P U T U S A N

No. 583 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan antara :

H.E WAHYUDIN, bertempat tinggal di Jalan Bojong Raya No.25, Holis Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : BAMBANG SRI YULIANTO, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Triplek Nomor 7 (Perumahan Bojong Raya) Jalan Bojong Raya Holis Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

terhadap

PT.CITRA DISTRIBUSI MANDIRI, berkedudukan di Jalan Biliton No.7C Menteng Jakarta 10350, Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Advokat pada Firma Hukum Yudha Bahri Sihombing & Setiawan (YBSS), berkantor di Sona Topas Tower, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav.26 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

TERMOHON MEMILIKI HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON, TETAPI SAMPAI DENGAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEPAILITAN INI TERMOHON BELUM MELUNASI HUTANGNYA KEPADA PEMOHON ;

1. Bahwa Pemohon adalah perusahaan distributor tunggal majalah yang diterbitkan oleh MRA Media Group dan di luar MRA Media Group;

2. Bahwa Termohon adalah agen majalah yang menyalurkan majalah kepada sub agen, outlet/toko buku, lapak/pengecer dan pelanggan langsung;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan No.20201/CDM-SPKK/IV/2005 tertanggal 19 Mei 2005 ("Perjanjian Keagenan") (Bukti P-1), dimana Pemohon menunjuk Termohon sebagai Agen majalah yang diterbitkan oleh MRA Media Group (Cosmopolitan, Harpers Bazaar, Cosmogirl, Good Housekeeping, Spice, FHM, Autocar, Trax dan lain-lain) dan di luar MRA Media Group yang didistribusikan oleh Pemohon dan Termohon menerima penunjukkan tersebut untuk disalurkan kepada sub Agen, Outlet/Toko Buku, Lapak/ Pengecer dan Pelanggan Langsung;

4. Bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Keagenan tersebut, Pemohon telah mengirimkan dan menyerahkan majalah-majalah sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut di atas kepada Termohon sesuai dengan Delivery Order, sebagai berikut :­

(Untuk selanjutnya keseluruhan Delivery Order atas majalah-majalah yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon di atas disebut Bukti P-2) ;

5. Bahwa atas pengiriman dan penyerahan majalah-majalah tersebut berdasarkan Delivery Order (Vide Bukti P-2) Pemohon berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Invoice-invoice sebagai berikut :

(untuk selanjutnya keseluruhan Invoice atas majalah-majalah yang dikirimkan Pemohon kepada Termohon tersebut di atas disebut Bukti P-3) ;

6. Bahwa Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas majalah-majalah yang telah dikirimkan tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertera pada Invoice-Invoice sebagaimana dimaksud dalam poin 5 di atas (Vide Bukti P-3), namun Termohon ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sehingga berdasarkan catatan pembukuan Pemohon per tanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P-4), Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon atas majalah-majalah tersebut sebesar Rp.974.308.245,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ("Hutang") dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan Kepailitan ini tidak melakukan pembayaran Hutang yang telah jatuh tempo tersebut kepada Pemohon ;

7. Dengan demikian unsur hutang sebagaimana dimaksud dalam Undang­undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") telah terpenuhi dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor";

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Keagenan (vide Bukti P­1), Termohon wajib melakukan pembayaran kepada Pemohon atas majalah yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari setelah pengiriman majalah edisi berikutnya atau sama dengan 55 (lima puluh lima) hari sejak pengiriman majalah tersebut ;

9. Bahwa jatuh tempo Invoice (vide Bukti P-3) sebagaimana disebut dalam poin 5 telah memenuhi ketentuan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Keagenan (vide Bukti P-1);

10. Bahwa jatuh tempo Hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 6 tersebut di atas dibuktikan dengan :

    1. Delivery Order Pertama No.06/12709 tanggal 29 Juni 2006 (Vide Bukti P-2, sebagaimana terdapat dalam halaman 5 Permohonan ini) dan invoice pertama No.06/21953 tanggal 12 Oktober 2006 dengan tanggal jatuh tempo adalah tanggal 12 Oktober 2006 (Vide Bukti P-3, sebagaimana terdapat dalam halaman 10 Permohonan ini);

    2. Delivery Order Terakhir No. DCG013258 tanggal 23 Juni 2009 (Vide Bukti P-2, sebagaimana terdapat dalam halaman 2 Permohonan ini) dan Invoice Terakhir No. SCG009978 tanggal 27 Juli 2009 dengan tanggal jatuh tempo adalah tanggal 28 Agustus 2009 (Vide Bukti P-3, sebagaimana terdapat dalam halaman 7 Permohonan ini) ;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 (6) Perjanjian Keagenan dan Invoice Terakhir No. SCG009978, Hutang Termohon sebagaimana dimaksud dalam poin 6 telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

11. Bahwa untuk menentukan jatuh tempo hutang, Majelis Hakim dalam Putusan No. 13/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Maret 2000 (Bukti P-5a) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan jatuh tempo hutang adalah berdasarkan tanggal jatuh tempo Faktur Penjualan pertama yaitu tanggal 9 September 1997 dan Faktur Penjualan Terakhir yaitu tanggal 4 Desember 1997;

Kutipan putusan tersebut diatas adalah:

“.... Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2000 sejumlah US $ 1,705,467.30 (satu juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen) atas dasar transaksi jual beli dimana Termohon sebagai pembeli telah membeli hasil produksi Pemohon berupa kabel (alumunium wire rod). Dan^. pada tanggal jatuh tempo antara lain pada tanggal 9 September 1997 dan tanggal 4 Desember 1997 sampai saat ini ternyata Termohon belum membayarnya walaupun telah ditagih berkali-kali, baik lisan maupun secara tertulis" ;

“bahwa jatuh tempo utang Termohon sebagaimana tercantum dalam bukti Faktur Penjualan pada tanggal 9 September 1997 dan tanggal 4 Desember 1997 dan oleh karenanya Termohon wajib membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo";

12. Putusan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No.13K/N/2000 tanggal 17 Mei 2000 (Bukti P-5b), yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam putusannya Majelis Hakim Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit) ;

13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Termohon (Bukti P-6), Termohon telah mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo tersebut kepada Pemohon atas majalah-majalah yang diageni oleh Termohon per bulan Desember 2008 sebesar Rp.1.088.880.070,- (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh rupiah);

14. Bahwa Termohon telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah kepada Pemohon, dengan perkiraan harga tanah Rp.70.000,-/m² yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon (Bukti P-7), dan asli Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

    1. Sertipikat Hak Milik No.319 atas nama H. Mansyur, tanah seluas 770 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (Bukti P-8a);

    2. Sertipikat Hak Milik No.348 atas nama H. Mansyur, tanah seluas 880 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang (Bukti P-8b);

Bahwa penyerahan 2 (dua) buah sertipikat tersebut di atas (vide Bukti P­8a dan P-8b) secara sederhana telah menunjukkan Termohon mengakui mempunyai Hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon ;

15. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata (termasuk dalam perkara kepailitan) pengakuan adalah bukti yang sempurna, maka fakta bahwa Termohon mengaku memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon (vide Bukti P-6 dan P-7) adalah merupakan fakta yang sempurna ;

Dengan pengakuan Termohon pada poin 13 dan poin 14 tersebut di atas, maka telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai Hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon ;

16. Bahwa terhadap Hutang Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah berulangkali mengirimkan surat somasi kepada Termohon dibuktikan dengan:

    1. Surat Ref. No : 141/YBSS-3.05/IX-09 tanggal 9 September 2009 (Bukti P-9) telah memperingatkan dan meminta Termohon untuk membayar hutangnya per tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.974.308.245,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih paling lambat tanggal 16 September 2009, tetapi Termohon tidak memberikan tanggapan positif dan tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar Hutang tersebut ;

    2. Surat Ref. No : 215/YBSS-4.05/XI-09 tanggal 9 Nopember 2009 (Bukti P-10) telah memberikan kesempatan terakhir kepada Termohon untuk membayar Hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut paling lambat tanggal 16 Nopember 2009, tetapi hingga diajukannya Permohonan Kepailitan ini, Termohon tidak melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon dan tidak memberikan tanggapan positif serta tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar Hutang tersebut ;

17. Bahwa kegagalan Termohon untuk melaksanakan pembayaran Hutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada Invoice (Vide Bukti P-3) adalah merupakan bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan bahwa Hutang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara seketika dan sekaligus ;

18. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan sederhana menurut hukum bahwa kewajiban pembayaran Termohon kepada Pemohon atas majalah-majalah yang telah dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon termasuk hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus ;

TERMOHON MEMILIKI HUTANG KEPADA DUA ATAU LEBIH KREDITUR.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh-waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ;

20. Bahwa disamping memiliki hutang kepada Pemohon pada saat diajukannya Permohonan Kepailitan ini, Termohon juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga ("Kreditur Lain"), yaitu kepada :

    1. PT. Gaya Favorit Press ("Femina Group"), Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 32-33, Jakarta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Femina yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Femina (Bukti P-11);

    2. PT. Kartini Cahaya Lestari ("Kartini"), Jalan Garuda No. 82 A Kemayoran, Jakarta Pusat;

21. Bahwa berdasarkan hal di atas, Termohon terbukti tidak hanya mempunyai hutang kepada Pemohon tetapi juga kepada Kreditur lain. Sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih, dan telah memenuhi syarat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan ;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit ini karena permohonan ini didasarkan pada fakta atau keadaan yang telah terbukti secara jelas dan sederhana dan berdasarkan hukum, Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS & KURATOR.

23. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Kepailitan terhadap Termohon ini dan untuk memenuhi bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menunjuk dan/atau mengangkat :

    1. Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

    2. Royandi Haikal, SH., MH. Kurator & Pengurus yang beralamat di Akasia Blok DD No.14, Plumpang Jakarta Utara dan Andri Krisna Hidayat, SH., M.Kn., yang berkantor di Law Office KRISNA ISMAWAN & Associates, yang beralamat di Gedung Arva Lantai Dasar Suite 101, Jalan Gondagia Lama (Rp. Soeroso) No.40, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

    3. Apabila diajukan PKPU oleh Termohon maka kami memohon Majelis Hakim yang terhormat menunjuk dan mengangkat Royandi Haikal, SH, MH. Kurator & Pengurus yang beralamat di Akasia Blok DD No.14, Plumpang Jakarta Utara dan Andri Krisna Hidayat, SH, M.Kn., yang berkantor di Law Office KRISNA ISMAWAN & Associates, yang beralamat di Gedung Arva Lantai Dasar Suite 101, Jalan Gondangdia Lama (Rp. Soeroso) No.40, Menteng, Jakarta Pusat sebagai Pengurus dalam hal pengurusan PKPU tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kepailitan dari Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menunjuk dan mengangkat Royandi Haikal, SH., MH. Kurator & Pengurus yang beralamat di Akasia Blok DD No.14, Plumpang Jakarta Utara dan Andri Krisna Hidayat, SH., M.Kn., yang berkantor di Law Office KRISNA ISMAWAN & Associates, yang beralamat di Gedung Arva Lantai Dasar Suite 101, Jalan Gondangdia Lama (Rp. Soeroso) No.40, Menteng, Jakarta Pusat sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

5. Menunjuk dan mengangkat Royandi Haikal, SH., MH. Kurator & Pengurus yang beralamat di Akasia Blok DD No.14, Plumpang Jakarta Utara dan Andri Krisna Hidayat, SH., M.Kn., yang berkantor di Law Office KRISNA ISMAWAN & Associates, yang beralamat di Gedung Arva Lantai Dasar Suite 101, Jalan Gondangdia Lama (Rp. Soeroso) No.40 Menteng, Jakarta Pusat sebagai Pengurus apabila diajukan PKPU oleh Termohon, dalam hal pengurusan PKPU tersebut ;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai beirkut :

Bahwa permohonan pemohon dengan kontruksi hukum seperti sekarang ini kiranya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, demikian atas dasar hukum antara lain:

1. Permohonan Pemohon kurang pihak, hal ini atas dasar alasan-alasan sebagi berikut :

   • Bahwa dasar permohonan Pemohon adalah Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan antara Pemohon dengan Termohon dan jumlah hutang Termohon yang sudah jatuh tempo adalah sebesar Rp.974.308.345,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;

   • Bahwa jumlah hutang Termohon yang diklaim oleh Pemohon tersebut di dalamnya termasuk hutang Termohon kepada PT. HIGINA ALHADIN ;

   • Bahwa oleh karena hak piutang PT. HIGINA ALHADIN juga dimasukkan dalam Permohonan Pemohon, padahal Pemohon tidak menerima Kuasa dari PT. HIGINA ALHADIN maka seharusnya PT. HIGINA ALHADIN dimasukkan juga sebagai Pihak dalam perkara ini ;

   • Bahwa oleh karena itu sudah seharusnyalah Permohonan Pemohon ditolak atau dikesampingkan saja ;

2. Permohonan pemohon belum saatnya dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dan dimaksud dalam Pasal 2 (ayat) 1 Undang­undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan alasannya :

   • Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang antara lain menyatakan Termohon telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah kepada :

Pemohon, dengan perkiraan harga tanah Rp.70.000/m² yang dibukti-kan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon dan asli Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No.319 atas nama H.Mansyur tanah seluas 770 m²..... dst ;

2. Sertipikat Hak Milik No.384 atas nama H.Mansyur seluas 880 m² dst. Disamping itu pula hubungan Termohon dengan PT. Gaya Favorit Press (Femina Group) Jalan HR. Rasuna Said Kav.B.32-33, Jakarta dan PT. Kartini Cahaya Lestari (Kartini) Jalan Garuda No.82 A Kemayoran Jakarta Pusat dalam ke Agenan dimana Termohon telah ditunjuk sebagai Agen dari kedua PT tersebut untuk majalah yang diterbitkannya, dan sampai sekarang hubungan keagenan tersebut masih berjalan baik dan seperti biasanya, dimana kedua PT tersebut masih mengirim majalah-majalah kepada Termohon dan bahkan pada tanggal 10 Maret 2010 Termohon masih melakukan pembayaran ke PT. Gaya Favorit Press, dan kalaulah ada hutang Termohon kepada PT tersebut bukanlah hutang yang tidak dibayar (Hutang Beku) akan tetapi ada pengurangan dari nilai jumlah hutang setelah Termohon melakukan pembayaran dengan sebidang tanah yang terletak di Blok H Bardan Buah Batu yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama UCI SANUSI seluas 717 m² yang ditaksir per meternya seharga Rp.700.000,- dan harga mana dari tanah tersebut telah disetujui oleh PT. Gaya Favorit Press (Femina Group) ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu Putusan No.15/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 28 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepssi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Termohon HE WAHYUDIN, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menunjuk JUPRIADI. SH. M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

4. Mengangkat Royandi Haikal, SH.MH, kurator dan pengurus beralamat di Akasia Blok DD Plumpang Jakarta Utara dan Andri Krisna yang beralamat di Gedung Arva lantai dasar Jalan Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat selaku Kurator ;

5. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator dan Kepailitan akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M 09.HT.05.10 Tahun 1998 setelah kurator yang bersangkutan selesai menjalankan tugasnya selaku kurator dalam permohonan pernyataan Pailit ;

6. Membebankan Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 28 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.31 Kas/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. No.15/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Mei 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa PEMOHON KASASI/dahulu Termohon Pailit berpendapat bahwa baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Judex Facti telah keliru atau salah dalam pkan pertimbangan hukumnya. Hal ini atas dasar alasan sebagai berikut :

   • Bahwa, PT. Citra Distribusi Mandiri melalui Kuasa Hukumnya yakni Firma Hukum Yudha Bahri Sihombing & Setiawan (YBSS) mengajukan Permohonan Pailit terhadap HE Wahyudin selaku Termohon Pailit/ sekarang PEMOHON KASASI, atas dasar adanya tagihan/hutang PEMOHON KASASI/dahulu Termohon Pailit kepada PT.Citra Distribusi Mandiri (TERMOHON KASASI/dahulu Pemohon Pailit), dengan dalih hutang tersebut sudah jatuh tempo penagihannya;

   • Bahwa, dalam kenyataannya dalam Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI juga terkandung atau terdapat hak atau hutang Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI kepada pihak lain (PT. HIGINA ALKADIN), dengan tanpa alas hukum yang benar;

   • Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI dengan Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI (PT. Citra Distribusi Mandiri) adalah atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20201/CDM-­SPK.K/IV/2005 tertanggal 19 Mei 2005 (Vide Bukti P-1), sedangkan hubungan hukum antara Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI dengan PT. HIFINA ALHADIN adalah Surat Perjanjian Kerjasama *DISTRIBUTOR* atara PT. HIGINA ALHADIN dengan PEMOHON KASASI tertanggal 22 Juli 1997 dimana hingga saat sekarang belum ada pemutusan atas perjanjian tersebut;

   • Bahwa disamping hubungan dan alas hukum antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI berbeda dengan hubungan dan alas hukum antara PEMOHON KASASI dengan PT. HIGINA ALHADIN, manajemen PT. Citra Distribusi Mandiri/dahulu Pemohon Pailit/ sekarang TERMOHON KASASI adalah juga terpisah dari manajemen PT. HIGINA ALHADIN;

   • Bahwa dalam kenyataannya Kantor Firma Hukum Yudha Bahri Sihombing & Setiawan (YBSS) hanya mendapat kuasa dari PT. Citra Distribusi Mandiri/dahulu Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI dan sama sekali tidak mendapat kuasa dari PT. HIGINA ALHADIN akan tetapi dalam perkara ini Firma Hukum Yudha Bahri Sihombing & Setiawan (YBSS) juga menjalankan kuasa dari dan untuk kepentingan PT. HIGINA ALHADIN tanpa alas hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang;

   • Bahwa oleh karena Permohonan Pailit yang diajukan PT. Citra Distribusi Mandiri/dahulu Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI di dalamnya jelas-­jelas terdapat cacat hukum secara formal, seharusnya hal ini dijadikan dasar hukum bagi Judex Facti untuk menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit/ sekarang TERMOHON KASASI, akan tetapi hal ini tidak pernah di-pertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga putusannya sangat tidak mencerminkan keadilan ;

2. Bahwa kekeliruan Judex Facti lainnya adalah Judex Facti tidak cermat dalam mempertimbangkan materi, dasar dan dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailit yang dimohonkan oleh Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI, sebab fakta dan kenyataan yang terjadi bahwa materi Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI jelas-jeias mengandung catat hukum, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Judex Facti. Hal ini dapat dibuktikan atas dasar alasan sebagai berikut :

   • Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI, tidak cermat atau kurang akurat dalam menentukan jumlah nominal utang dari Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI kepada Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI;

   • Jumlah utang Termohon PaiIit/sekarang PEMOHON KASASI yang dijadikan dasar diajukannya Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON PAILIT ini didalamnya termasuk juga gak atau hutang Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI kepada Kreditur lain yakni PT. HIFINA ALHADIN;

   • Alas hukum timbulnya hubungan hukun dan utang Termohon Pailit/sekarang PENIOHON KASASI kepada Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI adalah berbeda dengan alas hukum timbulnya hubungan hukum dan utang Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI kepada PT. HIGINA ALHADIN;

   • Disamping itu manajemen PT. Citra Distribusi Mandiri/dahulu Pemohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI juga berbeda atau terpisah dengan manajemen PT. HIFINA ALHADIN;

   • Dalam kenyataannya Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI bertindak sebagai kuasa hukum dari dan untuk kepentingan PT. HIGINA ALHADIN tanpa alas hukum (tanpa Surat Kuasa), akan tetapi segala yang telah PEMOHON KASASI uraikan di atas tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

3. Bahwa, menurut Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI, Judex Facti terlalu sempit dalam menafsirkan persyaratan Pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga putusan yang dijatuhkan sangat merugikan salah satu pihak, yakni Pihak Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI. Hal ini dapat dibuktikan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :

   • Bahwa benar Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI mempunyai hutang kepada beberapa Kreditur, diantaranya PT. FAYA FAVORIT PRESS, PT. KARTINI CAHAYA LESTARI, PT. HIGINA ALHADIN dan PT. CITRA DISTRIBUSI MANDIRI/dahulu Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI;

   • Bahwa. hubungan antara Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI dengan para Kreditir termasuk Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI masih berjalan baik ;

   • Bahwa, Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI masih membayar hutang-hutangnya kepada para Kreditur tanggal 10 Maret 2010 Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI masih membayar hutangnya kepada PT. GAYA FAVORIT PRESS dan PT. KARTINI CAHAYA LESTARI (Vide Bukti T-8A & T-8B), sedangkan kepada PT. HIGINA ALHADIN dan PT. CITR.A DISTRIBUSI MANDIRI/dahulu Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI juga masih membayar hutangnya (Cide Bukti T-9 jo Bukti P-8);

   • Bahwa oleh karena Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI masih melaksanakan kewajibannya membayar utangnya kepada para Kreditur, termasuk kepada PT. CITRA DISTRIBUSI MANDIRI/dahulu Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI, maka persyaratan Pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum terpenuhi dan oleh karenanya seharusnya Judex Facti menolak permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Judex Facti ;

4. Bahwa oleh karena Termohon Pailit/sekarang Pemohon Kasasi pada saat harus membayar hutang kepada Pemohon Pailit/sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai uang cukup, maka atas kesepakatan kedua belah pihak, pembayaran hutang dilakukan dengan memberikan 2 (dua) buku Sertipikat Hak Milik atas tanah (Vide Bukti T-9 jo Bukti P-8A & P-8B) yang bila dikonversi dengan uang. Nilainya lebih besar dari kewajiban Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI kepada Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI;

5. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara aquo kurang atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit/sekarang PEMOHON KASASI maupun fakta yang sebenarnya terjadi dalam persidangan, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan tersirat hanya memihak pada kepentingan Pemohon Pailit/sekarang TERMOHON KASASI belaka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama putusan Judex Facti dalam perkara ini, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tanggal 6 Mei 2010 tersebut ;

Bahwa Pemohon Pailit dapat membuktikan secara sederhana bahwa Termohon Kasasi mempunyai 2 (dua) kreditur dan mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 4 Undang-undang No.37 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H.E WAHYUDIN tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang-undang No.37 Tahun 2004, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.E WAHYUDIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Januari2011 oleh Prof. DR. Valerine J.L Kriekhoff, SH. MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. MH. dan DR. Abdurrahman, SH. MH. Hakim Agung masing-masing sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi. SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim–hakim Anggota, K e t u a,

ttd/ ttd/

H. Djafni Djamal, SH. MH. Prof.DR. Valerine J.L Kriekhoff, SH.MA.

ttd/

DR. Abdurrahman, SH. MH.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti,

1. R e d a k s i Rp  5.000,- ttd/

2. M e t e r a i Rp  6.000,- Endah Detty Pertiwi. SH, MH.

3. Administrasi Kasasi Rp. 4.989.000,-

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip. 040 049 629