109/PDT/2015/PT-MDN

P U T U S A N

NOMOR : 109/ PDT / 2015 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. H E N D R A T O : Laki-Laki, lahir di Medan, 08 Mei 1944, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Camar XII Blok BC No. 42, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren. Dahulu sebagai Penggugat- I,sekarang sebagai : Pembanding – I .;-----------------------------------------------------

2. I S K A N D A R : Laki-Laki, lahir di Medan, 06 April 1944, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal di Jakarta Barat, Green Ville Tahap IV Blok AL/15, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk. Dahulu sebagai Penggugat- I,sekarang sebagai : Pembanding – II .---------------------------------------------------------------------------

3. INDRA NURSALIM : Laki-Laki, lahir di Medan, 23 Februari 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal di Surabaya, Kutisari Indah Utara X / 8, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Dahulu sebagai Penggugat-III ,sekarang sebagai : Pembanding – III ; ----------------------------------------------------

4. NELLY NURSALIM : Perempuan, Lahir di Medan, 04 Oktober 1951, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aster No. 31, Kelurahan jatipulo, Kecamatan Pal Merah. Dahulu sebagai Penggugat- IV,sekarang sebagai : Pembanding – IV ;-----------------------------------------------------------------------

5. YENNY NURSALIM : Perempuan, Lahir di Medan, 10 Nopember 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tinggal di Sidoarjo, Jalan Palem Selatan II / MC 156 - 158 No. 31, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Pal Merah. dahulu sebagai Penggugat- V ,sekarang sebagai : Pembanding – V ;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di alamat kuasa hukumnya Dr. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum, TETTY SIREGAR, SH, CHRISTINA NURMAYA DEWI, SH, DAVID PANGGABEAN, SH, masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2014 , selanjutnya disebut : Para Pembanding ;

M E L A W A N :

PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL : Berkantor pusat di Jakarta dan berkantor Cabang di Medan, Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Ujung Baru, Belawan , Dahulu sebagai Tergugat ,sekarang sebagai : Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 109/PDT/2015/PT MDN tanggal 10 April 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47 / Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 02 Desember 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2014 dan telah terdaftar dengan Register perkara Nomor : 47/Pdt.G/2014/ PN.Mdn ;

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya Gugatan para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

------- Bahwa Penggugat I s/d V adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Sumiyati yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2000, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kematian No. 536/U/JB/2000 tertanggal 29 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;

------- Bahwa semasa hidup almarhumah Sumiyati ada memiliki 2 (dua) bidang tanah, masing-masing sebagai berikut yaitu :

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12.825 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi terletak di Medan, Kampung Salam Blok III, Belawan II, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belawan II, dengan batas-batas sebagai berikut :

   • Sebelah Utara berbatas dengan kampung Sjukur sepanjang lebih kurang 87 meter ;

   • Sebelah Selatan berbatas dengan kolam Abdul Rachman sepanjang lebih kurang 101 meter ;

   • Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Salam sepanjang lebih kurang 160 meter ;

   • Sebelah Timur berbatas dengan Paluh Buntung sepanjang lebih kurang 145 meter ;

2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Medan, Kampung Salam Blok III, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Kota Belawan sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Belawan II, dengan batas-batas sebagai berikut :

   • Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Baru dan Rumah Penduduk sepanjang lebih kurang 119 meter ;

   • Sebelah Selatan berbatas dengan Kolam Kepunyaan Sumiyati dan T. Nampluh sepanjang lebih kurang 124 meter ;

   • Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Penduduk Kampung Salam III sepanjang lebih kurang 27 meter ;

   • Sebelah Timur berbatas dengan Paluh Buntung sepanjang lebih kurang 40 meter ;

------- Bahwa almarhumah Sumiyati memperoleh alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut berdasarkan penguasaan fisik sejak tahun 1957 yang dipergunakan sebagai tambak ;

------- Bahwa sejak tanah tersebut diperoleh orang tua Penggugat I s/d V (ic. almarhumah Sumiyati), tanah tersebut telah di kuasai dan diusahai secara terus menerus tanpa ada gangguan dari siapapun juga hingga orang tua Penggugat I s/d V tersebut meninggal dunia, begitu juga halnya setelah orang tua Penggugat I s/d V meninggal dunia, Penggugat I s/d V telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara terus menerus dengan melanjutkan usaha berupa tambak, baik mengusahakan sendiri maupun dengan menyewakan kepada pihak ketiga ;

------ Bahwa diatas tanah tersebut juga telah didirikan sebuah rumah dengan luas lebih kurang 5 m x 20 m yang hingga saat ini tetap berada diatas tanah tersebut dan dihuni oleh Muhammad Sadik selaku pihak yang disuruh untuk menjaga dan merawat tanah tersebut ;

------- Bahwa jelas adanya, 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan milik Ahli Waris almarhumah Sumiyati yang berasal dari pewarisan, berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu” ;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Penggugat I s/d V dinyatakan sebagai pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12.825 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi terletak di Medan, Kampung Salam Blok III, Belawan II, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belawan II ;

2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Medan, Kampung Salam Blok III, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Kota Belawan sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Belawan II ;

------- Bahwa selaku warga Negara yang baik, Penggugat I s/d V juga telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut sejak tahun 1986 hingga saat ini dan dengan demikian, merupakan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985 ;

------- Bahwa pada bulan Agustus 2013 yang lalu, Tergugat membuat pagar yang didalamnya termasuk tanah milik Penggugat I s/d V, dan juga menimbun dengan tanah, tambak milik Penggugat I s/d V secara tanpa hak dan melawan hukum ;

------- Bahwa tindakan tergugat membuat pagar pada tanah milik Penggugat I s/d V dan menimbun dengan tanah, tambak milik Penggugat I s/d V tanpa hak dan tanpa seizin serta dengan melawan hukum, secara nyata telah menunjukkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecthmatige daad) sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila “Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecthmatige daad)” ;

------- Bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari tergugat, dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat I s/d V” ;

------- Bahwa oleh karena tergugat telah dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat I s/d V, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari tergugat, dihukum untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini” ;

------- Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh tergugat dengan melakukan penimbunan (pengerusakan) terhadap kolam ikan (tambak) milik Penggugat I s/d V, secara nyata telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat I s/d V ;

------- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari tergugat, dihukum untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, ganti rugi materiil yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)” ;

------- Bahwa perbuatan melawan hukum (Onrecthmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat, secara nyata-nyata telah pula menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat I s/d V dimana Penggugat I s/d V tidak dapat menyewakan tambak (kolam ikan) tersebut sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun, sehingga pengugat telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) ;

------- Bahwa oleh karena Penggugat I s/d V telah kehilangan atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings), maka patut dan beralasan pula kirannya menurut hukum apabila “tergugat dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun, terhitung sejak bulan Agustus 2013 hingga Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini” ;

------- Bahwa Penggugat I s/d V juga secara nyata mengalami kerugian materil lainnya, dimana dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat I s/d V telah menyewa jasa pengacara, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “ Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)” ;

------- Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, secara nyata juga Penggugat I s/d V telah mengalami kerugian moril, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar kepada penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil, yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)” ;

------- Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhumah Sumiyati dikhawatirkan akan disalahgunakan dan dialihkan secara sepihak oleh Tergugat sebelum gugatan ini berkekuatan hukum tetap maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Penjagaan atas harta milik almarhumah Sumiyati berupa harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) ;

------- Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat I s/d V tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), atas harta benda tergugat, yang akan dihunjuk kemudian ;

------- Bahwa gugatan Penggugat I s/d V telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)” ;

------- Bahwa atas tindakan penimbunan terhadap kolam milik Penggugat I s/d V, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I s/d V, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat I s/d V, dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan Provisionil yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

”Menghukum Tergugat agar menghentikan dan tidak melakukan pembangunan apapun diatas kedua bidang tanah tersebut” ;

------ Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadapan yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan, kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

• ”Menguatkan putusan provisionil yang dimohonkan dalam perkara ini” ;

Dalam Pokok Perkara :

1. “Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d V untuk seluruhnya” ;

2. “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini” ;

3. “Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan yang dimohonkan dan dijalankan dalam perkara ini” ;

4. “Menyatakan Ahli Waris Almarhumah Sumiyati sebagai pemegang alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 12.825 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh lima) meter persegi terletak di Medan, Kampung Salam Blok III, Belawan II, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belawan II, dengan batas-batas sebagai berikut :

   • Sebelah Utara berbatas dengan kampung Sjukur sepanjang lebih kurang 87 meter ;

   • Sebelah Selatan berbatas dengan kolam Abdul Rachman sepanjang lebih kurang 101 meter;

   • Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Salam sepanjang lebih kurang 160 meter;

   • Sebelah Timur berbatas dengan Paluh Buntung sepanjang lebih kurang 145 meter;

2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 4.895 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Medan, Kampung Salam Blok III, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Kota Belawan sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Belawan II, dengan batas-batas sebagai berikut :

   • Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Baru dan Rumah Penduduk sepanjang lebih kurang 119 meter ;

   • Sebelah Selatan berbatas dengan Kolam Kepunyaan Sumiyati dan T. Nampluh sepanjang lebih kurang 124 meter ;

   • Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Penduduk Kampung Salam III sepanjang lebih kurang 27 meter ;

   • Sebelah Timur berbatas dengan Paluh Buntung sepanjang lebih kurang 40 meter ;

5. “Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)” ;

6. “Menghukum tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari tergugat, untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat I s/d V” ;

7. “Menghukum tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari pihak tergugat, untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini” ;

8. “Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus ganti rugi materiil yang diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)” ;

9. “Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun, terhitung sejak bulan Agustus 2013 hingga Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini” ;

10. “Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)” ;

11. “Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat I s/d V, seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil, yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)” ;

12. “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uti voerbaar bij voorraad)” ;

13. “Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini” ;

------- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban masing masing sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Legal Standing.

• Bahwa salah satu syarat mutlak untuk mengajukan gugatan yang menyangkut kebendaan adalah si penggugat secara nyata mempunyai hubungan hukum dengan barang bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan dasar pengajuan gugatan.

• Bahwa kesultanan Deli sudah berdiri sebelum penjajah kolonial Belanda menginjakkan kaki di bumi Sumatera Timur dan ketika itu pada umumnya tanah di sekitar pelabuhan Belawan berada didalam penguasaan kesultanan, dan hal mana dikuatkan pula dengan adanya perjanjian-perjanjian consessi antara perusahaan (Maschapijen) perkebunan Belanda dengan Kesultanan Deli.

• Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kesultanan Deli pada waktu itu, tanah-tanah tersebut diberikan limpah karunia kepada para pemangku kesultanan dan penduduk sekitarnya yang kemudian dengan wafatnya para pemangku kesultanan tanah-tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya.

• Bahwa pemilik awal Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Belawan II tanggal 5 Juni 1978 adalah T.IZIDIN Bin T. Amaloedin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli) Bin Ma’moen Al Rasyid Perkasa Alamsyah (Sultan Deli, Wafat 9-9-1924).

• Bahwa berdasarkan fakta sejarah dan silsilah juriat Kesultanan Deli tersebut, maka hal yang didalilkan Penggugat I s/d. V pada halaman 2 s/d. 4 adalah merupakan rangkaian rekayasa yang dilakukan oknum-oknum Desa Belawan II pada waktu itu dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang sedemikian tersebut, karena Penggugat I s/d. V tidak menceritakan pada tahun 1957 dari mana orang Tua Penggugat I s/d.V yang bernama Sumiyati yang nota bene adalah bukan penduduk Desa Belawan II dan bukan pula dari golongan etnis Melayu memperoleh kedua bidang tanah pada tahun 1957, apakah dengan sebab peralihan hak dari keluarga Sultan Deli atau menggarap atau menguasai tanah secara tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

• Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas terang dan jelas Penggugat I s/d. V maupun Almh. Sumiyati sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara dan dengan sebab mana tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan dengan sebab mana selayaknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat I s/d. V tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard).

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

• Bahwa hal yang didalilkan Penggugat I s/d. V dalam gugatan pada halaman 2 dan 4 tentang kepemilikan 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 12.825 M2 dan 4.895 M2 di Kampung Salam Blok III Kel.Belawan II Kecamatan Medan Kota Belawan dengan batas-batas seperti yang Penggugat I s/d. V sebutkan, adalah tidak ada atau tidak dikenal apalagi dengan penyebutan Blok III seperti yang didalilkan Penggugat I s/d. V.

• Bahwa berdasarkan hal yang Tergugat uraikan diatas terang dan jelas, 2 (dua) bidang tanah yang dimaksudkan Penggugat I s/d. V dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan didalam surat gugatannya pada halaman 3 adalah tidak jelas, dan dengan sebab mana beralasan pula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat I s/d. V kabur (obscuur) dan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard).

3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

• Bahwa objek gugatan yang digugat Penggugat I s/d. V adalah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Belawan II yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang diperoleh Tergugat dari Bambang Susilo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2012 tanggal 10-05-2012 yang dibuat dihadapan PPAT Martua Simanjuntak, SH di Medan dan Bambang Susilo memperoleh bidang tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 95/Belawan II tersebut dari ahli waris T.Izidin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2012 tanggal 15-03-2012 yang juga dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH, PPAT di Medan, yang kemudian atas dasar jual beli tersebut Bambang Susilo telah mengajukan perubahan status tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan II tanggal 23-04-2012.

• Bahwa berdasarakan kronologis kepemilikan dan peralihan bidang tanah tersebut sebagaimana Tergugat uraikan diatas, adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata apabila gugatan Penggugat I s/d. V hanya diajukan terhadap PT.Multicon Indrajaya Terminal tanpa menggugat pihak-pihak seperti yang Tergugat sebutkan diatas, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, T.Izidin ataupun ahli warisnya selaku pemilik awal Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II atas tanah seluas 56.300 M2 , Bambang Susilo yang menerima peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/2012 tanggal 15-03-2012, serta Martua Simanjuntak, SH. selaku PPAT dimana Akta-Akta Jual Beli itu dibuat dihadapannya.

• Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat uraikan diatas, terang dan nyata ada pihak-pihak lain yang terkait dan punya andil dalam penerbitan maupun peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II yang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II dan terakhir menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan II yang seharusnya digugat oleh Penggugat I s/d. V, tetapi ternyata tidak disertakan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, sehingga menjadikan gugatan yang diajukan Penggugat I s/d. V kurang pihak (plurium litis consertium), maka dengan sebab mana selayaknya pula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat I s/d. V dinyatakan tidak dapat diterima (niet on- vanklijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Konpensi :

• Bahwa sebelumnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalil-dalil yang Tergugat ajukan didalam eksepsi secara mutatis mutandis sepanjang relevan dianggap juga merupakan dalil-dalil bantahan Tergugat didalam pokok perkara ini.

• Bahwa hal yang didalilkan Penggugat I s/d. V pada posita halaman 2 dan 3 tentang semasa hidupnya almarhumah Sumiyati ada memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas lebih kurang 12.825 M2 dengan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 dan 4.895 M2 dengan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982, dan menyatakan pula pada alenia terakhir halaman 3 s/d halaman 4 “ bahwa almarhumah Sumiyati memperoleh alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut berdasarkan penguasaan fisik sejak tahun 1957 yang dipergunakan sebagai tambak” adalah merupakan rekayasa dan kebohongan dan harus ditolak, dengan alasan :

• Penggugat I s/d. V tidak ceritakan didalam posita gugatannya, bagaimana orang tua Penggugat I s/d. V bisa memperoleh dan menguasai fisik kedua bidang tanah tersebut pada tahun 1957, apakah dengan menggarap atau membeli dari pemiliknya, karena situasi diawal kemerdekaan pada waktu itu hukum adat masih sangat kuat sedangkan orang tua Pengguat I s/d. V bukan termasuk etnis Melayu sedangkan tanah-tanah didaerah Belawan masih dibawah kekuasaan Kesultanan Negeri Deli, dan hasil investigasi Tergugat ke Kelurahan Belawan II maupun Belawan Bahari surat keterangan yang menyatakan orang tua Penggugat I s/d. V menguasai sejak tahun 1957 tidak pernah ada.

• Surat keterangan penguasaan tanah yang didalilkan Penggugat I s/d. V tersebut tidak pernah diterbitkan, dan jika pun ada (Quod Non) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena diterbitkan diatas Grant Sulthan Nomor : 1877 tanggal 9 Agustus 1928.

• Bahwa pada tahun 1957 jalan Tol Belmera belum ada dan areal objek sengketa tersebut masih merupakan rawa pasang surut dan hutan mangrove tempat biota laut bersarang dan bertelur dan dijadikan oleh beberapa warga masyarakat untuk mencari penghidupan dirawa mangrove tersebut dan menurut keterangan M.Sadik, saksi yang pernah memberi kesaksian di depan persidangan pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam gugatan yang diajukan oleh salah seorang dari Penggugat I s/d. V , saksi tersebut pada sekitar tahun tujuh puluhan dia mengusahai/ membuka rawa mangrove tersebut dan menjadikannya tambak/kolam pasang surut tanpa memiliki surat-surat dan baru pada tahun 1980 diberitahu tanah tersebut sebagai milik dari Namploh (i.c. orang Tua Penggugat I s/d. V).

• Penggugat I s/d. V tidak ceritakan dimana waktu itu orang tua Penggugat I s/d. V tinggal di Belawan karena didalam data Kelurahan Belawan II nama orang tua Penggugat I s/d. V tidak ada ditemukan sebagai penduduk Belawan, sehingga tidaklah diterima logika akal penguasaan fisik atas tanah tersebut bisa dilaksanakan orang tua Pengguugat I s/d. V secara terus menerus.

• Pada akhir September tahun 1961 terbit Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 yang pada Pasal 3 Jo. 3.a yang menyangkut larangan pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggalnya yang empunya (absentee) dan dengan sebab mana surat keterangan Kepala Desa dan Lurah yang dimiliki Penggugat I s/d. V harus diuji dahulu apakah Kepala Desa maupun Lurah tersebut mempunyai kewenangan menerbitkan surat yang sedemikian itu tanpa alas hak yang jelas.

• Bahwa demikian juga hal yang didalilkan Penggugat I s/d. V tentang adanya Surat Keterangan Lurah Belawan II No.607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 dan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982, adalah merupakan rekayasa dan harus ditolak karena :

• tanah yang di dalilkan Penggugat I s/d. V sebagai miliknya berdasarkan kedua surat keterangan tersebut pada tanggal 12 Agustus 1981 dan 3 April 1982 adalah merupakan tanah milik T.Izidin yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5 Juni 1978.

• bidang tanah yang dimiliki Tergugat tersebut yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5 -6-1978 atas nama T.IZIDIN, yang diterbitkan berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah dari Asisten Wedana Labuhan Deli tertanggal 15 Juni 1961 yang menerangkan tanah yang dimaksud adalah merupakan pecahan dari Grant Sultan Nomor 1877 tanggal 9 Agustus 1928.

• Bahwa demikian juga hal yang didalilkan Penggugat I s/d. V : “bahwa diatas tanah tersebut juga telah didirikan sebuah rumah dengan luas lebih kurang 5 m x 20 m yang hingga saat ini tetap berada diatas tanah tersebut dan dihuni oleh Muhammad Sadik selaku pihak yang disuruh untuk menjaga dan merawat tanah tersebut” adalah merupakan kebohongan, karena :

• Bangunan rumah tersebut pada saat ini sudah tidak ada dan Tergugat telah bertemu langsung dengan Muhammad Sadik, dan Muhammad Sadik menyatakan bangunan rumah dan pintu air kolamnya dia sendiri yang membangun (bukan dibangun Sumiyati) diatas tanah SHM No.15/Desa Belawan II tahun 1978 yang telah menjadi SHM No.95/Desa Belawan II dan karena bidang tanahnya akan dipakai oleh Tergugat, Muhammad Sadik dan keluarganya telah membongkar sendiri bangunan rumahnya dengan meminta uang ganti kerugian bangunan rumah dan isi kolamnya dan Tergugat sudah membayarnya dan hal mana akan dibuktikan nantinya berdasarkan surat pernyataan Muhammad Sadik tanggal 11 Agustus 2013 dan tanggal 02 Desember 2013 yang menyatakan telah menerima pembayaran dan mengakui bangunan rumahnya didirikan diatas SHM No.95/Belawan II yang semula SHM No.15/Desa Belawan II Tahun 1978.

• Bahwa demikian juga hal yang didalilkan Penggugat I s/d. V tentang adanya Surat Keterangan Lurah Belawan II No. 607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 dan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982, hal mana adalah merupakan rekayasa oknum-oknum kelurahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena surat penguasaan yang disebut sejak tahun 1957 tersebut tidak pernah ada, dan seandainya surat keterangan tersebut benar dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Belawan II (QUOD NON) surat keterangan tersebut HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM karena:

• Surat Keterangan Lurah Belawan II No.607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 dan No.: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982 tersebut diterbitkan diatas “Tanah Hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5 Juni 1978 atas nama T.IZIDIN hal mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1972.

• Surat Keterangan Lurah Belawan II No.607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 dan No: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982 tersebut jika benar ada (quod non) diterbitkan bertentangan dengan Pasal 3 dan 3a. Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1964 yang pada pokoknya dilarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya.

• Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas tidaklah beralasan hukum dan dengan sebab mana harus ditolak dalil-dalil Penggugat I s/d. V yang menyatakan : “bahwa oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat I s/d. V dinyatakan sebagai pemegang hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah” sebagaimana disebut pada halaman 4 dan 5 surat gugatannya.

• Bahwa demikian juga hal yang didalikan Penggugat I s/d. V pada halaman 5 tentang “Penggugat I s/d. V juga telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut”, hal mana tidaklah bisa dijadikan dasar Penggugat I s/d. V sebagai pemilik tanah, karena pajak Bumi dan Bangunan dikenakan pada setiap orang yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan dan bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah.

• Bahwa demikian pula hal yang didalilkan Penggugat I s/d. V, Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) membuat pagar pada tanah milik Penggugat I s/d. V dan menimbun dengan tanah tambak milik Penggugat I s/d. V” adalah merupakan tuntutan yang keliru tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena yang dipagar dan ditimbun Tergugat adalah tanah milik Tergugat sendiri seluas 56.300 M2, yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Bangunan No.21/Belawan II tanggal 23-04-2012, yang Tergugat peroleh secara sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2012 tanggal 10-05-2012, adapun Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan II tersebut berasal dari Sertipikat Hak Milik No.95/Belawan II yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik No.15/Belawan II tanggal 5 Juni 1978 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Instansi yang berwenang menurut undang-undang untuk menerbitkan sertipikat, dan Sertipikat Hak Milik No.15/Belawan II diterbitkan berdasarkan alas hak Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 15 Juni 1961, yang dalam diktumnya antara lain menerangkan “Tanah tersebut asalnya dari pecahan Grant Sulthan Nomor : 1877 tanggal 9 Agustus 1928.

• Bahwa karena terang dan jelas hak atas tanah yang dimiliki Tergugat atas tanah seluas 56.300 M3, yaitu dengan dasar kepemilikan sebagaimana diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sedangkan bukti penguasaan yang didalilkan Penggugat I s/d. V bertentangan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena diterbitkan (QUOD NON) diatas “Tanah Hak” atau tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Belawan II tanggal 5 Juni 1978 (bukan merupakan Tanah Negara), maka berdasarkan semua dalil-dalil bantahan yang Tergugat paparkan diatas yang berdasarkan fakta-fakta yang autentik yang akan Tergugat buktikan di persidangan maka hal yang Penggugat I s/d. V dalilkan dan tuntut pada halaman 5 s/d. 7 tentang :

• Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

• Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat I s/d. V ;

• Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai sebesar Rp. 5.000.000,- setiap hari ;

• Tergugat membayar ganti rugi materil yang diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- ;

• Tergugat membayar ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar Rp.250.000.000,- ;

• Tergugat membayar biaya pengacara yang diperhitungkan sebesar Rp.250.000.000,-

• Adalah SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK.

• Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang authentik yang tidak terbantahkan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISIONAL :

• Menolak tuntutan provisionil Penggugat I s/d. V ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak gugatan Para Penggugat I s/d. V untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

• Bahwa sebelumnya Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat d.R) mohon dalil-dalil yang dipergunakan dalam konpensi dianggap juga dipergunakan kembali dalam rekonpensi.

• Bahwa tanah yang didalilkan Penggugat I s/d.V d.K./Tergugat I s/d. V d.R sebagaimana disebutkan didalam surat gugatan pada posita halaman 2 dan 3, adalah merupakan tanah milik Penggugat, d.R berdasarkan :

1. Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 15 Juni 1961 seluas 12.484,5 M2. atas nama T.IZIDIN, yang diktumnya antara lain menerangkan:

• Tanah tersebut asalnya dari pecahan Grant Sultan Nomor 1877 tangal 9 Agustus 1928,

• Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai pengganti Grant Sultan yang tersebut diatas buat sementara menunggu ada peraturan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5 - 6 -1978 atas nama T.IZIDIN, seluas 96.200 M2 (ketika diukur ulang ternyata luasnya tidak lagi 12.484,5 M2 sebagian digarap masyarakat dan dibuat jalan) yang terdaftar di Kantor Agraria Kota Medan (waktu itu) pada tanggal 5 Juni 1978.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II tanggal 29- 6 -1984 seluas 56.300 M2, yang merupakan salah satu pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5-6-1978 yang terkena pembangunan Jalan Tol Belmera dan dengan sebab T.IZIDIN meninggal pada tanggal 30-1-1986 beralih kepada ahli warisnya yaitu: T.CHAIRIYAH, T.SYARUFUDDIN DAN T.ABDUL AZIS, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pelabuhan I = 219,40 M.

• Sebelah Selatan berbatas dengan .Rawa/Kolam = 72,50 M.

• Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tol Belmera = 384,50 M.

• Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rel KA = 387,00 M.

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II dengan sebab peralihan hak sesuai Akta Jual Beli Nomor: 08/2012 tanggal 15-03-2012 beralih kepada BAMBANG SUSILO dan berdasarkan permohonan BAMBANG SUSILO dan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 dan Permohonan Perubahan Hak Tanggal 23-04-2012 Hak Milik Nomor 95/Kelurahan Belawan II Hapus dan Diubah Menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Belawan II.

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan pada tanggal 10-05-2012 beralih kepada Tergugat (PT.Multicon Indrajaya Terminal).

6. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :08/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 28 Agustus 2013, yang menyatakan antara lain :

• Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Belawan II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 95/Belawan II dan terakhir beralih menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Belawan II (sekarang Belawan Bahari) An. PT.Multicon Indrajaya Terminal adalah sah dan berkekuatan hukum.

• Menyatakan Penggugat I (PT.Multicon Indrajaya Terminal) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 56.300 M2 (Lima puluh enam ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Belawan II (sekarang Belawan Bahari), Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

• Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet atau banding.

• Bahwa berdasarkan kronologis kepemilikan dan peralihan hak yang Penggugat d.R. uraikan diatas dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 08/Pdt.G/2012/ PN.MDN. tanggal 28 Agustus 2012 terang dan jelas merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan tentang keabsahan kepemilikan bidang tanah seluas 56.300 M2 yang dimiliki Penggugat d.R dan atas dasar mana pula sangat beralasan hukum Penggugat d.R mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan II tanggal 23-04-2012 atas nama PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL, yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II tanggal 29-6-1984 atas nama T.IZIDIN yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5-6-1978 atas nama T.IZIDIN, berikut semua peralihan haknya adalah sah dan berkekuatan hukum.

• Bahwa hal yang didalilkan Tergugat I s/d. V, d.K/Tergugat I s/d. V, d.R. pada posita halaman 2 dan 3 tentang; semasa hidupnya Almarhumah Sumiyati ada memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas lebih kurang 12.825 M dengan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 dan 4.895 M2 dengan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982, dan menyatakan pula pada alenia terakhir halaman 3 s/d. halaman 4 ; “ bahwa Almarhumah Sumiyati memperoleh alas hak yang sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut berdasarkan penguasaan fisik sejak tahun 1957, adalah merupakan suatu bentuk rekayasa pengelabuan hukum karena menurut logika jika benar orang Tua Penggugat I s/d. V telah menguasai secara fisik sejak tahun 1957 dan surat bukti penguasaan fisik sejak tahun 1957 tersebut benar-benar ada (Quod Non) dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, seharusnya Surat Keterangan yang dimiliki Orang Tua Penggugat, d/K/Tergugat, I s/d. V d.R. tersebut hanyalah 1 (satu) bentuk surat keterangan tanah dan tidak dalam 2 (dua) bentuk surat keterangan tanah, apalagi dengan tahun penerbitan yang berbeda dan Kades/Lurah yang menerbitkan serta menanda tangani surat keterangan tersebut berbeda pula, dimana surat keterangan yang pertama diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 1981 dengan Kepala Desa Belawan II KASDI, dan surat keterangan yang kedua diterbitkan pada tanggal 3 April 1982 oleh Kepala Kelurahan Belawan II H.MACHSUS BUSTAMI, B.Sc.

• Bahwa perbuatan merekayasa dan pengelabuan hukum tersebut selayaknya dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dan dengan sebab perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan diatas tanah Grant Sultan Nomor 1877 tanggal 9 Agustus 1928, yang kemudian diganti dengan Surat Keterangan Hak Menguasai Tanah yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 15 Juni 1961 dan atas dasar alas hak tersebut oleh pemiliknya (T.IZIDIN) didaftarkan di Kantor Agraria Kota Medan dan kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya pada tanggal 5 Juni 1978 dan kemudian dengan sebab pembangunan Jalan Tol Belmera telah dipecah menjadi 3 (tiga) sertipikat hak milik, dan salah satunya Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Belawan II, yang kemudian sejak tanggal 23-04-1912 telah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan yang seterusnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 13/2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak,SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan pada tanggal 10 Mei 2012 telah beralih menjadi milik Penggugat, d.R. maka Penggugat d.R. sebagai pemilik tanah yang sah merasa sangat dirugikan baik secara moriel maupun materiel oleh perbuatan Tergugat I s/d. V d.R. yang menghalang-halangi Penggugat d.R. untuk memanfaatkan tanah miliknya, perbuatan mana telah memicu beberapa warga masyarakat yang juga telah menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (i.c. Penggugat d.R) dengan mendirikan pagar berduri untuk menghalangi pekerja pembangunan pemagaran sehingga Penggugat, d.R. harus meminta perlindungan hukum dan pengawalan dari aparat yang berwenang agar tidak terjadinya konflik fisik antara pekerja dengan warga masyarakat, dan perbuatan Tergugat I s/d. V, d.R. tersebut telah mengakibatkan terkendalanya pekerjaan fisik maupun progress keuangan yang berasal dari pinjaman Lembaga Keuangan.

• Bahwa adapun kerugian materiel dan immaterial yang diderita Penggugat, d.R. akibat perbuatan Tergugat, d.R. diperkirakan adalah sebesar Rp.7.630.000.000,- dengan perincian sebagai berikut;

1. Kerugian Materiel, berjumlah : Rp. 5.630.000.000,- dengan perincian:

1. Kerugian meteriel yang diakibatkan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (i.c.Penggugat,d.R.) yang dilakukan oleh orang Tua Tergugat I s/d.V d.R/Tergugat I s/d. V d.R. dan/atau orang suruhan yang menguasai dan mengusahai rawa/kolam serta mendirikan bangunan diatasnya tanpa izin Penggugat,d.R. dari sejak tahun 1957 s/d. tahun 2014 dihitung Rp. 10.000.000,- pertahun, yaitu selama 57 tahun berjumlah = Rp. 570.000.000,-

2. Kerugian materiel untuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Staf PT.Multicon Indrajaya Terminal sebanyak 2 (dua) orang) untuk menghadiri panggilan-panggilan akibat laporan pengaduan Tergugat,I s/d. d.R. kepada aparat Kepolisian dan gugatan pada lembaga Peradilan sejak Agustus 2012 s/d. sekarang, dihitung rata-rata dalam 1 (satu) bulan 2 kali perjalanan Jakarta – Medan @ Rp.10.000.000,- = 2 x Rp.10.000.000,- x 23 bulan, berjumlah = Rp.460.000.000,-

3. Biaya rapat-rapat insidentil Direksi PT.Multicon Indrajaya Terminal bersama Komisaris maupun Staf perusahaan, membahas permasalahan kendala-kendala yang terjadi di lokasi pekerjaan akibat keberatan-keberatan dan laporan-laporan dari Tergugat, I s/d.d.R, sampai saat ini dihitung sejumlah = Rp. 100.000.000,-

4. Biaya untuk Legal Consultant/Kuasa Hukum baik untuk urusan Litigasi maupun Non Litigasi, sebanyak 2 (dua) orang @ Rp.250.000.000,- berjumlah = Rp.500.000.000,-

5. Biaya keterlambatan jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan Depo Container, akibat laporan-laporan yang disampaikan oleh Tergugat,I s/d. d.R. kepada Instansi Pemerintahan maupun aparat Kepolisian, hingga saat ini berjumlah = Rp.4.000.000.000,-

2. Kerugian immateriel, Rp. 2.000.000.000,-

1. Timbulnya rasa cemas dan was-was (jantungan) layaknya seseorang yang dipanggil untuk menghadap untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum akibat pengaduan dari Tergugat, I s/d. V d.R.

2. Turunnya marwah/prestise Perusahaan maupun pribadi Direksi diantara sesama rekan bisnis, dikarenakan adanya klaim dan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d.V d.R yang menimbulkan persepsi seakan-akan Direksi PT.Multicon Indrajaya Terminal telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Beban moral yang dihadapi Staf Perusahaan/pekerja yang berada di lokasi pekerjaan dilapangan, menghadapi perilaku yang tidak bertanggungjawab dari sebagian warga masyarakat yang menguasai tanah tanpa izin yang berhak baik dari yang sudah menerima ganti kerugian maupun yang belum bersedia menerima maupun masyarakat sekeliling lokasi tanah.

Bahwa bedasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang Penggugat. d.R.uraikan diatas, maka selayaknya pula Penggugat,d.R. mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Belawan II tanggal 23-04-2012 atas nama PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL, yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Belawan II tanggal 29-6-1984 atas nama T.IZIDIN yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Belawan II tanggal 5-6-1978 juga atas nama T.IZIDIN, berikut semua akta-akta peralihan haknya;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Kepala Desa Belawan II No.607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 seluas 12.825 M2 dan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982 seluas 4.895 M2 ;

4. Menghukum Tergugat I s/d.V d.R. untuk membayar ganti kerugian materiel dan immaterial kepada Penggugat, d. R. sebesar Rp.7.630.000.000,- (tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;

5. Menghukum Tergugat,I s/d. V d.R. untuk membayar kepada Penggugat,d.R. denda keterlambatan pembayaran ganti kerugian (dwangsom) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) perhari, atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian materiel dan immaterial yang ditetapkan yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Tergugat I s/d. V, d.R/Penggugat,I s/d. V d.K. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo ex bono).

------- Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Mdn pada tanggal 02 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

• Menolak Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Belawan II tanggal 23 April 2012 atas nama PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL, yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Belawan II tanggal 29 Juni1984 atas nama T.IZIDIN yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 15/Belawan II tanggal 5 Juni 1978 atas nama T.IZIDIN, berikut semua akta-akta peralihan haknya ;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Kepala Desa Belawan II No.607/0086/VIII/81 tertanggal 12 Agustus 1981 dan Surat Keterangan Lurah Belawan II No.: 54/3-B II/IV/82 tertanggal 3 April 1982 ;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

• Menghukum para Penggugat konpensi/ para Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.511.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

-------Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan isi putusan kepada para Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 24 Desember 2014;

-------Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 01/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H., MH Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 02 Desember 2014, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Januari 2015 ;-------------------------------------------------------------------

-------Menimbang bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 05 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Pebruari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada: Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2015 ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 10 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada para Pembanding maupun kepada Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Mdn, masing-masing tanggal 28 Januari 2015, tanggal 26 Januari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang , bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Tingkat Pertama tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam Konpensi , dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi secara nyata tidak mencerminkan keadilan karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mengenyampingkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ;---------------------------------------------------------

2. bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan tentang segala fakta yang timbul selama proses pemeriksaan dalam mengambil putusannya ; -----------------------------------------------------------------------------------------

3. bahwa dalam hal pembuktian , Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan hukum Acara ; -------------------------------------------------------------------------

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca memori banding Pembanding, semula Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan putusan perkara ini baik dalam Eksepsi , dalam Provisionil , dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensi , tidak ditemukan hal – hal atau keberatan pada angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas , sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan sempurna mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak , oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar ketentuan hukum acara perdata dalam menjatuhkan putusannya ;--------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas harus ditolak ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Kontra memori banding Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya telah membantah memori banding Pembanding semula Penggugat tidak perlu diulas lagi kata kontra memori banding tersebut telah membenarkan dan mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ; --------------

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat –surat yang terlampir , turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 02 Desember 2014, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut ,karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang , bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , oleh karenanya Memori banding dan Kontra Memori banding tersebut lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Desember 2014 No. 47/Pdt.G/2014/PN.MDN ,beralasan hukum untuk dikuatkan ; -----------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan , sehingga Pembanding semula dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;----------------------------------------------------

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yo, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat ; --------------

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 2 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut; --------------------------

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). ----------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H.. MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Jumat tanggal 31 JULI 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANGARATUA SIMARMATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS

- TTD - - TTD-

1. BENAR KARO KARO, SH., MH. RUSTAM IDRIS, S.H.

- TTD -

2. HERU PRAMONO, SH., M.Hum.     

PANITERA PENGGANTI

- TTD -

MANGARATUA SIMARMATA, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai ---------------- : Rp 6.000,-

Redaksi ----------------: Rp 5.000,-

Pemberkasan --------: Rp 139.000.-

Jumlah-----------------: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).