton di Dinas PU Kota Makassar ta. 2018.

• Bahwa uang sebesar Rp. 2.215.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut bersumber dari dana di rekening PT. Sultana Anugrah terkait proses pencairan dana di bulan November 2018, dimana uang tersebut dicairkan oleh Muhammad Ramli Dani, dan setelah dana tersebut cair, saksi menyuruh Muhammad Ramli Dani untuk mengirim uang tersebut ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera di nomor rekening 13000323287 di Bank BPD Sulselbar, dan uang tersebut saksi gunakan untuk pekerjaan proyek trotoar dan Jalan Beton di Dinas PU Kota Makassar Ta. 2018.

• Bahwa rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera tersebut dengan nomor rekening nomor rekening 13000323287 di Bank BPD Sulselbar dalam penguasaan kakak kandungnya atas nama Erwin Hatta Sulolipu.

• Bahwa Maksud dan tujuan saksi memerintahkan Muhammad Ramli Dani menyetorkan uang senilai Rp 2.215.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut ke PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera adalah untuk menyimpan sementara uang tersebut, karena kebetulan uang tersebut di cairkan di Bank BPD Sulselbar sehingga untuk mempermudahnya saksi menyampaikan kepada Ramli Dani untuk menyetor ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera tersebut, karena rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera tersebut menggunakan Bank BPD Sulselbar, jadi untuk mempermudah transaksi saja, karena saksi tidak mempunyai buku tabungan di Bank BPD Sulselbar.

• Bahwa setelah uang tersebut masuk di rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera milik kakak kandungnya tersebut, besoknya saksi cairkan langsung uang tersebut untuk keperluan proyek terotoar dan Jalan Beton di Dinas PU Kota Makassar dengan cara saksi membuat cek penarikan, dimana cek tersebut saksi ambil di laci kantor PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera di Hotel Asyra Makassar, dimana dalam cek tersebut sudah ada tanda tangan atasnama kakak saksi Erwin Hatta SULOLIPU, sehingga saksi hanya menuliskan saja jumlah uang senilai Rp 2.215.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) untuk saksi cairkan.

• Bahwa yang mencairkan uang tersebut seingatnya, adalah saksi sendiri bersama Muhammad Ramli Dani, dan uang tersebut di cairkan di Bank BPD Sulselbar Jl. Sam Ratulangi Makassar secara tunai, dan setelah uang tersebut cair, saksi gunakan uang tersebut untuk pekerjaan proyek trotoar dan Jalan Beton di Dinas PU Kota Makassar Ta. 2018.

• Bahwa yang berhak dan bisa bertanda tangan dalam cek giro pada rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera tersebut adalah kakaknya Erwin Hatta Sulolipu, dan waktu itu saat saksi mengambil cek tersebut cek tersebut dalam kondisi kosong, namun sudah ada tanda tangan dari kakak saksi Erwin Hatta Sulolipu, jadi kemudian saksi hanya mengisi jumlah uang yang akan saksi cairkan tersebut.

• Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kepada kakaknya Erwin Hatta Sulolipu terkait penyetoran uang senilai Rp 2.215.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera Oleh Muhammad Ramli Dani, dan saksi juga tidak pernah memberitahu kepada kakak kandungnya terkait proses pencairan uang tersebut.

• Bahwa saksi 2 (dua) kali menyetorkan uang terkait dana dari rekening PT. Sultana Anugrah Ke PT Tri Mitra Sukses Sejahtera, dan untuk mengambil cek di laci kantor milik PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera di Hotel Ashyra juga sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

• Pertama, terkait uang yang saksi terima dari BOJES sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

• Kedua, terkait proses pencairan dana dari rekening PT. Sultana Anugrah yang saksi terima dari Muhammad Ramli Dani sebesar Rp. 2.215.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah).

• Bahwa yang berinisiatif untuk transfer ke PT. Tri Mitra Sukses Sejahter adalah saksi karena saksi tidak ada rekening pribadi.

• Bahwa saksi konfirmasi kepada Pak Kadafi untuk di Transfer ke PT. Tri Mitra Sejahtera.

• Bahwa uang yang ditarik kembali dari PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera diserahkan kepada Pak Kadafi secara Tunai.

• Bahwa tidak ada kerjasama antara PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa saksi tidak pernah meminta Ruspiyanto untuk menaikkan Progres Pekerjaan dari 75 – 80 % menjadi 100 %.

• Bahwa ada pengembalian pembayaran potongan terkait jalan trotoar dan rehabilitasi jalan APBD Paket 9 di Dinas PU Tahun 2018 yang dilakukan Muh. Kadafi marikar ke kas daerah sebesar Rp. 700.000.000.

• Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain menggunakan stempel PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa menurut saksi bahwa tidak ada dana yang diserahkan ke Erwin Hatta.

• Bahwa cek saksi ambil di Laci PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera

• Bahwa menurut saksi bahwa Erwin Hatta tidak mengetahui Cek yang saksi ambil di laci PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera, dan nanti Erwin Hatta ketahui pada saat pencairan ke-3 sehingga Erwin Hatta marah kepada saksi, namun saksi menyatakan bahwa saksi juga berhak karena saksi juga pemilik PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera.

• Bahwa menurut saksi bahwa Hotel Asiyrah ada 3 orang pemiliknya yakni Erwin Hatta, saksi sendiri dan kakak saksi yang perempuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Saksi dr. A.NAISYAH TUNUR ANIA, M.KES

• Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

• Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dinas sejak tahun 2005 sampai tahun 2020;

• Bahwa Tupoksi saksi selaku kepala dinas Kesehatan yaitu :

• Mengusulkan perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Batua ke Tim Anggaran Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk RKA;

• Setelah RKA tersebut keluar dan disetujui oleh DPR, maka ia menindaklanjuti DPA yang sudah ada dengan melakukan penunjukan KPA/ PPK dan PPTK pada pekerjaan tersebut ;

• Melakukan permohonan proses lelang pekerjaan tersebut ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar;

• Melakukan penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) pada pekerjaan tersebut.

• Bahwa Pimpinan tertinggi setiap SKPD adalah walikota makassar melalui sekertaris daerah

• Bahwa Walikota tahun 2017 masih dany pamanto;

• Bahwa melaporkan kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Walikota Makassar melalui Sekda Kota Makassar pada rapat monitoring.

• Bahwa Yang menunjuk saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2018 adalah Walikota Kota Makassar, sesuai SK Nomor:1622/931/Kep/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat – Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh saudara MOH. RAMDHAN POMANTO, selaku Walikota Makassar.

• Bahwa pada tahun 2017 saksi kembali ditunjuk sebagai PA oleh Walikota Makassar dengan SK Nomor : 1622/931/Kep/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat – Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh saudara MOH. RAMDHAN POMANTO.

• Bahwa bahwa yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan dilingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

• Ia sendiri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, selaku Pengguna Anggaran;

• Kepala Bidang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

• Kasubag Keuangan, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

• PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

• Bendaraha Penerimaan;

• Bendahara Pengeluaran.

Jadi semua pihak yang ada di Dinas Kesehatan Kota Makassar berwenang melakukan pengelolaan keuangan dilingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan dilingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah awalnya masing-masing bidang pada Dinas Kesehatan Kota Makassar membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), dan kemudian diusulkan ke DPRD untuk di bahas bersama, setelah disetujui masuk kegiatan tersebut masuk di dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar, setelah itu masing-masing bidang melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian untuk proses pencairan anggaran diajukan ke Kasubag Keuangan sesuai progress masing-masing kegiatan, dan sebelum dibuatkan SPM terlebih dahulu Kasubag Keuangan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan tersebut dengan dibantu oleh stafnya, jika setelah lengkap, makan Kasubag Keuangan membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan kepada ia untuk ia tanda tangani, setelah SPM tersebut ia tanda tangani kemudian ia berikan kembali kepada Kasubag Keuangan dan kemudian kasubag keuangan yang memprosesnya ke BPKAD untuk di buatkan SP2D nya.

• bahwa benar setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

• bahwa benar harus ada pengesahan dan yang berwenang mengesahkan adalah Kasubag Keuangan dan yang bertanggug jawab atas kebenaran material adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) masing-masing bidang, karena ia selaku Kepala Dinas sudah melimpahkan tugas tersebut kepada masing-masing KPA.

• Bahwa tugas dan kewenangan ia selaku PA juga diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

• Bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar Pernah mengelolah paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I, dan untuk pagu anggarannya sesuai DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar nomor 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 02 Januari 2018 dan berdasarkan nomor rekening kegiatan 1.02.1.02.01.19.02 sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah) yang bersumber Anggaran dari APBD Kota Makasar TA. 2018, dimana DPA tersebut ia yang menandatanganinya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dan disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

• bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab ia selaku PA yaitu:

• Mengusulkan perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Batua ke Tim Anggaran Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk RKA;

• Setelah RKA tersebut keluar dan disetujui oleh DPR, maka saksi Menindaklanjuti DPA yang sudah ada dengan melakukan penunjukan KPA/ PPK dan PPTK pada pekerjaan tersebut ;

• Melakukan permohonan proses lelang pekerjaan tersebut ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar; -

• Melakukan penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) pada pekerjaan tersebut.

• bahwa sebelum kegiatan tersebut di usulkan dan di lakukan pembahasan di DPRD Kota Makassar, awalnya SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar membuat Renstra dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk 5 (lima) tahunan di tahun 2014, dan pada saat itu di kota Makassar belum ada rumah sakit tipe C, sehingga pada saat itu dalam Renstra dan RPJMD Dinas Kesehatan Kota Makassar kami mengusulkan untuk dilakukan pembangunan rumah sakit tipe C, kemudian puskesmas yang diusulkan untuk dijadikan tipe C adalah Puskesmas Batua dan Puskesmas Jungpandang Baru. Sehingga pada tahun 2017 dari Seksi Perencanaan mengusulkan secara online kegiatan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tersebut melalui aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi Akutansi Dinas Daerah) pada BPKAD ( Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Kota Makassar, dan setelah itu diprint dalam bentuk RKA, setelah itu RKA tersebut di asistensi di Bappeda dan BPKAD Kota Makassar. Setelah dilakukan asistensi dan disetujui oleh BPKAD dan Bappeda maka terbitlah kegiatan tersebut dalam bentuk RKA. Dan setelah itu RKA tersebut di usulkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan anggaran di tahun 2018, setelah disetujui oleh DPRD maka terbitlah DPA.

• Bahwa pada saat itu ditanyakan oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pembangunan Daerah) terkait mengapa kegiatan puskesmas Batua tersebut diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan waktu itu kami sampaikan kepada Tim TAPD bahwa di Kota Makassar belum ada rumah sakit Tipe C, sehingga kami mengusulkan Puskesmas Batua dilakukan pembangunan menjadi rumah sakit tipe C, dan kami menjelaskan bahwa dalam perencanaan Pembangunan Puskesmas Batua tersebut sudah masuk dalam Renstra dan RPJMD SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar dan sudah dilakukan Perencanaan Pembangunan oleh Konsultan Perencana. Sehingga pada saat itu disetujui oleh tim TAPD bahwa rencana pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tersebut akan dimasukan dalam rencana DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa Mengacu kepada rensra an dimasukkan di renja untuk di bahas di TAPD, adapun Tim TAPD tersebut dari BPKAD, BAPPEDA Kota Makassar, Dan tim asistensi dari ULP Setda Kota Makassar. untuk Tim BPKAD seingatnya berasal dari bidang anggaran, dan untuk BAPPEDA berasal dari bidang Sosial dan Budaya.

• Bahwa yang saksi ketahui RKA tersebut dilakukan asistensi antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dan yang menghadiri asistensi RKA tersebut adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan atasnama dr. SRI RIMAYANI MALIK selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Kepala Seksi Fasiltas Pelayanan Kesehatan atasnama MUHAMMAD ALWI.

• Bahwa dilakukan pembahasan anggaran terkait pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua tersebut di DPR Kota Makassar antara bulan Oktober s/d November tahun 2017, dan kegiatan tersebut di bahas terlebih dahulu di Badan Anggaran DPR, setelah itu proses selanjutnya di lakukan pembahasan di Komisi D, rencana RKA tersebut dilakukan kembali pembahasan di Banggar, dan kemudian diparipurnakan dan ditetapkan dalam DPA APBD kota Makassar.

• Bahwa yang membuat HPS dan KAK adalah PPK atasnama IBU Dr. SRI RIMAYANI MALIK, SP. KK, dibantu PPTK atasnama MUHAMMAD ALWI dan FIRMAN MARWAN (staf Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu), bahwa sepengetahuannya dokumen HPS tersebut mengacu terhadap dokumen RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang dibuat oleh konsultan perencana PT. PANDU PERSADA.

• Bahwa terlebih dahulu bahwa awalnya kami dari pihak dinas Kesehatan kota makassar pernah bersurat ke Dinas PU Kota Makassar sesuai nomor surat 374 / Dinkes / 445 / III / 2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal permohonan Bantuan Tenaga teknis untuk pekerjaan tersebut, namun karena tidak ada balasan dari Dinas PU Kota Makassar sehingga KPA / PPK menunjuk secara lisan untuk Tenaga Teknisnya, yaitu yang ditunjuk adalah Sdr. FIRMAN MARWAN staf teknis dari seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu yang mempunyai latar belakang keilmuan Teknik, dan yang membuat surat permohonan tersebut ke Dinas PU Kota Makassar adalah PAK MUHAMMAD ALWI selaku Kepala Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu atas inisiatif seksi Fasyankes dan peningkatan mutu.

• Bahwa yang saksi ketahui pada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I tersebut dilakukan permohonan lelang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

• Permohonan Lelang Pertama, sesuai surat Nomor: 273.2 / Dinkes / 445 / II / 2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani oleh saksi sendiri sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan selaku Pengguna Anggaran;

• Permohonan lelang Kedua, sesuai surat Nomor: 558.7 / Dinkes / 445 / V / 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani oleh saksi sendiri sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan selaku Penggunan Anggaran;

• Permohonan Lelang Ketiga, sesuai surat Nomor: 756 / Dinkes / 445 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yand ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atasnama dr. Hj. SRI RIMAYANI MALIK, SP.KK.

• Bahwa pada proses lelang pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas batua Tahap I tersebut dinyatakan gagal lelang oleh ULP karena tdak ada yang memenuhi persyaratan, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Tim Pokja pada pekerjaan tersebut.

• Bahwa saksi pernah menerima laporan atau penyampaian laporan dari KPA /PPK terkait gagalnya proses lelang pada pekerjaan tersebut yaitu seingatnya dr. SRI RIMAYANI bersama dengan PPTK atasnama PAK MUH. ALWI melaporkan bahwa proses lelang tersebut gagal lelang dengan membawa surat penyampaian hasil lelang gagal dari Pokja ULP pada pekerjaan tersebut. Dimana seingatnya PPK bersama PPTK melaporkan terkait hasil proses lelang tersebut di ruang kerja saksi.

• Bahwa saksi pernah bertanya kepada PPK maupun PPTK sebab mengapa sehingga pada proses lelang pekerjaan tersebut dinyatakan gagal lelang untuk kedua kalinya. Dan waktu itu seingatnya, PPK menyampaikan bahwa proses lelang tersebut gagal lelang karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) sesuai informasi ULP

• Bahwa saksi tidak mengetahui secara teknis penyebab gagal lelang tersebut dan yang mengetahui adalah pihak ULP Kota Makassar dan pihak KPA / PPK dan PPTK pada pekerjaan puskesmas batua, dan hal tersebut juga di umumkan melalui LPSE jika proses lelang tersebut dinyatakan gagal lelang, dan bisa saja semua pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Makassar, ULP dan perusahaan yang mendaftar mengetahui jika proses lelang pertama dan kedua tersebut dinyatakan gagal lelang.

• Bahwa saksi tidak pernah membaca KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang digunakan dalam proses lelang pertama dan kedua pada pekerjaan pembangunan puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018.

• Bahwa ya pada waktu itu saksi sampaikan kepada PPK dan memerintahkan kepada PPK bahwa pekerjaan ini harus tetap jalan dan dilaksanakan karena Gedung puskesmas batua lama sudah diratakan sehingga menghambat pelayanan Kesehatan, jadi untuk mempercepat prsoses pelayanan Kesehatan masyarakat ia sampaikan agar rencana pembangunan Gedung Puskesmas Batua tersebut tetap dilanjutkan, dan ia menyuruh PPK agar berkonsultasi dengan konsultan perencana dan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

• Bahwa saksi pernah bertemu dengan KPA / PPK di hotel Clarion pada bulan Juni atau Juli 2018 ia pernah bertemu dengan KPA / PPK di hotel Claro, pada saat itu kebetulan bertepatan ada kegiatan di Hotel Clarion Makassar yang sekarang bernama Hotel Claro bersama PPK Ibu SRI RIMAYANI. Waktu itu seingatnya pada saat itu selain PPK, ada juga PPTK atasnama PAK MUH ALWI, dan Sdr. FIRMAN MARWAN, dan ada seorang laki-laki juga yang ia kenal atasnama PAK ILHAM HATTA. Waktu itu seingatnya, ia pernah menyampaikan kepada KPA / PPK agar mencari solusi terkait bagaimana proses lelang ini tetap dilaksanakan, karena puskesmas batua sudah di robohkan, dan pelayanan Kesehatan segera bisa dilaksanakan dan waktu itu KPA / PPK menyampaikan kepada ia bahwa mengapa proses lelang tersebut gagal lelang kembali karena ada syarat dalam KAK yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan yang memasukan penawaran antara lain “syarat pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai dan peralatan tower crane” sehingga ia memerintahkan kepada KPA / PPK untuk berkonsultasi kembali kepada konsultan perencana, mengingat waktu sudah terbatas dan bangunan tersebut harus tetap dilaksanakan.

• Bahwa Ada beberapa yang dilimpahkan termasuk melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran anggaran, melakukan perikatan kepada pihak lain;

• Bahwa saksi juga Menetapkan PPHP, tim teknis dan menetapkan tim swakelola apabila ada.

• Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pimpinan saksi yaitu walikota terkait dengan pekerjaan pembanguna RS Batua tahap I ini.

• Bahwa saksi tidak pernah menerima telpon dari pak erwin hatta maupun pak ilham;

• Bahwa yang saksi ketahui biasanya KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) melaporkan apabila ada gagal lelang.

• Bahwa terjadinya Gagal lelang karena tidak ada yang memenuhi persyaratan;

• Bahwa Dr Sri Rimayani pernah melaporkan bahwa pernah di telpon oleh pak Erwin hatta untuk melakukan perubahaan;

• Bahwa Gagal lelang terjadi pada tahun 2018

• Bahwa ya, ada laporan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sejak tahun 2017 gagal lelang untuk penyebab gagal lelangnya saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan hal tersebut;

• Bahwa Pemenang perencanaan adalah PT Pandu Persada;

• Bahwa saksi mengetahui jika pemenang perencanaan adalah PT.Pandu Persada karena pernah rapat bersama.

• Bahwa Pengawas CV Sukma Lestari semua penyampaian dari KPA(Kuasa Pengguna Anggaran.

• Bahwa yang mendatangani kontrak yaitu PPK yang dijabat oleh dr Sri.Rimayani;

• Bahwa ya, terdapat pekerjaan yang dilaksanakan yang tidak sesuai;

• Bahwa Lokasi pembagunan ditetapkan oleh dinas sendiri

• Bahwa Dasar RS jenjang tipe c sebelum ke tipe C, aspek pelayanan untuk pemerataan pelayanan, luas lokasi yang memungkinkan,

• Bahwa Pembuatan masterplan sudah direncanakan sejak tahun 2016;

• Bahwa RKA tersebut dilakukan asistensi sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang menghadiri asistensi RKA tersebut ia sendiri selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kepala Bidang Yankes Dr. SRI RIMAYANI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK atasnama MUHAMMAD ALWI.

• Bahwa saksi memerintahkan kepada PPK untuk berkonsultasi dengan konsultan perencana, padahal konsultan perencana tidak ada hubungannya dengan KAK dan pekerjaan konsultan perencana sudah selesai karena menurut ia bahwa konsultan perencana lebih paham mengenai aturan / regulasinya.

• Bahwa saksi tidak pernah mengetahui isi daripada Berita Acara Kaji Ulang dari pertama sampai dengan terakhir terkait pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 tersebut kepada KPA / PPK dan PPTK.

• Bahwa pertemuan diclaro seingat saksi waktu itu kondisinya adalah ia duduk satu meja bersama PAK ILHAM HATTA, bersama dengan PPK dr. SRI RIMAYANI, dan seingatnya distu juga ada PPTK MUH. ALWI dan FIRMAN MARWAN, waktu itu kami duduk di restoran Hotel Clarion di lantai 2, dan kebetulan waktu itu ada kegiatan ia di Hotel Clarion. Setelah selesai rapat tersebut kami kembali berkaktifitas masing-masing.

• Bahwa ya, Ilham hatta datang menanyakan kepada saksi terkait proses kelanjutan lelang pembangunan Puskesmas batua tersebut karena sudah 2 (dua) kali dinyatakan gagal lelang, dan setelah itu ia arahkan untuk berkomunikasi dengan dr. SRI RIMAYANI.

• Bahwa Pencairan uang muka yaitu pihak KPA / PPK, serta PPTK mengajukan permohonan pencairan uang muka ke PA melalui kasubag keuangan, dan pada saat pengajuan uang muka tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan yang ada. setelah itu diverifikasi oleh kasubag keuangan, dan setelah lengkap maka dibuatkan SPM yang diajukan kepada ia untuk ia tanda tangani, setelah ia tanda tangan pada SPM tersebut kemudian SPM tersebut diajukan ke BPKAD oleh staf kasubag keuangan sesuai tugasnya;

• Bahwa Pencairan termin dan pencairan 100% sama proses dan untuk kelengkapannya. setelah itu dilakukan verifikasi oleh kasubag keuangan, dan setelah lengkap maka dibuatkan SPM yang diajukan kepada ia untuk ia tanda tangani, setelah ia tanda tangan pada SPM tersebut kemudian SPM tersebut diajukan ke BPKAD oleh staf kasubag keuangan sesuai tugasnya.

• Bahwa yang membuat surat tersebut adalah staf bagian keuangan, dan sepengetahuannya staf keuangan tersebut adalah ARIFUDDIN, namun yang mengetahuinya secara pasti adalah Kasubag Keuangan atasnama PAK SUPATIN.

• Bahwa yang saksi ketahui staf bagian keuangan yang menyerahkan dokumen tersebut kepada ia, namun siapa namanya ia lupa, dan seingatnya untuk proses pencairan uang muka sampai dengan termin semua berkas pencairan ia tanda tangani di kantor, namun untuk proses pencairan 100% setiap pekerjaan atau kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan kota Makassar yang terlambat pencairannya, seingatnya ada berkas yang ia tanda tangani di Hotel Yasmin dekat kantor balaikota Makassar, karena pada saat itu dilakukan di hotel yasmin dengan pertibangan karena jarak antara kantor dan balaikota sangat jauh, sehingga waktu itu Dinas Kesehatan Kota Makassar mempunyai inisiatif mengambil tempat di hotel yasmin untuk memudahkan mengurus administrasi pencairan, dan untuk SPM 100% pekerjaan pembangunan puskesmas batua tersebut apakah ia tanda tangani diruangan atau di Hotel Yasmin ia lupa.

• Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada KPA / PPK terkait progress pekerjaan pembangunan puskesmas batua tersebut, karena dalam lampiran permohonan pencairan 100% tersebut sudah ada berita acara pemeriksaan pekerjaan 100% yang ditanda tangani oleh Tim PPHP, dan diketahui oleh KPA selaku PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana.

• Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya adendum dalam pekerjaan pembangunan puskesmas batua.

• Bahwa benar BPK Sulsel pernah turun kelapangan untuk melakukan audit rutin, Menyatakan bahwa proses pelaksanaan dan pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Rumah Sakit Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan, dimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan terdapat kelebihan pembayaran atas volume yang terpasang per tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 4.924.837.037,54 (empat milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah koma lima puluh empat sen).

• Bahwa terkait temuan BPK Perwakilan Prov. Sulsel atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH tersebut, sepengetahuan kami telah ditindak lanjuti oleh Pemkot dalam bentuk SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak).

• Bahwa terkait temuan BPK Sulsel PT Sulatana Anugrah telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 729.600.446,95.

• Bahwa setahu saksi bahwa tugas pokok Alwi sebagai kepala seksi Pasyankes adalah untuk pelayanan dibidang Pasyankes dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidangnya, sedangkan PPTK hanya tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada KPA seperti melaksanakan pengelolaan keuangan / anggaran.

• Bahwa kalau Muh. Alwi mendampingi KPA / PPK ke Pokja untuk melakukan Rapat Kaji Ulang maka itu tugasnya sebagai Kepala Seksi Pasyankes.

• Bahwa bahwa jabatan PPTK melekat sebagai jabatan Kepala Seksi.

• Bahwa Muh. Alwi disuruh tidak pernah dijelaskan apakah dia sebagai kepala seksi ataukah sebagai PPTK jadi semuanya sama apakah sebagai Kepala Seksi atau sebagai PPTK.

• Bahwa dalam proyek Pekerjaan Puskesmas Batua, Firman sebagai Staf pasyangkes dan juga sebagai Sekretaris PPHP.

• Bahwa saksi yang tanda tangan Surat Keputusan PPHP dan Firman Marwan sebagai Sekretaris PPHP,

• Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 800/0343/DKK/I/2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Fisik) Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2018 tanggal 05 januari 2018, tim PPHP terdiri dari:

• JOSVINA KONDO, ST (KETUA);

• FIRMAN MARWAN (SEKERTARIS);

• ABIDIN, SE (ANGGOTA)

• Bahwa setiap PPHP yang diangkat sudah Tim yang berkompeten

• Bahwa dalam pertemuan di Clarion, saksi tidak ingat apa yang dikerjakan Firman Marwan apakah mengetik atau bagaimana, saksi tidak ingat.

• Bahwa saksi tidak kenal dengan Muh. Kadafi Marikar.

• Bahwa yang dimenangkan adalah PT. Sultana Anugrah Dan saksi tahunya setelah pemeriksaan BPK.

• Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Erwin Hatta dikantor Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa saksi tidak bisa berpendapat apakah ada keterlibatan Erwin Hatta dalam Pekerjaan Puskesmas Batua.

• Bahwa tidak pernah saksi memberikan kode “EH” kepada dr. Sri Ramayani Malik dan tidak pernah menyampaikan bahwa pekerjaan Batua adalah paket miliknya Erwin Hatta.

• Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan dr. Sri Rimayani Malik ke Hotel Asyra untuk menkondisikan produk rencana KAK.

Penuntut Umum memeperlihatkan beberapa barang bukti, diantaranya SPM yang saksi tanda tangani, Surat permohonan Perpanjangan Pengajuan SPM LS/GU kepada Walikota Makassar, Surat Edaran Walikota Nomor 950/126/S.edar/BPKAD/X/2018 perihal Batas Akhir Pengajuan SPM GU/TU/LS, KAK, dan lain – lainnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya meberangkan sebagai berikut :

1. Ir. ISKANDAR MT, Bin IDRIS HAMID(Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung)

• Bahwa pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah :

• Mengampu mata kuliah Geoteknik yaitu Mekanika Tanah, Laboraturium uji tanah, dan Teknik Pondasi;

• Membimbing Mahasiswa untuk Kerja Praktek danTugas Akhir.

• Bahwa ahli merupakan ahli dalam hal bangunan konstruksi khususnya Keahlian Teknik Sipil

• Bahwa ahli sudah memberikan keahliannya sebanyak 80 kali ditempat yang berbeda dengan perkara yang sama dalam hal konstruksi bangunan.

  • Bahwa yang menjadi dasar didalam ahli memberikan keterangan Selaku Ahli adanya Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Bandung.

  • Bahwa bekerja dilingkungan Politeknik Negeri Bandung dari tahun 1987 atau sudah 34 tahun, dan ahli sudah menduduki jabatan ini sejak tahun 2010 atau sudah 11 tahun berdasarkan pengalaman, prestasi dan masa kerja.

  • Bahwa Ahli telah melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Pembangunan Puskesmas batua Tahap I TA. 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dasar Ahli melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap Fisik pembangunan Puskesmas Batua Tahap I adalah berdasarkan surat dari :

• Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dengan nomor surat R/2496/KOR.01.04/20-25/12/2020 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.

• Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dengan nomor surat R/28/KOR.01.04/70-75/01/2021 perihal Fasilitas Ahli Teknik dan Pemeriksaan Pekerjaan Fisik.

• Direktur Politeknik Negeri Bandung dengan nomor surat B/15/PL1/HK.08.00/2021, tanggal 20 Januari 2021 perihal Surat Tugas Tenaga Ahli.

• Bahwa terkait dengan prosedur pemeriksaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I, yaitu awalnya pihak penyidik Polda Sulsel dengan difasilitasi oleh KPK bersurat kepada Dekan Fakultas Tehnik Bandung dalam hal permintaan Ahli, selanjutnya berdasarkan surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya surat tugas yang menunjuk Ahli bersama beberapa orang lainnya yang dibentuk dalam 1 Tim untuk turun kelapangan.

• Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik pada bangunan gedung puskesmas batua tahap I TA. 2018 dilaksanakan oleh personil ahli sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Iskandar (ia sendiri) selaku Ahli Sipil (ketua tim) dan 7 (tujuh) orang terampil yang membantu Ahli dilapangan.

• Bahwa ahli bersama tim telah melakukan pemeriksaan fisik pada bangunan gedung puskesmas Batua tahap I TA. 2018 pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021.

• Bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan fisik pada bangunan gedung puskesmas batua tahap I TA. 2018, ahli beserta tim didampingi oleh Tim Penyidik POLDA Sulawesi Selatan, Tim Korsup Wilayah IV KPK, Tim Auditor BPK-RI, Pihak Penyedia Jasa, Pihak Dinas Terkait, serta Pihak Pengawas Lapangan.

- Bahwa Dokumen yang ahli jadikan acuan saat trun dilapangan yaitu:

• Dokumen Kontrak;

• As Built Drawing;

• Shop Drawing;

• Berkas CCO;

• Spesifikasi Teknis;

• Dokumen Perencana;

• Dokumentasi Pekerjaan;

• Addendum Kontrak;

• Dokumen Penyelidikan Tanah.

• Bahwa sebelum Ahli turun kelapangan mempelajari semua dokumen dan mempersiapkan aturan – aturan dan alat – alat yang akan dipergunakan dilapangan.

• Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan dilapangan Ahli melakukan pemetaan untuk fokus pada objek yang akan diperiksa yakni strukturnya seperti Basement, Lantai I, Lantai II, Lantai III.

• Bahwa Pembangunan Puskesmas Batua direncanakan 11 Lantai namun yang Ahli periksa hanya pekerjaan struktur Basement, Lantai I, Lantai II, Lantai III.

• Bahwa yang ahli periksa adalah mulai dari volumenya (ukurannya) dan kualitas mutu betonnya, baloknya.

• Bahwa Ahli menghitung volume yakni menghitung volume panjang, tinggi dan lebarnya.

• Bahwa menurut ahli untuk menguji kualitas beton Ahli menggunakan alat berupa Hammert Test, setelah itu dilakukan pula Pengujian Kualitas beton & Kepadatan Beton dengan ( Ultrasonic Pulse Velocity “UPV”), melakukan Pengujian Deteksi Tulangan & Posisi Tulangan (Profometer), serta Pengambilan Sampel Laboratorium Uji Tekan Beton (Coredrill) untuk kemudian dimasukkan di dalam Laboratorium.

• Bahwa adapun metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan dilapangan yaitu :

• Pengamatan visual dan inventarisasi kerusakan.

• Pengukuran geometri dan dimensi struktur bangunan.

• Pengukuran ketegakan bangunan

• Perhitungan Volume Struktur Bawah dan Struktur atas (sesuai kontrak)

• Pengujian Keseragaman mutu beton (Hammer Test)

• Pengujian Kualitas beton & Kepadatan Beton ( Ultrasonic Pulse Velocity “UPV”)

• Pengujian Deteksi Tulangan & Posisi Tulangan (Profometer)

• Pengambilan Sampel Laboratorium Uji Tekan Beton (Coredrill)

• Pengujian Tanah SPT (Bor Mesin)

• Analisis kapasitaselemen-elemenstruktur pondasi, balok, pelat, dan kolom eksisting berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton yang dilakukan (Coredrill). Kapasitas elemen-elemen struktur yang didapat akan dibandingkan terhadap gaya-gaya dalam rencana hasil perencanaan.

- Bahwa dipersidangan Ahli menjelaskan temuannya dengan menggunakan proyektor dengan memperlihatkan foto – foto dokumentasi yang ditemukan dilokasi pekerjaan Batua.

- Bahwa Ahli waktu turun kelapangan mendapati Area Basement yang dipenuhi (terendam ) air, sehingga harus dikeringkan selama 2 hari .

- Bahwa mengenai inspeksi visual yang ahli jelaskan yakni Area basement yang terendam air. Dari hasil pegujian tanah dan galian membuktikan muka air daerah tersebut sangat tinggi serta berdasarkan informasi yang didapat daerah tersebut merupakan daerah banjir. Air yang masuk ke dalam basement berasal dari samping (muka air tinggi), dinding basement yang belum selesai dikerjakan mengakibatkan air mengalir kedalam basemaent ditambah dengan mutu beton rendah yang memiliki porositas tinggi, sehingga air dalam tanah naik ke atas basement. Bahwa dipersidangan Ahli memperlihatkan Foto dan Gambarnya melalui proyektor dipersidangan dimana gambar tersebut kondisi setelah dilakukan pemompaan air.

• Bahwa kondisi gambar dimana dinding basement yang tidak dikerjakan sampai selesai, hanya tulangan-tulangan yang terpasang. Tulangan-tulangan yang terekspose dengan adanya air tentunya mengakibatkan korosi dengan cepat yang mengakibatkan penurunan mutu.

• Bahwa adapun gambar dimana kondisi tangga ramp yang mengarah ke lantai basement, kemiringga tangga ramp tidak layak digunakan jarak antar lantai basement dengan balok sangat pendek (±1,2 m jika diselesaikan). Jarak pendek ini membuat mobil tidak bisa masuk ke lantai basement.

• Bahwa adapun kondisi gambar diatas dimana kondisi balok dan kolom keropos, beberapa kolom dan balok mengalami keropos di setiap lantainya, terutama pada elemen balok banyak yang mengalami keropos hingga tulangan terlihat, hal tersebut sangat membahayakan jika tidak diperbaik. Keropos beton tersebut kemungkinan terjadi akibat tidak sempurnanya pemasangan bekisting sehingga adanya kebocoran air semen dan tidak sempurnanya saat pemadatan;

• Bahwa kondisi balok yang mengalami retak struktur, retak yang terjadi yaitu retak memanjang dan lebar. Banyak balok-balok setiap lantai mengalami retak, retak balok lebih banyak pada balok induk. Dari hasil pengamatan dominan pola retak terjadi yaitu berbentuk retak diagonal (miring) dapat dipahami retak yang terjadi akibat balok lemah terhadap geser, namun ada juga beberapa balok mengalami retak lentur yaitu retak pada daerah lapangan dengan pola retak yang tegak lurus ke atas;

• Bahwa lantai I pada bagian belakang dimana jebolnya pelat lantai dasar, dari hasil pengukuran ketebalan area tersebut bahwa pelat lantai terlalu tipis ketebalan hanya 7 cm dari permukaan terbawah bondek. Berdasarkan kondisi lapangan hampir setiap lantai, lantai mengalami getaran yang memberikan ketikdaknyamanan bagi pengguna bangunan ras was-was. Hal tersebut kemungkinan terjadi akibat mutu beton yang rendah dan tebal pelat yang tipis.

• Bahwa dimana kondisi struktur lift dilihat dari gambar pengecoran pada struktur lift tidak sempurna banyak balok dan dinding lift yang tidak ter cor, dari hasil pengukuran ketebalan dan pembesain lift tidak sesuai dengan data perencanaan, hal tersebut akan mengakibatkan getaran pada bangunan. Kondsi pit lift (bagian bawah) tidak layak digunakan (terendam air), sehingga membahayakan;

• Bahwa Pada tangga dari lantai dasar ke lantai 1 tidak sesuai gambar yang direncanakan, sehingga elevasinya sangat rendah antara anak tangga dan Balok. (mengganggu pengguna tangga);

• Bahwa Berdasarkan gambar as built drawing posisi pondasi sumuran yaitu berada 25 cm dari sisi pilecap, namun demikian dari hasil galian dan pembuktian di lapangan tidak ditemukan pondasi sumuran. Adapun cara pembuktian tersebut dengan menusukan besi dengan panjang 120 cm hingga tertusuk masuk (ke samping) hingga kedalami 60 cm s/d 80 cm tidak di temukan pondasi sumuran. Dari 3 titik sampel area galian tidak ditemukan pondasi sumuran.

• Bahwa adapun hasil dari Analisa Struktur yaitu :

  • Pemodelan struktur berdasarkan pengukuran geometri di lapangan

  • Karakteristik material beton yang digunakan dalam perhitungan kapasitas penampang didasarkan pada uji tekan beton

  • Dari hasil inspeksi visual balok & kolom banyak mengalami retak & keropos. Pada pemodelan analisis struktur elemen balok & kolom tidak terdapat retak ( menghindarierror dari program). Sehingga retak & keropos yang terjadi di lapangan perlu dilakukan perbaikan injeksi grouting agar beton monolit kembali.

  • Berdasarkan hasil bor mesin (NSPT) dan Sondir, kondisi permukaan tanah termasuk kedalam klasifikasi tanah keras

  • Struktur bangunan yang terpasang hanya sampai lantai – 4 sehingga analisis struktur lantai berikutnya mengacu pada data-data rencana.

  • Analisis struktur ini mengamati 2 kondisi bangunan yaitu kondisi bangunan 4 lantai dan kondisi bangunan 11 lantai.

• Bahwa ada 3 tipe pondasi yang didapatkan dilokasi dimana dari pondasi 1, 2 dan 3 tidak ada pondasi sumuran. Jadi menurut ahli bahwa pondasi dilakukan diatas tanah.

• Bahwa menurut gambar yang Ahli lihat harusnya ada pekerjaan pondasi sumuran.

• Bahwa benar tidak ada pondasi sumuran tapi ada poornya.

• Bahwa ahli mengetahui kalau tidak ada pondasi karena saat digali menggunakan alat berupa Eksapator tidak ditemukan pondasi sumuran .

• Bahwa ditemukan adanya retakan diagonal dan vertikal pada balok, sehingga pekerjaan struktur tersebut ada masalah.

• Bahwa tangga elevansinya tidak sesuai dan kalau mau naik keatas lewat tangga harus menunduk.

• Bahwa pengecoran struktur lift tidak sempurna, dan kondisi pit lift bagian bawah terendam air sehingga tentunya mempengaruhi kuantitas dan kualitas bangunan (perlemahan struktur).

• Bahwa saat ahli melakukan pengujian struktur beton dibanyak tempat, ahli menjelaskan hasilnya sangat jelek.

• Bahwa ahli juga menemukan ada pekerjaan besi yang dikurangi.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa adapun hasil rata-rata kuat tekan perelemen setiap lantai, dari semua benda uji hasil rata-rata tidak ada yang memenuhi syarat mutu perencanaan yaitu K-300. Dari total benda uji 71 buah, hanya 1 (satu) buah yang memenuhi syarat pada pelat lantai1.

• Bahwa kondisi bangunan 4 lantai sesuai analisis kapasitas penampang tidak stabil dan berbahaya sehingga menurut ahli kalau diteruskan menjadi 11 lantai maka akan menjadi masalah.

• Bahwa menurut ahli bahwa tidak akan terjadi penurunan kualitas beton walaupun waktunya sudah lama dikerjakan kemudian dilakukan pengujian beton, karena menurut ahli kalau dikerjakan / diaduk secara benar maka pada umur 28 hari akan mencapai mutunya K.300 dan tidak akan ada penurunan kualitas beton atau mutunya akan tetap bahkan akan bertambah kuat.

• Bahwa menurut ahli bahwa umur dari beton itu adalah 50 tahun.

• Bahwa Ahli membenarkan BAPnya saat diperiksa dipenyidik terkait hasil kesimpulan pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur yang ahli temukan dilokasi pekerjaan Batua Bahwa ahli menjelaskan bahwa Hasil analisis evaluasi kapasitas kekuatan elemen struktur eksisting bangunan sebagian elemen struktur Balok dan Kolom Tidak mampu menahan beban-beban yang bekerja “Tidak Aman” yang ditandai dengan frame berwarna merah. Pada kondisi bangunan 11 lantai sebanyak 543 balok dan kolom tidak kuat menahan beban sedangkan kondisi bangunan 4 lantai sebanyak 205 balok dan kolom. Perlu dipahami konfigurasi dalam suatu bangunan merupakan satu sistem yang berkaitan, walaupun balok-balok dan kolom-kolom telah diperkuat bahwa tidak menjamin bangunan akan stabil karena hampir keseluruhan hasil mutu beton yang sangat rendah (tidak memenuhi syarat perencanaan & syarat minimum mutu beton untuk struktur SNI 2847-2913) tentunya berkaitan dengan elemen struktur lainnya yang tidak diperkuat (elemen struktur lain akan mengalami perlemahan).

• Bahwa Berdasarkan hasil analisis fondasi, baik kondisi menggunakan fondasi telapak (dangkal) maupun sumuran, tidak dapat menahan beban luar yang bekerja dengan safety factor yang disyaratkan berdasarkan SNI, Sehingga sangat berbahaya untuk pembangunan dilanjutkan.

• Bahwa dampak yang akan terjadi jika pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tersebut dilanjutkan dengan mutu Struktur atau beton sama seperti yang telah ahli analisis yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengujian lapangan dan laboratorium serta analisis struktur bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya dan banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan.

• Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik bangunan tersebut dibandingkan dengan kontrak dan gambar rencana serta gambar terealisasi (As Built Drawing) terdapat item – item pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencana. Maka dalam hal ini Ahli dapat simpulkan ada kelalaian serta kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan gedung puskesmas batua tersebut.

• Bahwa tujuan pemeriksaan dan pengujianyaitu untuk dapat mengidentifikasi kuantitas bangunan dengan menghitung besaran volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dokumen kontrak dan kualitas Bangunan Puskemas Batua dengan pengujian dan analisis struktur. Hal ini dimaksudkan agar dapat segera diambil langkah/tindakan lebih lanjut.

• Bahwa dengan adanya balok dan kolom yang mengalami keropos di setiap lantai, balok yang mengalami retak struktur, lantai dasar yang jebol, pengecoran struktur lift tidak sempurna, dan kondisi pit lift bagian bawah terendam air tentunya mempengaruhi kuantitas dan kualitas bangunan(perlemahan struktur).

• Bahwa adanya perbedaan antara gambar rencana, as buit drawing, dan kondisi di lapangan. Perbedaaan tersebut mempengaruhi kekuatan stuktur bangunan dalam menahan beban yang bekerja (adanya perlemahan).

• Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan volume secara menyeluruh setiap elemen bangunannya dan ahli menemukan ada kekurangan volume sebesar 37,75%.

• Bahwa pengukuran ketegakan bangunan ditemukan adanya kolom yang mengalami kemiringan. Hasil pengukuran ketegakan akan di input ke dalam program sebagai data kondisi eksisting bangunan. Bahwa dengan adanya kemiringan bangunan hasil analisis membuktikan bahwa simpangan yang terjadi memenuhi syarat yang diizinkan.

• Bahwa pengujian Hammer test Pengujian keseragaman mutu permukaan beton, Pengujian Kualitas beton & kepadatan beton (Ultrasonic Pulse Velocity) dan Core Drill dilakukan untuk pengambilan sampel benda uji untuk dilakukan uji tekan beton di laboratorium sehingga didapat mutu beton aktual.

Korelasi hubungan antara data hammer test dan UPV untuk penyempurnaan dan pelengkap hasil kuat tekan beton. Dampak dari adanya penurunan mutu beton mengakibatkan balok-balok dan kolom-kolom tidak kuat menahan beban bekerja (beban-beban berdasarkan SNI). Perlu dipahami konfigurasi dalam suatu bangunan merupakan satu sistem yang berkaitan, walaupun balok-balok dan kolom-kolom telah diperkuat bahwa tidak menjamin bangunan akan stabil karena hampir keseluruhan hasil mutu beton yang sangat rendah (tidak memenuhi syarat perencanaan & syarat minimum mutu beton untuk struktur SNI 2847-2913) tentunya berkaitan dengan elemen struktur lainnya yang tidak diperkuat (elemen struktur lain akan mengalami perlemahan).

• Bahwa ahli membenarkan ditemukan tebal selimut beton dan diameter tulangan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak. Adapun dalam segi kuantitas adanya pengurangan volume (tidak sesuai kontrak) sedangkan dalam segi kualitas adanya perlemahan struktur.

• Bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan data perencanaan. Dampak dari kondisi air tanah yang cukup tinggi di lapangan terhadap kondisi struktur bangunan existing, mempengaruhi kapasitas daya dukung pondasi (adanya perlemahan kekuatan tanah).

• Bahwa dalam mensimulasikan analisis struktur dengan menggunakan bantuan software ETABS (Extended Three Dimensional Analysis of Building System). Berdasarkan SNI 1726-2012 mensyaratkan ragam pertama dan kedua hasus translasi dan ragam ketiga rotasi. Sedangkan dalam gedung puskesmas batua ragam pertama mengalami rotasi (periode alami gedung respon pertama mengalami putaran). Beban gempa yang dimodelkan sebagai respon spektra merupakan penurunan dari rekaman gempa (time history) atau catatan gempa translasi. Sehingga, jika ragam pertama mengalami rotasi tentunya bangunan menerima gaya-gaya tambahan yang besarnya tidak diprediksi yang mengakibatkan keruntuhan bangunan.

• Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengujian Ahli di lapangan terhadap semua komponen bangunan, bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya (periode alami pertama mengalami rotasi) dan banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan. Sehingga bangunan tersebut tidak aman / layak untuk dilanjutkan.

• Bahwa hasil analisis struktur membuktikan elemen-elemen struktut tidak kuat menahan beban-beban yang bekerja berdarsakan SNI 1727-2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain dan SNI 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. Kondisi sekarang bangunan hanya menerima beban konstuksi saja (berat sendiri).

• Bahwa kondisi bangunan sekarang tidak dapat difungsikan karena dari hasil pengujian mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya (periode alami pertama mengalami rotasi) dan banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan.

• Bahwa Pekerjaan Puskesmas Batua tersebut bisa saja diperbaiki namun akan menggunakan biaya yang cukup besar bahkan lebih dari 25 milyar, serta tidak ada jaminan akan kembali baik 100 % seperti semula, sehingga Ahli lebih menyarankan lebih baik dirobohkan dan dibangun baru / diganti saja untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan karena biaya untuk melakukan perbaikan sama besarnya dengan bangun baru bahkan bisa biayanya lebih besar.

• Bahwa ahli tidak pernah berpendapat kalau pekerjaan Puskesmas Batua tersebut adalah total lost, namun ahli hanya menyimpulkan bahwa bangunan tersebut tidak aman/tidak layak untuk dilanjutkan karena kondisi bangunan sangat berbahaya sehingga ahli menyarankan agar diganti saja.

• Bahwa kesimpulan Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, maka Ahli menyimpulkan bahwa Pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

• Bahwa seluruh hasil pemeriksaannya dibuatkan laporan secara tertulis yakni dalam bentuk Final Report Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 yang ditandangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung an. Ir. ISKANDAR, MT Tanggal 24 Pebruari 2021.

2. Ahli Dr.H.FAHRURAZI, M,Si, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)

• Bahwa ahli mengerti didengar keterangan dipersidangan sebagai Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

• Bahwa ahli menggeluti pengadaan barang dan jasa sejak 2001

• Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai keahliannya.

• Bahwa ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan erdasarkan Surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor:R / 24 / VI /2021/ Ditreskrimsus, tanggal 15 Juni 2021, yang ditindaklanjuti dengan Surat Penugasan dari LKPP Nomor: 14938/D.4.3/ 07/ 2021, tanggal 22 Juli 2021, Perihal Penugasan Ahli.

• Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Inspektur Pembantu di Inspektorat Kota Sukabumi, diperbantukan/ ditugaskan di LKPP sejak 2009 sampai dengan sekarang.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa saat ini, ahli menjabat sebagai Inspektur Pembantu di Inspektorat Kota Sukabumi, diperbantukan/ ditugaskan di LKPP sebagai:

• Instruktur/ Narasumber/ Trainer / Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2009 sampai dengan sekarang.

• Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2011 sampai dengan sekarang.

• Asesor Kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2012 sampai dengan sekarang.

• Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, sejak 2017 sampai dengan sekarang.

• Mentor Center of Excellence Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa - LKPP, sejak 2017 sampai dengan sekarang.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan tugas ahli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP):

• Sebagai Instruktur / Trainer / Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, bertugas memberikan pelatihan, pengajaran dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, dan bimbingan teknis yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;

• Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, bertugas memberikan keterangan atau pendapat ahli dalam tahapan penyelidikan, investigasi, penyidikan dan sidang perkara yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;

• Asesor Kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP, bertugas sebagai asesor dalam menilai asesi yang berhubungan dengan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

• Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, bertugas memberikan advise, masukan, dan pendapat ahli dalam dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah;

• Mentor Center of Excellence Pengadaan Barang/Jasa - LKPP, bertugas memberikan pendampingan, pembinaan, dan bimbingan yang berhubungan dengan pembangunan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai pusat keunggulan.

• Bahwa Keahlian ahli adalah di bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Maret 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku sejak diundangkan, namun pemberlakuannya dapat dilaksanakan secara bertahap, yaitu untuk pekerjaan yang Persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, dapat tetap berpedoman kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya, atau dapat mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sejak tanggal diundangkan. Untuk pekerjaan yang Persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah harus mengacu kepada Perpres Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Untuk pengadaan kontruksi, juga mengacu kepada Peraturan perundang-undangan tentang Kontruksi, sebagaimana yang diatur dengan Undang-undang nomor Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 2 peraturan tersebut, ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

• Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

• Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 peraturan tersebut, ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

• Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

• Pengadaan. Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau;

• Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 4 peraturan tersebut, jenis pengadaan barang/jasa meliputi:

• Barang;

• Pekerjaan Konstruksi;

• Jasa Konsultasi; dan

• Jasa lannya.

Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pengadaan barang/jasa yang diatur didalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

• Barang;

• Pekerjaan Konstruksi;

• Jasa Konsultasi; dan

• Jasa lainnya.

Ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa Untuk Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, tidak secara eksplisit mengatur tentang tujuan pengadaan seperti halnya Perpres 16 Tahun 2018.

Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai pasal 3 Perpres, Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

• menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

• meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

• meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

• meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

• mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

• meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

• mendorong pemerataan ekonomi; dan

• mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

• Bahwa untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 5, Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

• Efisien;

• Efektif;

• Transparan;

• Terbuka;

• Bersaing;

• Adil/tidak diskriminatif; dan

• Akuntabel.

Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018, Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

• Efisien;

• Efektif;

• Transparan;

• Terbuka;

• Bersaing;

• Adil; dan

• Akuntabel.

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

• Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

• Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

• Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

• Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

• Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

• Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

• Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

• tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

• Bahwa untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 7, bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

• PA/KPA;

• PPK;

• ULP/Pejabat Pengadaan;dan

• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Adapun Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:

• PA/KPA;

• PPK;

• ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan

• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

• Pengguna Anggaran (PA);

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

• Pejabat Pengadaan;

• Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;

• Agen Pengadaan;

• Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

• Penyelenggara Swakelola; dan

• Penyedia.

• bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, yang dimaksud dengan:

• Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. (Pasal 1 angka 5);

• Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. (Pasal 1 angka 6);

• Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 7);

• Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan belum diatur secara eksplisit. Namun istilah yang yang sudah dipergunakan adalah Kelompok Kerja ULP. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP (Pasal 15 ayat 1);

• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka 10);

• Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Pasal 1 angka 12).

Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan:

• Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Pasal 1 angka 7);

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggUnaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Pasal 1 angka 8);

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10);

• Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia (Pasal 1 angka 12);

• Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 15);

• Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak (Pasal 1 angka 28).

• Bahwa ahli menjelaskan bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

• Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.

• Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.

• Menetapkan PPK.

• Menetapkan Pejabat Pengadaan.

• Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

• Menetapkan:

• Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau.

• Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun untuk KPA, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Sehingga tugas KPA sebagaimana pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh PA, yaitu sebagaiman tugas PA yang diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

• Bahwa Pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas Kesehatan Kota Makasssar yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dasarnya karena memenuhi ruang lingkup sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya, atau Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

• Bahwa Ketentuan atau aturan yang mengatur terkait pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I Pada Dinas Kesehatan Kota Makasssar yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan proses di waktu transisi perubahan peraturan. Jika pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, dapat tetap berpedoman kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya, atau dapat juga menggunakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sejak tanggal diundangkan. Untuk pekerjaan yang Persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah harus mengacu kepada Perpres Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

• Bahwa Persiapan pengadaan diatur di dalam Pasal 25 Perpres 16 tahun 2018. Persiapan pengadaan meliputi penetapan Spesifikasi Teknis, Penyusunan dan Penetapan HPS, dan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak, serta penentuan uang muka, jaminan, garansi, dan penyesuaian hraga yang akan ditentukan dalam rancangan kontrak.

• Bahwa ketentuan Pasal 89 dan Pasal 94 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terkait mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, dan kondisi peralihan atau transisi perubahan peraturan tersebut.

• Bahwa semua pihak harus tunduk pada pada etika dan prinsip pengadaan.

• .Bahwa menurut ahli bahwa pelaksanaan pekerjaan seperti KSO dan sub kontrak menurut undang – undang pengadaan barang dan jasa diperbolehkan.

• Bahwa yang tidak diperbolehkan adalah pengalihan seluruh pekerjaan / kontraknya seperti pinjam bendera.

• Bahwa menurut ahli melakukan sub kontrak tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diperbolehkan.

• Bahwa menurut ahli bahwa kuasa direksi tidak diperbolehkan kepada orang lain / pihak – pihak lain.

• Bahwa yang dapat diberikan kuasa direksi adalah orang - orang yang terdapat dalam Akta Pendirian Perusahaan dan karyawan tetap.

• Menurut ahli bahwa kalau kewenangan Pengguna Anggaran (PA) sudah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka PA tidak boleh lagi mengintervensi kewenangan kepada KPA, jadi KPA hanya mengawasi.

• Bahwa KPA secara Ex Officio juga sebenarnya selaku PPK.

• Bahwa menurut ahli bahwa PPK mempunyai tugas yang paling banyak mulai dari awal sampai pekerjaan tersebut diterima.

• Bahwa menurut ahli bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) itu menggambarkan barang jasa apa yang akan butuhkan.

• Bahwa menurut ahli bahwa setelah PPK menyerahkan KAK ke Pokja untuk dilelang, maka Pokja berwenang untuk melakukan kaji ulang.

• Bahwa yang berwenang untuk menetapkan KAK adalah PPK, Pokja hanya mengingatkan saja.

• Bahwa menurut ahli untuk merubah persyaratan Justifikasi dalam KAK tidak boleh sembarangan tetapi harus koordinasi dengan Konsultan Perencana dan harus ada Justifikasi secara tertulis dari Konsultan Perencana agar tidak ada potensi diskriminatif yang dapat menguntungkan pihak lain.

• Bahwa menurut ahli bahwa dalam pemilihan barang dan jasa ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh Pokja untuk menentukan pemenang yakni :

• Evaluasi administrasi.

• Evaluasi Teknis.

• Evaluasi harga.

• Evaluasi Kualifikasi.

• Bahwa menurut ahli bahwa apa yang disyaratkan didalam dokumen pemilihan maka itu harus dilaksanakan

• Bahwa evaluasi teknis itu termasuk evaluasi peralatan yang akan digunakan di dalam pelaksanaan.

• Bahwa menurut ahli bahwa dalam pembuktian kualifikasi pokja wajib melakukan pembuktian kualifikasi.

• Bahwa menurut ahli pembuktian klarifikasi dilakukan ketika ada hal – hal yang belum jelas yang perlu diklarifikasi.

• Bahwa menurut ahli bahwa apabila dalam pembuktian kualifikasi pokja ada menemukan keraguan maka Perusahaan tersebut tidak boleh dimenangkan.

• Bahwa menurut ahli bahwa Para pihak yang merupakan pihak yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tugas dan kewenangan tersebut sesuai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

• Bahwa menurut ahli bahwa Dokumen yang harus dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang terlibat dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang berlaku dan dipergunakan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasanya, seperti:

• Dokumen penetapan perencanaan pengadaan yang ditetapkan oleh PA/KPA;

• Dokumen Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan Kontrak yang ditetapkan oleh PPK;

• Dokumen pemilihan penyedia oleh Pokja ULP/Pokja Pemilihan;

• Dokumen pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;

• Dokumen pengawasan oleh Konsultan pengawas.

• Bahwa menurut ahli bahwa semua Dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku dan dipergunakan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasanya, seperti :

• Dokumen tender (KAK, Gambar, HPS, RAB, BA Kai Ulang yang ditanda tangani bersama PPK dan Pokja.

• Dokumen Pelaksanaan (Surat Perjanjian / Kontrak, Softdrawing, Adendum Kontrak0

• Dokumen Pembayaran (surat pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, Surat Perjanjian / Kontrak, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pembayaran Pekerjaan / Barang, Kuitansi, Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja LS (SPTB), Ringkasan Kontrak, NPWP Penyedia), Rekening Koran Peyedia, Suarat Kuasa Penyedia, Surat Perintah Pencairan dana (SP2D).

• Dokumen Pengawasan (surat Kuasa, Laporan Harian, Mingguan, bulanan, back up data, kesepakatan bersama tentang perubahan titik bangunan).

• Bahwa menurut ahli bahwa Masing-masing pihak harus melaksanakan dengan cermat dan benar isi dari setiap dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku dan dipergunakan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasanya.

• Bahwa menurut ahli bahwa Jika masing-masing pihak tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan cermat dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya, maka perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai tanggungjawab dan proses pelaksanaan pengadaan. Hal tersebut juga bertentangan atas Pasal 5 tentang prinsip dan Pasal 7 tentang etika pengadaan Perpres 54 Tahun Tahun 2010.

• Bahwa menurut ahli bahwa semua pihak yang yang termasuk ke dalam Organisasi Pengadaan atau Pelaku Pengadaan, serta pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan.

• Bahwa menurut ahli bahwa untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 7, bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

• PA/KPA;

• PPK;

• ULP/Pejabat Pengadaan; dan

• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terkait dengan pengadaan yang menggunakan penyedia adalah:

• Pengguna Anggaran (PA);

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

• Pejabat Pengadaan;

• Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;

• Agen Pengadaan;

• Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

• Penyedia.

• Bahwa untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 7, bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa dengan pemilihan tender terdiri atas:

• PA/KPA;

• PPK;

• ULP; dan

• Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 8 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terkait dengan pengadaan yang menggunakan penyedia melalui tender adalah:

• Pengguna Anggaran (PA);

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

• Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;

• Agen Pengadaan;

• Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

• Penyedia.

• Bahwa semua pihak yang yang termasuk ke dalam Organisasi Pengadaan atau Pelaku Pengadaan, serta pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan wajib melaksanakan dan mematuhi prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, sebagaimana yang diatur di Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, atau di Pasal 6 dan Pasal 7 di Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

• Bahwa sebagaimana yang diatur di Pasal 57 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya, Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:

• Pengumuman;

• pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

• pemberian penjelasan;

• pemasukan Dokumen Penawaran;

• pembukaan Dokumen Penawaran;

• evaluasi penawaran;

• evaluasi kualifikasi;

• pembuktian kualifikasi;

• pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

• penetapan pemenang;

• pengumuman pemenang;

• sanggahan; dan

• Sanggahan Banding (apabila diperlukan).

- Bahwa untuk Pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 50 ayat 1, pelaksanaan pemilihan melalui Tender meliputi:

• Pelaksanaan Kualifikasi;

• Pengumuman dan/atau Undangan;

• Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

• Pemberian Penjelasan;

• Penyampaian Dokumen Penawaran

• Evaluasi Dokumen Penawaran;

• Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

• Sanggah.

• Bahwa Pihak yang berwenang dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan metode tender adalah Pokja ULP atau Pokja Pemilihan.

• Bahwa dasar Pokja Pemilihan melakukan tugas sebagai Pokja Pemilihan dalam menentukan calon penyedia melalui tender menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, mengacu kepada ketentuan Pasal 17 angka (2). Untuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengacu kepada ketentuan Pasal 13.

• Bahwa Pokja ULP/Pokja Pemilihan dalam melaksanakan pemilihan penyedia dengan metode tender harus berpedoman atau mengacu pada spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja yang terdapat dalam dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan. Untuk penggunaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64. Untuk penggunaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 43 dan Pasal 46.

• Bahwa dalam proses pengadaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan metode tender / pelengan umum, pokja pemilihan yang tidak mengikuti dokumen lelang yang didalamnya tertuang KAK (Persaksiratan administrasi, teknis evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi) tidak diperbolehkan Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64 untuk penggunaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya. Untuk penggunaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 43 dan Pasal 46.

• Bahwa terhadap Persiapan pengadaan yang dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, dapat tetap berpedoman kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya, atau dapat juga menggunakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Memperhatikan dokumen pengadaan yang dipergunakan, dasar peraturan yang dipergunakan adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya. Sehingga beberapa permasalahan dan penyimpangan yang terjadi, dapat dikaji atau dianalisis sesuai ketentuan yang diatur di dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

• Bahwa terkait dengan pengalihan pekerjaan / pinjam bendera tidak diperbolehkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

• Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.

• Pasal 6 tentang etika pengadaan.

• Pasal 11 tentang tugas dan kewenangan PPK.

• Pasal 87 ayat (3) tentang larangan pengalihan pekerjaan.

• Bagian terkait pelaksanaan kontrak.

• Bahwa Personil inti yang yang telah ditentukan di dalam kontrak yang tidak sesuai dan tidak melaksanakan fungsi kerjanya sesuai kontrak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

• Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.

• Pasal 6 tentang etika pengadaan.

• Pasal 11 tentang tugas dan kewenangan PPK.

• Bagian terkait pelaksanaan kontrak.

• Bahwa Pembayaran tidak dilakukan sesuai prestasi pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

• Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.

• Pasal 6 tentang etika pengadaan.

• Pasal 11 tentang tugas dan kewenangan PPK.

• Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja.

• Bagian terkait pelaksanaan kontrak.

• Bahwa Pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dilakukan sesuai pekerjaan di dalam kontrak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

• Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.

• Pasal 6 tentang etika pengadaan.

• Pasal 11 tentang tugas dan kewenangan PPK.

• Pasal 18 tentang tugas PPHP.

• Pasal 95 terkait serah terima hasil pekerjaan

• Bagian terkait pelaksanaan kontrak.

• Bahwa terkait adanya pertemuan dengan calon penyedia sebelum proses tender yang dilakukan oleh PA, PPK, PPTK, Pokja Pemilihan merupakan bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari lelang/seleksi maka tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya.

• Bahwa Pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan mekanisme lelang merupakan ranah kewenangan Pokja. PA/KPA tidak punya kewenangan dalam memilih penyedia. Jika itu terjadi maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

• Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.

• Pasal 6 tentang etika pengadaan.

• Pasal 8, 10,11, 12, 17 tentang tugas dan kewenangan PA, KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan/ULP.

• Bab terkait prosedur pemilihan penyedia barang/jasa.

Terkait pertemuan dengan calon penyedia yang dilakukan pengguna anggaran sebelum proses tender yang dilakukan merupakan bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari lelang/seleksi maka tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya.

• Bahwa seorang PPK yang melakukan perubahan KAK dengan maksud untuk memenangkan perusahan tertentu merupakan bagian dari pengaturan atau rekayasa negatif atau terjadinya tindakan diskriminatif kepada pihak tertentu dalam proses kompetisi yang sehat dari lelang/seleksi maka tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Pasal yang mengatur Prinsip, Etika, dan Tata Cara Pengadaan di dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya.

• Bahwa penugasan PPTK dalam pelaksanaan paket pengadaan pada dasarnya menjadi Pihak di ranah Pengelolaan Keuangan Daerah, bukan secara langsung di dalam pengadaan sebagai para pihak dalam Organisasi pengadaan atau pelaku Pengadaan. Tugas PPTK diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 12 adalah:

• mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;

• melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;

• menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

PPTK merupakan pihak yang sifat tugasnya adalah membantu tugas PA/KPA/PPK. Sehingga fungsi PPTK disini membantu PA/KPA/PPK dalam menjalankan apa yang menjadi tanggungjawab PA/KPA/PPK, bukan menyerahkan tanggungjawab dan kewenangan kepada PPTK atas apa yang menjadi tanggungjawab PA/KPA/PPK.

Jika dalam pelaksanaan tugasnya PPTK menemukan dan mengetahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan, maka PPTK melaporkan kondisi tersebut kepada PA/KPA/PPK sesuai dengan tugas yang dimiliki, untuk selanjutnya diambil tindakan oleh PA/KPA/PPK

Jika PPTK mengetahui ada penyimpangan dan turut melaksanakan atas penyimpangan tersebut, maka dapat turut dimintakan pertanggungjawaban.

• Bahwa apabila seorang PPTK ternyata melakukan pemalsuan data, maka PPTK dapat dimintai pertanggungjawaban.

• Bahwa menurut ahli bahwa tugas PPTK sifatnya mandatori yakni membantu PPK, tetapi kalau ternyata ada perbuatan PPTK yang memalsukan dokumen adalah tanggung jawab dari PPTK itu sendiri dan bukan tanggungjawab pemberi mandat, namun kalau ternyata PPTK bekerja dilakukan dengan benar maka itu tanggungjawab PPK sebagai pemberi mandat.

• Bahwa yang dimaksud dengan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian evaluasi sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bahwa salah satu tahapan yang harus dilakukan untuk proses pelelangan adalah pembuktian kualifikasi. Tahap ini dilakukan setelah dilaksanakannya evaluasi kualifikasi, sebelum dibuatkannya Berita Acara Hasil Pelelangan.

Sebagaimana diatur di Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Sehingga evaluasi dokumen kualifikasi merupakan penilaian atas kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun pembuktian kualifikasi merupakan tahapan pembuktian terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

• Bahwa Tata cara pembuktian kualifikasi mengacu kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yangs selanjutnya diatur pada Dokumen Pemilihan.

Pembuktian kualifikasi merupakan tahapan pembuktian terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

• Bahwa Tujuan pembuktian kualifikasi adalah untuk mengecek keaslian atas seluruh dokumen kualifikasi yang telah disampaikan sebagaimana dalam isian formulir kualifikasi.

• Bahwa Semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan harus dipenuhi. Jika ada yang dipersyaratkan, namun tidak dapat dipenuhi oleh peserta pemilihan, maka Pokja akan menetapkan penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang. Hal tersebut sebagaimana yang diatur di dalam:

• Dokumen pemilihan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64.

• Bab terkait pelaksanaan evaluasi penawaran di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya.

• Tata cara evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012.

• Bahwa Semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan harus dipenuhi. Jika ada yang dipersyaratkan, namun tidak dapat dipenuhi oleh peserta pemilihan, maka Pokja akan menetapkan penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang. Hal tersebut sebagaimana yang diatur di dalam:

• Dokumen pemilihan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64.

• Bab terkait pelaksanaan evaluasi penawaran di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya.

• Tata cara evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012.

• Bahwa setiap pergantian peralatan maupun personil dilapangan harus ada persetujuan PPK.

• Bahwa tidak diperbolehkan mempekerjakan konsultan pengawas yang belum memiliki keahlian.

• Bahwa pengaturan atau rekayasa tidak diperbolehkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

• Bahwa apabila dalam KAK yang terdapat dalam Lembaran Dokumen Pengadaan (LDK) dipersaksiratkan calon penyedia melampirkan tenaga ahli sebagai Maneger Proyek Lulusan S-2 Teknik Sipil namun pada proses penawaran Perusahan tersebut hanya melampirkan tenaga ahli dengan lulusan S-1 Teknik Sipil sebagai Manejer Proyek, maka menurut ahli seharusnya perusahaan tersebut tidak boleh dimenangkan sebab semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan harus dipenuhi. Jika ada yang dipersyaratkan, namun tidak dapat dipenuhi oleh peserta pemilihan, maka Pokja akan menetapkan penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang. Hal tersebut sebagaimana yang diatur di dalam:

• Dokumen pemilihan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 64.

• Bab terkait pelaksanaan evaluasi penawaran di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan perubahannya.

• Tata cara evaluasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012.

• Bahwa Jika di dalam pelaksanaan evaluasi terdapat hal-hal yang kurang jelas, maka Pokja dapat melakukan klarifikasi/verifikasi kepada peserta pemilihan tersebut atau ke pihak lain yang terkait. Jika memang ditemukan penawaran peserta pemilihan tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan tindakan sesuai metode evaluasi penawaran yang diatur di dalam dokumen pemilihan, seperti digugurkan jika mengguna sistem gugur.

• Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

• menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

• menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

• mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau

• mengubah jadwal pelaksanaan.

Lebih lanjut di dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan, meliputi antara lain:

• menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

• mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

• mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau

• melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;

Perubahan pekerjaan dimaksud berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal dan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Untuk kepentingan pemeriksaan perubahan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Sehingga tugas Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah melakukan pemeriksaan rencana perubahan, agar memenuhi aspek teknis dan administrasi dalam perubahan kontrak tersebut.

Hal-hal teknis lebih lanjut terkait tugas dan tanggungjawab peneliti kontrak mengacu kepada ketentuan di dalam kontrak dan surat penugasannya.

Ketika diperlukan perubahan kontrak dari penyedia, maka penyedia mengajukan perubahan kepada PPK, untuk terlebih dahulu diperiksa kelayakan perubahannya. Untuk kepentingan ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

• Bahwa tidak diperbolehkan jika sebelum pelaksanaan tender dilaksanakan PPK mengetahui bahwa pekerjaan pelaksanaan pekerjaan akan dikendalikan oleh orang yang bukan selaku personil / direksi suatu perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia hal tersebut harus mengacu kepada ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

• Bahwa menurut ahli bahwa tidak diperbolehkan pekerjaan dikendalikan oleh orang yang bukan termasuk personil inti perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia. Personil inti yang yang telah ditentukan di dalam kontrak tidak hadir dan melaksanakan fungsi kerjanya sesuai kontrak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

• Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.

• Pasal 6 tentang etika pengadaan.

• Pasal 11 tentang tugas dan kewenangan PPK.

• Bagian terkait pelaksanaan kontrak.

• Bahwa seorang PPHP yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), menurut ahli hal tersebut tidak secara eksplisit dilarang, namun dapat berpotensi menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan yang merupakan larangan atas Etika Pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

• Bahwa seorang PPHP tidak diperbolehkan memerintahkan konsultan Pengawas untuk menaikkan progres pekerjaan misalnya dari 75 % menjadi 100 %.

• Bahwa apabila dalam sebuah pekerjaan misalnya pada tanggal 27 Desember 2018 disetujui pembayaran 100 % oleh PPK kepada Penyedia, dan telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2018, namun pada faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli konstruksi volume pekerjaanya hanya 62, 25 % atau ada selesih 37, 75 % dari kontrakJ, maka menurut pendapat ahli jika terjadi pembayaran tidak dilakukan sesuai prestasi pekerjaan, maka Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya, melanggar ketentuan:

• Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.

• Pasal 6 tentang etika pengadaan.

• Pasal 11 tentang tugas dan kewenangan PPK.

• Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja.

• Bagian terkait pelaksanaan kontrak.

• Bahwa tidak diperbolehkan adendum kontrak direkayasa.

• Bahwa kalau tanggal 21 Desember 2018 merupakan akhir kontrak, maka Serah Terima Pekerjaan (PHO) harus dilakukan tanggal 21 Desember 2018 dan tidak boleh lewat dan kalau lewat tanggal 21 Desember 2018 maka harus ada Adendum Kontrak (Perpanjangan waktu) kontrak dan Penyedia tersebut harus dikenakan denda keterlambatan setiap hari yang besarnya 1 / 1000 dari nilai kontrak.

• Bahwa berdasarkan Pepres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang Jasa, maka seorang PPHP hanya bertugas memeriksa administrasi pekerjaan dan tidak memeriksa hasil pekerjaan.

• Bahwa sub kontrak itu boleh dilaksanakan dalam pengadaan barang jasa tetapi hanya sebagian dan tidak boleh seluruhnya serta hanya pekerjaan pekerjaan spesialis, sedangkan yang tidak boleh disub kontrakan adalah pekerjaan utama seluruhnya serta sub kontrak secara sembunyi – sembunyi tanpa persetujuan PPK.

• Bahwa penandatangan kontrak pekerjaan dapat dikuasakan tetapi penerima kuasa harus ada namanya dalam Akta pendirian dan karyawan tetap.

• Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan konstruksi harus disertai dengan proses pengawasan. Proses pengadaan untuk pengawasan dapat dilakukan secara swakelola ataupun menggunakan penyedia. Idealnya untuk cakupan pekerjaan yang tidak sederhana dan tidak mampu dilakukan sendiri oleh pengguna jasa, maka dipergunakan konsultan pengawas. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi beserta peraturan perubahannya. Untuk pilihan swakelola atau penyedia mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta peraturan-peraturan perubahannya.

• Bahwa Konsultan pengawas berkewajiban melaporkan secara periodik Laporan Progres Pekerjaan pihak penyedia kepada PPK hal tersebut Sesuai penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi beserta peraturan perubahannya, bahwa dalam kegiatan pengerjaan, pelaksana konstruksi bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan bagian kegiatan pekerjaan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.

Lebih lanjut laporan pelaksanaan mengacu kepada ketentuan di dalam kontrak.

• memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagian kegiatan pekerjaan dari pelaksana konstruksi.

• memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pengguna jasa.

• memberi pendapat kepada pengguna jasa atau memberi keputusan berdasar kewenangan dari pengguna jasa, terhadap usulan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksana konstruksi.

• memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.

• memberi pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi.

• dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengawas konstruksi.

• dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi dan atau rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.

• mengajukan usul perubahan rencana kerja pengawasan.

• Bahwa seorang konsultan Pengawas tidak diperbolehkan menaikkan Progres pekerjaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya misalnya dari progres 80 % menjadi 100 % apabila faktanya progres pekerjaan hanya baru 80 %.

• Bahwa Pihak yang berhak mendapatkan pembayaran adalah pihak yang jelas di dalam kontrak melaksanakan pekerjaan dan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sehingga pihak lain yang tidak menjadi bagian di dalam kontrak, tidak berhak menerima pembayaran langsung dari pelaksanaan kontrak dengan pemerintah

• Bahwa Pengadaan harus dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan atas pengadaan tersebut bagi organisasi, termasuk di pemerintah. Sehingga ketika hasil dari pengadaan tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka pembiayaan yang sudah dikeluarkan dapat menjadi kerugian bagi negara. Perhitungan atas kerugian tersebut dapat dihitung oleh pihak yang berwenang.

• Bahwa terhadap pertanyaan sebelumnya, bahwa dengan memperhatikan bahwa proses persiapan pengadaan dari mulai proses awal lelang pertama telah dilakukan sebelum 1 Juli 2018, maka pelaksanaan pengadaan dapat tetap berpedoman kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya, atau dapat mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sejak tanggal diundangkan. Hal tersebut menjadi piliha bagi PA/KPA, PPK, dan Pokja dalam persiapan pengadaan.

• Bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan penyedia yang sudah ditetapkan di dalam Dokumen Pengadaan wajib melaksanakan semua ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan, termasuk tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan.

• Bahwa berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya tidak diperbolehkan Peserta pemilihan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan diluluskan oleh Pokja Pemilihan.

• Bahwa berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak diperbolehkan Peserta pemilihan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan diluluskan oleh Pokja Pemilihan.

• Bahwa tidak diperbolehkan Peserta pemilihan yang tidak lulus penawaran berkontrak dengan PPK. Penyedia yang berkontrak dengan PPK adalah penyedia yang telah memenuhi ketentuan dalam proses pemilihan dan ditetapkan sebagai pemenang.

• Bahwa peserta pemilihan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Dokumen Pengadaan untuk dinyatakan lulus evaluasi dan ditetapkan sebagai pemenang. Jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka peserta pemilihan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jika proses evaluasi menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan sistem gugur, maka syarat yang tidak terpenuhi mengakibat penawaran dinyatakan gugur oleh Pokja Pemilihan

• Bahwa Pembuktian kualifikasi atau klarifikasi dokumen kualifikasi/penawaran dilakukan terhadap dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan dan yang disampaikan oleh peserta pemilihan. Sehingga dapat diperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran atau kejelasan dokumen yang disampaikan oleh peserta pemilihan.

Jika didalam dokumen penawaran atau kualifikasi disebutkan adanya dukungan tentang alat, maka jika ada hal yang dinilai kurang jelas dari dokumen dukungan tersebut dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak penerbit dukungan, atau dimungkinkan dilakukan verifikasi kepada pihak lain yang terkait. Proses pembuktian atau klarifikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya. Tidak diperbolehkan jika terjadi pemberian informasi/dokumen yang tidak benar/palsu, tindakan post bidding, dan hal-hal yang bersifat rekayasa atau persekongkolan negatif dari proses pemilihan.

• Bahwa tugas pokok Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan sebagaimana diatur dalam BAN Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 beserta perubahannya mengatur kewajiban dari masing-masing pihak. Secara khusus dapat jelaskan bahwa Konsutan Pengawas merupakan pihak yang ditunjuk oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas merupakan badan usaha ataupun perorangan. Konsultan pengawas memiliki tugas-tugas berikut:

• Melaksanakan pengawasan teratur dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan olek pelaksana konstruksi

• Mempublikasikan laporan prestasi kerja kepada semua pihak yang terkait

• Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja

• Konsultan pengawas dapat juga memberikan saran dan pertimbangan kepada PPK atau penyedia pelaksana di dalam pelaksanaan pekerjaan selama berlangsung.

• Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan dalam penyimpangan kontrak kerja.

• Memberikan komentar pada proposal dari pihak yang melaksanakan pekerjaan.

• Konsultan pengawas berhak untuk memeriksa gambar shopdrawing yang dikerjakan.

• Membuat perubahan dengan penerbitan berita acara perubahan.

• Berhak memberhentian pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

• Bahwa apabila ada kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, maka Konsultan Pengawas berwenang memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan hal mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 beserta perubahannya, yang diantaranya Konsultan Pengawas memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan dalam penyimpangan kontrak kerja.

Hal lebih lanjut sebagaimana yang diatur di dalam kontrak.

• Bahwa dasar dilakukan adensum kontrak / Perubahan kontrak pada dasarnya untuk pengadaan yang mengacu kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya, memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1), bahwa penyebab dan dasar dilakukan perubahan kontrak adalah dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

• menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

• menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

• mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau

• mengubah jadwal pelaksanaan.

Sehingga penyebab dan dasar dilakukan addendum kontrak pengawasan dapat mengacu kepada dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

• Bahwa presentasi nilai perubahan kontrak yang diperbolehkan menurut peraturan perundang – undangan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (6) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya, memperhatikan ketentuan Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

• tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan

• tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

3. Ahli Chriatian Hasian, SE., Ak., MM., CPA (Aus) CFE, CE (Ahli Keuagan Ngeara dari BPK RI)

• Bahwa Ahli diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan menerangkan bahwa semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan, tekanan atau bujukan dari Penyidik

• Bahwa keahlian Ahli secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaaan atas pengelolaan keuangan negara. Adapun keahlian Ahli secara khusus adalah auditor forensik yang telah memperoleh sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Practising Accountant Australia (CPA Aus).Selain itu, Ahli memiliki pengalaman dalam Pemeriksaan Investigatif dan PKN sebagai berikut

1. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018;

2. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana APBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017;

3. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Penunjang Operasional pada Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018;

4. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA 2017;

5. Pemeriksaan Investigatif atas Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah serta Instansi Lainnya TA 2016;

6. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Sosialisasi/Workshop/ Penyuluhan/Pembinaan/Pelatihan/ Bimbingan Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar TA 2017;

7. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembuatan Bangunan Tugu/Tanda Batas (Tugu Mejuah-Juah) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo TA 2016;

8. Pemeriksaan Investigatif atas Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Cath Lab dan Alat Kesehatan Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Mohammad Soewandhie Kota Surabaya serta Instansi Terkait Lainnya TA 2012;

9. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon pada Pekon Sukamulya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;

10. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon pada Pekon Kayu Hubi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus TA 2016; dan

11. Pemeriksaan lnvestigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung pada Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan TA 2016.

• Bahwa Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018 adalah Surat Tugas Pimpinan BPK Nomor 236/ST/XXI/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 untuk memberikan Keterangan Ahli melaluionline/teleconference kepada Penyidik Kepolisan Daerah Sulawesi Selatan pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018 yang diterbitkan untuk memenuhi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Dirkrimsus Polda Sulsel) Nomor B/2131/ VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 16 Juli 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli

• Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, Angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

• Bahwa Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala

• Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018

• Bahwa Tim pemeriksa BPK RI melakukan pemeriksaan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018 mulai tanggal 19 November 2020 s.d. 23 Desember 2020 yang dilanjutkan pada tanggal 21 Januari s.d. 6 Februari 2021, dan 14 s.d. 16 Februari 2021

• Bahwa Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan Surat Tugas Pimpinan BPK RI Nomor 22/ST/XXI/ 01/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tugas Nomor 406/ST/XXI/11/2020 tanggal 5 November 2020 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang diterbitkan untuk memenuhi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Dirkrimsus Polda Sulsel) Nomor R/12/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara

• Bahwa awalnya Ahli tidak mengenal Sri Rimayani M, Sp. KK, selaku KPA sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dr. Andi Naisyah Tunur Ania Selaku Pengguna Anggaran (PA), Muhammad Alwi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan, Firman Marwan Selaku Sekretaris PPHP, Pokja Pemilihan yaitu Hamsaruddin, SE. M.Si, Mediswaty, ST.,M.T., Andi Sahar, ST,Panji Hardjasa, ST selaku Direktur PT Pandu Persada, Konsultan Pengawas yaitu Dantje Runtulalo, Anjas Prasetya Runtulalo ST. MT., Sdr. Ruspiyanto ST., Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT Sultana Anugrah, Ilham Hatta Sulolipu, dan Erwin Hatta Sulolipu, akan tetapi pada saat Ahli melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 dan 2018, Ahli bertemu dengan dr. Sri Rimayani M, Sp. KK, selaku KPA sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dr. Andi Naisyah Tunur Ania Selaku Pengguna Anggaran (PA), Muhammad Alwi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan, Firman Marwan Selaku Sekretaris PPHP, Pokja Pemilihan yaitu Hamsaruddin, SE. M.Si, Mediswaty, ST.,M.T., Andi Sahar, ST.,Panji Hardjasa, ST selaku Direktur PT Pandu Persada, Konsultan Pengawas yaitu Dantje Runtulalo, Anjas Prasetya Runtulalo ST. MT., Ruspiyanto ST., Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT Sultana Anugrah, Ilham Hatta Sulolipu, dan Erwin Hatta Sulolipu. Ahli tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan mereka

• Bahwa tujuan, ruang lingkup dan standar pemeriksaan dalam melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018

• Bahwa Tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/ daerah sebagai akibat adanya penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018

• Bahwa ahli Ruang lingkup pemeriksaan adalah Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018 yang meliputi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi

• Bahwa Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

• Bahwa Tanggung jawab BPK terbatas pada Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

• Bahwa Bahwa Prosedur Pemeriksaan yang telah BPK lakukan atas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Diawali dengan adanya surat permintaan Penyidik Polda Sulsel kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud ;

2. Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Polda Sulsel agar dilakukan ekspose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Polda Sulsel terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK ;

3. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Polda Sulsel ;

4. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisis dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut ; dan Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud

• Bahwa Dokumen yang ia gunakan dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Subdit Tipidkor Polda Sulsel, namun tidak terbatas pada

1. Berita Acara Pemeriksaan ;

2. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran; dan

3. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa

• Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut

1. Tahun anggaran 2017

2. Tahun anggaran 2018

• Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses penyusunan anggaran, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan pada Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I, dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan 2018 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi;

• Bahwa ahli menyimpulkan total loss karena ahli mendasarkan pada Laporan ahli Konstruksi Politeknik Negeri Bandung yang menyatakan bahwa semua komponen bangunan menunjukkan bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah yang mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya dan banyak elemen balok – balok tidak kuat menahan beban bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strngth requirement) tidak kuat menahan beban bangunan sehingga bangunan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

• Bahwa Hasil laporan dari Politeknik Bandung telah direviu untuk meyakinkan Ahli untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara dimana ahli bersama Tim juga turun kelapangan pada saat Ahli dari Politeknik Bandung Turun Kelapangan untuk melakukan perhitungan fisik, sehingga ahli meyakini bahwa Hasil Laporan Ahli Fisik dari Politeknik Bandung sudah sesuai dengan standar keilmuan.

• Bahwa menurut ahli bahwa dari Tim BPK yang melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ada juga Tim Auditor yang berlatarbelakang Teknik Sipil.

• Bahwa menurut ahli bahwa setelah ahli melakukan Audit Investigatif, selanjutnya Ahli membuatkan dalam Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor/ LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang merupakan Out put Laporan BPK RI dan bukan lagi atas nama Tim.

• Bahwa dasar sehingga ahli meyimpulkan Total Loss terhadap apa yang dilaksanakn oleh Konsultan Pengawas karena Konsultan pengawas ada kewajiban untuk melaporkan terkait progres pekerjaan dilapangan namun konsultan pengawas tidak melaporkan ke PPK sehingga PPK tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan sebenarnya dilapangan, artinya tujuan pengawasan tidak tercapai.

• Bahwa dalam audit investigatif yang ahli lakukan ahli menemukan pula ada fee peminjaman perusahaan yang diterima oleh sdr. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa dalam audit investigatif yang ahli lakukan setelah meneliti rekening PT. Sultana Anugrah, ahli juga menemukan ada dana pembayaran pekerjaan Puskesmas Batua yang masuk kerekening PT. Trimitra Sukses Sejahtera pada Bank Sulselbar dengan Nomor rekening 130-003-000023287-0 sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 7 September 2018 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupia), tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan pada tanggal 7 November 2018 sebesar Rp.2.215.000.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah).

• Bahwa dalam audit investigasi yang ahli lakukan, ahli juga menemukan fakta sdr. Firman Marwan memerintahkan Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestari untuk mengubah progres pekerjaan dari 75 % menjadi 100 % pada tanggal 27 Desember 2018.

• Bahwa dalam audit investigasi yang ahli lakukan ahli juga menemukan hasil Pemeriksaan Reguler BPK yang menyatakan ada kekurangan volume pekerjaan.

• Bahwa menurut ahli bahwa Pemeriksaan Reguler BPK hanya menilai terkait kewajaran laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah seperi WTP, dll dan bukan Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara / Daerah.

• Bahwa Ahli menjelaskan pada saat proses penyidikan telah meminta kepada Penyidik untuk mendalami terkait dengan peran terdakwa kaitannya dengan keterangan pokja dan PPK serta terkait dengan adanya transfer ke Rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera.

4. Ahli DR. PRIJA DJATMIKA, SH., MS (Ahli Pidana Pada Fakultas Huukum Universitas Brawijaya)

• Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sul-Sel dan setelah saksi diperiksa saksi membaca ulang keterangannya dan menandatangani Berita Acara tersebut.

• Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

• Bahwa Jabatan Ahli di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang adalah dosen di Departemen Hukum Pidana, bertugas mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pers, Kriminologi, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan Teori Huku

• Bahwa keahlian Ahli dibidang hukum pidana meliputi hukum pidana umum, hukum pidana khusus, hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana

• Bahwa pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan dimana kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan dengan bidang hukum pidana baik atas dugaan tindak pidana di dalam KUHPidana maupun tindak pidana khusus diantaranya yakni

1. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Polda Bengkulu.

3. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jakarta.

4. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Polda Jawa Timur.

5. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat.

6. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PN Surabaya

• Bahwa Ahli menggeluti Hukum Pidana sejak Tahun 1986 sampai dengan sekaran

• Bahwa yang menjadi prasyarat seseorang dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam Pasal 2 pelakunya adalah setiap orang dimana setiap orang itu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi perusahaan

• Bahwa mencermati unsur Pasal 2 dan Pasal 3 tidak disebutkan secara tegas frasa “dengan sengaja” tetapi “dengan maksud atau dengan tujuan”, berkaitan dengan hal tersebut disamakan dengan pembuktian terkait kesengajaan, tentunya dikaitkan dengan teori hukum pidana kalau kealpaan disebutkan secara implisit, akan tetapi eksplisit kealpaan maka dengan maksud ataupun dengan tujuan itu sama dengan Opzet (sengaja)

• Bahwa dalam doktrin hukum pidana kesengajaan memiliki beberapa ruang lingkup, dalam konteks pasal 2 dan pasal 3 maka dalam pasal tersebut baik pasal 2 maupun pasal 3 maksud dari kesengajaan bisa sebagai kesengajaan sebagai maksud, kemungkinan dan maksud sebagai kepastian juga bisa. Seperti contoh kasus pengadaan jelas kesengajaan sebagai maksud artinya jelas memparkaya diri sendiri, proyek yang dikerjakan dimanipulasi atau speknya diturunkan sehingga tujuan memperoleh kekayaan atau memperoleh keuntungan itu tercapai. Jadi hal demikian imbas dari kesengajaan sebagai maksud

• Bahwa ketika kita berbicara tentang opzet atau kesengajaan, yang kemudian dapat dikatakan sebagai sikap batin maka menilai adanya kesengajaan pada diri pelaku tidak harus mendasarkan pada adanya pengakuan atau tidak perlu pengakuan tetapi dapat dilihat dari keadaan-keadaan tertentu pada dirinya, perbuatan yang dilakukan (actus reus) yang dilakukan

• Bahwa ketika berbicara tentang konteks hukum pidana maka dikenal perluasan pelaku, Yang dikenal dengan istilah deelneming atau pelaku penyertaan, jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dengan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait dengan jabatan atau kewenangan yang ada atau melekat padanya, untuk pelaku turut serta untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyerta tidak hanya pegawai negeri saja atau pejabat publik yang memiliki kewenangan atau kompetensi, Jadi pasal 55 yang bisa dipidana yaitu pleger, doenpleger dan medepleger, yang mana fungsinya adalah pertanggungjawaban pidana artinya siapa saja yang berkontribusi Menyebabkan tindak pidana itu selesai, Apakah dia hanya sebatas pelakunya saja atau orang lain yang terlibat

• Bahwa wanprestasi itu terjadi karena berdasarkan adanya perjanjian, wanprestasi itu terjadi dan menjadi murni perdata sepanjang tidak ada niat jahat yang masuk perbuatan melawan hukumnya artinya tidak masuk dalam konfigurasi dalam pengertian hukum pidana, misalnya ada perjanjian dengan orang perorang, utang piutang, kalau orang tersebut tidak bayar maka wanprestasi, itu murni masuk dalam ranah Hukum Perdata, akan tetapi misalnya dalam konteks Pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memang ada perjanjian Misalnya dalam suatu jabatan ada tugasnya sendiri dan ada tanggung jawabnya sendiri, kalau misalnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan maka tidak masalah akan tetapi misalnya speknya diturunkan atau pelaku penyedia jasanya bertindak tidak sesuai dengan aturan Kemudian sudah direkayasa sedemikian rupa untuk adanya keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara melawan hukum itu sudah ranahnya pidan

• Bahwa ketika kemudian penyedia jasa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara merekayasa surat-surat tertentu misalnya atau cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dapat dipandang sebagai sudah ada sikap batin atau niat jahat atau mens Rea dalam diri pelaku, bahwa hal demikian sudah ada sejak awal sudah didesain, Misalnya dalam proses pengadaan atau pelelangan harus lanjut tetapi tidak lanjut, Kemudian misalnya pada proyek yang harusnya jatuh kepada penyedia yang berkompeten tetapi jika dilakukan akan tetapi misalnya KAKnya dirubah Yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah atau ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau ketentuan yang diperuntukkan misalnya dalam spek tapi KAKnya diturunkan, maka disitu niat jahatnya ada, maka sejak awal diketahui bahwa pencapaian kerjasama Tidak sesuai dengan yang diamanahkan, Disitu ada tujuan atau maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain Dan menyalahi hukum formil peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengarahkan proyek tersebut kepada seseorang yang mana pada akhirnya kualitasnya tidak sesuai pada ketentuan yang berlaku. jelas di situ ada mens rea atau perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam proyek tersebut, Hal tersebut diwujudkan dalam perbuatan Misalnya pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang ditargetkan, Pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan maka unsur Perbuatan pidananya menjadi selesai, yaitu actus reusnya atau perbuatan pidananya vooltoid sehingga semua pelaku bisa dituntut pertanggungjawaban pidan

• Bahwa Tim PPHP bisa dimintai pertanggungjawaban dimana kewenangan, kesempatan dan sarana yang melekat padanya atau yang ada padanya sebagai pejabat publik, karena misalnya administrasi pencairan keuangan yang mengUP kemajuan pekerjaan yang seharusnya tidak 100% akan tetapi pada laporan dan administrasi pencairan keuangan menjadi 100% maka seandainya hal tersebut diteliti dan tidak dilakukan maka uang tidak akan cair dan kalau hal tersebut tidak dilakukan maka tindak pidana tidak akan selesai

• Bahwa misalnya anggaran pencairan ditransfer kepada PT yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, kemudian setelah dicairkan uang di transfer ke sebuah PT yang sama sekali tidak ada hubungannya atau tidak terlibat dalam pekerjaan/proyek tersebut, terhadap perusahaan yang menerima uang atau pencairan itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh atau mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana itu bisa dipidana, baik korporasinya ataupun direkturnya

• Bahwa tidak mungkin Direktur perusahaan tidak mengetahui kalau ada uang yang masuk karena didalam tanggung jawab korporasi itu, direktur diidentifikasi dalam perusahaan adalah pemiliknya atau otaknya dari perusahaan itu, apabila mengatakan tidak tahu maka tidak mungkin karena direkturlah yang bertanggung jawab atau menangani organisasi perusahaan itu termasuk masalah keuangan

• Bahwa pertanggungjawaban pidana berbanding lurus dengan kesalahan, apabila seseorang menjalankan kewenangan sesuai dengan aturannya maka tidak bisa dipidana, tetapi jika ada penyalahgunaan kewenangan atau ada kewenangan pada jabatan atau kedudukannya tapi disalahgunakan maka otomatis orang tersebut dipidana apalagi kalau tidak melaksanakan kewenangan sama sekali (delik ommisionis).

• Bahwa jika terdapat atau ada kontiribusi dalam melakukan tindak pidana yang menyebabkan tindak pidana itu selesai, walaupun kewenangan atau perintah sudah didelegasikan tetapi ada perbuatan materiil yang menyebabkan tindak pidana misalnya tidak serius, atau ikut-ikut serta atau turun tangan mengadakan rapat atau ikut dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya berarti dapa dikualifikasi materiil dadernya terpenuhi terhadap terjadinya perbuatan materiil tersebut sehingga orang-orang tersebut bisa dituntut tanggung jawab pidana

• Bahwa alasan pembenar adalah alasan yang bisa menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yakni pasal 50 dan pasal 51 KUHP. Alasan yang menyebabkan gugurnya suatu tindak pidana atau alasan yang menggugurkan pertanggung jawaban pidana, karena sifat melawan hukumnya hapus

• Bahwa Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku, misalnya memaksa-maksa orang untuk melakukan sesuatu diluar kehendak dia, misalnya menghindari serangan maka dia membela diri sehingga tidak dipidana karena pembelaan terpaksa

• Bahwa Pengguna Anggaran yang melimpahkan kewenangannya ke KPA, perintah yang diberikan harus perintah yang benar yakni perintah apakah sesuai dengan jabatannya atau tidak, kalau tidak sesuai maka seharusnya jangan dilakukan atau seharusnya

• Bahwa misalnya sesorang mendapatkan perintah dari atasannya dan orang yang diperintah tersebut mengetahui bahwa keputusan atau perintah tersebut melanggar ketentuan namun orang tersebut tidak menolak dan dia tahu bahwa perintah atau keputusan atasannya tersebut tidak sesuai dengan tupoksi atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dia atau seseorang tersebut punya kontribusi sebagai orang yang memberi kesempatan terjadinya tindak pidana itu. Jadi boleh dikata dia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum dan dia ikut serta menandatangani keputusan itu dan dia mengetahui bahwa perintah jabatan itu tidak sesuai dengan aturannya maka dia membuat tindak pidana itu menjadi selesai

• Bahwa misalnya dilapangan telah dilakukan manipulasi data misalnya tentang laporan kemajuan pekerjaan kemudian KPA/PPK tidak mengetahui bahwa laporan itu misalnya dipalsukan, tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi ada kewajiban ke lapangan atau tidak, kemudian ada laporan dari bawahan kemudian olehnya tidak dilakukan cek dan ricek kelapangan atau laporan tersebut dari mana maka seseorang tersebut punya kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana

• Bahwa Pelaku langsung dan pelaku penyerta itu sama tindak pidananya, tidak ada yang berbeda, sisa nantinya tergantung atau tinggal melihat dari sisi kontribusinya dalam melakukan tindak pidana itu besar atau tidak

• Bahwa PPK harus bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan proyeknya sampai selesai, kalau misalnya prosedurnya tidak sesuai misalnya ada perubahan-perubahan KAK, misalnya tower crane dirubah jadi mobile crane, atau pengalaman pekerjaan 4 lantai dirubah menjadi pengalaman pekerjaan berlantai dan sebagainya maka itu jelas adanya kontribusi terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK

• Bahwa PPK bertanggung jawab terhadap proses yakni agar proyek berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau dia punya tanggung jawab maka dia mempunyai kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara sehingga dikatakan dia ada kontribusi sebagai pelaku penyerta yang menyebabkan tindak pidana ini selesai tapi PPK tidak mungkin sama sekali tidak tahu dan tidak punya tanggungjawab terhadap proyek dilapangan, PPK pasti mengetahui proyek dilapangan harus sesuai dengan yang diharapkan, dengan adanya keuangan negara yang dicairkan sebesar itu maka proyeknya seperti apa dan hasilnya seperti apa seharusnya PPK mengetahui hal tersebut

• Bahwa pengembalian berapapun ke negara terhadap kerugian keuangan negara berdasarkan penjelasan Pasal 4 UUPTPK tidak menghapuskan tuntutan dari Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK

• Bahwa untuk perhitungan kerugian keuangan negara adalah ranahnya BPK. Sehingga nantinya untuk penentuan pengembalian kerugian keuangan negaranya berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polda SulSel;

Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2018;

• Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagai Anggota POKJA III;

• Bahwa Terdakwa sebagai Anggota POKJA berdasarkan Surat Tugas dari Muh. Danibal, ST selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan barang dan jasa Seketariat Daerah Kota Makassar yaitu, Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, tentang Penugasan melaksanakan lelang paket Pembangunan gedung Puskesmas Batua Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa anggota POKJA anggotanya terdiri dari :

• Ketua : HAMSARUDDIN, SE. M.Si (terdakwa sendiri);

• Sekertaris: ANDI SAHAR, ST;

• Anggota : MEDISWATY, ST. MT.

• Bahwa Terdakwa mempunyai Sertifikat keahlan pengadaan barang dan jasa;

• Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa secara umum adalah :

• Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

• Membuat jadwal lelang;

• Melakukan evaluasi adminstrasi, teknis, kualifikasi;

• Menetapkan pemenang lelang;

• Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan barang jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut.

• Bahwa Sekitar awal bulan Maret 2018 Dinas Kesehatan Kota Makasar Mengusulkan dilakukan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua di Bagian ULP layanan Pengadaaan barang dan jasa sekertariat kota Makassar selanjutnya Kepala Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa kota Makassar memberikan kami surat tugas untuk melakukan lelang pengadaan paket tersebut selanjutnya Terdakwa (ANDI SAHAR) melakukan koordinasi dengan Pak ALWI selaku PPTK dan memberikan kami dokumen berupa KAK,RKS gambar dan spesifikasi teknis dalam bentuk soft copy, selanjutnya kami mengundang dr. Sri Rimayani, M. SP.KK selaku PPK dan Muh. ALWI selaku PPTK perencana untuk dilakukan kaji ulang terhadap KAK, RKS, spesifikasi teknis selanjutnya dari hasil kaji ulang yang pertama tidak ada perubahan yang diubah oleh pihak dinas kesehatan ;

• Bahwa Tim Pokja menerima 1 rangkap dokumen dari pihak Dinas Kesehatan melalui PPTK atas nama MUHAMMAD ALWI, S.Km,M.Kes berupa:

• DPA Dinas Kesehatan ;

• Kerangka Acuan Kerja ;

• Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) ;

• Gambar ;

• HPS.

• Bahwa Pokja III melakukan pelelangan LPSE pertama Pembangunan Puskesmas batua tahap I pada tanggal 30 April 2018, yang mendaftar ada 51 perusahaan dan yang memasukkan penawaran dan hanya ada 2 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu :

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga teknis atasnama Hariyanto Sunandar. ST, Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST, tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh; tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan; tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015 ;

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa alat peralatan.

selanjutnya kami menyurati pihak Dinas Kesehatan penyampaian hasil bahwa hasil lelang tersebut gagal.

• Bahwa pada hari penyampaian Pokja kepada Dinas Kesehatan Makassar bahwa lelang pertama gagal, pihak dari Dinas Kesehatan Makassar yang diwakili oleh Muh. Alwi S.Km selaku (PPTK) membawa surat permohonan lelang ulang Pembangunan Puskesmas Batua, atas dasar tersebut kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018, pokja III melakukan lelang yang kedua dan pada waktu itu ada 43 (empat puluh tiga) peserta lelang yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) peserta yaitu : PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan ketiga perusahaan tersebut tidak ada yang lulus, dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi sebagai berikut :

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS ;

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikulaifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sistem pengolaan air, SMM untuk sistem pengelolaan air sertifikat iso lingkungan14001:2015, yang dilengkai bukti hasil audit eksternal tahun terkahir sebagaimana yang ada di KAK poin 10, tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015 ;

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir.

• Bahwa sebelum PT. SULTANA ANUGRAH dinyatakan gugur pada tender ke dua, Hamsaruddin selaku Ketua Pokja III bersama dengan Terdakwa (A. Sahar, ST) selaku Sekertaris Pokja III melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kabupaten Dompu NTB (Nusa Tenggara Barat), dan ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah Terdakwa melakukan pembuktian kualifikasi tersebut PT. SULTANA ANUGRAH tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK, sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang kedua kalinya.

• Bahwa Pernah Pak alwi bilang kalau pekerjaan ini tidak dilelang lagi, pernah juga pak Surachman ke Jakarta di bagian LKPP untuk menanyakan hal tersebut;

• Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pertemuan antara Terdakwa Hamsaruddin dan Surahman, ST serta A. Ilham Hatta Sololipi di ruangan kerja Surahman;

• Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui terkait pertemuan antara Hamsaruddin dengan Erwin Hatta di Parkiran Walikota Makassar.

• Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum dilakukan lelang ke 3, terlebih dahulu dilakukan kaji ulang ke V.

• Bahwa pada saat Kaji Ulang V, PPTK bersama PPK sudah membawa konsep KAK terbaru dengan nilai HPS berubah yang awalnya Rp. 48.961.267.667 menjadi Rp. 26.736.461.319 dengan jadwal pelaksanaan berubah menjadi 120 hari kelender serta syarat kualifikasi perusahaan diubah yang awalnya perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai menjadi pengalaman pekerjaan berlantai saja dan menghilangkan syarat peralatan tower crane menjadi mobile crane dan Terdakwa Hamsaruddin selanjutnya bersama melakukan kaji ulang atas usulan KAK tersebut dan Terdakwa Mediswaty mempertanyakan kepada pihak Dinas apakah ini sudah ada justifikasi dari Konsultan Perencana alasan syarat kualifikasi perusahaan yang diubah dalam konsep KAK selanjutnya PPK mengubungi konsultan perencana via telepon saat itu dan PPK menjelaskan kepada kami bahwa sudah dikomunikasikan dengan pihak Konsultan Perencana bahwa tidak ada masalah asalkan perusahaan yang akan mengerjakan memiliki alat dan sumber daya manusia sesuai dengan syarat yang terdapat dalam KAK, selanjutnya Terdakwa Hamsaruddin bersama dengan Terdakwa Mediswaty, PPK dan PPTK sepakat melanjutkan lelang ketiga, beberapa hari kemudian PPTK mengirim via email dokumen kelengkapan terbaru yaitu KAK (hasil kaji ulang sebelumnya), nilai total HPS, RKS GAMBAR kepada Terdakwa Hamsaruddin;

• Bahwa didalam KAK untuk proses lelang yang ketiga kalinya tidak disebutkan kembali terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir, dimana syarat tersebut dalam KAK yang digunakan untuk proses lelang ketiga diganti menjadi memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

• Berdasarkan kaji ulang ada beberapa perubahan mulai Kaji Ulang I sampai dengan Kaji ulang V.

• Bahwa adapun yang membuat KAK adalah dari Dinas Kesehatan Kota Makassar.

• Bahwa pada saat kaji ulang V, Terdakwa Andi Sahar tidak hadir tapi ikut juga bertanda tangan dalam Berita Acara Kaji Ulang V.

• Bahwa perubahan mendasar pada Berita kaji ulang V adalah :

• Perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari Kalender ( 4 Bulan ) yang sebelumnya 180 hari Kalender ;

• Peralatan Scafolding bertambah menjadi 5000 Set yang sebelumnya hanya 1000 Set ;

• Tower Crane diganti Mobile Crane dan penambahan lift penangkut barang ;

• Persyaratan kualifikasi perusahaan, Surat Dukungan Ready Mix, Surat Dukungan Ketersedian Besi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor / pabrikan dan membuat metode dan menyusun kebutuhan tenaga bahan dan material ;

• Kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya ;

• Bahwa Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha, peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

• Kualifikasi Perusahaan Non Kecil;

• Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

• Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

• Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan ole Kementerian Hukum dan Ham;

• SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP;

• TDP yang masih berlaku;

• NPWP;

• SPT Tahun Terakhir;

• Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

• Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

• Memiliki surat keterangan dukungan bank pemerintah untuk mengiuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket;

• Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS kenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir;

• Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat;

• Memiliki neraca Tahun 2017 / neraca per 31 Desember 2017yang telah diaudit oleh akuntan public, di scan asli dilampirkan pada dokumen penawaran;

• Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempt;

• Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanyaa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;

• Memiliki sisa kemampuan paket ((SKP);

• Memiliki pengalaman ekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai paket pengalaman tertinggi);

• Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan (BG008);

• Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan surat dukungan Ready Mix;

• Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja RI dilengkapi bukti hasil audit eksternal terakhir;

• Memiliki sertifkat ISP Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system penglolahaan air, SMM untuk system pengelolahan air dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

• Memiliki sertifikat Mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

• Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan Barchart serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan;

• Membuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja (RK3K);

• Melampirkan jaminan penawaran.

• Bahwa antara lelang kedua dengan ketiga ada jedah waktu sekitar 2 bulan karna ada rencana tender pembangunan Puskesmad Batua TA 2018 dilakukan penunjukan langsung dan Surahman pernah ke Jakarta untuk menanyakan ke LKPP.

• Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan lelang ketiga berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018.

• Bahwa pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kota Makassar, Pengadaan dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan sistem kontrak harga satuan.

• Bahwa yang menjadi Item Evaluasi Administrasi Tim Pokja ke PT. Sultana Anugrah adalah Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

• Surat / dokumen penawaran dan lampirannya ;

• Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ;

• SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP ;

• TDP yang masih berlaku ;

• NPWP ;

• SPT Tahun Terakhir.

• Bahwa Tim Pokja melakukan evaluasi terendah pertama PT. Kakanta, kedua PT. Mari Bangun Nusantara dan yang dimenangkan adalah PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa Ketiga perusahaan tersebut lulus administrasi yang diperiksa adalah surat penawaran dan penawaran harga, kemudian masuk ke teknis dimana persyaratannya meliputi : daftar personil dan daftar peralatan.

• Bahwa adapun pemeriksaan Administrasi yaitu penawaran harga, sedangkan Evaluasi Teknis : Daftar personil, Peralatan, Kwalifikasi Teknis : Evaluasi Harga

• Bahwa PT. Mari Bangun Nusantara dan PT. Kakanta gugur pada waktu Evaluasi teknis

• Bahwa PT. KAKANTA tidak lulus karena tidak melampirkan brosur atau gambar jenis besi yang ditawarkan; tidak melampirkan neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik ; tidak melampirkan sertifikat SMK3 dari kementerian tenaga kerja dan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir; tidak melampirkan surat keterangan tidak menjalani sanksi pidana dari pengadilan setempat; tidak melampirkan bukti hasil audit sertifikat ISO lingkungan 14001-2015 tahun terkahir; tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2015 tahun terakhir.

• Bahwa PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir dan sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

• Bahwa Tim Pokja tidak melakukan klarifikasi atas bukti pengalaman kerja Tenaga Ahli PT. Sultana Anugrah ;

• Bahwa Pada waktu pembuktian kualifikasi atas SKA dan SKT, Tim Pokja tidak mendokumentasikan hasil scan barcode dan tidak melakukan klarifikasi kepada LPJK.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah mempunyai SBU MK 022 dan tidak mempunyai SBU MK 005.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah dinyatakan pemenang pembangunan Puskesmas Batua TA 2018 karna sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

• Bahwa adapun yang melakukan klarifiksi pembuktian di lapangan adalah Terdakwa (A. Sahar) bersama dengan Mediswaty.

• Bahwa sebelum dimenangkan PT. Sultana Anugrah Terdakwa (A. sahar) bersama dengan Terdakwa Mediswaty dijemput oleh Bojes (orang kepercayaan A. Ilham Hatta) untuk melakukan klarifikasi surat dukungan dari PT. Sultana Anugrah dan tim pokja dibawa ke PT. Rajawali yang memberikan dukungan material besi, kemudian CV. Sinar Harapan pemberi dukungan Scafolding.

• Bahwa pada waktu Tim Pokja ke PT. Optima Jaya Perkasa klarifikasi dokumen Tim Pokja bertemu dengan Suyuti dan mempertanyakan perjanjian sewa alat apakah PT Optima memiliki alatnya, dan kami tidak melakukan ceklist peralatan dilapangan, kemudian menelpon Cahyo untuk menjelaskan surat dukungan peralatan apakah benar milik PT Optima atau tidak dan Cahyo mengatakan benar.

• Bahwa Setelah pokja yakni Terdakwa (A. Sahar) menanyakan mobil crane, Cahyo mengatakan masih ada di Morowali Sulawesi Tengah, sedangkan Genset 250 Kva Terdakwa A. Sahar hanya melihat dari jauh.

• Bahwa yang memberikan dukungan sewa peralatan yaitu Cahyo yang menjabat sebagai head marketing PT. Optima Jaya Perkasa.

• Bahwa Tim Pokja tidak ada jadwal dan pemikiran ke Hotel Asyira (milik A. Ilham Hatta dan Erwin Hatta) karna Bojes menawarkan kekami (Terdakwa Andi Sahar dan saks Mediswati) ada lift barang dan genset yang mau di croscek dan selanjutnya Bojes mengarahkan kami ke hotel Aisyra, di hotel tersebut Tim Pokja diperlihatkan lift barang dan oleh A. Ilham Hatta kemudian menawarkan genset 250 Kva dan mengatakan “apabila pekerjaan tersebut memerlukan genset kami juga memiliki dan bisa digunakan”.

• Bahwa menurut Terdakwa bahwa Tim Pokja sudah janjian dengan Pak Kadafi hanya ada 3 titik yang mau dikunjungi yaitu PT Rajawali menyangkut bahan material besi, PT Optima mengklarifikasi dukungan dan kami diterima oleh pak suyuti, CV Sinar Harapan dukungan excavolding dan tidak ada rencana ke Hotel Asyira, namun karena diarahkan oleh Bojes makanya Pokja (Terdakwa Andi Sahar dan Terdakwa Mediwati) Ke Hotel Asyrah..

• Bahwa kami kerja tim tidak ada spesifikasi tugas perorang.

• Bahwa Tim Pokja hanya klarifikasi Surat Perjanjian saja ke perusahaannya dan kami mengacu dengan perpres 16 tahun 2018.

• Bahwa adapun yang mengusulkan menggunakan tower crane adalah Terdakwa Mediswaty karna dia mempunyai begron sebagai Teknik Sipil.

• Bahwa adapun Honor Tim Pokja dari ULP bukan dari Dinas Kesehatan Makassar.

• Bahwa PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk merubah atau mengusulkan perubahan KAK yang mempunyai kewenangan adalah PPK.

• Bahwa PPK yang membuat RAB, KAK.

• Bahwa Tim Pokja tidak pernah mendapat tekanan dari pihak manapun.

• Bahwa adapun Bar catter dan Bar tender adalah milik PT. Sultana Anugrah

• Bahwa dilapangan Pokja hanya melakukan klarifikasi kebenaran dokumen pendukung peralatan.

• Bahwa Sekertaris Pokja III (Terdakwa Andi sahar) tidak pernah bertemu dengan Hasrul Als Bojes untuk mempertemukan C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo di Kantor Balaikota Makassar di lantai 7 (tujuh), setelah bertemu kemudian Terdakwa Andi Sahar, ST mengatakan kepada Terdakwa C. Tjahjo Joewono Alias Cahyo bahwa meskipun peralatan mobil crane tidak dimiliki oleh PT. Optima Jaya Perkasa, namun tetap masukkan kedalam surat perjanjian dukungan sewa peralatan, nantinya anggota pokja yang baku atur dengan Terdakwa Hasrul Als Bojes selaku pewakilan dari PT. Sultana Anugrah, setelah mendengar ucapan Terdakwa Andi Sahar, ST, kemudia Terdakwa C.Tjahjo Joewono Alias Cahyo langsung menandatangani surat perjanjian dukungan peralatan PT. Optima Jaya perkasa kepada PT. Sultana Anugrah.

• Bahwa Ttidak ada ruang terbuka untuk masa sanggah akan tetapi bisa bersurat keberatan.

• Bahwa Waktu Terdakwa bersama tim ke PT. Optima klarifikasi dokumen dan mempertanyakan perjanjian sewa apakah PT optima memiliki alatnya, dan kami tidak melakukan ceklist peralatan dilapangan. Dan kami menelpon Cahyo untuk menjelaskan surat dukungan peralatan apakah benar milik PT Optomi atau tidak.

• Bahwa Nilai penawaran PT Sultana sebesar Rp. 25.529.574.84.

• Bahwa tidak pernah mengatakan kalau peralatan tersebut milik pak Erwin, kami saja tidak mengetahui kalau kita akan digirin ke hotel Asyrah.

• Bahwa kami memang tidak ada rencana kesana dan tidak ada pemikiran untuk ke hotel Asyirah.

• Bahwa Kami tidak pernah mendapat tekanan dari orang yang bernama Erwin Hatta dan Ilham hatta pada saat kami ke hotel Asyrah.

• Bahwa KAK sebagai persaksiratan untuk penyedia.

• Bahwa kami dari dulu sudah melakukan itu karena semua data sudah teruplod di aplikasi.

• Bahwa ada 2 jalur masukkan dokumen yaitu data kwalifikasi peserta lainnya dan bisa juga diuplod semua penawaran yang ada. Dan kami meggunakan semuanya,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

No.	Alat Bukti Surat
1.	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Mengerjakan Pekerjaan Nomor: 004/CV-SL/SKMP/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 dari Direktur CV. SUKMA LESTARI Ir. GEORGE RUNTULALO yang memberikan kuasa kepada Ir. DANTJE RUNTULALO selaku Wakil Direktur CV. SUKMA LESTARI untuk mengerjakan pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;
2.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1615 / 910 / Kep / XII / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
3.	1 (satu) rangkap asli Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2017;
4.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada bulan Februari 2018 yang telah dilegalisir;
5.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan Maret 2018 yang telah dilegalisir;
6.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan April 2018 yang telah dilegalisir;
7.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
8.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
9.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018 yang telah dilegalisir;
10.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 756 / Dinkes / 445 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang ditujukan kepada Kabag Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda Kota Makassar dari Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK atasnama dr. Hj. SRI RIMAYANI MALIK, SP. KK;
11.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor: 440 / 562.3 / Yankes–DKK / V / 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan nilai kontrak Rp. 1.064.200.000,- (satu milyar enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2017 selaku konsultan perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
12.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Batua tahun anggaran 2017 selaku konsultan perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
13.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Batua tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
14.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang dibuat oleh PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
15.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen As Built Drawing Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
16.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp. 48.961.269.218,71 (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh satu sen) yang telah dilegalisir;
17.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2018 pada bulan Juli 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp. 26.559.777.498,46 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) yang telah dilegalisir;
18.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 954/DINKES/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan nilai kontrak Rp. 25.529.574.842,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) selaku Penyedia Jasa PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor: 1546.2/ Dinkes/440/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
20.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 637.4/DINKES/ 440/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan nilai kontrak Rp. 307.510.500,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) selaku konsultan pengawas CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
21.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Addendum Kontrak Nomor: 978.8/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 637.4/Dinkes/440/VII/ 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
22.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.604-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
23.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 23 Juni 2017 yang telah dilegalisir;
24.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor DPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
25.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 17 April 2018 yang telah dilegalisir;
26.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2018 tanggal 13 November 2017 yang telah dilegalisir;
27.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
28.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
29.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 800 / 034.3/DKK/I/2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Fisik) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
30.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 1578.3/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
31.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 1578.1 / DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
32.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor: 1578.4/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
33.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 1578.2 / DINKES / 440 /XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
34.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 1576.6/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
35.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 1576.8/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
36.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 1576.9/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir
37.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Ketua ULP Kota Makassar Nomor: 027.05/58/SPT.BLP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan nama-nama kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pada paket pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
38.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang Nomor: 09/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
39.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang II Nomor: 09.1/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
40.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang III Nomor: 09.1.3/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
41.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang III Nomor: 09.1.4/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
42.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang V Nomor: 09.1.6/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
43.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Nomor: 09/L3.02/POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
44.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2561234 yang telah dilegalisir;
45.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2584234 yang telah dilegalisir;
46.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2699234 yang telah dilegalisir;
47.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Nomor: 094/650/ST/BLP tanggal 05 Juni 2018 untuk melakukan peninjauan Lapangan dalam rangka melakukan klarifikasi dan Pembuktian Lapangan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang berlokasi di Luar Daerah (Kabupaten Dompu, NTB);
48.	1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH pada Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I
49.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 09/07/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
50.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 09/L2/09/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
51.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 09/L3.10/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
52.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 09/L3.09/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
53.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/L3.08/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
54.	1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Surat Kuasa Direksi PT. SULTANA ANUGRAH tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 08;
55.	3 (tiga) lembar rekening koran Bank Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023653-1 atasnama Nasabah PT. SULTANA ANUGRAH periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2019;
56.	1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 145/ST/SL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari CV. SUKMA LESTARI yang diberikan kepada ANDI AIDIL DHARMAWAN, ST jabatan Site Engineer untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua;
57.	1 (satu) rangkap fotocpy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900 / 835.3 / DKK / I / 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
58.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 012/T-UM/PT-SA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
59.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Termin Pertama Nomor: 016/PTR-1/PT.SA/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
60.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan 100% Nomor: 027/PTR-100/PT.SA/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
61.	1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah & Laporan Pehitungan Struktur dari Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA proyek Pengembangan Gedung Puskesmas Batua Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar;
62.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perhitungan Struktur dari Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA proyek Pengembangan Gedung Puskesmas Batua Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar;
63.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Bulan I periode 24 Agustus 2018 s/d 24 September 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
64.	1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulan II periode 25 September 2018 s/d 26 Oktober 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
65.	1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulan III periode 27 Oktober 2018 s/d 23 November 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
66.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Minggu XVII (Addendum I) periode 22 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
67.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Quality Control pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
68.	1 (satu) rangkap fotocopy laporan Action Plan periode 28 Desember – 31 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dari CV. SUKMA LESTARI;
69.	1 (satu) rangkap Surat Nomor: 021/SL-CV/XII/2018 perihal Justifikasi Teknis tanggal 27 Desember 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Makassar terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua beserta lampirannya;
70.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 146/ST/SL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari CV. SUKMA LESTARI yang diberikan kepada RUSPYANTO, ST jabatan Inspector untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua;
71.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 006/SL-CV/IX/2018 perihal Instruksi tanggal 18 November 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani RUSPYANTO, ST selaku Inspector yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Makassar Ta. 2018 PT. SULTANA ANUGRAH;
72.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 007/SL-CV/XI/2018 perihal Instruksi tanggal 22 November 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani RUSPYANTO, ST selaku Inspector yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Makassar Ta. 2018 PT. SULTANA ANUGRAH;
73.	1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama Tentang Berubahan Penentuan Titik Bangunan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. SUKMA LESTARI, Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA, kontraktor PT. SULTANA ANUGRAH, dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Makassar;
74.	1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dibuat PT. SULTANA ANUGRAH;
75.	1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 Jl. Abd. Daeng Sirua Makassar;
76.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Bulan IV periode 24 November 2018 s/d 21 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
77.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07548/SP2D/LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran uang muka 20% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) sebesar Rp. 5.105.914.968,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) beserta lampirannya;
78.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10505/SP2D/LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran Langsung Termin I (pertama) 40% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.969,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
79.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14489/SP2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran Langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 15.317.744.905,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
80.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14521/SP2D/LS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2018 yang ditunjukan kepada Ir. GEORGE RUNTULALO Direktur CV. SUKMA LESTARI dengan nomor rekening 030.003.0000096876 Bank Sulselbar Cabang Pare-pare keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I) sebesar Rp. 181.126.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
81.	1 (satu) rangkap fotocopy peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota makassar 2014-2019 yang telah dilegalisir;
82.	1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.607-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2016 yang telah dilegalisir:
83.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00259/SPM/DKES /LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Muka 20% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.968,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah dilegalisir;
84.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00406/SPM/DKES /LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung Termin I (pertama) 40% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.969,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah dilegalisir;
85.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00548/SPM/DKES /LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 15.317.744.905,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) yang telah dilegalisir;
86.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14388/SP2D/LS/XI/2017 tanggal 08 November 2017yang ditujukan kepada PANDJI HARJASA ST. MT. Direktur Utama PT. Pandu Persada dengan nomor rekening 130.003.0000302169 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas / RS (Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua) beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
87.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 06 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
88.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 22 Oktober 2018 untuk pembayaran Termin 1 (satu) 40% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
89.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran langsung 100% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
90.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran langsung 100% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir
91.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 17 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
92.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 23 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
93.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 27 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
94.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 29 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
95.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 04 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
96.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 07 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
97.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 12 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
98.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 14 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
99.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 19 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
100.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 25 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
101.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 01 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
102.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 05 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
103.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 09 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
104.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 12 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
105.	1 (satu) lembar rekap pemesanan readymix Pak Kadafi pada proyek Puskesmas Batua Tahap I Jln. Dg. Sirua dari PT. OPTIMA JAYA PERKASA;
106.	1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Khadafi terkait pemesanan readymix dari PT. OPTIMA JAYA PERKASA;
107.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001337 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
108.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001558 tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
109.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001655 tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
110.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001761 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
111.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001785 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
112.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001808 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
113.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001837 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
114.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001876 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
115.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001877 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
116.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001894 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
117.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001931 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
118.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001932 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
119.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001984 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
120.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001994 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
121.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002036 tanggal 01 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
122.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002055 tanggal 03 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
123.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002065 tanggal 05 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
124.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002066 tanggal 05 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
125.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002095 tanggal 09 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
126.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002129 tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
127.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002173 tanggal 19 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
128.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002281 tanggal 29 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
129.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002307 tanggal 04 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
130.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002308 tanggal 04 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
131.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002328 tanggal 08 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
132.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002342 tanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
133.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002424 tanggal 22 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
134.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002425 tanggal 22 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
135.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000048 tanggal 05 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
136.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000063 tanggal 08 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
137.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000204 tanggal 21 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
138.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000299 tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
139.	3 (tiga) lembar daftar pemesanan besi beton untuk lokasi proyek Puskesmas Batua.
140.	2 (dua) lembar Concrete Compressive Strength Test FM-BPB-QAC-003-01 proyek Pembangunan Puskesmas Batua dari PT. BOSOWA BETON INDONESIA;
141.	2 (dua) lembar fotocopy catatan tangan dari PT. Bosowa Beton Indonesia terkait pemesanan readymix;
142.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak perjanjian jual beli beton readymix PT. SULTANA ANUGRAH proyek pekerjaan pembangunan Gedung puskesmas Jalan Dg. Sirua Makassar Tahun Anggaran 2018
143.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1408/027.05/Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar Tahun Anggaran 2018;
144.	1 (satu) rangkap Summary Report Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
145.	1 (satu) rangkap Summary Report Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
146.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 09/L3.05/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 lelang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
147.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Simak Evaluasi Dokumen Penawaran perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
148.	1 (satu) lembar print out undangan kualifikasi yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
149.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Klarifikasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09 /L3/06/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang telah dilegalisir;
150.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
151.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 09/L3.07/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
152.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
153.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. MARI BANGUN NUSANTARA yang telah dilegalisir;
154.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
155.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
156.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. MARI BANGUN NUSANTARA yang telah dilegalisir
157.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014 – 2019 Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
158.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014 – 2019 Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
159.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
160.	1 (satu) rangkap fotocopy surat kesepakatan bersama tentang perubahan penentuan titik bangunan dari PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
161.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Back Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 lokasi Jl. Abd. Daeng Sirua Makassar yang telah dilegalisir;
162.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.4.1.1074 tanggal 24 Februari 1999 tentang pengangkatan sebagai Pengawai Negeri Sipil atasnama MUHAMMAD ALWI SKM yang telah dilegalisir;
163.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas / RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yang telah dilegalisir;
164	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas / RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran Termin I sebesar 40% (empat puluh persen) yang telah dilegalisir;
165.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas / RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran langsung sebesar 100% (seratus persen) yang telah dilegalisir;
166.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 382501021209537 periode 31 Januari 2017 – 31 Januari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
167.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan Nomor rekening 140-201-000000813-9 periode 01 Januari 2017 – 25 Februari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
168.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0120408467 periode 01 Januari 2017 – 31 januari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
169.	1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Pekerjaan Tambah Kurang (CCO I) pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
170.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang telah dilegalisir;
171.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang telah dilegalisir
172.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 324 / Dinkes / 445 / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan pendampingan pelaksanaan pembangunan yang telah dilegalisir;
173.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 374 / Dinkes / 445 / III / 2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tenaga teknis yang telah dilegalisir;
174.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440 / 220.1/DKK-Yankes / III / 2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
175.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440 / 1432 / Yankes-DKK / VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
176.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440 / 137.6 / Yankes – DKK/I/2018 tanggal 31 januari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
177.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 273.2/Dinkes / 445/II/2018 tanggal 26 februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
178.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
179.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 756/Dinkes/445/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
180.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/ 1479 / Yankes – DKK / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
181.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.607-2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang telah dilegalisir;
182.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/678.4/PSDK/DKK/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
183.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900/21.5/DKK/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Panitia Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
184.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
185.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
186.	1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tahun 2017 yang telah dilegalisir;
187.	1 (satu) rangkap Recana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
188.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 870/1810.2/DKK/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
189.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 870/1230.4/DKK/VII/2017 tanggal 4 Juli 2016 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2017 yang telah dilegalisir;
190.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
191.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
192.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan – SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar;
193.	1 (satu) rangkap fotocopy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
194.	1 (satu) rangkap fotocopy Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
195.	1 (satu) rangkap fotocopy Program, Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir
196.	1 (satu) rangkap fotocopy Program, Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
197.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
198.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
199.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
200.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan – SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
201.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
202.	1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan – SKPD) Tahun anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
203.	1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 November 2017 yang telah dilegalisir;
204.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
205.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
206.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
207.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir
208.	1 (satu) bundel Laporan Akhir Masterplan Persiapan Rumah Sakit Batua Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir
209.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 3565/8.Pers/462/PB/1989 tanggal 27 Januari 1989 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atasnama Dr. Andi Naisyah Tun Nurainah Azikin yang telah dilegalisir;
210.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890851686 periode Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
211.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890851686 periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
212.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
213.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
214.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
215.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
216.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
217.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
218.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7050548998 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Juli 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
219.	1 (satu) rangkap Berita Acara Klarifikasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09/L3/06/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang telah dilegalisir
220.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000002301-4 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah FIRMAN MARWAN;
221.	1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520014246314 periode 01 januari 2017 sampai dengan 31 januari 2019 atasnama nasabah FIRMAN MARWAN;
222.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Januari 2019 terima dari PT. SULTANA ANUGRAH guna pembayaran Invoice besi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
223.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 15 Desember 2018 telah terima dari PT. SULTANA ANUGRAH guna pembayaran Invoice besi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
224.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH uang sejumlah Rp. 841.762.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
225.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2018 telah terima dari PT. SULTANA ANUGRAH uang sejumlah Rp. 358.238.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
226.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Januari 2019 terima dari PT. SULTANA ANUGRAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) guna pembayaran Invoice besi;
227.	3 (tiga) lembar fotocopy Rincian Invoice dari besi yang sudah terkirim ke lokasi (diluar kontrak) PT. SULTANA ANUGRAH yang ditanda tangani oleh Christian Phieterjaya dan Muh. Iqbal;
228.	2 (dua) lembar asli surat orderan besi dari PT. SULTANA ANUGRAH kepada PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI tanggal 24 Agustus 2018;
229.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh yang ditanda tangani oleh ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU selaku Kuasa Direktur PT. SULTANA ANUGRAH untuk penyelesaian pembayaran pengambilan besi beton pada PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI;
230.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.13/2440/kepeg tanggal 28 Desember 2004 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atasnama dr. SRI RIMAYANI, S.Ked yang telah dilegalisir;
231.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1540 / 910 / Kep/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
232.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000002520-3 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah dr. SRI RIMAYANI;
233.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890343869 periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2019 atasnama nasabah dr. SRI RIMAYANI;
234.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0280120054 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah SRI RIMAYANI;
235.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Studi Kelayakan Peningkatan Puskesmas Batua Menjadi Rumah Sakit Kelas C Batua Kota Makassar yang telah dilegalisir
236.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran dengan nomor rekening 030-003-000009687-6 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juli 2019 atasnama CV. SUKMA LESTARI
237.	1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 06 November 2018 tentang pengajuan kredit PT. SULTANA ANUGRAH kepada PT. Bank Sulselbar;
238.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2900255856 periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan nasabah atasnama MUH KADAFI MARIKAR;
239.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520001273065 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2019 atasnama nasabah MUH KADAFI MARIKAR;
240.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0999911799 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 atasnama nasabah MUH KADAFI MARIKAR;
241.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813405 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 07 September 2018;
242.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813404 keterangan transaksi BENNY SUJIATMAN tanggal 12 September 2018;
243.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813407 keterangan transaksi HASRUL INDARJAYA tanggal 24 Oktober 2018;
244.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813410 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 07 November 2018;
245.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813411 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 12 November 2018;
246.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813415 keterangan transaksi H. ANDI MAURAGA tanggal 21 November 2018
247.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813417 keterangan transaksi MUH FADLY RAHMAN tanggal 21 November 2018;
248.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 183478 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 02 Januari 2019;
249.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Sulselbar tanggal 26 Oktober 2018;
250.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Sulselbar tanggal 29 Oktober 2018
251.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7685232171 periode Oktober 2017 sampai dengan Februari 2019 atasnama nasabah MUH DANI RAMLI;
252.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305101008045505 atasnama Nasabah RUSPYANTO RUSNADI periode oktober 2018 s/d Juli 2019;
253.	1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1700001488786 atasnama Nasabah ANDI AIDIL DHARMAWAN periode 1 September 2018 s/d 31 Desember 2018;
254.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7325302763 periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2020 atasnama nasabah Andi Ilham Hatta Sulolipu;
255.	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-00-0700103-1 periode 1/01/2017 s/d 31/12/18 atasnama nasabah Andi Ilham Hatta Sulolipu;
256.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar tanggal 07 November 2018;
257.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1157/027/Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
258.	2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 027.05/49.01/SPT-BLP/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang telah dilegalisir;
259.	3 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Kaji Ulang Nomor: 10/BA.Kaji Ulang /POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
260.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 10/05/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 7 April 2018 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
261.	1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tenaga Ahli CV. SUKMA LESTARI pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
262.	1 (satu) lembar dokumentasi proses kaji ulang dokumen tanggal 8 Maret 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir;
263.	1 (satu) rangkap dokumentasi Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 9-10 April 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir
264.	2 (dua) lembar dokumentasi Klarifikasi dokumen penawaran teknis tanggal 21 Mei 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir
265.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi File I Nomor: 10/13/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 24 mei 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
266.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi File II Nomor: 10/16/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
267.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua E-Seleksi Umum Nomor: 10/18/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 TANGGAL 4 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
268.	2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 10/19/POKJA-BLBPJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua tanggal 31 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
269.	1 (satu) rangkap fotocopy Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan HPS Rp. 399.795.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
270.	2 (dua) lembar Hasil Evaluasi Akhir kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir
271.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. MAHAPANI KONSULTAN yang telah dilegalisir;
272.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. WIDYA SARANA CONSULTANT yang telah dilegalisir;
273.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
274.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. TRIMAKO ABDI KONSULINDO yang telah dilegalisir;
275.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. DARMA CITRA UTAMA yang telah dilegalisir;
276.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA yang telah dilegalisir;
277.	2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua tanggal 9 s/d 10 April 2018 yang telah dilegalisir;
278.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
279.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. INTENCIVINDO yang telah dilegalisir;
280.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. WIDYAH MITRA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
281.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 PT. INDRA CIPTA DIMENSI yang telah dilegalisir;
282.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 PT. GLOBAL MADANINDO yang telah dilegalisir;
283.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tanggal 21 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
284.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 PT. INDRA CIPTA DIMENSI yang telah dilegalisir;
285.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. DARMA CITRA UTAMA yang telah dilegalisir;
286.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
287.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
288.	2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Seleksi Nomor: 10/17/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
289.	2 (lembar) fotocopy Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 10/17.a/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
290.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 10/20/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang yang telah dilegalisir;
291.	1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10/19/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
292.	1 (satu) rangkap Summary Report informasi tender Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
293.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I) yang telah dilegalisir;
294.	1 (satu) bundel asli dokumen Invoice Termin 100% Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dari Konsultan Pengawas CV. SUKMA LESTARI;
295.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Februari 2018 yang telah dilegalisir;
296.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada Maret 2018 yang telah dilegalisir;
297.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun 2018 yang telah dilegalisir
298.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 Nomor DPPA SKPD 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
299.	1 (satu) buah buku agenda Exclusive warna biru;
300.	2 (dua) lembar fotocopy surat Walikota Makassar nomor: 950 / 126 / S. edar / BPKAD / X / 2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Batas Akhir Pengajuan SPM GU / TU / LS yang telah dilegalisir;
301.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Studi Kelayakan Peningkatan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Kelas C Batua Kota Makassar yang telah dilegalisir;
302.	1 (satu) bundel buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar warna coklat;
303.	1 (satu) bundel buku Agenda Surat keluar masuk motif kotak warna biru kombinasi hitam;
304.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 26 April 2019 tentang pernyataan untuk mengganti jumlah kerugian Negara terkait pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I pada Dinas Kesehatan Ta. 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR selau Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah dilegalisir;
305.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. KADAFI MARIKAR selaku Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah dilegalisir;
306.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor: 2294 / STS.P / BPKA / XII / 2019 sebesar Rp. 340.920.952,92 (tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah) tanggal 30 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
307.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor: 2308 / STS-P / BPKA / XII / 2019 sebesar Rp. 388.679.494,03 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh empat koma tiga rupiah) tanggal 27 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
308.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Februari 2018 yang telah dilegalisir
309.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Maret 2018 yang telah dilegalisir;
310.	1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta jual beli saham nomor 08 tanggal 08 November 2011;
311.	1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023287-0 atasnama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
312.	1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023287-0 atasnama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
313.	Uang senilai Rp. 158.073.600 (seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
314.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1517 / 955 / Kep / XII / 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) pada setiap satuan kerja perangkat daerah tahun 2017 dalam lingkup pemerintah kota Makassar yang telah dilegalisir;
315.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1622 / 931 / Kep / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) pada setiap satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kota Makassar tahun anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
316.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar nomor: 823.2.462-2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama FIRMAN MARWAN yang telah dilegalisir
317.	1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan walikota Makassar nomor:823.3.16-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama MEDISWATY, ST yang telah dilegalisir
318.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.821. 13 – 226 tanggal 30 September 2000 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama HAMSARUDDIN, SE. yang telah dilegalisir;
319.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1019 / 027 / KEP / V / 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan kembali anggota kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Makassar yang telah dilegalisir;
320.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Makassar Nomor: 1027 / 027 / KEP / V / 2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan kembali kelompok kerja (pokja) bagian layanan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kota Makassar tahun 2017 yang telah dilegalisir;
321.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1157 / 027 / tahun 2018 tentang penetapan anggota kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Makassar tahun 2018 yang telah dilegalisir
322.	1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan walikota Makassar nomor: 823.3.13-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama Andi Sahar, ST. yang telah dilegalisir
323.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 466 / PT04.H2 / C / 1990 tanggal 5 maret 1990 tentang pengangkatan Sdr. Ir. Danjte Runtulalo menjadi pegawai negeri sipil yang telah dilegalisir
324.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atasnama SRI RIMAYANI M nomor 197501272003122013 tanggal 27 Juli 2019
325.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Sultana Anugrah dengan Cek No. CF 813405 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 07 September 2018 yang telah dilegalisir;
326.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus jutua rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 130.003.23287.0 tanggal 07 September 2018 yang telah dilegalisir;
327.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 508029 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 September 2018 yang telah dilegalisir;
328.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar dengan Cek No. CF 813407 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
329.	1 (satu) lembar fotocopy Slip setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 1300030000232870 tanggal 24 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
330.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 515860 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
331.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Sultana Anugrah dengan Cek No. CF. 813410 senilai Rp. 3.215.000.000 (tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 07 November 2018 yang telah dilegalisir;
332.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 2.215.000.000 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 13000323287 tanggal 07 November 2018 yang telah dilegalisir;
333.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 520515 senilai Rp. 2.215.000.000 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 8 November 2018 yang telah dilegalisir;
334.	Uang tunai senilai Rp. 125.377.500 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan terdakwa dan saksi-saksi, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya,sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata satu sama lain, saling berhubungan dan bersesuai, sehingga didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa benar saksi Hamsaruddin, SE. M.Si selaku ketua, Andi Sahar selaku Sekertaris dan terdakwa Mediswaty, ST.MT, selaku Anggota Pokja III BLPBL Setda Kota Makassar ketiganya selaku POKJA III BLPBJ Setda Kota Makassar berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 ;

• Bahwa benar saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar Alias Kadafi Alias Om Def selaku Direktur PT. Sultana Anugrah yang ditunjuk sebagai Pelaksana paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018. berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 954 / Dinkes /440/ VIII/ 2018 Tanggal 24 Agustus 2018 ;

• Bahwa benar saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017, Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018 ;

• Bahwa benar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kota Makassar juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) ;

• Bahwa benar Muhammad Alwi S.KM. M.Kes selaku Kepala Seksi Pasyangkes dan Peningkatan Mutu pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900/ 835.3/DKK/ I/ 2018 tanggal 05 Januari 2018 ;

• Bahwa benar saksi Ir. Dantje Runtulalo, MT selaku Wakil Direktur CV. Sukma Lestari berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 03 Agustus 2006 dari Notaris Brillian Thioris, SH tentang kepengurusan CV. Sukma Lestari dan Surat Kuasa Mengerjakan Pekerjaan Nomor : 004/CV-SL/SKMP/III/2018, tanggal 24 Maret 2018 dari Direktur CV. Sukma Lestari (Ir. George Runtulalo) untuk mengerjakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA. 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar, yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 307.510.500,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

• Bahwa benar saksi Anjas Prasetya Runtulalo, ST., MT selaku Quantity Surveyor CV. Sukma Lestari dalam rangka pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA. 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Ruspyanto Rusnadi selaku inspector pengawas dari CV. Sukma Lestari dalam rangka pengawasan pembangunan puskesmas batua pada dinas kesehatan kota makassar tahun anggaran 2018 berdasarkan surat tugas CV. Sukma Lestari Nomor : 146/ST/SL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;

• Bahwa benar saksi Firman Marwan, ST selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 800/ 034.3/DKK/ I/ 2018 tanggal 05 Januari 2018 ;

• Bahwa benar Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA selaku Kuasa Direksi PT. Sultana Anugrah berdasarkan akta Notaris Nomor 8 tanggal 8 Oktober 2018 pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dan saksi A. Erwin Hatta Sulolipu selaku direktur PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera ;

• Bahwa benar guna memenuhi jenjang rujukan Rumah Sakit dimana setiap Masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dipersyaratkan untuk mendapatkan rujukan melalui Rumah Sakit Type C dan dikarenakan Kota Makassar belum memiliki Rumah Sakit Type C,dalam Renstra dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Lima Tahunan Kota Makassar TA 2014 ditetapkan Peningkatan Puskemas Batua dan Puskesmas Jumpandang Baru sebagai rumah Sakit Type C dengan pertimbangan lokasi kedua Puskesmas yang strategis, jumlah kunjungan pasien dan luas lahan/wilayahnya ;

• Bahwa benar perencanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Tipe C ditentukan secara lisan oleh dr. Andi Naisyah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar ;

• Bahwa benar sebagai tindak lanjut hal tersebut, selanjutnya saksi dr. Andi Naisyah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar memerintahkan saksi dr. Irma Hadade selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kabid PSDK) dimana pada saat dimaksud, kegiatan tersebut berada dibawah naungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuat dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Tipe C, Master plan, dan naskah akademik tanpa membuat kajian / studi kelayakan atas rencana Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Makassar tidak melengkapi persyaratan dokumen AMDAL pada tahun 2016 terkait kesehatan dan keselamatan Lingkungan karena dokumen AMDAL baru dilengkapi pada tahun 2019. Dimana terhadap kajian tentang perencanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Batua menjadi Rumah sakit Tipe C yang hasilnya berupa Laporan Akhir Perencanaan Master Plan Rumah Sakit Batua Kota Makassar ;

• Bahwa benar selanjutnya saksi dr. Irma Haddade selaku Kabid PSDK memerintahkan saksi Firman Marwan, ST selaku Pegawai pada Bidang PSDK untuk membuat dan menyusun nilai anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017, Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 ;

• Bahwa benar terdakwa Firman Marwan, ST dalam menentukannilai anggaran terhadap ketiga paket pekerjaan pada dokumen RKA TA 2017 yakni terlebih dahulu membuat perhitungan nilai anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.400.000.000.000,- yang diperoleh dengan cara perhitungan memperkirakan luas bangunan dan jumlah lantai yang direncanakan untuk bangunan rumah sakit dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas Bangunan (m2)	Harga Satuan per meter (Rp)	Jumlah Lantai	Nilai Anggaran (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)x(d)	(f)	(g)	(h)=(e)x(f)x(g)
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua	100	100	10.000	5.000.000,-	8	400.000.000.000,-

• Bahwa benar saksi Firman Marwan dalam menentukan luas bangunan dan jumlah lantaii

• Bahwa benar bangunan Puskesmas Batua sebagaimana dimaksud diatas hanya berdasarkan angka perkiraan luas bangunan dan jumlah lantai yang direncanakan tanpa melakukan survey dan pengukuran secara langsung pada Puskesmas Batua serta tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan dan setelah memperoleh nilai estimasi tersebut ;

• Bahwa benar saksi Firman Marwan menyusun alokasi pagu anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 dengan cara menghitung sendiri dengan menggunakan Lampiran Perwali Makassar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya TA 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

• Nilai anggaran kegiatan konstruksi jasa perencanaan dengan nilai lima milyar keatas adalah maksimum 1% dari nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 sehingga diperoleh nilai anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai (1% x Rp.400.000.000.000,-) = Rp.4.000.000.000,-;

• Nilai anggaran kegiatan konstruksi jasa pengawasan dengan nilai lima milyar keatas adalah maksimum 0,85% dari nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2017 yaitu senilai Rp.268.442.193,97 (0,85% x Rp.31.581.434.585,-), namun kemudian nilai anggaran tersebut ditentukan menjadi Rp.318.000.000,- ;

• Nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta 2017 senilai Rp.400.000.000.000,- diubah menjadi senilai Rp.31.581.434.585,- atas perintah dari saksi dr. Irma Haddadeselaku Kabid PSDM.

• Bahwa benar dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud, selanjutnya ditetapkan sebagai DPA Pokok Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 dan DPA Perubahan TA 2017 dengan rincian anggaran untuk kegiatan perencanaan Pembangunan Puskesmas Batua, Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dan pekerjaan pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaaan	Dokumen Induk	Anggaran TA 2017	Dokumen Perubahan	Anggaran TA 2017
		RKA (Rp)	DPA (Rp)	RKA (Rp)	DPA (Rp)
1	PekerjaanPerencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua	4.000.000.000,-	1.300.000.000,-	1.300.000.000,-	1.064.200.000,-
2	PekerjaanPemban gunan Gedung Puskesmas Batua	31.581.434.585,-	30.000.000.000,-	30.000.000.000,-	-
3	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua	318.000.000,-	318.000.000,-	318.000.000,-
	Jumlah	35.899.434.585,-	31.618.000.000,-	31.618.000.000,-	1.064.200.000,-

• Bahwa benar nilai anggaran terhadap ketiga paket pekerjaan yang disusun oleh saksi Firman Marwan, ST tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai pagu anggaran Pembangunan Gedungan Puskesmas Batua TA 2017 sebagaimana dituangkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor : 1.02.1.02.0190252 tanggal 3 Januari 2017 yakni anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratusjuta rupiah), anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan anggaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua senilai Rp.318.000.00,-(tiga ratus delapan belas juta rupiah) ;

• Bahwa benar penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ditentukan secara langsung oleh saksi dr. Andi Naisiah Tunur Ania pada rapat di Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Tahun 2016 saat pembahasan pekerjaan yang akan dilakukan di TA 2017 tanpa adanya Analisa kebutuhan, analisa belanja, capaian kerja dan indikator kegiatan serta tanpa survei dan pengukuran secara langsung di lokasi ;

• Bahwa benar pada tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang sebelumnya pembangunan Puskesmas Batua dibawahi oleh Bidang PSDK dengan nomenklatur Seksi Sarana dan Prasarana dan berubah menjadi Seksi Peningkatan Mutu yang dibawahi oleh Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) yang dijabat oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku Kepala Bidang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1540/910/KEP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017dan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 11 ayat (5) “dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

• Bahwa benar setelah DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 ditetapkan saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar ex officio selaku Pengguna Anggaran memanggil saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku KPA sekaligus bertindak sebagai PPK dan memberitahukan bahwa Pembangunan Puskesmas Batua milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu dengan menuliskan diselembaran kertas kegiatan yang dikelola oleh Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dengan tulisan tinta warna biru inisial “EH” ;

• Bahwa benar saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK memperlihatkan lembaran kertas tersebut kepada saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST selaku staf Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Makassar dimana saksi A. Erwin Hatta Sulolipu dikenal oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK, saksi Muhammad Alwi dan saksi Firman Marwan sebagai orang yang dekat dengan Walikota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto sehingga dianggap sebagai orang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar ;

• Bahwa benar saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selanjutnya memerintahkan secara lisan kepada saksi Firman Marwan untuk melakukan penyusunan HPS untuk pemilihan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dan ditindaklanjuti oleh saksi Firman Marwan dengan draft HPS yang disusun tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dimana saksi Firman Marwan menetapkan HPS hanya berdasarkan kepada nilai anggaran yang tercantum dalam DPA Pokok Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2017 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan ditetapkan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

• Bahwa benar untuk pelaksanaan pemilihan Jasa Konsultasi perencana selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar yang ditindaklanjuti oleh Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja IV yang terdiri atas Moh. Syaifullah, SE selaku Ketua, Andi Sahar, ST selaku Sekretaris dan Mediswaty, ST, MT selaku Anggota berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kabag Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Makassar Nomor : 027.05/027.3/SPT.BLP/ III/2017 tanggal 7 Maret 2017 ;

• Bahwa benar berdasarkan hasil evaluasi administrasi, tekhnis dan harga Pokja IV kemudian menetapkan PT. Pandu Persada sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran senilai Rp.1.080.400.000,- (satu milyar delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak Nomor : 440/562.3/Yankes-DKK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Panji Harjasa, ST,MT selaku Direktur PT. Pandu Persada dengan masa kontrak selama 120 (Seratus dua puluh) hari yakni dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 11 september 2017 ;

• Bahwa benar output pekerjaan yaitu Gambar rencana, RAB, Bill of quality, laporan perhitungan struktur, Rencana kerja dan Syarat (RKS) antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan PT. Pandu Persada dengan nilai Estimate Engineer (EE) untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I sebesar Rp. 181.258.260.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

• Bahwa benar berdasarkan hasil Jasa Konsultasi Perencana PT. Pandu Persada dimaksud dan berdasarkan Gambar rencana, RAB dan Bill of quality, saksi Muhammad Alwi menyusun HPS dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Batu dengan dibantu oleh saksi Firman Marwan dan selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dengan Nilai HPS sebesar Rp. 29.982.400.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa benar saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK sebelum menyerahkan paket pekerjaan tersebut ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terlebih dahulu atas perintah dari saksi dr. Naisiah Tunur Ania bertemu dengan saksi A. Ilham Hatta Sulolipu yang merupakan adik kandung dari saksi A. Erwin Hatta Sulolipu di Hotel Asyira yang merupakan hotel milik saksi A. Erwin Hatta Sulolipu dan dibawah pengelolaan PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera ;

• Bahwa benar dalam pertemuan di Hotel Asyra saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK, saksi Muhammad Alwi, Saksi Deny Kwen dan saksi Firman Marwan menyerahkan dokumen persyaratan lelang (kerangka acuan kerja dan RAB) yang dicopy dari laptop saksi Firman Marwan ke flash disc milik saksi A. Ilham Hatta Sulolipu dimana pemberian dokumen tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari penyampaian saksi A. Naisiah Tunur Ania bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I akan dikerjakan oleh saksi A. Erwin Hatta Sulolipu ;

• Bahwa benar untuk mengikuti proses lelang Pembangunan gedung puskesmas Batua Tahap I pada dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun anggaran 2018, saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah (pemilik perusahaan) dihubungi melalui telepon oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk meminjam PT. Sultana Anugrah perusahaan milik terdakwa Ir. Muhammad Kadafi Marikar ;

• Bahwa benar saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar menyetujui meminjamkan perusahaannya kepada saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA mendapat persetujuan dari saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar, selanjutnya Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA bersama seorang temannya yang bernama Dani datang ke kantor PT. Sultana Anugrah yang beralamat di jalan A. P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F. No. 15, untuk menanyakan pengalaman kerja PT. Sultana Anugrah ;

• Bahwa benar saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar memberikan dokumen berupa Company profile perusahaan dalam bentuk shof copy atau flash dish kepada saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA untuk dipergunakan mengikuti lelang, dan selanjutnya saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar dibantu oleh Dani yang merupakan orang kepercayaan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA untuk membuat penawaran kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar mengupload penawaran tersebut pada portal pengadaan barang dan jasa Kota Makassar ;

• Bahwa benar saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017 Bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pemilihan penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I ;

• Bahwa benar berdasarkan surat masing-masing Nomor 440/432/DKK-Yankes/VIII/2017 dan surat Nomor 440/1432/Yankes-DKK/VIII/2017 dan ditindaklanjuti dengan penunjukan Pokja VII dengan susunan Darman Sioga, ST selaku Ketua, Noer Angga Enietasari sebagai Sekretaris, Romi Phisco, S.Kom selaku Anggota dengan metode pemilihan system gugur pasca kualifikasi dimana berdasarkan tahapan evaluasi kualifikasi PT. Bumi Permata Kendari dinyatakan lulus namun tidak hadir pada saat tahap pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dokumen penawaran dimana pihak PT. Bumi Permata Kendari tidak menghadiri tahapan pembuktian dimaksud dikarenakan dipukul oleh orang yang tidak dikenal pada saat akan menghadiri pembuktian tepatnya di depan lift Kantor Balaikota Makassar ;

• Bahwa benar oleh karena PT. Bumi Permata Kendari tidak hadir dalam tahapan pembuktian sementara calon penyedia yang lain yaitu PT. Gemilang Utama Alen, PT. Apasko Utama Jaya dan PT. Satu Empat Lima gugur dalam tahapan kualifikasi dan tekhnis maka lelang tersebut kemudian dinyatakan gagal ;

• Bahwa benar saksi dr. Sri Rimayani M, Sp. KK sebanyak dua kali mendampingi ibu Kadis Kesehatan Makassar yaitu dr. Nasyiah Tunur Ania menghadap Walikota Makassar Ir. Dani Pamanto di rujab Walikota Makassar ;

• Bahwa benar pertama saksi dr. Sri Rimayani M, Sp. KK mendampingi ibu Kadis Kota Makassar yaitu dr. Nasyiah Tunur Ania bersama dengan Konsultan perencana dan membicarakan masalah gambar pembangunan Puskesmas Batua ;

• Bahwa benar yang kedua kedatangan saksi dr. Sri Rimayani dan saksi dr. Naisyiah ke rujab untuk melaporkan kegiatan dinas Kesehatan tahun 2017 kepada Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto di rumah Dinas Walikota Makassar dan saat saksi dr. Sri Rimayani dan saksi dr. Naisyiah menuju ruang tamu belakang rumah Dinas Walikota, setelah duduk beberapa menit diruangan tamu tersebut pak Walikota Makassar Ir. Ramdhan Dani Pomantho menerima kami dan duduk diruangan tamu bersama saksi dr. Sri Rimayani dan saksi dr. Naisyiah, dan saat itu juga saksi A. Erwin Hatta Sulolipu keluar dari ruangan dalam ruangan rujab walikota sambil berdiri didekat saksi dr. Sri Rimayani dan saksi dr. Naisyiah selanjutnya saksi dr. Naisyah melaporkan kegiatan pembangunan puskesmas batua kepada pak walikota dengan mengatakan “ bagaimana ini batua pak “pak walikota menjawab“ Kasi mi itu“ lalu ibu kadis dr. Nasyiah menanyakan jadi berapa yang disiapkan anggrannya pak“ lalu ada yang menjawab antara Pak Erwin Hatta atau Pak Walikota “ 49 Milyar mo” kemudian ibu kadis jawab “ ie pak “ selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani dan saksi dr. Naisyiah meninggalkan ruangan tersebut dan pulang ;

• Bahwa benar pelaksanaan lelang tersebut gagal pada Tahun Anggaran 2017 selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Makassar Kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 2 Januari 2018, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA. 2018 senilai Rp. 49.000.000.000,-(empat puluh Sembilan milyar rupiah) dan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

• Bahwa benar anggaran APBD Kota Makassar TA. 2018, sebagaimana tercantum dalam RKA Dan DPA IndukNomor DPA SKPD 1.02 1.02.01 19 02 5 2 Tanggal 02 Januari 2018, namun kemudian nilai anggaran paket pekerjaan tersebut mengalami perubahan senilai Rp.25.529.574.842 merupakan hasil realiasasi kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dan kemudian nilai anggaran tersebut dimasukkan oleh bagian perencanaan didalam DPA Perubahan tertanggal 25 Oktober 2018,setelah itu Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK memerintahkan saksi Firman Marwan, ST selaku staf Bidang Yankes untuk meng-input nilai anggaran tersebut ke dalam dokumen RKA dan DPA Induk serta dokumen DPA Perubahan ;

• Bahwa benar penentuan nilai anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA. 2018 tersebut diatas yang ditentukan oleh saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar pada saat rapat di dinas Kesehatan Kota Makassar hanya merupakan angka perkiraan dan tanpa didukung dengan dokumen yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja dan indikator kegiatan ;

• Bahwa benar berdasarkan DPA dimaksud selanjutnya, saksi dr. Sri Rimayani Malik memerintahkan kepada saksi Muhammad Alwi selaku PPTK untuk menyusun HPS dengan dibantu oleh saksi Firman Marwan dan berkoordinasi dengan PT. Pandu Persada selaku Konsultan Perencana terkait perkiraan RAB Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang akan dilaksanakan secara bertahap, karena tidak tersedianya anggaran sesuai perencanaan awal dan untuk menyesuaikan waktu yang tersisa pada TA 2018. Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I direncanakan hanya empat lantai. Selanjutnya HPS yang telah disusun tersebut ditetapkan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dengan nilai HPS yang ditetapkan sebesar Rp. 26.559.777.498,64pada bulan Juli 2018, dimana perhitungan nilai HPS tersebut tidak didasari atas keilmuan dan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;

• Bahwa benar sebelum proses lelang dilaksanakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes kembali memberitahukan / menyampaiakan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik,Sp. KK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK), saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST di ruang kerjanya bahwa Pembangunan Puskesmas Batua tetap milik Erwin Hatta ;

• Bahwa benar saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes kemudian memerintahkan saksi dr. Sri Rimayani Malik,Sp. KK selaku PPK, saksi Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Firman Marwan, ST selaku Staf Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk ke Hotel Asyra menemui saksi Ilham Hatta Sulolipu (adik A. Erwin Hatta Sulolipu) untuk menyerahkan dokumen HPS, RAB dan KAK Pembangunan Puskesmas Batua, selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, saksi Muhammad Alwi dan saksi Firman Marwan, ST menuju hotel Asyra dan setelah sampai di hotel Asyra saksi dr. Sri Rimayani Malik, Muhammad Alwi dan saksi Firman Marwan, ST diarahkan dilantai atas ruang pertemuan dan telah di tunggu oleh Ilham Hatta Sulolipu dan Deny Kwen, kemudian HPS, KAK, RAB tersebut diserahkan oleh saksi Firman Marwan, ST dalam bentuk soft copy ke dalam flash disk kepada saksi Ilham Hatta Sulolipu selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani selaku kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus Pejabat pembuat komitmen menyampaikan kepada saksi Ilham Hatta Sulolipu untuk mempersiapkan perusahaan yang kompentensi ;

• Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kesehatan Kota Makassar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I, dikarenakan pada tahun 2017 gagal lelang, dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 2 Januari 2018, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp. 49.000.000.000,-(empat puluh Sembilan milyar rupiah) dan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

• Bahwa benar untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I selanjutnya saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar perihal Permohonan lelang dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan surat Nomor : 273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan dengan nilai HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2018.

• Bahwa benar kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018, tentang Penugasan melaksanakan lelang paket Pembangunan gedung Puskesmas Batua Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang anggotanya terdiri dari :

• Ketua : HAMSARUDDIN, SE. M.Si

• Sekertaris : ANDI SAHAR, ST;

• Anggota : MEDISWATY, ST. MT.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa secara umum adalah :

• Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

• Membuat jadwal lelang;

• Melakukan evaluasi adminstrasi, teknis, kualifikasi;

• Menetapkan pemenang lelang;

• Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan barang jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar sekitar awal bulan Maret 2018 Dinas Kesehatan Kota Makasar Mengusulkan dilakukan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua di Bagian ULP layanan Pengadaaan barang dan jasa sekertariat kota Makassar selanjutnya Kepala Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa kota Makassar memberikan surat tugas tim Pokja III untuk melakukan lelang pengadaan paket tersebut selanjutnya ANDI SAHAR melakukan koordinasi dengan Pak ALWI selaku PPTK dan memberikan kami dokumen berupa KAK,RKS gambar dan spesifikasi teknis dalam bentuk soft copy, selanjutnya kami mengundang dr. Sri Rimayani, M. SP.KK selaku PPK dan Muh. ALWI selaku PPTK perencana untuk dilakukan kaji ulang terhadap KAK, RKS, spesifikasi teknis selanjutnya dari hasil kaji ulang yang pertama tidak ada perubahan yang diubah oleh pihak dinas kesehatan ;

- Bahwa benar Tim Pokja III menerima 1 rangkap dokumen dari pihak Dinas Kesehatan melalui PPTK atas nama MUHAMMAD ALWI, S.Km,M.Kes berupa :

• DPA Dinas Kesehatan ;

• Kerangka Acuan Kerja ;

• Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) ;

• Gambar ;

• HPS.

- Bahwa benar Pokja III melakukan pelelangan LPSE pertama Pembangunan Puskesmas batua tahap I pada tanggal 30 April 2018, yang mendaftar ada 51 perusahaan dan yang memasukkan penawaran dan hanya ada 2 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu :

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga teknis atasnama Hariyanto Sunandar. ST, Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST, tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh; tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan; tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa alat peralatan.

selanjutnya menyurati pihak Dinas Kesehatan penyampaian hasil bahwa hasil lelang tersebut gagal.

- Bahwa benar pada hari penyampaian Pokja kepada Dinas Kesehatan Makassar bahwa lelang pertama gagal, pihak dari Dinas Kesehatan Makassar yang diwakili oleh Muh. Alwi S.Km selaku (PPTK) membawa surat permohonan lelang ulang Pembangunan Puskesmas Batua, atas dasar tersebut kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018, pokja III melakukan lelang yang kedua dan pada waktu itu ada 43 (empat puluh tiga) peserta lelang yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) peserta yaitu : PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan ketiga perusahaan tersebut tidak ada yang lulus, dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi sebagai berikut :

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikulaifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sistem pengolaan air, SMM untuk sistem pengelolaan air sertifikat iso lingkungan14001:2015, yang dilengkai bukti hasil audit eksternal tahun terkahir sebagaimana yang ada di KAK poin 10, tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015 ;

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir.

- Bahwa benar sebelum PT. SULTANA ANUGRAH dinyatakan gugur pada tender ke dua, Hamsaruddin, SE selaku Ketua Pokja III bersama dengan A. Sahar, ST selaku Sekertaris Pokja III melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kabupaten Dompu NTB (Nusa Tenggara Barat), dan ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah Hamsaruddin, SE melakukan pembuktian kualifikasi tersebut PT. SULTANA ANUGRAH tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK, sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang kedua kalinya.

- Bahwa benar pada saat gagal lelang kedua pada bulan Mei 2018, saat itu saksi Hamsaruddin berada di ruang kerja di telepon oleh SURAHMAN, ST dan menyuruh Hamsaruddin, SE keruanganny, setalah sampai diruangan SURAHMAN, ST kemudian Hamsaruddin, SE melihat A. Ilham Hatta Als ILE berada diruangan tersebut, kemudian A. ILHAM HATTA mengatakan “kenapa Puskesmas Batua gagal lelang” dan Hamsaruddin, SE menjelaskan bahwa perusahaan tidak ada yang memenuhi persyaratan kemudian A. Ilham Hatta mengatakan kepada Hamsaruddin, SE bahwa ada kakaknya (A. Erwin Hatta) mau ketemu di bawah kemudian Hamsaruddin, SE langsung turun keruangan.

- Bahwa benar setelah itu keeseokan harinya pada malam hari setelah pulang kantor Hamsaruddin, SE bertemu dengan A. Erwin Hatta diparkiran Kantor Walikota Makassar dan menayakan “kenapa gagal lelang Puskesmas Batua” Hamsaruddin, SE mengatakan ada persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai, selanjutnya A. Erwin Hatta menelpon seorang perempuan dan menanyakan masalah gagal tender dan A. Erwin Hatta bertanya “siapa yang mempersyaratkan mempunyai pengalam berlantai 4” dan suara perempuan tersebut marah-marah, sempat dispeker dan Hamsaruddin, SE tidak sempat bicara telpon karna langsung terputus.

- Bahwa benar sekitar tanggal 6 Juli 2018 Hamsaruddin, SE ditelphon Surahman, ST dan pada saat itu Hamsaruddin, SE sudah berada di rumah dan menyuruh Hamsaruddin, SE kembali ke Kantor karena di ruangannya sudah ada PPK (dr.Sri Rimayani dan PPTK (Muh. Alwi, ST) untuk melakukan kaji ulang V, selanjutnya Hamsaruddin, SE menguhubungi Andi Sahar untuk kembali kekantor dan mejawab “malaskuji kukira sudah tidak dilaksanakan ini pekerjaan” setelah itu kami berkumpul di lt 7 termasuk Mediswaty, ST sekitar jam 07.30 malam.

- Bahwa benar pada saat Kaji Ulang V, PPTK bersama PPK sudah membawa konsep KAK terbaru dengan nilai HPS berubah yang awalnya Rp. 48.961.267.667 menjadi Rp. 26.736.461.319 dengan jadwal pelaksanaan berubah menjadi 120 hari kelender serta syarat kualifikasi perusahaan diubah yang awalnya perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai menjadi pengalaman pekerjaan berlantai saja dan menghilangkan syarat peralatan tower crane menjadi mobile crane dan terdakwa selanjutnya bersama melakukan kaji ulang atas usulan KAK tersebut dan Mediswaty mempertanyakan kepada pihak Dinas apakah ini sudah ada justifikasi dari Konsultan Perencana alasan syarat kualifikasi perusahaan yang diubah dalam konsep KAK selanjutnya PPK mengubungi konsultan perencana via telepon saat itu dan PPK menjelaskan kepada kami bahwa sudah dikomunikasikan dengan pihak Konsultan Perencana bahwa tidak ada masalah asalkan perusahaan yang akan mengerjakan memiliki alat dan sumber daya manusia sesuai dengan syarat yang terdapat dalam KAK, selanjutnya Hamsaruddin, SE bersama dengan Mediswaty, PPK dan PPTK sepakat melanjutkan lelang ketiga, beberapa hari kemudian PPTK mengirim via email dokumen kelengkapan terbaru yaitu KAK (hasil kaji ulang sebelumnya), nilai total HPS, RKS GAMBAR kepada terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan kaji ulang ada beberapa perubahan mulai I sampai dengan Kaji ulang V.

- Bahwa benar pada saat kaji ulang V, Andi Sahar tidak hadir tapi ikut juga bertanda tangan dalam Berita Acara Kaji Ulang V.

- Bahwa perubahan mendasar pada Berita kaji ulang V adalah :

• Perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari Kalender ( 4 Bulan ) yang sebelumnya 180 hari Kalender ;

• Peralatan Scafolding bertambah menjadi 5000 Set yang sebelumnya hanya 1000 Set ;

• Tower Crane diganti Mobile Crane dan penambahan lift penangkut barang ;

• Persyaratan kualifikasi perusahaan, Surat Dukungan Ready Mix, Surat Dukungan Ketersedian Besi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor / pabrikan dan membuat metode dan menyusun kebutuhan tenaga bahan dan material ;

• Kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya ;

• Memiliki pengalaman kerja gedung berlantai yang sebelumnya pengalaman gedung minimal berlantai 4.

• Bahwa benar Personil Tenaga Ahli minimal yang diperlukan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu adalah :

No.	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan	Jumlah	Keahl ian / Keterampilan
1.	Manager Proyek	7 Tahun	S2 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Utama tehnik bangunan gedung dan Manajemen Konstruksi
2.	Site Manager	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya Manajemen konstruksi dan ahli K3 konstruksi
3.	Ahli Struktur	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya tehnik bangunan gedung
4.	Ahli Arsitektur	5 Tahun	S1 Tehnik Arsitektur	1 Org	Ahli Madya Arsitektur
5.	Ahli Elektrikal	5 Tahun	S1 Tehnik Elektro	1 Org	Ahli Madya Tehnik Tenaga Listrik
6.	Ahli Mekanial	5 Tahun	S1 Tehnik Mesin	1 Org	Ahli Madya Tehnik Mekanikal
7.	Ahli Tata Lingkungan	5 Tahun	S2 Tehnik Lingkungan	1 Org	Ahli Madya Tehnik Sanitasi dan Limbah
8.	Ahli Mutu	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya System Manajemen Mutu
9.	Ahli Geodesi	5 Tahun	S1 Tehnik Geodesi	1 Org	Ahli Madya Geodesi
10.	Pelaksana Bangunan Gedung	3 Tahun	STM SMK	1 Org	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
11.	Tukang Pekerja Pondasi	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Peker jaan Pondasi
12.	Tukang Besi Beton	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Besi Beton
13.	Tukang Kayu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Kayu
14,	Tukang Pasang Batu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Pasang Batu
15.	Tukang Plambing	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Plambing
16.	Juru Gambar	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Gambar
17.	Juru Ukur	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Ukur
18.	Tukang Las Listrik	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Las Listrik
19.	Operator Dum Truck	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Operator Dum Truck
20.	Operator Mesin Excavator	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Operator Mesin Excavator

• Bahwa benar daftar Peralatan yang dimiliki atau sewa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH UNIT / SET
1.	Genset Kapasitas	250 KVa	1
2.	Dump Truck	4 M3	4
3.	Pick Up		2
4.	Pompa Air	3 Inchi	1
5.	Skafolding		5000
6.	Bar Cutter	32 mm	1
7.	Bar Bender	32 mm	1
8.	Mobile Crane		1
9.	Mobile Mixer	7 M3	8
10.	Concrete Pump		2
11.	Vibrator Beton		2
12.	Excavator	PC 200	1
13.	Mesin Las	500 Watt	1
14.	Tangki Air	2000 Liter	1
15.	Stamper		1
16.	Alat Ukur Waterpas		1
17.	Alat Ukur Tedolit		1
20.	Alat pengangkut barang / lif barang		1

• Bahwa benar kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha, peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

1. Kualifikasi Perusahaan Non Kecil;

2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

4. Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan ole Kementerian Hukum dan Ham;

5. SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP;

6. TDP yang masih berlaku;

7. NPWP;

8. SPT Tahun Terakhir;

9. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

10. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

11. Memiliki surat keterangan dukungan bank pemerintah untuk mengiuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket;

12. Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS kenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir;

13. Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat;

14. Memiliki neraca Tahun 2017 / neraca per 31 Desember 2017yang telah diaudit oleh akuntan public, di scan asli dilampirkan pada dokumen penawaran;

15. Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat;

16. Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanyaa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;

17. Memiliki sisa kemampuan paket ((SKP);

18. Memiliki pengalaman ekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai paket pengalaman tertinggi);

19. Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan (BG008);

20. Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan surat dukungan Ready Mix;

21. Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja RI dilengkapi bukti hasil audit eksternal terakhir;

22. Memiliki sertifkat ISP Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system penglolahaan air, SMM untuk system pengelolahan air dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

23. Memiliki sertifikat Mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

24. Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan Barchart serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan;

25. Membuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja (RK3K);

26. Melampirkan jaminan penawaran.

• Bahwa benar antara lelang kedua dengan ketiga ada jedah waktu sekitar 2 bulan karna ada rencana tender pembangunan Puskesmad batua TA 2018 dilakukan penunjukan langsung dan Surahman pernah ke Jakarta untuk menanyakan ke LKPP.

• Bahwa benar sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, Hasrul Als Bojes (orang kepercayaan A. Ilham Hatta) pernah bersama dengan C. Tjahyo Joewono Als Cahyo (Marketing PT. Optima Jaya Perkasa) bertemu dengan Sekertaris Pokja III yaitu Andi Sahar di Kantor Balai Kota Makassar di lantai 7 (tujuh), adapun maksud dan tujuan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo bertemu dengan Sekertaris Pokja III A. Sahar di Kantor Balai Kota Makassar adalah untuk membicarakan terkait Surat Dukungan sewa peralatan PT. Optima Jaya Perkasa berupa Mobil Crane, Ganzet 250 Kva dan ready mix, untuk dipergunakan sebagai persyaratan pembuktian kwalifikasi PT. Sultana Anugrah pada saat lelang pembangunan Gedung Puskesmas batuan tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018, adapun pembicaraan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo dan Andi Sahar pada waktu itu adalah Andi sahar selaku anggota Pokja III mengatakan kepada Cahyo “bahwa meskipun peralatan mobil Crane tidak dimiliki oleh PT. Optima Jaya Perkasa namun tetap dimasukan kedalam surat dukungan sewa peralatan, nanti anggota Pokja yang akan baku atur dengan Hasrul Als Bojes selaku perwakilan dari PT. Sultana Anugrah atas perintah Andi Ilham Hatta.

• Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan lelang ketiga berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018.

• Bahwa benar pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kota Makassar, Pengadaan dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan sistem kontrak harga satuan.

• Bahwa benar jadwal pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 adalah :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16/07/2018 23.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	8
2.	Download Dokumen Pemilihan	17/07/2018 09.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	7
3.	Pemberian Penjelasan	20/07/2018 09.00 WITA	20/07/2018 11.00 WITA	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	20/07/2018 19.00 WITA	20/07/2018 07.00 WITA	5
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	24/07/2018 08.00 WITA	24/07/2018 23.59 WITA	1
6.	Evaluasi Penawaran	24/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	25/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	14
8.	Pembuktian Kualifikasi	30/07/2018 09.00 WITA	07/08/2018 11.00 WITA	9
9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	07/08/2018 2.30 WITA	08/08/2018 15.30 WITA	2
10.	Penetapan Pemenang	08/08/2018 07.30 WITA	08/08/2018 08.59 WITA	1
11.	Pengumuman Pemenang	08/08/2018 09.00 WITA	08/08/2018 10.59 WITA	1
12.	Masa Sangah	08/08/2018 11.00 WITA	15/08/2018 11.00 WITA	8
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15/08/2018 11.30 WITA	15/08/2018 15.59 WITA	1
14.	Penandatangan Kontrak	15/08/2018 11`.30 WITA	15/08/2018 15.59WITA	1

• Bahwa benar peserta lelang yang mendaftar sebanyak 37 peserta dan yang memasukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dengan nilai penawaran yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS
1.	PT. Mari Bangun Nusantara	25.122.939.000,-	25.122.939.169,52	93,97
2.	PT. Sultana Anugrah	25.478.148.000,-	25.529.574.842,25	95,49
3.	PT. Kakanta	22.176.316.000,-	22.174.872.243,12	82,94

• Bahwa benar yang menjadi Item Evaluasi Administrasi Tim Pokja III ke PT. Sultana Anugrah adalah Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

• Surat / dokumen penawaran dan lampirannya ;

• Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ;

• SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP ;

• TDP yang masih berlaku ;

• NPWP ;

• SPT Tahun Terakhir.

• Bahwa benar yang di Evaluasi Teknis oleh Tim Pokja III kepada perusahaan PT. Sultana Anugrah sebagaimana tercantum pada Lembaran Data Pemilihan adalah :

• Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ;

• Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ;

• Memiliki surat keterangan dukungan Bank pemerintah untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket ;

• Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir ;

• Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat ;

• Memiliki neraca tahun 2017/ neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan public, discan asli dilampirkan pada dokumen penawaran ;

• Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat ;

• Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ;

• Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;

• Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai Paket pengalaman tertinggi) ;

• Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan Surat Dukungan Ready Mix ;

• Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

• Memiliki sertifikat ISO Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system pengelolaan air, SMM untuk system pengelolaan air dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

• Memiliki sertifikat mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

• Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan ;

• Membuat rencana keselamatan dan Kesehatan kerja (RK3K) ;

• Melampirkan jaminan penawaran.

• Pada waktu Tim Pokja akan melakukan klarifikasi peralatan, A.Ilham Hatta Sulolipu menghubungi Hasrul Als Bojes melalui telepon dan berkata “pergi jemput Panitia Pokja untuk klarifikasi peralatan di kantor PT. Optima Jaya Perkasa dan ke Hotel Asyra, dan jemput Panitia di Balaikota di ULP” Hasrul Als Bojes menjawab “ya” dan setelah itu Hasrul Als Bojes ke Hotel Asyra untuk mengambil mobil yang akan digunakan untuk menjemput Panitia Pokja, setelah di Hotel Asyra, Hasrul Als Bojes bertemu dengan Andi Ilham Hatta Sulolipu dan berkata “jemput panitia untuk klarifikasi” saksi jawab “ya”, dan setelah itu Hasrul Als Bojes disuruh ke parkiran basement untuk mengambil mobil Toyota Avanza, dan untuk kuncinya saksi diberikan oleh Satpam Hotel, dan setelah itu langsung ke kantor Balaikota Makassar.

• Sesampainya di kantor Balaikota Makassar, Hasrul Als Bojes naik ke lantai 7 dan bertemu dengan terdakwa Mediswaty, dan Andi Sahar, selanjutnya menuju Ke PT. Optima Jaya Perkasa, setelah sampai di PT. Optima Jaya Perkasa, anggota Pokja langsung melakukan pembuktian peralatan sebagaimana dalam Surat Dukungan, terdakwa Mediswaty dan Andi sahar selaku anggota Pokja tidak menemukan berupa mobil crane dan Genset 250 Kva sebagaimana yang tercantum dalam surat dukungan PT. Optima Jaya Perkasa.

• Bahwa pada waktu anggota tim Pokja mencari Genset 250 Kva di PT. Optima Jaya Perkasa, Hasrul Als Bojes menunjukan genset kecil yang ada di perusahaan PT. Optima Jaya Perkasa.

• Setelah pembuktian di PT. Optima Jaya Perkasa, kemudian Hasrul Als Bojes bersama dengan anggota Pokja menuju ke Hotel Asyra untuk melakukan pembuktian peralatan, pada saat itu sudah ada Andi Ilham Hatta Sulolipu menunggu di basement Hotel, dan selanjutnya tim Pokja melakukan pembuktian peralatan berupa lift barang dan genset 250 KVA di Hotel Asyra dengan ditemani oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu, dan setelah melakukan pembuktian tersebut Hasrul Als Bojes diperintahkan untuk mengantar kembali Pokja tersebut ke kantor balaikota.

• Bahwa adapun Genset yang diperlihatkan anggota Pokja di Hotel Asyra adalah Genset yang terpakai/tersambung dengan Hotel, jadi tidak bisa diangkat, sedangkan lift tidak terpakai di Hotel.

• Bahwa Tim Pokja III melakukan evaluasi terendah pertama PT. Kakanta, kedua PT. Mari Bangun Nusantara dan yang dimenangkan adalah PT. Sultana Anugrah.

• Ketiganya perusahaan tersebut lulus administrasi yang diperiksa adalah surat penawaran dan penawaran harga, kemudian masuk ke teknis dimana persyaratannya meliputi : daftar personil dan daftra peralatan.

• Adapun pemeriksaan Administrasi yaitu penawaran harga, sedangkan Evaluasi Teknis : Daftar personil, Peralatan, Kwalifikasi Teknis : Evaluasi Harga ;

• PT. Mari Bangun Nusantara dan PT. Kakanta gugur pada waktu Evaluasi teknis ;

• Bahwa PT. KAKANTA tidak lulus karena tidak melampirkan brosur atau gambar jenis besi yang ditawarkan; tidak melampirkan neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik; tidak melampirkan sertifikat SMK3 dari kementerian tenaga kerja dan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir; tidak melampirkan surat keterangan tidak menjalani sanksi pidana dari pengadilan setempat; tidak melampirkan bukti hasil audit sertifikat ISO lingkungan 14001-2015 tahun terkahir; tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2015 tahun terakhir.

• Bahwa PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir dan sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

• Bahwa Tim Pokja tidak melakukan klarifikasi atas bukti pengalaman kerja Tenaga Ahli PT. Sultana Anugrah ;

• Pada waktu pembuktian kualifikasi atas SKA dan SKT, Tim Pokja tidak mendokumentasikan hasil scan barcode dan tidak melakukan klarifikasi kepada LPJK.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah mempunyai SBU MK 022 tetapi tidak mempunyai SBU MK 005.

• Bahwa Pokjai kerja tim dan tidak ada spesifikasi tugas perorang.

• Bahwa jika ada perusahaan yang memasukan penawaran dalam proses lelang tidak dapat menunjukan peralatan utamanya, maka perusahaan tersebut tidak layak dimenangkan.

• Bahwa mengenai pembuktian kwalifikasi PT. Sultana Anugrah yang tidak bisa menunjukan secara fisik alat berupa mobil crane dalam pekerjaan Puskesmas batua TA 2018, maka PT. Sultana Anugrah tidak bisa dimenangkan.

• Bahwa mengenai Anggota Pokja III memenangkan PT. Sultana Anugrah, padahal pada waktu pembuktian kwalifikasi tidak bisa menunjukan secara fisik mobil crane tersebut merupakan tanggung jawab Pokja III.

• Pada waktu Evaluasi Teknis Lelang ketiga, dalam KAK Pendidikan tenaga ahli Manajer proyek dipersyaratkan Strata Dua (S.2) Teknik Sipil, tetapi yang diupload oleh PT. Sultana Anugrah adalah Strata satu (S.1) Teknik Sipil atas nama Zaifuddin namun pada waktu pembuktian Direktur PT. Sultana Anugrah dapat membuktikan ijazah S.2 Zaifuddin dan Pokja sempat melakukan wawancara Zaifuddin.

• Pada waktu Evaluasi Teknis Lelang ketiga, dalam KAK dan dokumen pengadaan dipersyaratkan BPJS Ketenagakerjaan surat setoran tiga bulan terakhir, tetapi yang diupload oleh PT. Sultana Anugrah adalah Bulan Desember 2017, Bulan Januari 2018 dan Bulan Februari 2018, namun pada waktu pembuktian PT. Sultana Anugrah membawa bukti setoran sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK;

• Pada waktu Evaluasi Teknis Lelang ketiga, dalam KAK dan dokumen pengadaan dipersyaratkan adanya Surat Dukungan Ready Mix, tetapi PT. Sultana Anugrah tidak mengupload Surat Dukungan Ready Mix dengan alasan Tim Pokja tidak menggugurkan PT. Sultana karena PT. Sultana Anugrah sudah mendapat Surat Dukungan peralatan dari PT. Optima berupa peralatan Truck Mixer, Concrete pump, water tank truck dan batching plant dan Tim Pokja menganggap bahwa peralatan tersebut termasuk untuk pembuatan ready Mix ;

• Dalam penawaran peralatan bar carter dan bar tender dilampirkan sebagai bukti kepemilikan ada bukti pembelian tahunnya tim Pokja lupa dan kalau sewa ada klarifikasi BA peralatan dan kami memeriksa kepemilikannya.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah dinyatakan pemenang pembangunan Puskesmas batua TA 2018 karna sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

• Adapun yang melakukan klarifiksi pembuktian di lapangan adalah A. Sahar bersama dengan terdakwa Mediswaty.

• Bahwa sebelum dimenangkan PT. Sultana Anugrah A. sahar bersama dengan terdakwa Mediswaty dijemput oleh Bojes (orang kepercayaan A. Ilham Hatta) untuk melakukan klarifikasi surat dukungan dari PT. Sultana Anugrah dan tim pokja dibawa ke PT. Rajawali yang memberikan dukungan material besi, kemudian CV. Sinar Harapan pemberi dukungan Scafolding.

• Pada waktu Tim Pokja ke PT. Optima Jaya Perkasa klarifikasi dokumen Tim Pokja bertemu dengan Suyuti dan mempertanyakan perjanjian sewa alat apakah PT Optima memiliki alatnya, dan kami tidak melakukan ceklist peralatan dilapangan, kemudian menelpon Cahyo untuk menjelaskan surat dukungan peralatan apakah benar milik PT Optima atau tidak dan Cahyo mengatakan benar.

• Setelah A. Sahar menanyakan mobil crane Cahyo mengatakan masih ada di Morowali Sulawesi Tengah, sedangkan Genset 250 Kva A. Sahar hanya melihat dari jauh.

• Yang memberikan dukungan sewa peralatan yaitu Chatjo yang menjabat sebagai head marketing PT. Optima Jaya Perkasa.

• Bahwa Tim Pokja III tidak ada jadwal dan pemikiran ke Hotel Asyira (milik A. Ilham Hatta dan Erwin Hatta) karna Bojes menawarkan kekami ada lift barang dan genset yang mau di croscek dan selanjutnya Bojes mengarahkan kami ke hotel Aisyra, di hotel tersebut Tim Pokja diperlihatkan lift barang dan oleh A. Ilham Hatta kemudian menawarkan genset 250 Kva dan mengatakan “apabila pekerjaan tersebut memerlukan genset kami juga memiliki dan bisa digunakan”.

• Bahwa Tim Pokja sudah janjian dengan Muh. Kadafi hanya ada 3 titik yang mau dikunjungi yaitu PT Rajawali bahan material besi, PT Optima mengklarifikasi dukungan dan kami diterima oleh pak suyuti, CV Sinar Harapan dukungan excavolding dan tidak ada rencana ke Hotel Asyira, namun karena diarahkan oleh Bojes makanya Pokja Ke Hotel Asyrah ;

• Bahwa kami kerja tim tidak ada spesifikasi tugas perorang.

• Tim Pokja hanya klarifikasi Surat Perjanjian saja ke perusahaan dan kami mengacu dengan perpres 16 tahun 2018.

• Adapun Honor Tim Pokja dari Ulp bukan dari Dinas Kesehatan Makassar.

• PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk merubah atau mengusulkan perubahan KAK yang mempunyai kewenangan adalah PPK.

• PPK yang membuat RAB, KAK.

• Bahwa Tim Pokja tidak pernah mendapat tekanan dari pihak manapun.

• Adapun Bar catter dan Bar tender adalah milik PT. Sultana Anugrah

• Bahwa Pokjai kerja tim dan tidak ada spesifikasi tugas perorang.

• Dilapangan Pokja hanya melakukan klarifikasi kebenaran dokumen pendukung peralatan.

• Bahwa saksi tidak mengetahui pertemua saksi Andi Sahar dengan Bojes. ;

• Bahwa benar terdakwa mendengar PT Sultana Anugrah dari pak Surachman

• Bahwa benar Tidak ada ruang terbuka untuk masa sanggah akan tetapi bisa bersurat keberatan.

• Bahwa benar pada saat itu saksi Surahman tidak mengingatkan terkait sanggahan.

• Bahwa benar A.Iilham Hatta datang setelah 2 atau 3 hari setelah gagal lelang kedua.

• Bahwa benar pada saat terdakwa bertemu dengan A.Erwin Hatta menanyakan “siapa yang mempersyaratkan ini bangunan berlantai 4”, dan saya menjawab “yang menetapkan KAK dan HPS itu adalah dinas”. Setelah itu pak Erwin menelpon seseorang yang terdakwa dengar suaranya adalah perempuan dan sempat di ada perdebatan akan tetapi saya tidak mendengar apa yang diperdebatkan.

• Bahwa benar pada saat gagal tender akhir Mei disitu Surahman terakhir ketemu dengan Pak Erwin Hatta.

• Bahwa benar sudah mencatat di BA pembuktian (ceklist).

• Bahwa benar waktu tim pokja III ke PT. Optima klarifikasi dokumen dan mempertanyakan perjanjian sewa apakah PT. Optima memiliki alatnya, dan Tim Pokja tidak melakukan ceklist peralatan dilapangan. Dan kami menelpont Cahyo untuk menjelaskan surat dukungan peralatan apakah benar milik PT. Optoma atau tidak.

• Bahwa benar Bojes menawarkan ke tim Pokja III ada lift barang dan genset yang mau di croscek dan selanjutnya sdr bojes mengarahkan kami ke hotel Aisyra, di hotel tersebut kami diperlihatkan lift barang dan A. Ilham menawarkan genset dan mengatakn “apabila pekerjaan tersebut memerlukan genset kami juga memiliki dan bisa digunakan”.

• Bahwa benar nilai penawaran PT Sultana sebesar Rp. 25.529.574.84.

• Bahwa benar tim Pokja tidak pernah mengatakan kalau peralatan tersebut milik pak erwin, kami saja tidak mengetahui kalau kita akan digirin ke hotel Asyrah.

• Bahwa Tim Pokja memang tidak ada rencana kesana dan tidak ada pemikiran untuk ke hotel Aisyirah.

• Bahwa benar Tim Pokja tidak pernah mendapat tekanan dari orang yang bernama A. Erwin Hatta dan A. Ilham Hatta, pada saat tim Pokja ke hotel Asyrah.

• Bahwa benar KAK sebagai persayaratan untuk penyedia.

• Bahwa benar Tim Pokja dari dulu sudah melakukan itu karena semua data sudah teruplod di aplikasi.

• Bahwa benar ada 2 jalur masukkan dokumen yaitu data kwalifikasi perseta lainnya dan bisa juga diuplod semua penawaran yang ada. Dan tim Pokja meggunakan semuanya,

• Bahwa benar dalam surat perjanjian peralatan sudah dijelaskan bahwa mobile crane itu ada di morowali maka dari itu kami melakukan klarifikasi dan menayakan kepada sopir “apakah pada saat pelaksanaan pekerjaan peralatan tersebut ada dilapangan”. Dan yang mejelaskan adalah sopir mobile crane sekita seminggu ada di Makassar.

• Bahwa benar pada saat proses lelang ketiga pengadaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yang dilaksanakan oleh Pokja III (saksi HAMSARUDDIN, SE. M.Si, terdakwa MEDISWATI, ST.MT dan saksi ANDI SAHAR, ST) memenangkan PT. SULTANA ANUGRAH sebagai pemenang lelang, walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. SULTANA ANUGRAH tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran PT.SULTANA ANUGRAH tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pokja III Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar melaksanakan proses pemilihan secara proforma yakni tidak dilakukan klarifikasi pada tahap Evaluasi Teknis meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi pada dokumen pendukung penawaran yaitu tidak melampirkan surat dukungan ready mix, bukti seteroan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan peralatan dhi bar cutter dan bar bender, sertifikat keahlian tidak sesuai aslinya, dan tenaga ahli tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen KAK serta surat pengalaman kerja tenaga ahli yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

• Surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, dan bukti kepemilikan peralatan dhi. Bar cutter dan bar bender tidak diunggah pada laman LPSE.

• Surat Balasan konfirmasi keaslian dokumen SKA Nomor : 56/DW-LPJK/W.20/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penjelasan keahlian Dokumen dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa SKA yang dilampirkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Vanda Chartatika Dwi Cristianti tidak sesuai dengan aslinya. SKA yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut tertulis tanggal ditetapkan 10 Oktober 2017, yang seharusnya sesuai dengan SKA asli yang diperoleh dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ditetapkan tanggal 10 Oktober 2014.

• Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Zaifuddin tidak sesuai dengan persayaratan yang terdapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan Manajer Proyek adalah lulusan S.2 Teknik Sipil, namun PT. Sultana Anugrah menawarkan tenaga ahli a.n Zaifuddin untuk jabatan tersebut hanya lulusan S.1 Teknik Sipil, namun Pokja tetap meluluskan PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK tersebut.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang pada poin t “melampirkan surat dukungan ready mix”

• Peralatan utama yaitu mobile crane tidak dapat diperlihatkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH karena tidak berada dilokasi pembuktian saat Pokja III (terdakwaMediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) melakukan pengecekan dilokasi pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa sehingga kesesuaian kualifikasi tidak terbukti. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan yang dilakukan oleh tim Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) dijemput oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas perintah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu di kantor ULP Kota Makassar, kemudian anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi peralatan adalah terdakwaMediswaty, ST, MT dan saksi Andi Sahar, ST mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifiikasi oleh Pokja Pemilihan di PT.Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian Hasrul Alias Bojes yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mendampingi pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan kemudian mengarahkan anggota Pokja yaitu terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST untuk melakukan pembuktian berupa alat Genset 250 KVA di Hotel Asyra Milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu yang diketahui Hotel Asyra bukan termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. SULTANA ANUGRAH dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk lif barang diantar ke Hotel Asyira, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian,

• Bahwa benar meskipun PT. SULTANA ANUGRAH sebenarnya tidak lulus tahap evaluasi teknis dan tahap pembuktian kualifikasi, namun Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018 tetap menetapkan dan mengumumkan PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor:09/L3.10/Pokja-BLBJ-MKS/VIII/2018, tangal 16 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil lelang puskesmas batua tahap I yang menetapkan PT.SULTANA ANUGRAH yang berlamat di. Jalan A.P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F.15 Makassar.sebagai penyedia pekerjaan tersebut.

• Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur UtamaPT. Sultana Anugrah dengan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 Nomor : 954/DINKES/440/ VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.25.529.574.842,-(dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) termasuk pajak. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender (24 Agustus 2018 s/d 21 Desember 2018) ;

• Bahwa benar sesuai kontrak pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK

4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau darilapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak

6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

- Bahwa benar item-item Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan
I	Pekerjaan Standar & Pekerjaan Persiapan
II	Pekerjaan Struktur : Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pondasi Sumuran Pekerjaan Pondasi Poer Plat dan Pit Lift Pekerjaan Struktur Atas : Lantai Basement Lantai Dasar Lantai Satu Lantai Dua Lantai Tiga
III	Pekerjaan Arsitek Pekerjaan Pemasangan Lantai
IV	Pekerjaan Plumbing : 4.1. Instalasi Air Kotor, Bekas dan Vent 4.2 Instalasi Air Hujan

- Bahwa benar setelah penandatangan kontrak dilakukan perjanjian kerjasama baru dibuatkan Surat Kuasa Direksi kepada A. Ilham Hatta ;

- Bahwa benar Surat Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah dibuat di Notaris A. Maulianah Bausaddengan Nomor 18 pada tanggal 08 Oktober 2018 yang isinya Pemberi Kuasa terdakwa sendir yaitu Ir. Muhammad Kadafi Marikar memberi Kuasa Kepada A. Ilham Hatta Sulolipu untuk menangani pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I sehingga Penerima kuasa berhak dan berwenang melakukan segala tindakan pengurusan dalam hal :

• Mengurus, menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu yang berkenan dengan pekerjaan proyek tersebut dst;

• Melaksanakan segala kegiatan kegiatan atas nama PT. Sultana Anugrah sehubungan dengan pekerjaan dst

• Melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perseroan, sehingga menjadi kewajiban kewajibannya sebagaimana ternyata dalam kontrak pekerjaan pemborongannya dan surat surat lain dapat terselesaikan dengan baik ;

• Membuat dan menyerahkan laporan kepada pemberi kuasa yang berhubungan dengan perkembangan pekerjaan, termasuk laporan perpajakan ;

• Bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan dst ;

• Menerima dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kesalahan dan atau masalah secara pribadi serta setuju di kemudian hari kuasa dan kewenangannya ;

• Segala macam kerugian atau temuan termasuk tuntutan hukum dari pihak dan instansi manapun dst ;

• Bahwa benar atas peminjaman perusahaan PT. Sultana Anugrah oleh saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku pemilik Perushaan PT. Sultana Anugrah kepada saksi Ilham Hatta Sulolipu tersebut, maka saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku pemilik Perusahaan PT.Sultana Anugrah mendapatkan fee perusahaan sebesar Rp. 355.400.000. (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

• Bahwa benar dalam pelaksanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah terjadi pekerjaan tambah kurang untuk beberapa item pekerjaan dalam surat perjanjian (kontrak), namun tidak mengubah nilai kontrak tanpa adanya dibuat Adendum Kontrak tetapi hanya didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara PPK saksi dr. Sri Rimayani M, Sp. KK, PT. Sultana Anugrah Kontraktor, PT. Pandu Persada (Konsultan Perencana) dan CV. Sukma Lestari (Konsultan Pengawas) tanggal 3 September 2018 perihal Perubahan Penentuan Titik Bangunan. Perubahan tersebut dilakukan karena gambar rencana dari PT. Pandu Persada tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan karena adanya bangunan gudang obat di lokasi pembangunan yang tidak jadi dirobohkan. Kondisi inilah mengakibatkan adanya perubahan penentuan titik bangunan ;

• Bahwa benar selanjutnya saksi Muhammad Alwi, S.KM . M. Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum berakhirnya kontrak bersama saksi dr. Sri Rimayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengunjungi lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dan melihat dilokasi pekerjaan masih sementara dilaksanakan pekerjaan dilantai 2 dan belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Sultana Anugrah, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 (pada Batas Akhir Kontrak) saksi dr. Sri Rimayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pertemuan dengan terdakwa Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku direktur PT. Sultana Anugrah dan saksi Ruspiyanto (mewakili CV. Sukma Lestari selaku KonsultanPengawas) di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, dimana pada pertemuan tersebut saksi Ruspiyanto menjelaskan kepada saksi dr. Sri Rimayani selaku PPK bahwa bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia baru sekitar 75%, kemudian saksi Ir. Kadafi Marikar meminta untuk penambahan waktu sampai tanggal 31 Desember 2018 (akhir tahun), lalu saksi dr. Sri Rimayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan untuk menambah tenaga dan peralatan dilokasi, selanjutnya PT. Sultana Anugrah melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa dibuatkan addendum penambahan waktu kontrak ;

• Bahwa benar saksi dr.Sri Rimayani M, SP KK melaporkan secara lisan kepada saksi dr. Naisyah Tunur Ania, M.Kes bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia PT. Sultana Anugrah pada tanggal 27 Desember 2018. Kemudian dimalam harinya saksi dr. Sri Rimayani M, SP.KK selaku PPK, saksi Muh.Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan saksi Ruspiyanto selaku pengawas pekerjaan melakukan pertemuan dikantor Dinas Kesehatan Kota Makassar tepatnya diruang kerja saksi dr. Sri Rimayani M, SP.KK dan saat itu Ruspiyanto menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Sultana Anugrah dengan progres / bobot pekerjaanya baru mencapai sekitar 75 %.

• Bahwa benar selanjutnya hasil perhitungan rekapitulasi dengan bobot pekerjaan sekitar 75 % tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Ruspiyanto selaku Konsultan Pengawas CV. Sukma Lestari tersebut, kemudian dirubah menjadi 100 % oleh saksi Ruspiyanto atas perintah / permintaan dari Ilham Hatta Sulolipu dan saksi Firman Marwan guna untuk kepentingan pengurusan pencairan pekerjaan 100 %,, walaupun saksi Firman Marwan, ST, saksi Ilham Hatta Sulolipu dan saksi Ruspiyanto mengetahui bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I dilokasi pekerjaan belum selesai 100 % dikerjakan oleh penyedia PT. Sultana Anugrah

• Bahwa benar Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang dibuat oleh saksi Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestari pertanggal 27 Desember 2018 dengan realisasi kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100 % ditandatangani sendiri oleh saksi Ruspiyanto di atas nama Ir. Syamsuddin sebagai Team Leader CV. Sukma Lestari, ( tanda tangan tersebut dipalsukan oleh saksi Ruspyanto Rusnadi atas perintah dari saksi Dantje Runtulalo selaku Wakil Direktur CV. Sukma Lestari karena Ir. Syamsuddin tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut)sebagaimana dalam Laporan Minggu XVIICV. Sukma Lestari periode 22 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018, pada hal senyatanya pada tanggal 27 Desember 2018 realisasi pekerjaan tersebut baru mencapai sekitar 75%., namun pada Laporan Minggu XVII CV. Sukma Lestari Periode 22 s/d 27 Desember 2018, disajikan sebesar 100 %.

• Bahwa benar setelah saksi Firman Marwan menerima Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang dibuat oleh saksi Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestaripada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya saksi Firman Marwan, ST selaku Sekretaris PPHP kemudian membuat / mengetik Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) berdasarkan laporan dari CV. Sukma Lestari selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa bobot penyelesaian pekerjaan telah 100 % meskipun pekerjaan belum selesai 100 % yang ditandatangani bersama para Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni Josvina Kondo selaku Ketua, saksi Firman Marwan sebagai Sekretaris PPHP dan Abidin,SE selaku anggota PPHP yakni sebagai berikut :

• Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ( PHO ) nomor 1578.4/DINKES /440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya Panitia penerima hasil pekerjaan telah menerima hasil pekerjaan yang di serahkan oleh PT. Sultana Anugrah ;

• Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi ( PHO ) nomor 1578.3/ DINKES/440/XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut Pihak Kedua ( PT. Sultana Anugrah) untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima pekerjaan konstruksi ;

• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1578.1/ Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ; prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 % dan telah di setujui pengajuan permohonan sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosentasikemajuan fisik pekerjaan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam kontrak nomor 954/Dinkes /440/VIII/ 2018 tanggal 24 agustus 2018 beserta addendum nomor; 1546.2/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

• Bahwa benar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor : 1578.4/DINKES /440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 1578.3/ DINKES/440/XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1578.1/ Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, selesai dibuat / diketik oleh saksi Firman Marwan, ST yang kemudian ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani M, Sp. KK selaku PPK.menyetujui progres realisasi kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100% dan menandatangani dokumen kelengkapan pencairan yaitu BAST Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 1578.3/DINKES/440/XII/2018 tangal 27 Desember 2018 dan BA Pembayaran Pekerjaan/Barang Nomor : 1584/DINKES/440XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijadikan lampiran dokumen dalam pencairan / pembayaran 100 %, pada hal saksi dr. Sri Rimayani M, Sp. KK mengetahui bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan karena pada saat tersebut (pada tanggal 27 Desember 2018), saksi dr. Sri Rimayani M, Sp. KK selaku PPK melakukan pengecekan ke lokasi Pembangunan Puskesmas Batua dan mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai.

• Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas (100 %) melalui tiga buah SP2D ke rekening PT. Sultana Anugrah No. rek 130-003-000023653-1 dengan total senilai Rp.25.529.574.842,-, (dua pulu lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	07548/SP2D/LS/IX/2018	06-09-2018	Pembayarn Uang Muka 20%	5.105.914.969,-
2,	10505/SP2D/LS/X/2018	23-10-2018	Pembayaran Termin I 40%	5.105.914.968,-
3.	14489/SP2D/LS/XII/2018	28-12-2018	Pembayaran Termin II 100%	15.317.744.905,-
		Jumlah		25.529.574.842,-

• Bahwa benar pada awal tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Propinsi Sulsel dan menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- atas pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Batua

• Bahwa benar atas temuan BPK perwakilan Propinsi Sul-Sel tersebut kemudian saksi A. Erwin Hatta meminta secara khusus pihak PU propinsi Sulsel yaitu Sudarman, Fitriyanti, ST.MT dan Muh. Ainul Yaqin Hamzah, ST untuk memeriksa dan menghitung bobot pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Sultana Anugrah ;

• Bahwa saat saksi A. Erwin Hatta ada di lokasi pembangunan dan sempat terjadi perdebatan antara saksi dr. Sri Rimayani selaku PPK dengan A. Erwin Hatta Sulolipu

• Bahwa benar atas perhitungan dari dinas PU ditemukan adanya kerugian Negara kurang lebih Rp. 700.000.000,-

• Bahwa benar meskipun Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas 100 % kepada PT. Sultana Anugrah, namun pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua (Tahap I) yang dilakukan oleh PT. Sultana Anugrah dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung dimana ditemukan fakta dilokasi pekerjaan adanya kekurangan bobot/volume pekerjaan sebesar 37,75% dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengujian lapangan dan laboratorium serta analisis struktur bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya dan banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan.Hal ini sesuai dengan FINAL REPORTT Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahp I Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 s/d 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Iskandar, MT (Ketua Tim) pada tanggal 24 Februari 2021 yang menjelaskan bahwa spesifikasi teknis bangunan Gedung Puskesmas Batua tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, dengan kesimpulan Hasil Pengamatan Visual, Pengujian lapangan dan analisis struktur sebagai berikut :

1. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi area basement yang terendam air. Dari hasil pengujian tanah dan galian membuktikan muka air daerah tersebut sangat tinggi serta berdasarkan informasi yang didapat daerah tersebut merupakan daerah banjir. Air yang masuk ke dalam basement kemungkinan berasal dari samping (muka air tinggi), dinding besement yang belum selesai dikerjakan mengakibatkan air mengalir kedalam basemaent ditambah dengan mutu beton rendah yang memiliki porositas tinggi, sehingga air dalam tanah naik keatas basemet.

2. Kondisi tangga ramp yang mengarah ke lantai basement, kemiringan tangga ramp tidak layak digunakan jarak antara lantai besement dengan balok sangat pendek (± 1,2 m jika diselesaikan). Jarak pendek ini membuat mobil tidak bisa masuk ke lantai basement.

3. Kondisi balok dan kolom mengalami keropos, beberapa kolom dan balok mengalami keropos di setiap lantainya, terutama pada elemen balok banyak yang mengalami keropos hingga tulangan terlihat, hal tersebut sangat membahayakan jika tidak diperbaiki. Keropos beton tersebut kemungkinan terjadi akibat tidak sempurnanya pemasangan bekisting sehingga adanya kebocoran air semen dan tidak sempurnanya pemadatan saat pengecoran.

4. Hasil galian membuktikan tidak adanya pondasi sumuran. Berdasarkan gambar as built drawing posisi pondasi sumuran yaitu berada 25 cm dari sisi pilecap, namun demikain dari hasil galian dan pembuktian di lapangan tidak ditemukan pondasi sumuran. Adapun cara pembuktian tersebut dengan menusukan besi dengan panjang 120 cm hingga tertusuk masuk (kesamping) hingga kedalaman 60 cm s/d 80 cm tidak ditemukan pondasi sumuran. Dari 3 titik sampel area galian tidak ditemukan pondasi sumuran.

5. Beberapa balok mengalami retak struktur, retak yang terjadi yaitu retak memanjang dan lebar. Banyak balok – balok setiap lantai mengalami retak, retak balok lebih banyak pada balok induk. Dari hasil pengamatan dominan pola retak terjadi yaitu berbentuk retak diagonal (miring) dapat dipahami retak retak yang terjadi akibat balok lemah terhadap geser, namun ada juga beberapa balok mengalami retak lentur yaitu retak pada daerah lapangan dengan pola retak yang tegak lurus ke atas.

6. Pelat lantai dasar mengalami jebol pada As H-I/5-6 (As built drawing), dari hasil pengukuran ketebalan area tersebut bahwa pelat lantai terlalu tipis dengan ketebalan hanya 7 cm dari permukaan terbawah bondek. Berdasarkan kondisi di lapangan hampir setiap lantai (lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3) mengalami geteran yang memberikan ketidaknyamanan bagi pengguna bangunan. Hal tersebut terjadi akibat mutu beton yang rendah dan tebal pelat yang tipis;

7. Kondisi struktur lift dilihat dari gambar pengecoran pada struktur lift tidak sempurna, banyak balok dan dinding lift yang tidak tercor, dari hasil pengukuran ketebalan dan pembesaian lift tidak sesuai dengan data perencanaan, hal tersebut akan mengakibatkan geteran pada bangunan. Kondisi pit lift (bagian bawah) tidak layak digunakan (terendam air), sehingga membahayakan.

8. Pada tangga dari lantai dasar ke lantai 1 tidak sesuai gambar yang direncanakan, sehingga elevasinya sangat rendah antara anak tangga dan balok. (Mengganggu Pengguna tangga)

1. Balok – balok dan kolom – kolom yang mengalami retak dan keropos beton perlu dilakukan perbaikan injeksi grouting agar beton monolit kembali.

2. Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, menunjukkan hasil pada sebagai berikut :

• Pada lantai basement komponen kolom menunjukkan hasil 1,33 – 2,42 km/sec termasuk dalam kategori berkualitas “sangat Jelek” sampai “jelek”. Hasil UPV membuktikan kualitas beton pada lantai basement dominan kualitas beton Sangat Jelek.

• Pada lantai dasar komponen kolom menunjukkan hasil 1,06 – 2,67 km/sec termasuk dalam kategori berkualitas “sangat Jelek” sampai “jelek”. Sedangkan komponen balok menunjukkan hasil 1,16-3,87 km/sec termasuk dalam kategori berkualitas “sangat Jelek” sampai “baik”. Hasil UPV membuktikan kualitas beton pada lantai dasar dominan kualitas beton Sangat Jelek.

• Pada lantai 1 komponen kolom menunjukkan hasil 0,91 – 3,53 km/sec termasuk dalam kategori berkualitas “sangat Jelek” sampai “baik”. Sedangkan komponen balok menunjukkan hasil 1, 05 -2,17 km/sec termasuk dalam kategori berkualitas “sangat Jelek” sampai “jelek”. Hasil UPV membuktikan kualitas beton pada lantai 1 dominan kualitas beton sangat jelek.

• Pada lantai 2 komponen kolom menunjukkan 0,56 – 3,02 km/sec termasuk dalam kategori berkualitas “sangat Jelek” sampai “cukup baik”. Sedangkan, komponen balok menunjukkan hasil 0,68 – 2,09 km / sec termasuk dalam kategori berkualitas “sangat Jelek” sampai “jelek”. Hasil UPV membuktikan kualitas beton pada lantai 2 dominan kualitas sangat jelek.

• Pada lantai 3 komponen balok menunjukkan hasil 0,83 – 3,08 km/sec termasuk dalam kategori nerkualitas “sangat Jelek” sampai “jelek”. Hasil UPV membuktikan kualitas beton pada lantai 3 dominan kualitas beton sangat jelek.

1. Hasil rata-rata kuat tekan per elemen setiap lantai, dari semua benda uji dengan hasil rata-rata tidak ada yang memenuhi syarat mutu perencaan yaitu K-300. Dari total benda uji sebanyak 71 buah, hanya satu buah benda uji yang memenuhi syarat yaitu pada pelat lantai 1. Mutu beton hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat minimum digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2013-2847 yaitu 17,00 Mpa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Lantai	Elemen	Kuat Tekan Rata – Rata		Keterangan
			MPa	Kg/cm3
1		Kolom	11,32	137,386	Tidak memenuhi K-300
2.	Basement	Pelat	12,19	146,867	Tidak memenuhi K-300
3		Sloof	13,84	166,747	Tidak memenuhi K-300
4		Kolom	9,97	120,120	Tidak memenuhi K-300
5	Lantai Dasar	Balok	10,58	127,470	Tidak memenuhi K-300
6 7		Pelat	5,07	71,928	Tidak memenuhi K-300
		Dinding Lift	6,44	77,590	Tidak memenuhi K-300
8. 9	Lantai `1	Kolom	8,75	105,422	Tidak memenuhi K-300
		Balok	8,14	98,072	Tidak memenuhi K-300
10		Pelat	10,05	121,084	Tidak memenuhi K-300
11		Koom	6,69	80,602	Tidak memenuhi K-300
12	Lantai 2	Balok	9,39	113,133	Tidak memenuhi K-300
13		Pelat	8,15	98,193	Tidak memenuhi K-300
14	Lantai 3	Balok	7,30	87,952	Tidak memenuhi K-300
15		Pelat	7,79	93,855	Tidak memenuhi K-300

2. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa kondisi gedung 11 lantai dan 4 lantai dengan respon periode pertama mengalami ragam rotasi (berdasarkan SNI 1726 – 2012 mensyaratkan ragam pertama dan kedua harus translasi danragam ketiga rotasi) gedung puskesmas batua menunjukkan perilaku bangunan yang buruk dan sangat berbahaya bagi penghuni saat adanya beban maksimum (beban statik & beban dinamik). Beban gempa yang dimodelkan sebagai respon spectra merupakan penurunan dan rekaman gempa (time history) atau catatan gempa translasi. Sehingga, jika ragam pertama mengalami rotasi tentunya bangunan menerima gaya – gaya tambahan yang besarnya tidak diprediksi yang mengakibatkan keruntuhan bangunan.

3. Hasil analisis simpangan perlantai (akibat adanya kemiringan pada kolom – kolom) bahwa kondisi bangunan 11 lantai simpangan pada lantai ke 4 dan lantai ke 11 melebihi yang diizinkan sedangkan kondisi bangunan 4 lantai simpangan yang terjadi memenuhi syarat yang diizinkan.

4. Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan) ;

• Lantai dasar T=150 mm ⟶δ =61,996 mm < δizin = 16,25 mm ⟶ Tidak Aman

• Lantai dasar T=120 mm ⟶δ =84,258 mm < δizin = 16,25 mm ⟶ Tidak Aman

• Lantai 1 T=150 mm ⟶δ =50,965 mm < δizin = 16,25 mm ⟶ Tidak Aman

• Lantai 1 T=120 mm ⟶δ =82,534 mm < δizin = 16,25 mm ⟶ Tidak Aman

• Lantai 2 T=120 mm ⟶δ =83,378 mm < δizin = 16,25 mm ⟶ Tidak Aman

• Lantai 3 T=120 mm ⟶δ =84,202 mm < δizin = 16,25 mm ⟶ Tidak Aman

Keseluruhan pelat lantai lendutan yang terjadi melebihi lendutan yang diizinkan, sehingga diperlukan penambahan balok anak agar mereduksi lendutan dan dilakukan perkuatan pelat.

8. Hasil analisis evaluasi kekuatan elemen struktur eksisting bangunan menunjukkan bahwa sebagian elemen struktur Balok dan Kolom tidak mampu menahan beban-beban yang bekerja atau “Tidak Aman”. Pada kondisi bangunan 11 lantai sebanyak 543 balok dan kolom tidak kuat menahan beban sedangkan kondisi bangunan 4 lantai sebanyak 205 balok dan kolom.Perlu dipahami Konfigurasi dalam suatu bangunan merupakan satu sistem yang berkaitan, meskipun balok-balok dan kolom-kolom telah diperkuat, namun tidak menjamin bangunan akan stabil karena hampir keseluruhan hasil mutu beton sangat rendah (tidak memenuhi syarat perencanaan dan syarat minimum mutu beton untuk struktur SNI 2847-2913) tentunya berkaitan dengan elemen struktur lainnya yang tidak diperkuat (elemen struktur lain akan mengalami perlemahan).

9. Dari Hasil analisis evaluasi pondasi ;

Resume Evaluasi daya dukung dan penurunan Pondasi tanpa Sumuran (hanya Pilicep)

Kondisi	Analisis Daya Dukung Lateral Arah Sumbu X	Analisis Daya Dukung Lateral Arah Sumbu Y	Aanalisis Daya dukung Aksial	Analisis Penurunan	Analisis Geser Pons
4 Lantai	26,92 % pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu X	38,46 % pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu Y	63,46 % pondasi tidak dapat menahan beban aksial	11,54 % penurunan pondasi melebihi penurunan izin	71,15 % pondasi tidak dapat menahan gaya geser pons
11 lantai	25,00 % pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu X	38,46 % pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu Y	98,08 % pondasi tidak dapat menahan beban aksial	94,23 % penurunan pondasi melebihi penurunan izin	Seluruh pondasi tidak dapat menahan geser pons.

Resume Evaluasi daya Dukung dan Penurunan Pondasi Sumuran.

Kondisi	Analisis daya Dukung Lateral Arah Sumbu X	Analisis daya Dukung Lateral Arah Sumbu Y	Analisis daya Dukung Aksial	Analisis Kekuatan bahan Pondasi	Analisis Penurunan
4 lantai	23,08 % pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu X	38,46 pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu Y	1,92 pondasi tidak dapat menahan beban aksial	69,23 % pondasi tidak dapat menahan beban aksial berdasarkan kekuatan bahannya	Seluruh Pondasi memenuhi persyaratan penurunan
11 lantai	23,08 % pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu X	32,69 % pondasi tidak dapat menahan beban lateral arah sumbu Y	3,85 % pondasi tidak dapat menahan beban aksial	Seluruh pondasi tidak dapat menahan beban aksial berdasarkan kekuatan bahannya	Seluruh Pondasi memenuhi persyaratan penurunan

Berdasarkan analisis daya dukung (aksial dan lateral) dan penurunan, banyak pondasi dangkal tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) dan penurunan (serviceability requirement) berdasarkan SNI 8460:2017. Hasil analisis daya dukung mengindikasikan pondasi dapat mengalami kegaglan. Hal yang membuat pondasi masih bertahan adalah sisa safety factor dan beban yang terjadi baru beban mati akibat struktur saja.

Berdasarkan analisis geser pons, banyak pondasi dangkal (pilecap) tidak dapat menahan gaya geser pons berdasarkan SNI 2847:2013. Hal ini diakibatkan tidak tercapainya mutu beton rencana, sehingga mengurangi kapasitas penampang beton dalam menahan gaya geser pons. Sedangkan pondasi sumuran berdasarkan analisis daya dukung berdasarkan kekuatan bahan, banyak pondasi tidak dapat menahan beban aksial berdasarkan kekuatan bahannya. Hal ini diakibatkan tidak tercapainya mutu beton rencana, sehingga mengurangi kapasitas penampang pondasi dalam menahan beban.

10. Gedung Puskesmas kondisi eksisting (4 lantai) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengujian lapangan dan laboratorium serta analisis struktur menunjukkan bahwa hampir keseluruhan mutu beton sangat rendah yang akan mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya dan banyak elemen balok dan kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) dan tidak kuat menahan beban bangunan. Perkuatan diperlukan dari struktur bawah hingga struktur atas, namun demikian bahwa konfigurasi dalam suatu bangunan merupakan satu system yang berkaitan, walaupun balok – balok dan kolom-kolom telah diperkuat bahwa tidak menjamin bangunan akan stabil karena hampir keseluruhan hasil mutu beton yang sangat rendah (tidak memenuhi syarat perencanaan & syarat minimum mutu beton untuk struktur SNI 2847-2913) tentunya berkaitan dengan elemen struktur lainnya yang tidak diperkuat (elemen struktur lain akan mengalami perlemahan).

11. Bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Sdr. Iskandar selaku Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung terhadap semua komponen bangunan menunjukkan bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah yang mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya (periode alami pertama mengalami rotasi) dan banyak elemen balok-balok tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan sehingga bangunan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

• Bahwa benar berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor 10/LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, dengan Metode dan Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah disimpulkan adanya Kerugian Keuangan Negara / Daerah dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2018 Tahap I sebesar Rp.22.670.516.871,- (dua dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapanratus tujuh puluh satu rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Metode Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
1.	Volume Pekerjaan Terpasang yang Tidak Dapat Dimanfaatkan	Nilai volume pekerjaan terpasang yang tidak aman (Total Loss)
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	Nilai pembayaran kepadapenyedia barang/jasa dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara (Total Loss)

Rincian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018	22.512.443.271,-
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	158.073.60,-
	Jumlah	22.670.516.871,-

Menimbang,bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak terhadap pasal –pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan subsidair yaitu : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Secara melawan hukum ;

3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu koporasi ;

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

5. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan ”setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Atau yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MEDISWATY, ST, MT yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang” ada beberapa pendapat para Ahli yakni : Mulyatno yang mengatakan “ orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan delik” yang dalam hal perbuatan yang tercelah(Verwijbaar) dan dapat dihindari (Vermojbaar) selanjutnya bila kita hubungkan dengan pendapat Simon maka delik yang dalam hal ini merupakan suatu kesalahan adalah adanya keadaan batin pada orang yang melakukan delik dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa orang yang melakukan tersebut dianggap tercela. Dari uraian tersebut maka keadaan batin itu adalah berkaitan dengan kemampuan dalam bertindak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa pendapat tersbut sejalan dengan pendapat Prof Satochid Kartanegara, SH menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (toerikeningsvatbaarheid) adalah hal-hal atau suatu keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek gukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut, sesuai dengan pendapat Van Hammel maupun Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemapuan bertanggungjawab tergantung pada :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti /mengingsafi nilai dari pada perbuatannya.

2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang.

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut, berati rumusan setiap orang adalah siapa saja baik perorangan maupun korporasi menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Makamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, Hal. 115 : mengatakan “Suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut, sejalan dengan Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, 2007, Scientific evidence dalam proses pembuktian, halaman14 yang menerangkan bahwa “perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang dan Doktrin tersebut diatas, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, yaitu meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi sebagaimana berikut :

• Putusan Makamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".

• Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan :"Bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat".

• Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, dalam perkara Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto,  yang dalam pertimbangnya menyatakan :”Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara Melawan Hukum” dalam unsur ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan juga mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa untuk mendefinisikan peraturan perundang-undangan, Penuntut Umum mengacu kepada Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa : "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) disebutkan pula bahwa :

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".

Menimbang, bahwa dari Penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa :“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.” Sehingga pelanggaran terhadap Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Lembaga Kebiijakan Pengadaan Pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum formil. Bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa MEDISWATY, ST,MT. termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, terlebih dahulu penuntut umum memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

• Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kesehatan Kota Makassar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I, dikarenakan pada tahun 2017 gagal lelang, dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 2 Januari 2018, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp. 49.000.000.000,-(empat puluh Sembilan milyar rupiah) dan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

• Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I selanjutnya saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar perihal Permohonan lelang dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan surat Nomor : 273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan dengan nilai HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2018.

• Kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018, tentang Penugasan melaksanakan lelang paket Pembangunan gedung Puskesmas Batua Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang anggotanya terdiri dari :

• Ketua : HAMSARUDDIN, SE. M.Si

• Sekertaris: ANDI SAHAR, ST;

• Anggota : MEDISWATY, ST. MT.

• Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa secara umum adalah :

• Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

• Membuat jadwal lelang;

• Melakukan evaluasi adminstrasi, teknis, kualifikasi;

• Menetapkan pemenang lelang;

• Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan barang jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut.

• Sekitar awal bulan Maret 2018 Dinas Kesehatan Kota Makasar Mengusulkan dilakukan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua di Bagian ULP layanan Pengadaaan barang dan jasa sekertariat kota Makassar selanjutnya Kepala Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa kota Makassar memberikan surat tugas tim Pokja III untuk melakukan lelang pengadaan paket tersebut selanjutnya Saksi Andi Sahar melakukan koordinasi dengan Pak ALWI selaku PPTK dan memberikan kami dokumen berupa KAK,RKS gambar dan spesifikasi teknis dalam bentuk soft copy, selanjutnya kami mengundang dr. Sri Rimayani, M. SP.KK selaku PPK dan Muh. ALWI selaku PPTK perencana untuk dilakukan kaji ulang terhadap KAK, RKS, spesifikasi teknis selanjutnya dari hasil kaji ulang yang pertama tidak ada perubahan yang diubah oleh pihak dinas kesehatan ;

• Bahwa Tim Pokja III menerima 1 rangkap dokumen dari pihak Dinas Kesehatan melalui PPTK atas nama MUHAMMAD ALWI, S.Km,M.Kes berupa :

• DPA Dinas Kesehatan ;

• Kerangka Acuan Kerja ;

• Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) ;

• Gambar ;

• HPS.

• Bahwa Pokja III melakukan pelelangan LPSE pertama Pembangunan Puskesmas batua tahap I pada tanggal 30 April 2018, yang mendaftar ada 51 perusahaan dan yang memasukkan penawaran dan hanya ada 2 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu :

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga teknis atasnama Hariyanto Sunandar. ST, Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST, tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh; tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan; tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa alat peralatan.

selanjutnya kami menyurtai pihak Dinas Kesehatan penyampaian hasil bahwa hasil lelang tersebut gagal.

• Pada hari penyampaian Pokja kepada Dinas Kesehatan Makassar bahwa lelang pertama gagal, pihak dari Dinas Kesehatan Makassar yang diwakili oleh Muh. Alwi S.Km selaku (PPTK) membawa surat permohonan lelang ulang Pembangunan Puskesmas Batua, atas dasar tersebut kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018, pokja III melakukan lelang yang kedua dan pada waktu itu ada 43 (empat puluh tiga) peserta lelang yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) peserta yaitu : PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan ketiga perusahaan tersebut tidak ada yang lulus, dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi sebagai berikut :

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikulaifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sistem pengolaan air, SMM untuk sistem pengelolaan air sertifikat iso lingkungan14001:2015, yang dilengkai bukti hasil audit eksternal tahun terkahir sebagaimana yang ada di KAK poin 10, tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015 ;

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir.

• Bahwa sebelum PT. SULTANA ANUGRAH dinyatakan gugur pada tender ke dua, Hamsaruddin, SE selaku Ketua Pokja III bersama dengan A. Sahar, ST selaku Sekertaris Pokja III melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kabupaten Dompu NTB (Nusa Tenggara Barat), dan ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah Hamsaruddin, SE melakukan pembuktian kualifikasi tersebut PT. SULTANA ANUGRAH tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK, sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang kedua kalinya.

• Pada saat gagal lelang kedua pada bulan Mei 2018, saat itu Hamsaruddin berada di ruang kerja di telepon oleh SURAHMAN, ST dan menyuruh Hamsaruddin, SE keruanganny, setalah sampai diruangan SURAHMAN, ST kemudian Hamsaruddin, SE melihat A. Ilham Hatta Als ILE berada diruangan tersebut, kemudian A. ILHAM HATTA mengatakan “kenapa Puskesmas Batua gagal lelang” dan Hamsaruddin, SE menjelaskan bahwa perusahaan tidak ada yang memenuhi persyaratan kemudian A. Ilham Hatta mengatakan kepada Hamsaruddin, SE bahwa ada kakaknya (A. Erwin Hatta) mau ketemu di bawah kemudian Hamsaruddin, SE langsung turun keruangan.

• setelah itu keeseokan harinya pada malam hari setelah pulang kantor Hamsaruddin, SE bertemu dengan A. Erwin Hatta diparkiran Kantor Walikota Makassar dan menayakan “kenapa gagal lelang Puskesmas Batua” Hamsaruddin, SE mengatakan ada persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai, selanjutnya A. Erwin Hatta menelpon seorang perempuan dan menanyakan masalah gagal tender dan A. Erwin Hatta bertanya “siapa yang mempersyaratkan mempunyai pengalam berlantai 4” dan suara perempuan tersebut marah-marah, sempat dispeker dan Hamsaruddin, SE tidak sempat bicara telpon karna langsung terputus.

• Sekitar tanggal 6 Juli 2018 Hamsaruddin, SE ditelphon Surahman, ST dan pada saat itu Hamsaruddin, SE sudah berada di rumah dan menyuruh Hamsaruddin, SE kembali ke Kantor karena di ruangannya sudah ada PPK (dr.Sri Rimayani dan PPTK (Muh. Alwi, ST) untuk melakukan kaji ulang V, selanjutnya Hamsaruddin, SE menguhubungi Andi Sahar untuk kembali kekantor dan mejawab “malaskuji kukira sudah tidak dilaksanakan ini pekerjaan” setelah itu kami berkumpul di lt 7 termasuk terdak Mediswaty, ST sekitar jam 07.30 malam.

• Pada saat Kaji Ulang V, PPTK bersama PPK sudah membawa konsep KAK terbaru dengan nilai HPS berubah yang awalnya Rp. 48.961.267.667 menjadi Rp. 26.736.461.319 dengan jadwal pelaksanaan berubah menjadi 120 hari kelender serta syarat kualifikasi perusahaan diubah yang awalnya perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai menjadi pengalaman pekerjaan berlantai saja dan menghilangkan syarat peralatan tower crane menjadi mobile crane dan terdakwa selanjutnya bersama melakukan kaji ulang atas usulan KAK tersebut dan terdakwa Mediswaty mempertanyakan kepada pihak Dinas apakah ini sudah ada justifikasi dari Konsultan Perencana alasan syarat kualifikasi perusahaan yang diubah dalam konsep KAK selanjutnya PPK mengubungi konsultan perencana via telepon saat itu dan PPK menjelaskan kepada kami bahwa sudah dikomunikasikan dengan pihak Konsultan Perencana bahwa tidak ada masalah asalkan perusahaan yang akan mengerjakan memiliki alat dan sumber daya manusia sesuai dengan syarat yang terdapat dalam KAK, selanjutnya saksi Hamsaruddin, SE bersama dengan terdakwa Mediswaty, PPK dan PPTK sepakat melanjutkan lelang ketiga, beberapa hari kemudian PPTK mengirim via email dokumen kelengkapan terbaru yaitu KAK (hasil kaji ulang sebelumnya), nilai total HPS, RKS GAMBAR kepada terdakwa ;

• Berdasarkan kaji ulang ada beberapa perubahan mulai I sampai dengan Kaji ulang V ;

• Pada saat kaji ulang V, Andi Sahar tidak hadir tapi ikut juga bertanda tangan dalam Berita Acara Kaji Ulang V ;

• Bahwa perubahan mendasar pada Berita kaji ulang V adalah :

• Perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari Kalender ( 4 Bulan ) yang sebelumnya 180 hari Kalender ;

• Peralatan Scafolding bertambah menjadi 5000 Set yang sebelumnya hanya 1000 Set ;

• Tower Crane diganti Mobile Crane dan penambahan lift penangkut barang ;

• Persyaratan kualifikasi perusahaan, Surat Dukungan Ready Mix, Surat Dukungan Ketersedian Besi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor / pabrikan dan membuat metode dan menyusun kebutuhan tenaga bahan dan material ;

• Kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya ;

• Memiliki pengalaman kerja gedung berlantai yang sebelumnya pengalaman gedung minimal berlantai 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Personil Tenaga Ahli minimal yang diperlukan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu adalah :

No.	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan	Jumlah	Keahl ian / Keterampilan
1.	Manager Proyek	7 Tahun	S2 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Utama tehnik bangunan gedung dan Manajemen Konstruksi
2.	Site Manager	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya Manajemen konstruksi dan ahli K3 konstruksi
3.	Ahli Struktur	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya tehnik bangunan gedung
4.	Ahli Arsitektur	5 Tahun	S1 Tehnik Arsitektur	1 Org	Ahli Madya Arsitektur
5.	Ahli Elektrikal	5 Tahun	S1 Tehnik Elektro	1 Org	Ahli Madya Tehnik Tenaga Listrik
6.	Ahli Mekanial	5 Tahun	S1 Tehnik Mesin	1 Org	Ahli Madya Tehnik Mekanikal
7.	Ahli Tata Lingkungan	5 Tahun	S2 Tehnik Lingkungan	1 Org	Ahli Madya Tehnik Sanitasi dan Limbah
8.	Ahli Mutu	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya System Manajemen Mutu
9.	Ahli Geodesi	5 Tahun	S1 Tehnik Geodesi	1 Org	Ahli Madya Geodesi
10.	Pelaksana Bangunan Gedung	3 Tahun	STM SMK	1 Org	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
11.	Tukang Pekerja Pondasi	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Peker jaan Pondasi
12.	Tukang Besi Beton	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Besi Beton
13.	Tukang Kayu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Kayu
14,	Tukang Pasang Batu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Pasang Batu
15.	Tukang Plambing	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Plambing
16.	Juru Gambar	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Gambar
17.	Juru Ukur	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Ukur
18.	Tukang Las Listrik	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Las Listrik
19.	Operator Dum Truck	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Operator Dum Truck
20.	Operator Mesin Excavator	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Operator Mesin Excavator

• Daftar Peralatan yang dimiliki atau sewa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH UNIT / SET
1.	Genset Kapasitas	250 KVa	1
2.	Dump Truck	4 M3	4
3.	Pick Up		2
4.	Pompa Air	3 Inchi	1
5.	Skafolding		5000
6.	Bar Cutter	32 mm	1
7.	Bar Bender	32 mm	1
8.	Mobile Crane		1
9.	Mobile Mixer	7 M3	8
10.	Concrete Pump		2
11.	Vibrator Beton		2
12.	Excavator	PC 200	1
13.	Mesin Las	500 Watt	1
14.	Tangki Air	2000 Liter	1
15.	Stamper		1
16.	Alat Ukur Waterpas		1
17.	Alat Ukur Tedolit		1
20.	Alat pengangkut barang / lif barang		1

• Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha, peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

1. Kualifikasi Perusahaan Non Kecil;

2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

3. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

4. Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan ole Kementerian Hukum dan Ham;

5. SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP;

6. TDP yang masih berlaku;

7. NPWP;

8. SPT Tahun Terakhir;

9. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

10. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

11. Memiliki surat keterangan dukungan bank pemerintah untuk mengiuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket;

12. Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS kenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir;

13. Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat;

14. Memiliki neraca Tahun 2017 / neraca per 31 Desember 2017yang telah diaudit oleh akuntan public, di scan asli dilampirkan pada dokumen penawaran;

15. Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat;

16. Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanyaa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;

17. Memiliki sisa kemampuan paket ((SKP);

18. Memiliki pengalaman ekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai paket pengalaman tertinggi);

19. Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan (BG008);

20. Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan surat dukungan Ready Mix;

21. Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja RI dilengkapi bukti hasil audit eksternal terakhir;

22. Memiliki sertifkat ISP Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system penglolahaan air, SMM untuk system pengelolahan air dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

23. Memiliki sertifikat Mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

24. Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan Barchart serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan;

25. Membuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja (RK3K);

26. Melampirkan jaminan penawaran.

• Bahwa sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, Hasrul Als Bojes (orang kepercayaan A. Ilham Hatta) pernah bersama dengan C. Tjahyo Joewono Als Cahyo (Marketing PT. Optima Jaya Perkasa) bertemu dengan Sekertaris Pokja III yaitu saksi Andi Sahar di Kantor Balai Kota Makassar di lantai 7 (tujuh), adapun maksud dan tujuan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo bertemu dengan Sekertaris Pokja III saksi Andi Sahar di Kantor Balai Kota Makassar adalah untuk membicarakan terkait Surat Dukungan sewa peralatan PT. Optima Jaya Perkasa berupa Mobil Crane, Ganzet 250 Kva dan ready mix, untuk dipergunakan sebagai persyaratan pembuktian kwalifikasi PT. Sultana Anugrah pada saat lelang pembangunan Gedung Puskesmas batuan tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018, adapun pembicaraan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo dan saksi Andi Sahar pada waktu itu adalah Andi sahar selaku anggota Pokja III mengatakan kepada Cahyo “bahwa meskipun peralatan mobil Crane tidak dimiliki oleh PT. Optima Jaya Perkasa namun tetap dimasukan kedalam surat dukungan sewa peralatan, nanti anggota Pokja yang akan baku atur dengan Hasrul Als Bojes selaku perwakilan dari PT. Sultana Anugrah atas perintah Andi Ilham Hatta.

• Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan lelang ketiga berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018.

• Bahwa pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kota Makassar, Pengadaan dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan sistem kontrak harga satuan.

• Bahwa jadwal pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 adalah :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16/07/2018 23.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	8
2.	Download Dokumen Pemilihan	17/07/2018 09.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	7
3.	Pemberian Penjelasan	20/07/2018 09.00 WITA	20/07/2018 11.00 WITA	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	20/07/2018 19.00 WITA	20/07/2018 07.00 WITA	5
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	24/07/2018 08.00 WITA	24/07/2018 23.59 WITA	1
6.	Evaluasi Penawaran	24/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	25/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	14
8.	Pembuktian Kualifikasi	30/07/2018 09.00 WITA	07/08/2018 11.00 WITA	9
9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	07/08/2018 2.30 WITA	08/08/2018 15.30 WITA	2
10.	Penetapan Pemenang	08/08/2018 07.30 WITA	08/08/2018 08.59 WITA	1
11.	Pengumuman Pemenang	08/08/2018 09.00 WITA	08/08/2018 10.59 WITA	1
12.	Masa Sangah	08/08/2018 11.00 WITA	15/08/2018 11.00 WITA	8
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15/08/2018 11.30 WITA	15/08/2018 15.59 WITA	1
14.	Penandatangan Kontrak	15/08/2018 11`.30 WITA	15/08/2018 15.59WITA	1

• Bahwa peserta lelang yang mendaftar sebanyak 37 peserta dan yang memasukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dengan nilai penawaran yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS
1.	PT. Mari Bangun Nusantara	25.122.939.000,-	25.122.939.169,52	93,97
2.	PT. Sultana Anugrah	25.478.148.000,-	25.529.574.842,25	95,49
3.	PT. Kakanta	22.176.316.000,-	22.174.872.243,12	82,94

• Bahwa yang menjadi Item Evaluasi Administrasi Tim Pokja III ke PT. Sultana Anugrah adalah Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

• Surat / dokumen penawaran dan lampirannya ;

• Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ;

• SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP ;

• TDP yang masih berlaku ;

• NPWP ;

• SPT Tahun Terakhir.

• Bahwa yang di Evaluasi Teknis oleh Tim Pokja III kepada perusahaan PT. Sultana Anugrah sebagaimana tercantum pada Lembaran Data Pemilihan adalah :

• Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ;

• Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ;

• Memiliki surat keterangan dukungan Bank pemerintah untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket ;

• Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir ;

• Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat ;

• Memiliki neraca tahun 2017/ neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan public, discan asli dilampirkan pada dokumen penawaran ;

• Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat ;

• Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ;

• Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;

• Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai Paket pengalaman tertinggi) ;

• Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan Surat Dukungan Ready Mix ;

• Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

• Memiliki sertifikat ISO Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system pengelolaan air, SMM untuk system pengelolaan air dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

• Memiliki sertifikat mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

• Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan ;

• Membuat rencana keselamatan dan Kesehatan kerja (RK3K) ;

• Melampirkan jaminan penawaran.

• Pada waktu Tim Pokja akan melakukan klarifikasi peralatan, A. Ilham Hatta Sulolipu menghubungi Hasrul Als Bojes melalui telepon dan berkata “pergi jemput Panitia Pokja untuk klarifikasi peralatan di kantor PT. Optima Jaya Perkasa dan ke Hotel Asyra, dan jemput Panitia di Balaikota di ULP” Hasrul Als Bojes menjawab “ya” dan setelah itu Hasrul Als Bojes ke Hotel Asyra untuk mengambil mobil yang akan digunakan untuk menjemput Panitia Pokja, setelah di Hotel Asyra, Hasrul Als Bojes bertemu dengan Andi Ilham Hatta Sulolipu dan berkata “jemput panitia untuk klarifikasi” saksi jawab “ya”, dan setelah itu Hasrul Als Bojes disuruh ke parkiran basement untuk mengambil mobil Toyota Avanza, dan untuk kuncinya saksi diberikan oleh Satpam Hotel, dan setelah itu langsung ke kantor Balaikota Makassar.

• Sesampainya di kantor Balaikota Makassar, Hasrul Als Bojes naik ke lantai 7 dan bertemu dengan terdakwa Mediswaty, dan saksi Andi Sahar, selanjutnya menuju Ke PT. Optima Jaya Perkasa, setelah sampai di PT. Optima Jaya Perkasa, anggota Pokja langsung melakukan pembuktian peralatan sebagaimana dalam Surat Dukungan, Mediswaty dan Andi sahar selaku anggota Pokja tidak menemukan berupa mobil crane dan Genset 250 Kva sebagaimana yang tercantum dalam surat dukungan PT. Optima Jaya Perkasa.

• Bahwa pada waktu anggota tim Pokja mencari Genset 250 Kva di PT. Optima Jaya Perkasa, Hasrul Als Bojes menunjukan genset kecil yang ada di perusahaan PT. Optima Jaya Perkasa.

• Setelah pembuktian di PT. Optima Jaya Perkasa, kemudian Hasrul Als Bojes bersama dengan anggota Pokja menuju ke Hotel Asyra untuk melakukan pembuktian peralatan, pada saat itu sudah ada Andi Ilham Hatta Sulolipu menunggu di basement Hotel, dan selanjutnya tim Pokja melakukan pembuktian peralatan berupa lift barang dan genset 250 KVA di Hotel Asyra dengan ditemani oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu, dan setelah melakukan pembuktian tersebut Hasrul Als Bojes diperintahkan untuk mengantar kembali Pokja tersebut ke kantor balaikota.

• Bahwa adapun Genset yang diperlihatkan anggota Pokja di Hotel Asyra adalah Genset yang terpakai/tersambung dengan Hotel, jadi tidak bisa diangkat, sedangkan lift tidak terpakai di Hotel.

• Bahwa Tim Pokja III melakukan evaluasi terendah pertama PT. Kakanta, kedua PT. Mari Bangun Nusantara dan yang dimenangkan adalah PT. Sultana Anugrah.

• Ketiganya perusahaan tersebut lulus administrasi yang diperiksa adalah surat penawaran dan penawaran harga, kemudian masuk ke teknis dimana persyaratannya meliputi : daftar personil dan daftra peralatan.

• Adapun pemeriksaan Administrasi yaitu penawaran harga, sedangkan Evaluasi Teknis : Daftar personil, Peralatan, Kwalifikasi Teknis : Evaluasi Harga ;

• PT. Mari Bangun Nusantara dan PT. Kakanta gugur pada waktu Evaluasi teknis ;

• Bahwa PT. KAKANTA tidak lulus karena tidak melampirkan brosur atau gambar jenis besi yang ditawarkan; tidak melampirkan neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik; tidak melampirkan sertifikat SMK3 dari kementerian tenaga kerja dan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir; tidak melampirkan surat keterangan tidak menjalani sanksi pidana dari pengadilan setempat; tidak melampirkan bukti hasil audit sertifikat ISO lingkungan 14001-2015 tahun terkahir; tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2015 tahun terakhir.

• Bahwa PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir dan sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

• Bahwa Tim Pokja tidak melakukan klarifikasi atas bukti pengalaman kerja Tenaga Ahli PT. Sultana Anugrah ;

• Pada waktu pembuktian kualifikasi atas SKA dan SKT, Tim Pokja tidak mendokumentasikan hasil scan barcode dan tidak melakukan klarifikasi kepada LPJK.

• Bahwa PT. Sultana Anugrah mempunyai SBU MK 022 tetapi tidak mempunyai SBU MK 005.

• Bahwa Pokjai kerja tim dan tidak ada spesifikasi tugas perorang.

• Bahwa pada saat proses lelang ketiga pengadaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yang dilaksanakan oleh Tim Pokja III (saksi Hamsaruddin, SE. M.Si, terdakwa Mediswati, ST.MT dan saksi Andi Sahar, ST) memenangkan PT. SULTANA ANUGRAH sebagai pemenang lelang, walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. SULTANA ANUGRAH tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran PT.SULTANA ANUGRAH tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pokja III Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar melaksanakan proses pemilihan secara proforma yakni tidak dilakukan klarifikasi pada tahap Evaluasi Teknis meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi pada dokumen pendukung penawaran yaitu tidak melampirkan surat dukungan ready mix, bukti seteroan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan peralatan dhi bar cutter dan bar bender, sertifikat keahlian tidak sesuai aslinya, dan tenaga ahli tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen KAK serta surat pengalaman kerja tenaga ahli yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

• Surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, dan bukti kepemilikan peralatan dhi. Bar cutter dan bar bender tidak diunggah pada laman LPSE.

• Surat Balasan konfirmasi keaslian dokumen SKA Nomor : 56/DW-LPJK/W.20/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penjelasan keahlian Dokumen dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa SKA yang dilampirkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Vanda Chartatika Dwi Cristianti tidak sesuai dengan aslinya. SKA yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut tertulis tanggal ditetapkan 10 Oktober 2017, yang seharusnya sesuai dengan SKA asli yang diperoleh dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ditetapkan tanggal 10 Oktober 2014.

• Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Zaifuddin tidak sesuai dengan persayaratan yang terdapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan Manajer Proyek adalah lulusan S.2 Teknik Sipil, namun PT. Sultana Anugrah menawarkan tenaga ahli a.n Zaifuddin untuk jabatan tersebut hanya lulusan S.1 Teknik Sipil, namun Pokja tetap meluluskan PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK tersebut.

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang pada poin t “melampirkan surat dukungan ready mix”

• Peralatan utama yaitu mobile crane tidak dapat diperlihatkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH karena tidak berada dilokasi pembuktian saat Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) melakukan pengecekan dilokasi pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa sehingga kesesuaian kualifikasi tidak terbukti. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan yang dilakukan oleh tim Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) dijemput oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas perintah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu di kantor ULP Kota Makassar, kemudian anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi peralatan adalah saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST, MT mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifiikasi oleh Pokja Pemilihan di PT.Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian Hasrul Alias Bojes yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mendampingi pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan kemudian mengarahkan anggota Pokja yaitu saksi Andi Sahar, ST dan saksi Mediswati, ST. MT untuk melakukan pembuktian berupa alat Genset 250 KVA di Hotel Asyra Milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu yang diketahui Hotel Asyra bukan termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. SULTANA ANUGRAH dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk lif barang diantar ke Hotel Asyira, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian,

• Bahwa meskipun PT. SULTANA ANUGRAH sebenarnya tidak lulus tahap evaluasi teknis dan tahap pembuktian kualifikasi, namun Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018 tetap menetapkan dan mengumumkan PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor:09/L3.10/Pokja-BLBJ-MKS/VIII/2018, tangal 16 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil lelang puskesmas batua tahap I yang menetapkan PT.SULTANA ANUGRAH yang berlamat di. Jalan A.P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F.15 Makassar.sebagai penyedia pekerjaan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

• Perpers Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa semua pihak yang yang terlibat dalam pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

• Dokumen pengadaan Nomor: 09/L3.02/POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I

1. Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP).

• Persyaratan Dokumen angka 8, yang menyatakan bahwa Persayaratan Dokumen surat Dukungan ketersedian besi dan dukungan ready mix.

• Dokumen Penawaran teknis, yang menyatakan bahwa Daftar personel / tenaga ahli / teknis / terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persayaratan yang ada dalam KAK dan daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai persayaratan peralatan di KAK.

Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK), pada persayaratan kualifikasi, yang menyatakan bahwa diantaranya BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dan bukti pembayaran tiga bulan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa MEDISWATY ST, MT sebagai Anggota Pokja III, bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE, M,Si selaku Ketua Pokja III, Andi Sahar, ST sebagai Sekertaris Pokja III, Ir. Muhammad Kadafi Marikar Alias Kadafi Alias Om Def, dr. Sri Rimayani selaku KPA sekaligus bertindak selaku Pejabat pembuat Komitmen, dr. Naisyah Tunur Ania selaku kepala Dinas Kesehatan sekaligus Pengguna Anggaran, Firman Marwan selaku sekretaris Tim pejabat penerima hasil pekerjaan, serta Muh. Alwi selaku PPTK, dalam perkara ini, sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari Jabatan atau Kedudukannya sebagai Ketua Pokja III Dimana terdakwa MEDISWATY ST, MT selaku Anggota Pokja III yang memenangkan perusahaan PT. Sultana Anugrah yang seharusnya harus digugurkan karna tidak memenuhi syarat pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018. dan secara materiil Perbuatan terdakwa MEDISWATY ST, MT selaku Anggota Pokja III yang menunjuk PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota Pokja III, sehingga dipandang lebih tepat memenuhi rumusan unsur “melawan hukum secara spesifik” pada delik Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka penerapan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti atas perbuatan terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah : “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas adalah:

1. Setiap orang.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.

Bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan ”setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Atau yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MEDISWATY, ST. MT yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “ setiap orang” sebagaimana dimaksud ada beberapa Pendapat para Ahli yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Mulyatno : Ungkapan tersebut diatas berarti “ orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan delik” yang dalam hal perbuatan yang tercelah(Verwijbaar) dan dapat dihindari (Vermojbaar) selanjutnya bila kita hubungkan dengan pendapat Simon maka delik yang dalam hal ini merupakan suatu kesalahan adalah adanya keadaan batin pada orang yang melakukan delik dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa orang yang melakukan tersebut dianggap tercela. Dari uraian tersebut maka keadaan batin itu adalah berkaitan dengan kemampuan dalam bertindak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa Pendapat Prof Satochid Kartanegara, SH menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (toerikeningsvatbaarheid) adalah hal-hal atau suatu keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek gukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Pendapat tersebut sesuai dengan Pendapat Van Hammel maupun Prof. Satochid kartanegara berpendapat bahwa kemapuan bertanggungjawab tergantung pada :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti /mengingsafi nilai dari pada perbuatannya.

2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang.

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari Pendapat tersebut berarti rumusan setiap orang adalah siapa saja baik perorangan maupun korporasi menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa dari Pendapat tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi yang diperoleh selama di persidangan maka diperoleh fakta hukum pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi leh perbuatan terdakwa.

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ bersifat alternatif artinya bila salah satu frase/perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti, sebagai contah apabila terbukti dengan sengaja menguntungkan diri sendiri saja atau menguntungkan orang lain saja dianggap telah terpenuhi unsur tersebut, dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus beberapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diungtungkan dan tidak harus dibuktikan adanya uang yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi tetapi cukup adanya “keuntungan walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa”.

Menimbang, bahwa Pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak secara tegas (eksplisit) dirumuskan unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa hak sedangkan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 diadopsi dari rumusan delik Pasal 1 ayat (1) huruf b UU.No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal mana menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung,Alumni,1977, hal.142) pengertian “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa. Selaras dengan pengertian unsur tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi No. 813 K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa rumusan delik tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan in concreto yang diterima oleh terdakwa secara pribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti mana berupa dokumen sebagaimana dalam daftar barang bukti telah diajukan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa MEDISWATY, ST, MT dalam persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka kami mempertimbangkan fakta hukum yang berhubungan dengan pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kesehatan Kota Makassar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I, dikarenakan pada tahun 2017 gagal lelang, dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 2 Januari 2018, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp. 49.000.000.000,-(empat puluh Sembilan milyar rupiah) dan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I selanjutnya saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar perihal Permohonan lelang dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan surat Nomor : 273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan dengan nilai HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2018.Kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018, tentang Penugasan melaksanakan lelang paket Pembangunan gedung Puskesmas Batua Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang anggotanya terdiri dari :

Ketua : HAMSARUDDIN, SE. M.Si

Sekertaris: ANDI SAHAR, ST;

Anggota : MEDISWATY, ST. MT.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa secara umum adalah :

1. Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

2. Membuat jadwal lelang;

3. Melakukan evaluasi adminstrasi, teknis, kualifikasi;

4. Menetapkan pemenang lelang;

5. Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan barang jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut.

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2018 Dinas Kesehatan Kota Makasar Mengusulkan dilakukan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua di Bagian ULP layanan Pengadaaan barang dan jasa sekertariat kota Makassar selanjutnya Kepala Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa kota Makassar memberikan surat tugas tim Pokja III untuk melakukan lelang pengadaan paket tersebut selanjutnya saksi Andi Sahar melakukan koordinasi dengan Pak ALWI selaku PPTK dan memberikan kami dokumen berupa KAK,RKS gambar dan spesifikasi teknis dalam bentuk soft copy, selanjutnya kami mengundang dr. Sri Rimayani, M. SP.KK selaku PPK dan Muh. ALWI selaku PPTK perencana untuk dilakukan kaji ulang terhadap KAK, RKS, spesifikasi teknis selanjutnya dari hasil kaji ulang yang pertama tidak ada perubahan yang diubah oleh pihak dinas kesehatan ;

- Bahwa Pokja III melakukan pelelangan LPSE pertama Pembangunan Puskesmas batua tahap I pada tanggal 30 April 2018, yang mendaftar ada 51 perusahaan dan yang memasukkan penawaran dan hanya ada 2 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi.

- Bahwa pada hari penyampaian Pokja kepada Dinas Kesehatan Makassar bahwa lelang pertama gagal, pihak dari Dinas Kesehatan Makassar yang diwakili oleh Muh. Alwi S.Km selaku (PPTK) membawa surat permohonan lelang ulang Pembangunan Puskesmas Batua, atas dasar tersebut kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018, pokja III melakukan lelang yang kedua dan pada waktu itu ada 43 (empat puluh tiga) peserta lelang yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) peserta yaitu : PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan ketiga perusahaan tersebut tidak ada yang lulus, dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi.

Pada saat gagal lelang kedua pada bulan Mei 2018, saat itu saksi Hamsaruddin berada di ruang kerja di telepon oleh SURAHMAN, ST dan menyuruh saksi Hamsaruddin, SE keruanganny, setalah sampai diruangan SURAHMAN, ST kemudian saksi Hamsaruddin, SE melihat A. Ilham Hatta Als ILE berada diruangan tersebut, kemudian A. ILHAM HATTA mengatakan “kenapa Puskesmas Batua gagal lelang” dan saksi Hamsaruddin, SE menjelaskan bahwa perusahaan tidak ada yang memenuhi persyaratan kemudian A.Ilham Hatta mengatakan kepada saksi Hamsaruddin, SE bahwa ada kakaknya (A. Erwin Hatta) mau ketemu di bawah kemudian saksi Hamsaruddin, SE langsung turun keruangan.

setelah itu keeseokan harinya pada malam hari setelah pulang kantor saksi Hamsaruddin, SE bertemu dengan A. Erwin Hatta diparkiran Kantor Walikota Makassar dan menayakan “kenapa gagal lelang Puskesmas Batua” saksi Hamsaruddin, SE mengatakan ada persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai, selanjutnya A. Erwin Hatta menelpon seorang perempuan dan menanyakan masalah gagal tender dan A. Erwin Hatta bertanya “siapa yang mempersyaratkan mempunyai pengalam berlantai 4” dan suara perempuan tersebut marah-marah, sempat dispeker dan saksi Hamsaruddin, SE tidak sempat bicara telpon karna langsung terputus.

- Sekitar tanggal 6 Juli 2018 saksi Hamsaruddin, SE ditelphon Surahman, ST dan pada saat itu saksi Hamsaruddin, SE sudah berada di rumah dan menyuruh saksi Hamsaruddin, SE kembali ke Kantor karena di ruangannya sudah ada PPK (dr.Sri Rimayani dan PPTK (Muh. Alwi, ST) untuk melakukan kaji ulang V, selanjutnya saksi Hamsaruddin, SE menguhubungi Andi Sahar untuk kembali kekantor dan mejawab “malaskuji kukira sudah tidak dilaksanakan ini pekerjaan” setelah itu kami berkumpul di lt 7 termasuk terdakwa Mediswaty, ST sekitar jam 07.30 malam.

Pada saat Kaji Ulang V, PPTK bersama PPK sudah membawa konsep KAK terbaru dengan nilai HPS berubah yang awalnya Rp. 48.961.267.667 menjadi Rp. 26.736.461.319 dengan jadwal pelaksanaan berubah menjadi 120 hari kelender serta syarat kualifikasi perusahaan diubah yang awalnya perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai menjadi pengalaman pekerjaan berlantai saja dan menghilangkan syarat peralatan tower crane menjadi mobile crane dan terdakwa selanjutnya bersama melakukan kaji ulang atas usulan KAK tersebut dan Mediswaty mempertanyakan kepada pihak Dinas apakah ini sudah ada justifikasi dari Konsultan Perencana alasan syarat kualifikasi perusahaan yang diubah dalam konsep KAK selanjutnya PPK mengubungi konsultan perencana via telepon saat itu dan PPK menjelaskan kepada kami bahwa sudah dikomunikasikan dengan pihak Konsultan Perencana bahwa tidak ada masalah asalkan perusahaan yang akan mengerjakan memiliki alat dan sumber daya manusia sesuai dengan syarat yang terdapat dalam KAK, selanjutnya saksi Hamsaruddin, SE bersama dengan Mediswaty, PPK dan PPTK sepakat melanjutkan lelang ketiga, beberapa hari kemudian PPTK mengirim via email dokumen kelengkapan terbaru yaitu KAK (hasil kaji ulang sebelumnya), nilai total HPS, RKS GAMBAR kepada terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan kaji ulang ada beberapa perubahan mulai I sampai dengan Kaji ulang V ;

- Bahwa Pada saat kaji ulang V, saksi Andi Sahar tidak hadir tapi ikut juga bertanda tangan dalam Berita Acara Kaji Ulang V ;

- Bahwa perubahan mendasar pada Berita kaji ulang V adalah :

Perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari Kalender ( 4 Bulan ) yang sebelumnya 180 hari Kalender ;

- Bahwa Peralatan Scafolding bertambah menjadi 5000 Set yang sebelumnya hanya 1000 Set ;

Menimbang, bahwa mengenai Tower Crane diganti Mobile Crane dan penambahan lift penangkut barang,Persyaratan kualifikasi perusahaan, Surat Dukungan Ready Mix, Surat Dukungan Ketersedian Besi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor / pabrikan dan membuat metode dan menyusun kebutuhan tenaga bahan dan material ;

- Bahwa Kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya ;

- Memiliki pengalaman kerja gedung berlantai yang sebelumnya pengalaman gedung minimal berlantai 4.

- Bahwa Personil Tenaga Ahli minimal yang diperlukan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu adalah :

No.	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan	Jumlah	Keahl ian / Keterampilan
1.	Manager Proyek	7 Tahun	S2 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Utama tehnik bangunan gedung dan Manajemen Konstruksi
2.	Site Manager	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya Manajemen konstruksi dan ahli K3 konstruksi
3.	Ahli Struktur	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya tehnik bangunan gedung
4.	Ahli Arsitektur	5 Tahun	S1 Tehnik Arsitektur	1 Org	Ahli Madya Arsitektur
5.	Ahli Elektrikal	5 Tahun	S1 Tehnik Elektro	1 Org	Ahli Madya Tehnik Tenaga Listrik
6.	Ahli Mekanial	5 Tahun	S1 Tehnik Mesin	1 Org	Ahli Madya Tehnik Mekanikal
7.	Ahli Tata Lingkungan	5 Tahun	S2 Tehnik Lingkungan	1 Org	Ahli Madya Tehnik Sanitasi dan Limbah
8.	Ahli Mutu	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya System Manajemen Mutu
9.	Ahli Geodesi	5 Tahun	S1 Tehnik Geodesi	1 Org	Ahli Madya Geodesi
10.	Pelaksana Bangunan Gedung	3 Tahun	STM SMK	1 Org	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
11.	Tukang Pekerja Pondasi	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Peker jaan Pondasi
12.	Tukang Besi Beton	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Besi Beton
13.	Tukang Kayu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Kayu
14,	Tukang Pasang Batu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Pasang Batu
15.	Tukang Plambing	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Plambing
16.	Juru Gambar	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Gambar
17.	Juru Ukur	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Ukur
18.	Tukang Las Listrik	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Las Listrik
19.	Operator Dum Truck	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Operator Dum Truck
20.	Operator Mesin Excavator	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Operator Mesin Excavator

Daftar Peralatan yang dimiliki atau sewa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH UNIT / SET
1.	Genset Kapasitas	250 Kva	1
2.	Dump Truck	4 M3	4
3.	Pick Up		2
4.	Pompa Air	3 Inchi	1
5.	Skafolding		5000
6.	Bar Cutter	32 mm	1
7.	Bar Bender	32 mm	1
8.	Mobile Crane		1
9.	Mobile Mixer	7 M3	8
10.	Concrete Pump		2
11.	Vibrator Beton		2
12.	Excavator	PC 200	1
13.	Mesin Las	500 Watt	1
14.	Tangki Air	2000 Liter	1
15.	Stamper		1
16.	Alat Ukur Waterpas		1
17.	Alat Ukur Tedolit		1
20.	Alat pengangkut barang / lif barang		1

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, Hasrul Als Bojes (orang kepercayaan A. Ilham Hatta) pernah bersama dengan C. Tjahyo Joewono Als Cahyo (Marketing PT. Optima Jaya Perkasa) bertemu dengan Sekertaris Pokja III yaitu Andi Sahar di Kantor Balai Kota Makassar di lantai 7 (tujuh), adapun maksud dan tujuan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo bertemu dengan Sekertaris Pokja III A. Sahar di Kantor Balai Kota Makassar adalah untuk membicarakan terkait Surat Dukungan sewa peralatan PT. Optima Jaya Perkasa berupa Mobil Crane, Ganzet 250 Kva dan ready mix, untuk dipergunakan sebagai persyaratan pembuktian kwalifikasi PT. Sultana Anugrah pada saat lelang pembangunan Gedung Puskesmas batuan tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018, adapun pembicaraan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo dan Andi Sahar pada waktu itu adalah Andi sahar selaku anggota Pokja III mengatakan kepada Cahyo “bahwa meskipun peralatan mobil Crane tidak dimiliki oleh PT. Optima Jaya Perkasa namun tetap dimasukan kedalam surat dukungan sewa peralatan, nanti anggota Pokja yang akan baku atur dengan Hasrul Als

Menimbang, bahwa Bojes selaku perwakilan dari PT. Sultana Anugrah atas perintah Andi Ilham Hatta. Dan pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan lelang ketiga berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018.

Menimbang, bahwa pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kota Makassar, Pengadaan dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan sistem kontrak harga satuan.

Menimbang, bahwa peserta lelang yang mendaftar sebanyak 37 peserta dan yang memasukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dengan nilai penawaran yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS
1.	PT. Mari Bangun Nusantara	25.122.939.000,-	25.122.939.169,52	93,97
2.	PT. Sultana Anugrah	25.478.148.000,-	25.529.574.842,25	95,49
3.	PT. Kakanta	22.176.316.000,-	22.174.872.243,12	82,94

Menimbang, bahwa yang di Evaluasi Teknis oleh Tim Pokja III kepada perusahaan PT. Sultana Anugrah sebagaimana tercantum pada Lembaran Data Pemilihan adalah :

1. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ;

2. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ;

3. Memiliki surat keterangan dukungan Bank pemerintah untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket ;

4. Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir ;

5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat ;

6. Memiliki neraca tahun 2017/ neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan public, discan asli dilampirkan pada dokumen penawaran ;

7. Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat ;

8. Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ;

9. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;

10. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai Paket pengalaman tertinggi) ;

11. Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan Kesehatan (BG008) ;

12. Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan Surat Dukungan Ready Mix ;

13. Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

14. Memiliki sertifikat ISO Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system pengelolaan air, SMM untuk system pengelolaan air dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

15. Memiliki sertifikat mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

16. Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan ;

17. Membuat rencana keselamatan dan Kesehatan kerja (RK3K) ;

18. Melampirkan jaminan penawaran.

Menimbang, bahwa pada waktu Tim Pokja akan melakukan klarifikasi peralatan, A. Ilham Hatta Sulolipu menghubungi Hasrul Als Bojes melalui telepon dan berkata “pergi jemput Panitia Pokja untuk klarifikasi peralatan di kantor PT. Optima Jaya Perkasa dan ke Hotel Asyra, dan jemput Panitia di Balaikota di ULP” Hasrul Als Bojes menjawab “ya” dan setelah itu Hasrul Als Bojes ke Hotel Asyra untuk mengambil mobil yang akan digunakan untuk menjemput Panitia Pokja, setelah di Hotel Asyra, Hasrul Als Bojes bertemu dengan Andi Ilham Hatta Sulolipu dan berkata “jemput panitia untuk klarifikasi” saksi jawab “ya”, dan setelah itu Hasrul Als Bojes disuruh ke parkiran basement untuk mengambil mobil Toyota Avanza, dan untuk kuncinya saksi diberikan oleh Satpam Hotel, dan setelah itu langsung ke kantor Balaikota Makassar.

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor Balaikota Makassar, Hasrul Als Bojes naik ke lantai 7 dan bertemu dengan terdakwa Mediswaty, dan Andi Sahar, selanjutnya menuju Ke PT. Optima Jaya Perkasa, setelah sampai di PT. Optima Jaya Perkasa, anggota Pokja langsung melakukan pembuktian peralatan sebagaimana dalam Surat Dukungan, terdakwa Mediswaty dan Andi sahar selaku anggota Pokja tidak menemukan berupa mobil crane dan Genset 250 Kva sebagaimana yang tercantum dalam surat dukungan PT. Optima Jaya Perkasa. Dan pada waktu anggota tim Pokja mencari Genset 250 Kva di PT. Optima Jaya Perkasa, Hasrul Als Bojes menunjukan genset kecil yang ada di perusahaan PT. Optima Jaya Perkasa.

Menimbang, bahwa setelah pembuktian di PT. Optima Jaya Perkasa, kemudian Hasrul Als Bojes bersama dengan anggota Pokja menuju ke Hotel Asyra untuk melakukan pembuktian peralatan, pada saat itu sudah ada Andi Ilham Hatta Sulolipu menunggu di basement Hotel, dan selanjutnya tim Pokja melakukan pembuktian peralatan berupa lift barang dan genset 250 KVA di Hotel Asyra dengan ditemani oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu, dan setelah melakukan pembuktian tersebut Hasrul Als Bojes diperintahkan untuk mengantar kembali Pokja tersebut ke kantor balaikota.

Menimbang, bahwa adapun Genset yang diperlihatkan anggota Pokja di Hotel Asyra adalah Genset yang terpakai/tersambung dengan Hotel, jadi tidak bisa diangkat, sedangkan lift tidak terpakai di Hotel.

Menimbang, bahwa Tim Pokja tidak melakukan klarifikasi atas bukti pengalaman kerja Tenaga Ahli PT. Sultana Anugrah dan pada waktu pembuktian kualifikasi atas SKA dan SKT, Tim Pokja tidak mendokumentasikan hasil scan barcode dan tidak melakukan klarifikasi kepada LPJK. Dan PT. Sultana Anugrah mempunyai SBU MK 022 tetapi tidak mempunyai SBU MK 005. kemudian pada saat proses lelang ketiga pengadaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yang dilaksanakan oleh Tim Pokja III (saksi HAMSARUDDIN, SE. M.Si, terdakwa MEDISWATI, ST.MT dan saksi ANDI SAHAR, ST) memenangkan PT. SULTANA ANUGRAH sebagai pemenang lelang, walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. SULTANA ANUGRAH tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran PT.SULTANA ANUGRAH tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pokja III Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar melaksanakan proses pemilihan secara proforma yakni tidak dilakukan klarifikasi pada tahap Evaluasi Teknis meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi pada dokumen pendukung penawaran yaitu tidak melampirkan surat dukungan ready mix, bukti seteroan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan peralatan dhi bar cutter dan bar bender, sertifikat keahlian tidak sesuai aslinya, dan tenaga ahli tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen KAK serta surat pengalaman kerja tenaga ahli yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, dan bukti kepemilikan peralatan dhi. Bar cutter dan bar bender tidak diunggah pada laman LPSE.

- Surat Balasan konfirmasi keaslian dokumen SKA Nomor : 56/DW-LPJK/W.20/XII/ 2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penjelasan keahlian Dokumen dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa SKA yang dilampirkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Vanda Chartatika Dwi Cristianti tidak sesuai dengan aslinya. SKA yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut tertulis tanggal ditetapkan 10 Oktober 2017, yang seharusnya sesuai dengan SKA asli yang diperoleh dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ditetapkan tanggal 10 Oktober 2014.

Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Zaifuddin tidak sesuai dengan persayaratan yang terdapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan Manajer Proyek adalah lulusan S.2 Teknik Sipil, namun PT. Sultana Anugrah menawarkan tenaga ahli a.n Zaifuddin untuk jabatan tersebut hanya lulusan S.1 Teknik Sipil, namun Pokja tetap meluluskan PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK tersebut.

PT. SULTANA ANUGRAH tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang pada poin t “melampirkan surat dukungan ready mix”

Peralatan utama yaitu mobile crane tidak dapat diperlihatkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH karena tidak berada dilokasi pembuktian saat Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) melakukan pengecekan dilokasi pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa sehingga kesesuaian kualifikasi tidak terbukti. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan yang dilakukan oleh tim Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) dijemput oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas perintah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu di kantor ULP Kota Makassar, kemudian anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi peralatan adalah saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST, MT mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifiikasi oleh Pokja Pemilihan di PT.Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian Hasrul Alias Bojes yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mendampingi pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan kemudian mengarahkan anggota Pokja yaitu saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST. MT untuk melakukan pembuktian berupa alat Genset 250 KVA di Hotel Asyra Milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu yang diketahui Hotel Asyra bukan termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. SULTANA ANUGRAH dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk lif barang diantar ke Hotel Asyira, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum berakhirnya kontrak dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Muh. Alwi, S.KM. M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengunjungi lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dan melihat dilokasi pekerjaan masih sementara dilaksanakan pekerjaan dilantai 2 dan belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Sultana Anugrah, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 (pada Batas Akhir Kontrak) dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pertemuan dengan Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku direktur PT.Sultana Anugrah dan Ruspiyanto (mewakili CV. Sukma Lestari selaku Konsultan Pengawas) di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, dimana pada pertemuan tersebut Ruspiyanto menjelaskan kepada dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa bobot pekerjaan yang dikerjkan oleh penyedia baru sekitar 75%, kemudian Ir. Kadafi Marikar meminta untuk penambahan waktu sampai tanggal 31 Desember 2018 (akhir tahun), lalu dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan untuk menambah tenaga dan peralatan dilokasi, selanjutnya PT.Sultana Anugrah melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa dibuatkan addendum penambahan waktu kontrak.

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil perhitungan rekapitulasi dengan bobot sekitar 75 % tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Ruspiyanto tersebut, kemudian dirubah menjadi 94, 18 % oleh Ruspiyanto atas permintaan dari A. Ilham Hatta Sulolipu guna untuk kepentingan pengurusan pencairan pekerjaan 100 %.

Menimbang, bahwa setelah Firman Marwan menerima Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang dibuat oleh Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestari pada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya Firman Marwan, ST selaku Sekretaris PPHP juga membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) yang ditandatangani oleh para Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni Josvina Kondo selaku Ketua, Firman Marwan sebagai Sekretaris PPHP dan Abidin, SE selaku anggota PPHP yakni sebagai berikut :

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor : 1578.4/DINKES/ 440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya Panitia penerima hasil pekerjaan telah menerima hasil pekerjaan yang di serahkan oleh PT SULTANA ANUGRAH

2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 1578.3/ DINKES/440/XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut Pihak Kedua (PT SULTANA ANUGRAH) untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima pekerjaan konstruksi .

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1578.1/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut; prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 % dan telah di setujui pengajuan permohonan sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosentasi kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam kontrak nomor : 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 agustus 2018 beserta addendum nomor : 1546.2/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

4. Bahwa akibat dari dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang isinya menyatakan bahwa prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 %, maka terjadi pembayaran 100 % kepada PT. Sultana Anugrah yang seharusnya belum bisa dibayarkan 100 % karena progress pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2018 belum mencapai 100 %.

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas (100 %) melalui tiga buah SP2D seluruhnya senilai Rp.25.529.574.842, (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	07548/SP2D/LS/IX/2018	06-09-2018	Pembayarn Uang Muka 20%	5.105.914.969,-
2,	10505/SP2D/LS/X/2018	23-10-2018	Pembayaran Termin I 40%	5.105.914.968,-
3.	14489/SP2D/LS/XII/2018	28-12-2018	Pembayaran Termin II 100%	15.317.744.905,
		Jumlah		25.529.574.842,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MEDISWATY, ST, MT selaku Anggota Pokja III Setda Kota Makassar bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE, M.Si dan Andi Sahar, ST keduanya anggota Pokja III, yang memenangkan PT. Sultana Anugrah yang sebenarnya tidak layak atau tidak memenuhi syarat pelelangan untuk dimenangkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sultana Anugrah tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dalam perjanjian kerja (Kontrak) dan terdapat kekurangan volume atau bobot pekerjaan sebesar 37,75 %, serta pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak selesai pada batas akhir kontrak tanggal 21 Desember 2018, sehingga perbuatan terdakwa MEDISWATY, ST, MT tersebut memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Penyedia (Kontraktor) dan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA serta Andi Erwin Hatta Sulolipu atau suatu korporasi (PT. Sultana Anugrah), yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar Rp. 22.670.516.871,- (dua dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 10/LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, dengan Metode dan Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang digunakan oleh BPK RI dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Metode Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
1.	Volume Pekerjaan Terpasang yang Tidak Dapat Dimanfaatkan	Nilai volume pekerjaan terpasang yang tidak aman (Total Loss)
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	Nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara (Total Loss)

Rincian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018	22.512.443.271,-
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	158.073.60,-
	Jumlah	22.670.516.871,-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, perbuatan terdakwa tersebut merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan terdakwa dan sekaligus merupakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim ‘Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan menyakinkan atas perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2003) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara “kewenangan” yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenagan Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (2) huruf a, b, c, d dan e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah kemampun untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga juga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesempatan” pada rumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 adalah peluang yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dimana kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan arti kata “sarana” dalam Buku Peristilahan Hukum dalam Praktik (Kejaksaan Agung RI, 1985, hlm.24) adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi pada delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu “ yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan “ merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan keterkaitan secara mutatis mutandis antara kewenangan; kesempatan; sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Namun disini undang-undang secara jelas dan tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan dalam perumusan delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dengan menempatkan kata ATAU diantara kedua kata tersebut. Untuk itu akan diuraikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan Jabatan dan apa yang dimaksud dengan Kedudukan.

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh.Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1990 : hlm.144), yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan untuk pengertian Kedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977 : hlm.142) menyebutkan “kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai Kedudukan. Sehingga yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971.

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 52) ditegaskan :Dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”; Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.

Menimbang, bahwa unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif dan secara tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan, dengan mencantumkan kata “atau” diantara kata jabatan dengan kedudukan. Sedangkan R.Wiyono, SH. dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 51-52 telah menguraikan bahwa elemen unsur “jabatan” dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti mana berupa dokumen sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti telah diajukan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa MEDISWATY, ST,MT dalam persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur maka kami mempertimbangkan fakta hukum yang berhubungan dengan pembuktian unsur dengan menyalahgunakan “kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kesehatan Kota Makassar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Batua Tahap I, dikarenakan pada tahun 2017 gagal lelang, dengan alokasi anggaran berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 2 Januari 2018, untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp. 49.000.000.000,-(empat puluh Sembilan milyar rupiah) dan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I selanjutnya saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar bersurat ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar perihal Permohonan lelang dari Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan surat Nomor : 273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran yakni saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes dengan Pagu Anggaran Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan dengan nilai HPS sebesar Rp.48.961.269.218, 71,- (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh satu sen) yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2018.

Kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar dengan menunjuk Pokja III Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar untuk melaksanakan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 027.05/58/SPT.BLP/III/2017 tanggal 7 Maret 2018, tentang Penugasan melaksanakan lelang paket Pembangunan gedung Puskesmas Batua Pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang anggotanya terdiri dari :

Ketua : HAMSARUDDIN, SE. M.Si

Sekertaris: ANDI SAHAR, ST;

Anggota : MEDISWATY, ST. MT.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa secara umum adalah :

• Melaksanakan persiapan dan melaksanakan pemilihan penyedia;

• Membuat jadwal lelang;

• Melakukan evaluasi adminstrasi, teknis, kualifikasi;

• Menetapkan pemenang lelang;

• Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Bagian ULP Pengadaan barang jasa terkait proses lelang pekerjaan tersebut.

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2018 Dinas Kesehatan Kota Makasar Mengusulkan dilakukan lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua di Bagian ULP layanan Pengadaaan barang dan jasa sekertariat kota Makassar selanjutnya Kepala Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa kota Makassar memberikan surat tugas tim Pokja III untuk melakukan lelang pengadaan paket tersebut selanjutnya saksi Andi Sahar melakukan koordinasi dengan Pak ALWI selaku PPTK dan memberikan kami dokumen berupa KAK,RKS gambar dan spesifikasi teknis dalam bentuk soft copy, selanjutnya kami mengundang dr. Sri Rimayani, M. SP.KK selaku PPK dan Muh. ALWI selaku PPTK perencana untuk dilakukan kaji ulang terhadap KAK, RKS, spesifikasi teknis selanjutnya dari hasil kaji ulang yang pertama tidak ada perubahan yang diubah oleh pihak dinas kesehatan ;

- Bahwa Tim Pokja III menerima 1 rangkap dokumen dari pihak Dinas Kesehatan melalui PPTK atas nama MUHAMMAD ALWI, S.Km,M.Kes berupa :

DPA Dinas Kesehatan ;

Kerangka Acuan Kerja ;

Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) ;

Gambar ;

HPS.

- Bahwa Pokja III melakukan pelelangan LPSE pertama Pembangunan Puskesmas batua tahap I pada tanggal 30 April 2018, yang mendaftar ada 51 perusahaan dan yang memasukkan penawaran dan hanya ada 2 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. MARI BANGUN NUSANTARA dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan kedua perusahaan tersebut tidak lulus dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu :

• PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan CV. Tenaga teknis atasnama Hariyanto Sunandar. ST, Tri Mulyani dan Kaharuddin, ST, tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dan surat pernyataan bersedia ditempatkan secara penuh; tidak melampirkan bukti milik atau perjanjian sewa menyewa alat peralatan; tidak melampirkan bukti hasil audit Eksternal Iso 9001: 2015

PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus karena tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa alat peralatan.

selanjutnya kami menyurtai pihak Dinas Kesehatan penyampaian hasil bahwa hasil lelang tersebut gagal.

Pada hari penyampaian Pokja kepada Dinas Kesehatan Makassar bahwa lelang pertama gagal, pihak dari Dinas Kesehatan Makassar yang diwakili oleh Muh. Alwi S.Km selaku (PPTK) membawa surat permohonan lelang ulang Pembangunan Puskesmas Batua, atas dasar tersebut kemudian pada tanggal 15 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018, pokja III melakukan lelang yang kedua dan pada waktu itu ada 43 (empat puluh tiga) peserta lelang yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) peserta yaitu : PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA, PT. MARI BANGUN NUSANTARA, dan PT. SULTANA ANUGRAH, dan ketiga perusahaan tersebut tidak ada yang lulus, dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi sebagai berikut :

• PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA tidak lulus karena penawaran melebihi HPS

PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus dikulaifikasi karena tidak melampirkan SML untuk sistem pengolaan air, SMM untuk sistem pengelolaan air sertifikat iso lingkungan14001:2015, yang dilengkai bukti hasil audit eksternal tahun terkahir sebagaimana yang ada di KAK poin 10, tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015 ;

• PT. SULTANA ANUGRAH tidak lulus pada saat pembuktian kualifikasi yaitu terkait syarat memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terkahir.

- Bahwa sebelum PT. SULTANA ANUGRAH dinyatakan gugur pada tender ke dua, saksi Hamsaruddin, SE selaku Ketua Pokja III bersama dengan A. Sahar, ST selaku Sekertaris Pokja III melakukan pembuktian kualifikasi pekerjaan PT. SULTANA ANUGRAH di Kabupaten Dompu NTB (Nusa Tenggara Barat), dan ternyata pengalaman pekerjaan Gedung yang dikerjakan oleh PT. SULTANA ANUGRAH hanya mempunyai pengalaman pekerjaan Gedung berlantai 3, sehingga setelah saksi Hamsaruddin, SE melakukan pembuktian kualifikasi tersebut PT. SULTANA ANUGRAH tidak memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan yang ditentukan dalam KAK, sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang kedua kalinya.

Pada saat gagal lelang kedua pada bulan Mei 2018, saat itu Hamsaruddin berada di ruang kerja di telepon oleh SURAHMAN, ST dan menyuruh saksi Hamsaruddin, SE keruanganny, setalah sampai diruangan SURAHMAN, ST kemudian saksi Hamsaruddin, SE melihat A. Ilham Hatta Als ILE berada diruangan tersebut, kemudian A. ILHAM HATTA mengatakan “kenapa Puskesmas Batua gagal lelang” dan saksi Hamsaruddin, SE menjelaskan bahwa perusahaan tidak ada yang memenuhi persyaratan kemudian A. Ilham Hatta mengatakan kepada saksi Hamsaruddin, SE bahwa ada kakaknya (A. Erwin Hatta) mau ketemu di bawah kemudian saksi Hamsaruddin, SE langsung turun keruangan.

- Bahwa setelah itu keeseokan harinya pada malam hari setelah pulang kantor saksi Hamsaruddin, SE bertemu dengan A. Erwin Hatta diparkiran Kantor Walikota Makassar dan menayakan “kenapa gagal lelang Puskesmas Batua” saksi Hamsaruddin, SE mengatakan ada persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai, selanjutnya A. Erwin Hatta menelpon seorang perempuan dan menanyakan masalah gagal tender dan A. Erwin Hatta bertanya “siapa yang mempersyaratkan mempunyai pengalam berlantai 4” dan suara perempuan tersebut marah-marah, sempat dispeker dan saksi Hamsaruddin, SE tidak sempat bicara telpon karna langsung terputus.

- Bahwa sekitar tanggal 6 Juli 2018 saksi Hamsaruddin, SE ditelphon Surahman, ST dan pada saat itu saksi Hamsaruddin, SE sudah berada di rumah dan menyuruh saksi Hamsaruddin, SE kembali ke Kantor karena di ruangannya sudah ada PPK (dr.Sri Rimayani dan PPTK (Muh. Alwi, ST) untuk melakukan kaji ulang V, selanjutnya saksi Hamsaruddin, SE menguhubungi saksi Andi Sahar untuk kembali kekantor dan mejawab “malaskuji kukira sudah tidak dilaksanakan ini pekerjaan” setelah itu kami berkumpul di lt 7 termasuk terdakwa Mediswaty, ST sekitar jam 07.30 malam.

- Bahwa pada saat Kaji Ulang V, PPTK bersama PPK sudah membawa konsep KAK terbaru dengan nilai HPS berubah yang awalnya Rp. 48.961.267.667 menjadi Rp. 26.736.461.319 dengan jadwal pelaksanaan berubah menjadi 120 hari kelender serta syarat kualifikasi perusahaan diubah yang awalnya perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai menjadi pengalaman pekerjaan berlantai saja dan menghilangkan syarat peralatan tower crane menjadi mobile crane dan terdakwa selanjutnya bersama melakukan kaji ulang atas usulan KAK tersebut dan Mediswaty mempertanyakan kepada pihak Dinas apakah ini sudah ada justifikasi dari Konsultan Perencana alasan syarat kualifikasi perusahaan yang diubah dalam konsep KAK selanjutnya PPK mengubungi konsultan perencana via telepon saat itu dan PPK menjelaskan kepada kami bahwa sudah dikomunikasikan dengan pihak Konsultan Perencana bahwa tidak ada masalah asalkan perusahaan yang akan mengerjakan memiliki alat dan sumber daya manusia sesuai dengan syarat yang terdapat dalam KAK, selanjutnya saksi Hamsaruddin, SE bersama dengan terdakwa Mediswaty, PPK dan PPTK sepakat melanjutkan lelang ketiga, beberapa hari kemudian PPTK mengirim via email dokumen kelengkapan terbaru yaitu KAK (hasil kaji ulang sebelumnya), nilai total HPS, RKS GAMBAR kepada terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan kaji ulang ada beberapa perubahan mulai I sampai dengan Kaji ulang V ;

Pada saat kaji ulang V, saksi Andi Sahar tidak hadir tapi ikut juga bertanda tangan dalam Berita Acara Kaji Ulang V ;

- Bahwa perubahan mendasar pada Berita kaji ulang V adalah :

1. Perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari Kalender ( 4 Bulan ) yang sebelumnya 180 hari Kalender ;

2. Peralatan Scafolding bertambah menjadi 5000 Set yang sebelumnya hanya 1000 Set ;

3. Tower Crane diganti Mobile Crane dan penambahan lift penangkut barang ;

- Bahwa Persyaratan kualifikasi perusahaan, Surat Dukungan Ready Mix, Surat Dukungan Ketersedian Besi (SNI) sesuai kebutuhan dari distributor / pabrikan dan membuat metode dan menyusun kebutuhan tenaga bahan dan material ;

- Bahwa Kebutuhan tenaga ahli agar mengikuti KAK sebelumnya ;

- Memiliki pengalaman kerja gedung berlantai yang sebelumnya pengalaman gedung minimal berlantai 4.

- Bahwa Personil Tenaga Ahli minimal yang diperlukan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu adalah :

No.	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan	Jumlah	Keahl ian / Keterampilan
1.	Manager Proyek	7 Tahun	S2 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Utama tehnik bangunan gedung dan Manajemen Konstruksi
2.	Site Manager	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya Manajemen konstruksi dan ahli K3 konstruksi
3.	Ahli Struktur	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya tehnik bangunan gedung
4.	Ahli Arsitektur	5 Tahun	S1 Tehnik Arsitektur	1 Org	Ahli Madya Arsitektur
5.	Ahli Elektrikal	5 Tahun	S1 Tehnik Elektro	1 Org	Ahli Madya Tehnik Tenaga Listrik
6.	Ahli Mekanial	5 Tahun	S1 Tehnik Mesin	1 Org	Ahli Madya Tehnik Mekanikal
7.	Ahli Tata Lingkungan	5 Tahun	S2 Tehnik Lingkungan	1 Org	Ahli Madya Tehnik Sanitasi dan Limbah
8.	Ahli Mutu	5 Tahun	S1 Tehnik Sipil	1 Org	Ahli Madya System Manajemen Mutu
9.	Ahli Geodesi	5 Tahun	S1 Tehnik Geodesi	1 Org	Ahli Madya Geodesi
10.	Pelaksana Bangunan Gedung	3 Tahun	STM SMK	1 Org	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
11.	Tukang Pekerja Pondasi	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Peker jaan Pondasi
12.	Tukang Besi Beton	3 Tahun	STM/SMK	3 Org	SKT Tukang Besi Beton
13.	Tukang Kayu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Kayu
14,	Tukang Pasang Batu	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Tukang Pasang Batu
15.	Tukang Plambing	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Plambing
16.	Juru Gambar	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Gambar
17.	Juru Ukur	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Juru Ukur
18.	Tukang Las Listrik	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Tukang Las Listrik
19.	Operator Dum Truck	3 Tahun	STM/SMK	2 Org	SKT Operator Dum Truck
20.	Operator Mesin Excavator	3 Tahun	STM/SMK	1 Org	SKT Operator Mesin Excavator

Daftar Peralatan yang dimiliki atau sewa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batu sebagai berikut :

No.	PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH UNIT / SET
1.	Genset Kapasitas	250 KVa	1
2.	Dump Truck	4 M3	4
3.	Pick Up		2
4.	Pompa Air	3 Inchi	1
5.	Skafolding		5000
6.	Bar Cutter	32 mm	1
7.	Bar Bender	32 mm	1
8.	Mobile Crane		1
9.	Mobile Mixer	7 M3	8
10.	Concrete Pump		2
11.	Vibrator Beton		2
12.	Excavator	PC 200	1
13.	Mesin Las	500 Watt	1
14.	Tangki Air	2000 Liter	1
15.	Stamper		1
16.	Alat Ukur Waterpas		1
17.	Alat Ukur Tedolit		1
20.	Alat pengangkut barang / lif barang		1

- Bahwa Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha, peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

• Kualifikasi Perusahaan Non Kecil;

• Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

• Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

• Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan ole Kementerian Hukum dan Ham;

• SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP;

• TDP yang masih berlaku;

• NPWP;

• SPT Tahun Terakhir;

• Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;

• Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;

• Memiliki surat keterangan dukungan bank pemerintah untuk mengiuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket;

• Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS kenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir;

• Tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat;

• Memiliki neraca Tahun 2017 / neraca per 31 Desember 2017yang telah diaudit oleh akuntan public, di scan asli dilampirkan pada dokumen penawaran;

• Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat;

• Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanyaa sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;

• Memiliki sisa kemampuan paket ((SKP);

• Memiliki pengalaman ekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai paket pengalaman tertinggi);

• Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan (BG008);

• Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan surat dukungan Ready Mix;

• Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja RI dilengkapi bukti hasil audit eksternal terakhir;

• Memiliki sertifkat ISP Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system penglolahaan air, SMM untuk system pengelolahan air dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

• Memiliki sertifikat Mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil audit eksternal tahun terakhir;

• Jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan Barchart serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan;

• Membuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja (RK3K);

• Melampirkan jaminan penawaran.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, Hasrul Als Bojes (orang kepercayaan A. Ilham Hatta) pernah bersama dengan C. Tjahyo Joewono Als Cahyo (Marketing PT. Optima Jaya Perkasa) bertemu dengan Sekertaris Pokja III yaitu saksi Andi Sahar di Kantor Balai Kota Makassar di lantai 7 (tujuh), adapun maksud dan tujuan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo bertemu dengan Sekertaris Pokja III A. Sahar di Kantor Balai Kota Makassar adalah untuk membicarakan terkait Surat Dukungan sewa peralatan PT. Optima Jaya Perkasa berupa Mobil Crane, Ganzet 250 Kva dan ready mix, untuk dipergunakan sebagai persyaratan pembuktian kwalifikasi PT. Sultana Anugrah pada saat lelang pembangunan Gedung Puskesmas batuan tahap I pada Dinas Kesehatan Kota Makassar TA 2018, adapun pembicaraan Hasrul Als Bojes bersama dengan Cahyo dan Andi Sahar pada waktu itu adalah Andi sahar selaku anggota Pokja III mengatakan kepada Cahyo “bahwa meskipun peralatan mobil Crane tidak dimiliki oleh PT. Optima Jaya Perkasa namun tetap dimasukan kedalam surat dukungan sewa peralatan, nanti anggota Pokja yang akan baku atur dengan Hasrul Als Bojes selaku perwakilan dari PT. Sultana Anugrah atas perintah Andi Ilham Hatta.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar mulai melaksanakan lelang ketiga berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I 2018, dengan Pagu Anggaran Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) dan HPS sebesar Rp. 26.559.777.498, 46,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Makassar TA 2018.

- Bahwa pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Kota Makassar, Pengadaan dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur dengan sistem kontrak harga satuan.

- Bahwa jadwal pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 adalah :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16/07/2018 23.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	8
2.	Download Dokumen Pemilihan	17/07/2018 09.00 WITA	23/07/2018 23.59 WITA	7
3.	Pemberian Penjelasan	20/07/2018 09.00 WITA	20/07/2018 11.00 WITA	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	20/07/2018 19.00 WITA	20/07/2018 07.00 WITA	5
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	24/07/2018 08.00 WITA	24/07/2018 23.59 WITA	1
6.	Evaluasi Penawaran	24/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	25/07/2018 10.00 WITA	07/08/2018 19.59 WITA	14
8.	Pembuktian Kualifikasi	30/07/2018 09.00 WITA	07/08/2018 11.00 WITA	9
9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	07/08/2018 2.30 WITA	08/08/2018 15.30 WITA	2
10.	Penetapan Pemenang	08/08/2018 07.30 WITA	08/08/2018 08.59 WITA	1
11.	Pengumuman Pemenang	08/08/2018 09.00 WITA	08/08/2018 10.59 WITA	1
12.	Masa Sangah	08/08/2018 11.00 WITA	15/08/2018 11.00 WITA	8
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15/08/2018 11.30 WITA	15/08/2018 15.59 WITA	1
14.	Penandatangan Kontrak	15/08/2018 11`.30 WITA	15/08/2018 15.59WITA	1

- Bahwa peserta lelang yang mendaftar sebanyak 37 peserta dan yang memasukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan, dengan nilai penawaran yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS
1.	PT. Mari Bangun Nusantara	25.122.939.000,-	25.122.939.169,52	93,97
2.	PT. Sultana Anugrah	25.478.148.000,-	25.529.574.842,25	95,49
3.	PT. Kakanta	22.176.316.000,-	22.174.872.243,12	82,94

• Bahwa yang menjadi Item Evaluasi Administrasi Tim Pokja III ke PT. Sultana Anugrah adalah Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :

• Surat / dokumen penawaran dan lampirannya ;

• Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) ;

• Akte Pendirian Perusahaan sampai Perubahan Terakhir disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ;

4. SITU / Surat Keterangan Domisili, SIUP ;

• TDP yang masih berlaku ;

• NPWP ;

• SPT Tahun Terakhir.

Menimbang, bahwa yang di Evaluasi Teknis oleh Tim Pokja III kepada perusahaan PT. Sultana Anugrah sebagaimana tercantum pada Lembaran Data Pemilihan adalah :Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis yang berlantai, paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ;

1. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ;

2. Memiliki surat keterangan dukungan Bank pemerintah untuk mengikuti pengadaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai paket ;

3. Memiliki sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan dilampirkan dengan bukti setoran 3 bulan terakhir ;

4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak atas nama perusahaan yang tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat ;

5. Memiliki neraca tahun 2017/ neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan public, discan asli dilampirkan pada dokumen penawaran ;

6. Memiliki surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat ;

Surat pernyataan bersedia mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ;

7. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;

Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 3 NPT (Nilai Paket pengalaman tertinggi) ;

8. Memiliki kemampuan dasar (KD) jasa pelaksana untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan Kesehatan (BG008) ;

9. Melampirkan surat dukungan ketersediaan besi (SNI) yang dibutuhkan sesuai dengan gambar dan RAB dari Distributor/Pabrikan dan Surat Dukungan Ready Mix ;

10. Memiliki sertifikat SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhr ;

Memiliki sertifikat ISO Lingkungan 14001 : 2015 yang masih berlaku dan SML untuk system pengelolaan air, SMM untuk system pengelolaan air dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

11. Memiliki sertifikat mutu/ISO 9001 : 2015 yang masih berlaku dilengkapi bukti hasil Audit Eksternal tahun terakhir ;

- Bahwa jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk Kurva S dan serta membuat Network Planning yang menggambarkan penggunaan tenaga, bahan dan peralatan ;

- Membuat rencana keselamatan dan Kesehatan kerja (RK3K) ;

- Melampirkan jaminan penawaran.

- Bahwa pada waktu Tim Pokja akan melakukan klarifikasi peralatan, A. Ilham Hatta Sulolipu menghubungi Hasrul Als Bojes melalui telepon dan berkata “pergi jemput Panitia Pokja untuk klarifikasi peralatan di kantor PT. Optima Jaya Perkasa dan ke Hotel Asyra, dan jemput Panitia di Balaikota di ULP” Hasrul Als Bojes menjawab “ya” dan setelah itu Hasrul Als Bojes ke Hotel Asyra untuk mengambil mobil yang akan digunakan untuk menjemput Panitia Pokja, setelah di Hotel Asyra, Hasrul Als Bojes bertemu dengan Andi Ilham Hatta Sulolipu dan berkata “jemput panitia untuk klarifikasi” saksi jawab “ya”, dan setelah itu Hasrul Als Bojes disuruh ke parkiran basement untuk mengambil mobil Toyota Avanza, dan untuk kuncinya saksi diberikan oleh Satpam Hotel, dan setelah itu langsung ke kantor Balaikota Makassar.

Sesampainya di kantor Balaikota Makassar, Hasrul Als Bojes naik ke lantai 7 dan bertemu dengan terdakwa Mediswaty, dan Andi Sahar, selanjutnya menuju Ke PT. Optima Jaya Perkasa, setelah sampai di PT. Optima Jaya Perkasa, anggota Pokja langsung melakukan pembuktian peralatan sebagaimana dalam Surat Dukungan, terdakwa Mediswaty dan Andi sahar selaku anggota Pokja tidak menemukan berupa mobil crane dan Genset 250 Kva sebagaimana yang tercantum dalam surat dukungan PT. Optima Jaya Perkasa.

- Bahwa pada waktu anggota tim Pokja mencari Genset 250 Kva di PT. Optima Jaya Perkasa, Hasrul Als Bojes menunjukan genset kecil yang ada di perusahaan PT. Optima Jaya Perkasa.

Setelah pembuktian di PT. Optima Jaya Perkasa, kemudian Hasrul Als Bojes bersama dengan anggota Pokja menuju ke Hotel Asyra untuk melakukan pembuktian peralatan, pada saat itu sudah ada Andi Ilham Hatta Sulolipu menunggu di basement Hotel, dan selanjutnya tim Pokja melakukan pembuktian peralatan berupa lift barang dan genset 250 KVA di Hotel Asyra dengan ditemani oleh Andi Ilham Hatta Sulolipu, dan setelah melakukan pembuktian tersebut Hasrul Als Bojes diperintahkan untuk mengantar kembali Pokja tersebut ke kantor balaikota.

Bahwa adapun Genset yang diperlihatkan anggota Pokja di Hotel Asyra adalah Genset yang terpakai/tersambung dengan Hotel, jadi tidak bisa diangkat, sedangkan lift tidak terpakai di Hotel.

Bahwa Tim Pokja III melakukan evaluasi terendah pertama PT. Kakanta, kedua PT. Mari Bangun Nusantara dan yang dimenangkan adalah PT. Sultana Anugrah.

Ketiganya perusahaan tersebut lulus administrasi yang diperiksa adalah surat penawaran dan penawaran harga, kemudian masuk ke teknis dimana persyaratannya meliputi : daftar personil dan daftra peralatan.

- Bahwa adapun pemeriksaan Administrasi yaitu penawaran harga, sedangkan Evaluasi Teknis : Daftar personil, Peralatan, Kwalifikasi Teknis : Evaluasi Harga ;

• PT. Mari Bangun Nusantara dan PT. Kakanta gugur pada waktu Evaluasi teknis ;

- Bahwa PT. KAKANTA tidak lulus karena tidak melampirkan brosur atau gambar jenis besi yang ditawarkan; tidak melampirkan neraca per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik; tidak melampirkan sertifikat SMK3 dari kementerian tenaga kerja dan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir; tidak melampirkan surat keterangan tidak menjalani sanksi pidana dari pengadilan setempat; tidak melampirkan bukti hasil audit sertifikat ISO lingkungan 14001-2015 tahun terkahir; tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2015 tahun terakhir.

- Bahwa PT. MARI BANGUN NUSANTARA tidak lulus karena tidak melampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir dan sertifikat manajemen mutu / iso 9001:2015.

- Bahwa Tim Pokja tidak melakukan klarifikasi atas bukti pengalaman kerja Tenaga Ahli PT. Sultana Anugrah ;

Pada waktu pembuktian kualifikasi atas SKA dan SKT, Tim Pokja tidak mendokumentasikan hasil scan barcode dan tidak melakukan klarifikasi kepada LPJK.

- Bahwa PT. Sultana Anugrah mempunyai SBU MK 022 tetapi tidak mempunyai SBU MK 005.

- Bahwa Pokjai kerja tim dan tidak ada spesifikasi tugas perorang.

- Bahwa pada saat proses lelang ketiga pengadaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yang dilaksanakan oleh Tim Pokja III (terdakwa Mediswaty, ST. MT, saksi Hamsaruddin, SE. M.Si, dan saksi Andi Sahar, ST) memenangkan PT. SULTANA ANUGRAH sebagai pemenang lelang, walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. SULTANA ANUGRAH tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran PT.SULTANA ANUGRAH tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pokja III Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar melaksanakan proses pemilihan secara proforma yakni tidak dilakukan klarifikasi pada tahap Evaluasi Teknis meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi pada dokumen pendukung penawaran yaitu tidak melampirkan surat dukungan ready mix, bukti seteroan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan peralatan dhi bar cutter dan bar bender, sertifikat keahlian tidak sesuai aslinya, dan tenaga ahli tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen KAK serta surat pengalaman kerja tenaga ahli yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, dan bukti kepemilikan peralatan dhi. Bar cutter dan bar bender tidak diunggah pada laman LPSE.

- Surat Balasan konfirmasi keaslian dokumen SKA Nomor : 56/DW-LPJK/W.20/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penjelasan keahlian Dokumen dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa SKA yang dilampirkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Vanda Chartatika Dwi Cristianti tidak sesuai dengan aslinya. SKA yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut tertulis tanggal ditetapkan 10 Oktober 2017, yang seharusnya sesuai dengan SKA asli yang diperoleh dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ditetapkan tanggal 10 Oktober 2014.

- Bahwa Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Zaifuddin tidak sesuai dengan persayaratan yang terdapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan Manajer Proyek adalah lulusan S.2 Teknik Sipil, namun PT. Sultana Anugrah menawarkan tenaga ahli a.n Zaifuddin untuk jabatan tersebut hanya lulusan S.1 Teknik Sipil, namun Pokja tetap meluluskan PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK tersebut.

- Bahwa PT. SULTANA ANUGRAH tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang pada poin t “melampirkan surat dukungan ready mix”

- Bahwa Peralatan utama yaitu mobile crane tidak dapat diperlihatkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH karena tidak berada dilokasi pembuktian saat Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) melakukan pengecekan dilokasi pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa sehingga kesesuaian kualifikasi tidak terbukti. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan yang dilakukan oleh tim Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) dijemput oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas perintah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu di kantor ULP Kota Makassar, kemudian anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi peralatan adalah saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST, MT mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifiikasi oleh Pokja Pemilihan di PT.Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian Hasrul Alias Bojes yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mendampingi pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan kemudian mengarahkan anggota Pokja yaitu saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST. MT untuk melakukan pembuktian berupa alat Genset 250 KVA di Hotel Asyra Milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu yang diketahui Hotel Asyra bukan termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. SULTANA ANUGRAH dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk lif barang diantar ke Hotel Asyira, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian.

- Bahwa meskipun PT. SULTANA ANUGRAH sebenarnya tidak lulus tahap evaluasi teknis dan tahap pembuktian kualifikasi, namun Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018 tetap menetapkan dan mengumumkan PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor:09/L3.10/Pokja-BLBJ-MKS/VIII/2018, tangal 16 Agustus 2018 perihal penyampaian hasil lelang puskesmas batua tahap I yang menetapkan PT.SULTANA ANUGRAH yang berlamat di. Jalan A.P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F.15 Makassar.sebagai penyedia pekerjaan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

• Perpers Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa semua pihak yang yang terlibat dalam pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

• Dokumen pengadaan Nomor: 09/L3.02/POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I

- Bahwa Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP).

Persyaratan Dokumen angka 8, yang menyatakan bahwa Persayaratan Dokumen surat Dukungan ketersedian besi dan dukungan ready mix.

Dokumen Penawaran teknis, yang menyatakan bahwa Daftar personel / tenaga ahli / teknis / terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persayaratan yang ada dalam KAK dan daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai persayaratan peralatan di KAK.

- Bahwa Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK), pada persayaratan kualifikasi, yang menyatakan bahwa diantaranya BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku dan bukti pembayaran tiga bulan terakhir.

- Bahwa oleh karena terdakwa Mediswaty, ST, MT selaku Anggota Pokja III Setda Kota Makassar bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE dan Andi Sahar, ST keduanya anggota Pokja III, yang memenangkan PT. Sultana Anugrah yang sebenarnya tidak layak atau tidak memenuhi syarat pelelangan untuk dimenangkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sultana Anugrah tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dalam perjanjian kerja (Kontrak) dan terdapat kekurangan volume atau bobot pekerjaan sebesar 37,75 %, serta pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak selesai pada batas akhir kontrak tanggal 21 Desember 2018, maka terdakwa Mediswaty, ST, MT harus bertanggungjawab secara hukum sehingga menurut Ahli Hukum Pidana Dr. Prija Djatmika, SH. MS dari Fakultas Hukum Brawijaya didepan persidangan menyatakan bahwa siapa saja yang berkontribusi atau melakukan perbuatan materil yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dapat dimintai pertanggungan jawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4.Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan juga berada dalam penguasaaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertai modal negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Istilah “dapat” di sini oleh pembentuk Undang-undang diletakkan di depan kata-kata “merugikan keuangan negara”, hal ini menunjukkan bahwa delik Korupsi merupakan delik formil, yakni delik yang cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun belum menimbulkan kerugian, asalkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur korupsi berarti perbuatan terdakwa telah dapat terbukti memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.

- Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihka ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2. . Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan Negara;

4. Pengeluaran Negara;

5. Penerimaan Daerah;

6. Pengeluaran Daerah;

7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti mana berupa dokumen sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti telah diajukan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa MEDISWATY, ST, MT, dalam persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur maka kami mempertimbangkan fakta hukum yang berhubungan dengan pembuktian unsur dengan “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai berikut :

- Bahwa pada saat proses lelang ketiga pengadaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua yang dilaksanakan oleh Tim Pokja III (saksi HAMSARUDDIN, SE. M.Si, terdakwa MEDISWATI, ST.MT dan saksi ANDI SAHAR, ST) memenangkan PT. SULTANA ANUGRAH sebagai pemenang lelang, walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT. SULTANA ANUGRAH tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran PT.SULTANA ANUGRAH tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pokja III Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar melaksanakan proses pemilihan secara proforma yakni tidak dilakukan klarifikasi pada tahap Evaluasi Teknis meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi pada dokumen pendukung penawaran yaitu tidak melampirkan surat dukungan ready mix, bukti seteroan BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan peralatan dhi bar cutter dan bar bender, sertifikat keahlian tidak sesuai aslinya, dan tenaga ahli tidak sesuai dengan persyaratan pada dokumen KAK serta surat pengalaman kerja tenaga ahli yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir, dan bukti kepemilikan peralatan dhi. Bar cutter dan bar bender tidak diunggah pada laman LPSE.

2. Surat Balasan konfirmasi keaslian dokumen SKA Nomor : 56/DW-LPJK/W.20/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penjelasan keahlian Dokumen dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa SKA yang dilampirkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Vanda Chartatika Dwi Cristianti tidak sesuai dengan aslinya. SKA yang dimasukkan dalam dokumen penawaran tersebut tertulis tanggal ditetapkan 10 Oktober 2017, yang seharusnya sesuai dengan SKA asli yang diperoleh dari LPJK Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ditetapkan tanggal 10 Oktober 2014.

Tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Sultana Anugrah a.n Zaifuddin tidak sesuai dengan persayaratan yang terdapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan Manajer Proyek adalah lulusan S.2 Teknik Sipil, namun PT. Sultana Anugrah menawarkan tenaga ahli a.n Zaifuddin untuk jabatan tersebut hanya lulusan S.1 Teknik Sipil, namun Pokja tetap meluluskan PT. SULTANA ANUGRAH yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK tersebut.

- Bahwa PT. SULTANA ANUGRAH tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang pada poin t “melampirkan surat dukungan ready mix”

- Bahwa Peralatan utama yaitu mobile crane tidak dapat diperlihatkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH karena tidak berada dilokasi pembuktian saat Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) melakukan pengecekan dilokasi pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa sehingga kesesuaian kualifikasi tidak terbukti. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan yang dilakukan oleh tim Pokja III (terdakwa Mediswati, ST. MT dan saksi Andi Sahar, ST) dijemput oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas perintah saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu di kantor ULP Kota Makassar, kemudian anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi peralatan adalah saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST, MT mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. SULTANA ANUGRAH di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifiikasi oleh Pokja Pemilihan di PT.Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian Hasrul Alias Bojes yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu untuk mendampingi pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan kemudian mengarahkan anggota Pokja yaitu saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswati, ST. MT untuk melakukan pembuktian berupa alat Genset 250 KVA di Hotel Asyra Milik saksi Andi Erwin Hatta Sulolipu yang diketahui Hotel Asyra bukan termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. SULTANA ANUGRAH dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk lif barang diantar ke Hotel Asyira, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian,

- Bahwa sebelum berakhirnya kontrak dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Muh. Alwi, S.KM. M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengunjungi lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dan melihat dilokasi pekerjaan masih sementara dilaksanakan pekerjaan dilantai 2 dan belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Sultana Anugrah, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 (pada Batas Akhir Kontrak) dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pertemuan dengan Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku direktur PT.Sultana Anugrah dan Ruspiyanto (mewakili CV. Sukma Lestari selaku Konsultan Pengawas) di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, dimana pada pertemuan tersebut Ruspiyanto menjelaskan kepada dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa bobot pekerjaan yang dikerjkan oleh penyedia baru sekitar 75%, kemudian Ir. Kadafi Marikar meminta untuk penambahan waktu sampai tanggal 31 Desember 2018 (akhir tahun), lalu dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan untuk menambah tenaga dan peralatan dilokasi, selanjutnya PT.Sultana Anugrah melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa dibuatkan addendum penambahan waktu kontrak.

- Bahwa selanjutnya hasil perhitungan rekapitulasi dengan bobot sekitar 75 % tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Ruspiyanto tersebut, kemudian dirubah menjadi 94, 18 % oleh Ruspiyanto atas permintaan dari A. Ilham Hatta Sulolipu guna untuk kepentingan pengurusan pencairan pekerjaan 100 %.

- Bahwa setelah Firman Marwan menerima Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang dibuat oleh Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestari pada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya Firman Marwan, ST selaku Sekretaris PPHP juga membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) yang ditandatangani oleh para Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni Josvina Kondo selaku Ketua, Firman Marwan sebagai Sekretaris PPHP dan Abidin, SE selaku anggota PPHP yakni sebagai berikut :

• Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor : 1578.4/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya Panitia penerima hasil pekerjaan telah menerima hasil pekerjaan yang di serahkan oleh PT SULTANA ANUGRAH

• Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 1578.3/ DINKES/440/XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut Pihak Kedua (PT SULTANA ANUGRAH) untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima pekerjaan konstruksi .

• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1578.1/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut; prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 % dan telah di setujui pengajuan permohonan sebesar 100% pada pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosentasi kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam kontrak nomor : 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 agustus 2018 beserta addendum nomor : 1546.2/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

- Bahwa akibat dari dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang isinya menyatakan bahwa prosentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 %, maka terjadi pembayaran 100 % kepada PT. Sultana Anugrah yang seharusnya belum bisa dibayarkan 100 % karena progress pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2018 belum mencapai 100 %.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 telah dibayar lunas (100 %) melalui tiga buah SP2D seluruhnya senilai Rp.25.529.574.842, (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1.	07548/SP2D/LS/IX/2018	06-09-2018	Pembayarn Uang Muka 20%	5.105.914.969,-
2,	10505/SP2D/LS/X/2018	23-10-2018	Pembayaran Termin I 40%	5.105.914.968,-
3.	14489/SP2D/LS/XII/2018	28-12-2018	Pembayaran Termin II 100%	15.317.744.905,
		Jumlah		25.529.574.842,

- Bahwa perbuatan terdakwa MEDISWATY, ST, MT selaku Anggota Pokja III Setda Kota Makassar bersama-sama dengan Hamsaruddin, SE, M.Si dan Andi Sahar, ST keduanya anggota Pokja III, yang memenangkan PT. Sultana Anugrah yang sebenarnya tidak layak atau tidak memenuhi syarat pelelangan untuk dimenangkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, sehingga akibat dimenangkannya PT. SULTANA ANUGRAH pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dalam perjanjian kerja (Kontrak) dan terdapat kekurangan volume atau bobot pekerjaan sebesar 37,75 %, serta pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak selesai pada batas akhir kontrak tanggal 21 Desember 2018, sehingga perbuatan terdakwa MEDISWATY, ST, MT tersebut Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar Rp. 22.670.516.871,- (dua dua milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor 10/LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, dengan Metode dan Rincian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang digunakan oleh BPK RI dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Metode Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
1.	Volume Pekerjaan Terpasang yang Tidak Dapat Dimanfaatkan	Nilai volume pekerjaan terpasang yang tidak aman (Total Loss)
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	Nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara (Total Loss)

Rincian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018	22.512.443.271,-
2.	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua TA 2018	158.073.60,-
	Jumlah	22.670.516.871,-

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan ”Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.” dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut serta melakukan (mede pleger). dari pendapat tersebut, sejalan dengan pendapat SR. Sianturi menegaskan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-Pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut :

Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana

Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana;

Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.;

Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;

Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

(SR. Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal.329).

Dan Syarat utama adanya turut serta (medepleger) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah adanya kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking), ada pelaksanaan fisik secara bersama (physieke samenwerking) dan Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan :

Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik (Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip,1993 halaman. 31, 34).

Hal senada juga dikatakan Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

“Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.”

Dalam Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

Sementara itu, Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan :

”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

Berdasarkan uraian dimaksud dan merujuk uraian unsur Pasal 3 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan bersama-sama dengan kawan peserta lainnya, sehingga dapat terwujud suatu delik yang sempurna sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Adapun peran atau perbuatan yang dilakukan oleh kawan peserta bersama-sama dengan Terdakwa dapat terlihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rangkaian perbuatan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku KPA yang bertindak sebagai PPK bersama-sama dengan dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kota Makassar juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Firman Marwan, ST selaku Staf Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP, terdakwa Hamsaruddin, SE, M.Si, saksi Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswaty, ST. MM (ketiganya selaku POKJA III BLPBJ Setda Kota Makassar), Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Penyedia (Kontraktor) dan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA selaku Pelaksana Dilapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, Ruspyanto Rusnadi, ST selaku Inspector pengawas pada CV. Sukma Lestari serta. Ir. Dantje Runtulalo,MT (Wakil Direktur CV. Sukma Lestari) selaku Konsultan Pengawas serta Andi Erwin Hatta Sulolipu dimana masing-masing pelaku telah melakukan perbuatan materiil dengan rangkaian perbuatan diawali dari Tindakan saksi dr. Naisaih Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar mengarahkan agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh A. Erwin Hatta dengan cara menuliskan di lembaran kertas kegiatan Bidang Fasilitasi dan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan kode Inisial “EH” selanjutnya memerintahkan saksi dr. Sri Rimayani selaku Kepala Bidang Fasilitasi dan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Ex Ifficio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan saksi Alwi selaku PPTK untuk menyerahkan KAK pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Kota Makassar kepada saksi A. Ilham Hatta Sulolipu yang merupakan adik kandung terdakwa di Hotel Asyira yaitu Hotel yang dibawah pengelolaan PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dimana A. Erwin Hatta selaku Direktur;

- Bahwa untuk mengukuti kegiatan pelelangan pekerjaan dimaksud pada TA 2018, A.Ilham Hatta kemudian menghubungi saksi Khadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah dan dengan menggunakan PT. Sultana Anugrah, saksi A.Ilham Hatta kemudian mengikuti pelelangan dengan kesepakatan pelaksanaan pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh saksi A.Ilham Hatta berdasarkan Kuasa Direksi tertanggal …. ;

- Bahwa dikarenakan PT. Sultana Anugrah dan calon penyedia yang lain tidak dapat memenuhi persyaratan pengalaman pekerjaan berlantai 4 sejenis …. Dan persyaratan peralatan utama berupa mobil crane maka untuk pelaksanaan pelelangan I dan II dinyatakan gagal oleh Pokja III UKPBJ yaitu terdakwa Hamsaruddin, saksi Andi Sahar dan terdakwa Mediswaty, ST, MT;

- Bahwa setelah pelelangan II dinyatakan gagal, saksi A.Ilham Hatta kemudian mendatangi kantor UKPBJ dan bertemu dengan saksi Surahman selaku Kasubag Pengadaan dan mempertanyakan alasan PT. Sultana Anugtrh dinyatakan gagal dalam lelang pekerjaan pembangunan puskesmas batua tahap I dan atas hal dimaksud, saksi Surahman kemudian menghubungi saksi Hamsaruddin dan mempertemukan dengan saksi A.Ilham Hatta;

- Bahwa setelah saksi A.Ilham Hatta dan saksi Hamsaruddin bertemu, saksi A.Ilham Hatta kemudian menyampaikan kepada saksi Hamsaruddin kalau kakak saksi yaitu A. Ewin Hatta mau bertemu dan setelah saksi Hamsaruddin dan A. Erwin Hatta bertemu di parkiran Balaikota Makassar, A. Erwin Hatta Sulolipu kemudian mempertanyakan alasan PT. Sultana Anugrah dinyatakan gugur dan pihak yang membuat KAK yang mempersyaratkan hal-hal yang diatur dalam pelelangan dimaksud,selanjutnya A. Erwin Hatta Sulolipu menghubungi saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK melalui HP dan menanyakan “mengapa saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK tidak mau memenangkan perusahaan yang dia bawa dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua”, kemudian A. Erwin Hatta juga menyampaikan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK “Siapa memang kita mau menangkan?” Selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menjawab “Proses lelang itu ada POKJA dan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menyampaikan tidak ada perusahaan tertentu yang saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mau menangkan karena proses lelang pemenang ada di POKJA” dan selanjutnya A. Erwin Hatta menjelaskan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK “bahwa saat ini dia bersama POKJA dan oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mengatakan, kalau samaki POKJA tolong di speaker percakapan ini dan sampaikan kepada POKJA bahwa jangan mulut perempuan karena di depan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK aturannya harus sesuai dengan KAK yang kami buat namun di depan pak Erwin Hatta dikatakan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK yang tidak mau mengubah persyaratan KAK dan spesifikasi teknis dalam KAK pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I”;

- Bahwa Setelah percakapan tersebut selesai, saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK menyampaikan secara lisan permasalahan tersebut kepada saksi dr. A Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan berselang beberapa hari setelah penyampaian permasalahan tersebut tepatnya pada tanggal 5 Juli 2018, saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes meminta saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan Firman Marwan, ST datang di Hotel Clarion Makassar tepatnya di Restoran lantai II Hotel Clarion, dimana pada saat pertemuan tersebut hadir pula saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu, kemudian saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes menanyakan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK apa masalahnya sehingga proses lelang Pembangunan Puskesmas Batua gagal terus lalu dijawab oleh saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK karena ada dua hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan yaitu persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai dan persyaratan peralatan tower crane tidak ada perusahaan yang memiliki peralatan tersebut, Selanjutnya saksi dr. A.Naisyah Tunur Ania, M.Kes mengatakan apa solusinya supaya paket pekerjaan tersebut tetap dilakukan pelelangan, kemudian saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK mengatakan menurut Pokja kalau memang mau dilakukan pelelangan dan mengkondisikan supaya memenangkan perusahaan yang digunakan oleh saksi Andi Ilham Sulolipu maka persyaratan yang termuat dalam KAK berupa persyaratan perusahaan harus mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis 4 lantai harus diubah persyaratan perusahaannya menjadi hanya mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat tower crane diubah atau diganti menjadi mobile crane, sehingga pada saat itu juga saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes menyetujui perubahan KAK tersebut lalu dr. A. Naisyah Tunur Ania memerintahkan saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK, Sdr. Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku PPTK dan Firman Marwan, ST untuk melakukan perubahan persyaratan dalam KAK Pekerjaan Puskesmas Batua Tahap I, lalu saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK menyuruh MUH. ALWI selaku PPTK mengubah KAK tersebut selanjutnya saksi Muh. Alwi selaku PPTK memberikan Soft Copy draft KAK kepada saksi Firman Marwan kemudian saksi Firman Marwan, ST mengetik atau mengubah KAK di lokasi Hotel Clarion yaitu semula perusahaan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam 4 tahun terakhir menjadi perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis berlantai dan alat yang digunakan semula Tower Crane 1 unit menjadi Mobile Crane untuk mengakomodir / memenuhi kualifikasi perusahaan Andi Ilham Hatta Sulolipu yaitu PT. SULTANA ANUGRAH;

- Bahwa setelah melakukan perubahan KAK, selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK bersurat ke UKPBJ Setda Kota Makassar untuk dilakukan pelelangan atas pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dengan nilai pagu anggaran sebesar ….. dan dengan nilai HPS sebesar Rp. …..;

- Bahwa selanjutnya Pokja III UKBJ Setda Kota Makassar dalam hal ini terdakwa Hamsaruddin selaku Ketua, saksi Andi Sahar selaku Sekretaris dan terdakwa Mediswaty selaku Anggota, kemudian melaksanakan pelelangan atas kegiatan dimaksud, dimana PT. Sultana Anugrah berdasarkan tahapan evaluasi dinyatakan memenuhi syarat baik administrasi, tekhnis dan harga padahal dalam dokumen penawaran PT. Sultana Anugrah tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK yaitu syarat tenaga ahli dengan jabatan manager proyek mempunyai pengalaman 7 tahun dengan Pendidikan S2 Teknik Sipil sedangkan dokumen yang di masukkan dalam penawaran PT. Sultana Anugrah adalah dokumen Tenaga Ahli a.n. Sdr. Zaifuddin selaku Manager Proyek hanya lulusan Teknik Sipil S1 namun Pokja tetap meluluskan padahal tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam dokumen KAK dan PT. Sultana Anugrah tidak melampirkan surat dukungan Ready mix sesuai syarat dalam KAK dalam dokumen lelang, selain itu PT. Sultana Anugrah juga tidak melampirkan bukti kepemilikan apakah sewa atau milik atas sejumlah peralatan yaitu Cutter But … , selanjutnya terdakwa Mediswaty dan saksi Andi Sahar melakukan klarifikasi terhadap dukungan peralatan PT. Sultana Anugrah dimana untuk pelaksanaan klarifikasi tersebut terdakwa Mediswaty dan saksi Andi Sahar didampingi oleh saksi Hasrul Alias Bojes atas arahan dari saksi Ilham Hatta;

- Bahwa saksi Andi Sahar dan terdakwa Mediswaty selaku Pokja III yang melakukan klarifikasi peralatan mengetahui bahwa peralatan berupa mobile crane yang dipersyaratkan dalam KAK tidak dapat ditunjukkan oleh PT. Sultana Anugrah di tempat pemberi dukungan PT. Optima Jaya Perkasa dan sesuai keterangan Direktur PT. Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa Mobile Crane, Selanjutnya pada saat Klarifikasi oleh saksi Andi Sahar dan terdakwa Mediswaty di PT. Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 KVA sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK kemudian saksi Hasrul Alias Bojes mengarahkan Pokja yaitu saksi Andi Sahar dan terdakwa Mediswati untuk melakukan klarifikasi berupa alat Genset 250 KVA dan lift barang di Hotel Asyra Milik A. Erwin Hatta Sulolipu yang padahal Hotel Asyra tidak termasuk dalam perusahaan pemberi dukungan PT. Sultana Anugrah dalam dokumen penawaran pekerjaan pembangunan puskesmas batua dan saat mengecek genset tersebut memang ada genset 250 KVA yang terpasang dan terhubung dengan Hotel Asyra yang tidak dapat digunakan dilokasi pekerjaan, Untuk schafoding diantar oleh seorang yang tidak dikenal dan diketahui namanya ke CV. Sinar Harapan Jaya di daerah Sudiang dan bukan milik PT. Sultana Anugrah, untuk excavator dan barang lainnya tidak dilakukan pembuktian, Namun demikian pada tanggal 8 Agustus 2018, Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar tetap menetapkan dan mengumumkan PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang sebenarnya tidak memenuhui persyaratan sebagaimana dalam dokumen lelang dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor:09/L3.10/Pokja-BLBJ-MKS/VIII/2018, tangal 16 Agustus 2018, perihal penyampaian hasil lelang puskesmas batua tahap I yang menetapkan sebagai penyedia pekerjaan tersebut adalah PT.Sultana Anugrah yang berlamat di. Jl. A.P.Pettarani Ruko New Zamrud Blok F.15 Makassar.;

- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan dan pengumuman lelang tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan kontrak antara saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku PPK dan Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana Anugrah selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 Nomor : 954/DINKES/440/ VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan nilai kontrak Rp.25.529.574.842,-(dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) termasuk pajak. Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 mulai dilaksanakan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 955/DINKES/440/VIII/2018 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender (24 Agustus 2018 s/d 21 Desember 2018);

- Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dilaksanakan oleh CV. Sukma Lestari sebagai konsultan pengawas dimana pemilihan pelaksana jasa Konsultasi Pengawas dilakukan dengan metode pemilihan umum atau lelang oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Makassar yang kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak antara Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dalam hal ini saksi dr. Sri Rimayani Malik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus PPK dan Ir. George Runtulalo yang tanda tangannya dipalsukan oleh Anjas Prasetya Runtulalo berdasarkan kontrak nomor : 637.4/DINKES/440/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp. 307.510.500,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), dengan waktu kontrak Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai 05 Juni 2018 sampai degan 31 Desember 2018 dan kemudian di adendum dengan Kontrak Nomor: 978.8/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 637.4/Dinkes /440/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan masa pelaksanaan pengawasan 24 Agustus 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 dengan nilai pekerjaan pada kontrak awal sebesar Rp. 307.510.500,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) diubah menjadi Rp. 181.126.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa baik untuk kepentingan pemasukan dokumen penawaran maupun pelaksanaan jasa konsultasi pengawasan Ir. George Runtulalo memberikan kuasa direksi kepada Dantje Runtulalo yang juga merupakan Wakil Direktur CV. Sukma Lestari sebagai Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/CV-SL/SKMP/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 untuk mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan selanjutnya Dantje Runtulalo menugaskan Anjas Prasetya Runtulalo sebagai Quantity Surveyor dan Ruspiyanto selaku Pengawas Lapangan atau Inspector padahal dalam dokumen penawaran yang disusun oleh saksi Anjas Prasetya Runtulalo melampirkan Ir. Syamsuddin selaku Team Leader, Ir. Andy Teddy selaku Ahli Arsitek, Muh Luthfiadi Idham, ST selaku Ahli Mekanikal elektrikal dan beberapa orang sebagai Sub Tenaga Ahli dimana pihak-pihak dimaksud hanya dipinjam namanya oleh saksi Anjas Parsetya Runtulalo untuk dimasukkan dalam dokumen penawaran padahal secara nyata mereka bukan sebagai tenaga ahli pada CV. Sukma Lestari;

- Bahwa pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I tersebut diawasi langsung oleh saksi Dantje Runtulalo dengan cara menerima laporan dari Anjas Prasetya Runtulalo dan Ruspiyanto Majid serta Aidil Darmawan masing-masing selaku Pengawas Lapangan;

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dikerjakan oleh saksi A. Ilham Hatta selaku Kuasa Direksi PT Sultana Anugrah juga menunjuk Dany Kwen sebagai penanggung jawab lapangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan sekaligus memesan bahan material yang digunakan di pekerjaan tersebut, yang mana untuk pemesanan bahan material saksi Dany Kwen membuat order barang berupa pembelian besi melalui saksi Iqbal Basandik, sedangkan saksi Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Direktur PT. Sultana memesan beton ready mix Yang mana pada saat proses pekerjaan material yang datang tidak bersesuaian dengan kontrak dan atas hal tersebut saksi Deny Kwen kemudian melaporkan hal dimaksud kepada saksi Andi Ilham Hatta Sulolipu selaku penanggung jawab lapangan dan saksi Khadafi Marikar dimana atas hal tersebut saksi Deny Kwen diminta untuk menggunakan material yang ada dan mengingat waktu pekerjaan sangat sempit maka saksi Deny Kwen selaku penanggung jawab teknis lapangan pekerjaan kemudian menggunakan material yang ada, oleh karena itu ada beberapa item yang dilakukan perubahan dimana item pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, Selain itu juga terjadi perubahan diameter besi yakni dari basement sampai pada lantai 4 selain itu terdapat kekurangan volume dan kekurangan spesifikasi pembesian dalam pembangunan tersebut dimana saksi Ruspiyanto selaku Inspector atau pengawas lapangan CV. Sukma Lestari juga mengetahui adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak khususnya pada item-item pekerjaan Pekerjaan Struktur yaitu pada PEKERJAAN TANAH dimana Galian Tanah yang harusnya galian tersebut ada galian 3 meter namun diseragamkan oleh pihak penyedia menjadi 2 meter dan pembesian pada pekerjaan pondasi poer plat dan pit lift, pekerjaan struktur atas pada lantai basement, lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dimana atas ketidak sesuaian tersebut oleh saksi Ruspiyanto telah dilaporkan secara lisan kepada saksi Dantje Runtulalo selaku Kuasa Direksi CV Sukma Lestari dan tidak disertai dengan teguran dan laporan tertulis dari saksi Ruspiyanto selaku Konsultan pengawas CV. Sukma Lestari dan selain itu saksi Ruspiyanto juga tidak pernah melaporkan laporan progress pekerjaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan kepada saksi dr.Sri Rimayani Malik,Sp.KK selaku KPA/PPK, dimana ketidaksesuaian pekerjaan tersebut berdampak pada kualitas mutu beton yang sangat rendah, banyak elemen balok-kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja dan pondasi sumuran serta pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan sehingga tidak kuat menahan beban bangunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum berakhirnya kontrak bersama Muhammad Alwi, S.KM . M. Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengunjungi lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dan melihat dilokasi pekerjaan masih sementara dilaksanakan pekerjaan dilantai 2 dan belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Sultana Anugrah, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 (pada Batas Akhir Kontrak) saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pertemuan dengan Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku direktur PT.Sultana Anugrah dan Ruspiyanto (mewakili CV. Sukma Lestari selaku Konsultan Pengawas) di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, dimana pada pertemuan tersebut Ruspiyanto menjelaskan kepada saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa bobot pekerjaan yang dikerjkan oleh penyedia baru sekitar 70 s.d 80 %, kemudian Ir. Kadafi Marikar meminta untuk penambahan waktu sampai tanggal 31 Desember 2018 (akhir tahun) dimana hasil pertemuan dimaksud tidak dituangkan dalam Berita Acara maupun Addendum kontrak terkait dengan perpanjangan waktu hingga tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2018, Muh.Alwi, S.KM, M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendatangi lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua dan melihat dilokasi pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh Pihak Penyedia PT. Sultana Anugrah, selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan secara lisan kepada saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia PT. Sultana Anugrah namun atas permintaan saksi Fimran Marwan, ST, hasil perhitungan rekapitulasi dengan bobot sekitar 75 % tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh saksi Ruspiyanto tersebut menjadi 100 % pada tanggal 27 Desember 2018 untuk dijadikan lampiran dokumen dalam pencairan / pembayaran 100 %, walaupun Firman Marwan, ST dan Ruspiyanto mengetahui bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang sebenarnya dilokasi belum selesai 100 % dikerjakan oleh penyedia PT. Sultana Anugrah;

- Bahwa Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 yang dibuat oleh Ruspyanto Rusnadi selaku Inspector Pengawas CV. Sukma Lestari pertanggal 27 Desember 2018 dengan realisasi kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100 % ditandatangani sendiri oleh Ruspiyanto di atas nama Ir. Syamsuddin sebagai Team Leader CV. SUKMA LESTARI, ( tanda tangan tersebut dipalsukan oleh Ruspyanto Rusnadi karena Ir. Syamsuddin tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut) sebagaimana dalam Laporan Minggu XVII (Addendum I) periode 22 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018, dimana saksi Ruspiyanto menyerahkan laporan tersebut kepada saksi Firman Marwan untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) yang ditandatangani oleh para Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni Josvina Kondo selaku Ketua, Firman Marwan sebagai Sekretaris PPHP dan Abidin, SE selaku anggota PPHP;

- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) nomor 1578.4/DINKES /440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor 1578.3/ DINKES/ 440/XII/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 1578.1/ Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, selesai dibuat oleh Firman Marwan, ST yang kemudian ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), selanjutnya saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp. KK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui bahwa pekerjaan Pembanguan Puskesmas Batua Tahap I belum selesai 100% tetap menandatangani dokumen tersebut serta menandatangani menyetujui progres realisasi kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100% dan menandatangani dokumen kelengkapan pencairan yaitu BAST Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 1578.3/DINKES/440/XII/2018 tangal 27 Desember 2018 dan BA Pembayaran Pekerjaan/Barang Nomor 1584/DINKES/ 440XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya dokumen - dokumen tersebut dijadikan lampiran dokumen dalam pencairan / pembayaran 100 % dan Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 saksi dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Pejabat Penandatanganan SPM menandatangani SPM Nomor: 00548/SPM/DKES/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018., Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja LS (SPTB) Nomor: 00548/SPM/DKES/XII/2018, dan menandatangani penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D terhadap pencairan pekerjaan pembanguan puskesmas Batua di Hotel Yasmin Kota Makassar, kemudian saksi Muhammad Alwi selaku PPTK yang melakukan pengurusan terhadap dokumen pencairan pembayaran termin 100% baru membuat dokumen addendum perpanjangan waktu kontrak nomor 1546.2/dinkes/440/XI/2018 Tanggal 17 Desember 2018 (dibuat berlaku surut) untuk kelengkapan dokumen pencairan 100% PT.Sultana Anugrah yang diketahuinya pada tanggal tersebut pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh pihak Penyedia PT.Sultana Anugrah padahal batas akhir pemasukan dokumen pengajuan SPM LS kepada pihak ketiga tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Surat Edaran Walikota Makassar No. 950/126/S.Edar/BPKAD/ X/2018 perihal batas akhir pengajuan SPM GU / TU / LS;

- Bahwa akibat dari dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang isinya menyatakan bahwa presentase pekerjaan saat ini telah mencapai 100 %, maka terjadi pembayaran 100 % kepada PT. Sultana Anugrah yang seharusnya belum bisa dibayarkan 100 % karena progress pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2018 belum mencapai 100 %;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

• Bahwa sejak awal saksi dr. Naisiah Tunur Ania selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar sekaligus selaku Pengguna Anggaran telah mengarahkan pekerjaam pembangunan puskesmas Batua Tahap I TA 2018 kepada terdakwa A. Erwin Hatta Sulolipu yang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut kemudian dilaksanakan oleh saksi A.Ilham Hatta Sulolipu bersama-sama dengan saksi Khadafi Marikar dengan menggunakan PT. Sultana Anugrah;

• Bahwa untuk dapat mengarahkan pekerjaan tersebut agar dapat dilaksanakan oleh A. Erwin Hatta, saksi dr. Naisiah Tunur Ania telah menggunakan kewenangannya secara menyimpang selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar sekaligus selaku Pengguna Anggaran dengan memerintahkan kepada saksi dr. Sri Rimayani selaku KPA sekaligus sebagai PPK untuk melakukan perubahan KAK dengan mengakomodir kepentingan PT. Sultana Anugrah sebagai Perusahaan yang akan dipersiapkan untuk melaksakanan pekerjaan dimaksud;

• Bahwa tim Pokja III yaitu saksi Hamsaruddin, SE selaku Ketua, saksi Andi Sahar, ST selaku Sekertaris dan terdakwa Mediswaty, ST, MT, selaku Anggota sudah mengetahui bahwa perusahaan yang akan dimenangkan dalam pembangunan Puskesmas Batua TA 2018 tahap I adalah perusahaan milik A. Erwin Hatta sejak saksi Hamsaruddin,SE bertemu dengan A.Erwin Hatta di parkiran kantor Walikota Makassar, kemudian dilakukannya kaji ulang V, sehingga pada waktu dilakukan tahap evaluasi teknis dan tahap pembuktian kualifikasi PT. Sultana Anugrah sebenarnya tidak lulus, namun Pokja III BLPBJ Setda Kota Makassar pada tanggal 8 Agustus 2018 tetap menetapkan dan mengumumkan PT. Sultana Anugrah sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018.

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I, saksi Ilham Hatta bersama-sama dengan saksi Khadafi Marikar telah melaksanakan beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan oleh Ahli Iskandar selaku Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung terhadap semua komponen bangunan menunjukkan bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah yang mengakibatkan respon perilaku bangunan yang berbahaya (periode alami pertama mengalami rotasi) dan banyak elemen balok-balok tidak kuat menahan beban yang bekerja serta pondasi hasil analisis baik kondisi dengan pondasi sumuran ataupun hanya pilecap tidak memenuhi persyaratan kekuatan (strength requirement) tidak kuat menahan beban bangunan sehingga bangunan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, terdapat rangakaian hubungan yang erat antara perbuatan masing-masing saksi dr. Sri Rimayani Malik, Sp.KK selaku KPA yang bertindak sebagai PPK bersama-sama dengan dr. A. Naisyah Tunur Ania, M.Kes selaku Kepala Dinas Kota Makassar juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), Muhammad Alwi, S.KM, M.Kes selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Firman Marwan, ST selaku Staf Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi Hamsaruddin, SE, M.Si, Andi Sahar, ST dan terdakwa Mediswaty, ST. MT (ketiganya selaku POKJA III BLPBJ Setda Kota Makassar), Ir. Muhammad Kadafi Marikar selaku Penyedia (Kontraktor) dan Andi Ilham Hatta Sulolipu, BSA selaku Pelaksana Dilapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I TA 2018, Ruspyanto Rusnadi, ST selaku Inspector pengawas pada CV. Sukma Lestari serta. Ir. Dantje Runtulalo,MT (Wakil Direktur CV. Sukma Lestari) selaku Konsultan Pengawas serta Terdakwa Andi Erwin Hatta Sulolipu dimana tanpa adanya peran atau perbuatan dari masing-masing saksi dan terdakwa maka tindak pidana tersebut tidak dapat terwujud aquo apabila sedari awal saksi dr. Naisiah Tunur Ania tidak mengarahkan pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua Tahap I TA 2018 ke Erwin Hatta maka saksi dr. Sri Rimayani tidak akan menyerahkan KAK kepada saksi Ilham Hatta begitupula hubungan telepon antara saksi dr. Sri Rimayani dengan A. Erwin Hatta yang kemudian dilaporkan ke saksi dr. Naisiah Tunur Ania dan ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hotel Claro dimana dalam pertemuan dimaksud kemudian dilakukan perubahan KAK merupakan suatu rangkaian perbuatan yang saling terkait dan tidak akan terwujud menjadi tindak pidana yang sempurna tanpa adanya peran terdakwa dan pelaku penyerta lainnya;

Bahwa sekalipun kualitas masing-masing pelaku penyerta sebagaimana dimaksud berbeda, maka berdasarkan pendapat Langemeijer yang menyatakan bahwa turut serta melakukan tidak mensyaratkan bahwa pelaku turut serta mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku dan tidak pula diharuskan untuk memenuhi seluruh rumusan delik (Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, telaah kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH, Hal. 65), hal mana telah pula ditegaskan oleh Ahli Dr. Prija Jatimkika dihadapan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan “dalam turut serta melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi tidak mensyaratkan adanya kesamaan keadaan pribadi masing-masing pelaku dalam artian dapat saja seorang swasta dianggap turut serta dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang Pejabat dan dalam hal dimaksud maka terhadap seorang pelaku turut serta tidak diharuskan memenuhi seluruh rumusan delik”, hal dimaksud juga telah ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 21 April 1913 yang menyatakan “seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan seorang pelaku, melainkan hanyalah disamakan dengan seorang pelaku. Oleh karena barang siapa tidak mempunyai suatu sifat pribadi, ia tetap dapat menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dimana sifat pribadi tersebut merupakan suatu unsur dari kejahatan yang bersangkutan” dan lebih lanjut dijelaskan Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 608 “ berdasarkan paham yang dianut oleh Hoge Raad diatas jelaslah bahwa seseorang yang bukan pegawai Negeri itu dapat saja menyuruh seorang pegawai negeri melakukan suatu kejahatan didalam jabatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa mengenai penerapan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merupakan pidana tambahan, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak terdapat fakta hukum tentang terdakwa Mediswaty, ST, MT selaku Anggota Pokja III, telah menikmati hasil/keuntungan dari perbuatan yang dilakukan sehingga terdakwa Mediswaty, ST, MT tidak dibebani membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan subsidair yaitu : Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan demikikian Terdakwa MEDISWATY, ST.MT. Telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

• Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara.

Hal-hal yang meringankan :

• Terdakwa dimuka sidang telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

• Terdakwa dimuka sidang bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MEDISWATY, ST, MT, tidak terbukti bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa MEDISWATY, ST, MT,MEDISWATY, ST, MT, dalam dakwaan Primair:

3. Menyatakan terdakwa MEDISWATY, ST, MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDISWATY, ST, MT dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurangan selama 3 (Tiga) bulan.

5. Menetapkan masa Penagkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Alat Bukti Surat
1.	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Mengerjakan Pekerjaan Nomor: 004/CV-SL/SKMP/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 dari Direktur CV. SUKMA LESTARI Ir. GEORGE RUNTULALO yang memberikan kuasa kepada Ir. DANTJE RUNTULALO selaku Wakil Direktur CV. SUKMA LESTARI untuk mengerjakan pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 pada Dinas Kesehatan Kota Makassar;
2.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1615/910/Kep/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
3.	1 (satu) rangkap asli Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2017;
4.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada bulan Februari 2018 yang telah dilegalisir;
5.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan Maret 2018 yang telah dilegalisir;
6.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan April 2018 yang telah dilegalisir;
7.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
8.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
9.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018 yang telah dilegalisir;
10.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 756 / Dinkes / 445 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang ditujukan kepada Kabag Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda Kota Makassar dari Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK atasnama dr. Hj. SRI RIMAYANI MALIK, SP. KK;
11.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor: 440/562.3/Yankes–DKK/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan nilai kontrak Rp. 1.064.200.000,- (satu milyar enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2017 selaku konsultan perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
12.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Batua tahun anggaran 2017 selaku konsultan perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
13.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Batua tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
14.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang dibuat oleh PT. PANDU PERSADA yang telah dilegalisir;
15.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen As Built Drawing Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
16.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun 2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp. 48.961.269.218,71 (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah koma tujuh satu sen) yang telah dilegalisir;
17.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Puskesmas Batua Tahun 2018 pada bulan Juli 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp. 26.559.777.498,46 (dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) yang telah dilegalisir;
18.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 954/DINKES/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan nilai kontrak Rp. 25.529.574.842,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) selaku Penyedia Jasa PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor: 1546.2/ Dinkes/440/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 954/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
20.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 637.4/DINKES/ 440/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan nilai kontrak Rp. 307.510.500,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) selaku konsultan pengawas CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
21.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Addendum Kontrak Nomor: 978.8/Dinkes/440/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 637.4/Dinkes/440/VII/ 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
22.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.604-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
23.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 23 Juni 2017 yang telah dilegalisir;
24.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor DPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
25.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 17 April 2018 yang telah dilegalisir;
26.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun anggaran 2018 tanggal 13 November 2017 yang telah dilegalisir;
27.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 273.2/Dinkes/445/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
28.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
29.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 800 / 034.3/DKK/I/2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Fisik) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
30.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 1578.3/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
31.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 1578.1 / DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
32.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor: 1578.4/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
33.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 1578.2 / DINKES / 440 /XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
34.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 1576.6/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
35.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 1576.8/Dinkes/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
36.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 1576.9/DINKES/440/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kegiatan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir
37.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Ketua ULP Kota Makassar Nomor: 027.05/58/SPT.BLP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan nama-nama kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pada paket pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
38.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang Nomor: 09/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
39.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang II Nomor: 09.1/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
40.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang III Nomor: 09.1.3/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
41.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang III Nomor: 09.1.4/BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
42.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kaji Ulang V Nomor: 09.1.6/ BA.Kaji Ulang/POKJA-BLPBJ/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang rapat Pengkajian Ulang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
43.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Nomor: 09/L3.02/ POKJA-BLPBJ.MKS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
44.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2561234 yang telah dilegalisir;
45.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2584234 yang telah dilegalisir;
46.	1 (satu) rangkap Summary Report Informasi Tender Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dengan kode tender 2699234 yang telah dilegalisir;
47.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Nomor: 094/650/ST/BLP tanggal 05 Juni 2018 untuk melakukan peninjauan Lapangan dalam rangka melakukan klarifikasi dan Pembuktian Lapangan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang berlokasi di Luar Daerah (Kabupaten Dompu, NTB);
48.	1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH pada Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I
49.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 09/07/POKJA-BLPBJ.MKS/V/ 2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
50.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 09/L2/09/POKJA-BLPBJ. MKS/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang Gagal pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
51.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 09/L3.10/POKJA-BLPBJ. MKS/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
52.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 09/L3.09/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
53.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/L3.08/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
54.	1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Surat Kuasa Direksi PT. SULTANA ANUGRAH tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 08;
55.	3 (tiga) lembar rekening koran Bank Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023653-1 atasnama Nasabah PT. SULTANA ANUGRAH periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2019;
56.	1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 145/ST/SL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari CV. SUKMA LESTARI yang diberikan kepada ANDI AIDIL DHARMAWAN, ST jabatan Site Engineer untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua;
57.	1 (satu) rangkap fotocpy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900/ 835.3/DKK/I/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
58.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 012/T-UM/PT-SA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
59.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Termin Pertama Nomor: 016/PTR-1/PT.SA/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
60.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan 100% Nomor: 027/PTR-100/PT.SA/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH beserta lampirannya;
61.	1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah & Laporan Pehitungan Struktur dari Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA proyek Pengembangan Gedung Puskesmas Batua Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar;
62.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perhitungan Struktur dari Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA proyek Pengembangan Gedung Puskesmas Batua Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar;
63.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Bulan I periode 24 Agustus 2018 s/d 24 September 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
64.	1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulan II periode 25 September 2018 s/d 26 Oktober 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
65.	1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Bulan III periode 27 Oktober 2018 s/d 23 November 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
66.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Minggu XVII (Addendum I) periode 22 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
67.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Quality Control pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
68.	1 (satu) rangkap fotocopy laporan Action Plan periode 28 Desember – 31 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dari CV. SUKMA LESTARI;
69.	1 (satu) rangkap Surat Nomor: 021/SL-CV/XII/2018 perihal Justifikasi Teknis tanggal 27 Desember 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Makassar terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua beserta lampirannya;
70.	1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 146/ST/SL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari CV. SUKMA LESTARI yang diberikan kepada RUSPYANTO, ST jabatan Inspector untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua;
71.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 006/SL-CV/IX/2018 perihal Instruksi tanggal 18 November 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani RUSPYANTO, ST selaku Inspector yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Makassar Ta. 2018 PT. SULTANA ANUGRAH;
72.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 007/SL-CV/XI/2018 perihal Instruksi tanggal 22 November 2018 dari CV. SUKMA LESTARI selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I yang ditanda tangani RUSPYANTO, ST selaku Inspector yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I Makassar Ta. 2018 PT. SULTANA ANUGRAH;
73.	1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama Tentang Berubahan Penentuan Titik Bangunan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. SUKMA LESTARI, Konsultan Perencana PT. PANDU PERSADA, kontraktor PT. SULTANA ANUGRAH, dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Makassar;
74.	1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang dibuat PT. SULTANA ANUGRAH;
75.	1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 Jl. Abd. Daeng Sirua Makassar;
76.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Bulan IV periode 24 November 2018 s/d 21 Desember 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap-1 dari Konsultan Supervisi CV. SUKMA LESTARI;
77.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07548/SP2D/LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran uang muka 20% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) sebesar Rp. 5.105.914.968,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) beserta lampirannya;
78.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10505/SP2D/LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran Langsung Termin I (pertama) 40% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.969,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
79.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14489/SP2D/LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan nomor rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar keperluan untuk Pembayaran Langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 15.317.744.905,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) yang telah dilegalisir beserta lampirannya;
80.	1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14521/SP2D/LS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2018 yang ditunjukan kepada Ir. GEORGE RUNTULALO Direktur CV. SUKMA LESTARI dengan nomor rekening 030.003.0000096876 Bank Sulselbar Cabang Pare-pare keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I) sebesar Rp. 181.126.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
81.	1 (satu) rangkap fotocopy peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota makassar 2014-2019 yang telah dilegalisir;
82.	1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.607-2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar tanggal 29 Desember 2016 yang telah dilegalisir:
83.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00259/SPM/DKES /LS/IX/2018 tanggal 06 September 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung Uang Muka 20% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.968,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah dilegalisir;
84.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00406/SPM/DKES /LS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung Termin I (pertama) 40% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 5.105.914.969,00 (lima milyar seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang telah dilegalisir;
85.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00548/SPM/DKES /LS/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Ir. MUH. KADAFI MARIKAR Direktur PT. SULTANA ANUGRAH dengan Nomor Rekening 130.003.0000236531 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran Langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 15.317.744.905,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) yang telah dilegalisir;
86.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14388/SP2D/LS/XI/2017 tanggal 08 November 2017yang ditujukan kepada PANDJI HARJASA ST. MT. Direktur Utama PT. Pandu Persada dengan nomor rekening 130.003.0000302169 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar untuk keperluan Pembayaran langsung sekaligus sebesar 100% belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua) beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
87.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 06 September 2018 untuk pembayaran uang muka 20% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
88.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 22 Oktober 2018 untuk pembayaran Termin 1 (satu) 40% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
89.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran langsung 100% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
90.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran langsung 100% Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) Ta. 2018 beserta lampirannya yang telah dilegalisir
91.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 17 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
92.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 23 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
93.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 27 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
94.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 29 September 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
95.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 04 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
96.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 07 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
97.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 12 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
98.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 14 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
99.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 19 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
100.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 25 Oktober 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
101.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 01 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
102.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 05 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
103.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 09 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
104.	1 (satu) rangkap asli Surat Jalan Beton tanggal 12 November 2018 PT. OPTIMA JAYA PERKASA proyek puskesmas Jl. Dg Sirua;
105.	1 (satu) lembar rekap pemesanan readymix Pak Kadafi pada proyek Puskesmas Batua Tahap I Jln. Dg. Sirua dari PT. OPTIMA JAYA PERKASA;
106.	1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Khadafi terkait pemesanan readymix dari PT. OPTIMA JAYA PERKASA;
107.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001337 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
108.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001558 tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
109.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001655 tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
110.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001761 tanggal 04 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
111.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001785 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
112.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001808 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
113.	1 (satu) rangkap nota penjualan Nomor Nota : 16/0100/2018001837 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH untuk proyek Puskesmas Batua;
114.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001876 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
115.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001877 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
116.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001894 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
117.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001931 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
118.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001932 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
119.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001984 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
120.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018001994 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
121.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002036 tanggal 01 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
122.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002055 tanggal 03 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
123.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002065 tanggal 05 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
124.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002066 tanggal 05 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
125.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002095 tanggal 09 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
126.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002129 tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
127.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002173 tanggal 19 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
128.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002281 tanggal 29 November 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
129.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002307 tanggal 04 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
130.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002308 tanggal 04 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
131.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002328 tanggal 08 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
132.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002342 tanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
133.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002424 tanggal 22 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
134.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2018002425 tanggal 22 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
135.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000048 tanggal 05 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
136.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000063 tanggal 08 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
137.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000204 tanggal 21 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
138.	1 (satu) rangkap Invoice/Faktur Nomor : 16/0100/2019000299 tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH;
139.	3 (tiga) lembar daftar pemesanan besi beton untuk lokasi proyek Puskesmas Batua.
140.	2 (dua) lembar Concrete Compressive Strength Test FM-BPB-QAC-003-01 proyek Pembangunan Puskesmas Batua dari PT. BOSOWA BETON INDONESIA;
141.	2 (dua) lembar fotocopy catatan tangan dari PT. Bosowa Beton Indonesia terkait pemesanan readymix;
142.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak perjanjian jual beli beton readymix PT. SULTANA ANUGRAH proyek pekerjaan pembangunan Gedung puskesmas Jalan Dg. Sirua Makassar Tahun Anggaran 2018
143.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1408/027.05/Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar Tahun Anggaran 2018;
144.	1 (satu) rangkap Summary Report Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
145.	1 (satu) rangkap Summary Report Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
146.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 09/L3.05/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 lelang Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
147.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Simak Evaluasi Dokumen Penawaran perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
148.	1 (satu) lembar print out undangan kualifikasi yang ditujukan kepada PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
149.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Klarifikasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09 /L3/06/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang telah dilegalisir;
150.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi perusahaan PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
151.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 09/L3.07/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
152.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
153.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. MARI BANGUN NUSANTARA yang telah dilegalisir;
154.	1 (satu) rangkap tabel persyaratan kualifikasi peserta lelang pembangunan puskesmas Batua Tahap I Identitas peserta atasnama PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
155.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. KAKANTA yang telah dilegalisir;
156.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I dari PT. MARI BANGUN NUSANTARA yang telah dilegalisir
157.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014–2019 Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
158.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014–2019 Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
159.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
160.	1 (satu) rangkap fotocopy surat kesepakatan bersama tentang perubahan penentuan titik bangunan dari PT. SULTANA ANUGRAH yang telah dilegalisir;
161.	1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Back Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 lokasi Jl. Abd. Daeng Sirua Makassar yang telah dilegalisir;
162.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.4.1.1074 tanggal 24 Februari 1999 tentang pengangkatan sebagai Pengawai Negeri Sipil atasnama MUHAMMAD ALWI SKM yang telah dilegalisir;
163.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yang telah dilegalisir;
164	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran Termin I sebesar 40% (empat puluh persen) yang telah dilegalisir;
165.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas/RS (Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I) untuk pembayaran langsung sebesar 100% (seratus persen) yang telah dilegalisir;
166.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 382501021209537 periode 31 Januari 2017–31 Januari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
167.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan Nomor rekening 140-201-000000813-9 periode 01 Januari 2017–25 Februari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
168.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0120408467 periode 01 Januari 2017–31 januari 2019 atasnama nasabah MUHAMMAD ALWI;
169.	1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Pekerjaan Tambah Kurang (CCO I) pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
170.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang telah dilegalisir;
171.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang telah dilegalisir
172.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 324/Dinkes/445/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan pendampingan pelaksanaan pembangunan yang telah dilegalisir;
173.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 374/Dinkes/445/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tenaga teknis yang telah dilegalisir;
174.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/220.1/DKK-Yankes/III/ 2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
175.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/1432/Yankes-DKK/VIII/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
176.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/137.6/Yankes– DKK/I/ 2018 tanggal 31 januari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
177.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 273.2/Dinkes / 445/II/2018 tanggal 26 februari 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
178.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 558.7/Dinkes/445/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
179.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 756/Dinkes/445/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I yang telah dilegalisir;
180.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 440/1479/Yankes–DKK/VIII/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
181.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.24.607-2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang telah dilegalisir;
182.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/678.4/PSDK/DKK/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
183.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 900/21.5/DKK/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Panitia Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
184.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
185.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
186.	1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tahun 2017 yang telah dilegalisir;
187.	1 (satu) rangkap Recana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
188.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 870/1810.2/DKK/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
189.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 870/1230.4/DKK/VII/2017 tanggal 4 Juli 2016 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2017 yang telah dilegalisir;
190.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
191.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
192.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan – SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar;
193.	1 (satu) rangkap fotocopy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
194.	1 (satu) rangkap fotocopy Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
195.	1 (satu) rangkap fotocopy Program, Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir
196.	1 (satu) rangkap fotocopy Program, Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
197.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
198.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
199.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
200.	1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan – SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
201.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
202.	1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan – SKPD) Tahun anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
203.	1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 November 2017 yang telah dilegalisir;
204.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
205.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir;
206.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
207.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah dilegalisir
208.	1 (satu) bundel Laporan Akhir Masterplan Persiapan Rumah Sakit Batua Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir
209.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 3565/8.Pers/462/PB/1989 tanggal 27 Januari 1989 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil atasnama Dr. Andi Naisyah Tun Nurainah Azikin yang telah dilegalisir;
210.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890851686 periode Januari 2019 sampai dengan Juli 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
211.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890851686 periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
212.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
213.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
214.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 005001127462508 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
215.	1 (satu) rangkap fotocopy rekening koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
216.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
217.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulselbar dengan nomor rekening 140-201-000001948-3 periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
218.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7050548998 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Juli 2019 atasnama nasabah A NAISYAH TUNUR ANIA;
219.	1 (satu) rangkap Berita Acara Klarifikasi & Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 09/L3/06/POKJA-BLPBJ.MKS/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang telah dilegalisir
220.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000002301-4 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah FIRMAN MARWAN;
221.	1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520014246314 periode 01 januari 2017 sampai dengan 31 januari 2019 atasnama nasabah FIRMAN MARWAN;
222.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Januari 2019 terima dari PT. SULTANA ANUGRAH guna pembayaran Invoice besi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
223.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 15 Desember 2018 telah terima dari PT. SULTANA ANUGRAH guna pembayaran Invoice besi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
224.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2018 dari PT. SULTANA ANUGRAH uang sejumlah Rp. 841.762.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
225.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2018 telah terima dari PT. SULTANA ANUGRAH uang sejumlah Rp. 358.238.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
226.	1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 05 Januari 2019 terima dari PT. SULTANA ANUGRAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) guna pembayaran Invoice besi;
227.	3 (tiga) lembar fotocopy Rincian Invoice dari besi yang sudah terkirim ke lokasi (diluar kontrak) PT. SULTANA ANUGRAH yang ditanda tangani oleh Christian Phieterjaya dan Muh. Iqbal;
228.	2 (dua) lembar asli surat orderan besi dari PT. SULTANA ANUGRAH kepada PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI tanggal 24 Agustus 2018;
229.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh yang ditanda tangani oleh ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU selaku Kuasa Direktur PT. SULTANA ANUGRAH untuk penyelesaian pembayaran pengambilan besi beton pada PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI;
230.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.13/2440/kepeg tanggal 28 Desember 2004 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atasnama dr. SRI RIMAYANI, S.Ked yang telah dilegalisir;
231.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1540 / 910 / Kep/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
232.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Sulsel dengan nomor rekening 140-201-000002520-3 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah dr. SRI RIMAYANI;
233.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7890343869 periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2019 atasnama nasabah dr. SRI RIMAYANI;
234.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0280120054 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2019 atasnama nasabah SRI RIMAYANI;
235.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Studi Kelayakan Peningkatan Puskesmas Batua Menjadi Rumah Sakit Kelas C Batua Kota Makassar yang telah dilegalisir
236.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran dengan nomor rekening 030-003-000009687-6 periode 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juli 2019 atasnama CV. SUKMA LESTARI
237.	1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 06 November 2018 tentang pengajuan kredit PT. SULTANA ANUGRAH kepada PT. Bank Sulselbar;
238.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2900255856 periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan nasabah atasnama MUH KADAFI MARIKAR;
239.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520001273065 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2019 atasnama nasabah MUH KADAFI MARIKAR;
240.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0999911799 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 atasnama nasabah MUH KADAFI MARIKAR;
241.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813405 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 07 September 2018;
242.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813404 keterangan transaksi BENNY SUJIATMAN tanggal 12 September 2018;
243.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813407 keterangan transaksi HASRUL INDARJAYA tanggal 24 Oktober 2018;
244.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813410 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 07 November 2018;
245.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813411 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 12 November 2018;
246.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813415 keterangan transaksi H. ANDI MAURAGA tanggal 21 November 2018
247.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 813417 keterangan transaksi MUH FADLY RAHMAN tanggal 21 November 2018;
248.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Giro Bank Sulselbar Cek No. CF 183478 keterangan transaksi MUH DANI RAMLI tanggal 02 Januari 2019;
249.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Sulselbar tanggal 26 Oktober 2018;
250.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Sulselbar tanggal 29 Oktober 2018
251.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7685232171 periode Oktober 2017 sampai dengan Februari 2019 atasnama nasabah MUH DANI RAMLI;
252.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 305101008045505 atasnama Nasabah RUSPYANTO RUSNADI periode oktober 2018 s/d Juli 2019;
253.	1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1700001488786 atasnama Nasabah ANDI AIDIL DHARMAWAN periode 1 September 2018 s/d 31 Desember 2018;
254.	1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7325302763 periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2020 atasnama nasabah Andi Ilham Hatta Sulolipu;
255.	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-00-0700103-1 periode 1/01/2017 s/d 31/12/18 atasnama nasabah Andi Ilham Hatta Sulolipu;
256.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar tanggal 07 November 2018;
257.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1157/027/Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
258.	2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 027.05/49.01/SPT-BLP/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang telah dilegalisir;
259.	3 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Kaji Ulang Nomor: 10/BA.Kaji Ulang /POKJA-BLPBJ/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
260.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 10/05/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 7 April 2018 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
261.	1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tenaga Ahli CV. SUKMA LESTARI pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
262.	1 (satu) lembar dokumentasi proses kaji ulang dokumen tanggal 8 Maret 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir;
263.	1 (satu) rangkap dokumentasi Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 9-10 April 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir
264.	2 (dua) lembar dokumentasi Klarifikasi dokumen penawaran teknis tanggal 21 Mei 2018 pekerjaan pengawasan pembangunan gedung puskesmas batua yang telah dilegalisir
265.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi File I Nomor: 10/13/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 24 mei 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
266.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi File II Nomor: 10/16/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
267.	2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua E-Seleksi Umum Nomor: 10/18/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 TANGGAL 4 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
268.	2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 10/19/POKJA-BLBPJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua tanggal 31 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
269.	1 (satu) rangkap fotocopy Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dengan HPS Rp. 399.795.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
270.	2 (dua) lembar Hasil Evaluasi Akhir kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir
271.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. MAHAPANI KONSULTAN yang telah dilegalisir;
272.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. WIDYA SARANA CONSULTANT yang telah dilegalisir;
273.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
274.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. TRIMAKO ABDI KONSULINDO yang telah dilegalisir;
275.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 CV. DARMA CITRA UTAMA yang telah dilegalisir;
276.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA yang telah dilegalisir;
277.	2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua tanggal 9 s/d 10 April 2018 yang telah dilegalisir;
278.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
279.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. INTENCIVINDO yang telah dilegalisir;
280.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. WIDYAH MITRA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
281.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 PT. INDRA CIPTA DIMENSI yang telah dilegalisir;
282.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 PT. GLOBAL MADANINDO yang telah dilegalisir;
283.	1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tanggal 21 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
284.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 PT. INDRA CIPTA DIMENSI yang telah dilegalisir;
285.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. DARMA CITRA UTAMA yang telah dilegalisir;
286.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. SUKMA LESTARI yang telah dilegalisir;
287.	1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 10/12/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 CV. FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir;
288.	2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Seleksi Nomor: 10/17/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
289.	2 (lembar) fotocopy Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 10/17.a/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
290.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 10/20/POKJA-BLPBJ.MKS/ VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang yang telah dilegalisir;
291.	1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10/19/POKJA-BLPBJ.MKS/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir;
292.	1 (satu) rangkap Summary Report informasi tender Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Ta. 2018 yang telah dilegalisir;
293.	1 (satu) rangkap fotocopy Ringkasan Kontrak Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung puskesmas/RS (Pengawasan Pembangunan Puskesmas Batua Tahap I) yang telah dilegalisir;
294.	1 (satu) bundel asli dokumen Invoice Termin 100% Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua dari Konsultan Pengawas CV. SUKMA LESTARI;
295.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Februari 2018 yang telah dilegalisir;
296.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap I Tahun Anggaran 2018 pada Maret 2018 yang telah dilegalisir;
297.	1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun 2018 yang telah dilegalisir
298.	1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Makassar Ta. 2018 Nomor DPPA SKPD 1.02 1.02.01 19 02 5 2 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
299.	1 (satu) buah buku agenda Exclusive warna biru;
300.	2 (dua) lembar fotocopy surat Walikota Makassar nomor: 950 / 126 / S. edar / BPKAD / X / 2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Batas Akhir Pengajuan SPM GU / TU / LS yang telah dilegalisir;
301.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Studi Kelayakan Peningkatan Puskesmas Batua menjadi Rumah Sakit Kelas C Batua Kota Makassar yang telah dilegalisir;
302.	1 (satu) bundel buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar warna coklat;
303.	1 (satu) bundel buku Agenda Surat keluar masuk motif kotak warna biru kombinasi hitam;
304.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 26 April 2019 tentang pernyataan untuk mengganti jumlah kerugian Negara terkait pekerjaan pembangunan gedung puskesmas batua tahap I pada Dinas Kesehatan Ta. 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. MUHAMMAD KADAFI MARIKAR selau Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah dilegalisir;
305.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 April 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. KADAFI MARIKAR selaku Direktur PT. Sultana Anugrah yang telah dilegalisir;
306.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor: 2294 / STS.P / BPKA / XII / 2019 sebesar Rp. 340.920.952,92 (tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah) tanggal 30 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
307.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor: 2308 / STS-P / BPKA / XII / 2019 sebesar Rp. 388.679.494,03 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh empat koma tiga rupiah) tanggal 27 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
308.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Februari 2018 yang telah dilegalisir
309.	1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahun Anggaran 2018 pada Maret 2018 yang telah dilegalisir;
310.	1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta jual beli saham nomor 08 tanggal 08 November 2011;
311.	1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023287-0 atasnama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
312.	1 (satu) rangkap asli rekening koran Bank BPD Sulselbar dengan nomor rekening 130-003-000023287-0 atasnama PT. TRI MITRA SUKSES SEJAHTERA periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
313.	Uang senilai Rp. 158.073.600 (seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
314.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1517/955/Kep/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) pada setiap satuan kerja perangkat daerah tahun 2017 dalam lingkup pemerintah kota Makassar yang telah dilegalisir;
315.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1622 / 931 / Kep / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) pada setiap satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kota Makassar tahun anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
316.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar nomor: 823.2.462-2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama FIRMAN MARWAN yang telah dilegalisir
317.	1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan walikota Makassar nomor:823.3.16-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama MEDISWATY, ST yang telah dilegalisir
318.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.821. 13 – 226 tanggal 30 September 2000 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama HAMSARUDDIN, SE. yang telah dilegalisir;
319.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1019/027/KEP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan kembali anggota kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Makassar yang telah dilegalisir;
320.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Makassar Nomor: 1027/027/KEP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan kembali kelompok kerja (pokja) bagian layanan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kota Makassar tahun 2017 yang telah dilegalisir;
321.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1157 / 027 / tahun 2018 tentang penetapan anggota kelompok kerja bagian layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Makassar tahun 2018 yang telah dilegalisir
322.	1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan walikota Makassar nomor: 823.3.13-2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atasnama Andi Sahar, ST. yang telah dilegalisir
323.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 466/PT04.H2/C/1990 tanggal 5 maret 1990 tentang pengangkatan Sdr. Ir. Danjte Runtulalo menjadi pegawai negeri sipil yang telah dilegalisir
324.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atasnama SRI RIMAYANI M nomor 197501272003122013 tanggal 27 Juli 2019
325.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Sultana Anugrah dengan Cek No. CF 813405 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 07 September 2018 yang telah dilegalisir;
326.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus jutua rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 130.003.23287.0 tanggal 07 September 2018 yang telah dilegalisir;
327.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 508029 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 September 2018 yang telah dilegalisir;
328.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar dengan Cek No. CF 813407 senilai Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
329.	1 (satu) lembar fotocopy Slip setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 1300030000232870 tanggal 24 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
330.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 515860 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
331.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Sultana Anugrah dengan Cek No. CF. 813410 senilai Rp. 3.215.000.000 (tiga milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 07 November 2018 yang telah dilegalisir;
332.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp. 2.215.000.000 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) yang ditujukan ke rekening PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan nomor rekening 13000323287 tanggal 07 November 2018 yang telah dilegalisir;
333.	1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Sulselbar PT. Tri Mitra Sukses Sejahtera dengan Cek No. CF 520515 senilai Rp. 2.215.000.000 (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 8 November 2018 yang telah dilegalisir;
334.	Uang tunai senilai Rp. 125.377.500 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Barang bukti No. Urut 1 s/d No. Urut 344 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDI SAHAR, ST.

8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc YOHANES MARTEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ADNAN HAMZAH, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota. Hakim Ketua.

FARID HIDAYAT SOPAMENA,S.H.,M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM,S.H.,M.Hum.

YOHANES MARTEN, S.H.

Panitera Pengganti.

FAUZAN ANSHARI, S.H.,M.H.