59/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 59/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BUPATI LANGKAT, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 1, Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Pembanding I semula Pelawan I;

2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT, beralamat di Jalan Kartini No. 9, Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Pembanding II semula Pelawan II;

3. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KECAMATAN BINJAI KABUPATEN LANGKAT, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 78, Kwala Begumit Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Pembanding III semula Pelawan III;

4. CAMAT BINJAI, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 5, Kwala Begumit, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Pelawan IV;

5. LURAH KWALA BEGUMIT, KECAMATAN STABAT, KABUPATEN LANGKAT, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35, Kwala Begumit, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Pembanding V semula Pelawan V;

6. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LANGKAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI, KEPALA KEPOLISIAN POS KWALA BEGUMIT, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kwala Begumit, selanjutnya disebut Pembanding VI semula Pelawan VI;

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasanya kepada 1. SULAIMAN GINTING,SH., 2. ARIPIN HALOMOAN SAGALA,SH., 3. SUWANDI,SH., 4. M. YUSUF,SH.MH., 5. KHAIRUL FUAD,SH., 6. WAHYUDI,SH., 7. ARDIKA PRANATA,SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULAIMAN GINTING,SH & REKAN., beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 331 A Binjai, bertindak baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2015;

Lawan

SAGINO, Laki-laki, Umur 59 Tahun, Pekerjaan : Petani, Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lingkungan V, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada 1. ARIFIN SALEH, SH.MH., 2. RAHMAT SOLIHIN PURBA,SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIFIN SALEH & ASSOCIATES., beralamat di Jalan Proklamasi No. 07 Stabat, bertindak baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa pihak pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya tertanggal 28 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 28 / Pdt. Vz / 2014 / PN.Stb., tanggal 28 Januari 2015 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 28 / Pdt.G / 2014 / PN-STB., Pelawan I (BUPATI LANGKAT) tidak ada menerima secara langsung Relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Stabat ataupun pemberitahuan dari Kepala Desa (Lurah) setempat ;

• Bahwa Adapun Putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

  1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak pernah hadir ;

  2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian secara verstek.

  3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 620 M2 (lebih kurang enam ratus dua puluh meter persegi) berikut dengan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan T. Amir Hamzah (persis persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan), Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:;

     • sebelah Utara berbatas dengan tanah Indra Mawardi = 40 M

     • sebelah Selatan berbatas dengan tanah T.Amir Hamzah = 40 M

     • sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perintis Kemerdekaan = 15,50 M

     • sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarkawiyanto = 15,50 M

  4. Menyatakan Tergugat I, Terrgugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige dads).

  5. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 028-02/K/2013 tertanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Eks SD Negeri 050578 Kwala Begumit Kabupaten Langkat dalam Pengelolaan Kecamatan Binjai.

  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menyerahkan secara sukarela tanah berikut bangunan aquo dalam keadaan kosong dan baik secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat.

  7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat lII, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

  8. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

  9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

• Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Verstek tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 (1), (2) H.I.R. dan sesuai dengan alasan dan bukti yang dapat Para Pelawan Ajukan dalam Perlawanan ini;

• Bahwa para Pelawan sebelumnya tidak pernah menerima Relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara tersebut sehingga para Pelawan belum ada menunjuk kuasa hukum sebagai perwakilan dari para Pelawan;

• Bahwa oleh karena Para Pelawan belum ada menunjuk Kuasa Hukum yang resmi untuk mewakili para Pelawan dalam perkara tersebut maka seharusnya Relaas panggilan sidang diserahkan langsung kepada Para Pelawan;

• Bahwa selain hal-hal tersebut diatas para Pelawan juga maka dengan ini Para Pelawan menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam Perkara Nomor : 28 / Pdt.G / 2014 / PN-STB kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui dibawah ini ;

• Bahwa tidak benar dan sangat tidak masuk akal jika Terlawan adalah pemilik dari tanah seluas 620 m2 sebagaimana dimaksud dalam Gugatan semula karena diatas tanah tersebut telah berdiri Bangunan Koperasi Unit Desa Sebelum tahun 1958 dan bagaiman bangunan pemerintah berada diatas tanah milik orang lain padahal pada masa didirikannya bangunan tersebut tanah Negara bebas sangatlah luas sehingga tidak ada alasan untuk meminjam tanah milik Terlawan, disamping itu siapa pun tahu bahwa Sekolah Dasar, merupakan Bangunan milik Pemerintah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, sehingga jika pun ada alas hak seseorang yang berada diatas tanah tersebut tentu telah bertentangan dengan Fungsi Sosial Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960, dan lebih lanjut kita juga tahu bahwa di Jaman Orde Baru jika ada pembangunan yang bersipat untuk kepentingan umum diatas tanah orang lain maka Hak atas Tanah tersebut dicabut berdasarkan kententuan tentang Pencabutan Hak Atas Tanah (vide PMDN No 15 tahun 1975 );

• Bahwa mungkin saja Almarhum Hendrik Wawoh ada memperoleh hak atas tanah seluas 21.600 m2 sesuai persil 49 nomor urut 64 namun objek sengketa bukanlah bagian dari tanah tersebut;

• Bahwa Undang-undang telah mengatur hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki sesorang sebagai alas hak untuk menentukan dasar penguasaan atas tanah serta ada Pejabat yang telah ditentukan untuk memerikan alas hak tersebut jadi tidaklah benar kita dapat dinyatakan sebagai pemilik sebidang tanah hanya dengan Surat Pernyataan ataupun kesaksian dari orang lain sebagaimana Terlawan maksudkan dalam poin 4 dan 5 Gugatan semula ;

• Bahwa mengenai pajak atas tanah di Indonesia tidaklah menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut karena hukum agraria di Indonesia menganut sisten Recht Cadaster bukanlah Fiscal Cadaster;

• Bahwa Koperasi Gudang Beras yang dibangun pada waktu itu sebenarnya adalah Koperasai Unit Desa (KUD) bukanlah didirikan oleh Hendrik Wawoh melainkan oleh Pemerintah melalui Kepala Desa pada masa itu dimana Koperasi tersebut merupakan milik Desa dan didirikan diatas Tanah Negara yang di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Langkat pada masa itu dan Alm.Hendrik wawoh sendiri pada masa itu hanyalah sebagai pengurus Koperasi Unit Desa Tersebut;

• Bahwa M. Sukri tidak pernah meminjam tanah terperkara dari Alm. Hendrik wawoh yang benar M. Sukri sebagai perpanjangan tangan pemerintah selaku seorang guru meminta Alm. Hendrik wawoh untuk meninggalkan tanah terpekara karena akan dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membangun Sekolah Dasar Negeri;

• Bahwa Terlawan sangatlah mengada-ada bagaimana mungkin bangunan permanen Sekolah Dasar Negeri yang milik Negara dibangun diatas tanah milik perorangan sedangkan tanah Negara bebas yang belum dimanfaatkan pada saat itu sangatlah luas terutama tanah-tanah eks Perkebunan Negara maupun Swasta yang telah berahir masa berlakunya dan M. Sukri sendiri diangkat sebagai Kepala sekolah pada masa itu karena dialah Guru yang tertua pada masa itu ;

• Bahwa Alm.Hendrik Wawoh bukanlah mengabulkan permintaan M. Sukri atas pinjam pakai melainkan yang sebenarnya Henrik Wawoh mengembalikan tanah terpekara kepada Pemerintah karena tanah tersebut memang bukan milik Alm.Hendrik Wawoh;

• Bahwa benar Terlawan maupun Alm. Hendrik Wawoh tidak pernah menjual tanah terpekara kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, Pelawan II maupun Pelawan III karena tanah terperkara memang milik Pemerintah Kabupaten Langkat bukan milik Terlawan ataupun Alm. Hendrik Wawoh;

• Bahwa Jika ada Permintaan Terlawan kepada Pelawan II untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Terlawan secara lisan mungkin hanyalah basa basi karena Terlawan seharusnya sadar bahwa tanah terpekara memang milik pemeritah Kabupaten Langkat dan tidak pernah penjanjian pinjam pakai atas tanah terpekara antara Para Pelawan dengan pihak manapun juga serta sejak dikuasainya tanah terpekara oleh pemerintah Kabupaten Langkat sampai tahun 2010 tidak ada pernah ganggu gugat dari pihak manapun juga yang telah melampaui tenggang waktu Kadaluarsa yang diatur didalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;

• Bahwa Para Terlawan bukanlah mengklaim objek perkara secara sepihak namun Para Terlawan menegaskan tentang Tanah terperkara memang milik Pemerintah Kabupaten Langkat;

• Bahwa oleh sebab itu Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V dan Pelawan VI tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige dads) justru Para Pelawan telah menunjukkan itikad baik selaku pemilik dengan menguasai dan mengusahai serta merawat tanah terpekara yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Langkat dengan baik;

• Bahwa oleh sebab itu tidak ada alasan hukum bagi Terlawan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Para Pelawan;

• Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pelawan semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat / Majelis Hakim menerima Permohonan Perlawan ini, menentukan hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya member putusan yang amarnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar.

  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 29 Desember 2014 Nomor : 28 / Pdt.G / 2014 / PN-STB.

  3. Mengadili kembali Perkara Nomor : 28 / Pdt.G / 2014 / PN-STB dan memberi Putusan dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Terlawan semula Penggugat.

  4. Menyatakan tanah terpekara merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Langkat.

  5. Menghukum Terlawan semula Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut pihak Terlawan, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Perlawanan Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apabila diteliti secara seksama memori perlawanan para Pelawan, perlawanan Para Pelawan tersebut diajukan dengan titel ”Permohonan Perlawanan terhadap Putusan Verstek”. Patut untuk dipahami bahwasanya perkara permohonan didalam hukum acara perdata termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair -bukan contentiosa- sehingga permohonan yang diajukan tersebut hakim akan memberi suatu penetapan;

Bahwa apabila Para Pelawan tetap dengan titel "permohonan perlawanan terhadap putusan verstek", dengan demikian permohonan perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah bersifat ex parte karena lebih bersifat kepentingan sepihak semata atau tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;

Bahwa dari materi perlawanan yang diajukan Para Pelawan menunjukkan bahwasanya Para Pelawan tidak konsisten dengan titel perlawanannya, karena sementara dalil-dalil perlawanan Para Pelawan dituangkan dalam bentuk contentiosa yakni perlawanan yang diajukan terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN. Stb;

Bahwa demikian halnya dengan uraian pada point 2 petitum Para Pelawan. Karena sebagaimana diketahui Terlawan (dahulu sebagai Penggugat) telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Stabat terhadap Pelawan I s.d. Pelawan VI (dahulu sebagai Tergugat I s.d. Tergugat VI) yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN-Stb. Atas gugatan yang diajukan Terlawan terhadap Pelawan I s.d. Pelawan VI tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN-Stb tertanggal 30 Desember 2014; (vide Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 28/Pdt. G/2014/PN-Stb tertanggal 30 Desember 2014);

Bahwa apabila Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN-Stb tertanggal 30 Desember 2014 tersebut dihubungkan dengan point 2 petitum Para Pelawan, ternyata petitum Para Pelawan tersebut salah dan keliru dalam mencantumkan tanggal putusannya, karena pada point 2 petitum Para Pelawan agar minta pembatalan putusan Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 29 Desember 2014 Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN-STB, sehingga dengan demikian materi perlawanan Para Pelawan menjadi tidak jelas, karena nyata Putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb yang telah diputus dengan verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat adalah pada tanggal 30 Desember 2014, bukan tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana yang dinyatakan pada point 2 petitum Para Pelawan dalam perkara aquo. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas ditentukan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka umum umum;

Bahwa oleh karena dalil Para Pelawan menganggap putusan verstek perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb diputus pada tanggal 29 Desember 2014, hal ini membuktikan bahwa perlawanan Para Pelawan menjadi tidak jelas, kabur;

Bahwa selain perlawanan Para Pelawan tidak jelas, kabur (obscuur libel) disamping itu perlawanan yang diajukan Para Perlawan telah menjadi perkara baru yang minta diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat. Maka berdasarkan hal itu secara demikian perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena perlawanan terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1975 tanggal 2 September 1976 yang menyatakan "perlawanan terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru";

Eksepsi Tentang Perlawanan Salah Subjek (Error in subjectum)

Bahwa jika diteliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN-Stb tanggal 30 Desember 2014, ternyata Pelawan VI bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut. Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan telah melebihi pihak dalam perkara Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.Stb. Karena adapun subjek dalam perkara Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.Stb, pihak-pihaknya Penggugat adalah Sagino dan Tergugat I adalah Bupati Langkat, Tergugat II adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Tergugat III adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Binjai, Tergugat IV adalah Camat Binjai, Tergugat V adalah Lurah Kwala Begumit, dan Tergugat VI adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai c.q. Kepala Kepolisian Sektor Binjai c.q. Kepala Kepolisian Pos Kwala Begumit;

Bahwa semestinya menurut hukum acara perdata bilamana orang/badan hukum merasa keberatan karena merasa mempunyai hak atas putusan verstek, maka dapat mengajukan perlawanan, dan yang dijadikan subjek perlawanan adalah mereka yang terkait dalam perkara tersebut. Sementara didalam memori perlawanan para Pelawan, yang dijadikan pihak/subjek Pelawan adalah badan/orang yang tidak terkait dengan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb yaitu Kepala Kepolisian Resort Langkat cq. Kepala Kepolisian Sektor Binjai cq. Kepala Kepolisian Pos Kwala Begumit yang tidak ada tersebut pihak dalam gugatan semula Terlawan;

Bahwa dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan telah subjek pihak-pihak perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb, karena yang tidak berkepentingan dan tidak ada hubungannya dengan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb justru telah ditarik sebagai pihak dalam perkara perlawanan ini, maka gugatan demikian adalah salah subjek (Error in subjectum);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 524 K/Sip/1975 tanggal 20 Februari 1980 yang menentukan "verzet terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, tidak boleh pihak ketiga";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dan membantah seluruh perlawanan Para Pelawan, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas akui kebenarannya dalam jawaban ini pada persidangan aquo;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah Terlawan uraikan dalam bahagian eksep mutatis mutandis Terlawan mohon agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulang lagi penulisannya;

3. Bahwa putusan verstek perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 30 Desember 2014 sudah benar dan tepat dan karena itu haruslah dipertahankan. Karena sesuai dengan fakta di persidangan dapat dibuktikan bahwa Pelawan I telah secara sah/resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Pelawan menggunakan haknya di persidangan tanpa alasan yang sah. Begitupun Pelawan II s.d. Pelawan VI meskipun telah dipanggil secara sah/resmi dan patut sebanyak 3 (kali) namun tidak hadir menggunakan haknya di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

4. Bahwa Para Pelawan meskipun telah dipanggil secara sah/resmi dan patu tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah membuktikan Para Pelawan beritikad tidak baik untuk menggagalkan penyelesaian perkara, karena setiap kali dipanggil menghadiri sidang Para Pelawan tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Artinya, meskipun Para Pelawan telah diberikan kesempatan yang wajar untuk membela kepentingannya di persidangan dalam pemeriksaan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb untuk mensejajari persamaan perlakuan yang seimbang dengan Terlawan, namun Para Pelawan tetap tidak hadir menghadiri persidangan pemeriksaan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb tersebut;

5. Bahwa dalil Pelawan I tentang alasan ketidakhadirannya di persidangan dalam pemeriksaan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan Pelawan V yang hadir saat menyaksikan sidang pemeriksaan setempat di atas objek sengketa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 terungkap bahwasanya Pelawan V tidak hadir meskipun sudah menerima dan menandatangani surat panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Stabat namun karena tidak ada perintah dari Pelawan I dan Pelawan IV untuk hadir di persidangan, padahal relaas panggilan sidang telah disampaikan jurusita Pengadilan Negeri Stabat dan telah diterima dan ditandatangani oleh Pelawan I s.d. Pelawan VI;

6. Bahwa berdasarkan fakta pada point 5 tersebut di atas membuktikan bahwa dalil perlawanan Para Pelawan pada lembar ke-3 memori perlawanannya yang menyatakan : "Bahwa para Pelawan sebelumnya tidak pernah menerima Relass panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara tersebut sehingga para Pelawan belum ada menunjuk kuasa hukum sebagai perwakilan dari para Pelawan" adalah tidak beralasan dan tidak benar serta mengada-ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

7. Bahwa karena berdasarkan keterangan Pelawan V yang hadir saat menyaksikan sidang pemeriksaan setempat di atas objek sengketa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 membuktikan Para Pelawan sudah mengetahui persidangan pemeriksaan perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb terhitung sejak pertama kali relaas panggilan disampaikan oleh jurusita Pengadilan Negeri Stabat. Dan, hal itu semakin membuktikan adanya itikad tidak baik dari Para Pelawan untuk menghambat pemeriksaan perkara Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.Stb;

8. Bahwa oleh karena Para Pelawan telah beritikad tidak baik sehingga sangat beralasan hukum Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan putusan verstek perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb, tanggal 30 Desember 2014 haruslah dipertahankan;

9. Bahwa selain itu oleh karena Para Pelawan ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah secara demikian Para Pelawan telah dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan semula dari Terlawan;

10. Bahwa berdasarkan dalil Terlawan pada point 3 s.d. 9 tersebut di atas membuktikan bahwa putusan verstek perkara Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 30 Desember 2014 telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan karena telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg dan 207-208 Rbg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Oleh karena putusan verstek perkara Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.Stb tersebut berdasarkan hukum dan sangat beralasan, maka putusan verstek perkara Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb haruslah dipertahankan;

11. Bahwa benar berdasarkan Peta Tanah Garapan Anggota-Anggota B.III (Batalyon Bebas Tugas) di Kwala Begumit tertanggal 5 Februari 1958, orang tua Terlawan bernama Hendrik Wawoh memperoleh pemberian tanah dari pemerintah yang merupakan bekas pengembalian perkebunan Kwala Begumit dan menjadi hak milik dari Hendrik Wawoh (orang tua Terlawan) yang terdaftar dengan Nomor Urut 64 Persil 49 yang mempunyai luas seluruhnya ± 21.600 M2 (lebih kurang dua puluh satu ribu enam ratus meter persegi);

12. Bahwa benar objek sengketa milik Terlawan seluas ± 620 M² (lebih kurang enam ratus dua puluh meter persegi) berikut dengan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan T. Amir Hamzah (Persis di persimpangan Jalan Perintis Kemerdekaan), Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eri = 40 meter, Sebelah Timur berbatas dengan jalan = 15.50 meter, Sebelah Selatan berbatas dengan jalan = 40 meter, dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarkawiyanto = 15.50 meter, merupakan satu kesatuan bagian bidang tanah dari seluas ± 21.600 M2 milik orang tua Terlawan yang bernama Hendrik Wawoh sesuai dengan Peta Tanah Garapan Anggota2 B.III (Batalyon Bebas Tugas) di Kwala Begumit tertanggal 5 Februari 1958;

13. Bahwa benar objek sengketa milik Terlawan juga berbatasan langsung dengan tanah milik Muhammad Suheri yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 806 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 29 Agustus 2007, berbatasan langsung dengan tanah milik Marjuki yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 1325 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 29 Oktober 2013, berbatasan langsung dengan tanah milik Mustakim, S.Ag yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 14 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 8 Agustus 2007, berbatasan langsung dengan tanah lain milik Sagino (ic. Terlawan) yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 842 atas nama Sagino (ic. Terlawan) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 11 Desember 2007, dan berbatasan langsung dengan tanah milik Nurhayati yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 843 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 11 Desember 2007;

14. Bahwa benar objek sengketa telah diklaim secara sepihak oleh Para Pelawan sebagai milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat dibuktikan karena Pelawan I menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 028-02/K/2013 tertanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Eks SD Negeri 050578 Kwala Begumit Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Kecamatan Binjai, surat keputusan mana diterbitkan di atas objek sengketa yang merupakan milik Terlawan. Dan juga benar di atas objek sengketa berdiri bangunan milik Pelawan VI;

15. Bahwa uraian dalil perlawanan Para Pelawan yang menyatakan "...dan lebih lanjut kita juga tahu bahwa di jaman Orde Baru jika ada pembangunan yang bersipat untuk kepentingan umum diatas tanah orang lain maka Hak atas Tanah tersebut dicabut berdasarkan ketentuan tentang Pencabutan Hak Atas Tanah (vide PMDN No 15 tahun 1975)", dalil Para Pelawan tersebut adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak semua di jaman Orde Baru jika ada pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum di atas tanah orang lain hak atas tanah tersebut dicabut oleh pemerintah berdasarkan pencabutan hak atas dasar PMDN No. 15 Tahun 1975 sebagaimana yang didalilkan Para Pelawan. Karena tidak dapat dipungkiri sebagian besar penguasaan pemerintah untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud Para Pelawan dalam kenyataannya dilakukan dengan cara sewenang-wenang;

16. Bahwa dalam kaitan dengan pernyataan Para Pelawan yang menyatakan "...dan lebih lanjut kita juga tahu bahwa di jaman Orde Baru jika ada pembangunan yang bersipat untuk kepentingan umum diatas tanah orang lain maka Hak atas Tanah tersebut dicabut berdasarkan ketentuan tentang Pencabutan Hak Atas Tanah (vide PMDN No 15 tahun 1975)", ternyata didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan tentang adanya pencabutan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalil Para Pelawan. Dengan demikian peraturan yang disebutkan Para Pelawan adalah tidak tepat sehingga tidak releven dengan perkara aquo, karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

17. Bahwa dalam uraian dalil Para Pelawan pada lembar ke-3 alenia ke-7 memori perlawanannya yang menyatakan : "Bahwa mungkin saja Almarhum Hendrik Wawoh ada memperoleh hak atas tanah seluas 21.600 M2 sesuai persil 49 nomor urut 64 namun objek sengketa bukanlah bagian dari tanah tersebut", dalil Para Pelawan tersebut adalah dalil yang terombang ambing karena bersifat menebak nebak dan mengira-ngira tanpa ada didasari satupun alasan hukum yang dapat membuktikan dalil Para Perlawan tersebut. Oleh karenanya dalam perkara aquo dalil Para Pelawan tersebut sangat tidak patut untuk dipertimbangkan dan karena itu haruslah ditolak atau dikesampingkan;

18. Bahwa uraian dalil Para Pelawan pada lembar ke-3 alenia ke-8 memori perlawanannya yang menyatakan : "Bahwa undang-undang telah mengatur hak-hak atas tanah yang dimiliki seseorang sebagai alas hak untuk menentukan dasar penguasaan atas tanah serta ada pejabat yang telah ditentukan untuk memberikan alas hak tersebut jadi tidaklah benar kita dapat dinyatakan sebagai pemilik sebidang tanah hanya dengan Surat Pernyataan ataupun kesaksian dari orang lain sebagaimana Terlawan maksudkan dalam poin 4 dan 5 Gugatan Semula."dalil Para Pelawan tersebut adalah tidak jelas dan tidak lengkap. Selain tidak jelas dan tidak lengkap karena mendalilkannya secara sepotong-sepotong, dalil Para Pelawan tersebut tidak spesifik karena sama sekali tidak menyebutkan tentang undang-undang mana yang dimaksud oleh para Pelawan;

19. Bahwa padahal telah cukup jelas alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan yang sah atas objek sengketa sebagai milik Terlawan adalah berdasarkan Peta Tanah Garapan Anggota-Anggota B.III (Batalyon Bebas Tugas) di Kwala Begumit tertanggal 5 Februari 1958 yang sangat sempurna, karena sudah menurut cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUH-Perdata;

20. Bahwa jika ketentuan Pasal 584 KUH-Perdata tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, perolehan hak atas objek sengketa milik Terlawan atas dasar Peta Tanah Garapan Anggota-Anggota B.III (Batalyon Bebas Tugas) di Kwala Begumit tertanggal 5 Februari 1958 tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, karena objek sengketa telah diukur dan diperiksa oleh instansi yang berwenang pada saat itu yakni Kepala Kampung Kwala Begumit yang bernama Kasan Sugini dan pegawai kantor Kecamatan Binjai yang bernama Dja'far Idris, yang kemudian dapat dibuktikan lagi oleh Terlawan berdasarkan surat pernyataan dan kesaksian dari orang lain. Dengan demikian dalil Para Pelawan pada lembar ke-3 alenia ke-8 memori perlawanannya tersebut adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terlawan pada point 11 s.d. 20 tersebut di atas, jelas membuktikan perbuatan Para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Terlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

22. Bahwa tidak benar uraian dalil Para Pelawan yang terdapat pada alenia 2 s.d. alenia 5 lembar ke-4 memori perlawanan Para Pelawan;

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang mengatur tentang pembuktian yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" dapat dibuktikan bahwa didalam dalil Para Pelawan pada alenia 2 s.d. alenia 5 lembar ke-4 memori perlawanannya tersebut tidak ada satupun dalil Para Pelawan yang dapat membuktikan dan dapat dijadikan alasan hukum untuk melumpuhkan dalil-dalil Terlawan. Namun sebaliknya dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan pada alenia 2 s.d. alenia 5 lembar ke-4 memori perlawanannya merupakan dalil imajinasi Para Pelawan belaka dan sangat tidak rasional, sehingga dalil perlawanan yang diajukan Para Pelawan menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur. Berdasarkan hal itu Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan dan selanjutnya menerima serta mempertimbangkan dalil-dalil Terlawan;

24. Bahwa benar Terlawan maupun alm Hendrik Wawoh semenjak tahun 1958 sampai dengan saat ini tidak pernah merasa menjual objek sengketa aquo kepada siapapun termasuk juga kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dan atau Pelawan II dan atau Pelawan III;

25. Bahwa dalil Terlawan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta bahwa terhadap objek sengketa milik Terlawan sejak tahun 1958 sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan hak-nya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya, dan juga tidak pernah dilakukan pembebasan hak-nya sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Dan juga tidak pernah dilakukan pelepasan hak-nya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Terlawan pada point 24 dan 25 tersebut di atas, dalil Para Pelawan yang terdapat pada alenia 6 dan 7 lembar 4 memori perlawanan Para Pelawan adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, karena itu dalil Para Pelawan tersebut tidak patut dipertimbangkan dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

27. Bahwa dalil-dalil Terlawan yang menjelaskan secara panjang lembar kepemilikannya didalam memori jawaban ini, Terlawan telah membuktikannya didalam putusan perkara terdahulu Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN-Stb tanggal 30 Desember 2014, sehinggga bukti-bukti yang diajukan Terlawan yang tercantum dalam putusan Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN-Stb tersebut merupakan bukti didalam perkara ini. Maka berdasarkan hal tersebut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan dan selanjutnya menerima seluruh dalil-dalil Terlawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

• Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar (kwaad opposanf);

2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 30 Desember 2014;

4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan nomor : 28/Pdt.Vz/2014/PN.Stb tanggal 19 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Terlawan seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor : 28 / Pdt.G / 2014 / PN.STB., tanggal 30 Desember 2014 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan ;

2. Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Para Pelawan yang tidak benar ;

3. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor : 28 / Pdt.G / 2014 / PN.STB., tanggal 30 Desember 2014 ;

4. Menghukum Para Pelawan semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 1. 371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, pada tanggal 1 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 28/Pdt.Vz/2014/PN.Stb tanggal 19 Agustus 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tanggal 22 September 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tertanggal 19 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tanggal 9 Nopember 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tertanggal 7 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Desember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 21 Desember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Stabat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 30 Nopember 2015, dan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 28 Desember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan pada prinsipnya sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo, seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, dan terhadap kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 28/Pdt.Vz/2014/PN.Stb tanggal 19 Agustus 2015, memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Terlawan, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 28/Pdt.Vz/2014/PN.Stb tanggal 19 Agustus 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M e n g a d i l i :

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 28/Pdt.Vz/2014/PN.Stb tanggal 19 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari 2016, nomor : 59/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-