781 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Case Information

Court: Mahkamah Agung

Classification: Perdata Khusus

Outcome: ❌ Rejected (tolak)

Verdict date: 21 July 2021

Related cases:

PN Tanjung Karang (22 March 2021)

Court Officials

Main Judge: Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Judges: Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H

Clerk: Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Parties / Pihak

Plaintiffs / Applicants (1)

Filing or appealing side

Applicant (1)

PT HAMPARAN BUMI MAS ABADI

Jl. Kedungsari No.66-F

Also in 3 other cases

Defendants / Respondents (1)

Responding side

Respondent (1)

Decision / Putusan

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT HAMPARAN BUMI MAS ABADI tersebut; - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk, tanggal 22 Maret 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Provisi: - Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT); 3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3); 4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2020; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: - Uang pesangon: 2 x 9 x Rp2.442.513,00 =Rp43.965.234,00 - Uang penghargaan masa kerja: 4 x Rp2.442.513,00 =Rp 9.770.052,00 - Uang penggantian hak: 15% x Rp53.735.286,00 =Rp 8.060.292,00 Jumlah seluruhnya adalah =Rp61.795.578,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; - Membebankan biaya perkara kepada Negara;