241/PID/2016/PT-MDN

P U T U S A N

NOMOR : 241/PID/2016/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RAMLAN;

Tempat lahir : Pematang Siantar;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Januari 1960;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Flores Bawah Nomor 33 Kelurahan

Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota

Pematang Siantar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -------------------------------------------

----- Telah membaca : --------------------------------------------------------------------

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2016 Nomor : 241/PID/2016/PT.MDN. , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

2. Surat – Surat yang berhubungan dengan berkas perkara banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 252/PID.B/2015/PN.PMS. tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM – 49/PSIAN/Ep.2/10/2015 ;

DAKWAAN

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa RAMLAN, bersama-sama dengan YUNIARTI, SH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanmemakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolah-olah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM sesuai harga yang disepakati;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman Yuniarti, SH dan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa;

Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa kepada saksi ARSAD;

Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang adalah saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar dan selanjutnya saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan:

1. Bentuk Kertas :

Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

2. Bentuk Stempel atau Cap Kode :

Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03.

3. Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RAMLAN, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatanmemakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolah-olah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM sesuai harga yang disepakati;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman Yuniarti, SH dan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa;

Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa kepada saksi ARSAD;

Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang adalah saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar dan selanjutnya saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan:

1. Bentuk Kertas :

Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

2. Bentuk Stempel atau Cap Kode :

Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03.

3. Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RAMLAN, bersama-sama dengan YUNIARTI, SH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolah-olah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM sesuai harga yang disepakati;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman Yuniarti, SH dan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa;

Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa kepada saksi ARSAD;

Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang adalah saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar dan selanjutnya saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan:

1. Bentuk Kertas :

Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

2. Bentuk Stempel atau Cap Kode :

Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03.

3. Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair :

Bahwa terdakwa RAMLAN, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bagunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bagunan tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolah-olah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM sesuai harga yang disepakati;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman Yuniarti, SH dan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa;

Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa kepada saksi ARSAD;

Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang adalah saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH selaku pemilik tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat tersebut kemudian pada sekira bulan Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan mendapati bahwa terdakwa dan keluarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau mengosongkan rumah tersebut walaupun saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH telah mengatakan bahwa rumah tersebut telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar dan selanjutnya saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengetahui bahwa istri terdakwa ada meminjam uang kepada Bank Perkreditan Rakyat Ganda Diori Cabang Sinaksak dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH atas tanah dan bangunan yang sama yang sekarang menjadi hak milik sah dari saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH dan mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut dan mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 1525 an. YUNIARTI, SH tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Pematangsiantar dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Flores II Kel. Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar adalah atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa berdasarkan keterangan dari ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST, ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 an. YUNIARTI, SH adalah bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah yang dibuat atau diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan:

1. Bentuk Kertas :

Bahwa kertas dari Sertifikat Hak Milik No. 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH bukan produk daripada pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

2. Bentuk Stempel atau Cap Kode :

Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03.

3. Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, dan yang sebenarnya berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tercatat atas nama RAMLAN, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar beralih hak kepemilikan kepada ARSAD. Dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor : 269/2012 tanggal 25 April 2012 yang diperbuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsiantar objek kepemilikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/ Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan tersebut menjadi Hak Tanggungan Peringat I di PT. Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar, dan selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 185/2014 tanggal 30 September 2014 yang diperbuat LAMBOK E. SIAHAAN, SH selaku pejabat lelang Pematangsiantar objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tersebut beralih hak kepemilikan kepada ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDI MANAHARA DAMANIK, SH mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak miliknya atas tanah dan bangunan tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

IV. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2016 No. Rek. Perkara : PDM-49/PSIAN/Ep.2/10/2015 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidair kami :

2. Menghukum Terdakwa RAMLAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

3. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

6. Akta permintaan Banding, dari Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. yang ditanda tangani oleh : SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016 ;

VII. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. yang ditanda tangani oleh : SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 ;

VIII. Memori Banding dari Terdakwa, tertanggal 30 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditanda tangani oleh : SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2016 ;

9. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menurut tata cara permintaan banding yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada akhirnya meminta kepada Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. tanggal 23 Maret 2016 ;

Dan Mengadili Sendiri ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Menyatakan Pemohon Banding lepas dari segala tuntutan hukum karena tidak cukup bukti ;

4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon banding seperti semula ;

5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Membaca dengan cermat berkas perkara Nomor : 252/Pid.B/ 2015/PN.PMS. dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. tersebut, serta Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 30 Maret 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti dakwaan Kesatu Primair Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut, akan tetapi menurut Hakim Tingkat Pertama yang terbukti terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Amar Putusan Kwalifikasi Tindak Pidana tidak sesuai dengan Dakwaan yang terbukti Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “Sengaja Membantu Menggunakan Akta Otentik Palsu” sedangkan dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri menyebutkan “Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik” oleh karena itu harus diubah kwalifikasi amar tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena sesuai dengan peranan Terdakwa hanya membantu menggunakan Akta Otentik Palsu, sehingga perlu dikurangi pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang Terdakwa tidak terbukti Dakwaan Kesatu Primair, tetapi terbukti Dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, kecuali tentang kwalifikasi dan penjatuhan pidana yang tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Kuasa Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. diubah kwalifikasi tindak pidana yang terbukti, yaitu menjadi “Sengaja Membantu Menggunakan Akta Otentik Palsu” dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diubah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditahan dengan tahanan rumah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Amar Nomor : 6 Putusan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi karena tidak ada Berita Acara Pelaksanaan Terdakwa telah ditahan didalam berkas perkara ini, maka terhadap Amar Nomor : 6 ini tidak dicantumkan dalam Amar Putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka Terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.PMS. yang dimintakan banding tersebut, tentang kwalifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, yang Amar Selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “Sengaja Membantu Menggunakan Akta Otentik Palsu” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH. MH. dan DALIUN SAILAN, SH. MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2016 Nomor : 241/ Pid/2016/PT.Mdn. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS

ttd. ttd.

1. ABDUL FATTAH, SH.MH.   SABAR TARIGAN SIBERO,SH. MH.

ttd.

2. DALIUN SAILAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.