Putusan PT PEKANBARU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR

PUT U SAN

Nomor6/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Als HASAN Bin M. KASIM;
Tempat lahir	:	Samangga (Aceh Utara);
Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun / 12 Juni 1965;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Parit Indah Perumahan Rawa Mangun Blok D Nomor 4 Kotamadya Pekanbaru ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta / Direktur Utama PT.GEUNTA CONSULINDO;
Pendidikan	:	S-1;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 19 Juli 2018 Nomor 6/Pen.PID.SUS-TPK/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada tanggal 20 Juli 2018 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 22 Mei 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-03/TEMBIL/11/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur Utama PT. Geunta Consulindo berdasarkan Akta Pendirian tanggal 09 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh H. INDRA PURNAMA, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No.255 E, selaku penyedia Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir / Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ( BPMPD ) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :SPP-BPMPD/VI/2013/01 Pihak Pertama / Nomor : 03/GC/TBH/V/2013 Pihak Kedua tanggal 13 Juni 2013, bersama-sama dengan H. SUHARDIMAN, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA Pengganti EDY SYAFWANNUR), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir di Jalan Pendidikan No.12 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Indragiri Hilir mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) T. A. 2013 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor DPA SKPD : 1.22.1.22.01.17.03.5.2 tanggal 28 Januari 2013, adapun jumlah anggaran belanja dalam anggaran belanja DPA SKPD yang disahkan, diantaranya adalah untuk kegiatan pemberian Stimulasi Pembangunan Desa, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa pada RKA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebesar Rp.3.151.218,000,00 (tiga milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang mencakup anggaran belanja untuk konsultan pendamping manajemen Program Pembangunan Desa / Kelurahan sebesar Rp.2.665.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), penganggaran kegiatan tersebut sejalan dengan dianggarkannya Alokasi Bantuan Keuangan untuk Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

Alokasi Dana Program Otonomi Menuju Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.63.345.069.500,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan sasaran sebanyak 200 (dua ratus) Desa di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai masing-masing Desa sebesar Rp. 258.379.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00;
Alokasi Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Pembangunan Kelurahan melalui RKA SKPD Kantor-Kantor Kecamatan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan sasaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kelurahan di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai masing-masing Kelurahan sebesar Rp. 250.000.000,00;

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 Saksi H. SUHARDIMAN, SP, diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 102 /II/HK-2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani H. INDRA MUCLIS ADNAN selaku Bupati Indragiri Hilir dan pada tanggal 30 September 2013 Saksi H. SUHARDIMAN, SP, diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 391 /IX/HK-2013, tanggal 30 September 2013, Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Inhil yang ditanda tangani oleh H. INDRA MUCLIS ADNAN selaku Bupati Indragiri Hilir;
Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Saksi YUSPIK,SH, selaku Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kab.Inhil menetapkan Saksi MAHMUDIN, S. PKP, sebagai Ketua merangkap Anggota, Saksi HENDRO sebagai Sekretaris/Anggota, dan Saksi RIKI DESWANTO sebagai anggota, pada Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Nota Dinas Nomor 111-a / BP2MPD – ULP/ IV/ 2013 Tanggal 15 April 2013 tentang penetapan paket pekerjaan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh pokja IV ULP tahun anggaran 2013;
Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR, S.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.07/ BPMPD/II/ 2013;
Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Saksi ANDERSEN, SE, ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP .,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS .10 / BPMPD / II / 2013 tanggal 01 Februari 2013 Tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP.,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi H. YUSEFRIZAL, SE., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. JON KANEDI serta Sdr. RONALD FEBRICO, SE sebagai Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.05/II/BPMPD/2013 tentang Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;
Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi H. SUHARDIMAN, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran menghubungi Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dan meminta agar membantu membuat draft dokumen perencanaan Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM membantu Saksi H. SUHARDIMAN untuk membuat draf dokumen perencanaan tersebut, adapun dokumen perencanaan yang telah dibuat Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM antara lain adalah :

Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 2.663.094.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 2.663.004.300,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ribu tiga ratus rupiah);
Daftar Harga Satuan Biaya Keahlian;

Selanjutnya draf perencanaan kegiatan tersebut diserahkan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM kepada Saksi H. SUHARDIMAN,untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP;

Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal Pengguna Anggaran (PA) telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun pada kenyataannya KAK dan RAB dibuat oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM, hal tersebut bertentangan dengan pasal 10 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, serta Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab I bagian C dan E;
Bahwa untuk melaksanakan seleksi umum Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh Pokja IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang personil, dengan susunan keanggotan sebagai berikut :

Saksi MAHMUDIN, S. PKP sebagai Ketua merangkap Anggota;
Saksi HENDRO sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
Saksi RIKI DESWANTO sebagai Anggota;

Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Saksi Yusfik, SH Selaku Kepala ULP mengeluarkan Nota Dinas Nomor 111.a/BP2MPD-ULP/IV/2013 tentang penetapan Paket pekerjaan untuk dilakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa oleh Pokja IV ULP berupa seleksi umum penyedia jasa Konsultasi Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa TA. 2013 dengan nilai HPS Sebesar Rp. 2.663.094.000,-
BahwaPokja IV ULP melakukan pengumuman seleksi umum Prakualifikasi pada tanggal 22 April 2013 yang dimuat di LPSE ULP Kab. Inhil dengan Website : Lpse.inhilkab.go.id., Download dokumen prakualifikasi tanggal 22 April 2013 s/d 02 Mei 2013, penjelasan dokumen pra kualifikasi pada tanggal 25 April 2013 s/d 25 April, pemasukan / upload dokumen kualifikasi pada tanggal 26 April 2013 s/d 03 Mei 2013;
Bahwa atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 Penyedia Jasa yang mengupload dokumen Prakualifikasi ada 8 (delapan) Perusahaan, diantaranya:

1. PT.GEUNTA CONSULINDO.

2. PT.BILLY TONIKA INDOMATRA CONSULTAN.

3. PT.BENNATIN SURYA CIPTA.

4. PT.RIMASYADA.

5. PT.BENNANTA JASINDO.

6. PT.CITA LARAS.

7. PT.DELLASONTA MOULDING INTERNATIONAL.

8. PT.INDAH KARYA.

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT.GEUNTA CONSULINDO mengikuti proses Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 dan Terdakwa juga menggunakan Dokumen 4 (empat) Perusahaan yakni 1. PT. Bili Tonica Indomatra Consultan, 2. PT. Bennatin Surya Cipta, 3. PT. Bennanta Jasindo dan 4. PT. Rimasyada yang pada tahun 2012 juga telah digunakan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM untuk mengikuti pekerjaan yang sama, dan pada saat Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menggunakan lagi ke 4 (empat) perusahaan tersebut Terdakwa hanya meminta izin pada pemilik perusahaan tanpa surat Kuasa karena salinan data kualifikasi telah dimiliki terdakwa sejak tahun 2012;
Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menyiapkan 5 (lima) dokumen Perusahaan tersebut untuk didaftarkan sebagai peserta Pra-Kualifikasi Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi tersebut, namun dalam teknis pelaksanaan upload dokumen-dokumen Pra Kualifikasi tersebut dilakukan secara terpisah dengan menggunakan ID dari masing-masing Perusahaan dan terdakwa juga yang menandatangani ke 5 (lima) Dokumen perusahaan untuk kualifikasi dan mengatur PT. Geunta Consulindo dengan harga penawaran terendah dan nilai teknis tertinggi agar PT. Geunta Consulindo yang memenangkan pekerjaan tersebut;
Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM, memasukkan dokumen penawaran, sebagaimana surat penawaran Nomor : 03/GC/TBH/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan :

Dokumen Administrasi dan Teknis :

Data Personalia Tenaga Ahli Teknis/Non Teknis.
Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan
Surat keterangan pengalaman pekerjaan
Daftar riwayat hidup

Dokumen biaya :

Rekapitulasi Penawaran Biaya;
Rincian Biaya Langsung Personil;
Rincian Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimburseable Cost);
Dokumen lain yang dipersyaratkan;

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Pokja IV ULP melakukan Pengumuman Hasil Prakualifikasi Setelah ditetapkan hasil Kualifikasi dilanjutkan dengan pengumuman hasil kualifikasi Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor : 24/BP2MPD–ULP/POKJA-PRA/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 sebagai berikut :

PT.GEUNTA CONSULINDO Total Score 99,53 (Rangking 1).
PT.BILITONICA INDOMATRA CONSULTANT Score 52,14 (Rangking 2).
PT.BENNATIN SURYA CIPTA,Score 41,13 (Rangking 3).
PT.RIMASYADA, Score 33,36 (Rangking 4).
PT.BENANTA JASINDO,Score 24,06 (Rangking 5).
PT.CITA LARAS,Score 5,31 (Rangking 6).
PT.DELLASONTA MOULDING INTERNATIONAL (Gugur administrasi tidak memiliki pengalaman sejenis) dan PT.INDAH KARYA (Persero) Gugur administrasi (tidak hadir dalam pembuktian);

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013, Pokja IV ULP menjalani masa sanggahan hasil Pra-Kualifikasi peserta Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 yang telah diumumkan, namun tidak ada satu pun peserta Pra-Kualifikasi yang mengajukan sanggahan dan pada tanggal 17 Mei 2013 Perusahaan-Perusahaan yang memperoleh Undangan untuk mengikuti Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 mendownload Dokumen Pemilihan, kemudian pada tanggal 20 Mei 2013, Pokja IV ULP melaksanakan acara Penjelasan terhadap Dokumen Pemilihan Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, namun tidak ada satu pun peserta pemilihan penyedia jasa konsultansi yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 27 Mei 2013, para peserta pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 mengupload dokumen penawaran 2 (dua) file yaitu terdiri dari Dokumen File 1 (Penawaran Administrasi dan Teknis, serta Dokumen File 2 (Penawaran Harga);

Peserta yang upload dokumen File I : Penawaran administrasi dan teknis serta file II penawaran harga :

No	Nama Perusahaan
1.	PT.Geunta Consulindo
2.	PT.Bilitonica Indomatra Consultant
3.	PT.Bennatin Surya Cipta
4.	PT.BENNANTA JASINDO
5.	PT.RIMASYADA

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013, Pokja IV ULP melaksanakan tahap-tahap kegiatan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manjemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 yakni Tahap Pembukaan dan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran File 1 (Administrasi dan Teknis), Tahap Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis, Tahap Pembukaan dan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran File 2 (Biaya) serta Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya serta Tahap Penetapan dan Pengumuman Seleksi sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Administrasi	Nilai teknis	Peringkat
1.	PT.GEUNTA CONSULINDO	LULUS	88,18 (LULUS)	I
2.	Bilitonica Indomatra Consultant	LULUS	74,46 (LULUS)	II
3.	PT.RIMASYADA	LULUS	73,41 (LULUS)	III
4.	PT.Bennatin Surya Cipta	LULUS	72,86 (LULUS)	IV
5.	PT.BENNANTA JASINDO	LULUS	71,85 (LULUS)	V

(AMBANG BATAS LULUS NILAI TEKNIS (PASSING GRADE) > 60)

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 s.d 2 Juni 2013 dilakukan pembukaan dan evaluasi penawaran file II : Pembukaan file II (Biaya) dilakukan terhadap perusahaan yang lulus peringkat teknis melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kab. Inhil yaitu :

No	Nama perusahaan	Nilai Teknis	Total Penawaran
1.	PT.GEUNTA CONSULINDO	88,18 (LULUS)	Rp.2.650.000.000
2.	Bilitonica Indomatra Consultant	74,46 (LULUS)	Rp.2.657.858.500
3.	PT.RIMASYADA	73,41 (LULUS)	Rp.2.662.313.500
4.	PT.Bennatin Surya Cipta	72,86 (LULUS)	Rp.2.659.156.500
5.	PT.BENNANTA JASINDO	71,85 (LULUS)	Rp.2.658.914.500

Bahwa dari hasil perhitungan Nilai Kombinasi teknis dan harga dari 5 (lima) dokumen penawaran perusahaan yang dievaluasi yaitu Dokumen Penawaran atas nama PT. GEUNTA CONSOLINDO dan atas nama 4 (empat) perusahaan peserta seleksi penyedia jasa konsultansi yang turut mendampingi yakni PT. Bili Tonica Indomatra Consultant, PT. Bennatin Surya Cipta, PT. Bennanta Jasindo, dan PT. Rimasyada, seluruhnya dinyatakan memenuhi persyaratan (lulus) administrasi dan teknis sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan yaitu:

No	Nama perusahaan	Total Nilai	Peringkat
1.	PT.GEUNTA CONSULINDO	90,54 (LULUS)	I
2.	PT.Bilitonica Indomatra Consultant	79,51 (LULUS)	II
3.	PT.RIMASYADA	78,63 (LULUS)	III
4.	PT.Bennatin Surya Cipta	78,22 (LULUS)	IV
5.	PT.BENNANTA JASINDO	77,41 (LULUS)	V

Bahwa Penetapan Pemenang ditetapkan oleh Kelompok kerja IV pada tanggal 02 Juni tahun 2013 dan kemudian di upload Berita Acara Hasil Seleksi pada tanggal 10 Juni 2013, Pemenang Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 91/BP2MPD–ULP/POKJA-PRA/VI/2013, tanggal 02 Juni 2013yaitu terdiri dari:

Pemenang I

Nama perusahaan PT. GEUNTA CONSULINDO, Harga penawaran Rp.2.650.000.000.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai gabungan 90,59.

Pemenang cadangan I.

Nama perusahaan PT. Bilitonica Indomatra Consultant, Harga penawaran Rp.2.657.858.500.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai Gabungan 79,51.

Pemenang cadangan II.

Nama perusahaan PT. RIMASYADA, Harga penawaran Rp. 2.662.313.500.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai Gabungan 78,83.

Dalam proses pelelangan umum Saksi Mahmuddin di intervensi oleh saksi SUHARDIMAN selaku Kepala Bidang pada BPMPD terkait Pekerjaan Konsultan Pendamping tersebut, pada saat sebelum dan saat proses pelelangan umum, sampai dengan PT.GEUNTA CONSULINDO ditetapkan sebagai pemenang saksi SUHARDIMAN selalu memonitor dengan menanyakan perkembangannya kepada saksi Mahmuddin, dan segala proses pelelangan umum tetap dilakukan sebagai formalitas dan dibuatkan administrasinya;

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, namun klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebenarnya tidak dilakukan, akan tetapi Berita Acaranya tetap dibuat untuk memenuhi formalitas prosedurdan kelengkapan administrasi, kemudian Pokja IV ULP membuat Kesimpulan dari Seluruh Rangkaian Proses Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha, Metode Evaluasi Kuantitas dan Biaya serta Sistem 2 File atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : 115/BP2MPD-ULP/POKJA-PRA/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya Saksi Mahmudin, S. PKP selaku Ketua Pokja IV ULP menyerahkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan seluruh dokumen terkait proses Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsutansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 kepada Saksi Taufiqul Ulum yang mewakili Direktur PT. Geunta Consolindo;
Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dalam mengikuti proses pelelangan telah menggunakan 5 (lima) perusahaan yakni PT. Geunta Consulindo, PT. Bilitonica Indomatra Consultan, PT. Bennatin Surya Cipta, PT. Bennanta Jasindo dan PT. Rimasyada sebagai peserta pendamping yang berada di dalam kendalinya, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, serta menciptakan persaingan yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam :

Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi :

“Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akutanbel”;

Pasal 6 huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika” sebagai berikut:

huruf (g)

“Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

Pasal 83 ayat (2) huruf d Perpres No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi :

“ULP menyatakan Seleksi gagal apabila : dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak sehat”, Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dalam melakukan Upload Dokumen Pra Kualifiasi Perusahaannya, tidak menyajikan data Personil tenaga ahli dan tenaga Fasilitator dengan data yang sebenarnya yaitu sebagai berikut :

Nama-nama Personil tenaga ahli dan tenaga Fasilitator yang dimasukkan dalam daftar personil tersebut diperoleh dari pihak lain sesama konsultan dengan cara meminta foto copy ijazah-ijazah setiap personil tanpa sepengetahuan pemilik ijazah bersangkutan;
Tanda tangan tenaga ahli dan tenaga fasilitator yang tercantum dalam Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama personil yang dimasukkan ke dalam daftar personil diperoleh dari pihak lain sesama konsultan dengan cara melakukan scan tanda-tangan para personil pada surat-surat pernyataan dalam dokumen kontrak-kontrak lain;

Hal tersebut bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi Nomor : 1/BP2MPD-ULP/POKJA-PRA/IV/2013 Tanggal 22 April 2013 untuk Pengadaan Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tersebut pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 2.1 huruf b yang menyatakan sebagai berikut :

2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini;

dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) Huruf a dan Huruf e yaitu :

Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

Penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Huruf a yang berbunyi :

“Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha”,

Huruf e yang berbunyi :

“Memiliki Sumber Daya Manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Kontrak Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 Nomor : NOMOR :SPK-BPMPD/VI/2013/01 PIHAK PERTAMA/NOMOR : 03/GC/TBH/V/2013 PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Saksi SOFYANNUR, S.Sos, MP selaku PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT. Geunta Consolindo (Pihak Kedua) serta terhadap pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut, sebagai berikut :

Harga Kontrak Pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) (termasuk PPN 10 %) sesuai dengan RAB yang terdapat di dalam Kontrak.

Komponen Biaya

Perhitungan Anggaran Biaya

Orang

Volume

Waktu

Satuan

Biaya Satuan

Jumlah Biaya

Bln

Hari

Biaya Langsung Personil

Tenaga Ahli

Team Leader (sipil)

Ahli Monitoring dan Evaluasi

Ahli Teknik Sipil

Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Ahli Penanganan Pengaduan

Koordinator Wilayah

Jumlah A

Tenaga Penunjang

Fasilitator Teknik

Fasilitator Pemberdayaan

Jumlah B

Tenaga Pendukung

Sekretaris

Operator Komputer

Office Boy

Jumlah C

Jumlah Biaya Langsung Personil

Biaya Langsung Non Personil

Pertemuan Teknis Tingkat Kabupaten

Pembekalan Fasilitator Kecamatan

Konsumsi (Makan + Snack)
Transportasi
Akomodasi

Sub Jumlah 1

Pertemuan Fasilitator Kecamatan

Konsumsi (Makan + Snack)
Transportasi
Akomodasi

Sub Jumlah 2

Jumlah A

Transportasi ke Lapangan

Sosialisasi ke Desa oleh Tim Konsultan

Wilayah I
Wilayah II

Sub Jumlah 1

Pembinaan FT dan FB ke Desa

Kecamatan Pulau Burung
Kecamatan Kateman
Kecamatan Teluk Belengkong
Kecamatan Pelangiran
Kecamatan Mandah
Kecamatan Gaung
Kecamatan Gaung Anak Serka
Kecamatan Batang Tuaka
Kecamatan Kempas
Kecamatan Tempuling
Kecamatan Kuala Indragiri
Kecamatan Tembilahan
Kecamatan Tembilahan Hulu
Kecamatan Kemuning
Kecamatan Keritang
Kecamatan Reteh
Kecamatan Sungai Batang
Kecamatan Enok
Kecamatan Tanah Merah
Kecamatan Concong

Sub Jumlah 2

Monitoring Tim Ahli ke Lapangan

Wilayah I
Wilayah II

Sub Jumlah 3

Jumlah B

Alat Tulis Kantor

ATK Fasilitator Teknik

ATK Fasilitator Pemberdayaan

Sewa Kantor

Sewa Komputer untuk Fasilitator

Jumlah C

Laporan

Penyusunan dan Perbanyak Dok. Desa

Laporan Pendahuluan

Laporan Bulanan

Laporan Akhir

Jumlah D

Jumlah Biaya Langsung Non Personil

Jumlah Sebelum PPN

PPN 10 %

Jumlah Setelah PPN

Pembulatan

Jumlah Setelah Pembulatan

126

110

236

O.B

O.V.H

O.H

O.V.H

O.H

O.V.H

O.V.B

O.B

V.B

9.500.000,00

8.000.000,00

4.550.000,00

2.750.000,00

2.500.000,00

1.500.000,00

36.000,00

180.000,00

135.000,00

36.000,00

180.000,00

135.000,00

180.000,00

135.000,00

130.000,00

135.000,00

126.000,00

135.000,00

112.500,00

90.000,00

54.000,00

58.500,00

67.500,00

45.000,00

117.000,00

112.500,00

117.000,00

108.000,00

90.000,00

99.000,00

180.000,00

150.000,00

500.000,00

555.000,00

365.000,00

775.000,00

935.500,00

57.000.000,00

48.000.000,00

96.000.000,00

305.200.000,00

546.000.000,00

1.092.000.000,00

16.500.000,00

15.000.000,00

9.000.000,00

40.500.000,00

1.477.500.000,00

15.840.000,00

14.400.000,00

25.380.000,00

55.620.000,00

39.600.000,00

72.000.000,00

56.700.000,00

168.300.000,00

223.920.000,00

90.720.000,00

79.200.000,00

169.920.000,00

18.900.000,00

14.355.000,00

17.550.000,00

20.160.000,00

22.950.000,00

18.000.000,00

10.800.000,00

7.020.000,00

5.265.000,00

5.400.000,00

3.600.000,00

2.700.000,00

14.040.000,00

19.125.000,00

16.380.000,00

8.640.000,00

12.600.000,00

9.900.000,00

5.940.000,00

240.345.000,00

18.000.000,00

36.000.000,00

446.265.000,00

18.000.000,00

60.000.000,00

96.000.000,00

130.980.000,00

1.825.000,00

23.250.000,00

9.355.000,00

165.410.000,00

931.595,00

2.409.095.000,00

240.909.500,00

2.650.004.500,00

(4.500,00)

2.650.000.000,00

Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 09 Desember 2013;
Lokasi Pekerjaan Pendampingan terbesar pada 20 (dua puluh) Kecamatan, dengan sasaran 203 (dua ratus tiga) Desa dan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
Susunan Personil Konsultan Pendamping terdiri dari seorang Tim Leader, 4 (empat) orang Tenaga Ahli, 2 (dua) orang Koordinator Wilayah dan 40 (empat puluh) orang Tenaga Pendamping / Fasilitator Kecamatan yang terdiri dari Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan, dengan rincian daftar nama-nama Personil sebagai berikut :

No.	Nama Personil	Status / Peran	Pendidikan Terakhir
1.	Ir. Hasanuddin, MT. IP-M	Team Leader	Sarjana Teknik Sipil
2.	Ir. Armyin	Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi	Sarjana Teknik Sipil
3.	Ir. Herwin Heriyanto	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Sarjana Teknik Sipil
4.	Listiani, SE	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Sarjana Ekonomi
5.	Syamsul Bahri, SH	Tenaga Ahli Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sarjana Hukum
6.	Sugeng Riyadi, ST	Koordinator Wilayah I	Sarjana Teknik Arsitektur
7.	Ir. Sahrial	Koordinator Wilayah II	Sarjana Teknik Sipil
8.	Ir. Sulvia Indra	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pulau Burung	Sarjana Teknik Sipil
9.	Ir. Yolfio	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kateman	Sarjana Teknik Sipil
10.	Ir. Jonmery Akbar	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Teluk Belengkong	Sarjana Teknik Sipil
11.	Ir. Yuliasri M	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pelangiran	Sarjana Teknik Sipil
12.	Ir. M. Abdul Haris	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Mandah	Sarjana Teknik Sipil
13.	Ir. Febriedi	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung	Sarjana Teknik Sipil
14.	Ir. Muhammad Arifin	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung Anak Serka	Sarjana Teknik Sipil
15.	Ir. Syamsurizal	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Batang Tuaka	Sarjana Teknik Sipil
16.	Ir. Sherley Wijaya	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan	Sarjana Teknik Sipil
17.	Ir. Yudismal	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan Hulu	Sarjana Teknik Sipil
18.	Ir. Junaidi	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kempas	Sarjana Teknik Sipil
19.	Ir. Eniwarti	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tempuling	Sarjana Teknik Sipil
20.	Ir. Candra Sangir	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kemuning	Sarjana Teknik Sipil
21.	Ir. Kholid Wijanarko	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Keritang	Sarjana Teknik Sipil
22.	Ir. Azmi	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Reteh	Sarjana Teknik Sipil
23.	Ir. Hadi Susandra	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Sungai Batang	Sarjana Teknik Sipil
24.	Ir. Jun Yarsis Farni	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Enok	Sarjana Teknik Sipil
25.	Ir. Helfi Idral	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tanah Merah	Sarjana Teknik Sipil
26.	Ir. Armen Yandres	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kuala Indragiri	Sarjana Teknik Sipil
27.	Ir. Faisal	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Concong	Sarjana Teknik Sipil
28.	Khairuddin S.Ag	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pulau Burung	Sarjana Agama Islam
29.	Agus Suhendra, S. Sos	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kateman	Sarjana Ilmu Sosial
30.	Juwanto, SE	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Teluk Belengkong	Sarjana Ekonomi
31.	Ir. Andri Yodidarma	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pelangiran	Sarjana Teknik Arsitektur
32.	Ir. Rahman Andra Wijaya	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Mandah	Sarjana Teknik Arsitektur
33.	Alvian, SH	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung	Sarjana Hukum
34.	Ir. Syahjohn	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung Anak Serka	Sarjana Teknik Arsitektur
35.	Ir. Budiono	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Batang Tuaka	Sarjana Teknik Arsitektur
36.	M. Husain, A.Md	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan	Sarjana Muda Teknik
37.	Ir. Mega Juniastuti	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan Hulu	Sarjana Teknik Arsitektur
38.	Hendra, SP	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kempas	Sarjana Pertanian
39.	Boby Novery, ST	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tempuling	Sarjana Teknik Arsitektur
40.	Ir. Syahrony	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kemuning	Sarjana Teknik Arsitektur
41.	Zawil Irham, S. Ag	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Keritang	Sarjana Agama Islam
42.	Abdul Muis, S. Ag	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Reteh	Sarjana agama Islam
43.	Indra Guswadi, ST	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Sungai Batang	Sarjana Teknik Arsitektur
44.	Desrizal, A. Md	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Enok	Diploma III Teknik Sipil
45.	Ir. Karmila	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tanah Merah	Sarjana Teknik Arsitektur
46.	Ir. Ubaidillah	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kuala Indragiri	Sarjana Teknik Arsitektur
47.	Ir. Zulherman	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Concong	Sarjana Teknik Arsitektur
48.	Novrita, SE	Sekretaris	Sarjana Ekonomi
49.	Suryanedi A. Md	Tenaga Operator Komputer	Diploma III Komputer

Pembayaran Kontrak dilakukan dalam 3 (tiga) tahap (termin), yaitu tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen), tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen), dan tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa atas persetujuan dari Saksi H. SUHARDIMAN, SP, Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM memproses penyusunan dokumen kontrak dan SPMK serta menandatangani perjanjian/kontrak antara Saksi Syofyan Nur, S.Sos, MP dengan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM;
- Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dalam memproses penyusunan dokumen Kontrak yang seharusnya tugas Saksi SOFYAN NUR, S.Sos, MP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b dan e, Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi : “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

Spesifikasi teknis Barang/jasa;
Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
Rancangan Kontrak;

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Manajemen Desa / Kelurahan, pada pertengahan bulan Mei 2013 sampai dengan pertengahan Bulan Juni 2013, Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM melakukan Perekrutan dan Mobilisasi Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, dimana dalam Perekrutan Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menugaskan Saksi SUGENG RIYADI, ST untuk merekrut Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 dan dari hasil perekrutan Personil diperoleh 40 (empat puluh) orang tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan, yang terbagi menjadi 2 (dua) Kelompok Bidang Tugas yaitu 20 (dua puluh) orang ditugaskan sebagai Fasilitator Teknik (FT) dan 20 (dua puluh) orang lainnya ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP) dimana sebagian besar dari Tenaga Pendamping/Fasilitator yang direkrut adalah Tenaga-tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang pernah bekerja di tahun-tahun sebelumnya pada PT. Geunta Consolindo maupun pada Perusahaan Konsultan lain, dengan kualifikasi Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

Bahwa dari sebanyak 40 (empat puluh) orang Tenaga Pendamping / Fasilitator Kecamatan yang direkrut, diantaranya terdapat 4 (empat) orang Tanaga Pendamping / Fasilitator yang tidak memiliki pengalaman atau belum pernah bekerja sebagai Tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan;
Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang Tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang ditugaskan sebagai Fasilitator Teknik (FT) ternyata hanya 2 (dua) orang FT yang memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil / Teknik Arsitektur;
Bahwa dari sebanyak 20 (dua puluh) orang Tenaga Pendamping / Fasilitator Kecamatan yang ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP) hanya 10 (sepuluh) orang FP yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 (Umum);
Bahwa dari sebanyak 2 (dua) orang personil yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) yang masing-masing membawahi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, ternyata hanya 1 (satu) orang Personil Korwil yang Identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yaitu : Saksi SUGENG RIYADI, ST, sedangkan nama Saksi TAUFIQUL ULUM tidak tercantum dalam Daftar Personil menurut Dokumen Kontrak, sementara dari sebanyak 40 (empat puluh) orang Tenaga Pendamping / Fasilitator Kecamatan hanya ada 1 (satu) nama Personil FP yang tercantum dalam Daftar Personil menurut Dokumen Kontrak yaitu Saksi ABDUL MUIS, S.Ag;
Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak melakukan perekrutan terhadap 4 (empat) orang Tenaga Ahli, yaitu : seorang Ahli Teknik, seorang Ahli Pemberdayaan Masyarakat, seorang Ahli Monitoring dan Evaluasi serta seorang Ahli Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Personil menurut Dokumen Kontrak;

Dengan rincian Daftar Nama-nama Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

No.	Uraian	Nama Personil	Pendidikan Terakhir/
1.	Team Leader	Ir. Hasanuddin, MT. IP-M	Sarjana Teknik Sipil,
2.	Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi	Tidak direkrut	-
3.	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Tidak direkrut	-
4.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Tidak direkrut	-
5.	Tenaga Ahli Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tidak direkrut	-
6.	Koordinator Wilayah I	Taufiqul Ulum	Sarjana Pendidikan/ Memenuhi syarat
7.	Koordinator Wilayah II	Sugeng Riyadi, ST	Sarjana Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
8.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pulau Burung	Ir. Aswin Ghani L	Sarjana Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
9.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kateman	Debi Candra Syahriwan	Sarjana Administrasi Negara/ Tidak memenuhi syarat
10.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Teluk Belengkong	Suhermansyah	SMK Jurusan Penjualan/ Tidak memenuhi syarat
11.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pelangiran	Doris Antoni, S.E.	Sarjana Ekonomi/ Tidak memenuhi syarat
12.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Mandah	Hendri Irawan	STM Jurusan Mesin/ Tidak memenuhi syarat
13.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung	Hariyanto, SE	Sarjana Ekonomi/ Tidak memenuhi syarat
14.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung Anak Serka	Alamuddin, A.Md	D3 Teknik Mesin/ Tidak memenuhi syarat
15.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Batang Tuaka	Alvian, SH	Sarjana Hukum/ Tidak memenuhi syarat
16.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan	M. Husain, A.Md	D3 Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
17.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan Hulu	Eka Sarwedi	SMK jurusan Bangunan/ Tidak memenuhi syarat
18.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kempas	Hendra, S.Ip	Sarjana Pertanian/ Tidak memenuhi syarat
19.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tempuling	Juwanto, SE	Sarjana Ekonomi/ Tidak memenuhi syarat
20.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kemuning	Ali Yusni, S.Pd	Sarjana Pendidikan/ Tidak memenuhi syarat
21.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Keritang	R. Zulkarnain	SMA/ Tidak memenuhi syarat
22.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Reteh	Leon	MAN/ Tidak memenuhi syarat
23.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Sungai Batang	M. Hudaizin	Sarjana Ilmu Administrasi Publik/ Tidak memenuhi syarat
24.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Enok	Desrizal, A.Md	D3 Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
25.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tanah Merah	Ir. Riki Kardo	Sarjana Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
26.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kuala Indragiri	Syafrudin, A.Md	Madrasah Aliyah/ Tidak memenuhi syarat
27.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Concong	Khairul Saleh	SMK Bangunan/ Memenuhi syarat
28.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pulau Burung	Iben	SMK/ Tidak memenuhi syarat
29.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kateman	Sunardi	MAN/ Tidak memenuhi syarat
30.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Teluk Belengkong	Suhardi	-
31.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pelangiran	Azman Bandung	Madrasah Aliyah/ Tidak memenuhi syarat
32.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Mandah	Rudi, A.Md	D3 Teknik Pertanian/ Tidak memenuhi syarat
33.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung	Abd. Rahman, S.Ag	Sarjana Agama Islam/ Tidak memenuhi syarat
34.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung Anak Serka	Indra Fernandes	-
35.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Batang Tuaka	Endri Fahroni, SH	Sarjana Hukum/ Memenuhi syarat
36.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan	Bambang Hermansyah	Sarjana Sain dan Teknologi/ Memenuhi Syarat
37.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan Hulu	Fauzan, S.Ik	Sarjana Teknik Komputer/ Tidak memenuhi syarat
38.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kempas	Suryadi	SMA / Tidak memenuhi syarat
39.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tempuling	Ein Fadlin
40.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kemuning	Budiono, S.Ip	Sarjana Pertanian / Tidak memenuhi syarat
41.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Keritang	Lukman Hakim, S.Ag	Sarjana Agama Islam/ Memenuhi syarat
42.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Reteh	Abdul Muis, S.Ag	Sarjana Agama Islam/ Memenuhi syarat
43.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Sungai Batang	Hasanudin	SMA/ Tidak memenuhi syarat
44.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Enok	Seven Driyadi, SE	Sarjana Ekonomi/ Memenuhi syarat
45.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tanah Merah	Ardiansyah	-
46.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kuala Indragiri	Rizky, S.Pd	Sarjana pendidikan/ Tidak memenuhi syarat
47.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Concong	Bambang Hermanto, SAg	Sarjana Agama Islam/ Tidak memenuhi syarat
48.	Sekretaris	Novrita, SE	Sarjana Ekonomi/ -
49.	Tenaga Operator Komputer	Suryanedi, A. Md	D3 Komputer/ Memenuhi syarat
50	Office Boy	Sutisna	- Memenuhi syarat

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT. GEUNTA CONSULINDO tidak pernah mengajukan Surat permohonan pencairan dana atau permohonan pembayaran sehubungan dengan Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 namun Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menyuruh Saksi TAUFIQUL ULUM untuk menyerahkan laporan kegiatan tersebut secara langsung kepada saksi H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan sehubungan dengan pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Program Pemberdayaan Dalam rangka Otonomi Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 selanjutnya saksi TAUFIQUL ULUM menyampaikan langsung secara lisan kepada saksi H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan;
Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 setelah menyerahkan laporan pendahuluan, Saksi TAUFIQUL ULUM atas perintah terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM meminta secara lisan tanpa disertai surat permintaan kepada saksi H. Arispudin, S.Sos, M.Si (KPA pengganti) agar dilakukan pencairan dana tahap I dan atas permintaan tersebut, saksi H. Arispudin, S.Sos, M.Si memerintahkan saksi Didi Baidillah menyiapkan dokumen pencairan;
Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Bendahara Umum Daerah (BUD) kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 001423/KEU/2013 untuk pembayaran termin I sebesar 40% ke rekening nomor 101.08.10355 atas nama PT. Geunta Consulindo di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, yaitu :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai bersih	944.363.637,00
2	PPN	96.363.636,00
3	PPh	19.272.727,00
	Jumlah SP2D	1.060.000.000,00

Bahwa pada bulan Agustus 2013 (tanpa tanggal), terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM membuat dan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan bulan Juli dan Agustus 2013 serta laporan pertanggungjawaban tahap I sebesar 40% bulan Juli dan Agustus 2013. kedua jenis laporan tersebut diserahkan oleh saksi TAUFIQUL ULUM kepada saksi H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si. namun permintaan pencairan dana Tahap II dilakukan secara lisan tanpa disertai surat permintaan pencairan dana. Atas permintaan tersebut, saksi DIDI BAIDILLAH diperintah oleh H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si untuk menyiapkan dokumen pencairan;
Bahwa rekapitulasi biaya yang dibuat oleh terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM untuk bulan Juli dan Agustus 2013 adalah :

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
I	Biaya Langsung Personil
1	Team Kabupaten, Juli - Agustus	128.500.000,00
2	Team Kecamatan (FK) 40 orang, Juli – Agustus	364.000.000,00
	Sub Total (I)	492.500.000,00
II	Biaya Langsung (Non-Personil)
1	Pembekalan FK di Kabupaten + transportasi	55.620.000,00
2	Transportasi Sosialisasi Tenaga Ahli Ke Lokasi / Desa-Desa	169.920.000,00
3	Transportasi FK ke Desa-Dsa + ATK Bulan Juli – Agustus	96.306.000,00
4	Sewa Komputer	60.000.000,00
5	Pembuatan Perbanyak Dokumen Desa	65.490.000,00
6	Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan Juli – Agustus	9.575.000,00
	Sub Total (II)	456.911.000,00
	TOTAL (I + II)	949.411.000,00

Bahwa pada bulan Agustus 2013 terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM memerintahkan saksi TAUFIQUL ULUM untuk menemui saksi DIDI BAIDILLAH guna mengambil dokumen pencairan termin II sebesar 40%;
Bahwa dokumen pencairan tahap II yang dibuat oleh saksi DIDI BAIDILLAH adalah sebagai berikut :

Ringkasan Kontrak
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 09.07/PAN-BPMPD/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013
Berita Acara Serah Terima Barang No : 09.09/PAN-BPMPD/IX/2013 tanggal 02 September 2013, berupa penyerahan laporan bulanan
Pada tanggal 2 September 2013 melakukan pemeriksaan/penelitian hasil pekerjaan tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Andersen, SE. dan menyatakan administrasi dan fisik pekerjaan telah lengkap
Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (40%) No : 109/PAN-BPMPD/IX/2013 tanggal 3 September 2013;

Bahwa setelah ditandatangani H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si. bersama terdakwa, selanjutnya saksi TAUFIQUL ULUM membawa dokumen tersebut kepada saksi HERA ZULI AGUS untuk dibuatkan dokumen SPP-LS dan SPM-LS;
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan SP2D No: 003583/KEU/2013 untuk pembayaran termin II 40% ke rekening no: 101.08.10355 atas nama PT. Geunta Consulindo di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai bersih	944.363.637,00
2	PPN	96.363.636,00
3	PPh	19.272.727,00
	Jumlah SP2D	1.060.000.000,00

Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM kembali menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II sebesar 40% bulan September dan Oktober 2013 kepada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir yang diserahkan oleh saksi TAUFIQUL ULUM kepada saksi H. ARISPUDIN S.Sos, M.Si;
Bahwa rekapitulasi biaya yang dibuat oleh terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM untuk bulan September dan Oktober 2013 adalah :

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
I	Biaya Langsung Personil
1	Team Kabupaten, September – Oktober	128.500.000,00
2	Team Kecamatan (FK) 40 orang, September – Oktober	364.000.000,00
	Sub Total (I)	492.500.000,00
II	Biaya Langsung (Non-Personil)
1	Pertemuan Teknis FK di Kabupaten, Agustus, September, Oktober	100.980.000,00
2	Transportasi Tenaga Ahli Ke Lokasi Agustus, September, Oktober	21.600.000,00
3	Transportasi supervisi FK ke Desa-Desa Agustus, September, Oktober	96.306.000,00
4	Pembuatan Perbanyak Dokumen Desa	65.490.000,00
5	Laporan Bulanan September – Oktober	7.750.000,00
	Sub Total (II)	292.126.000,00
	TOTAL (I + II)	784.626.000,00

Bahwa pada pada bulan Desember 2013 terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM memerintahkan saksi TAUFIQUL ULUM dan saksi SUGENG RIYADI, ST untuk menyerahkan laporan bulanan pelaksanaan bulan September, Oktober, November, dan Desember 2013 dan laporan akhir pelaksanaan kepada saksi H. ARISPUDIN S.Sos, M.Si dan juga meminta pencairan tahap III sebesar 20% secara lisan tanpa disertai surat permintaan pencairan dana, atas permintaan tersebut saksi H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si memerintahkan DIDI BAIDILLAH untuk menyiapkan dokumen pencairan;
Bahwa pada bulan Desember 2013, saksi TAUFIQUL ULUM atas perintah terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menemui saksi DIDI BAIDILLAH untuk mengambil dokumen pencairan termin III (20%) sebesar Rp. 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
Bahwa dokumen pencairan tahap III yang dibuat oleh saksi DIDI BAIDILLAH adalah :

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 09.07/PAN-BPMPD/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013
Berita Acara Serah Terima Barang No : 09.09/PAN-BPMPD/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013, berupa penyerahan laporan bulanan
Dokumen pemeriksaan/penelitian hasil pekerjaan tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi ANDERSEN, SE dan menyatakan administrasi dan fisik pekerjaan telah lengkap
Berita Acara Pembayaran Termin Ketiga (20%) No : 109/PAN-BPMPD/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;

Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si. dan terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM , selanjutnya saksi TAUFIQUL ULUM membawa dokumen tersebut kepada saksi HERA ZULI AGUS untuk dibuatkan dokumen SPP-LS dan SPM-LS;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan SP2D No: 008013/KEU/2013 untuk pembayaran termin III 20% ke rekening no: 101.08.10355 atas nama PT. Geunta Consulindo di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai bersih	472.181.818,00
2	PPN	48.181.818,00
3	PPh	9.636.364,00
	Jumlah SP2D	530.000.000,00

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penerimaan Bersih atas Pembayaran Kontrak Tahap I, Tahap II dan Tahap III (setelah dipotong PPN dan PPh pasal 23) diperoleh Jumlah Penerimaan Bersih atas Pembayaran Kontrak tersebut sebesar Rp. 2.360.909.092,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan pembayaran kontrak tahap I	:	Rp. 944.363.637,00
Penerimaan pembayaran kontrak tahap II	:	Rp. 944.363.637,00
Penerimaan pembayaran kontrak tahap III	:	Rp. 472.181.818,00
Jumlah	:	Rp. 2.360.909.092,00

Bahwa terhadap penyusunan laporan pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kegiatan tersebut yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
Bahwa pada kenyataannya terhadap rekapitulasi biaya personil dan non personil konsultan atas realisasi pengeluaran riil yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dari pembayaran pekerjaan Konsultan pendamping manajemen program Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

Uraian

Jumlah

(RP)

Pembayaran Gaji Personil

( bulan Juli s/d Desember 2013)

Gaji Team Leader
Gaji 2 Orang Koordinator Wilayah
Gaji 20 orang FT
Gaji 20 Orang FP
Gaji 1 orang Operator Komputer
Gaji 1 orang Office Boy

Sub Jumlah A

Biaya Peralatan dan Operasional Kantor

( bulan Juli s/d Desember 2013)

Biaya Sewa Kantor untuk 1 Tahun
Biaya Operasional Kantor
Biaya Konsumsi
Biaya Wisata Ke Bandung

Sub Jumlah B

Jumlah

51.000.000,00

56.000.000,00

208.600.000,00

150.000.000,00

30.000.000,00

9.000.000,00

5 04.600.000,00

10.000.000,00

36.000.000,00

30.000.000,00

7 6.000.000,00

152.000.000,00

656.600.00,00

Dengan Rincian sebagai berikut :(Dalam Ribuan)

No	Uraian	Nama Personil	Gaji dan Transportasi			Jumlah Gaji Dan Transportasi	Potongan	Jumlah
No	Uraian	Nama Personil	bulan	gaji (Rp)	Trans-port (Rp)	Jumlah Gaji Dan Transportasi	Potongan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembayaran Gaji Personil
1	Gaji Team Leader Juli-Desember	Ir. Hasanuddin, MT, IP-M	6			51,000.00	-	51,000.00
	Sub Jumlah TL					51,000.00	-	51,000.00
2	Gaji Korwil I Juli-Desember	Taufiqul Ulum	6	5,000.00		30,000.00	2,000.00	28,000.00
3	Gaji Korwil II Juli-Desember	Ir. Sugeng Riyadi	6	5,000.00		30,000.00	2,000.00	28,000.00
	Sub Jumlah Korwil					60,000.00	4,000.00	56,000.00

1	Gaji FT Juli-Desember	Aswin Ghani L	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
2	Gaji FT Juli-Desember	Debi Candra S	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
3	Gaji FT Juli-Desember	Suhermansyah	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
4	Gaji FT Juli-Desember	Doris Antoni	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
5	Gaji FT Juli-Desember	Hendi Irawan	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
6	Gaji FT Juli-Desember	Hariyanto	6	2,000.00	150.00	12,900.00	2,500.00	10,400.00
7	Gaji FT Juli-Desember	Alamuddin	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
8	Gaji FT Juli-Desember	Alvian, SH	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
9	Gaji FT Juli-Desember	Hendra	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
10	Gaji FT Juli-Desember	Juwanto	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
11	Gaji FT Juli-Desember	Syafrudin, A.Md	6	2,000.00	-	12,000.00	2,500.00	9,500.00
12	Gaji FT Juli-Desember	M. Husein	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
13	Gaji FT Juli-Desember	Eka Sarwedi	6	2,000.00	-	12,000.00	2,500.00	9,500.00
14	Gaji FT Juli-Desember	Ali Yusni	6	2,000.00	150.00	12,900.00	2,500.00	10,400.00
15	Gaji FT Juli-Desember	R. Zulkarnain	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
16	Gaji FT Juli-Desember	Leon	6	2,000.00	250.00	13,500.00	2,500.00	11,000.00
17	Gaji FT Juli-Desember	M. Hudaizin	6	2,000.00	-	12,000.00	2,500.00	9,500.00
18	Gaji FT Juli-Desember	Desrizal	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
19	Gaji FT Juli-Desember	Riki Kardo	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
20	Gaji FT Juli-Desember	Khairul Saleh	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
	Sub Jumlah FT					258,600.00	50,000.00	208,600.00
21	Gaji FP Juli-Desember	Iben	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
22	Gaji FP Juli-Desember	Sunardi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
23	Gaji FP Juli-Desember	Azman Bandung	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
24	Gaji FP Juli-Desember	Suhardi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
25	Gaji FP Juli-Desember	Rudi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
26	Gaji FP Juli-Desember	Abd. Rahman, S.Ag	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
27	Gaji FP Juli-Desember	Indra Fernandes (Ulil)	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
28	Gaji FP Juli-Desember	Endri Fahroni, SH	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
29	Gaji FP Juli-Desember	Suryadi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
30	Gaji FP Juli-Desember	Ein Fadlin	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
31	Gaji FP Juli-Desember	Rizky Yusuf	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
32	Gaji FP Juli-Desember	Bambang Hermansyah	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
33	Gaji FP Juli-Desember	Fauzan	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
34	Gaji FP Juli-Desember	Budiyono	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
35	Gaji FP Juli-Desember	Lukman Hakim	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
36	Gaji FP Juli-Desember	Abdul Muis	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
37	Gaji FP Juli-Desember	Hasanuddin	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
38	Gaji FP Juli-Desember	Seven Driyadi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
39	Gaji FP Juli-Desember	Ardiansyah	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
40	Gaji FP Juli-Desember	Bambang Hermanto	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
	Sub Jumlah FP					180,000.00	30,000.00	150,000.00

1	Gaji Operator Komputer Juli-Desember	Suryanedi, A.Md	6	5,000.00	-	30,000.00		30,000.00
	Sub Jumlah OK					30,000.00		30,000.00
2	Gaji OB Juli-Desember	Sutisna	6	1,500.00		9,000.00		9,000.00
	Sub Jumlah OB					9,000.00		9,000.00
	jumlah Pembayaran Gaji Personil					588,600.00	84,000.00	504,600.00

2	Biaya Peralatan dan Operasional Kantor
a	Sewa Kantor 1 Tahun							10,000.00
b	Biaya Operasional Kantor							36,000.00
c	Biaya Konsumsi							30,000.00
d	Biaya Wisata Ke Bandung							76,000.00
	Jumlah Biaya Peralatan dan Operasional Kantor							152,000.00
	Jumlah Biaya Riil Kegiatan Pendampingan							656,600.00

Bahwa terhadap laporan pendahuluan, laporan bulanan, dan laporan akhir serta laporan pertangungjawaban atas penggunaan dana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 132 Ayat (1) dan (2) dan pasal 205 ayat (3) huruf p Permendagri Nomor 13 tahun 2006 :

Ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Ayat (2) :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Pasal 205

Ayat (3) :

“Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :

Huruf p :

“Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga kosultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran”;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-53/PW04/5/2017 tanggal 10 Maret 2017 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.704.309.092,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh :

Termin I (40%) : Rp. 944.363.637,00
Termin II (40%) : Rp. 944.363.637,00
Termin III (20%) : Rp. 472.181.818,00

Jumlah realisasi SP2D (tidak termasuk PPN dan PPh) Rp.2.360.909.092,00

Realisasi Pengeluaran Riil PT. Geunta ConsulindoRp. 656.600.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp.1.704.309.092,00

Bahwa selisih antara jumlah penerimaan bersih atas pembayaran kontrak sebesar Rp. 2.360.909.092,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) dikurangi dengan jumlah seluruh pengeluaran rill sebesar Rp. 656.600.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) (setelah koreksi audit) diperoleh nilai sisa uang sebesar Rp.1.704.309.092,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dimana nilai uang tersebut merupakan keuntungan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur Utama PT. Geunta Consulindo;
Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur Utama PT. Geunta Consulindo menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.704.309.092,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konsultan Pendamping Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau dalam suratnya Nomor : SR-53/PW04/5/2017 tanggal 10 Maret 2017;

Perbuatan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur Utama PT. Geunta Consulindo berdasarkan Akta Pendirian tanggal 09 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh H. INDRA PURNAMA, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No.255 E, selaku penyedia Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir / Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ( BPMPD ) Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2013berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :SPP-BPMPD/VI/2013/01 Pihak Pertama / Nomor : 03/GC/TBH/V/2013 Pihak Kedua tanggal 13 Juni 2013, bersama-sama dengan H. SUHARDIMAN, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA Pengganti Edy Syafwannur), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir di Jalan Pendidikan No.12 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Indragiri Hilir mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) T. A. 2013 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor DPA SKPD : 1.22.1.22.01.17.03.5.2 tanggal 28 Januari 2013, adapun jumlah anggaran belanja dalam anggaran belanja DPA SKPD yang disahkan, diantaranya adalah untuk kegiatan pemberian Stimulasi Pembangunan Desa, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa pada RKA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebesar Rp.3.151.218,000,00 (tiga milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang mencakup anggaran belanja untuk konsultan pendamping manajemen Program Pembangunan Desa / Kelurahan sebesar Rp.2.665.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), penganggaran kegiatan tersebut sejalan dengan dianggarkannya Alokasi Bantuan Keuangan untuk Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

Alokasi Dana Program Otonomi Menuju Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.63.345.069.500,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan sasaran sebanyak 200 (dua ratus) Desa di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai masing-masing Desa sebesar Rp. 258.379.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00;
Alokasi Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Pembangunan Kelurahan melalui RKA SKPD Kantor-Kantor Kecamatan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan sasaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kelurahan di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai masing-masing Kelurahan sebesar Rp. 250.000.000,00;

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 Saksi H. SUHARDIMAN, SP, diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 102 /II/HK-2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani H. INDRA MUCLIS ADNAN selaku Bupati Indragiri Hilir dan pada tanggal 30 September 2013 Saksi H. SUHARDIMAN, SP, diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 391 /IX/HK-2013, tanggal 30 September 2013, Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Inhil yang ditanda tangani oleh H. INDRA MUCLIS ADNAN selaku Bupati Indragiri Hilir;
Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Saksi YUSPIK,SH, selaku Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kab. Inhil menetapkan Saksi MAHMUDIN, S. PKP, sebagai Ketua merangkap Anggota, Saksi HENDRO sebagai Sekretaris/Anggota, dan Saksi RIKI DESWANTO sebagai anggota, pada Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Nota Dinas Nomor 111-a / BP2MPD – ULP/ IV/ 2013 Tanggal 15 April 2013 tentang penetapan paket pekerjaan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh pokja IV ULP tahun anggaran 2013;
Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYAN NUR, S.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.07/ BPMPD/II/ 2013;
Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Saksi ANDERSEN, SE, ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP .,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS .10 / BPMPD / II / 2013 tanggal 01 Februari 2013 Tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP.,selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi H. YUSEP RIZAL, SE., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. JON KANEDI serta Sdr. RONALD FEBRICO sebagai Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.05/II/BPMPD/2013 tentang Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;
Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Saksi H. SUHARDIMAN, SPselaku Kuasa Pengguna Anggaran menghubungi Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dan memintaagar membantu membuat draf dokumen perencanaan Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM membantu Saksi H. SUHARDIMAN untuk membuat draf dokumen perencanaan tersebut, adapun dokumen perencanaan yang telah dibuat Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM antara lain adalah :

Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 2.663.094.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 2.663.004.300,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ribu tiga ratus rupiah);
Daftar Harga Satuan Biaya Keahlian;

Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal Pengguna Anggaran (PA) telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun pada kenyataannya KAK dan RAB dibuat oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM, hal tersebut bertentangan dengan pasal 10 ayat (4) Perpress No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, serta Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab I bagian C dan E;

Bahwa untuk melaksanakan seleksi umum Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh Pokja IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang personil, dengan susunan keanggotan sebagai berikut :

Saksi MAHMUDIN, S. PKP sebagai Ketua merangkap Anggota;
Saksi HENDRO sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
Saksi RIKI DESWANTO sebagai Anggota;

Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Saksi Yusfik, SH Selaku Kepala ULP menegeluarkan Nota Dinas Nomor : 111.a/BP2MPD-ULP/IV/2013 tentang penetapan Paket pekerjaan untuk dilakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa oleh Pokja IV ULP berupa seleksi umum penyedia jasa Konsultasi Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa TA. 2013 dengan nilai HPS Sebesar Rp. 2.663.094.000,-
BahwaPokja IV ULP melakukan pengumuman seleksi umum Prakualifikasi pada tanggal 22 April 2013 yang dimuat di LPSE ULP Kab. Inhil dengan Website : Lpse.inhilkab.go.id., Download dokumen prakualifikasi tanggal 22 April 2013 s/d 02 Mei 2013, penjelasan dokumen pra kualifikasi pada tanggal 25 April 2013 s/d 25 April, pemasukan / upload dokumen kualifikasi pada tanggal 26 April 2013 s/d 03 Mei 2013;
Bahwa atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 Penyedia Jasa yang mengupload dokumen Prakualifikasi ada 8 (tujuh) Perusahaan, diantaranya :

1. PT.GEUNTA CONSULINDO.

2. PT.BILLITONICA INDOMATRA CONSULTAN.

3. PT.BENNATIN SURYA CIPTA.

4. PT.RIMASYADA.

5. PT.BENNANTA JASINDO.

6. PT.CITA LARAS.

7. PT.DELLASONTA MOULDING INTERNATIONAL.

8. PT.INDAH KARYA.

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT.GEUNTA CONSULINDO mengikuti proses Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 dan Terdakwa juga menggunakan Dokumen 4 (empat) Perusahaan yakni 1. PT. Bilitonica Indomatra Consultan, 2. PT. Bennatin Surya Cipta, 3. PT. Bennanta Jasindo dan 4. PT. Rimasyada yang pada tahun 2012 juga telah digunakan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM untuk mengikuti pekerjaan yang sama, dan pada saat Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menggunakan lagi ke 4 (empat) perusahaan tersebut Terdakwa hanya meminta izin pada pemilik perusahaan tanpa Surat Kuasa karena salinan data kualifikasi telah dimiliki terdakwa sejak tahun 2012;
Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menyiapkan 5 (lima) dokumen Perusahaan tersebut untuk didaftarkan sebagai peserta Pra-Kualifikasi Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi tersebut, namun dalam teknis pelaksanaan upload dokumen-dokumen Pra Kualifikasi tersebut dilakukan secara terpisah dengan menggunakan ID dari masing-masing Perusahaan dan terdakwa juga yang menandatangani ke 5 (lima) Dokumen perusahaan untuk kualifikasi dan mengatur PT. Geunta Consulindo dengan harga penawaran terendah dan nilai teknis tertinggi agar PT. Geunta Consulindo yang memenangkan pekerjaan tersebut;
Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM, memasukkan dokumen penawaran, sebagaimana surat penawaran Nomor : 03/GC/TBH/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan :

Dokumen Administrasi dan Teknis :

Data Personalia Tenaga Ahli Teknis/Non Teknis.
Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan
Surat keterangan pengalaman pekerjaan
Daftar riwayat hidup

Dokumen biaya :

Rekapitulasi Penawaran Biaya;
Rincian Biaya Langsung Personil;
Rincian Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimburseable Cost);
Dokumen lain yang dipersyaratkan;

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Pokja IV ULP melakukanPengumuman Hasil Prakualifikasi Setelah ditetapkan hasil Kualifikasi dilanjutkan dengan pengumuman hasil kualifikasi Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi KualifikasiNomor : 24/BP2MPD–ULP/POKJA-PRA/V/2013 tanggal 10 Mei 2013sebagai berikut :

PT.GEUNTA CONSULINDO Total Score 99,53 (Rangking 1).
PT.BILITONICA INDOMATRA CONSULTANT Score 52,14 Rangking 2.
PT.BENNATIN SURYA CIPTA,Score 41,13 Rangking 3.
PT.RIMASYADA, Score 33,36 Rangking 4.
PT.BENANTA JASINDO,Score 24,06 Rangking 5.
PT.CITA LARAS,Score 5,31 Rangking 6.
PT.DELLASONTA MOULDING INTERNATIONAL (Gugur administrasi tidak memiliki pengalaman sejenis) dan PT.INDAH KARYA (Persero) Gugur administrasi (tidak hadir dalam pembuktian).

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013, Pokja IV ULP menjalani masa sanggahan hasil Pra-Kualifikasi peserta Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 yang telah diumumkan, namun tidak ada satu pun peserta Pra-Kualifikasi yang mengajukan sanggahan dan pada tanggal 17 Mei 2013 Perusahaan-Perusahaan yang memperoleh Undangan untuk mengikuti Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 mendownload Dokumen Pemilihan, kemudian pada tanggal 20 Mei 2013, Pokja IV ULP melaksanakan acara Penjelasan terhadap Dokumen Pemilihan Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, namun tidak ada satu pun peserta pemilihan penyedia jasa konsultansi yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 27 Mei 2013, para peserta pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 mengupload dokumen penawaran 2 (dua) file yaitu terdiri dari Dokumen File 1 (Penawaran Administrasi dan Teknis, serta Dokumen File 2 (Penawaran Harga) :

Peserta yang upload dokumen File I : Penawaran administrasi dan teknis serta file II penawaran harga :

No	Nama Perusahaan
1.	PT.Geunta Consulindo
2.	PT.Bilitonica Indomatra Consultant
3.	PT.Bennatin Surya Cipt
4.	PT.BENNANTA JASINDO
5.	PT.RIMASYADA

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013, Pokja IV ULP melaksanakan tahap-tahap kegiatan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manjemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 yakni Tahap Pembukaan dan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran File 1 (Administrasi dan Teknis), Tahap Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis, Tahap Pembukaan dan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran File 2 (Biaya) serta Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya serta Tahap Penetapan dan Pengumuman Seleksi sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Administrasi	Nilai teknis	Peringkat
1.	PT.GEUNTA CONSULINDO	LULUS	88,18 (LULUS)	I
2.	PT.Bilitonica Indomatra Consultant	LULUS	74,46 (LULUS)	II
3.	PT.RIMASYADA	LULUS	73,41 (LULUS)	III
4.	PT.Bennatin Surya Cipta	LULUS	72,86 (LULUS)	IV
5.	PT.BENNANTA JASINDO	LULUS	71,85 (LULUS)	V

(AMBANG BATAS LULUS NILAI TEKNIS (PASSING GRADE)>60)

No	Nama perusahaan	Nilai teknis	Total Penawaran
1.	PT.GEUNTA CONSULINDO	88,18 (LULUS)	Rp.2.650.000.000
2.	PT.Bilitonica Indomatra Consultant	74,46 (LULUS)	Rp.2.657.858.000
3.	PT.RIMASYADA	73,41 (LULUS)	Rp.2.662.313.500
4.	PT.Bennatin Surya Cipta	72,86 (LULUS)	Rp.2.659.156.500
5.	PT.BENNANTA JASINDO	71,85 (LULUS)	Rp.2.658.914.500

No	Nama perusahaan	Total Nilai	Peringkat
1.	PT.GEUNTA CONSULINDO	90,54 (LULUS)	I
2.	PT.Bilitonica Indomatra Consultant	79,51 (LULUS)	II
3.	PT.RIMASYADA	78,63 (LULUS)	III
4.	PT.Bennatin Surya Cipta	78,22 (LULUS)	IV
5.	PT.BENNANTA JASINDO	77,41 (LULUS)	V

Bahwa Penetapan Pemenang ditetapkan oleh Kelompok kerja IV pada tanggal 02 Juni tahun 2013 selanjutnya di upload Berita Acara hasil Seleksi pada tanggal 10 2013, Pemenang Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Penetapan PemenangNomor : 91/BP2MPD–ULP/POKJA-PRA/VI/2013, tanggal 02 Juni 2013yaitu terdiri dari :

Pemenang I

Nama perusahaan PT. GEUNTA CONSULINDO, Harga penawaran, Rp.2.650.000.000.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai gabungan 90,54.

Pemenang cadangan I.

Nama perusahaan PT. Bilitonica Indomatra Consultant, Harga penawaran Rp.2.657.858.500.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai Gabungan 79,51.

Pemenang cadangan II.

Nama perusahaan PT. RIMASYADA, Harga penawaran Rp. 2.662.313.500.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai Gabungan 78,63.

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM membuat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, namun klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebenarnya tidak dilakukan, akan tetapi Berita Acaranya tetap dibuat untuk memenuhi formalitas prosedurdan kelengkapan administrasi, kemudian Pokja IV ULP membuat Kesimpulan dari Seluruh Rangkaian Proses Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha, Metode Evaluasi Kuantitas dan Biaya serta Sistem 2 File atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : 115/BP2MPD-ULP/POKJA-PRA/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya Saksi Mahmudin, S. PKP selaku Ketua Pokja IV ULP menyerahkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan seluruh dokumen terkait proses Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsutansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 kepada Saksi Taufiqul Ulum yang mewakili Direktur PT. Geunta Consolindo;
Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dalam mengikuti proses pelelangan telah menggunakan 5 (lima) perusahaan yakni PT. Geunta Consulindo, PT. Bili Tonica Indomatra Consultan, PT. Bennatin Surya Cipta, PT. Bennanta Jasindo dan PT. Rimasyada sebagai peserta pendamping yang berada didalam kendalinya, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, serta menciptakan persaingan yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam :

Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi :

“Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akutanbel”;

Pasal 6 huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika” sebagai berikut:

huruf (g)

“Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

Pasal 83 ayat (2) huruf d Perpres No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi:

Nama-nama Personil tenaga ahli dan tenaga Fasilitator yang dimasukkan dalam daftar personil tersebut diperoleh dari pihak lain sesama konsultan dengan cara meminta foto copy ijazah-ijazah setiap personil tanpa sepengetahuan pemilik ijazah bersangkutan;
Tanda tangan tenaga ahli dan tenaga fasilitator yang tercantum dalam Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama personil yang dimasukkan kedalam daftar personil diperoleh dari pihak lain sesama konsultan dengan cara melakukan scan tandatangan para personil pada surat-surat pernyataan dalam dokumen kontrak-kontrak lain;

Hal tersebut bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi Nomor : 1/BP2MPD-ULP/POKJA-PRA/IV/2013 Tanggal 22 April 2013untuk Pengadaan Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tersebut pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 2.1 huruf b yang menyatakan sebagai berikut :

2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini;

Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

Penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Huruf a yang berbunyi :

“Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha”,

Huruf e yang berbunyi :

“Memiliki Sumber Daya Manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Kontrak Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 Nomor : NOMOR :SPK-BPMPD/VI/2013/01 PIHAK PERTAMA/NOMOR : 03/GC/TBH/V/2013 PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Saksi SOFYANNUR, S.Sos, MP selaku PPK (Pihak Pertama) dan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT. Geunta Consolindo (Pihak Kedua) serta terhadap pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut, sebagai berikut :

Harga Kontrak Pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) (termasuk PPN 10 %) sesuai dengan RAB yang terdapat di dalam Kontrak.

Komponen Biaya

Perhitungan Anggaran Biaya

Orang

Volume

Waktu

Satuan

Biaya Satuan

Jumlah Biaya

Bln

Hari

Biaya Langsung Personil

Tenaga Ahli

Team Leader (sipil)

Ahli Monitoring dan Evaluasi

Ahli Teknik Sipil

Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Ahli Penanganan Pengaduan

Koordinator Wilayah

Jumlah A

Tenaga Penunjang

Fasilitator Teknik

Fasilitator Pemberdayaan

Jumlah B

Tenaga Pendukung

Sekretaris

Operator Komputer

Office Boy

Jumlah C

Jumlah Biaya Langsung Personil

Biaya Langsung Non Personil

Pertemuan Teknis Tingkat Kabupaten

Pembekalan Fasilitator Kecamatan

Konsumsi (Makan + Snack)
Transportasi
Akomodasi

Sub Jumlah 1

Pertemuan Fasilitator Kecamatan

Konsumsi (Makan + Snack)
Transportasi
Akomodasi

Sub Jumlah 2

Jumlah A

Transportasi ke Lapangan

Sosialisasi ke Desa oleh Tim Konsultan

Wilayah I
Wilayah II

Sub Jumlah 1

Pembinaan FT dan FB ke Desa

Kecamatan Pulau Burung
Kecamatan Kateman
Kecamatan Teluk Belengkong
Kecamatan Pelangiran
Kecamatan Mandah
Kecamatan Gaung
Kecamatan Gaung Anak Serka
Kecamatan Batang Tuaka
Kecamatan Kempas
Kecamatan Tempuling
Kecamatan Kuala Indragiri
Kecamatan Tembilahan
Kecamatan Tembilahan Hulu
Kecamatan Kemuning
Kecamatan Keritang
Kecamatan Reteh
Kecamatan Sungai Batang
Kecamatan Enok
Kecamatan Tanah Merah
Kecamatan Concong

Sub Jumlah 2

Monitoring Tim Ahli ke Lapangan

Wilayah I
Wilayah II

Sub Jumlah 3

Jumlah B

Alat Tulis Kantor

ATK Fasilitator Teknik

ATK Fasilitator Pemberdayaan

Sewa Kantor

Sewa Komputer untuk Fasilitator

Jumlah C

Laporan

Penyusunan dan Perbanyak Dok. Desa

Laporan Pendahuluan

Laporan Bulanan

Laporan Akhir

Jumlah D

Jumlah Biaya Langsung Non Personil

Jumlah Sebelum PPN

PPN 10 %

Jumlah Setelah PPN

Pembulatan

Jumlah Setelah Pembulatan

126

110

236

O.B

O.V.H

O.H

O.V.H

O.H

O.V.H

O.V.B

O.B

V.B

9.500.000,00

8.000.000,00

4.550.000,00

2.750.000,00

2.500.000,00

1.500.000,00

36.000,00

180.000,00

135.000,00

36.000,00

180.000,00

135.000,00

180.000,00

135.000,00

130.000,00

135.000,00

126.000,00

135.000,00

112.500,00

90.000,00

54.000,00

58.500,00

67.500,00

45.000,00

117.000,00

112.500,00

117.000,00

108.000,00

90.000,00

99.000,00

180.000,00

150.000,00

500.000,00

555.000,00

365.000,00

775.000,00

935.500,00

57.000.000,00

48.000.000,00

96.000.000,00

305.200.000,00

546.000.000,00

1.092.000.000,00

16.500.000,00

15.000.000,00

9.000.000,00

40.500.000,00

1.477.500.000,00

15.840.000,00

14.400.000,00

25.380.000,00

55.620.000,00

39.600.000,00

72.000.000,00

56.700.000,00

168.300.000,00

223.920.000,00

90.720.000,00

79.200.000,00

169.920.000,00

18.900.000,00

14.355.000,00

17.550.000,00

20.160.000,00

22.950.000,00

18.000.000,00

10.800.000,00

7.020.000,00

5.265.000,00

5.400.000,00

3.600.000,00

2.700.000,00

14.040.000,00

19.125.000,00

16.380.000,00

8.640.000,00

12.600.000,00

9.900.000,00

5.940.000,00

240.345.000,00

18.000.000,00

36.000.000,00

446.265.000,00

18.000.000,00

60.000.000,00

96.000.000,00

130.980.000,00

1.825.000,00

23.250.000,00

9.355.000,00

165.410.000,00

931.595,00

2.409.095.000,00

240.909.500,00

2.650.004.500,00

(4.500,00)

2.650.000.000,00

Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 09 Desember 2013;
Lokasi Pekerjaan Pendampingan terbesar pada 20 (dua puluh) Kecamatan, dengan sasaran 203 (dua ratus tiga) Desa dan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
Susunan Personil Konsultan Pendamping terdiri dari seorang Tim Leader, 4 (empat) orang Tenaga Ahli, 2 (dua) orang Koordinator Wilayah dan 40 (empat puluh) orang Tenaga Pendampiing / Fasilitator Kecamatan yang terdiri dari Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan, dengan rincian daftar nama-nama Personil sebagai berikut :

No.	Nama Personil	Status / Peran	Pendidikan Terakhir
1.	Ir. Hasanuddin, MT. IP-M	Team Leader	Sarjana Teknik Sipil
2.	Ir. Armyin	Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi	Sarjana Teknik Sipil
3.	Ir. Herwin Heriyanto	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Sarjana Teknik Sipil
4.	Listiani, SE	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Sarjana Ekonomi
5.	Syamsul Bahri, SH	Tenaga Ahli Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sarjana Hukum
6.	Sugeng Riyadi, ST	Koordinator Wilayah I	Sarjana Teknik Arsitektur
7.	Ir. Sahrial	Koordinator Wilayah II	Sarjana Teknik Sipil
8.	Ir. Sulvia Indra	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pulau Burung	Sarjana Teknik Sipil
9.	Ir. Yolfio	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kateman	Sarjana Teknik Sipil
10.	Ir. Jonmery Akbar	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Teluk Belengkong	Sarjana Teknik Sipil
11.	Ir. Yuliasri M	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pelangiran	Sarjana Teknik Sipil
12.	Ir. M. Abdul Haris	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Mandah	Sarjana Teknik Sipil
13.	Ir. Febriedi	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung	Sarjana Teknik Sipil
14.	Ir. Muhammad Arifin	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung Anak Serka	Sarjana Teknik Sipil
15.	Ir. Syamsurizal	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Batang Tuaka	Sarjana Teknik Sipil
16.	Ir. Sherley Wijaya	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan	Sarjana Teknik Sipil
17.	Ir. Yudismal	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan Hulu	Sarjana Teknik Sipil
18.	Ir. Junaidi	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kempas	Sarjana Teknik Sipil
19.	Ir. Eniwarti	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tempuling	Sarjana Teknik Sipil
20.	Ir. Candra Sangir	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kemuning	Sarjana Teknik Sipil
21.	Ir. Kholid Wijanarko	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Keritang	Sarjana Teknik Sipil
22.	Ir. Azmi	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Reteh	Sarjana Teknik Sipil
23.	Ir. Hadi Susandra	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Sungai Batang	Sarjana Teknik Sipil
24.	Ir. Jun Yarsis Farni	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Enok	Sarjana Teknik Sipil
25.	Ir. Helfi Idral	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tanah Merah	Sarjana Teknik Sipil
26.	Ir. Armen Yandres	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kuala Indragiri	Sarjana Teknik Sipil
27.	Ir. Faisal	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Concong	Sarjana Teknik Sipil
28.	Khairuddin S.Ag	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pulau Burung	Sarjana Agama Islam
29.	Agus Suhendra, S. Sos	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kateman	Sarjana Ilmu Sosial
30.	Juwanto, SE	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Teluk Belengkong	Sarjana Ekonomi
31.	Ir. Andri Yodidarma	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pelangiran	Sarjana Teknik Arsitektur
32.	Ir. Rahman Andra Wijaya	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Mandah	Sarjana Teknik Arsitektur
33.	Alvian, SH	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung	Sarjana Hukum
34.	Ir. Syahjohn	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung Anak Serka	Sarjana Teknik Arsitektur
35.	Ir. Budiono	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Batang Tuaka	Sarjana Teknik Arsitektur
36.	M. Husain, A.Md	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan	Sarjana Muda Teknik
37.	Ir. Mega Juniastuti	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan Hulu	Sarjana Teknik Arsitektur
38.	Hendra, SP	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kempas	Sarjana Pertanian
39.	Boby Novery, ST	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tempuling	Sarjana Teknik Arsitektur
40.	Ir. Syahrony	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kemuning	Sarjana Teknik Arsitektur
41.	Zawil Irham, S. Ag	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Keritang	Sarjana Agama Islam
42.	Abdul Muis, S. Ag	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Reteh	Sarjana agama Islam
43.	Indra Guswadi, ST	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Sungai Batang	Sarjana Teknik Arsitektur
44.	Desrizal, A. Md	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Enok	Diploma III Teknik Sipil
45.	Ir. Karmila	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tanah Merah	Sarjana Teknik Arsitektur
46.	Ir. Ubaidillah	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kuala Indragiri	Sarjana Teknik Arsitektur
47.	Ir. Zulherman	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Concong	Sarjana Teknik Arsitektur
48.	Novrita, SE	Sekretaris	Sarjana Ekonomi
49.	Suryanedi A. Md	Tenaga Operator Komputer	Diploma III Komputer

Pembayaran Kontrak dilakukan dalam 3 (tiga) tahap (termin), yaitu tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen), tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen), dan tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen)

Bahwa atas persetujuan dari Saksi H. SUHARDIMAN, SP, Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM memproses penyusunan dokumen kontrak dan SPMK serta menandatangani perjanjian/kontrak antara Saksi Syofyan Nur, S.Sos, MP dengan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM;
Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dalam memproses penyusunan dokumen Kontrak yang seharusnya tugas Saksi SOFYANNUR, S.Sos, MP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b dan e, Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi : “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :

Spesifikasi teknis Barang/jasa;
Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
Rancangan Kontrak;

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Manajemen Desa / Kelurahan, pada pertengahan bulan Mei 2013 sampai dengan pertengahan Bulan Juni 2013, Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM melakukan Perekrutan dan Mobilisasi Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, dimana dalam Perekrutan Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013, Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menugaskan Saksi SUGENG RIYADI, ST untuk merekrut Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 dan dari hasil perekrutan Personil diperoleh 40 (empat puluh) orang tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan, yang terbagi menjadi 2 (dua) Kelompok Bidang Tugas yaitu 20 (dua puluh) orang ditugaskan sebagai Fasilitator Teknik (FT) dan 20 (dua puluh) orang lainnya ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP) dimana sebagian besar dari Tenaga Pendamping/Fasilitator yang direkrut adalah Tenaga-tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang pernah bekerja di tahun-tahun sebelumnya pada PT. Geunta Consolindo maupun pada Perusahaan Konsultan lain, dengan kualifikasi Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

Bahwa dari sebanyak 40 (empat puluh) orang Tenaga Pendamping / Fasilitator Kecamatan yang direkrut, diantaranya terdapat 4 (empat) orang Tanaga Pendamping / Fasilitator yang tidak memiliki pengalaman atau belum pernah bekerja sebagai Tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan;
Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang Tenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang ditugaskan sebagai Fasilitator Teknik (FT) ternyata hanya 2 (dua) orang FT yang memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil / Teknik Arsitektur;
Bahwa dari sebanyak 20 (dua puluh) orang Tenaga Pendamping / Fasilitator Kecamatan yang ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP) hanya 10 (sepuluh) orang FP yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 (Umum);
Bahwa dari sebanyak 2 (dua) orang personil yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) yang masing-masing membawahi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, ternyata hanya 1 (satu) orang Personil Korwil yang Identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yaitu : Saksi SUGENG RIYADI, ST, sedangkan nama Saksi TAUFIQUL ULUM tidak tercantum dalam Daftar Personil menurut Dokumen Kontrak, sementara dari sebanyak 40 (empat puluh) orang Tenaga Pendamping / Fasilitator Kecamatan hanya ada 1 (satu) nama Personil FP yang tercantum dalam Daftar Personil menurut Dokumen Kontrak yaitu Saksi ABDUL MUIS, S.Ag;
Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak melakukan perekrutan terhadap 4 (empat) orang Tenaga Ahli, yaitu : seorang Ahli Teknik, seorang Ahli Pemberdayaan Masyarakat, seorang Ahli Monitoring dan Evaluasi serta seorang Ahli Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Personil menurut Dokumen Kontrak;

Dengan rincian Daftar Nama-nama Personil Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

No.	Uraian	Nama Personil	Pendidikan Terakhir/
1.	Team Leader	Ir. Hasanuddin, MT. IP-M	Sarjana Teknik Sipil,
2.	Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi	Tidak direkrut	-
3.	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Tidak direkrut	-
4.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Tidak direkrut	-
5.	Tenaga Ahli Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tidak direkrut	-
6.	Koordinator Wilayah I	Taufiqul Ulum	Sarjana Pendidikan/ Memenuhi syarat
7.	Koordinator Wilayah II	Sugeng Riyadi, ST	Sarjana Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
8.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pulau Burung	Ir. Aswin Ghani L	Sarjana Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
9.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kateman	Debi Candra Syahriwan	Sarjana Administrasi Negara/ Tidak memenuhi syarat
10.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Teluk Belengkong	Suhermansyah	SMK Jurusan Penjualan/ Tidak memenuhi syarat
11.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Pelangiran	Doris Antoni, S.E.	Sarjana Ekonomi/ Tidak memenuhi syarat
12.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Mandah	Hendri Irawan	STM Jurusan Mesin/ Tidak memenuhi syarat
13.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung	Hariyanto, SE	Sarjana Ekonomi/ Tidak memenuhi syarat
14.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Gaung Anak Serka	Alamuddin, A.Md	D3 Teknik Mesin/ Tidak memenuhi syarat
15.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Batang Tuaka	Alvian, SH	Sarjana Hukum/ Tidak memenuhi syarat
16.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan	M. Husain, A.Md	D3 Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
17.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tembilahan Hulu	Eka Sarwedi	SMK jurusan Bangunan/ Tidak memenuhi syarat
18.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kempas	Hendra, S.Ip	Sarjana Pertanian/ Tidak memenuhi syarat
19.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tempuling	Juwanto, SE	Sarjana Ekonomi/ Tidak memenuhi syarat
20.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kemuning	Ali Yusni, S.Pd	Sarjana Pendidikan/ Tidak memenuhi syarat
21.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Keritang	R. Zulkarnain	SMA/ Tidak memenuhi syarat
22.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Reteh	Leon	MAN/ Tidak memenuhi syarat
23.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Sungai Batang	M. Hudaizin	Sarjana Ilmu Administrasi Publik/ Tidak memenuhi syarat
24.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Enok	Desrizal, A.Md	D3 Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
25.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Tanah Merah	Ir. Riki Kardo	Sarjana Teknik Sipil/ Memenuhi syarat
26.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Kuala Indragiri	Syafrudin, A.Md	Madrasah Aliyah/ Tidak memenuhi syarat
27.	Tenaga Fasilitator Teknik Kecamatan Concong	Khairul Saleh	SMK Bangunan/ Memenuhi syarat
28.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pulau Burung	Iben	SMK/ Tidak memenuhi syarat
29.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kateman	Sunardi	MAN/ Tidak memenuhi syarat
30.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Teluk Belengkong	Suhardi	-
31.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Pelangiran	Azman Bandung	Madrasah Aliyah/ Tidak memenuhi syarat
32.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Mandah	Rudi, A.Md	D3 Teknik Pertanian/ Tidak memenuhi syarat
33.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung	Abd. Rahman, S.Ag	Sarjana Agama Islam/ Tidak memenuhi syarat
34.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Gaung Anak Serka	Indra Fernandes	-
35.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Batang Tuaka	Endri Fahroni, SH	Sarjana Hukum/ Memenuhi syarat
36.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan	Bambang Hermansyah	Sarjana Sain dan Teknologi/ Memenuhi Syarat
37.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tembilahan Hulu	Fauzan, S.Ik	Sarjana Teknik Komputer/ Tidak memenuhi syarat
38.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kempas	Suryadi	SMA/ Tidak memenuhi syarat
39.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tempuling	Ahmad Efendi	Sarjana Pendidikan
40.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kemuning	Ein Fadlin	-
41.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Keritang	Lukman Hakim, S.Ag	Sarjana Agama Islam/ Memenuhi syarat
42.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Reteh	Abdul Muis, S.Ag	Sarjana Agama Islam/ Memenuhi syarat
43.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Sungai Batang	hasanudin	SMA/ Tidak memenuhi syarat
44.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Enok	Seven Driyadi, SE	Sarjana Ekonomi/ Memenuhi syarat
45.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Tanah Merah	Ardiansyah	-
46.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Kuala Indragiri	Rizky, S.Pd	Sarjana pendidikan/ Tidak memenuhi syarat
47.	Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Concong	Bambang Hermanto, SAg	Sarjana Agama Islam/ Tidak memenuhi syarat
48.	Sekretaris	Novrita, SE	Sarjana Ekonomi/ -
49.	Tenaga Operator Komputer	Suryanedi, A. Md	D3 Komputer/ Memenuhi syarat
50	Office Boy	Sutisna	/ Memenuhi syarat

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT. GEUNTA CONSULINDO tidak pernah mengajukan Surat permohonan pencairan dana atau permohonan pembayaran sehubungan dengan Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 namun Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menyuruh Saksi TAUFIQUL ULUM untuk menyerahkan laporan kegiatan tersebut secara langsung kepada saksi H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan sehubungan dengan pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Program Pemberdayaan Dalam rangka Otonomi Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 selanjutnya saksi TAUFIQUL ULUM menyampaikan langsung secara lisan kepada saudara H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan;
Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 setelah menyerahkan laporan pendahuluan, Saksi TAUFIQUL ULUM atas perintah terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM meminta secara lisan tanpa disertai surat permintaan kepada saksi H. Arispudin, S.Sos, M.Si (KPA pengganti) agar dilakukan pencairan dana tahap I. dan atas permintaan tersebut, saksi H. Arispudin, S.Sos, M.Si memerintahkan saksi Didi Baidillah menyiapkan dokumen pencairan;
Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Bendahara Umum Daerah (BUD) kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 001423/KEU/2013 untuk pembayaran termin I sebesar 40% ke rekening nomor 101.08.10355 atas nama PT. Geunta Consulindo di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, yaitu :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai bersih	944.363.637,00
2	PPN	96.363.636,00
3	PPh	19.272.727,00
	Jumlah SP2D	1.060.000.000,00

Bahwa pada bulan Agustus 2013 (tanpa tanggal), terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM membuat dan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan bulan Juli dan Agustus 2013 serta laporan pertanggungjawaban tahap I sebesar 40% bulan Juli dan Agustus 2013, kedua jenis laporan tersebut diserahkan oleh saksi TAUFIQUL ULUM kepada saksi H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si. namun permintaan pencairan dana Tahap II dilakukan secara lisan tanpa disertai surat permintaan pencairan dana, atas permintaan tersebut, saksi DIDI BAIDILLAH diperintah oleh H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si untuk menyiapkan dokumen pencairan;
Bahwa rekapitulasi biaya yang dibuat oleh terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM untuk bulan Juli dan Agustus 2013 adalah :

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
I	Biaya Langsung Personil
1	Team Kabupaten, Juli - Agustus	128.500.000,00
2	Team Kecamatan (FK) 40 orang, Juli – Agustus	364.000.000,00
	Sub Total (I)	492.500.000,00
II	Biaya Langsung (Non-Personil)
1	Pembekalan FK di Kabupaten + transportasi	55.620.000,00
2	Transportasi Sosialisasi Tenaga Ahli Ke Lokasi / Desa-Desa	169.920.000,00
3	Transportasi FK ke Desa-Dsa + ATK Bulan Juli – Agustus	96.306.000,00
4	Sewa Komputer	60.000.000,00
5	Pembuatan Perbanyak Dokumen Dsa	65.490.000,00
6	Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan Juli – Agustus	9.575.000,00
	Sub Total (II)	456.911.000,00
	TOTAL (I + II)	949.411.000,00

Bahwa pada bulan Agustus 2013 terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM memerintahkan saksi TAUFIQUL ULUM untuk menemui saksi DIDI BAIDILLAH guna mengambil dokumen pencairan termin II sebesar 40%;
Bahwa dokumen pencairan tahap II yang dibuat oleh saksi DIDI BAIDILLAH adalah sebagai berikut :

Ringkasan Kontrak
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 09.07/PAN-BPMPD/VII/2013 tanggal 30 Agustus 2013
Berita Acara Serah Terima Barang No : 09.09/PAN-BPMPD/IX/2013 tanggal 02 September 2013, berupa penyerahan laporan bulanan
pada tanggal 2 September 2013 mlakukan pemeriksaan/penelitian hasil pekerjaan tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi Andersen, SE. dan menyatakan administrasi dan fisik pekerjaan telah lengkap
Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (40%) No : 109/PAN-BPMPD/IX/2013 tanggal 3 September 2013;

Bahwa setelah ditandatangani H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si. bersama terdakwa, selanjutnya saksi TAUFIQUL ULUM membawa dokumen tersebut kepada saksi HERA ZULI AGUS untuk dibuatkan dokumen SPP-LS dan SPM-LS;
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 bendahara umum daerah kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan SP2D No: 003583/KEU/2013 untuk pembayaran termin II 40% ke rekening No : 101.08.10355 atas nama PT. Geunta Consulindo di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai bersih	944.363.637,00
2	PPN	96.363.636,00
3	PPh	19.272.727,00
	Jumlah SP2D	1.060.000.000,00

Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM kembali menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II sebesar 40% bulan September dan Oktober 2013 kepada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir yang diserahkan oleh saksi TAUFIQUL ULUM kepada saksi H. ARISPUDIN S.Sos, M.Si;
Bahwa rekapitulasi biaya yang dibuat oleh terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM untuk bulan September dan Oktober 2013 adalah :

No	Komponen Biaya	Jumlah (Rp)
I	Biaya Langsung Personil
1	Team Kabupaten, September – Oktober	128.500.000,00
2	Team Kecamatan (FK) 40 orang, September – Oktober	364.000.000,00
	Sub Total (I)	492.500.000,00
II	Biaya Langsung (Non-Personil)
1	Pertemuan Teknis FK di Kabupaten, Agustus, September, Oktober	100.980.000,00
2	Transportasi Tenaga Ahli Ke Lokasi Agustus, September, Oktober	21.600.000,00
3	Transportasi supervisi FK ke Desa-Desa Agustus, September, Oktober	96.306.000,00
4	Pembuatan Perbanyak Dokumen Desa	65.490.000,00
5	Laporan Bulanan September – Oktober	7.750.000,00
	Sub Total (II)	292.126.000,00
	TOTAL (I + II)	784.626.000,00

Bahwa pada pada bulan Desember 2013 terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM memerintahkan saksi TAUFIQUL ULUM dan saksi SUGENG RIYADI, ST untuk menyerahkan laporan bulanan pelaksanaan bulan September, Oktober, November, dan Desember 2013 dan laporan akhir pelaksanaan kepada saksi H. ARISPUDIN S.Sos, M.Si dan juga meminta pencairan tahap III sebesar 20% secara lisan tanpa disertai surat permintaan pencairan dana, atas permintaan tersebut saksi H. ARISPUDIN, S. Sos, M.Si memerintahkan DIDI BAIDILLAH untuk menyiapkan dokumen pencairan;
Bahwa pada bulan Desember 2013, saksi TAUFIQUL ULUM atas perintah terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menemui saksi DIDI BAIDILLAH untuk mengambil dokumen pencairan termin III (20%) sebesar Rp. 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
Bahwa dokumen pencairan tahap III yang dibuat oleh saksi DIDI BAIDILLAH adalah :

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 09.07/PAN-BPMPD/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013
Berita Acara Serah Terima Barang No : 09.09/PAN-BPMPD/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013, berupa penyerahan laporan bulanan
Dokumen pemeriksaan/penelitian hasil pekerjaan tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi ANDERSEN, SE dan menyatakan administrasi dan fisik pekerjaan telah lengkap
Berita Acara PembayaranTermin Ketiga (20%) No: 109/PAN-BPMPD/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan SP2D No: 0038013/KEU/2013 untuk pembayaran termin III 20% ke rekening no: 101.08.10355 atas nama PT. Geunta Consulindo di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai bersih	472.181.818,00
2	PPN	48.181.818,00
3	PPh	9.636.364,00
	Jumlah SP2D	530.000.000,00

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penerimaan Bersih atas Pembayaran Kontrak Tahap I, Tahap II dan Tahap III (setelah dipotong PPN dan PPh pasal 23) diperoleh Jumlah Penerimaan Bersih atas Pembayaran Kontrak tersebut sebesar Rp. 2.360.909.092,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan pembayaran kontrak tahap I	:	Rp. 944.363.637,00
Penerimaan pembayaran kontrak tahap II	:	Rp. 944.363.637,00
Penerimaan pembayaran kontrak tahap III	:	Rp. 472.181.818,00
Jumlah	:	Rp. 2.360.909.092,00

Bahwa terhadap penyusunan laporan pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kegiatan tersebut yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
Bahwa pada kenyataannya terhadap rekapitulasi biaya personil dan non personil konsultan atas realisasi pengeluaran riil yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dari pembayaran pekerjaan Konsultan pendamping manajemen program Bantuan pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

Uraian

Jumlah

(RP)

Pembayaran Gaji Personil

(bulan Juli s/d Desember 2013)

Gaji Team Leader
Gaji 2 Orang Koordinator Wilayah
Gaji 20 orang FT
Gaji 20 Orang FP
Gaji 1 orang Operator Komputer
Gaji 1 orang Office Boy

Sub Jumlah A

Biaya Peralatan dan Operasional Kantor

(bulan Juli s/d Desember 2013)

Biaya Sewa Kantor untuk 1 Tahun
Biaya Operasional Kantor
Biaya Konsumsi
Biaya Wisata Ke Bandung

Sub Jumlah B

Jumlah

51.000.000,00

56.000.000,00

208.600.000,00

150.000.000,00

30.000.000,00

9.000.000,00

5 04.600.000,00

10.000.000,00

36.000.000,00

30.000.000,00

76.000.000,00

1 52.000.000,00

656.600.00,00

Dengan Rincian sebagai berikut :

(Dalam Ribuan)

No	Uraian	Nama Personil	Gaji dan Transportasi			Jumlah Gaji Dan Transportasi	Potongan	Jumlah
No	Uraian	Nama Personil	bulan	gaji (Rp)	Trans-port (Rp)	Jumlah Gaji Dan Transportasi	Potongan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembayaran Gaji Personil
1	Gaji Team Leader Juli-Desember	Ir. Hasanuddin, MT, IP-M	6			51,000.00	-	51,000.00
	Sub Jumlah TL					51,000.00	-	51,000.00
2	Gaji Korwil I Juli-Desember	Taufiqul Ulum	6	5,000.00		30,000.00	2,000.00	28,000.00
3	Gaji Korwil II Juli-Desember	Ir. Sugeng Riyadi	6	5,000.00		30,000.00	2,000.00	28,000.00
	Sub Jumlah Korwil					60,000.00	4,000.00	56,000.00

1	Gaji FT Juli-Desember	Aswin Ghani L	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
2	Gaji FT Juli-Desember	Debi Candra S	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
3	Gaji FT Juli-Desember	Suhermansyah	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
4	Gaji FT Juli-Desember	Doris Antoni	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
5	Gaji FT Juli-Desember	Hendi Irawan	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
6	Gaji FT Juli-Desember	Hariyanto	6	2,000.00	150.00	12,900.00	2,500.00	10,400.00
7	Gaji FT Juli-Desember	Alamuddin	6	2,000.00	300.00	13,800.00	2,500.00	11,300.00
8	Gaji FT Juli-Desember	Alvian, SH	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
9	Gaji FT Juli-Desember	Hendra	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
10	Gaji FT Juli-Desember	Juwanto	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
11	Gaji FT Juli-Desember	Syafrudin, A.Md	6	2,000.00	-	12,000.00	2,500.00	9,500.00
12	Gaji FT Juli-Desember	M. Husein	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
13	Gaji FT Juli-Desember	Eka Sarwedi	6	2,000.00	-	12,000.00	2,500.00	9,500.00
14	Gaji FT Juli-Desember	Ali Yusni	6	2,000.00	150.00	12,900.00	2,500.00	10,400.00
15	Gaji FT Juli-Desember	R. Zulkarnain	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
16	Gaji FT Juli-Desember	Leon	6	2,000.00	250.00	13,500.00	2,500.00	11,000.00
17	Gaji FT Juli-Desember	M. Hudaizin	6	2,000.00	-	12,000.00	2,500.00	9,500.00
18	Gaji FT Juli-Desember	Desrizal	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
19	Gaji FT Juli-Desember	Riki Kardo	6	2,000.00	200.00	13,200.00	2,500.00	10,700.00
20	Gaji FT Juli-Desember	Khairul Saleh	6	2,000.00	50.00	12,300.00	2,500.00	9,800.00
	Sub Jumlah FT					258,600.00	50,000.00	208,600.00
21	Gaji FP Juli-Desember	Iben	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
22	Gaji FP Juli-Desember	Sunardi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
23	Gaji FP Juli-Desember	Azman Bandung	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
24	Gaji FP Juli-Desember	Suhardi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
25	Gaji FP Juli-Desember	Rudi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
26	Gaji FP Juli-Desember	Abd. Rahman, S.Ag	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
27	Gaji FP Juli-Desember	Indra Fernandes (Ulil)	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
28	Gaji FP Juli-Desember	Endri Fahroni, SH	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
29	Gaji FP Juli-Desember	Suryadi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
30	Gaji FP Juli-Desember	Ein Fadlin	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
31	Gaji FP Juli-Desember	Rizky Yusuf	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
32	Gaji FP Juli-Desember	Bambang Hermansyah	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
33	Gaji FP Juli-Desember	Fauzan	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
34	Gaji FP Juli-Desember	budiyono	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
35	Gaji FP Juli-Desember	Lukman Hakim	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
36	Gaji FP Juli-Desember	Abdul Muis	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
37	Gaji FP Juli-Desember	Hasanuddin	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
38	Gaji FP Juli-Desember	Seven Driyadi	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
39	Gaji FP Juli-Desember	Ardiansyah	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
40	Gaji FP Juli-Desember	Bambang Hermanto	6	1,500.00	-	9,000.00	1,500.00	7,500.00
	Sub Jumlah FP					180,000.00	30,000.00	150,000.00

1	Gaji Operator Komputer Juli-Desember	Suryanedi, A.Md	6	5,000.00	-	30,000.00		30,000.00
	Sub Jumlah OK					30,000.00		30,000.00
2	Gaji OB Juli-Desember	Sutisna	6	1,500.00		9,000.00		9,000.00
	Sub Jumlah OB					9,000.00		9,000.00
	jumlah Pembayaran Gaji Personil					588,600.00	84,000.00	504,600.00

2	Biaya Peralatan dan Operasional Kantor
a	Sewa Kantor 1 Tahun							10,000.00
b	Biaya Operasional Kantor							36,000.00
c	Biaya Konsumsi							30,000.00
d	Biaya Wisata Ke Bandung							76,000.00
	Jumlah Biaya Peralatan dan Operasional Kantor							152,000.00
	Jumlah Biaya Riil Kegiatan Pendampingan							656,600.00

Bahwa terhadaplaporan pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir serta laporan pertangungjawaban atas penggunaan dana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 132 Ayat (1) dan (2) dan pasal 205 ayat (3) huruf p Permendagri Nomor 13 tahun 2006:

Ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Ayat (2) :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

Pasal 205

Ayat (3) :

“Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :

Huruf p :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-53/PW04/5/2017 tanggal 10 Maret 2017 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.704.309.092,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh :

Termin I (40%) : Rp. 944.363.637,00
Termin II (40%) : Rp. 944.363.637,00
Termin III (20%) : Rp. 472.181.818,00

Jumlah realisasi SP2D (tidak termasuk PPN dan PPh) Rp. 2.360.909.092,00

Realisasi Pengeluaran Riil PT. Geunta Consulindo Rp. 656.600.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp. 1.704.309.092,00

Bahwa selisih antara jumlah penerimaan bersih atas pembayaran kontrak sebesar Rp. 2.360.909.092,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) dikurang dengan jumlah seluruh pengeluaran rill sebesar Rp. 656.600.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) (setelah koreksi audit) diperoleh nilai sisa uang sebesar Rp.1.704.309.092,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), dimana nilai uang tersebut merupakan keuntungan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur Utama PT. Geunta Consulindo;
Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur Utama PT. Geunta Consulindo menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.704.309.092,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konsultan Pendamping Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau dalam suratnya Nomor : SR-53/PW04/5/2017 tanggal 10 Maret 2017;
Bahwa dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM bersama-sama dengan H. SUHARDIMAN, SP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu H. SUHARDIMAN, SP ataupun korporasi dalam hal ini adalah PT. Geunta Consulindo sebesar Rp.1.704.309.092,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar jumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM IR. HASANUDDIN MT, IPM ALS HASAN BIN MUHAMMAD KASIMsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-03 / TMBIL / 08 / 2017 tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Als HASAN Bin M. KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
Uang Pengganti sebesar Rp.1.254.309.092,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk membantu Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP dalam Pemilihan Bupati Kabupaten INHIL tahun 2013 dibebankan kepada Terdakwa Ir. HASANUDDIN MT, IPM ALS HASAN BIN MUHAMMAD KASIM dan jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah hukumannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang penganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan penjara.

Uang Pengganti sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada H. SUHARDIMAN, SP Als DIMAN Bin JOSARI (dilakukan penuntutan terpisah).

Dalam fakta persidangan terungkap aliran dana kepada masing-masing orang tersebut diatas.

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Rangkap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 10 / I / HK-2013, tanggal 7 Januari 2013, tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 102 / II / HK-2013, tanggal 27 Februari 2013, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 280 / VI / HK-2013, tanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 07 / BPMPD / II / 2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 05 / II / BPMPD / 2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 13 / I / HK-2013, tanggal 7 Januari 2013, tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 10 / BPMPD / II / 2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) Rangkap Term Of Reference (TOR) Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Tahun 2013.
1 (satu) Rangkap Dokumen Administrasi dan Teknis Jasa Konsultasi Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPP-BPMPD / VI / 2013 / 01 PIHAK PERTAMA, Nomor : 03 / GC / TBH / V / 2013 PIHAK KEDUA, tanggal 13 Juni 2013.
1 (satu) Rangkap Laporan Pendahuluan.
1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 1 (satu) Bulan Juli 2013.
1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 2 (dua) Bulan Agustus 2013.
1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 3 (tiga) Bulan September 2013.
1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 4 (empat) Bulan Oktober 2013.
1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 5 (lima) Bulan November 2013.
1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 6 (enam) Bulan Desember 2013.
1 (satu) Rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan.
Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (40%) Bulan Juli, Agustus 2013.
Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II (40%) Bulan September, Oktober 2013.
Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (20%) Bulan November, Desember 2013.
Foto Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Rapat Program Desa Mandiri Tahun 2013 Bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember.
1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Belanjan 40 % Jasa Konsultan Perencana Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa di Wilayah Kab. Indragiri Hilir pada Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab. Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 19 Juni 2013. Yang terdiri dari

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 18 Juni 2013.
1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tanggal 18 Juni 2013.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 18 Juni 2013.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 18 Juni 2013.
2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), tanggal 18 Juni 2013.
1 (satu) lembar Ringkasan, tanggal 18 Juni 2013.
1 (satu) lembar Surat Pengantar, tanggal 18 Juni 2013.
1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 18 Juni 2013.
Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.08 / BA-PPHP / BPMPD – VI / 2013, tanggal 17 Juni 2013.
1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tanggal 13 Juni 2013.
1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 14 Juni 2013.
1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pertama (40%), tanggal 17 Juni 2013.
Foto Copy 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Juni 2013.
1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran, tanpa tanggal bulan Juni 2013.

1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Belanjan 40 % Jasa Konsultan Perencana Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa di Wilayah Kab. Indragiri Hilir pada Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab. Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 11 September 2013. Yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanpa tanggal bulan September 2013.
1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tanggal 6 September 2013.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 6 September 2013.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 6 September 2013.
2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), tanggal 6 September 2013.
1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 6 September 2013.
1 (satu) lembar Ringkasan, tanggal 6 September 2013.
1 (satu) lembar Surat Pengantar, tanggal 6 September 2013.

Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.08 / BA-PPHP / BPMPD – IX / 2013, tanggal 2 September 2013.
Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tanggal 30 Agustus 2013.
Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 2 September 2013.
1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (40%), tanggal 3 September 2013.
Foto Copy 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 6 September 2013.
1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran, bulan September 2013.

1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Belanjan 20 % Jasa Konsultan Perencana Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa di Wilayah Kab. Indragiri Hilir pada Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab. Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 13 Desember 2013. Yang terdiri dari:

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 13 Desember 2013.
1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tanggal 13 Desember 2013.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 13 Desember 2013.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 13 Desember 2013.
2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), tanggal 13 Desember 2013.
1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 13 Desember 2013.
1 (satu) lembar Ringkasan, tanggal 13 Desember 2013.
1 (satu) lembar Surat Pengantar, tanggal 13 Desember 2013.
1 (satu) lembar Berita Acara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.08 / BA-PPHP / BPMPD – XII / 2013, tanggal 6 Desember 2013.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 6 Desember 2013.
1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tanggal 5 Desember 2013.
1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Ketiga (20%), tanggal 9 Desember 2013.
1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember 2013.
1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran, tanpa tanggal bulan Desember 2013.

Legalisir 1 (satu) rangkapKeputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.285 / VI / HK-2013, tanggal 14 Juni 2013, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An. H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP.
Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Perintah Bupati Indragiri Hilir Nomor : 800 / BKP-MP / 35, tanggal 15 Juli 2013.
Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.391 / IX / HK-2013, tanggal 30 September 2013.

Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan Surat Penyitaan Nomor: SP. Sita / 53 / V / 2016 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2016, yang disita dari Saksi SYOFYAN NUR, S.Sos, MP Bin LUKMAN.

1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 01 / BP2MPD-ULP / II / 2013, tanggal 8 Februari 2013, tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional (SOP) Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 05 / BP2MPD-ULP / III / 2013, tanggal 18 Maret 2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. GEUNTA CONSULINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. RIMASYADA untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BENNANTA JASINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BENNATIN SURYA CIPTA untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.
Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BILLITONICA INDOMATRA CONSULTANT untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013.

Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan Surat Penyitaan Nomor: SP. Sita / 54 / V / 2016 / Reskrim, tanggal 17 Mei 2016, yang disita dari Saksi MAHMUDIN Als UDIN Bin SAMHUDI.

1 (satu) rangkap Surat Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, nomor : 057 / BP2MPD-ULP / II / 2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal : Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Indragiri Hilir.
1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : 600 / BPMPD / 059, tanggal 18 Februari 2013, Perihal : Pelelangan.
1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, nomor : 065 / BP2MPD-ULP / II / 2013, tanggal 26 Februari 2013, perihal : Prosedur dan Ketentuan Proses Pelelangan / Seleksi pada ULP Kabupaten Indragiri Hilir.
1 (satu) lembar Nota Dinas Sekretaris Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
1 (satu) rangkap Cheklis Kelengkapan Data dan Dokumen Teknis Paker Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa SKPD Yang Akan Dilakukan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Oleh ULP Tahun Anggaran 2013.
1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 111.a / BP2MPD-ULP / IV / 2013, tanggal 15 April 2013.
1 (satu) rangkap Surat Pengantar Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 174 / BP2MPD-ULP / VI / 2013, tanggal 14 Juni 2013.
1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 40 / I / HK-2013, tanggal 17 Januari 2013, tentang Penetapan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan Surat Penyitaan Nomor: SP. Sita / 59 / VI / 2016 / Reskrim, tanggal 06 Juni 2016, yang disita dari Saksi H. RUSMAIDI, SH., MH. Als RUS Bin H. AHMAD LEMAN.

Barang Bukti nomor 1-46 dipergunakan dalam perkara lain.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr tanggal 22 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIMtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.254.309.092,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah) danpaling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

3. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 10 / I / HK-2013, tanggal 7 Januari 2013, tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

4. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 102 / II / HK-2013, tanggal 27 Februari 2013, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir;

5. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 280 / VI / HK-2013, tanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir;

6. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 07 / BPMPD / II / 2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

7. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 05 / II / BPMPD / 2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

8. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 13 / I / HK-2013, tanggal 7 Januari 2013, tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

9. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS. 10 / BPMPD / II / 2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

10. 1 (satu) Rangkap Term Of Reference (TOR) Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

11. 1 (satu) buah Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Tahun 2013;

12. 1 (satu) Rangkap Dokumen Administrasi dan Teknis Jasa Konsultasi Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir;

13. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPP-BPMPD / VI / 2013 / 01 PIHAK PERTAMA, Nomor : 03 / GC / TBH / V / 2013 PIHAK KEDUA, tanggal 13 Juni 2013;

14. 1 (satu) Rangkap Laporan Pendahuluan;

15. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 1 (satu) Bulan Juli 2013;

16. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 2 (dua) Bulan Agustus 2013;

17. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 3 (tiga) Bulan September 2013;

18. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 4 (empat) Bulan Oktober 2013;

19. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 5 (lima) Bulan November 2013;

20. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Pelaksanaan Ke 6 (enam) Bulan Desember 2013;

21. 1 (satu) Rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan;

22. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (40%) Bulan Juli, Agustus 2013;

23. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Tahap II (40%) Bulan September, Oktober 2013;

24. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III (20%) Bulan November, Desember 2013;

25. Foto Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Rapat Program Desa Mandiri Tahun 2013 Bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember;

26. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Belanjan 40 % Jasa Konsultan Perencana Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa di Wilayah Kab. Indragiri Hilir pada Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab. Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 19 Juni 2013. Yang terdiri dari

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 18 Juni 2013;

b. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tanggal 18 Juni 2013;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 18 Juni 2013;

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 18 Juni 2013;

e. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), tanggal 18 Juni 2013;

f. 1 (satu) lembar Ringkasan, tanggal 18 Juni 2013;

g. 1 (satu) lembar Surat Pengantar, tanggal 18 Juni 2013;

h. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 18 Juni 2013;

i. Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.08 / BA-PPHP / BPMPD – VI / 2013, tanggal 17 Juni 2013;

j. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tanggal 13 Juni 2013;

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 14 Juni 2013;

l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Pertama (40%), tanggal 17 Juni 2013;

m. Foto Copy 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Juni 2013;

n. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran, tanpa tanggal bulan Juni 2013;

27. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Belanjan 40 % Jasa Konsultan Perencana Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa di Wilayah Kab. Indragiri Hilir pada Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab. Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 11 September 2013. Yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanpa tanggal bulan September 2013;

b. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tanggal 6 September 2013;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 6 September 2013;

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 6 September 2013;

e. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), tanggal 6 September 2013;

f. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 6 September 2013;

g. 1 (satu) lembar Ringkasan, tanggal 6 September 2013;

1 (satu) lembar Surat Pengantar, tanggal 6 September 2013;

j. Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.08 / BA-PPHP / BPMPD – IX / 2013, tanggal 2 September 2013;

k. Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tanggal 30 Agustus 2013;

l. Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 2 September 2013;

m. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Kedua (40%), tanggal 3 September 2013;

n. Foto Copy 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 6 September 2013;

1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran, bulan September 2013;

28. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Belanjan 20 % Jasa Konsultan Perencana Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa di Wilayah Kab. Indragiri Hilir pada Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab. Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 13 Desember 2013. Yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 13 Desember 2013;

b. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS), tanggal 13 Desember 2013;

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 13 Desember 2013;

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 13 Desember 2013;

e. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), tanggal 13 Desember 2013;

f. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 13 Desember 2013;

g. 1 (satu) lembar Ringkasan, tanggal 13 Desember 2013;

h. 1 (satu) lembar Surat Pengantar, tanggal 13 Desember 2013;

i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 09.08 / BA-PPHP / BPMPD – XII / 2013, tanggal 6 Desember 2013;

j. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 6 Desember 2013;

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, tanggal 5 Desember 2013;

l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Ketiga (20%), tanggal 9 Desember 2013;

m. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember 2013;

n. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran, tanpa tanggal bulan Desember 2013.

29. Legalisir 1 (satu) rangkapKeputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.285 / VI / HK-2013, tanggal 14 Juni 2013, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An. H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP;

30. Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Perintah Bupati Indragiri Hilir Nomor : 800 / BKP-MP / 35, tanggal 15 Juli 2013;

31. Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.391 / IX / HK-2013, tanggal 30 September 2013;

32. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 01 / BP2MPD-ULP / II / 2013, tanggal 8 Februari 2013, tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional (SOP) Pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 05 / BP2MPD-ULP / III / 2013, tanggal 18 Maret 2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

34. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. GEUNTA CONSULINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

35. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. RIMASYADA untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

36. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BENNANTA JASINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

37. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BENNATIN SURYA CIPTA untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

38. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. BILLITONICA INDOMATRA CONSULTANT untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013;

Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan Surat Penyitaan Nomor: SP. Sita / 54 / V / 2016 / Reskrim, tanggal 17 Mei 2016, yang disita dari Saksi MAHMUDIN Als UDIN Bin SAMHUDI;

39. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, nomor : 057 / BP2MPD-ULP / II / 2013, tanggal 21 Februari 2013, perihal : Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Indragiri Hilir;

40. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : 600 / BPMPD / 059, tanggal 18 Februari 2013, Perihal : Pelelangan;

41. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, nomor : 065 / BP2MPD-ULP / II / 2013, tanggal 26 Februari 2013, perihal : Prosedur dan Ketentuan Proses Pelelangan / Seleksi pada ULP Kabupaten Indragiri Hilir;

42. 1 (satu) lembar Nota Dinas Sekretaris Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

43. 1 (satu) rangkap Cheklis Kelengkapan Data dan Dokumen Teknis Paker Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa SKPD Yang Akan Dilakukan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Oleh ULP Tahun Anggaran 2013;

44. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 111.a / BP2MPD-ULP / IV / 2013, tanggal 15 April 2013;

45. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 174 / BP2MPD-ULP / VI / 2013, tanggal 14 Juni 2013;

46. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 40 / I / HK-2013, tanggal 17 Januari 2013, tentang Penetapan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa H. SUHARDIMAN, SP Als DIMAN Bin JOSARI ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr tanggal 28 Mei 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Banding kepada Terbanding/Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 2 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 28 Mei 2018 tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4-U1/2915/HK.01.TPK/VII/2018 dan Nomor W4-U1/2914/HK.01.TPK/VII/2018 masing-masing tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat) / pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Als HASAN Bin M. KASIM, menurut penuntut umum pemidanaan tersebut sangat ringan dibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah ternyata bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr tanggal 22 Mei 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr diucapkan pada tanggal 22 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tertanggal 28 Mei 2018, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman (strafmaat)/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh karena itu maka , Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan antara lain :

Bahwa pada bulan Februari 2013 saksi H. SUHARDIMAN, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran menghubungi Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dan meminta agar membantu membuat draft dokumen perencanaan Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013, selanjutnya Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM membantu saksi H. SUHARDIMAN untuk membuat draf dokumen perencanaan tersebut, adapun dokumen perencanaan yang telah dibuat Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM antara lain adalah :

1. Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 2.663.094.500,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 2.663.004.300,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ribu tiga ratus rupiah);

4. Daftar Harga Satuan Biaya Keahlian;

- Bahwa selanjutnya draf perencanaan kegiatan tersebut diserahkan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM kepada saksi H. SUHARDIMAN, untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE, MP ;

Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT.GEUNTA CONSULINDO mengikuti proses Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 dan Terdakwa juga menggunakan Dokumen 4 (empat) Perusahaan yaitu :

1. PT. Bili Tonica Indomatra Consultan,

2. PT. Bennatin Surya Cipta,

3. PT. Bennanta Jasindo dan

4. PT. Rimasyada

- Bahwa ke empat perusahaan tersebut pada tahun 2012 juga telah digunakan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM untuk mengikuti pekerjaan yang sama, dan pada saat Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menggunakan lagi ke 4 (empat) perusahaan tersebut Terdakwa hanya meminta izin pada pemilik perusahaan tanpa surat Kuasa karena salinan data kualifikasi telah dimiliki terdakwa sejak tahun 2012 ;

Bahwa Penetapan Pemenang ditetapkan oleh Kelompok kerja IV pada tanggal 02 Juni tahun 2013 dan kemudian di upload Berita Acara Hasil Seleksi pada tanggal 10 Juni 2013, Pemenang Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan atas Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa pada BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Penetapan PemenangNomor : 91/BP2MPD–ULP/POKJA-PRA/VI/2013, tanggal 02 Juni 2013yaitu terdiri dari :

a. Pemenang I

Nama perusahaan PT. GEUNTA CONSULINDO, Harga penawaran Rp.2.650.000.000.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai gabungan 90,59.

b. Pemenang cadangan I.

Nama perusahaan PT. Bilitonica Indomatra Consultant, Harga penawaran Rp.2.657.858.500.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai Gabungan 79,51.

c. Pemenang cadangan II.

Nama perusahaan PT. RIMASYADA, Harga penawaran Rp. 2.662.313.500.00, Jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan, Total Nilai Gabungan 78,83.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM dalam mengikuti proses pelelangan telah menggunakan 5 (lima) perusahaan yakni PT. Geunta Consulindo, PT. Bilitonica Indomatra Consultan, PT. Bennatin Surya Cipta, PT. Bennanta Jasindo dan PT. Rimasyada sebagai peserta pendamping yang berada di dalam kendalinya, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, serta menciptakan persaingan yang tidak sehat;
- Bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT. GEUNTA CONSULINDO tidak pernah mengajukan Surat permohonan pencairan dana atau permohonan pembayaran sehubungan dengan Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 namun Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menyuruh saksi TAUFIQUL ULUM untuk menyerahkan laporan kegiatan tersebut secara langsung kepada saksi H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan sehubungan dengan pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Program Pemberdayaan Dalam rangka Otonomi Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 selanjutnya saksi TAUFIQUL ULUM menyampaikan langsung secara lisan kepada saksi H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan;
- Bahwa terhadap penyusunan laporan pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kegiatan tersebut yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
Menimbang,bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM selaku Direktur PT. GEUNTA CONSULINDO tidak pernah mengajukan Surat permohonan pencairan dana atau permohonan pembayaran sehubungan dengan Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 namun Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM menyuruh saksi TAUFIQUL ULUM untuk menyerahkan laporan kegiatan tersebut secara langsung kepada saksi H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan sehubungan dengan pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Program Pemberdayaan Dalam rangka Otonomi Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 selanjutnya saksi TAUFIQUL ULUM menyampaikan langsung secara lisan kepada saksi H. ARISPUDIN untuk dilakukan pencairan dana karena laporan sudah diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM tidak menjalankan program Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 sebagaimana mestinya dan bekerjasama dengan para saksi untuk dapat mencairkan anggaran Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013, seharusnya terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan yang sama pada tahun anggaran 2012 telah berpengalaman dan melaksanakan Kegiatan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan Desa Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan aturan ;

Menimbang, bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (extra ordinary crime) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menangulanginya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis Tingkat Banding juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu, menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak dalam melakukan program pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena belum mencerminkan rasa keadilan;

[

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr tanggal 22 Mei 2018, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, untuk memenuhi ketentuan pasal 197 huruf k maka seketika setelah selesai menjalani tahanan dalam perkara lain dimaksud, terdakwa diperintahkan ditahan untuk melaksanakan hukuman dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

ME N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum ;
Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 22 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM, sehingga amarnya sebagai berikut ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Memerintahkan agar terdakwa seketika setelah selesai menjalani tahanan dalam perkara lain dimaksud, terdakwa diperintahkan ditahan untuk melaksanakan hukuman dalam perkara ini ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;

Membebankan kepada Terdakwa Ir. HASANUDDIN, MT, IPM Alias HASAN Bin MUHAMMAD KASIM, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh Jarasmen Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddyman Naibaho, S.H., M.H., dan H. Yusdirman Yusuf, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sinta Herawati S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota; Hakim Ketua Majelis;

Eddyman Naibaho, S.H., M.H. Jarasmen Purba, S.H.

H. Yusdirman Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Sinta Herawati S.H.