09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2014/PNYyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ;

Tempat lahir : Kebumen ;

Umur/ tanggal lahir : 62 tahun / 1 Agustus 1951 ;

Jenis kelamin : Laki – laki.;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat Tinggal : Perum Arya Mukti Raya No. 607 RT 01 RW 00 Kel. Pedurungan, Kec. Pedurungan, Kab. Semarang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PT. PLN (Persero) Semarang, pernah menjabat Staf Bagian Tehnik atau Pengolahan Data PT. PLN (Persero) Prikiting Jawa Tengah dan. DI. Yogyakarta ;

2. Nama lengkap : SURONO Bin RONO WIYOSO ;

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur/ tanggal lahir : 56 tahun / 8 Januari 1958 ;

Jenis kelamin : Laki – laki.;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat Tinggal : 1. Perum BCK Blok A. 10 No. 19 RT 001/006 Kel. Cibeber, Kab. Kab. Cilegon ;

2. Perum Bukit Permata Puri Blok D IV No. 7 B Bukit Barisan, Kel. Ngaliyan RT 01 RW 10 Kec. Ngaliyan, Kab. Semarang Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PT. PLN (Persero) Semarang, pernah menjabat Staf Logistik UPK JJB (Unit Pelaksana Kontruksi Jaringan Jawa Bali);

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh :

• Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal

• 26 April 2014 ;

• Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan 26 Mei 2014 ;

• Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014 ;

• Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13 Juni 2014sampai dengan 11 Agustus 2014.;

• Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014sampai dengan 10 September 2014;

• Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 10Oktober 2014;

Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama :

1. H. SAID PELU, SH, MH dan ;

2. DANIEL ABIA JOHANES, SH, MH ;

Keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum,dari Kantor Hukum “Lentera Keadilan” Espe & Rekan berkedudukan di, Ruko Indra Prasta Kav. 7 Jl. Kolonel Sugiono, Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo Jawa Timur, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2014 di bawah register No. W.13.U1/20/Pid.Sus-Tpk/V/2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bantul: Nomor : B-04/O.4.13/Ft.1/05/2014 dan Surat Dakwaan Nomor REG. REG.PDS-03/O.4.13/Ft.1/04/2014 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 20Mei 2014 Nomor : 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk tentang penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO BinMADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan para terdakwa terbukti atas dakwaan alternatif pertama subsidair dan karenanya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO, masing-masing sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 18 digunakan untuk berkas perkara atas nama Ir. MISMAN NURCAHONO ;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah pula mendengar pembelaan dari para terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan karenanya mohon dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN Nomor : REG. REG.PDS-03/O.4.13/Ft.1/04/2014 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Nopember 2013, sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM danTerdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Tim Survai dan Pendataan Tanah, Bangunan dan Tanaman pada Proyek PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan saksi SUBAKIR, saksi SETIAWAN dan saksi SRIWANTO masing-masing selaku Koordinator Lapangan (Korlap) berdasarkan musyawarah warga Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul April tahun 2004 serta saksi SUHARTO bin SAMIDI HADI PERWITO dan DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMOyang masing-masing tergabung dalam Tim 7 (tujuh) serta Ir. MISMAN NURCAHONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukanyaitusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Kabupaten Bantul dilaksanakan proyek pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) Pedan sampai dengan Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Prikitring JBN Jawa Tengah-DIY ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan proyek jaringan SUTET yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1972 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 245 KV sesuai dengan standar di bidang kelistrikan ;

Bahwa untuk pembangunan jaringan SUTET telah dilengkapi dengan Ijin Pripsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasilmalaya dan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV. Adapun Ijin Pripsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasikmalaya antara lain berisi :

1. Panjang route 63,88 Km ;

2. Jumlah tower sebanyak 155 buah ;

3. Daerah yang terlewati adalah Kab. Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul ;

4. Jadwal penyelesaian tahun 1999 ;

5. Luas kebutuhan tanah tapak tower 128.725 m2 ;

Bahwa berdasarkan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV, dalam proyek pembangunan jaringan SUTET di Kabupaten Bantul ada pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 46.800 m2 dan luas kurang lebih 6.039 m2 yang diperlukan untuk tapak tower pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 400.2/20/BTL/1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. PLN (Persero) Pro-Kitring Jawa Tengah dan DIY untuk keperluan pembangunan 56 buah tower SUTET 500 KV Yogyakarta Selatan, diantaranya di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul seluas 6.272 m2, yang meliputi beberapa Dusun di wilayah Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul yaitu Dusun Ngentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan, Dusun Sewon, Dusun Paten, Dusun Gatak dan Dusun Gabusan ;

Bahwa pembangunan proyek jaringan SUTET dari pihak PT. PLN (Persero) Prikitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyediakan dana yang dipergunakan untuk :

1. Uang kompensasi tanah ;

2. Uang kompensasi bangunan ;

3. Uang ganti rugi tanaman ;

Dana tersebut berasal dari PT. PLN (Persero) Pusat yang bersumber dari APLN (Anggaran Perusahaan Listrik Negara) tahun 2004/2005 ;

Bahwa mengenai ukuran tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT.

PLN (Persero) diatur dalam Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi :”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter”. Sehingga untuk tanaman yang tingginya kurang dari 3 (tiga) meter tidak dapat menerima uang ganti rugi tanaman/tumbuhan. Adapun jenis tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (Persero) adalah tanaman keras yang produktif antara lain : Jati, Kelapa, Akasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih/Sukun, Mahoni, Mangga, Melinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sonokeling, Kayu Tahun, Bambu Apus, Bambu Wulung dan Bambu Ori. Sedangkan klasifikasi tanaman yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut ;

1. Tanaman BESAR tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebih dari 10 Meter ;

2. Tanaman SEDANG tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 5 Meter s/d 10 Meter ;

3. Tanaman KECIL tumbuhan dengan diameter kurang dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 3 Meter ;

Bahwa berkaitan dengan pembangunan proyek jaringan SUTET, PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan maupun Ganti Rugi Tanaman, sebagai berikut :

Surat Keputusan Pemimpin PT. PLN ( Persero ) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 004.K/021/PPI Kitring JBM /2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan perijinan untuk lokasi gardu induk, lokasi tower dan pembebasan tanaman, bangunan dan dalam jalur bebas transmisi tahun 2004 di wilayah Proipinsi Jawa tengah dan DI Yogyakarta yang dikeluarkan oleh saudara Ir .SUSANTO PURNOMO, MM ;

Dengan susunan sebagai berikut ;

1. Ketua : Ir . KARMIYONO ;

2. Wakil Ketua : Ir. HARSOYO MM ;

3. Sekretaris : SUPARDI, SH ;

4. Anggota : Ir. MISMAN NURCAHONO ;

5. Anggota : GITO, A hT ;

6. Anggota : SAID PELU , SH ;

7. Anggota : LASAMANTO ATMODJO, BE ;

8. Anggota : ARIEF EFENDI ;

9. Anggota : SUMARNO ;

10. Anggota : PARLUDJI N.R ;

11. Anggota : HARLAN ;

Bahwa Tim panitia pembebasan tanah, bangunan maupun tanaman tersebut secara khusus dari PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah-DIY telah menunjuk Tim untuk menangani pembebasan tanaman di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul, antara lain sebagai berikut ;

a) ACHMADI, SE selaku ketua Tim ;

b) Saksi Ir. HARSOYO MM ( Kepala Proyek ) sebagai wakil ketua Tim ;

c) Saksi M. JEN GUNTORO sebagai Tim evaluasi dan pembayaran ;

d) Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi

e) SUPARYONO (ALm)sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

f) Saksi Ir. SOEWITO, SE sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

g) Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO sebagai Tim pendataan atau inventarisasi ;

h) Terdakwa 2. SURONO sebagai Tim pendataan atau inventarisasi ;

i) Saksi SRI PARWATI sebagai kasir ;

Adapun Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 selaku Tim Pendataan dan Inventarisasi berada dibawah kendali langsung saksi Ir. MISMAN NURCAHONO selaku Tim Negosiasi dan Sosialisasi merangkap sebagai Tim Evaluasi dan Pembayaran ;

Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO bersama dengan SUPARYONO B. Ac (Alm) dan saksi Ir. SOEWITO, SE sebagai Tim Sosialisasi dan NEGOSIASI mempunyai tugas antara lain ;

1. Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dan dampaknya ;

2. Melakukan Sosialisasi tentang daerah atau wilayah yang dilalui oleh jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) ;

3. Melakukan Sosialisasi tentang batas – batas tanah yang dilalui oleh jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) ;

4. Melakukan Sosialisasi tentang besarnya Kompensasi bangunan, tanah dan ganti rugi tanaman dan sejenisnya dengan pedoman yang

sudah ditentukan oleh peraturan atau undang – undangan ;

5. Melakukan NEGOSIASI tentang besar kecilnya Kompensasi bangunan, tanah dan ganti rugi tanaman ;

Berkaitan dengan tugas huruf d yaitu Melakukan Sosialisasi tentang besarnya Kompensasi bangunan, tanah dan ganti rugi tanaman dan sejenisnya dengan pedoman yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan. Para terdakwa yang diberikan tugas untuk melakukan pendataan dan inventarisasi tanaman pada area yang terkena jalur SUTET, yang secara terperinci Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO dan terdakwa 2. SURONO mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan lokasi tanah ;

2. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan tanaman ;

3. Melakukan inventarisasi tanah , bangunan dan tanaman ;

4. Melakukan pengukuran terhadap luas tanah, bangunan dan mengukur tanaman ;

Bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan pembangunan proyek jaringan SUTET di wilayah Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul tersebut, Tim dari PT. PLN (Persero) yang diwakili oleh saksi Ir. Misman Nur Cahono, sdr. Suparyono, B.Ac (alm) dan saksi Ir. Soewito, telah melakukan sosialisasi dan negosiasi terhadap warga masyarakat Desa Timbulharjo, Sewon Bantul dengan dibantu oleh Koordinator Dusun, Tim 7, dan Koordinator Lapangan (Korlap) dan Pemerintah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon ;

Bahwa sosialisasi masalah SUTET tersebut merupakan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang harus dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) melalui tim, dengan maksud memberikan gambaran dan pemahaman tentang pentingnya energy tenaga listrik yang sudah menjadi kebutuhan umum yang tentunya membutuhkan sarana dan prasarana baik itu berupa komponen listrik maupun lahan masyarakat ;

Bahwa dalam sosialisasi tersebut masyarakat Desa Timbulharjo, Sewon Bantul setuju tanah / lahannya dilalui oleh jaringan proyek SUTET asalkan mendapatkan ganti rugi sedangkan PT. PLN (Persero) menyetujui untuk memberikan ganti rugi terhadap tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman / tumbuhan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dimana negosiasi ganti rugi tanaman / tumbuhan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara warga dan PT. PLN (Persero) ;

Bahwa dalam pertemuan pada bulan April 2004 tersebut masyarakat Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul yang terkena jaringan SUTET telah membuat Surat Kuasa yang isinya bahwa warga masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Tim KORLAP untuk menguruskan pelaksanaan kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman ;

Bahwa setelah KORLAP mendapatkan kuasa dari masyarakat Desa Timbulharjo tersebut selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2004 bertempat di Kantor saksi PAULUS PETOR, SH yang beralamat di Dusun Cepit Baru, KORLAP (saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, saksi SETIAWAN) memberikan kuasa kepada Tim 7 (tujuh) yang terdiri dari : saksi SUHARTO, saksi Drs. PAULUS PETOR, SH, SIDARTA, SH, Ir. HAMZAH BERAHIM, Drs. SUHARTO, Ir. SUHARTO, DS dan DJUMAKIR SUHUD; untuk membela serta mewakili KORLAP dan sebagai kuasa/penasehat dalam hal mengurus hingga tuntas segala permasalahan yang berkaitan dengan SUTET di wilayah Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul ;

Bahwa pada saat sebelum dilakukan pendataan tanaman oleh para terdakwa, Saksi SUHARTO (yang tergabung dalam Tim 7) dengan tujuan untuk memperoleh tambahan keuntungan, berniat untuk menitipkan sejumlah tanaman baru. Niat tersebut muncul karena saksi SUHARTO mengacu pada penjelasan pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi ”Ijin Lokasi bukan bukti pemilikan / penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanami tanaman diatas tanah yang terkena ijin lokasi tersebut”. Hal tersebut kemudian disosialisasikan kepada warga masyarakat yang tanahnya dilalui jaringan SUTET. Saksi SUHARTO dan KORLAP menjanjikan kepada warga masyarakat yang bersedia untuk dititipi lagi tanaman / tumbuhan baru untuk ditanam akan diberikan imbalan sebesar 10% dari nilai penggantian dari PT. PLN (Persero).Selanjutnya saksi SUHARTO, membeli 3990 bibit tanaman Jati dan tanaman Melinjo dari seorang pedagang di Purworejo dan kemudian menyuruh Saksi SURADAL GOZALI mengantar tanaman / tumbuhan baru (Jati & Melinjo) tersebut untuk dititipkan di pekarangan rumah anggota KORLAP untuk diambil oleh warga.Bahwa 3990 bibit tanaman Jati & Melinjo tersebut memiliki tinggi rata-rata 1,5 m sampai dengan 2 m ;

Bahwa pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2004, warga masyarakat mulai menanam 3.990 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh) bibit tanaman / tumbuhan baru tersebut yang tersebar di 6 (enam)

pedukuhan Timbulharjo Sewon Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dusun Ngentak ;

Warga masyarakat Dusun Ngentak Timbulharjo Sewon Bantul telah

menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 165 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Samsuhadi	16	-	16
2.	Jatno Pawiro	22		22
	Suyitno	1		1
4.	Barjo Utomo	42		42
5.	Salam	25	6	31
6.	Giyono	10	-	10
7.	Subono	42	-	42
8.	Sardi Kariyo	-	1	1

b) Dusun Kepek ;

Warga masyarakat Dusun Kepek Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenisMelinjo dan jati kurang lebih 823 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanaman Melinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Legino	20	-	20
2.	Setiyono	25		25
	Sosro Suwondo	18		18
4.	Seco Utomo	23		23
5.	Daryo Suprapto	42	-	42
6.	P. Hadi Wiyoso	2	3	5
7.	Widodo	34	-	34
8	Harto Rukijo	2		2
9	Dirjo Miharjo	51		51
10	Noto Wardoyo	39		39
11	Kus Mujiono	18		18
12	Darmaji	5		5
13	Kusbandiyah	9		9
14	Muryono	13		13
15	Sosro Prayitno	12		12
16.	Suhadi Utomo	8		8
17	Sarbani	6		6
18	Pujo Wiyono	2		2
19	Suradi	20		20
20	Sugiyanto	5		5
21	Dulkamit	240	21	261
22	Somo Wiyono	120		120
23	Suratijo	6		6
24	Mitro Sarijan	27		27
25	Tukijo	5		5
26	Harto Wiyono	10		10
27	M. Jemuki	10		10
28	Ny. Bartini	12		12
29	Margo Utomo	5		5
30	Buchori	10		10

c) Dusun Kowen :

Warga masyarakat Dusun Kowen Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenisMelinjo dan jati kurang lebih 1.788 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanaman Melinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Sastro Harjono		90	90
2.	Dirjo Disastro	79	90	169
	Asih Subayo	18	15	33
4.	Bandi Sudarmo	206		206
5.	Sarjono		114	114
6.	Mulyo Pawiro	190	-	190
7.	Manto Utomo	206	-	206
8.	Setiawan	290		290
9.	Sunardi	280		280
10.	Sardi	210		210

d) Dusun Dagan dan dusun Sewon ;

Warga Dusun Dagan dan dusun Sewon Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 596 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Toni		2	2
2.	Siswohartono	22	4	26
3.	Padmosengojo	100		100
4.	Mitro	42		42
5.	Sriwanto	162		162
6.	Jumadi	6		6
7.	Muh.Mawardi	9		9
8.	Mangunsuwito	4		4
9.	Padmo Wiyarjo	40	40	80
10.	Sosro Wiyarjo	34	51	85
11.	Prantowiarjo	50	30	80

e) Dusun Paten dan Gatak ;

Warga masyarakat Dusun Paten dan Gatak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 297 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Pawiro Dimejo		5	5
2.	Muhammad Irsyad	78		78
3.	Trimorejo		2	2
4.	Siswo Hadi	2		2
5.	Maryadi	22		22
6.	Hadi Purnomo	15		15
7.	Joyo Utomo	15		15
8.	Dirman Suwito	20		20
9.	Udi Utomo	16		16
10.	Joyo Pawiro	58		58
11.	Karto Rejo	24		24
12.	Madiyo Utomo	40		40

f). Dusun Gabusan ;

Warga Dusun Gabusan Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 321 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Atmorejo	10		10
2.	Dwi	15		15
3.	Jo Dinomo	27		27
4.	Suwondo	4	1	5
5.	Sastro Diharjo	120		120
6.	Ngali		6	6
7.	Parjan	2	4	6
8.	Pringgo		8	8
9.	Poniman	7	9	16
10.	Surajiman	3		3
11.	Dono		5	5
12.	Muh. Kliwon	16		16
13.	Wakijo		5	5
14.	Widisar	9		9
15.	Irodinomo	12	5	17
16.	Warno Utomo	25		25
17	Digdo Wiharjo	6		6
18.	Sihono	9	4	13
19.	Harto Wiyono	6		6
20.	Marjono	3		3

Bahwa berkaitan dengan ganti rugi tanaman dari PT. (Persero) Prikitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Saksi Ir. HARSOYO, MM telah menugaskan Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO sebagai Tim Pendataan dan Inventarisasi, tugas tersebut diperkuat dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang dikeluarkan oleh proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di PT. PLN (Persero) Prokitring Jateng – DI Yogyakarta tahun 2004 / 2005 untuk wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul telah mendapatkan tugas sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0765 / SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY tanggal 31-08-2004 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 01-09-2004 s/d 03-09-2004 ke Yogyakarta – Bantul –Wonosari - Purworejo melaksanakan tugas Penyelesaian pending ROW tanaman jalur SUTET 150 Kv Bantul-Wonosari dan Koordinasi masalah sosial Kab. Bantul Purworejo SUTET 500 Kv ;

2. BerdasarkanSurat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0898/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY tanggal 11-10-2004 selama 5 ( lima ) hari dari tanggal 12 -10 - 2004 s/d 16 – 10 – 2004ke Bantul- Semanu- Wonosari melaksanakan tugas Pengecekan SUTT150 Kv Bantul-Semanu bersama PLN Region Jateng / DIY ;

3. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari PT. PLN

(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0927/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 19 Oktober 2004 selama 4 (empat) hari dari tanggal 19 Oktober 2004 s/d 22 Oktober 2004 ke Yogyakarta-Bantul-Kulonprogo melaksanakan tugas Pengecekan dan pengukuran tanah dan bangunan yang terkena jalur ;

4. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 1005/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 24-11-2004 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25-11-2004 s/d 27-11-2004 ke Bantul-Yogya-Kulonprogo, melaksnakan tugas Pengkuran tanah dan bangunan yang terlintasi SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

Bahwa SOP (Standar Oprasional Prosedur)pendataan dan inventarisasi yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. PLN ( Persero ), guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul adalah sebagai berikut ;

1. Pertama cek lokasi dan melakukan pengukuran batas sesuai dengan bebas ROW ;

2. Melakukan penghitungan terhadap tanaman yang tingginya 3 meter keatas dan dicatat sesuai dengan klasemen jenis tanaman ;

3. Setelah didatakan maka diberikan tanda cat biru ;

4. Selanjutnya di buatkan data ( inventarisasi tanaman ) dan ditanda tangani oleh petugas pelaksana dandiketahui Kepala Desa setempat ;

Sedangkan untuk mengetahui tentang tinggi tanaman tersebut petugas dari PT. PLN (Persero) Semarang wajib melakukan pengukuran terhadap tingginya tanaman yang di datakan untuk diajukan ke PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa tengah-DIY agar mendapatkan uang ganti rugi tanaman ;

Bahwa setelah diperoleh data awal tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul yang selanjutnya akan dibuatkan Daftar Inventarisasi Tanaman yang Terkena Jalur Bebas (ROW) oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk & Pembangkit Jaringan Jawa Bali & Nusa Tenggara untuk diajukan ke PT. PLN ( Persero ) Semarang yang kemudian dibuatkan Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas Sutet 500 kv dengan tujuan agar mendapatkan uang ganti rugi dari PT. PLN (persero) Semarang sesuai dengan data tanaman yang dibuat oleh para terdakwa ;

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan awal Nopember 2004 para terdakwa dengan didampingi KORLAP dan saksi DJUMAKIR SUHUD dalam melakukan pendataan dan inventarisasi tanaman telah secara melawan hukumkhususnya terhadap 3990 batang tanaman baru / tumbuhan titipan yang terdiri dari tanaman Jati sebanyak 552 batang dan tanamanMelinjo sebanyak 3438 batang, para terdakwa dan KORLAPtidak melakukan pendataan dengan benar sesuai ketentuan yang terdapat dalam SOP dari PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tidak melakukan pengukuran tetapi hanya menghitung dan memberikan tanda cat warna biru kemudian memasukkannyake dalam catatan berupa tulisan tanganDaftar Inventarisasi tentang Tanaman yang Terkena Jalur Bebas (ROW) oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakartauntuk pembangunan jaringan transmisi 500 KV Antara Pedan – Tasikmalaya diDs. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Dalam pendataan dan inventarisasi tanaman di Desa Timbulharjo Sewon Bantul seluruh tanaman titipan / tanaman baru tersebut yang tingginya kurang dari ketentuan minimal yaitu 3 m tetap didata dan dicatatseolah-olah tanaman baru/tanaman titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi. Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2004, daftar inventarisasi yang masih berupa tulisan tangan tersebut ditanda tangani oleh para terdakwa selaku petugas pendataan dari PT. PLN (Persero), Saksi SUBAKIR dari KORLAP&Saksi DJUMAKIR SUHUD dari Tim 7 (tujuh) serta diketahui dan ditanda tangani pula oleh Saksi R. ZABIDI, Fa, selaku Kepala Desa Timbulharjo;

Bahwa dalam pendataan dan inventarisasi tanaman di Desa Timbulharjo Sewon Bantul para terdakwa tidak melakukan peninjauan lokasi dan penelitian sesuai ketentuan tersebut dikarenakan mengikuti kehendak pihak KORLAP (Saksi SUBAKIR, Saksi SRIWANTO dan saksi SETIYAWAN) meskipun para terdakwa mengetahui hal tersebut tidak benar ;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Tanaman yang Terkena Jalur Bebas (ROW) oleh PT. PLN ( Persero ) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah dan DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 kv antara Pedan–Tasikmalaya Desa Timbulharjo Sewon Bantul, telah menyimpangi/melanggar klasifikasi tanaman dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi : ”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter”. ;

Bahwa selanjutnya dari Daftar Inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN ( Persero ) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah dan DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 kv antara Pedan – Tasikmalaya Desa Timbulharjo Sewon Bantul yang masih berupa tulisan tangan tersebut oleh Tim Evaluasi dan Pembayaran dari PT. PLN (Persero) Semarang yaitu Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO selaku pejabat sementara Kepala Pertanahan & ROW dipakai dasar untuk membuat Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, yang menjadi dasar dalam memberikan uang ganti rugi kepada warga masyarakat Desa Timbulharjo Sewon Bantul. Perbuatan para terdakwa dalam melakukan pendataan / inventarisasi tanaman mengakibatkan kesalahan dalam menentukan besarnya ganti rugi tanaman ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Kantor PT PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah & DI Yogyakarta alamat Jln. Slamet nomor 1 Candi Baru Semarang telah diadakan sidang musyawarah antara Tim 7 (tujuh) yang terdiri dari Saksi. Drs. PAULUS PETOR, SH., Saksi SUHARTO, Saksi SIDARTA, SH., Saksi Ir. HAMZAH BERAHIM, Saksi Drs. SUHARTO, Saksi Ir. SUHARTO DS yang bertindak sebagai pemegang kuasa dari wakil warga Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul dengan pihak PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah- DIY yang diwakili oleh saudara Ir. HARSOYO, MM yang membahas tentangpenaksiran Nilai Kompensasi tanah / bangunan dan harga ganti rugi tanaman dibawah jalur ( ROW ) SUTET 500 kv Pedan – Tasikmalaya didesa Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Hasil sidang musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I / 2004, yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

a) Nilai Kompensasi tanah sebesar Rp 7.500.- / MF ;

b) Nilai Kompensasi Bangunan ;

• Bangunan permanen sebesar Rp 3.000.000.- / buah ;

• Bangunan semi permanen sebesar Rp 2.000.000.- / buah ;

• Bangunan sederhanan sebesar Rp 1.000.000.- / buah ;

c) Harga ganti rugi tanaman dibagi menjadi 3 ( tiga ) kelas antara lain Besar, Sedang dan Kecil adapun besarnya ganti rugi bervariatif yaitu melihat kwalitas pohonnya Produktif atau tidak dan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat maka disepakati nilai ganti rugi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut ;

• Pohon Besar ganti rugi berkisar antara Rp 500.000.- s/d Rp 700.000.

• Pohon Sedang ganti rugi berkisar antara Rp 300.000.- s/d Rp 500.000 ;

• Pohon Kecil ganti rugi berkisar antara Rp 200.000.- s/d Rp 300.000,-

Adapun jumlah ganti rugi tanaman Rp 2.789.475.000.- (Dua milyar Tujuh Ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa tanggal 24 Januari 2005, saksi Ir. HARSOYO, MM selaku Kepala Proyek Induk Pembangkit & Jaringan Jawa – Bali dan Nusa Tenggara – Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY, mengajukan kepada PT. PLN (Persero) Pi Kitring JBN Up. Kepala Staf Keuangan tentang Permohonan Dropping Ganti Rugi No : 001/520/Proring Jateng & DIY/2005 sebesar Rp.10.115.199.901,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) yang dilampiri dengan Daftar Permintaan Dropping untuk Pembayaran GR (Ganti Rugi) Tanaman / tumbuhan & Kompensasi Tanah dan bangunan SUTET 500 kv Pedan – Tasikmalaya, antara lain dalam urut nomor 9, memuat permintaan ganti rugi tanaman / tumbuhan untuk wilayah Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan maksud memprioritaskan pembayaran sejumlah sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah), yang merupakan bagian dari Rp.10.115.199.901,- tersebut ;

Bahwa tanggal 26 Januari 2005, saksi Ir. MISMAN NUR CAHONO mengajukan kepada saksi Ir. HARSOYO, MM, Permohonan Persekot Dinas,Nomor kosong, untuk pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan ganti rugi SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Sewon Bantul sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa permohonan tersebut telah disetujui dan sudah dicairkan serta diterima secara tunai oleh saksi Ir. MISMAN NUR CAHONO sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang tertuang dalam Bukti Pengeluaran No. 172 tanggal 26 Januari 2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. HARSOYO, MM., saksi Ir. MISMANNUR CAHONO dan saksi SRI PURWATI selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ;

Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanaman / Tumbuhan di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tanggal 26 Januari 2005 (sudah ditanda tangani warga) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. MISMAN NUR CAHONO, dan diketahui oleh saksi Ir. HARSOYO, MM., saksi R. ZABIDI, Fa dan saksi DJUMAKIR SUHUD dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dimana uang sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut setelah dikurangi untuk biaya operasional dan lain-lain sebesar Rp.111.579.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I / 2004 tanggal 7 Desember 2004, diterima oleh saksi SUBAKIR selaku KORLAP dengan bukti kuitansi tanggal 26 Januari 2005 sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan di Desa Timbulharjo, Bantul di rumah saksi SUHARTO bin SAMIDI HADI PERWITO yang beralamat Dsn. Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul; dan kemudian sebelum dibagikan sesuai peruntukkannya disimpan oleh saksi SUHARTO bin SAMIDI HADI PERWITO (Ketua Tim 7) ;

Bahwa uang ganti rugi tanaman sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut selanjutnya diberikan kepada :

• Warga yang memiliki tanaman / tumbuhan asli sebesar Rp.877.475.000,-

• Warga yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru yang tidak sesuai ketentuan seperti tersebut dalam uraian sebelumnya sebagai berikut :

NO	Nama Dusun	Yang Seharusnya Dibayarkan	Realisasi Pembayaran
1.	Ngentak	Rp.83.500.000,-	Rp. 4.125.000,-
2.	Kepek	Rp.411.200.000,-	Rp. 20.575.000,-
3.	Kowen	Rp.991.600.000,-	Rp. 44.700.000,-
4.	Dagan dan Sewon	Rp.285.900.000,-	Rp. 14.900.000,-
5.	Paten dan Gatak	Rp.148.500.000,-	Rp. 7.425.000,-
6.	Gabusan	Rp.138.850.000,-	Rp. 7.950.000,-
	Jumlah	Rp.2.059.550.000,-	Rp.99.675.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.1.812.275.000,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menurut keterangan para terdakwa digunakan untuk kepentingan KORLAP dan Tim 7 (tujuh) ;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu antara lain KORLAP dan anggota Tim 7 (tujuh) sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa akibat para terdakwa tersebut Negara cq PT. PLN (Persero) Pi Kitring Jateng dan DIY menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraYang Terjadi Pada Ganti Rugi Tanaman / tumbuhan Pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jateng – DIY di Desa Timbul Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/PW.12/5/2005 tanggal 6 Desember 2005, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

No	Dusun	Daftar Pembayaran PLN		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah Tanaman / tumbuhan (Batang)	Jumlah (Rp)	Jumlah Tanaman / tumbuhan Titipan (Batang)	Orang Lain / Warga (Rp)	Korlap	Jumlah
1.	NGENTAK	167	83.500.000	165	4.125.000	78.375.000	82.500.000
2.	KEPEK	823	411.200.000	823	20.575.000	390.625.000	411.200.000
3.	KOWEN	2.036	991.600.000	1.788	44.700.000	822.900.000	867.600.000
4.	DAGAN & SEWON	596	285.900.000	596	14.900.000	271.000.000	285.900.000
5.	PATHEN & GATAK	297	148.500.000	297	7.425.000	141.075.000	148.500.000
6.	GABUSAN	379	138.850.000	321	7.950.000	108.300.000	116.250.000
Total		4298	2.059.550.000	3.990	99.675.000	1.812..275.000	1.911.950.000

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Tim Survai dan Pendataan Tanah, Bangunan dan Tanaman pada Proyek PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan saksi SUBAKIR, saksi SETIAWAN dan saksi SRIWANTO masing-masing selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) berdasarkan musyawarah warga Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bulan April tahun 2004 serta saksi SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO dan DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO yang masing-masing tergabung dalam Tim 7 (tujuh) serta Ir. MISMAN NURCAHONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukanyangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Kabupaten Bantul dilaksanakan proyek pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) Pedan sampai dengan Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Pikitring JBN Jawa Tengah-DIY ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan proyek jaringan SUTET yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1972 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 245 KV sesuai dengan standar di bidang kelistrikan ;

Bahwa untuk pembangunan jaringan SUTET tersenut telah dilengkapi dengan Ijin Pripsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasilmalaya dan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV. Adapun Ijin Pripsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasilmalaya antara lain berisi :

1. Panjang route 63,88 Km ;

2. Jumlah tower sebanyak 155 buah ;

3. Daerah yang terlewati adalah Kab. Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul ;

4. Jadwal penyelesaian tahun 1999 ;

5. Luas kebutuhan tanah tapak tower 128.725 m2 ;

Bahwa berdasarkan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV, dalam proyek pembangunan jaringan SUTET di Kabupaten Bantul ada pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 46.800 m2 dan luas kurang lebih 6.039 m2 yang diperlukan untuk tapak tower pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 400.2/20/BTL/1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. PLN (Persero) PI.Kitring Jawa Tengah-DIY untuk keperluan pembangunan 56 buah tower SUTET 500 KV Yogyakarta Selatan, ada diantaranya Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul seluas 6.272 m2, yang meliputi beberapa Dusun di wilayah Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul yaitu Dusun Ngentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan, Dusun Sewon, Dusun Paten, Dusun Gatak dan Dusun Gabusan ;

Bahwa pembangunan proyek jaringan SUTET dari pihak PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyediakan dana yang dipergunakan untuk :

4. Uang kompensasi tanah ;

5. Uang kompensasi bangunan ;

6. Uang ganti rugi tanaman ;

Dana tersebut berasal dari PT. PLN (Persero) Pusat yang bersumber dari APLN (Anggaran Perusahaan Listrik Negara) tahun 2004/2005 ;

Bahwa mengenai ukuran tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (Persero) diatur dalam Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi :”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter”. Sehingga untuk tanaman yang tingginya kurang dari 3 (tiga) meter tidak dapat menerima uang ganti rugi tanaman/tumbuhan. Adapun jenis tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (Persero) adalah tanaman keras yang produktif antara lain : Jati, Kelapa, Askasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih/Sukun, Mahoni, Mangga, Melinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sonokeling, Kayu Tahun, Bambu Apus, Bambu Wulung dan Bambu Ori. Sedangkan klasifikasi tanaman yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut ;

1. Tanaman BESAR tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebih dari 10 Meter ;

2. Tanaman SEDANG tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 5 Meter s/d 10 Meter ;

3. Tanaman KECIL tumbuhan dengan diameter kurang dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 3 Meter ;

Bahwa berkaitan dengan pembangunan proyek jaringan SUTET, PT. PLN (Persero) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan maupun Ganti Rugi Tanaman, sebagai berikut :

Surat Keputusan Pemimpin PT. PLN ( Persero ) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa , Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 004.K/021/PPI Kitring JBM /2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan perijinan untuk lokasi gandu induk , lokasi tower dan pembebasan tanaman, bangunan dan dalam jalur bebas transmisi tahun 2004 di wilayah Proipinsi Jawa tengah dan DI Yogyakarta yang dikeluarkan oleh saudara Ir .SUSANTO PURNOMO, MM ;

Dengan susunan sebagai berikut ;

1. Ketua : Ir . KARMIYONO ;

2. Wakil Ketua : Ir. HARSOYO MM ;

3. Sekretaris : SUPARDI, SH ;

4. Anggota : Ir. MISMAN NURCAHONO ;

5. Anggota : LUGITO, A hT ;

6. Anggota : SAID PELU , SH ;

7. Anggota : LASAMANTO ATMODJO, BE ;

8. Anggota : ARIEF EFENDI ;

9. Anggota : SUMARNO ;

10. Anggota : PARLUDJI N.R ;

11. Anggota : HARLAN ;

Bahwa dari Tim panitia pembebasan tanah, bangunan maupun tanaman tersebut secara khusus dari PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah-DIY telah menunjuk Tim untuk menangani pembebasan tanaman di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul, antara lain sebagai berikut ;

1. ACHMADI, SE selaku ketua Tim ;

2. Saksi Ir. HARSOYO MM ( Kepala Proyek ) sebagai wakil ketua Tim ;

3. Saksi M. JEN GUNTORO sebagai Tim evaluasi dan pembayaran ;

4. Saksi Ir. MISMAN NC sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

5. Saksi SUPARYONO sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

6. Saksi Ir. SOEWITO, SE sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

7. Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO sebagai Tim pendataan atau inventarisasi ;

8. Terdakwa 2. SURONO sebagai Tim pendataan atau inventarisasi ;

9. Saksi SRI PARWATI sebagai kasir ;

Adapun Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM maupun Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Tim Pendataan dan Inventarisasi berada dibawah kendali langsung saksi Ir. MISMAN NURCAHONO. Adapun Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO bersama dengan saksi SUPARYONO B. Ac dan saksi Ir. SOEWITO, SE sebagai Tim Sosialisasi dan NEGOSIASI mempunyai tugas sebagai berikut

• Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dan dampaknya ;

• Melakukan Sosialisasi tentang daerah atau wilayah yang dilalui oleh jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) ;

• Melakukan Sosialisasi tentang batas – batas tanah yang dilalui olehjalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) ;

• Melakukan Sosialisasi tentang besarnya Kompensasi bangunan, tanah dan ganti rugi tanaman dan sejenisnya dengan pedoman yang sudah ditentukan oleh peraturan atau undang – undangan ;

• Melakukan negosiasitentang besar kecilnya kompensasi bangunan, tanah dan ganti rugi tanaman ;

Berkaitan dengan tugas huruf d yaitu melakukan sosialisasi tentang besarnya kompensasi bangunan, tanah dan ganti rugi tanaman dan sejenisnya dengan pedoman yang sudah ditentukan oleh peraturan atau undang – undangan. Para terdakwa yang diberikan tugas untuk melakukan pendataan dan inventarisasi tanaman pada area yang terkena jalur SUTET, yang secara terperinci Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO dan terdakwa 2. SURONO mempunyai tugas sebagai berikut ;

• Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan lokasi tanah ;

• Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan tanaman ;

• Melakukan inventarisasi tanah , bangunan dan tanaman ;

• Melakukan pengukuran terhadap luas tanah, bangunan dan mengukur tanaman ;

Bahwa selanjutnya dalam rangka pembangunan proyek jaringan SUTET, tim dari PT. PLN (Persero) yang diwakili oleh saksi Ir. MISMAN NURCAHONO, Sdr. SUPARYONO, B.Ac (alm) dan saksi Ir. SOEWITO, melakukan sosialisasi dan negosiasi terhadap warga masyarakat Desa Timbulharjo, Sewon Bantul dengan dibantu oleh Koordinator Dusun, Tim 7, dan Koordinator Lapangan (Korlap) dan Pemerintah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon ;

Bahwa sosialisasi masalah SUTET tersebut merupakan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang harus dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) melalui tim, dengan maksud memberikan gambaran dan pemahaman tentang pentingnya energy tenaga listrik yang sudah menjadi kebutuhan umum yang tentunya membutuhkan sarana dan prasarana baik itu berupa komponen listrik maupun lahan masyarakat ;

Bahwa dalam sosialisasi tersebut masyarakat Desa Timbulharjo, Sewon Bantul setuju tanah / lahannya dilalui oleh jaringan proyek SUTET asalkan mendapatkan ganti rugi sedangkan PT. PLN (Persero) menyetujui untuk memberikan ganti rugi terhadap tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman / tumbuhan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dimana negosiasi ganti rugi tanaman / tumbuhan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara warga dan PT. PLN (Persero) ;

Bahwa dalam pertemuan pada bulan April 2004 tersebut masyarakat Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul yang terkena jaringan SUTET telah membuat Surat Kuasa yang isinya bahwa warga masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Tim KORLAP untuk menguruskan pelaksanaan kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman ;

Bahwa setelah KORLAP mendapatkan kuasa dari masyarakat Desa Timbulharjo tersebut selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2004 bertempat di Kantor saksi PAULUS PETOR, SH yang beralamat di Dusun Cepit Baru KORLAP (saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, saksi SETIAWAN) memberikan kuasa kepada Tim 7 (tujuh) yang terdiri dari : saksi SUHARTO, saksi Drs. PAULUS PETOR, SH, SIDARTA, SH, Ir. HAMZAH BERAHIM, Drs. SUHARTO, Ir. SUHARTO, DS dan DJUMAKIR SUHUD; untuk membela serta mewakili KORLAP dan sebagai kuasa/penasehat dalam hal mengurus hingga tuntas segala permasalahan yang berkaitan dengan SUTET di wilayah Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul ;

Bahwa pada saat sebelum dilakukan pendataan tanaman oleh para terdakwa, Saksi SUHARTO (yang tergabung dalam Tim 7) dengan tujuan untuk memperoleh tambahan keuntungan, berniat untuk menitipkan sejumlah tanaman baru. Niat tersebut muncul karena saksi SUHARTO mengacu penjelasan pada pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi ”Ijin Lokasi bukan bukti pemilikan / penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanami tanaman diatas tanah yang terkena ijin lokasi tersebut”. Hal tersebut kemudian disosialisasikan kepada warga masyarakat yang tanahnya dilalui jaringan SUTET. Saksi SUHARTO dan KORLAP menjanjikan kepada warga masyarakat yang bersedia untuk dititipi lagi tanaman / tumbuhan baru untuk ditanam akan diberikan imbalan sebesar 10% dari nilai penggantian dari PT. PLN (Persero).Selanjutnya saksi SUHARTO, membeli 3990 bibit tanaman Jati dan tanaman Melinjo dari seorang pedagang di Purworejo kemudian menyuruh Saksi SURADAL GOZALI mengantar tanaman / tumbuhan baru (Jati &Melinjo) tersebut untuk dititipkan di pekarangan rumah anggota KORLAP untuk diambil oleh warga.Bahwa 3990 bibit tanaman Jati &Melinjo tersebut memiliki tinggi rata-rata 1,5 m sampai dengan 2 m ;

Bahwa pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2004,

warga masyarakat mulai menanam 3.990 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh) bibit tanaman baru / tanaman titipan tersebut terbagi dalam 6 (enam) pedukuhan Timbulharjo Sewon Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dusun Ngentak ;

Warga masyarakat Dusun Ngentak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 165 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Samsuhadi	16	-	16
2.	Jatno Pawiro	22	-	22
	Suyitno	1	-	1
4.	Barjo Utomo	42	-	42
5.	Salam	25	6	31
6.	Giyono	10	-	10
7.	Subono	42	-	42
8.	Sardi Kariyo	-	1	1

b) Dusun Kepek ;

Warga masyarakat Dusun Kepek Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan Jati kurang lebih 823 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanaman Melinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Legino	20	-	20
2.	Setiyono	25	-	25
	Sosro Suwondo	18	-	18
4.	Seco Utomo	23	-	23
5.	Daryo Suprapto	42	-	42
6.	P. Hadi Wiyoso	2	3	5
7.	Widodo	34	-	34
8	Harto Rukijo	2	-	2
9	Dirjo Miharjo	51	-	51
10	Noto Wardoyo	39	-	39
11	Kus Mujiono	18	-	18
12	Darmaji	5	-	5
13	Kusbandiyah	9	-	9
14	Muryono	13	-	13
15	Sosro Prayitno	12	-	12
16.	Suhadi Utomo	8	-	8
17	Sarbani	6	-	6
18	Pujo Wiyono	2	-	2
19	Suradi	20	-	20
20	Sugiyanto	5	-	5
21	Dulkamit	240	21	261
22	Somo Wiyono	120	-	120
23	Suratijo	6	-	6
24	Mitro Sarijan	27	-	27
25	Tukijo	5	-	5
26	Harto Wiyono	10	-	10
27	M. Jemuki	10	-	10
28	Ny. Bartini	12	-	12
29	Margo Utomo	5	-	5
30	Buchori	10	-	10

c) Dusun Kowen :

Warga masyarakat Dusun Kowen Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 1.788 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Sastro Harjono	-	90	90
2.	Dirjo Disastro	79	90	169
	Asih Subayo	18	15	33
4.	Bandi Sudarmo	206	-	206
5.	Sarjono	-	114	114
6.	Mulyo Pawiro	190	-	190
7.	Manto Utomo	206	-	206
8.	Setiawan	290	-	290
9.	Sunardi	280	-	280
10.	Sardi	210	-	210

d) Dusun Dagan dan dusun Sewon ;

Warga Dusun Dagan dan dusun Sewon Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 596 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanaman Melinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Toni	-	2	2
2.	Siswohartono	22	4	26
3.	Padmosengojo	100	-	100
4.	Mitro	42	-	42
5.	Sriwanto	162	-	162
6.	Jumadi	6	-	6
7.	Muh.Mawardi	9	-	9
8.	Mangunsuwito	4	-	4
9.	Padmo Wiyarjo	40	40	80
10.	Sosro Wiyarjo	34	51	85
11.	Prantowiarjo	50	30	80

e) Dusun Paten dan Gatak ;

Warga masyarakat Dusun Paten dan Gatak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 297 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Pawiro Dimejo	-	5	5
2.	Muhammad Irsyad	78	-	78
3.	Trimorejo	-	2	2
4.	Siswo Hadi	2	-	2
5.	Maryadi	22	-	22
6.	Hadi Purnomo	15	-	15
7.	Joyo Utomo	15	-	15
8.	Dirman Suwito	20	-	20
9.	Udi Utomo	16	-	16
10.	Joyo Pawiro	58	-	58
11.	Karto Rejo	24	-	24
12.	Madiyo Utomo	40	-	40

f). Dusun Gabusan ;

Warga Dusun Gabusan Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenisMelinjo dan jati kurang lebih 321 pohon, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Atmorejo	10	-	10
2.	Dwi	15	-	15
3.	Jo Dinomo	27	-	27
4.	Suwondo	4	1	5
5.	Sastro Diharjo	120	-	120
6.	Ngali	-	6	6
7.	Parjan	2	4	6
8.	Pringgo	-	8	8
9.	Poniman	7	9	16
10.	Surajiman	3	-	3
11.	Dono	-	5	5
12.	Muh. Kliwon	16	-	16
13.	Wakijo	-	5	5
14.	Widisar	9	-	9
15.	Irodinomo	12	5	17
16.	Warno Utomo	25	-	25
17	Digdo Wiharjo	6	-	6
18.	Sihono	9	4	13
19.	Harto Wiyono	6	-	6
20.	Marjono	3	-	3

Bahwa berkaitan dengan ganti rugi tanaman dari PT. (Persero) Pikitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Saksi Ir. HARSOYO, MM telah menugaskan Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO sebagai Tim Pendataan dan Inventarisasi, tugas tersebut diperkuat dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang dikeluarkan oleh proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi ) di PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jateng – DI Yogyakarta tahun 2004 / 2005 untuk wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul telah mendapatkan tugas sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0765 / SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY tanggal 31-08-2004 selama 3 ( tiga ) hari dari tanggal 01-09-2004 s/d 03-09-2004 ke Yogyakarta – Bantul –Wonosari - Purworejo melaksanakan tugas Penyelesaian pending ROW tanaman jalur SUTET 150 Kv Bantul-Wonosari dan Koordinasi masalah sosial Kab. Bantul Purworejo SUTET 500 Kv ;

1. BerdasarkanSurat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0898/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY tanggal 11-10-2004 selama 5 ( lima ) hari dari tanggal 12 -10 - 2004 s/d 16 – 10 – 2004ke Bantul – Semanu- Wonosari melaksanakan tugas Pengecekan SUTT

150 Kv Bantul-Semanu bersama PLN Region Jateng / DIY ;

3. BerdasarkanSurat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN

(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0927/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 19 Oktober 2004 selama 4 ( empat ) hari dari tanggal 19 Oktober 2004 s/d 22 Oktober 2004 ke Yogyakarta-Bantul-Kulonprogo melaksanakan tugas Pengecekan dan pengukuran tanah dan bangunan yang terkena jalur ;

4. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero ) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 1005/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 24-11-2004 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25-11-2004 s/d 27-11-2004 ke Bantul-Yogya-Kulonprogo, melaksnakan tugas Pengkuran tanah dan bangunan yang terlintasi SUTET 500 Kv Pedan-Tasik. ;

Bahwa SOP (Standar Oprasional Prosedur) pendataan dan inventarisasi yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. PLN ( Persero ), guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul adalah sebagai berikut ;

1. Pertama cek lokasi dan melakukan pengukuran batas sesuai dengan bebas ROW ;

2. Melakukan penghitungan terhadap tanaman yang tingginya 3 meter ke atas dan dicatat sesuai dengan klasemen jenis tanaman ;

3. Setelah didatakan maka diberikan tanda cat biru ;

4. Selanjutnya di buatkan data (inventarisasi tanaman) dan ditanda tangani oleh petugas pelaksana dan mengetahui kepala desa setempat ;

Sedangkan untuk mengetahui tentang tinggi tanaman tersebut paraterdakwawajib melakukan pengukuran terhadap tingginya tanaman yang di datakan untuk diajukan ke PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah-DIY agar mendapatkan uang ganti rugi tanaman ;

Bahwa setelah diperoleh data awal tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul yang selanjutnya akan dibuatkan Daftar Inventarisasi Tanaman yang Terkena Jalur Bebas (ROW) oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk & Pembangkit Jaringan Jawa Bali & Nusa Tenggara untuk diajukan ke PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah-DIY yang kemudian dibuatkan Daftar Nomintif Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas Sutet 500 kv dengan tujuan agar mendapatkan uang ganti rugi dari PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah-DIY sesuai dengan data tanaman yang dibuat oleh para terdakwa ;

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan awal Nopember 2004 para terdakwa dengan didampingi KORLAP dan saksi DJUMAKIR SUHUD dalam melakukan pendataan dan inventarisasi tanaman telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Tim Pendataan dan Inventarisasi khususnya terhadap 3990 batang tanaman baru /tanaman titipan yang terdiri dari tanaman Jati sebanyak 552 batang dan tanaman Melinjo sebanyak 3438 batang, para terdakwa tidak menggunakan kewenangannya dengan benar sesuai ketentuan yang terdapat dalam SOP dari PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tidak melakukan pengukuran tetapi hanya menghitung dan memberikan tanda cat warna biru kemudian memasukkannyake dalam catatan berupa tulisan tanganDaftar Inventarisasi tentang Tanaman yang Terkena Jalur Bebas ( ROW ) oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit danJaringan Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakartauntuk pembangunan jaringan transmisi 500 KV Antara Pedan – Tasikmalaya diDs. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Dalam pendataan dan inventarisasi tanaman di Desa Timbulharjo Sewon Bantul, sehingga seluruh titipan tanaman / tumbuhan baru tersebut yang ternyata tingginya kurang dari ketentuan minimal 3 m tetap didata dan dicatatseolah-olah tanaman baru / tanaman titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi. Seharusnya dengan kewenangan yang dimilikinya, para terdakwa menolak atau tidak memasukkan tanaman baru berupa tanaman Melinjo dan Jati sejumlah 3.990 batang ke dalam Daftar Inventarisasi tentang Tanaman yang Terkena Jalur Bebas ( ROW ) oleh PT. PLN (Persero) Proyek PembangkitJaringan Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakartauntuk pembangunan jaringan transmisi 500 KV Antara Pedan – Tasikmalaya diDs. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2004, daftar inventarisasi tersebut ditanda tangani oleh para terdakwa selaku petugas pendataan dari PLN, Saksi SUBAKIR&Saksi DJUMAKIR SUHUD serta diketahui dan ditanda tangani pula oleh Saksi R. ZABIDI, Fa., selaku Kepala Desa Timbulharjo ;

Bahwa dalam pendataan dan inventarisasitanaman di Desa Timbulharjo

Sewon Bantul para terdakwa tidak melakukan peninjauan lokasi dan penelitian sesuai ketentuan tersebut dikarenakan mengikuti kehendak pihak KORLAP (Saksi SUBAKIR, Saksi SRIWANTO dan saksi SETIYAWAN) meskipun para

terdakwa mengetahui hal tersebut tidak benar ;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN ( Persero ) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah dan DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 kv antara Pedan – Tasikmalaya Desa Timbulharjo Sewon Bantul, para terdakwa telahmenyimpangi/melanggar klasifikasi tanaman dan bertentangandengan ketentuan Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi : ”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter”. ;

Bahwa selanjutnya dari Daftar Inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN ( Persero ) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah dan DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 kv antara Pedan – Tasikmalaya Desa Timbulharjo Sewon Bantul tersebut masih berupa tulisan tangan tersebut oleh Tim Evaluasi dan Pembayaran dari PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah - DIY yaitu Saksi Ir. MISMAN selaku pejabat sementara Kepala Pertanahan & ROW dipakai dasar untuk membuat Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, yang menjadi dasar dalam memberikan uang ganti rugi kepada warga masyarakat Desa Timbulharjo Sewon Bantul. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan pendataan/inventarisasi tanaman mengakibatkan kesalahan dalam menentukan besarnya ganti rugi ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2004 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah & DI Yogyakarta alamat Jln. Slamet nomor 1 Candi Baru Semarang telah diadakan sidang musyawarah antara Tim 7 (tujuh) yang terdiri dari Saksi. Drs. PAULUS PETOR, SH., Saksi SUHARTO, Saksi SIDARTA, SH., Saksi Ir. HAMZAH BERAHIM, Saksi Drs. SUHARTO, Saksi Ir. SUHARTO DS yang bertindak sebagai pemegang kuasa dari wakil warga Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul dengan pihak PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah - DIYyang diwakili oleh saudara Ir. HARSOYO, MM yang membahas tentangpenaksiran nilai kompensasi tanah / bangunan dan harga ganti rugi tanaman dibawah jalur ( ROW ) SUTET 500 kv Pedan – Tasikmalaya didesa Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Hasil sidang musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I / 2004, yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

a) Nilai Kompensasi tanah sebesar Rp 7.500.- / MF ; .

b) Nilai Kompensasi Bangunan ;

• Bangunan permanen sebesar Rp 3.000.000.- / buah ;

• Bangunan semi permanen sebesar Rp 2.000.000.- / buah ;

• Bangunan sederhana sebesar Rp 1.000.000.- / buah ;

c) Harga ganti rugi tanaman dibagi menjadi 3 ( tiga ) kelas antara lain Besar, Sedang dan Kecil adapun besarnya ganti rugi bervariatif yaitu melihat kwalitas pohonnya Produktif atau tidak dan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat maka disepakati nilai ganti rugi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut ;

• Pohon Besar ganti rugi berkisar antara Rp 500.000.- s/d Rp 700.000

• Pohon Sedang ganti rugi berkisar antara Rp 300.000.- s/d Rp 500.000 ;

• Pohon Kecil ganti rugi berkisar antara Rp 200.000.- s/d Rp 300.000

Adapun jumlah ganti rugi tanaman Rp 2.789.475.000.- (Dua milyar Tujuh Ratus delapan puluh sembilan juta empar ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa tanggal 24 Januari 2005, saksi Ir. HARSOYO, MM selaku Kepala Proyek Induk Pembangkit & Jaringan Jawa – Bali dan Nusa Tenggara – Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY, mengajukan kepada PT. PLN (Persero) Pi Kitring JBN Up. Kepala Staf Keuangan tentang Permohonan Dropping Ganti Rugi No : 001/520/Proring Jateng & DIY/2005 sebesar Rp.10.115.199.901,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) yang dilampiri dengan Daftar Permintaan Dropping untuk Pembayaran GR (Ganti Rugi) Tanaman / tumbuhan & Kompensasi Tanah dan bangunan SUTET 500 kv Pedan – Tasikmalaya, antara lain dalam urut nomor 9, memuat permintaan ganti rugi tanaman / tumbuhan untuk wilayah Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan maksud memprioritaskan pembayaran sejumlah sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut dalam lampiran ;

Bahwa tanggal26 Januari 2005, saksi Ir. MISMAN NUR CAHONO

mengajukan kepada saksi Ir. HARSOYO, MM., Permohonan Persekot Dinas,Nomor kosong, untuk pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan ganti rugi SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Sewon Bantul sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa permohonan tersebut dipenuhi dimana dana tersebut sudah dicairkan dan diterima secara tunai oleh saksi Ir. MISMAN NUR CAHONO sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang tertuang dalam Bukti Pengeluaran No. 172 tanggal 26 Januari 2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. HARSOYO, MM., saksi Ir. MISMAN NUR CAHONO dan saksi SRI PURWATI selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ;

Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanaman / Tumbuhan di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tanggal 26 Januari 2005 (sudah ditanda tangani warga) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. MISMAN NUR CAHONO, dan diketahui oleh saksi Ir. HARSOYO, MM., saksi R. ZABIDI, Fa dan saksi DJUMAKIR SUHUD dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dimana uang sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut setelah dikurangi untuk biaya operasi, dan lain-lain sebesar Rp.111.579.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I / 2004 tanggal 7 Desember 2004, diterima oleh saksi SUBAKIR selaku KORLAP dengan bukti kuitansi tanggal 26 Januari 2005 sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan di Desa Timbulharjo, Bantul di rumah saksi SUHARTO yang beralamat Dsn. Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul; dan kemudian sebelum dibagikan disimpan oleh saksi SUHARTO (Ketua Tim 7) ;

Bahwa uang ganti rugi tanaman sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut selanjutnya diberikan kepada :

• Warga yang memiliki tanaman / tumbuhan asli sebesar Rp.877.475.000,-

• Warga yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru yang tidak sesuaiketentuan seperti tersebut dalam uraian sebelumnya sebagai

berikut :

NO	Nama Dusun	Yang Seharusnya Dibayarkan	Realisasi Pembayaran
1.	Ngentak	Rp.83.500.000,-	Rp. 4.125.000,-
2.	Kepek	Rp.411.200.000,-	Rp. 20.575.000,-
3.	Kowen	Rp.991.600.000,-	Rp. 44.700.000,-
4.	Dagan dan Sewon	Rp.285.900.000,-	Rp. 14.900.000,-
5.	Paten dan Gatak	Rp.148.500.000,-	Rp. 7.425.000,-
6.	Gabusan	Rp.138.850.000,-	Rp. 7.950.000,-
	Jumlah	Rp.2.059.550.000,-	Rp.99.675.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.1.812.275.000,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menurut keterangan para terdakwa digunakan untuk kepentingan KORLAP dan Tim 7 (tujuh) ;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa akibat para terdakwa tersebut Negara cq PT. PLN (Persero) Pi Kitring Jateng dan DIY menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraYang Terjadi Pada Ganti Rugi Tanaman / tumbuhan Pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jateng – DIY di Desa Timbul Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/PW.12/5/2005 tanggal 6 Desember 2005, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

No	Dusun	Daftar Pembayaran PLN		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah Tanaman / tumbuhan (Batang)	Jumlah (Rp)	Jumlah Tanaman / tumbuhan Titipan (Batang)	Orang Lain / Warga (Rp)	Korlap	Jumlah
1.	NGENTAK	167	83.500.000	165	4.125.000	78.375.000	82.500.000
2.	KEPEK	823	411.200.000	823	20.575.000	390.625.000	411.200.000
3.	KOWEN	2.036	991.600.000	1.788	44.700.000	822.900.000	867.600.000
4.	DAGAN & SEWON	596	285.900.000	596	14.900.000	271.000.000	285.900.000
5.	PATHEN & GATAK	297	148.500.000	297	7.425.000	141.075.000	148.500.000
6.	GABUSAN	379	138.850.000	321	7.950.000	108.300.000	116.250.000
Total		4298	2.059.550.000	3.990	99.675.000	1.812..275.000	1.911.950.000

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM selaku Pegawai Tetap pada Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Listrik Negara Nomor : P.1670/PST/82 tanggal 1 Nopember 1982 dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Pegawai Tetap pada Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P.2212/PST/85 tanggal 19 Agustus 1985, yang diberi tugas sebagai Tim Survai dan Pendataan Tanah, Bangunan dan Tanaman pada Proyek PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan :

1. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0765 / SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY tanggal 31-08-2004 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 01-09-2004 s/d 03-09-2004 ke Yogyakarta–Bantul–Wonosari-Purworejo melaksanakan tugas Penyelesaian pending ROW tanaman jalur SUTET 150 KV Bantul-Wonosari dan Koordinasi masalah sosial Kab. Bantul Purworejo SUTET 500 KV ;

2. BerdasarkanSurat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0898/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY tanggal 11-10-2004(Satu Milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 ( lima ) hari dari tanggal 12 -10 - 2004 s/d 16 – 10 – 2004ke Bantul- Semanu- Wonosari melaksanakan tugas Pengecekan SUTT 150 KV Bantul-Semanu bersama PLN Region Jateng / DIY ;

3. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 0927/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 19 Oktober 2004 selama 4 ( empat ) hari dari tanggal 19 Oktober 2004 s/d 22 Oktober 2004 ke Yogyakarta-Bantul-Kulonprogo melaksanakan tugas Pengecekan dan pengukuran tanah dan bangunan yang terkena jalur ;

4. Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Nomor : 1005/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 24-11-2004 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25-11-2004 s/d 27-11-2004 ke Bantul-Yogya-Kulonprogo, melaksnakan tugas Pengkuran tanah dan bangunan yang terlintasi SUTET 500 KV Pedan-Tasik ;

bersama-sama dengan, saksi SUBAKIR, saksi SETIAWAN dan saksi SRIWANTO masing-msaing selaku Koordinator Lapangan (Korlap) berdasarkan musyawarah warga Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul bulan April tahun 2004 serta saksi Ir. MISMAN NURCAHONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Kabupaten Bantul dilaksanakan proyek pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) Pedan sampai dengan Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Pikitring JBN Semarang-DIY ;

Bahwa untuk pembangunan jaringan SUTET telah dilengkapi dengan Ijin

Pripsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasilmalaya dan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV. Adapun Ijin Pripsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasilmalaya antara lain berisi :

1. Panjang route 63,88 Km ;

2. Jumlah tower sebanyak 155 buah ;

3. Daerah yang terlewati adalah Kab. Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul ;

4. Jadwal penyelesaian tahun 1999 ;

5. Luas kebutuhan tanah tapak tower 128.725 m2 ;

Bahwa berdasarkan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV, dalam proyek pembangunan jaringan SUTET di Kabupaten Bantul ada pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 46.800 m2 dan luas kurang lebih 6.039 m2 yang diperlukan untuk tapak tower pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 400.2/20/BTL/1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. PLN (Persero) PI.Kitring Jawa Tengah untuk keperluan pembangunan 56 buah tower SUTET 500 KV Yogyakarta Selatan, ada diantaranya Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul seluas 6.272 m2, yang meliputi beberapa Dusun di wilayah Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul yaitu Dusun Ngentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan, Dusun Sewon, Dusun Paten, Dusun Gatak dan Dusun Gabusan ;

Bahwa pembangunan proyek jaringan SUTET dari pihak PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyediakan dana yang dipergunakan untuk :

• Uang kompensasi tanah ;

• Uang kompensasi bangunan ;

• Uang ganti rugi tanaman ;

Dana tersebut berasal dari Pemerintah Republik Indonesia – PT. PLN (Persero) Pusat yang bersumber dari APLN (Anggaran Perusahaan Listrik Negara) tahun 2004/2005 ;

Bahwa mengenai ukuran tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (Persero) diatur dalam Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi :”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter”. Sehingga untuk tanaman yang tingginya kurang dari 3 (tiga) meter tidak dapat menerima uang ganti rugi tanaman/tumbuhan. Adapun jenis tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (Persero) adalah tanaman keras yang produktif antara lain : Jati, Kelapa, Askasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih/Sukun, Mahoni, Mangga,Melinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sonokeling, Kayu Tahun, Bambu Apus, Bambu Wulung dan Bambu Ori. Sedangkan klasifikasi tanaman yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut :

1. Tanaman BESAR tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebih dari 10 Meter ;

2. Tanaman SEDANG tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 5 Meter s/d 10 Meter ;

3. Tanaman KECIL tumbuhan dengan diameter kurang dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 3 Meter ;

Bahwa berkaitan dengan pembangunan proyek jaringan SUTET, PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan maupun Ganti Rugi Tanaman, sebagai berikut :

Surat Keputusan Pemimpin PT. PLN ( Persero ) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Nomor : 004.K/021/PPI Kitring JBM /2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan perijinan untuk lokasi gandu induk, lokasi tower dan pembebasan tanaman, bangunan dan dalam jalur bebas transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang dikeluarkan oleh saudara Ir.SUSANTO PURNOMO, MM ;

Dengan susunan sebagai berikut ;

1. Ketua : Ir . KARMIYONO ;

2. Wakil Ketua : Ir. HARSOYO MM ;

3. Sekretaris : SUPARDI, SH ;

4. Anggota : Ir. MISMAN NURCAHONO ;

5. Anggota : LUGITO, A hT ;

6. Anggota : SAID PELU , SH ;

7. Anggota : LASAMANTO ATMODJO, BE ;

8. Anggota : ARIEF EFENDI ;

9. Anggota : SUMARNO ;

10. Anggota : PARLUDJI N.R ;

11. Anggota : HARLAN ;

Bahwa dari Tim panitia pembebasan tanah, bangunan maupun tanaman tersebut secara khusus dari PT. PLN ( Persero ) Prokitring Jawa Tengah-DIY telah menunjuk Tim untuk menangani pembebasan tanaman di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul, antara lain sebagai berikut ;

a) ACHMADI, SE selaku ketua Tim ;

b) Saksi Ir. HARSOYO MM ( Kepala Proyek ) sebagai wakil ketua Tim ;

c) Saksi M. JEN GUNTORO sebagai Tim evaluasi dan pembayaran ;

d) Saksi Ir. MISMAN NC sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

e) Saksi SUPARYONO sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

f) Saksi Ir. SOEWITO, SE sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

g) Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO sebagai Tim pendataan atau inventarisasi ;

h) Terdakwa 2. SURONO sebagai Tim pendataan atau inventarisasi ;

i) Saksi SRI PARWATI sebagai kasir ;

Adapun Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM maupun Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Tim Pendataan dan Inventarisasi berada dibawah kendali langsung saksi Ir. MISMAN NURCAHONO, memiliki tugas sebagai berikut ;

1. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan lokasi tanah ;

2. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan tanaman ;

3. Melakukan inventarisasi tanah , bangunan dan tanaman ;

4. Melakukan pengukuran terhadap luas tanah, bangunan dan mengukur tanaman ;

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan awal Nopember 2004 para terdakwa dengan didampingi KORLAP dan saksi DJUMAKIR SUHUD telah melakukan pendataan dan inventarisasi tanaman tidaksesuai ketentuan yang terdapat dalam SOP dari PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terhadap 3990 batang tanaman / tanaman titipan yang terdiri dari tanaman Jati sebanyak 552 batang dan tanaman Melinjo sebanyak 3438 batang yang memiliki tinggi rata-rata 1,5 m sampai dengan 2 m. Adanya tanaman baru/titipan tersebut bermula dari pemikiran Saksi SUHARTO (yang tergabung dalam Tim 7) dengan tujuan untuk memperoleh tambahan keuntungan. Niat tersebut muncul karena saksi SUHARTO mengacu penjelasan pada pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi ”Ijin Lokasi bukan bukti pemilikan / penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanami tanaman diatas tanah yang terkena ijin lokasi tersebut”. Hal tersebut kemudian disosialisasikan kepada warga masyarakat yang tanahnya dilalui jaringan SUTET.Saksi SUHARTO dan KORLAP menjanjikan kepada warga masyarakat yang bersedia untuk dititipi lagi tanaman/tumbuhan baru untuk ditanam akan diberikan imbalan sebesar 10% dari nilai penggantian dari PT. PLN (Persero). Tanaman baru/titipan tersebut tersebar di6 (enam) pedukuhan Timbulharjo Sewon Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dusun Ngentak ;

Warga masyarakat Dusun Ngentak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenisMelinjo dan jati kurang lebih 165 pohon, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanaman Melinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Samsuhadi	16	-	16
2.	Jatno Pawiro	22	-	22
	Suyitno	1	-	1
4.	Barjo Utomo	42	-	42
5.	Salam	25	6	31
6.	Giyono	10	-	10
7.	Subono	42	-	42
8.	Sardi Kariyo	-	1	1

b) Dusun Kepek ;

Warga masyarakat Dusun Kepek Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 823 pohon, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Legino	20	-	20
2.	Setiyono	25	-	25
	Sosro Suwondo	18	-	18
4.	Seco Utomo	23	-	23
5.	Daryo Suprapto	42	-	42
6.	P. Hadi Wiyoso	2	3	5
7.	Widodo	34	-	34
8	Harto Rukijo	2	-	2
9	Dirjo Miharjo	51	-	51
10	Noto Wardoyo	39	-	39
11	Kus Mujiono	18	-	18
12	Darmaji	5	-	5
13	Kusbandiyah	9	-	9
14	Muryono	13	-	13
15	Sosro Prayitno	12	-	12
16.	Suhadi Utomo	8	-	8
17	Sarbani	6	-	6
18	Pujo Wiyono	2	-	2
19	Suradi	20	-	20
20	Sugiyanto	5	-	5
21	Dulkamit	240	21	261
22	Somo Wiyono	120	-	120
23	Suratijo	6	-	6
24	Mitro Sarijan	27	-	27
25	Tukijo	5	-	5
26	Harto Wiyono	10	-	10
27	M. Jemuki	10	-	10
28	Ny. Bartini	12	-	12
29	Margo Utomo	5	-	5
30	Buchori	10	-	10

c) Dusun Kowen :

Warga masyarakat Dusun Kowen Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 1.788 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Sastro Harjono	-	90	90
2.	Dirjo Disastro	79	90	169
	Asih Subayo	18	15	33
4.	Bandi Sudarmo	206	-	206
5.	Sarjono	-	114	114
6.	Mulyo Pawiro	190	-	190
7.	Manto Utomo	206	-	206
8.	Setiawan	290	-	290
9.	Sunardi	280	-	280
10.	Sardi	210	-	210

d) Dusun Dagan dan dusun Sewon ;

Warga Dusun Dagan dan dusun Sewon Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 596 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Toni	-	2	2
2.	Siswohartono	22	4	26
3.	Padmosengojo	100	-	100
4.	Mitro	42	-	42
5.	Sriwanto	162	-	162
6.	Jumadi	6	-	6
7.	Muh.Mawardi	9	-	9
8.	Mangunsuwito	4	-	4
9.	Padmo Wiyarjo	40	40	80
10.	Sosro Wiyarjo	34	51	85
11.	Prantowiarjo	50	30	80

e) Dusun Paten dan Gatak ;

Warga masyarakat Dusun Paten dan Gatak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis Melinjo dan jati kurang lebih 297 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TanamanMelinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Pawiro Dimejo	-	5	5
2.	Muhammad Irsyad	78	-	78
3.	Trimorejo	-	2	2
4.	Siswo Hadi	2	-	2
5.	Maryadi	22	-	22
6.	Hadi Purnomo	15	-	15
7.	Joyo Utomo	15	-	15
8.	Dirman Suwito	20	-	20
9.	Udi Utomo	20	-	20
10.	Joyo Pawiro	58	-	58
11.	Karto Rejo	24	-	24
12.	Madiyo Utomo	40	-	40

f). Dusun Gabusan ;

Warga Dusun Gabusan Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenisMelinjo dan jati kurang lebih 321 batang, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Tanaman Melinjo	Tanaman Jati	Jumlah
1.	Atmorejo	10	-	10
2.	Dwi	15	-	15
3.	Jo Dinomo	27	-	27
4.	Suwondo	4	1	5
5.	Sastro Diharjo	120	-	120
6.	Ngali	-	6	6
7.	Parjan	2	4	6
8.	Pringgo	-	8	8
9.	Poniman	7	9	16
10.	Surajiman	3	-	3
11.	Dono	-	5	5
12.	Muh. Kliwon	16	-	16
13.	Wakijo	-	5	5
14.	Widisar	9	-	9
15.	Irodinomo	12	5	17
16.	Warno Utomo	25	-	25
17	Digdo Wiharjo	6	-	6
18.	Sihono	9	4	13
19.	Harto Wiyono	6	-	6
20.	Marjono	3	-	3

Terhadap tanaman baru/titipan tersebut para terdakwa tidak melakukan pengukuran tetapi hanya menghitung dan memberikan tanda cat warna biru kemudian memasukkannyake dalam catatan berupa tulisan tanganDaftar Inventarisasi tentang Tanaman yang Terkena Jalur Bebas ( ROW ) oleh PT. PLN (Persero) Proyek PembangkitJaringan Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakartauntuk pembangunan jaringan transmisi 500 KV Antara Pedan – Tasikmalaya diDs. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Dalam pendataan dan inventarisasi tanaman di Desa Timbulharjo Sewon Bantul seluruh titipan tanaman baru / tanaman titipan tersebut yang ternyata tingginya kurang dari ketentuan minimal 3 m tetap didata dan dicatat seolah-olah tanaman / tumbuhan titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi. Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2004, daftar inventarisasi tersebut ditanda tangani oleh para terdakwa selaku petugas pendataan dari PLN, Saksi SUBAKIR&Saksi DJUMAKIR SUHUDserta diketahui dan ditanda tangani pula oleh Saksi R. ZABIDI, Fa., selaku Kepala Desa Timbulharjo ;

Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN ( Persero ) Proyek Pembangkit Jaringan Jawa Tengah dan DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 KV antara Pedan – Tasikmalaya Desa Timbulharjo Sewon Bantul, telahmenyimpangi/melanggar klasifikasi tanaman serta dantidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi :”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter”. Padahal Daftar Inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit Jaringan Jawa Tengah dan DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 KV antara Pedan – Tasikmalaya Desa Timbulharjo Sewon Bantul yang dibuat oleh para terdakwa tersebut dipakai sebagai dasar untuk membuat Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, yang menjadi dasar dalam memberikan uang ganti rugi kepada warga masyarakat Desa Timbulharjo Sewon Bantul. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan pendataan/inventarisasi tanaman yang tidak benar tersebut mengakibatkan kesalahan dalam menentukan besarnya ganti rugi ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO telah mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis tertanggal 04 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Penunutut Umum telah pula menyatakan pendapatnya secara tertulis tanggal 9 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama ;

Menimbang, bahwaatas keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum para

terdakwa tersebut, dan pendapat dari Penunutut Umum, maka Majelis Hakim memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO ditolak ;

- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

- Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktikan, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan BARANG BUKTI sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, sebagai berikut berupa :

1. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

2. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

3. Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

5. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

6. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan AN. DIRJO MIHARJO tanggal 27 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh SUBAKIR ;

8. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan 107. PADMO SENGOJO Rp.10.627.000,- ;

9. 133 (seratus tiga puluh tiga) batang tanaman melinjo tinggi antara 185 cm S/D 191 cm yang ditanam dibawah jaringan SUTET, 7 (tujuh) diantaranya ditanam oleh saudara LEGINO sedang selebihnya ditanam oleh warga Dsn. Kepek Timbulharjo Sewon Bantul ;

10. 1) 1 (satu) bendel Resume daftar pembayaran ganti rugi tanaman (mlinjo) ruang Bebas SUTET 500 Kv Pedan–Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo Sewon, Bantul tanggal 13 April 2006 ;

2. BA. Sidang musyawarah nomor : 01 / PDN-TSK / GR.TNM / I / 2004 ;

3. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Nominatif ganti rugi tanaman di Ds Timbulharjo Sewon, Bantul, yang ditanda tangani Ir. HARSOYO. MM selaku KATIM Pembebasan tanah dan tanaman dan Ir. MISMAN, NC ;

4. 1 (satu) bendel daftar pembayaran ganti rugi tanaman di Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul (sudah ditanda tangani warga) ;

5. SKEP Pim. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 027.K / PPI /

Kitring JBN / 2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang pembentukan tim pembebasan tanah, bangunan tanaman dan perijinan untuk lokasi proyek wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY ;

2. SKEP. PIM. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 004.K/021.PPI KITRING JBN/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan panitia Pembebasan tanah dan Perijinan untuk lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan tanaman, bangunan dalam jalur bebas Transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY ;

3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor bukti 247 tanggal 18 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000,00 guna penggantian beaya pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo,Sewon, Bantul ;

4. 1(satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Persekot Dinas tanggal 18 Pebruari 2005 ;

5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2005 dari PT. PLN PRORING Jateng, uang sebesar Rp 2.789.495.000. guna pembayaran ganti rugi tanaman di Desa Timbulharjo, diterima oleh SUBAKIR dengan saksi Drs. PAUL PETOR, SH ;

6. Foto copy SKEP MENTAMBEN : 975.K /47 / MPE / 1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang perubahan PERMENTAMBEN Nomor : 01.P/ 47 /M.PE / 1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik ;

7. Foto Copy Surat Gubernur DIY Nomor : 671 / 3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin prinsip SUTET 500 Kv Pedan-Rawalo-Tasikmalaya ;

8. Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 671.32 / 2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Rekomendasi pembangunan SUTET 500 Kv dan SUTT 150 Kv ;

9. Foto copy SKEP KA Kantor BPN Nomor 400.2 / 20 / BTL / 1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT PLN PI. Kitring Jawa Tengah untuk pembangunan 56 buah tower SUTET 500 Kv Yogyakarta Selatan ;

10. 1 (satu) lembar Fc Surat permintaan porsekot Dinas tanggal 26 Januari 2005 oleh Ir. MISMAN, NC, untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul Sebesar Rp 2.901.054.000,- ;

11. 1 (satu) lembar Fc bukti kwitansi Nomor : 172 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000.- guna Porsekot Dinas An. Ir. MISMAN NC untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul ;

11. 1) 1 lembar Fc Skep Direksi PLN Nmr. P.1670/PST/82 Tgl, 1 Nop. 1982 tentang Pengangkatan Sdr. SAMIN sebagai Pegawai pangkat Pengatur Tehnik II ;

2. 1 lembar Fc Petikan Skep Pim. PT. PLN Prokitring JBN Nmr 012. K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tgl. 16 Peb. 2004 tentang Kenaikan gaji berkala ;

3. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0765 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /31-08-2004 ditanda tangani SUHARDJONO,ST,diberikan kepada SAMIN. HS ;

4. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0898 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /11-10-2004 yang ditanda tangani Ir.HARSOYO,diberikan kepada SAMIN. HS ;

5. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0826 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 21 September 2004 yang ditanda tangani Ir. HARSOYO,MM diberikan kpd SAMIN. HS ;

6. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0927 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 19 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO, diberikan kepada SAMIN HS ;

7. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0963 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 01 Nop. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kpd SAMIN. HS ;

8. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nmr: 1005/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 24-11-2004 ditanda tangani Ir. HARSOYO, diberikan Kpd SAMIN. HS ;

9. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring jateng dan DIY Nomor : 1024 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /30-11-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO, ST, diberikan Kpd SAMIN.HS ;

10. 1 (satu) lembar Fc. SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1037 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 06-12-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO , diberikan kepada SAMIN, HS. ;

11. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1090 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 20 Des. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada SAMIN HS ;

12. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nmr : 0016 SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY Tgl, 10 Jan. 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO,MM diberikan kepada SAMIN. HS ;

13. 1 (satu) lembar Fc. SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0015 SPPD/ 084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 17 Jan. 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO,MM diberikan kepada SAMIN.HS ;

14. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0061 SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 24 Jan. 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada SAMIN. HS ;

12. 1) 1 ( satu) bendel Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 03 / 11 / 2004 ditanda tangani petugas PLN An. SAMIN HS & SURONO, Pamong desa SUBAKIR & D. SUHUD diketahui dan ditanda tangani R. ZABIDI Fa. ( Kades ) ;

`2), 1 (satu) lembar Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng dan DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 8 Sep. 2005 ditanda tangani petugas PLN SAMIN HS & SURONO, petugas desa SUBAKIR, M. IRSYAD diketahui

dan ditanda tangani Lurah desa Timbulharjo R. ZABIDI Fa ;

3). 1 (satu) lembar Fc Petikan SKEP PIMP PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 012.K/451/PPI KITRING JBN/2004 tentang Kenaikan Gaji Berkala tahun 2004 tanggal 16 Peb. 2004 AN. SURONO nomor induk 5878088P jabatan Terampil Utama Pengawasan Tehnik Sipil pada Proring Jateng & DIY ;

4). 1 (satu) lembar Fc Petikan Skep Pimp. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 006.K/PPI KITRING JBN/2005 tentang Mutasi Jabatan tanggal 27 Jan. 2005 AN. SURONO nomor induk 5878088P dari jabatan lama Trampil Utama Pengawasan Tehnik Sipil pada Proring Jateng dan DIY, jabatan baru Ahli Muda Pengawasan Tehnik Listrik pada Proring Jateng dan DIY ;

13 1) 1 (satu) bendel Fc surat kuasa dari warga pemilik tanah yang dilintasi SUTET Ds. Timbulharjo, Sewon Bantul kepada : SUBAKIR, SRIWANTO & SETIYAWAN Untuk mngurus prmasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan dengan

SUTET ;

2). Fc surat kuasa Tgl, 24 Juni 2004 dari KORLAP (SUBAKIR, SRIWANTO, SETIYAWAN) Kepada : Drs. PAULUS PETOR, SH, SUHARTO, Ir.HAMZAH BERAHIM, MT, Drs. SUHARTO, D. SUHUD ;

3). 1 (satu ) bendel Inventarisasi dan harga tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Ds. Timbulharjo, Sewon, Bantul, tanggal 3 Nop. 2004 ;

4). 1 (satu) bendel pembayaran ganti rugi tanaman ruang bebas SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya Di Desa Timbulharjo,Sewon, Bantul (terdapat kolom tambahan jumlah pohon) ;

14. 1) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jatwng dan DIY Nmr : 0625/SPPD/084/ PRORING JATENG &DIY / 2004, tgl, 02 Agus 2004 yang ditnda tangani SUHARDJONO ST, selama 4 (empat) hari dari tanggal 04 Agustus 2004 s/d 07 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

2). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring dan DIY Nomor : 0696/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, Tgl, 9 Agus 2004 ditanda tangani SUHARDJONO ST, selama 4 ( empat ) hari dari tanggal 10 Agustus 2004 s/d 13 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

3). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0712/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 16 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 ( tiga ) hari dari tanggal 18 Agus 2004 s/d 20 Agus 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;

4). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0739/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 23 Agus. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 (tiga) hari dari tgl, 24 Agus. 2004 s/d 26 Agus. 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

5). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0764/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 09 Agus. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 (tiga) hari dari tgl, 31 Agus 2004 s/d 02 September 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates-maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya ;

6). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0817/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 15-09-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir MISMAN, NC selama 4 (empat) hari dari tanggal 15-09-2004 s/d 18-09-2004 tujuan Yogyakarta-Kulonprogo, Bantul-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya ;

7). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0827/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 21 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO,MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tgl. 22 Sept. 2004s/d 24 Sept .2004, tujuan Yka - Kulonprogo-Bantul-Wates maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

8). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0854/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 27 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM , diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 4 ( tiga ) hari dari tgl. 28 Sept. 2004 s/d 01 Okt. 2004, tujuan Yogyakarta maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial.

9) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0889/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 06 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 06 Okt. 2004 s/d 07 Okt.2004,tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas tinjau lokasi / lapangan ;

10). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0917/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl 15 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 16 Agus 2004 s/d 16 Agust 2004, tujuan Yka maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial;

11). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0932/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004,Tgl. 19 Agus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM , diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 ( tiga ) hari dari tgl, 19 Okt 2004 s/d 21 Okt 2004 tujuan Klaten-Yogyakarta-Kulonprogo maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya ;

12). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0943/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004, tgl, 25 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl 25 Okt 2004 s/d 26 Okt 2004, tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;

13). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN

Proring Jateng & DIY Nomor : 0963/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY/ 2004, Tgl 28 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl. 29 Okt 2004 s/d 30 Okt 2004, tujuan Yogyakarta-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

14). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0978/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004,tgl, 03-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tgl, 02-11-2004 s/d 04-11-2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

15). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0982/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 05 Nop 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 05 Nop 2004 s/d 07 Nop2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;

16). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0987/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 09-10-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 09-11-2004 s/d 10-11-2004 tujuan Yka maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

17). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1004/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 24-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 25 -11- 2004 s/d 26-11- 2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv ;

18). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1064/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 13 Des 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 11 Des. 2004 s/d 11 Des. 2004 tujuan Yogya- Kulonprogo-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial ;

19). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1079/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004,tgl, 14 Des. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tgl, 14 Des 2004 s/d 16 Des 2004 tujuan Yogya-Kulonprogo-Klaten maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial ;

20. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1091/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 05 Nop 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 17 Des. 2004 s/d 18 Des. 2004 tujuan Yka-Kulonprogo maksud JaldisPenyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

21). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1100/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tgl, 21-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM. diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 21-12-2004 s/d 22-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan_Tasik ;

22). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1117/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY/ 2004, Tgl, 30-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 29-12-2004 s/d 29-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian Mslah sosial SUTET 500 Kv ;

23). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0033/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tgl, 12-01-2005 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari Tgl, 12 Jan 2005 s/d 14 Jan. 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv

Pedan-Tasik ;

24). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0047/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, Tgl, 18 Jan 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 17 Jan 2005 s/d 17 Jan 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

25). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN

Proring Jateng & DIY Nomor : 0053/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, Tgl, 20 Jan 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 20 Jan 2005 s/d 20 Jan 2005 tujuan Yogya-Wates maksud JALDIS Koordinasi pekerjaan SUTET 500 Kv & penyelesaian maslh sosial ;

15. 1) 1 (satu) lembar Fc Skep Pim. PLN Distribusi II No. K.Pts / PEG / 050 / 74-A.- tanggal 3 Agustus 1974 tentang Keputusan Pengangkatan an. SOEWITO ;

2. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0682/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 02 Agus 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 4 (empat) hari dari tgl, 03 Agus. 2004 s/d 06 Agus 2004 tujuan Pedan-Klaten untuk Koordinasi penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

3. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0748/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 23 Agus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 2 (dua) hari dari Tgl, 26 Agus 2004 s/d 27 Agus 2006 tujuan tujuan Yka untuk Rakor ;

4. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0770/SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2004, tgl, 31 Agust 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tgl, 01 Sept 2004 s/d 03 Sept 2004 tujuan Yka-Klaten-G. Kidul, untuk musyawarah permasalahan ganti rugi

tanaman ;

2. 1 (satu) lembar foto Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIYNomor : 1782/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 06 Sept 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tgl, 08 Sept 2004 s/d 10 Sept 2004 tujuan Yogyakarta untuk koordinasi dengan aparat dan musyawarah ganti rugi tanaman ;

3. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring

Jateng & DIY Nomor : 0828/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 21 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tgl, 22 Sept 2004 s/d 24 Sept 2004 tujuan Yka – G. Kidul untuk musyawarah kompensasi tanah dan bangunan ;

2. 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN

Proring Jateng & DIY Nomor : 1054/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004,Tgl, 06 Des 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 5 (lima) hari dari tgl. 06 Des 2004 s/d 10 Des 2004 tujuan Yogya-Pedan-Purworejo untuk penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv ;

16. 1) 1 (satu ) lembar FC Kwitansi sebesar Rp. Rp 5.334.885.046 nomor bukti BNI tanggal 25 Jan 2005 dari PT. PLN Proring Jateng & DIY yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO,B.Ac. keterangan Droping untuk keperluan rutin bulan Januari dan G/R tanah, tanaman dll.sesuai bukti transfer dengan rincian : untuk keperluan rutin Rp.400.000.000,- untuk G/R tanah dll Rp.4.934.885.046,- Jmlh Rp. 5.334.885.046,- ;

2. 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp 400.000.000 dikeluarkan oleh BNI Cab. UNDIP Smrg tgl, 19 Jan 2005 jam. 02.44.50 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUCH AGUNG NUGROHO ;

3. 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp.4.934.885.046,00 dikeluarkan oleh BNI Cab. Undip Semarang, tgl, 24 Jan 2005 jam. 20.37.50 yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUH. AGUNG NUGROHO (Pimpinan PI Kitring JBN ) ;

4. 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran uang sebesar Rp.5.300.000.000,- nomor bukti 1 BNI Tgl, 25 Jan 2005 dari PT. PLN Proring Jateng dan DIY yang ditanda tangani oleh PH Kepala (Ir. PRASETYO) dan Kabag KU (SUPARYONO, BAc) keterangan Pngambilan tunai untuk pembayaran G/R tanah, tanaman dan lali-lain sesuai cek CF 578349tanggal 25 Jan2005 Bank BNI Cab. Undip Semarang ;

5. 1 (satu) lembar FC rekening Koran yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Tbk Cab. Undip Semarang, periode tgl, 01 Jan 2005 s/d 31

Jan 2005 ;

2. 1 (satu) lembar FC Buku Bank PLN pada Proring Jateng & DIY, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac di Smrg Tgl, 31 Jan 2005 ;

3. 1 (satu) lembar FC bukti penerimaan uang sebesar Rp. 5.300.000.000,- Tgl, 25 Jan 2005 nomor bukti 29 dari Bank BNI Cabang Undip Semarang yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO, B.Ac keterangan Penerimaan uang untuk pembayaran G/R Tanah, Tanaman dan lain-lain sesuai Cek nomor CF 578349 Tgl, 25 Jan 2005 ;

4. 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tgl, 25 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

5. 1 (satu) lembar fc Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang Tgl. 25 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

6. 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas tgl. 25 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBB, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (Pemegang kas) ;

7. 1 (satu) lembar FC Bukti Kwitansi sebesar Rp.6.470.744.800, dari Sdr. Ir. MISMAN, NC nomor bukti 36 tgl, 24 Peb 2005, yang ditanda tangani Ir. HARSOYO,SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI ;

8. 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tgl, 24 Peb 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

9. 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tgl, 24 Peb 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

10. 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

11. 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tgl,

26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

2. 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas Tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (pemegang kas) ;

3. 1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP. PT. PLN PROKITRING Jateng Nomor: P.001/ PPIKITRING JATENG / 1998 tentang Mutasi jabatan Pemimpin PT. PLN Prokitring Jateng ditetapkan di Semarang tanggal 14 Januari 1998 ;

16. 1) 1 (satu) lembar FC Skep Direksi PT. PLN Nomor1484.K/440/DIR/2004 tgl, 27 Sept 2004 tentang Mutasi jabatan Ir. SAPTO PRIYONO nomor induk 5482392P dari jabatan lama sebagai Ahli Tehnis Madya Pengendalian (Peringkat B) pada PT. PLN (Persero) PROKITRING JBN jabatan baru sebagai Ka Staf SDM (Peringkat 7) pada PT. PLN PROKITRING JBN ;

2. 1 (satu) lembar FC Surat Ka PT. PLN Prokitring JBN & DIY

Nomor : 001/520/ PRORING JATENG & DIY / 2005 tgl, 24 Jan 2005 perihal Permohonan Dropping Ganti rugi Rp. 10.115.199.901,00 ;

2. 1 (satu) lembar FC rincian permintaan dropping untuk pembayaran GR Tanaman dan Kompensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, tanggal 24 Januari 2005 ;

3. 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor :16454 0007437701 tgl, 28-01-2005 pukul. 20:28:00 No.REKG 261.000723975 .001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

4. 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 27 tgl, 27 Jan 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

5. 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor : 16454 00010367701 Tgl. 03-02-2005 pukul. 16.43.30 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp. 3.300.000.000,- ;

6. 1 (satu ) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 05 tgl 02 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;

7. 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 12 tgl, 08 Peb 2005dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar

Rp. 1.000.000.000,- ;

2. 1 (satu ) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor : 613930021607701 Tgl, 08 -02-2005 pukul. 09:34:00 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 500.000.000,- ;

3. 1 (satu ) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 13 tgl. 08 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 500.000.000,- ;

4. 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor

:164640002957701 tanggal 08 -02-2005 pukul. 14:26:28 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

2. 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 08 tgl, 02 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) ;

3. 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor

164540014117701 tgl, 14-02-2005 pukul. 18:28:00 No.REk261.000723975.001 PT. PLN PR sebesar Rp. 3.615.199.901 ;

2. 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 17 Tgl, 14 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 3.615.199.901,- ;

3. 1 (satu) lembar FC surat Pemimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 024/520/PI KITRING JBN/2005-R tgl, 26 Jan 2005 perihal Permohonan Penerbitan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya-Depok, berikut 1 (satu) lembar foto copy rekap usulan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya-Depok ;

4. 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor : 00745/520/DIT KEU/2005-R Tgl, 4 Peb 2005 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) TA 2005, berikut 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi Th 2005 dan 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi tahun 2005 ;

5. 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor 00746/520/DIT KEU/2005-R tgl, 4 Peb 2005 perihal anggaran danpembinaan penetapan A.T untuk Investasi triwulan I / 2005 ;

6. 1 (satu) lembar FC surat Pempimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 032/500/PI KITRING JBN / 2005 –R tgl, 7 Peb 2005 perihal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu ) lembar FC daftar penerimaan dropping dana investasi (non rutin) tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencana pembayaran ;

7. 1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005 (dalam ribuan rupiah) ;

16. 1) 1 (satu) lembar FC surat Kepala PT. PLN PROKITRING JBNProring Jateng & DIY Nomor : 079 / 520 / PRORING JATENG & DIY / 2004, tgl, 23 Nop 2004 perihal : Permohonan Dropping ganti rugi sebesar Rp. 4.934.885.046,- berikut halaman 1/4 Rincian Permintaan Dropping untuk pembayaran ganti rugi tanaman dan pembayaran konpensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM

2. Satu lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor

614050012937701 tanggal 24 / 01 / 2005, pukul. 20:37:50, Nmr : Rek. 261.000723975.001 PT. PLN PR tgl, 24-01-2005 Rp.4.934.885.046,- ;

Semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan 44 (empat puluh empat) orang SAKSI, di manamasing-masing saksi di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WARDIYO Alias ANOM, ;

• Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi akan menerangkan masalah ganti rugi tanaman, karena adanya proyek saluran Sutet, adapun tanaman yang mendapatkan ganti rugi tersebut seingat saksi sebagai berikut pohon waru 3, kelapa 2, rambutan 1 batang dan mangga sekitar 4 batang ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dengan dihitung perbatang yaitu untuk pohon kelapa diganti sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per batang dan seingat saksi ganti rugi tersebut dari PLN dan ganti rugi sudah diterima ;

• Bahwa tanaman yang mendapatkan ganti rugi semuanya milik saksi tidak ada tanaman titipan ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan terdakwa, tetapi pernah mendengar nama pak Misman pada waktu kumpul di tempatnya pak Setyawan ;

• Bahwa saksi mengikuti sosialisasi dua kali yang pertama di rumahnya pak Setyawan dan yang kedua di Balai Desa, waktunya sosialisasi kapan saksi sudah lupa ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi ditempat pak Setyawan yang datang banyak antara lain dari Koordinator Dusun (Kordus), Koordinator Lapangan (Korlap) datang, Tim 7 dan dari PLN saksi tidak tahu dan terdakwa datang atau tidak saksi tidak tahu ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi di Balai Desa Timbulharjo yang memberikan sosialisasi antara lain dari Korlap yaitu pak Subakir, dari pihak PLN ada tetapi namanya lupa ;

• Bahwa materi yang diberikan pada waktu sosialisasi ditempatnya pak Setyawan dan di Balai Desa intinya sama yaitu tanaman yang dilewati Sutet akan mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominalnya sama atau tidak, tahunya tanda tangan dan terima uangnya dalam amplop, terimanya pada tahun 2005 ditempat pak Setyawan pada siang hari ;

• Bahwa barang bukti No. 10 saksi kenal dan ini benar tanda tangan saksi, jumlahnya benar dan ada potongan10 %, sehingga saksi terima sekitar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) sekian ;

• Bahwa sebelum menerima uang ganti rugi ada inventarisasi di tanah saksi, yang melakukan inventarisasi adalah pak Sriwanto dan temannya tapi namanya tidak tahu, dihitung jumlahnya tetapi saksi tidak tanda tangan dalam daftar inventarisasi ;

• Bahwa Tanaman asli dikenakan potongan 10 % itu dibahas dalam sosialisasi dirumah pak Setyawan ;

• Bahwa Tanaman titipan apakah dibahas ditempat pak Setyawan, saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak memberikan kuasa kepada Korlap maupun Tim 7 untuk pengurusan ganti rugi ;

• Bahwa untuk ganti rugi tanaman ada potongan, saksi belum pernah melihat surat bukti iniBB No. 11 ;

• Bahwa saksitidak mengurus sendiri ke PLN, karena saksi tidak tahu cara jalan mengurusnya, pokoknya saksi menyerahkan pada pak Sriwanto ;

• Bahwa dalam sosialisasi tidak ada disebutkan tanaman baru ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUBONO ;

• Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi menerangkan masalah pohon mlinjo, yang ditanam dipekarangan saksi,saksi mendapatkan ganti rugi tanaman pribadi. disamping itu ada tanaman titipan pohon mlinjo dari pak Bakir (pak Dukuh), 42 batang, selain pohon mlinjo tidak ada titipan pohon lain ;

• Bahwa pohon mlinjo tersebut yang menanam saksi atas permintaan Pak Bakir dengan kompensasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang dan saksi sudah menerima kompensasi tersebut bersama dengan tanaman asli ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa, belum pernah mendengar nama Terdakwa baik sebelum atau sesuah menerima ganti rugi ;

• Bahwa saksi pada waktu menerima ganti rugi menanda tangani tanda terima dan yang menyerahkan siapa namanya saksi sudah lupa ;

• Bahwa untuk penerimaan ganti rugi tanaman saya tanda tangan lebih dari satu kali dan untuk apa saja lupa ;

• Bahwa saksi pernah ikut Sosialisasi ditempat pak Setyawan dan disamping sosialisasi juga pembentukan Koordinator dusun (Kordus) untuk mewakili setiap dusun, korlap juga dibentuk, waktu itu warga ditawarkan tetapi tidak ada yang mau kemudian atas kesepakatan bersama muncul nama 3 orang tersebut untuk Korlap, tetapi kalau Tim 7 yang membentuk tidak tahu ;

• Bahwa dari Tim 7 saksi hanya tahu nama saja dan salah satu yang kenal nama dan orang ya pak Suharto ;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan pembagian pohon titipan karena diambil sendiri dengan melihat luasan tanahnya dan setelah ditanam baru dilakukan survey ;

• Bahwa dalam BB No. 10 setahu sakai tanda tangan tiga kali, ganti rugi

benar tanda tangan saksi mendapatkan Rp.6.945.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tetapi jumlah yang tertulis disini tidak cocok, karena pada waktu tanda tangan tidak melihat tulisan Rp. 27.000.000,- (dua puluhjuta rupiah). Pohon mlinjo sebanyak 42 pohon titipan benar. BB Surat Kuasa benar tanda tangan saksi ;

• Bahwa saksi kenal dengan BB 6 amplop yang berupa amplop benar, waktu terima dalam keadaan tertutup dan sudah ada tulisannya, yangmemberikan amplopnya siapa sudah lupa ;

• Bahwa BB. No. 3 yang berupa Undangan benar, pernah mendapatkan undangan waktu terima uang ganti rugi ;

• Bahwa yang menghitung ganti rugi tidak tahu dan yang menerima uang ganti rugi dari PLN ke perwakilan warga adalah Tim 7 ;

• Bahwa uang dari titipan pohon mlinjo sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sudah saya kembalikan melalui Kepolisian pada tanggal 25 Pebruari 2006 ;

• Bahwa pada waktu menerima uang ganti rugi tidak dijelaskan perinciannya ;

• Bahwa pada waktu mengembalikan uang kepada Penyidik saksi menerima tanda terima ;

• Bahwa saksi tidak mendengar tanaman itru milik seseorang tetapi kalau menanam akan mendapatkan tambahan per batang mendapatkan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa tanaman asli ditempat saksi tidak ada tanaman kecil yang dibawah 3 meter dan yang lainnya apakah ada tanaman yang dibawah 3 meter yang mendapat ganti rugi saksi tidak tahu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi BARJO UTOMO alias BARIMAN;

• Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa dalam perkara ini saksiakan menerangkan masalah pohon mlinjo, yang ditanam dipekarangan saksi;

• Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi tanaman pribadi, disamping itu ada tanaman titipan yaitu pohon mlinjo dari pak Bakir (pak Dukuh), sebanyak 42 batang dan selain pohon mlinbjo tidak ada titipan pohon lain ;

• Bahwa Pohon mlinjo tersebut yang menanam saksi atas permintaan Pak

Bakir dengan mendapat kompensasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang dan saksi sudah menerima kompensasi tersebut bersama dengan tanaman asli ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan para Terdakwa, belum pernah mendengar nama para Terdakwa baik sebelum atau sesudah menerima ganti rugi ;

• Bahwa saksi pada waktu menerima ganti rugi menanda tangani tandaterima dan yang menyerahkan siapa namanya saksi sudah lupa ;

• Bahwa untuk penerimaan ganti rugi tanaman saksi tanda tangan berapa kali sudah lupa ;

• Bahwa saksi tidak tahu harga mlinjo tersebut oleh PLN dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi ikut Sosialisasi ditempat pak Setyawan dan juga pembentukan Kordus untuk mewakili setiap dusun, korlap juga dibentuk warga ditawarkan tetapi tidak ada yang mau kemudian atas kesepakatan bersama muncul nama 3 orang tersebut, tetapi kalau Tim 7 yangmembentuk tidak tahu ;

• Bahwa dari Tim 7 saksi hanya tahu nama saja dan salah satu yang kenal nama dan orang ya pak Suharto ;

• Bahwa waktu pendataan pihak dari PLN tidak ikut tetapi setelah pendataan ada survey dari PLN ada dua orang yang ikut dan dari Korlap juga ada, pohon yang didata diberi tanda silang merah ;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan pembagian pohon titipan karena diambil sendiri dengan melihat luasan tanahnya dan setelah ditanam baru dilakukan survey ;

• Bahwa dalam BB No. 10, Saudara saksi tanda tangan berapa kali lupa ;

• Saksi terima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah saksi kembalikan waktu diperiksa di Polisi ;

• Surat Kuasa untuk menguruskan ganti rugi kepada pak Bakir tidak pernah tanda tangan karena tidak bisa tanda tangan ;

• Bahwa BB No. 6 yang berupa amplop benar, waktu terima dalam keadaan tertutup dan sudah ada tulisannya, yang memberikan amplopnya siapa sudah lupa ;

• Bahwa BB. No. 3 yang berupa Undangan benar, pernah mendapatkan undangan waktu terima uang ganti rugi ;

• Bahwa uang pengganti tanaman titipan sejumlah Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sudah saksi kembalikan pada bulan Maret 2006 ;

• Bahwa pada waktu menerima uang tidak dijelaskan perinciannya ;

• Bahwa pada waktu mengembalikan uang kepada Penyidik saksi menerima tanda terima ;

• Bahwa kalau menanam pohon titipan akan mendapatkan tambahan per batang mendapatkan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa tanaman asli ditempat saksi tidak ada tanaman kecil yangdibawah 3 meter dan yang lainnya apakah ada tanaman yang dibawah 3 meter saksi tidak tahu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi DIRJO MIHARJO Alias KUSNAN;

• Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangantidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi akan menerangkan masalah ganti rugi tanaman, karena adanya proyek saluran Sutet, adapun tanaman yang mendapatkan ganti rugi tersebut seingat saksi pohon manggis 1, bambu sekitar 30, gayam 9, nangka 4, mlinjo 1, kelapa jumlahnya berapa lupa, yang lainnya saksi lupa ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dihitung perbatang, untuk pohon kelapa sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa seingat saksi ganti rugi tersebut dari PLN dan ganti rugi sudah saksi terima ;

• Bahwakecuali tanaman saksi sendir, juga ada tanaman yang titipan, saksi menanam pohon mlinjo sebanyak 51 batang dan waktu diganti rugi usianya belum lama satu pohonnya mendapatkan ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang, saksi disuruh menanam oleh Korlap yaitu pak Subakir ;

• Bahwa pada waktu dulu masyarakat dikumpulkan dirumahnya pak Setyawan dan ditawari mau ditanami pohon mlinjo dan jati boleh tidak, tetapi siapa yang menawarkan saksi tidak ingat karena tidak kelihatan, saksi hanya mendengar dan besuk mau diganti rugi satu pohon Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), termasuk jati dan benihnya dari

siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan para terdakwa ;

• Bahwa saksi mengikuti sosialisasi dua kali yang pertama di rumahnya pak Setyawan dan yang kedua di Balai Desa, waktunya sosialisasi kapan saksi sudah lupa ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi ditempat pak Setyawan yang datang banyak antara lain dari Koordinator Dusun (Kordus), Koordinator Lapangan (Korlap) datang, Tim 7 dan dari PLN saksi tidak tahu dan para terdakwa datang atau tidak saksi tidak tahu ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi di Balai Desa Timbulharjo yang memberikan sosialisasi antara lain dari Korlap yaitu pak Subakir, dari pihak PLN ada tetapi namanya lupa ;

• Bahwa materi yang diberikan pada waktu sosialisasi ditempatnya pak Setyawan dan di Balai Desa intinya sama yaitu tanaman yang dilewatiSutet akan mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominalnya sama atau tidak, tahunya tanda tangan dan terima uangnya dalam amplop, terimanya pada tahun 2005 ditempat pak Setyawan pada siang hari ;

• Bahwa untuk pohon titipan, satu batang terima Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan itu dibicarakan waktu sosialisasi ditempatnya pak Setyawan :

• Bahwa Barang bukti No. 10 benar, tanda tangan benar, saksi terima Rp. 13.200.000,- (tiga belas juita dua ratus ribu rupiah) tetapi yang tercantum dalam daftar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) saksi tahunya waktu di kepolisian ;

• Bahwa sebelum menerima ganti rugi ada inventarisasi yang melakukan inventarisasi tanaman adalah pak Subakir dan yang menyuruh tanam pohon mlinjo juga pak Subakir, saksi menanam 51 batang ;

• Bahwa Tanaman asli dikenakan potongan 10 % itu dibahas dalam sosialisasi dirumah pak Setyawan ;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap maupun Tim 7 untuk pengurusan ganti rugi ;

• Bahwa tanaman mlinjo tersebut tingginya sekitar 50 cmsedangkan sebelumnya juga sudah ada tanaman mlinjo ;

• Bahwasetelah menerima ganti rugi kemudian pohon mlinjo tersebut dicabuti tetapi yang mencabut saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak mengenal surat bukti No. 11 ;

• Bahwa saksi tidak mengurus sendiri ke PLN karena tidak tahu cara jalan

mengurusnya, pokoknya saksi menyerahkan menyerahkan pada pak Sriwanto ;

• Bahwa dalam sosialisasi tidak ada disebutkan tanaman baru ;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi tanaman dicabut oleh orang dan kemudian ditanam orang lain ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi DARYO SUPRAPTO Alias SUHARTO;

• Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang

saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi akan menerangkan masalah ganti rugi tanaman, karena adanya proyek saluran Sutet, adapun tanaman yang mendapatkan ganti rugi tersebut seingat saksi pohon kelapa besar 2, mlinjo1, mangga 1, gayam sekitar 5, bambu sekitar 50, sedangkan yang lainnya tidak ingat lagi ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dan untuk tanaman dihitung perbatang seingat saksi ganti rugi tersebut dari PLN dan ganti rugi sudah diterima ;

• Bahwa saksi dititipi oleh Korlap yaitu pak Subakir pohon mlinjo sebanyak 42 batang dan satu batangnya saksi diberi uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), umur tanaman sekitar 3 bulan ;

• Bahwa pada waktu dulu masyarakat dikumpulkan dirumahnya pak Setyawan dan ditawari mau ditanami pohon mlinjo dan jati boleh tidak, tetapi siapa yang menawarkan saksi tidak ingat karena tidak kelihatan, saksi hanya mendengar dan besuk mau diganti rugi satu pohon Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), termasuk jati dan benihnya dari siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan terdakwa tetapi pernah mendengar nama pak Misman pada waktu kumpulnya di tempatnya pak Setyawan ;

• Bahwa saksi mengikuti sosialisasi dua kali yang pertama di rumahnya pak Setyawan dan yang kedua di Balai Desa, waktunya sosialisasi kapan saksi sudah lupa ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi ditempat pak Setyawan yang datang banyak antara lain dari Koordinator Dusun (Kordus), Koordinator Lapangan (Korlap) datang, Tim 7 dan dari PLN saksi tidak tahu dan terdakwa datang atau tidak saksi tidak tahu ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi di Balai Desa Timbulharjo yang memberikan sosialisasi antara lain dari Korlap yaitu pak Subakir, dari pihak PLN ada tetapi namanya lupa ;

• Bahwa materi yang diberikan pada waktu sosialisasi ditempatnya pak Setyawan dan di Balai Desa intinya sama yaitu tanaman yang dilewati Sutet akan mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominalnya sama atau tidak, tahunya tanda tangan dan terima uangnya dalam amplop, terimanya pada tahun 2005 ditempat pak Setyawan pada siang hari ;

• Bahwa untuk pohon titipan, satu batang terima Rp. 25.000,- dan itu dibicarakan waktu sosialisasi ditempatnya pak Setyawan :

• Bahwa Surat bukti No. 10 saksi mengenalinya, ini benar tanda tangan saksi, jumlah uang kalau tidak salah saksi hanya terima uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sekian, untuk titipan pohon mlinjo 42 batang satu batangnya mendapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk jumlah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), saksi tahunya disini ;

• Bahwa sebelum menerima ganti rugi dilakukan inventarisasi tanaman sedang yang menghitung jumlah pohon waktu pendataan adalah pak Subakir ;

• Bahwa Tanaman asli dikenakan potongan 10 % itu dibahas dalam sosialisasi dirumah pak Setyawan ;

• Bahwa untuk tanaman titipan dibahas ditempat pak Setyawan yang dihargai Rp. 25.000,-, saksi hanya disuruh saja untuk menanam pohon titipan ;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap maupun Tim 7 untuk pengurusan ganti rugi ;

• Bahwa Pohon mlinjo yang dititipkan tersebut tingginya sekitar 50 cm sedangkan sebelumnya juga sudah ada tanaman mlinjo ;

• Bahwa untuk ganti rugi tanaman ada potongan ;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi kemudian pohon mlinjo tersebut dicabuti tetapi siapa yang mencabut tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak mengenal surat bukti No. 11;

• Bahwa saksi tidak mengurus sendiri ke PLN karena saksi tidak tahu cara

jalan mengurusnya, pokoknya saksi menyerahkan menyerahkan pada pak Sriwanto ;

• Bahwa dalam sosilisasi tidak ada disebutkan tanaman baru ;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi tanaman dicabut oleh orang dan kemudian ditanam orang lain ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ASIH SUBAGIYANA ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi akan menerangkan masalah ganti rugi tanaman, karena adanya proyek saluran Sutet, adapun tanaman yang mendapatkan ganti rugi tersebut seingat saksi adalah pohon kelapa 2, mlinjo berapa lupa, jambu air, munggur 2, randu 1dan mangga ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi, dan seingat saksi ganti rugi tersebut dari PLN ;

• Bahwa ada titipan pohon jati dan mlinjo yang berumur sekitar 5 bulan dan masing-masing dihargai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang;

• Bahwa yang bicara untuk meyuruh menanam pohon tersebut, pada waktu dulu masyarakat dikumpulkan dirumahnya pak Setyawan dan ditawari mau ditanami pohon mlinjo dan jati boleh tidak, tetapi siapa yang menawarkan saksi tidak ingat karena tidak kelihatan, saksi hanya mendengar dan besuk mau diganti rugi satu pohon Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), termasuk jati dan benihnya dari siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi mengikuti sosialisasi dua kali yang pertama di rumahnya pak Setyawan dan yang kedua di Balai Desa, waktunya sosialisasi kapan saksi sudah lupa ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi ditempat pak Setyawan yang datang banyak antara lain dari Koordinator Dusun (Kordus), Koordinator Lapangan (Korlap) datang, Tim 7 dan dari PLN saksi tidak tahu dan para terdakwa datang atau tidak saksi tidak tahu ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi di Balai Desa Timbulharjo yang memberikan sosialisasi antara lain dari Korlap yaitu pak Subakir, dari pihak PLN ada tetapi namanya lupa ;

• Bahwa materi yang diberikan pada waktu sosialisasi ditempatnya pak Setyawan dan di Balai Desa intinya sama yaitu tanaman yang dilewati

Sutet akan mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominalnya sama atau tidak, tahunya tanda tangan dan terima uangnya dalam amplop, terimanya pada tahun 2005 ditempat pak Setyawan pada

siang hari ;

• Bahwa untuk pohon titipan, satu batang terima Rp. 25.000,- dan itu dibicarakan waktu sosialisasi ditempatnya pak Setyawan :

• Bahwa bukti surat No. 10 ini benar tanda tangan saksi. Saksi terima berapa lupa Rp.6.225.000,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk jumlah dalam barang bukti Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) baru lihat ini, titipan pohon mlinjo Rp. 25.000,,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi ada 18 batang pohon mlinjo ;

• Bahwa sebelum menerima ganti rugi dilakukan inventarisasi tanaman sedang yang menghitung jumlah pohon waktu pendataan saksi tidak tahu;

• Bahwa Tanaman asli dikenakan potongan 10 % itu dibahas dimana saksi tidak tahu;

• Bahwa untuk tanaman titipan dibahas ditempat pak Setyawan yang dihargai Rp. 25.000,-, saksi hanya disuruh saja untuk menanam pohon titipan ;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap maupun Tim 7 untuk pengurusan ganti rugi ;

• Bahwa saksi tidak mengenal surat bukti No. 11;

• Bahwa Pohon mlinjo yang dititipkan tersebut tingginya sekitar 50 cm sedangkan sebelumnya juga sudah ada tanaman mlinjo ;

• Bahwa untuk ganti rugi tanaman ada potongan ;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi kemudian pohon mlinjo tersebut dicabuti tetapi siapa yang mencabut tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak mengurus sendiri ke PLN karena saksi tidak tahu cara jalan mengurusnya, pokoknya saksi menyerahkan menyerahkan pada pak Sriwanto ;

• Bahwa dalam sosilisasi tidak ada disebutkan tanaman baru ;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi tanaman dicabut oleh orang dan kemudian ditanam orang lain ;

Atas keterangan Saksi tersebut. Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi SARDI ;

• Bahwa saksipernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang

saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi menerangkan masalah ganti rugi tanaman, karena adanya proyek saluran Sutet, adapun tanaman yang mendapatkan ganti rugi tersebut yaitu kelapa 4 batang tetapi untuk pohon munggur berapa lupa dan lahan saya satu petak sekitar 500 meter disewa oleh pak Setyawan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditanami pohon mlinjo barapa banyak tidak tahu dan itu tidak mendapatkan ganti rugi sewa ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dihitung perbatang dan untuk pohon kelapa dihargai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) batang dan seingat saksi ganti rugi tersebut dari PLN ;

• Bahwasaksi tidak ada tanaman titipan tetapi lahan saksi disewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sewanya sewaktu ada proyek saksi ditawari tanah mau disewa, yang menyewa pak Setyawan dan selang berapa hari kemudian oleh pak Setyawan ditanami pohon mlinjo, pada saat ditanam dan kemudian dicabut tenggang waktunya sekitar 3 bulan ;

• Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;

• Bahwa yang saksi tanda tangani dengan yang diterima sama, saksi tidak tahu yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominalnya sama atau tidak, tahunya tanda tangan dan terima uangnya dalam amplop, terimanya pada tahun 2005 ditempat pak Setyawan pada siang hari ;

• Bahwa bukti surat No. 10, Ini benar tanda tangan saksi, yang saksi terima Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dalam tulisan ini tidak sesuai dengan yang saksi terima ;

• Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan inventarisasi karena tanah telah disewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terus ditanami dan setelah itu tidak mendapatkan uang lagi ;

• Bahwa saksi tidak memberikan kuasa kepada Korlap maupun Tim 7 untuk pengurusan ganti rugi ;

• Bahwa untuk ganti rugi tanaman asli ada potongan ;

• Bahwa saksi tidak mengenali surat bukti No. 11 dan saksi menerima atas nama Pringgo, ini bukan tanda tangan saksi ;

• Bahwa saksi tidak mengurus sendiri ke PLN karena saksi tidak tahu cara jalan mengurusnya, pokoknya saksi menyerahkan menyerahkan pada pak Sriwanto ;

• Bahwa dalam sosilisasi tidak ada disebutkan tanaman baru ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi WERDININGSIH ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saya berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangantidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi akan menerangkan masalah ganti rugi tanaman, karena adanya proyek saluran Sutet, karena lokasinya jauh dari tempat tinggal sehingga tidak tahu persis jumlahnya, luas tanah sekitar 1.000 meter pohonnya banyak antara lain kelapa, bambu, sawo, nangka dan rambutan ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi, seingat saya ganti rugi tersebut dari PLN ;

• Bahwasaksi ada tanaman baru tetapi siapa yang menanami, karena rumah saksi jauh dengan kebun dan tidak ada yang memberi tahu saksi ;

• Bahwa saksi terima uang ganti rugi secara global dan mendapatkan semuanya berapa saksi sudah lupa, pada waktu saksi tengok ke kebun sudah ada pohon mlinjo tetapi siapa yang menanami saksi tidak tahu karena tidak ada yang menghubungi. Saksi tidak menghitung berapa dapatnya sudah lupa ;

• Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;

• Bahwa Korlap yang saksi tahu yaitu pak Subakir, Setyawan dan Sriwanto tetapi untuk tim 7 saya tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominalnya sama atau tidak, tahunya tanda tangan dan terima uangnya dalam amplop, terimanya pada tahun 2005 ditempat pak Setyawan pada siang hari ;

• Bahwa saksi menerima atas nama mbah Padmosengojo, ini benar tanda tangan saksi, yang saksi terima Rp. 10 620.000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), saksi tidak menerima sesuai dengan yang tercantum disini dan tahunya waktu di kepolisian ;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukian inventarisasi tahu-tahu mendapatkan uang ganti rugi dan potongan yang 10 % dibahas dimana saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap maupun Tim 7 untuk pengurusan ganti rugi ;

• Bahwa untuk ganti rugi tanaman ada potongan ;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi kemudian pohon mlinjo tersebut dicabuti tetapi yang mencabut saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak mengenali surat bukti no. 11 dan saksi menerima atas nama Padmosengojo, ini bukan tanda tangan ayah saksi, karena pada waktu ini dibuat ayah sudah meninggal dunia sebelum ada proyek Sutet ;

Atas keterangan Saksi tersebut. Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi MITRO SUDARTO;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi akan menerangkan masalah ganti rugi tanaman, karena adanya proyek saluran Sutet ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dan seingat saya ganti rugi tersebut dari PLN ;

• Bahwa saksi ada titipan pohon mlinjo yang nantinya per batang akan mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi karena waktu sosialisasi diwakili oleh anak saksi ;

• Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominalnya sama atau tidak, tahunya tanda tangan dan terima uangnya dalam amplop, terimanya pada tahun 2005 ditempat pak Setyawan pada siang hari ;

• Bahwa dalam Surat Bukti no. 10 nomor urut 116 dan 125 Ini dua-duanya bukan tanda tangan saksi. Saksi terima Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), yang tercantum dalam Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) saksi tidak mempunyai tanaman asli, ada titipan pohon mlinjo sebanyak 42 batang ;

• Bahwa sebelum menerima uang ganti rugi ada inventarisasi di tanah saksi tetapi tidak tahu siapa yang melakukian inventarisasi tahu-tahu mendapatkan uang ganti rugi ;

• Bahwa Tanaman asli dikenakan potongan 10 % itu dibahas dalam sosialisasi dimana tidak tahu karena tidak hadir ;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap maupun Tim 7 untuk pengurusan ganti rugi ;

• Bahwauntuk ganti rugi tanaman asli ada potongan ;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi kemudian pohon mlinjo tersebut dicabuti tetapi yang mencabut saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak mengenal surat bukti no. 11 ;

• Bahwa saksi tidak tahu apakah disebutkan ada tanaman baru, karena

tidak mengikuti sosialisasi;

• Bahwa setelah menerima ganti rugi tanaman dicabut oleh orang dan kemudian ditanam orang lain ;

Atas keterangan Saksi tersebut, paraTerdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi SUDARYONO;

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, keterangannya benar dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan kemudian menanda tangani berita acara pemeriksaan ;

• Bahwa intinya waktu itu memberikan keterangan masalah pohon, saksi menerima uang, karena tanah pekarangan kosong milik kakak, kemudian ditanami mlinjo, saksi yang menerima uang ganti rugi dan saya sudah mendapatkan ganti rugi dari Korlap yaitu pak Suradal ;

• Bahwa ada tanaman baru mlinjo tetapi saksi tidak merasa menanam dan menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanaman baru tersebut dengan tinggi dibawah satu meter ;

• Bahwa itu tanaman orang lain, pekarangan saksi ditanami mlinjo tetapi yang menanami siapa tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;

• Bahwa saksi terima uang di Kowen rumahnya pak Setyawan ;

• Bahwa uang dari tanaman titipan sudah saksi kembalikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti No. 10, Ini benar tanda tangan saksi, waktu tanda tangan tidak melihat jumlah nominalnya saksi hanya terima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pohon mlinjo jumlahnya tidak tahu dan melihat tulisan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) baru sekarang ;

• Bahwa dalam BB No. 13, (No. 34), saksi tidak pernah tanda tangan ‘;

• Bahwa sebelumnya saksi tidak mendapat informasi dan tidak tahu siapa yang membeli pohon mlinjo tersebut ;

• Bahwa saksi tidak tahu kalau potongan 10 % dan tidak tanya karena tanaman asli tidak ada ;

• Bahwa saksi terima lebih kecil dari yang tertulis didalam tanda terima ;

• Bahwa saksitidak pernah mendengar bahwa tanaman mlinjo tersebutdidrop dari Purworejo dan pohon tersebut setelah dicabut dibawa kemana tidak tahu karena ada tim pembersihan ;

• Bahwa untuk ganti rugi tidak saksi urus sendiri karena tidak tahu jalannya dan saksi merasa senang telah menerima ganti rugi, uang ganti rugi tersebut didalam amplop tidak ada penjelasannya, hanya berisi uang saja ;

• Bahwa saksi tidak keberatan kalau disuruh untuk mengembalikan uang ganti rugi tanaman titipan akan saksi kembalikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi UDI UTOMO;

• Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa intinya waktu itu memberikan keterangan masalah pohon, saksi mempunya pohon diatas lahan pekarangan, kemudian diganti rugi adapun pohon tersebut antara lain sebagai berikut mlinjo, gayam kelapa, waru, jati, nangka tanaman baru tidak tahu ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dari Korlap yaitu pak Irsyad, saksi menerima ganti rugi tanaman karena ada proyek Sutet dan setahu saksi uang tersebut dari Korlap tetapi uang dari mana tidak tahu ;

• Bahwa dilahan saksi ada tanaman tititpan mlinjo, tetapi yang menanam siapa tidak tahu karena tidak dimintai ijin ;

• Bahwa saksi terima uang di Kowen rumahnya Terdakwa pak Setyawan dan sampai sekarang uang ganti rugi tersebut belum saksi kembalikan;

• Bahwa Tanaman asli benar mlinjo asli ada 6 batang sudah besar, ada titipan mlinjo berapa tidak tahu karena yang tanam orang lain dan tidak ijin, tanda tangan saksi benar, waktu tanda tangan tidak melihat nilai nominalnya, saksi terima sekitar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

• Bahwa BB No. 13, (No. 34)Saksi tidak merasa tanda tangan dalam surat bukti tersebut ;

• Bahwa sebelumnya saksi tidak mendapatkan informassi dan tidak tahu siapa yang membeli pohon mlinjo tersebut ;

• Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanaman asli ada potongan 10 % ;

• Bahwa uang yang saksi terima lebih kecil dari yang tertulis didalam tanda terima ;

• Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanaman tersebut didrop dari Purworejo dan setelah mendapatkan ganti rugi kemudian pohon tersebut dibersihkan oleh tim pembersihan terus dibawa kemana tidak tahu ;

• Bahwa ganti rugi tersebut tidak diurus sendiri karena tidak tahu jalannya dan saksi senang telah terima ganti rugi ;

• Bahwa uang ganti rugi tersebut dimasukkan didalam amplop tetapi tidak ada penjelasannya, hanya berisi uang saja ;

• Bahwa Saksi tidak keberatan kalau disuruh untuk mengembalikan uang ganti rugi tanaman titipan akan saksi kembalikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

12. Saksi TRISUDIHARTONO, SH;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi secara pribadi tidak menerima ganti rugi, saksi hanya menerima dari pengurus kampung karena sebagai Bendahara, menurut keterangan dari pengurus kampung yaitu pak RW, pak RT, Kaum Rois dan tokoh masyarakat ;

• Bahwa pengurus kampung tersebut memberikan penjelasan, ini ada kompensasi pengganti tanaman yang ada di pekarangan makam dan makam tersebut masih termasuk di wilayah saksi dan memang tanamannya ada ;

• Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah pengurus kampung yaitu pak RT sejumlah Rp. 18.465.000,- (delapan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada saat kampung tanggal 31 Januari 2005 ;

• Bahwa uang tersebut amanahnya dipergunakan pembangunan bangsal makam dan pada malam itu juga pas rapat langsung dibentuk panitia pembanguanan bangsal makam yang diketuai oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk pak RT dan pak RW ;

• Bahwa kampung apakah pernah dititipi pohon oleh orang lain saksi tidak tahu, kalau menurut keterangan yang diberikan kepada saksi uang tersebut adalah ganti rugi tanaman asli karena tanaman yang ada dimakam sudah terinventarisir dan yang menanda tangani penerimaan ganti rugi saksi tidak tahu ;

• Bahwa makam tersebut dilalui jaringan Sutet bahkan dibawahnya pas ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi MARYADI ;

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, keterangannya benar dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan kemudian menanda tangani berita acara pemeriksaan ;

• Bahwa Intinya waktu itu memberikan keterangan masalah pohon, saksi mempunya pohon diatas lahan pekarangan, kemudian diganti rugi adapun pohon tersebut antara lain sebagai berikut mlinjo, gayam kelapa, waru, jati, nangka tanaman baru tidak tahu ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dari Korlap yaitu pak Irsyad, saksi menerima ganti rugi tanaman karena ada proyek Sutet dan setahu saksi uang tersebut dari Korlap tetapi uang dari mana tidak tahu ;

• Bahwa dilahan saksi ada tanaman tititpan mlinjo, tetapi yang menanam siapa tidak tahu karena tidak dimintai ijin ;

• Bahwa saksi terima uang di Kowen rumahnya pak Setyawan dan sampai sekarang uang ganti rugi tersebut belum saksi kembalikan;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti BB No. 10 ,dan Tanaman asli benar mlinjo asli ada 6 batang sudah besar, ada titipan mlinjo berapa tidak tahu karena yang tanam orang lain dan tidak ijin, tanda tangan saksi benar, waktu tanda tangan tidak melihat nilai nominalnya, saksi terima sekitar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

• Bahwa dalamBB No. 13, (No. 34)Saksi tidak merasa tanda tangan dalam surat bukti tersebut ;

• Bahwa sebelumnya saksi tidak mendapatkan informasi dan tidak tahu siapa yang membeli pohon mlinjo tersebut ;

• Bahwa saksi tidak tahu kalau tanaman asli ada potongan 10 % ;

• Bahwa uang yang saksi terima lebih kecil dari yang tertulis didalamtanda terima ;

• Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanaman tersebut didropdari Purworejo dan setelah mendapatkan ganti rugi kemudian pohon tersebut dibersihkan oleh tim pembersihan terus dibawa kemana tidak tahu ;

• Bahwa ganti rugi tersebut tidak diurus sendiri karena tidak tahu jalannya dan saksi senang telah terima ganti rugi ;

• Bahwa uang ganti rugi tersebut dimasukkan didalam amplop tetapi tidak ada penjelasannya, hanya berisi uang saja ;

• Bahwa saksi tidak keberatan kalau disuruh untuk mengembalikan uang ganti rugi tanaman titipan akan saksi kembalikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

14. Saksi JUMADI ;

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, keterangannya benar dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan kemudian menanda tangani berita acara pemeriksaan ;

• Bahwa waktu diperiksa di penyidik intinya waktu itu memberikan keterangan masalah pohon. Saksi mendapat ganti rugi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti rugi pohon mahoni, jambu, kates tetapi kalau masalah mlinjo saksi tidak tahu, karena saksi tinggal di Rendeng Wetan sedangkan tanahnya di Sewon ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi dari Korlap yaitu pak Budiman, saksi mendapat ganti rugi karena karena tanah pekerangan dilewati jaringan kabel listrik Sutet dan uang ganti rugi dari panitia mana saksi tidak tahu ;

• Bahwa tanaman titipan ada tetapi siapa yang menanam dan berapa banyaknya saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di dusun Kowen dirumah siapa kurang tahu yang disampaikan disitu masalah ganti rugi tanaman dari PLN untuk pohon besar perbatangnya mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,-,(tujuh ratus ribu rupiah), pohon sedang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pohon yang kecil yang habis tanam Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa itu pohon asli atau tidak tidak tahu karena saksi disuruh mengambil bibit, saksi menanam 13 batang dan perbatangnya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi terima uang di Kowen rumahnya pak Setyawan dan sampai sekarang saksi belum mengembalikan uang titipan pohon ;

• Bahwa waktu mengurus ganti rugi saksi tidak ingat pastinya pernahmemberikan kuasa kepada orang lain tetapi sebelum terima uang ganti rugi pernah tanda tangan ;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti ini /BB No. 10, benar tanda tangan saksi, saksi terima uang ganti rugi dari panitia dalam amplop sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang tercantum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak tahu, tahunya disini, waktu tanam tidak ijin ;

• Bahwa BB No. 13, (No.urut 34)Surat Bukti itu saksi tidak tahu dan waktu

itu tidak disuruh tanda tangan, itu bukan tanda tangan saksi ;

• Bahwa siapa yang membeli pohon mlinjo tersebut saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak tahu kalau tanaman asli ada potongan 10 % dan yang saksi terima lebih kecil dari yang tertulis didalam tanda terima ;

• Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak tahu bahwa tanaman tersebut didrop dari Purworejo dan setelah mendapat ganti rugi kemudian pohon tersebut dicabut oleh tim pembersihan terus dibawa kemana tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak urus sendiri uang ganti rugi tersebut karena tidak tahu jalannya dan saksi senang mendapatkan uang ganti rugi tersebut dan uang yang saksi terima sudah didalam amplop tidak ada penjelasannya, hanya berisi uang saja ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

15. Saksi GIYONO;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi akan menerangkan masalah pohon mlinjo, yang ditanam dipekarangan saksi;

• Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi tanaman pribadi dan disamping itu ada tanaman titipan yaitu pohon mlinjo dari pak Bakir (pak Dukuh) sebanyak 10 batang, selain pohon mlinjo tidak ada titipan pohon lain ;

• Bahwa Pohon mlinjo tersebut yang menanam saksi atas permintaan Pak Bakir dengan kompensasi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang dan saksi sudah menerima kompensasi tersebut bersama dengan tanaman asli ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa, belum pernah mendengar nama Terdakwa baik sebelum atau sesuah menerima ganti rugi ;

• Bahwa saksi pada waktu menerima ganti rugi menanda tangani tanda terima dan yang menyerahkan siapa namanya saksi sudah lupa ;

• Bahwa saksi tanda tangan dua kali yaitu untuk penerimaan ganti rugi dan pemberian surat kuasa ;

• Bahwa saksi ikut Sosialisasi ditempat pak Setyawan dan juga pembentukan Kordus untuk mewakili setiap dusun, korlap juga dibentuk warga ditawarkan tetapi tidak ada yang mau kemudian atas kesepakatan bersama muncul nama 3 orang tersebut, tetapikalau Tim 7 yang

membentuk tidak tahu ;

• Bahwa dari Tim 7 saksi hanya tahu nama saja dan salah satu yang kenal nama dan orang ya pak Suharto ;

• Bahwa waktu pendataan pihak dari PLN tidak ikut tetapi setelah pendataan ada survey dari PLN ada dua orang yang ikut dan dari Korlap juga ada, pohon yang didata diberi tanda silang merah ;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan pembagian pohon titipan karena diambil sendiri dengan melihat luasan tanahnya dan setelah ditanam baru dilakukan survey ;

• Bahwa BB no. 10 benar tanda tangan saksi, saksi terima ganti rugi tanaman titipan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ganti rugi titipan dan asli dapat sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Tanda tangan dalam Surat Kuasa benar ;

• Bahwa BB No. 6 yang berupa amplop benar, waktu terima dalam keadaan tertutup dan sudah ada tulisannya, yang memberikan amplopnya siapa sudah lupa ;

• BahwaBB. No. 3 yang berupa Undangan benar, pernah mendapatkan undangan waktu terima uang ganti rugi ;

• Bahwa saksi belum mengembalikanuang ganti pohon titipan karenatidak diminta ;

• Bahwa pada waktu menerima uang ganti rugi tidak dijelaskan perinciannya ;

• Bahwa saksi belum mengembalikan uang ganti rugi pohon titipan ;

• Bahwa kalau menanam akan mendapatkan tambahan per batang mendapatkan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa semua tanaman asli ditempat saksi tidak ada tanaman kecil yang dibawah 3 meter dan yang lainnya apakah ada tanaman yang dibawah 3 meter saksi tidak tahu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

15. Saksi MURYONOalias MUH KIYOTO;

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, keterangannya benar dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan kemudian menanda tangani berita acara pemeriksaan ;

• Bahwa saksi intinya waktu diperiksa oleh penyidik memberikan keterangan masalah pohon adapun pohon milk saya yang mendapatkan ganti rugi untuk tamnanan bambu, nangka, mlinjo, duku dan sukun atau kluwih ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi yang saksi terima di dusun Kowen, sebelumnya menerima undangan dan saksi mendapat ganti rugi karena akan ada proyek saluran kabel tegangan tinggi yang melewati pekerangan saksi ;

• Bahwa saksi disuruh menanam pohon mlinjo oleh pak Legino sebanyak 13 batang dan satu pohon dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan bibit ambilnya dari tempat pak Legino ;

• Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;

• Bahwa saksi terima uang di Kowen rumahnya pak Setyawan dan uang tersebut sudah saksi kembalikan Rp. 150.000,- di Polres;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti /BB No. 10 dan benar tanda tangan saksi, saksi waktu itu terima Rp. 10.990.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sudah dipotong 10 % untuk fee dan jumlah nominal yang ada di bukti saksi tidak tahu, waktu tanda tangan tidak lihat angkanya, mlinjo yang baru 13 batang ;

• Bahwa tentang BB No. 13, (No. 34) saksi tidak merasa pernah tanda tangan;

• Bahwa saksi ambil dari pak Legino dan disuruh menanam nanti akan diberi uang ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa saksi terima lebih kecil dari yang tertulis didalam tanda terima dan saksi terima uangnya sudah dimasukkan di sudah didalam amplop ;

• Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanaman tersebut didrop dari Purworejo dan setelah dicabut ada tim yang membersihkan tetapi terus dibawa kemana tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak mengurus masalah ganti rugi tersebut karena tidak tahu jalannya, dan senang setelah menerima ganti rugi, waktu terima uang ganti rugi uang sudah didalam amplop tidak ada penjelasannya, hanya berisi uang saja ;

• Bahwa saksi tidak keberatan kalau disuruh untuk mengembalikan uang ganti rugi tanaman titipan akan saksi kembalikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup. ;

17. Saksi SUWONDO;

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, keterangannya benar dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan kemudian menanda tangani berita acara pemeriksaan ;

• Bahwa intinya waktu itu memberikan keterangan masalah pohon dan untuk pohon milik saksi tersebut antara lain pohon mlinjo, kelapa, mangga, kluwih dan nangka ;

• Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi yang saksi terima di Pemerintahan Kelurahan;

• Bahwa saksi mendapat ganti rugi karena akan ada proyek saluran kabel tegangan tinggi yang melewati dan setahu saya uang ganti rugi tersebut berasal dari pemerintah;

• Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;

• Bahwa saksi terima uang di pemerintahan Kelurahan Kowen ;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Kordus, Korlap ataupun Tim 7;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti /BB No. 10 namun itu bukan tanda tangan saksi, waktu terima Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah dimasukkan dalam amplop, titipan mlinjo saksi tidak tahu ;

• Bahwa BB No. 13, (No. 34) saksi tidak merasa pernah tanda tangan ;

• Bahwa yang membeli pohon mlinjo siapa saya tidak tahu dan saya tidak tahu kalau tanaman asli ada potongan 10 % ;

• Bahwa saksi terima lebih kecil dari yang tertulis didalam tanda terima dan saksi terima uang di sudah didalam amplop ;

• Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanaman tersebut didrop dari Purworejo dan setelah menerima ganti rugi ada tim yang membersihkan dan terus dibawa kemana tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak mengurus sendiri uang ganti rugi tersebut karena tidak tahu jalannya dan setelah mendapatkan ganti rugi saksi merasa senang ;

• Bahwa waktu terima uang ganti rugi uang sudah didalam amplop tetapi tidak ada penjelasannya, hanya berisi uang saja ;

• Bahwa saksi tidak keberatan kalau disuruh untuk mengembalikan uang ganti rugi tanaman titipan akan saksi kembalikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

18. Saksi LEGINO;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kordus (KoordinatorDusun) Dusun Kepek Barat yang menunjuk adalah masyarakat sendiri melalui rapat di Balai Desa :

• Bahwa yang memberikan sosialisasi adanya saluran Sutet adalah langsung dari PLN;

• Bahwa pada waktu itu dijelaskan mengenai ganti rugi tanaman dan terjadi tawar menawar antara masyarakat dengan pihak PLN, besarannya belum ada kesepakatan, tetapi pihak PLN akan menyampaikan usulan dari masyarakat kepada pimpinannya ;

• Bahwa setelah ada sosialisasi kemudian saksi kedatangan pak Subakir dengan membawa buku petunjuk tetapi buku petunjuk dari mana saksi tidak tahu dan setelah itu mendapat undangan untuk rapat ditempatnya pak Setyawan ;

• Bahwa waktu rapat ditempat pak Setyawan saksi datang dan pak Setyawan sebagai pembawa acara mengatakan bahwa masyarakat yang terkena saluran Sutet akan dibantu pengurusannya oleh Pak Harto (pemilik Wartel di Ngoto) di PLN ;

• Bahwa masyarakat belum setuju dan akhirnya dalam pertemuan ditempat pak Setyawan dibentuk Kordus, untuk Kepek Timur ditunjuk pak Bambang sedangkan untuk Kepek Barat yang ditunjuk saksi (Legino) ;

• Bahwa saksi sudah melakukan pendataan dengan formulir yang didapat dari pak Subakir, dalam formulir tersebut untuk mendata tanah, bangunan dan tanaman. Setelah selesai selesai melakukan pendataan kemudian hasilnya saksi serahkan kepada pak Subakir ;

• Bahwa Pak Subakir dan pak Setyawan sebagai Koordinator Lapangan(Korlap) ;

• Bahwa Tanaman titipan ada yaitu mlinjo ;

• Bahwa saksi menemukan pohon titipan :

• Waktu saksi mau menyerahkan data, kedatangan pak Setyawan memakai colt vterbuka dengan membawa pohon mlinjo sebanyak 40 dan kemudian datang lagi dengan membawa 20 batang pohon atas suruhan pak Subakir ;

• Pak Bakir sendiri memberi ionformasi kepada saksi wargamu kalau mau menanam pohon ini nanti akan mendapatkan ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah per batang dan saksi juga menanam 20 batang ;

• Bahwa warga yang menerima pohon titipan sudah menerima ganti rugi dan saksi juga sudah menerima ganti rugi ;

• Bahwa waktu ditempatnya pak Setyawan sudah diberi penjelasan yangmendapatkan ganti rugi adalah tanaman keras, untuk yang besar mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa yang mendapatkan ganti rugi tinggi minimalnya, untuk tanaman yang besar tingginya minimal 6 meter mendapatkan ganti rugi dan pohon diberi tanda Besar (B), Sedang (S) dan K (Kecil);

• Bahwa saksi mendapatkan drop-dropan sekitar 840 pohon dan sudah diambil oleh warga ;

• Bahwa hasil pendataan kemudian saksi serahkan kepada Korlap dan setelah itu tidak ada survey dari Korlap maupun PLN ;

• Bahwa pohon titipan mlinjo setahu saksi dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa sebagai imbalannya saksi diberikan oleh pak Subakir diberikan uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terimanya tidak memakai tanda tangan ;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti formulir pendataan, tetapI dalam data tersebut tidak ada tanda tangan saksi ;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti /BB no. 10, saksi mendapat ganti rugi terima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekian, waktu tanda tangan tidak melihat tulisan ;

• Bahwa waktu menerima uang ganti rugi ditempatnya pak Setyawan, yang memberikan dan memanggil pak Setyawan, disitu ada pak Subakir dan pak Sriwanto, Tim 7 dan pihak dari dari PLN tidak ada, tetapi dari pemerintah ada ;

• Bahwa waktu terima uang tidak ada penjelasan, dipanggil kemudian tanda tangan, terima uang terus pulang dan saksi tidak tanya ini uang apa saja ;

• Bahwasaksi mengenal Barang Bukti /BB No. 6 yang berupa amplop yang sudah tertera jumlah uang yang diterima warga;

• Bahwa tidak ada tanaman pohon mlinjo dari tempat saksi, yang disita oleh Penyidik;

• Bahwa tanaman asli ditebang setelah mendapatkan ganti rugi ; ;

• Bahwa uang yang saksi terima dari tanaman titipan adalah haram ;

• Bahwa benar saksi menerima amanah dari masayarakat sebagai perwakilan, untuk mengurus ganti rugi ;

• Bahwa saksi waktu itu juga tanda tanya, waktu tanda tanda tangan tidak diperlihatkan nilainya ;

• Bahwa masyarakat sebelum pembayaran ganti rugi ada yang pro dan kontra, masalah besaran ganti rugi, sepertinya masalah pohon dan saksi jelaskan saksi kan hanya mendata, kemudian setelah saksi tulis saksi serahkan kepada yang memerintah, tugas saksi sudah selesai ;

• Bahwa waktu dikelurahan fokus yang dibicarakan adalah langsung pohon kelapa ;

• Bahwa waktu sosialisasi tidak ada disebutkan tidak menanam dibawah jalur, tanaman asli yang mendapatkan ganti adalah tanaman keras ;

• Bahwa tanaman titipan yang diberikan kepada warga dan yang mau menanam akan mendapatkan ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan oleh Korlap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

18. Saksi BAMBANG BUDI ANTORO;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi ditunjuk sebagai Koordinator Dusun (Kordus) dusun Kepek Timur oleh masyarakat sendiri waktu pertemuan di Balai Desa tetapi kebetulan waktu itu saksi tidak datang ;

• Bahwa waktu rapat ditempat pak Setyawan saksi datang dan pakSetyawan sebagai pembawa acara mengatakan bahwa masyarakat yang terkena saluran Sutet akan dibantu pengurusannya oleh Pak Suharto (pemilik Wartel di Ngoto) di PLN ;

• Bahwa waktu itu masyarakat belum setuju dan akhirnya dalam pertemuan ditempat pak Setyawan dibentuk Kordus, untuk Kepek Timur yang ditunjuk saksi sedangkan untuk Kepek Barat yang ditunjuk pak Legino ;

• Bahwa saksi sudah melakukan pendataan dengan formulir yang didapat dari pak Bakir, dalam formulir tersebut untuk mendata tanah, bangunan dan tanaman.Setelah selesai melakukan pendataan kemudian hasilnya

saksi serahkan kepada pak Subakir ;

• Bahwa Pak Subakir dan pak Setyawan sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) ;

• Bahwa tanaman titipan ada yaitu mlinjo saja ;

• Bahwa saksi menemukan pohon titipan yaitu mlinjo, saksi sendiri jugamenanam antara 15-20 batang dan yang menyuruh menanam dari Korlap yaitu pak Subakir, saksi mau menanam karena akan mendapatkan tambahan 1 batangmya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa warga yang menerima pohon titipan sudah menerima ganti rugi dan saksi juga sudah menerima ganti rugi ;

• Bahwa tempat saksi disurvey dan saksi mendengar karena diberitahu oleh tetangga tadi ada survey dari PLN tetapi saksi tidak ikut karena kerja ;

• Bahwa saksi pohon titipan mlinjo setahu saksi dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa saksi terima uang honor sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan waktu menerima tidak memakai tanda tangan ;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa formulir pendataan, tapi tidak ada tanda tangan saksi ;

• Bahwa saksitidak mengenal barang bukti /BB no. 10karena yang terima adik saksi Joko Suryantoro atas nama Sosro Suwono, terima Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sekian ;

• Bahwa waktu menerima uang ganti rugi ditempatnya pak Setyawan, yang memberikan dan memanggil pak Setyawan, disitu ada pak Subakir dan pak Sriwanto, Tim 7 dan pihak dari dari PLN tidak ada, tetapi daripemerintah ada ;

• Bahwa saksi mengenali BB yang berupa amplop yang tertera jumlah uang yang diterima karena yang terima adalah adik saksi ;

• Bahwa tidak ada tanaman pohon mlinjo dari tempat saksi, yang disita oleh Penyidik;

• Bahwa tanaman asli ditebang setelah mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa uang yang saksi terima dari tanaman titipan adalah haram ;

• Bahwa benar saksi menerima amanah dari masayarakat sebagai perwakilan, untuk mengurus ganti rugi ;

• Bahwa saksi tidak bertanya pada PLN berapa yang dibayar oleh PLN,

dan waktu tanda tangan tidak diperlihatkan nominalnya, bahwa saksi waktu itu juga tanda tanya, waktu tanda tanda tangan tidak diperlihatkan nilainya ;

• Bahwa untuk sosialisasi yang pertama tempatnya pak Setyawan waktu pembentukan Kordus, ada pertemuan lagi sudah perwakilan Kordus dan Korlap warga tidak ikut, kemudian tempatnya pak Legino dan selanjutnya ditempatnya pak Suharto ;

• Bahwa sebagai Kordus saksi tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan oleh Korlap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

18. Saksi MATIUS SUMARJONO ;

• Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi dalam proyek Sutet adalah sebagai warga masyarakat yang terdampak oleh jalur dan di Penyidikan di Polres disebut sebagai Kordus ;

• Bahwa saksi mendata tanah-tanah kapasitasnya sebagai warga yang dimintai tolong oleh pak Sriwanto (kepala Dusun Kowen) untuk mengukur luasan tanah sebelah kanan dan kiri, mendata tanaman yang ada di Dusun dan selanjutnya saksi serahkan kepada pak Sriwanto ;

• Bahwa saksi diminta tugas seperti ini, kalau tidak salah pada waktu itu pak Sriwanto berada di jalur yang akan dilewati dan kebetulan saya berada di sawah dan beliau bilang ‘Bagaimana kamu saksi minta tolong untuk ini” dan saksi “bagaimana dengan teman-teman” dan dia bilang “Teman-teman nanti bisa dikoordinasikan” dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi dengan pak Sriwanto ;

• Bahwa saksi oleh pak Sriwanto dibekali alat pengukur (meteran) tidak ada formulir langsung saksi gambar di lapangan dan untuk menginventarisir tanaman dengan memakai kertas dari saksi ;

• Bahwa untuk kriteria besar, sedang dan kecil berdasarkan arahan dari pak Sriwanto pada waktu ketemu saksi di sawah karena setelah itu tidak pernah ada rapat, nanti saudara catat yang tanaman per kelompok ;

• Bahwa tanaman titipan ada yaitu mlinjo dan jati dan kemudian pohon mlinjo dan jati tersebut bersama, pak Pramu dan pak Suradal sore hari saksi bawa ke sawah dan kemudian oleh pak Suradal ditawarkan kepada warga “Ayo sini siapa yang mau menanamambil sendiri-sendiri“

warga ditanam sendiri-sendiri termasuk saksi (Sumarjono) ;

• Bahwa waktu itu belum ada tawaran yang lain, jumlah pohon mlinjo dan jati berapa saksi tidak menghitung ;

• Bahwa pada saat ditanam tingginya 1 meter dan waktu dapat ganti rugi sudah ditanam sekitar 3 bulan ;

• Bahwa pohon tersebut ditanam untuk apa saksi sendiri kurang tahu, saksi tidak tanya tetapi saksi sudah tahu kalau akan mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa ada pertanyaan dari warga dan saya jawab ini akan untuk jalur

Sutet mungkin ini akan ada ganti rugi, waktu itu belum ada sosialisasi setelah itu ada dari pak Sriwanto bilang nanti pada waktunya pohon titipan akan mendapatkan ganti rugi per pohon Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

• Bahwa warga yang menerima pohon titipan sudah menerima ganti rugi ;

• Bahwa hasil pendataan saksikemudian saksi serahkan kepada Korlap dan tidak ada survey dari Korlap maupun PLN ;

• Bahwa harga mlinjo setahu saksisatu batangnya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa sebagai imbalan saksi diberikan honor oleh pak Setyawan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bagi berdua dengan pak Pramu dan terimanya tidak ada tanda tangan ;

• Bahwa datanya yang membuat saksi tetapi form bukan seperti ini, karena saksi buat sendiri ;

• Bahwa untuk ganti rugi tanaman saksi menerima Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

• Bahwa waktu menerima uang ganti rugi ditempatnya pak Setyawan, yang memberikan dan memanggil pak Setyawan, disitu ada pak Subakir dan pak Sriwanto, Tim 7 dan pihak dari dari PLN tidak ada, tetapi dari pihak pemerintah ada ;

• Bahwa waktu terima uang tidak ada penjelasan, dipanggil kemudian tanda tangan, terima uang terus pulang dan saksi tidak tanya ini uang apa saja ;

• Bahwa saksi mengenal Barang Bukti /BB No. 6 yang berupa amplop ;

• Bahwa untuk tanaman asli ditebang setelah mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa uang yang saksi terima dari tanaman titipan adalah haram ;

• Bahwa saksi menerima amanah dari masayarakat sebagai perwakilan, untuk mengurus ganti rugi ;

• Bahwa saksi waktu itu juga tanda tanya, waktu tanda tanda tangan tidak diperlihatkan nilainya ;

• Bahwa saksi pertama kali sosialisasi di desa Gatak, waktu itu sosialisasi awal yaitu pembahasan masalah dampak Sutet terhadap kesehatan dan pemanfaatan alat Sutet, yang memberikan sosialisasi langsung dari PLN ;

• Bahwa waktu itu belum ada kriteria tanaman yang akan menerima ganti rugi, baru memberitahukan akan ada jalur Sutet yang terhadap pengaruh kesehatan, namun juga ada yang diberikan penilaian dari WHO sudah bisa diterima masyarakat waktu itu bisa menerima program seperti itu dan dari PLN siapa yang hadir saksi kurang tahu ;

• Bahwa waktu mengikuti sosialisasi tidak ada disebutkan tidak boleh menanam dibawah jalur ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan oleh Korlap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

18. Saksi ANTHONIUS PRAMUGARIl ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi dalam proyek Sutet adalah sebagai warga msayarakat biasa yang terdampak oleh jalur dan di Penyidikan di Polres disebut sebagai Kordus ;

• Bahwa tugas saksi adalah membantu pak Marjono untuk melakukan inventarisasi mengukur luasan tanah, lahan kepunyaan siapa dan bangunan ;

• Bahwa untuk tanaman saksi juga melakukan inventarisasi bersama dengan pak Marjono dengan cara mencatat yang saksi tuangkan didalam tulisan tangan, kertas sendiri yang membawa pak Sumarjono ;

• Bahwa tanaman titipan ada yaitu mlinjo dan jati dan pohon titipan tersebut banyaknya berapa saksi tidak menghitung karena pada waktu itu kebetulan saksi tidak dirumah tanamannya hanya dtinggal saja, menurut istri itu dari pak Suradal untuk ditanam ;

• Bahwa kemudian pohon mlinjo dan jati tersebut saksibersama dengan pak Marjono dan pak Suradal sore hari saksibawa ke sawah dan kemudian oleh pak Suradal ditawarkan kepada warga “Ayo sini siapa yang mau menanamambil sendiri-sendiri“ warga ditanam sendiri-sendiri,

saksi tidak menanam karena tidak mempunyai lahan ;

• Bahwa hasil pendataan saksikemudian saksi serahkan kepada Koprlap dan setelah itu tidak ada survey dari Korlap maupun PLN ;

• Bahwa setahu saksisiapa yang menanam pohon mlinjo dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa sebagai imbalan Pak Marjono dengan saksi diberikan uang oleh pak Setyawan sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh pak Marjonodibagi berdua dan waktu menerima tidak ada tanda tangan ;

• Bahwa mengenai barang bukti formulir pendataan, datanya bukan seperti ini dulu saksi buat form sendiri;

• Bahwa saksi terima uang berapa lupa, BB NO. 10 benar tanda tangan saksi, pada hal saksi tidak menanam tanaman titipan ;

• Bahwa waktu menerima uang ganti rugi ditempatnya pak Setyawan, yang memberikan dan memanggil pak Setyawan, disitu ada pak Subakir dan pak Sriwanto, Tim 7 dan pihak dari dari PLN tidak ada, tetapi dari pemerintah ada ;

• Bahwa waktu terima uang tidak ada penjelasan, dipanggil kemudian tanda tangan, terima uang terus pulang dan saksi tidak tanya ini uang apa saja ;

• Bahwa saksi mengenali BB yang berupa amplop ;

• Bahwa benar saksipernah menerima uang sekitar sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari pak Marjono ;

• Bahwa tanaman asli ditebang setelah menerima uang ganti rugi ;

• Bahwa uang yang saksi terima dari tanaman titipan adalah haram ;

• Bahwa saksi waktu itu juga tanda tanya, waktu tanda tanda tangan tidak diperlihatkan nilainya ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus sebelumnya tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan oleh Korlap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

18. Saksi MUHAMMAD IRSYAD al. WAKIJAN;

• Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksidisebut sebagai Koordinator Dusun (Kordus) sewaktu diPolres, sebelumnya ada kesepakatan warga, saksi disuruh untuk mewakili warga sekitar 10-15 orang untuk mendata tanaman dan hasil pekerjaan kemudian saksi serahkan kepada pak Sriwanto (Kepala Dukiuh Kowen) dan dalam Sutet kedudukannya sebagai apa saksi tidak tahu, saksi ditunjuk waktu pertemuan dirumahnya pak Subakir ;

• Bahwa saksi hanya mendata tanaman dengan memakai kertas sendiri tidak diberikan formulir, yang saksi data adalah tanaman keras yang tingginya 1 meter sampai tak terhingga, untuk pencatatan jenis tanaman ini atas petunjuk dari pak Sriwanto ;

• Bahwa Pak Sriwanto mencari saksi tidak ketemu dan yang kedua pulang kerja ketemu di jalan dan memberitahukan bahwa besuk hari Rabu ada pertemuan di tempatnya pak Subakir dan saksi disuruh untuk datang dan saksi datang ;

• Bahwa yang dibicarakan ditempatnya pak Subakir cara-cara mendata tanaman keras dan pak Setyawan waktu datangnya terakhir, dalam pertemuan tersebut dari pihak PLN datang atau tidak saksi tidak tahu ;

• Bahwa kalau yang menyuruh menanam pohon mlinjo diantara pak Sriwanto dan pak Setyawan, saksi tidak mempunyai lahan dan hanya mendata saja tanaman milik warga ;

• Bahwa waktu mengantar bibit saksi tidak tahu, karena sore hari sepulang kerja sudah ada tanaman di bahu jalan diantara rumah warga menuju makam dan setelah itu tahu bahwa yang mengantar adalah beliau berdua ;

• Bahwa yang saksi temukan sekitar 10 pohon ;

• Bahwa masyarakat mau dititipi karena akan mendapatkan keuntungan, saksi tidak pernah mendengar informasi pohon titipan tersebut akan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang tahu-tahu mendapat undangan untuk diserahi itu ;

• Bahwa hasil pendataan saksikemudian saksi serahkan kepada Korlap dan setelah itu tidak ada survey dari Korlap maupun PLN ;

• Bahwa harga mlinjo setahu saksi satu batangnya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus mendapat imbalan yang diberikan uang dari pak Setyawan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

• Bahwa saksi mengenal barang bukti /BB no. 10 dan saksi menerima sekitar Rp. 57.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)kemudian saksi serahkan pengurus kampung karena tanah milik warga dan saksi hanya mewakili orang kampung, untuk tanaman titipan saksi serahkan jadi satu ;

• Bahwa BB No. 10 benar tanda tangan saksi ;

• Bahwa waktu menerima uang ganti rugi ditempatnya pak Setyawan, yang memberikan dan memanggil pak Setyawan, disitu ada pak Subakir dan pak Sriwanto, Tim 7 dan pihak dari dari PLN tidak ada, tetapi dari pihak pemerintah ada ;

• Bahwa waktu terima uang tidak ada penjelasan, dipanggil kemudian tanda tangan, terima uang terus pulang dan saksi tidak tanya ini uang apa saja ;

• Bahwa saksi mengenali BB No. 6 yang berupa amplop ;

• Bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Tri Sudihartono selaku bendahara kampung,saksi sebagai kaum rois, saksi menyerahkan dua kali yang pertama untuk kompensasi tanah dan yang kedua untuk kompensasi tanaman dan untuk jumlah semuanya ada berapa saksi lupa ;

• Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan makam dan disekitar lingkungan makam memang betul ada tanaman ;

• Bahwa tanaman asli ditebang setelah mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa saksi tahu uang yang saya terima dari tanaman titipan adalah haram ;

• Bahwa saksi menerima amanah dari masayarakat sebagai perwakilan, untuk mengurus ganti rugi ;

• Bahwa saksi tidak bertanya pada PLN berapa yang dibayar oleh PLN,karena waktu tanda tangan tidak diperlihatkan nominalnya, sebenarnya saksi waktu itu juga tanda tanya, waktu tanda tangan tidak diperlihatkan nilainya ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus sebelumnya tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan oleh Korlap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

18. Saksi SUPARNO ;

• Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi hanya mendata tanaman dengan memakai kertas sendiri tidak diberikan formulir, yang saksi data adalah tanaman keras yang tingginya 1 meter sampai tak terhingga, untuk pencatatan jenis tanaman ini atas petunjuk dari pak Sriwanto ;

• Bahwa saksi Setiawan mencari saksi tidak ketemu dan yang kedua pulang kerja ketemu di jalan dan memberitahukan bahwa besuk hari Rabu ada pertemuan di tempatnya pak Subakir dan saksi disuruh untuk datang dan saksi datang ;

• Bahwa yang dibicarakan ditempatnya pak Subakir cara-cara mendata tanaman keras dan Terdakwa pak Setyawan waktu datangnya terakhir, dalam pertemuan tersebut dari pihak PLN datang atau tidak saksi tidak tahu ;

• Bahwa waktu mengantar bibit saksi tidak tahu, karena sore hari sepulang kerja sudah ada tanaman di bahu jalan diantara rumah warga menuju makam dan setelah itu tahu bahwa yang mengantar adalah pakSetiawan ;

• Bahwa hasil pendataan saksikemudian saksi serahkan kepada pak Subakir dan setelah itu tidak ada survey maupun PLN ;

• Bahwa harga mlinjo setahu saksi satu batangnya dihargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus mendapat imbalan yang diberikan uang dari pak Setyawan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

• Bahwasaksi menerima sekitar Rp. 57.350.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi serahkan pengurus kampung karena tanah milik warga dan saksi hanya mewakili orang kampung, tanaman titipan saksi serahkan jadi satu ;

• Bahwa dalam BB No. 10 benar tanda tangan saksi ;

• Bahwawaktu menerima uang ganti rugi ditempatnya pak Setyawan, yang memberikan dan memanggil juga pak Setyawan, disitu juga ada pak Sriwanto dan pak Subakir ;

• Bahwa waktu terima uang tidak ada penjelasan, dipanggil kemudian tanda tangan, terima uang terus pulang dan saksi tidak tanya ini uang apa saja ;

• Bahwa saksi mengenal Barang Bukti /BB No. 6 yang berupa amplop ;

• Bahwa saksi juga menerima uang konpensasiRp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saksi tidak tahu uang konpensasi berasal dari mana;

• Bahwa tanaman asli ditebang setelah mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa saksi tahu uang yang saksi terima dari tanaman titipan adalah haram ;

• Bahwa saksi tidak bertanya pada PLN berapa yang dibayar oleh PLN, waktu tanda tangan tidak diperlihatkan nominalnya ;

• Bahwasaksi sebagai Kordus sebelumnya tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan oleh Korlap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

18. Saksi SURADI /HADI WINOTO

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa dalam jaringan yang dilalui proyek Sutet saksi ditunjuk sebagai Koordinator Dusun (Kordus), yang menunjuk adalah pak Sriwanto dan

pak Setyawan ;

• Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kordus waktu dalam rapat ditawarkan kepada warga, agar ada warga yang mewakili wilayahnya masing-masing tetapi tidak ada yang mau dan kemudian saksi bersama pakDukuh Amir Supingi ditunjuk sebagai Kordus ;

• Bahwa waktu ditunjuk sebagai Kordus tidak ada Surat Keputusan, tidak dikoordinasikan dengan panitia dari PLN dan saksi belum pernah ketemu dengan pihak dari PLN ;

• Bahwa waktu sosialisasi di Kelurahan saksi tidak datang ;

• Bahwa Kordus bertanggung jawab kepada Koordinator Lapangan (Korlap) untuk saksi kepada pak Sriwanto dan Setyawan ;

• Bahwa tugas dari Kordus yaitu berhubung satu kampung sudah ada Korlap dua, maka tugas saksi semacam Humas diantaranya menyampaikan undangan, selain itu memberikan informasi bahwa besuk mau menerima kompensasi mau dikasih undangan, saksi tidak pernah mendata untuk tanaman yang mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Tim 7 ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus mendapat honor Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 5 bulan, yang menentukan honor siapa saksi tidak tahu, tahu-tahu mendapatkan uang ;

• Bahwa mengenai honor, dari PLN atau Tim 7 saksi sebelumnya tidak diberitahu mengenai honor tersebut dan waktu terima uang tidak tanda tangan ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan para Terdakwa ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus tidak mendapatkanSurat Keputusan dan tidak pernah mendengar siapa saja yang menjadi panityanya ;

• Bahwa Tugas saksisebagai Kordusapa yang tertulis dalam BAP

Penyidik benar yaitu :

• Membuat data tanaman, tanah dan bangunan milik warga masyarakat didusun masing-masing ;

• Memberikan informasi yang didapat dari Korlap kepada warga masyarakat dusun masing-masing ;

• Menyampaikan kehendak warga masyarakat dusun masing-masing tanah, bangunan dan tanaman yang terkena jaringan Sutet ;

• Bahwa yang namanya Tim 7, antara lain Suharto, Ir. Suharto DS, Drs. Suharto, Nama-nama tersebut dari Tim 7 hanya mendengar saja, Hamzah Berahim.belum pernah mendengar, Drs. Paulus Petor, SH pernah mendengar, Sudarta. belum pernah mendengar, Jumakir Suhud hanya mendengar saja ;

• Bahwa dari sekian nama yang paling sering ketemu dengan saksi adalah pak Suharto;

• Bahwa saksi tidak tahu harga mlinjo tersebut oleh PLN dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pohon mlinjo didatangkan darimana dan harganya berapa tidak tahu ;

• Bahwa Pohon mlinjo didatangkan darimana tidak tahu dan harganya berapa juga tidak tahu ;

• Bahwa Pohon diganti dengan ukuran besar dan jenisnya, untuk tanaman besar paling tinggi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); sedang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi kenal dengan BB benar No. 13 ;

• Bahwa yang menghitung ganti rugi siapa tidak tahu dan yang menerima uang ganti rugi dari PLN ke perwakilan warga adalah Tim 7 ;

• Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada warga bahwa dari Korlap menawar sekian dan kemudian saksi sampaikan kepada Korlap bahwa warga belum mau dan itu tidak terjadi sekali tetapi beberapa kali ;

• Bahwa untuk harga tanaman titipan saksi tidak tahu ;

• Bahwa sejak awal sudah ada kesepakatan bersama dalam pertemuan di tempat pak Setyawan yang menawarkan sekian adalah Tim 7 tetapi yang menentukan besarnya 10 % adalah warga ;

• Bahwa pada waktu pembayaran saksi ikut hadir dan dilakukan diruang tamu tetapi saksi duduk di teras, tehnisnya warga dipanggil satu persatu-satu yang membagikan pak Setyawan, yang menyiapkan uang dalam amplop siapa saksi tidak tahu dan yang membawa uang dari PLN siapa tidak tahu karena tahu-tahu disitu yang sudah disiapkan dalam amplop masing-masing ;

• Bahwawaktu menerima uang ganti rugi dijelaskan oleh pak Setyawan ada potongan 10 % dan ada tambahan sekian kemudian diberikan amplop kemudian tanda tangan ;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi dijelaskan tidak ada larangan untuk menanam dibawah jalur sutet ;

• Bahwa tanaman baru setelah dicabut dibiarkan saja, sebelumnya warga mengambil sendiri dan menanam sendiri ;

• Bahwa kalaumenanam akan mendapatkantambahan per batang

mendapatkan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan Korlap akan mendapatkan imbalan tetapi tahu-tahu diberikan imbalan danimbalan tersebut belum dikembalikan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

18. Saksi BUDIMAN;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksiditunjuk sebagai Kordus dalam rapat pertemuan warga, saksi mendapat undangan untuk rapat ditempatnya pak Setyawan dan dalam rapat tersebut saksi ditunjuk sebagai Koordinator Dusun (Kordus), waktu itu yang memimpin rapat siapa saksi lupa, bukan pak Setyawan maupun dari PLN ;

• Bahwa Waktu dalam rapat ditawarkan kepada warga, agar ada warga yang mewakili wilayahnya masing-masing tetapi tidak ada yang mau dan kemudian saksi bersama pak Dukuh Amir Supingi ditunjuk sebagai Kordus ;

• Bahwa waktu ditunjuk sebagai Kordus tidak ada Surat Keputusan, tidak dikoordinasikan dengan panitia dari PLN dan saksi belum pernah ketemu dengan pihak dari PLN ;

• Bahwa waktu pertemuan dibalai desa saya tidak hadir karena ada pertemuan dengan warga, tetapi ada pemberitahuan mengenai sosialisasi, pemberitahuannya waktu pertemuan di tempat pak Setyawan yang memberi tahu dari Korlap yaitu pak Setyawan dan pak Subakir ;

• Bahwa Kordus bertanggung jawab kepada Korlap untuk saksi kepada pak Sriwanto dan Setyawan ;

• Bahwa tugas dari Kordus yaitu membantu tugas Korlap memberikaninformasi, membuat undangan untuk pertemuan dan menginventaris ;

• Bahwa saksi melakukan pencatatan tanaman bersama Korlap dengan menggunakan form yang ada dengan sudah ada nama pohon dan tinggal mengisi jenis pohon, kualifikasinya besar kecil dan jumlahnya dan ada tanaman titipan ;

• Bahwa saksi melakukan pencatatan didaerahSewon ;

• Bahwa saksi hanya mencatat saja tidak tanya dan untuk pohon titipan mendapatkan ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpohonnya ;

• Bahwa dalam pertemuan yang menentukan Rp. 25.000,- (dua puluh lima

ribu rupiah) adalah Tim 7 yang mengatakan bahwa tanaman tersebut akan mendapatkan ganti Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), tetapi siapa yang bicara siapa sudah tidak ingat lagi ;

• Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tim 7 tetapi tidak semua ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus mendapat hasil jerih payah dari ganti rugi tanaman sejumlah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menentukan honor setahu saksi dari Korlap ;

• Bahwa yang memberikan uang honor tersebut dari Korlap dan waktu terima uang tidak tanda tangan ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa tetapi hanya pernah mendengar namanya pada pertemuan dengan Korlap, yang saksi dengar bahwa pak Misman dari pihak PLN ;

• Bahwasaksiditunjuk sebagai Kordus tidak mendapatkanSurat Keputusan dan tidak pernah mendengar siapa saja yang menjadi panityanya ;

• Bahwa tugas saksi sebagai Kordus apa yang tertulis dalam BAP Penyidik benar yaitu :

• Membuat data tanaman, tanah dan bangunan milik warga masyarakat didusun masing-masing ;

• Memberikan informasi yang didapat dari Korlap kepada warga masyarakat dusun masing-masing ;

• Menyampaikan kehendak warga masyarakat dusun masing-masing tanah, bangunan dan tanaman yang terkena jaringan Sutet ;

• Bahwa dari Tim 7, antara lain Suharto, Ir. Suharto DS, Drs. Suharto, nama-nama seperti Suharto, Ir. Suharto, Drs. Suharto, Hamzah Berahim, Drs. Paulus Petor, SH dan Jumakir Suhud adalah dari Tim 7 hanya mendengar saja tetapi kalau Sudarta belum pernah mendengar ;

• Bahwa dari sekian nama yang paling sering ketemu dengan saksi adalah

pak Suharto;

• Bahwa setelah melakukan pendataan, kemudian form saksi serahkan kepada Korlap, saksi tidak tanda tangan dalam form tersebut ;

• Bahwa saksi tidak tahu harga mlinjo tersebut oleh PLN dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa waktu mendata dengan menggunakan tulisan tangan dengan memakai form yang sudah ada, kalau yang diketik yang membuat siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi kenal dengan BB benar No. 13 ;

• Bahwa yang menghitung ganti rugi tidak tahu dan yang menerima uang ganti rugi dari PLN ke perwakilan warga adalah Tim 7 ;

• Bahwa potongan uang ganti rugi yang 10 % dipergunakan untuk operasional Tim 7, Korlap dan Kordus, siapa yang mengumpulkan dan membagi siapa tidak tahu, tahu-tahu sudah dibagi dari Korlap, pembagiannya untuk Kordus semuanya sama ;

• Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada warga bahwa dari Korlap menawar sekian dan kemudian hasilnya kita sampaikan kepada Korlap warga belum mau dan itu tidak terjadi sekaligus tetapi beberapa kali ;

• Bahwa untuk pohon titipan kelihatannya waktu pertemuan pernah dibicarakan tetapi saksi lupa dimama, karena pertemuannya beberapa kali ;

• Bahwa saksi pernah diajak rapat dengan Korlap beberapa kali ;

• Bahwa untuk potongan yang 10 % sejak awal sudah ada kesepakatan bersama yaitu waktu pertemuan di tempat pak Setyawan yang menawarkan sekian adalah Tim 7 kemudian yang menentukan besarnya 10 % adalah warga ;

• Bahwa yang saksi data adalah tanaman asli dan tanaman titipan dengan menggunakan formulir yang didapat dari Korlap dan pemilik maupun Kordus tidak tanda tangan dalam formulir, setelah itu formulir kita berikan pada Korlap ;

• Bahwa pada waktu pembayaran saksi ikut hadir dan dilakukan diruang tamu rumah pak Setyawan, tehnisnya warga dipanggil satu persatu yang membagikan pak Setyawan karena pada waktu itu saksi duduk didekatnya untuk memastikan warga saksi yang menerima ganti rugi, yang menyiapkan uang dalam amplop siapa saksi tidak tahu dan yang membawa uang dari PLN siapa tidak tahu karena tahu-tahu sudah ada disitu yang sudah disiapkan dalam amplop masing-masing ;

• Bahwa waktu menerima uang ganti rugi dijelaskan oleh pak Setyawan ada potongan 10 % dan ada tambahan sekian kemudian diberikan amplop dan kemudian tanda tangan ;

• Bahwa selain tanda tangan dalam tanda terima juga tanda tangan satu lagi tetapi apa yang ditanda tangani itu apa saksi tidak tahu ;

• Bahwa untuk cat itu menunjukkan pohon yang paling luar untuk batas, bukan untuk jumlahnya ;

• Bahwa pada waktu mendata tanaman baru saksitidak merasa curiga dan

harga pohon mlinjo kalau beli dipasaran berapa harganya tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak pernah memaksa kepada warga supaya tanaman yang belum ada 3 meter untuk dicatat mendapatkan ganti rugi dan juga tidak pernah mendengar isu semacam itu dari masyarakat;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap ;

• Bahwa saksi tidak tahu berapa umur tanaman titipan tersebut dan tahunya kalau ada tanaman titipan tersebut karena ada warga yang menanam dan tanamnya kapan saksi tidak tahu dan tanaman tersebut tingginya rata-rata sama ;

• Bahwa saksi tidak pernah tanya sama Korlap karena sejak sebelum menanam sudah tahu nanti kalau menanam pohon titipan akan mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi pembicara tidak pernah membicarakan ada larangan untuk menanam dibawah jalur sutet ;

• Bahwa tanaman titipan setelah ada ganti rugi, setelah dicabut dibiarkan saja ;

• Bahwa tanaman tersebut warga mengambil sendiri dan menanam sendiri;

• Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanaman itu milik seseorang tetapi kalau menanam per batangnya mendapatkan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwasebelumnya Korlap tidak pernah menjanjikan akan menerimaimbalan dan tidak ada kesepakatan dengan Korlap akan mendapatkan sekian ;

• Bahwa imbalan tersebut belum dikembalikan, karena sejak awal ada perjanjian dengan masyarakat aka nada potongan 10 % ;

• Bahwa ukuran luasnya 17 meter kekanan dan kekiri dan tahunya dari Korlap ;

• Bahwa untuk criteria besar kecil adalah ketinggian untuk yang kecil 1 ½ meter dan mendapatkan ganti rugi semua dan setelah kompensasi saksi tidak pernah mendengar protes ada warga protes mengenai ganti rugi ;

• Bahwa ukuran kecil dilihat dari ketinggian antara 11/2 meter sampai 2 meter dan semuanya mendapat ganti rugi, saksi menemukan tanaman kecil ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

18. Saksi SUMARSUMal. SOSRO SUHARSO ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus yang menunjuk adalah masyarakat dusun Ngentak yang dilalui saluran Sutet, didaerah Ngentak yang dilalui saluran Sutet ada sekitar 7-8 orang ;

• Bahwa waktu ditunjuk sebagai Kordus tidak ada Surat Keputusan, tidak dikoordinasikan dengan panitia dari PLN dan saksi belum pernah ketemu dengan pihak dari PLN ;

• Bahwa waktu sosialisasi di Balai Desa mengenai kompensasi yang dilewati proyek Sutet tetapi jumlahnya belum muncul, yang akan mendapatkan kompensasi yaitu bangunan, tanah dan tanaman, mengenai besaran untuk ketiga item belum muncul karena masih ada negosiasi dan untuk negosiasi akan ditugaskan kepada Tim 7 ;

• Bahwa untuk Kriteria yang akan diganti belum ada, dan dalam pertemuan di Balai Desa. dalam rapat tersebut PLN diberikan informasi telah terbentuknya Kordus dan dari pihak PLN tidak menanggapi apa-apa ;

• Bahwa Kordus bertanggung jawab kepada Korlap, untuk saksi kepada pak Subakir ;

• Bahwa Tugas dari Kordus adalah mencatat tanaman milik warga yang akan mendapat ganti rugi termasuk tanaman titipan ;

• Bahwa pada waktu menginventaris tanaman yang ada di lahan kita catat bersama Korlap dan atas petunjuk dari Korlap secara lisan saja, ukuran pohon yang mendapatkan adalah besar, kecil dan sedang, besar ukuran ketinggian kira-kira saja, tidak ada stadartnya yang penting catat dulu karena tidak ada petunjuk nanti kan ada survey dari PLN ;

• Bahwa pada waktu kelokasi disitu ditemukan tanaman titipan, Korlap tahu kalau ada tanaman titipan yaitu pohon mlinjo ;

• Bahwa Korlap tahu kalau itu titipan, kalau itu titipan saksi pastinya tidak tahu, hanya mendengar kalau itu titipan dari Tim 7, ada titipan ditempatnya pak Subakir nanti orang-orang disuruh ambil ;

• Bahwa saksi melakukan pencatatan didusun Ngentak dan pada waktu mencatat tidak tahu berapa umur pohon tersebut dan berapa jumlahnya berapa tidak tahu ;

• Bahwa saksi hanya mencatat saja tidak tanya dan untuk pohon titipanmendapatkan ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per

pohonnya ;

• Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tim 7 tetapi yang saksi kenal hanya pak Suharto saja ;

• Bahwa Tim 7 menyampaikan melalui Korlap dan pada saat Korlap menyampaikan Tim 7 belum tentu ada, yang diomongkan ini ada titipan mlinjo ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus mendapatkan 10 % dari semua yang kita kerjakan bangunan, tanah dan tanaman jumlah ganti rugi seluruhnya dapatnya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menentukan besarnya honor dari Korlap ;

• Bahwa sebelumnya tidak pernah mendengar kalau mau menerima uang dan sewaktu terima uang tidak tanda tangan ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus tidak mendapatkanSurat Keputusan dan tidak pernah mendengar siapa saja yang menjadi panityanya ;

• Bahwa Tugas saksi sebagai Kordus apa yang tertulis dalam BAP Penyidik benar yaitu :

• Membuat data tanaman, tanah dan bangunan milik warga masyarakat didusun masing-masing ;

• Memberikan informasi yang didapat dari Korlap kepada warga masyarakat dusun masing-masing ;

• Menyampaikan kehendak warga masyarakat dusun masing-masing tanah, bangunan dan tanaman yang terkena jaringan Sutet ;

• Bahwa saksi tahu yang namanya Tim 7, antara lain Suharto, Ir. Suharto DS, Drs. Suharto,tersebut dari Tim 7 hanya mendengar saja sedangkan nama Hamzah Berahim, Jumakir Suhud dan Drs. Paulus Petor, SH, juga pernah mendengar, tetapi kalau Sudarta belum pernah mendengar dan dari sekian nama yang paling sering ketemu dengan saksi adalah pak Suharto ;

• Bahwa setelah melakukan pendataan, kemudian form saksi serahkankepada Korlap, saksi tidak tanda tangan dalam form tersebut ;

• Bahwa saksi tidak tahu harga mlinjo tersebut oleh PLN dihargai Rp. 500.000,- ;

• Bahwa dari Tim 7 saksi hanya tahu nama saja dan salah satu yang kenal nama dan orang ya pak Suharto ;

• Bahwa waktu pendataan pihak dari PLN tidak ikut tetapi setelah pendataan ada survey dari PLN ada dua orang yang ikut dan dari Korlap

juga ada, pohon yang didata diberi tanda silang merah ;

• Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan pembagian pohon titipan karena kita mengambil sendiri dengan melihat luasan tanahnya dan setelah ditanam baru kita lakukan survey ;

• Bahwa waktu mendata dengan menggunakan tulisan tangan dengan memakai form yang sudah ada, kalau yang diketik yang membuat siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi kenal dengan BB benar No. 13 ;

• Bahwa yang hitung ganti rugi tidak tahu dan yang menerima uang ganti rugi dari PLN ke perwakilan warga adalah Tim 7 ;

• Bahwa potongan 10 % dipergunakan untuk operasional Tim 7, Korlap dan Kordus, siapa yang mengumpulkan dan membagi siapa tidak tahu, tahu-tahu sudah mendapat dari Korlap, pembagiannya untuk Kordus semuanya sama ;

• Bahwasaksi pernahmenyampaikan kepada warga bahwa dari Korlap menawar sekian tetapi warga belum mau dan kemudian informasi dari warga tersebut saksi sampaikan kepada Korlap warga belum mau dan itu tidak terjadi sekali tetapi beberapa kali ;

• Bahwa untuk harga tanaman titipan belinya berapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi pernah diajak rapat dengan Korlap beberapa kali ;

• Bahwa potongan 10 % tersebut sejak awal sudah ada kesepakatan bersama sejak pertemuan di tempat pak Setyawan, Tim 7 menawarkan sekian % ,tetapi kemudian yang menentukan besarnya 10 % adalah warga ;

• Bahwa yang kita data adalah tanaman asli dan tanaman titipan dengan menggunakan formulir yang didapat dari Korlap, pemilik maupun Kordus tidak tanda tangan dalam formulir, setelah itu formulir kita berikan pada Korlap ;

• Bahwa setelah pendataan ada survey dari PLN saksi ikut mendampingi dengan pemilik tanah, jumlah pohon dicocokkan dan dari PLN tidak komentar apa-apa ;

• Bahwa pada waktu pembayaran saksi ikut hadir dan dilakukan diruang tamu rumah pak Setyawan tetapi saksihanya duduk di teras, tehnisnya warga dipanggil satu persatu-satu yang membagikan pak Setyawan, yang menyiapkan uang dalam amplop siapa saksi tidak tahu dan yang membawa uang dari PLN siapa tidak tahu karena tahu-tahu sudah ada disitu yang sudah disiapkan dalam amplop masing-masing ;

• Bahwa waktu itu dijelaskan oleh pak Setyawan ada potongan 10 % dan

ada tambahan sekian kemudian diberikan amplop dan setelah itu tanda tangan ;

• Bahwa selain tanda terima yang ditanda tangan ada satu lagi tetapi apa yang ditanda tangani tersebut saksi tidak tahu ;

• Bahwa untuk cat itu menunjukkan pohon yang paling luar untuk batas, bukan untuk jumlahnya ;

• Bahwa saksi waktu mendata tanaman baru tidak merasa curiga dan harga pohon mlinjo kalau beli dipasaran berapa harganya tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak pernah memaksa kepada warga supaya tanaman yang belum 3 meter untuk dicatat mendapatkan ganti rugi dan juga tidak pernah mendengar isu semacam itu dari masyarakat;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap ;

• Bahwa saksi tidak tahu berapa umur tanaman titipan tersebut dan tahunya kalau ada tanaman titipan tersebut karena ada warga yang menanam dan tanamnya kapan saksi tidak tahu dan tanaman tersebut tingginya rata-rata sama ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi tidak dijelaskan ada larangan untuk menanam dibawah jalur sutet ;

• Bahwa tanaman titipan tersebut setelah dicabut dibiarkan begitu saja ;

• Bahwa tanaman tersebut warga mengambil sendiri dan kemudian oleh warga ditanam sendiri;

• Bahwa kalau menanam pohon titipan akan ada tambahan per batang mendapatkan ganti sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan Korlap akan mendapatkan imbalan tetapi tahu-tahu diberikan imbalan danimbalan tersebut belum dikembalikan ;

• Bahwa luas tanah yang akan mendapatkan ganti rugi ukuran luasnya 17 meter kekanan dan kekiri dan tahunya dari Korlap ;

• Bahwa untuk kriteria besar kecil adalah ketinggian untuk yang kecil 1 ½

meter dan mendapatkan ganti rugi semua dan setelah kompensasi saksi tidak pernah mendengar protes ada warga protes mengenai ganti rugi dan untuk ukuran kecil ketinggiannya antara 1 1/2 meter sampai 2 meter mendapat ganti rugi, saksi menemukan tanaman kecil ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

27. Saksi AMRON RISDIYANTO;

• Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang saksi berikan pada saat itu benar dan dalam memberikan keterangan

tidak ada tekanan ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus yang menunjuk saksi sebagai Kordus adalah warga dusun Klayu yang terkena aliran Sutet ada berapa jumlahnya saksi lupa ;

• Bahwa waktu ditunjuk sebagai Kordus tidak ada Surat Keputusan, tidak dikoordinasikan dengan panitia dari PLN dan saksi pernah ketemu dengan pihak dari PLN yaitu pak Samin, waktu pertemuan di Balai Desa pertemuan dengan warga, Kordus ada ;

• Bahwa waktu sosialisasi di Balai Desa mengenai kompensasi yang dilewati proyek Sutet tetapi jumlahnya belum muncul, yang akan mendapatkan kompensasi yaitu bangunan, tanah dan tanaman, mengenai besaran untuk ketiga item belum muncul karena masih ada negosiasi ;

• Bahwa tugas untuk negosiasi akan ditugaskan kepada Tim 7 ;

• Bahwa untuk kriteria yang akan diganti belum ada, dan dalam pertemuan di Balai Desa. dalam rapat tersebut PLN diberikan informasi telah terbentuknya Kordus dan dari pihak PLN tidak menanggapi apa-apa ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus bertanggung jawab kepada Korlap yaitu kepada pak Subakir ;

• Bahwa Tugas dari Kordus antara lain mencatat tanaman milik warga yang akan mendapat ganti rugi termasuk tanaman titipan ;

• Bahwa pada waktu menginventaris tanaman formulir saksi berikan kepada warga kemudian nanti setelah diisi kemudian saksi cek lagi ;

• Bahwa pada waktu cek di lokasi disitu ditemukan tanaman titipan, Korlap tahu kalau ada tanaman titipan yaitu pohon mlinjo ;

• Bahwa saksi melakukan pencatatan didaerah dusun Klayu;

• Bahwa saksi tidak tahu berapa umur pohon tersebut dan berapa jumlahnya berapa tidak tahu ;

• Bahwa saksi hanya mencatat saja tidak tanya dan untuk pohon titipan mendapatkan ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pohonnya ;

• Bahwa dalam pertemuan yang menentukan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah Tim 7 yang mengatakan bahwa tanaman tersebut akan mendapatkan ganti Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), tetapi

siapa yang bicara siapa sudah tidak ingat lagi ;

• Bahwa saksi pernah ketemu dengan salah seorang dari Tim 7 yaitu pak Suharto ;

• Bahwa untuk honor saksi dengarnya dari Korlap,sewaktu terima uang tidak tanda tangan ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan para Terdakwa tetapi hanya pernah mendengar namanya ;

• Bahwa saksi sebagai Kordus tidak mendapatkanSurat Keputusan dan tidak pernah mendengar siapa saja yang menjadi panityanya ;

• Bahwa waktu mendata dengan menggunakan tulisan tangan dengan memakai form yang sudah ada, kalau yang diketik yang membuat siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwasaksi kenal dengan BB benar No. 13 ;

• Bahwa yang menghitung ganti rugi tidak tahu dan yang menerima uang ganti rugi dari PLN ke perwakilan warga adalah Tim 7 ;

• Bahwa Potongan 10 % dipergunakan untuk operasional Tim 7, Korlap dan Kordus, siapa yang mengumpulkan dan membagi siapa tidak tahu, tahu-tahu sudah dibagi dari Korlap, pembagiannya untuk Kordus semuanya sama ;

• Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada warga dari Korlap menawar sekian dan kemudian kemudian kita sampaikan kepada Korlap warga belum mau dan itu tidak terjadi sekaligus tetapi beberapa kali ;

• Bahwa potongan 10 % untuk ganti rugi tanaman sejak awal sudah ada kesepakatan bersama pada waktu pertemuan di tempat pak Setyawan yang menawarkan sekian adalah Tim 7 kemudian yang menentukan besarnya 10 % adalah warga ;

• Bahwa yang kita data adalah tanaman asli dan tanaman titipan dengan menggunakan formulir yang didapat dari Korlap dan pemilik maupun Kordus tidak tanda tangan dalam formulir, setelah itu formulir diberikan pada Korlap ;

• Bahwa setelah pendataan selesai kemudian ada survey dari PLN saksi ikut mendampingi dengan pemilik tanah, jumlah pohon dicocokkan dan dari PLN tidak komentar apa-apa ;

• Bahwa pada waktu pembayaran saksi ikut hadir dan dilakukan diruang tamu rumah pak Setyawan tetapi saksi duduk di teras, tehnisnya warga dipanggil satu persatu-satu yang membagikan pak Setyawan, yang menyiapkan uang dalam amplop siapa saksi tidak tahu dan yang membawa uang dari PLN siapa tidak tahu karena tahu-tahu sudah ada disitu yang sudah disiapkan dalam amplop masing-masing ;

• Bahwa waktumenerima uangdijelaskanoleh pak Setyawan ada

potongan 10 % dan ada tambahan sekian kemudian diberikan amplop dan tanda tangan ;

• Bahwa selain tanda tangan dalam tanda terima, juga tanda tangan lainnya dan yang satunya lagi yang ditanda tangani apa saksi tidak tahu ;

• Bahwa untuk cat itu menunjukkan pohon yang paling luar untuk batas, bukan untuk jumlahnya ;

• Bahwa pada waktu mendata tanaman baru saksitidak merasa curiga dan harga pohon mlinjo kalau beli dipasaran harganya berapa tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak pernah memaksa kepada warga supaya tanaman yang belum ada 3 meter untuk dicatat mendapatkan ganti rugi dan juga tidak pernah mendengar isu semacam itu dari masyarakat;

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Korlap ;

• Bahwa saksi tidak tahu berapa umur tanaman titipan tersebut dan tahunya kalau ada tanaman titipan tersebut karena ada warga yang menanam, tanamnya kapan saksi tidak tahu dan tanaman tersebut tingginya rata-rata sama ;

• Bahwa sejak sebelum menanam sudah tahu nanti kalau menanam pohon titipan akan mendapat ganti rugi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi pembicara tidak ada larangan untuk menanam dibawah jalur sutet ;

• Bahwa tanaman baru yang diterima dari Korlap setelah dicabut dibiarkan saja,tanaman tersebut warga mengambil sendiri dan menanam sendiri;

• Bahwa kalau menanam akan mendapatkan tambahan per batang mendapatkan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa sebelumnya Korlap tidak pernah menjanjikan bahwa nantinya Kordus akan menerima imbalan dan tidak ada kesepakatan denganKorlap akan mendapatkan sekian ;

• Bahwa imbalan tersebut belum dikembalikan, karena sejak awal ada perjanjian dengan masyarakat akanada potongan 10 % ;

• Bahwa luas tanah yang akan mendapatkan ganti rugi ukuran luasnya 17 meter kekanan dan kekiri dan tahunya dari Korlap ;

• Bahwa untuk kriteria besar kecil adalah ketinggian, untuk yang kecil 1 ½

meter dan mendapatkan ganti rugi semua dan setelah kompensasi saksi tidak pernah mendengar protes ada warga protes mengenai ganti rugi dan untuk ukuran kecil dari ketinggian antara 1 1/2 meter sampai 2 meter mendapat ganti rugi, dan di lokasi saksi menemukan tanaman

kecil ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

28. Saksi Drs.SUHARTO;

• Bahwa saksi mempunyai sedikit keahlian mengenai pembuatan amdal, saksi bertemu dengan Ir. Suharto DS di Gereja dia mengatakan “dia membutuhkan kerangka yang bisa membuat amdal untuk proyek sutet” dimana saudara Suharto mengatakan “kita akan memediasi antara PT PLN dengan warga masyarakat yang dialiri saluran Sutet” ;

• Bahwa proyek Sutet setahu saya melalui Timbulharjo Sewon, Bantul kemudian saksi diminta tolong untuk menerangkan, karena dulu banyak isu mengenai sutet itu merugikan masyarakat dan saksi diminta menetralisir isu yang berkembang di masyarakat kemudian saksi diminta untuk memberikan penyuluhan ;

• Bahwa kesempatan itu ditawarkan pada saat di Gereja tetapi kapan saksi sudah lupa dan saksi sanggupi, saksi dulu pernah di PT Harienco yaitu konsultan pajak dan Amdal ;

• Bahwa yang ditawarkan hanya itu saja, supaya masyarakat tahu bahwa Sutet itu tidak membahayakan masyarakat, tehnis pelaksanaan tugas dan honor tidak dibicarakan dan saksi menerima dengan tidak memberikan syarat tertentu ;

• Bahwa tugas yang diberikan tersebut sudah saksi laksanakan kapan lupa, saksi melakukan soialisasi ditempatnya pak Sriwanto atau Setyawan lupa dan pada saat sosialisasi saksi diberitahu oleh pak Paulinus Petor melalui telpun, saksi datang sendiri dan disana sudah ada masyarakat ;

• Bahwa saksi memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan pengetahuan yang saksi dapat dari pak Ir. Hamzah mengenai ketanaga listrikan ternyata ambang batas medan magnit dan medan listrik masih dibawahnya, masih toleran terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ;

• Bahwa saksi ketemu dengan pak Ir. Hamzah setelah diminta tolong oleh pak Suharto dengan difasilitasi adalah Pak Paulinus Petor selaku koordinator Tim 7, Suharto sebagai Anggota Tim 7, saksi ketemu pak Petor ditempatnya pak Suharto Ngoto ;

• Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan pak Hamzah, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan ini masih dibawah ambang batas yang diberikan oleh WHO dan kemudian saksi sampaikan kepada masyarakat

di rumahnya saksi Sriwanto ;

• Bahwa warga masyarakat bisa menerima karena sebelumnya ada isu bahwa yang mengandung bisa keguguran dan yang masih gadis tidak mempunyai anak, akhirnya masyarakat bisa menerma dan tidak keberatan ;

• Bahwa pada waktu itu belum menerima honor, lain waktu saksi menerima honor dari Tim 7 atau bukan tetapi yag memberikan Ir. Suharto DS kerumah saksi yang kebetulan saksi sedang sakit, pak ini ada uang untuk biaya operasi monggo dipakai, saksi diberikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

• Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi tidak pernah lagi kumpul-kumpul ;

• Bahwa waktu negosiasi di PLN Semarang kelihatannya lancar-lancar saja dan negosiasinya hanya sekali saja, harga yang ditawarkan ke PLN oleh Tim 7 berapa saksi tidak tahu, waktu itu kriterianya hanya ukurannya yaitu besar, sedang dan kecil, mengenai harganya saksi tidak tahu karena yang berbicara hanya Pak Paulinus Petor dan pak Ir. Harsoyo ;

• Bahwa saksi ketemu dengan pak Samin hanya sekali saja yaitu waktu ditempatnya pak Suharto Ngoto, keperluannya apa tidak tahu karena mereka ketemu dengan pak Petor dan apa yang dibicarakan saksi tidak tahu karena saksi tidak mengikuti pembicaraan ;

• Bahwa Tim 7 tersebut kapan dibentuk saksi tidak tahu, karena saksi masuk langsung dijadikan sebagai anggota Tim 7 dan Tim 7 tersebut terdiri antara lain saksi sendiri, Drs. Paulinus Petor, SH, Suharto, Ir. Suharto DS, Suradal dan Jumakir Suhut ;

• Bahwa waktu negosiaisi dengan PLN di Semarang saksi ikut dan sebelumnya Tim 7 mendapat surat kuasa dari Korlap, setelah dari Semarang penyakit saksi kambuh, saksi tidak tahu apakah dananya cair atau tidak dan tahu kalau dana cair diberitahu oleh pak Ir. Suharto DS ;

• Bahwa benar surat kuasanya (BB No. 13) dan salah satunya tanda tangan saksi ;

• Bahwa BB No. 10 (2) yaitu Berita acara antara Tim 7 dan PLN benar dan benar tanda tangan saksi dari pihak PLN pak Ir. Harsoyo, Terdakwa tidak tanda tangan ;

• Bahwaselama bertugas sebagai Tim 7 belum pernah meninjau ke lapangan, saksi pernah ketemu dengan pak Misman dan pak Samin ditempatnya pak Suharto Ngoto, waktu itu tidak ada pembicaraan apa-apa sedangkan dengan pak Surono belum pernah ketemu ;

• Bahwa saksi ke PLN Semarang hanya sekali saja, diajak oleh pak Paulinus Petor dan yang ada waktu itu antara lain Ir. Suharto DS, Pak Hamzah dan Paulinus Petor, waktu ke Semarang saksi tidak ketemu pak Misman maupun pak Samin karena menghadap pak Ir. Harsoyo ;

• Bahwa yang berbicara dengan pak Ir. Harsoyo hanya pak Paulinus Petor, saksi hanya mendengarkan saja ;

• Bahwa dibawah jalur Sutet tidak harus bersih dari tanaman kecuali tanaman yang tinggi harus dipotong dan untuk tanaman baru saksi tidak tahu ;

• Bahwasaksi mengikuti pertemuan di Timbulharjo hanya sekali, yang datang hanya warga, Korlap dan Tim 7 sedangkan para Terdakwa dan dari PLN tidak ada yang hadir ;

• Bahwa harga yang dibawa masayarakat ke PLN Semarang saksi tidak tahu karena yang tahu hanya pak Paulinus Petor dan yang berbicara mengenai masalah harga hanya pak Paulinus Petor dan pak Ir. Harsoyo, waktu itu saksi berada dalam satu ruangan ;

• Bahwa waktu negosiasi di Semarang saksi tidak bertanya karena sebelumnya telah disepakati yang menjadi pembicara adalah pak Paulinus Petor ;

• Bahwa yang memutuskan kriteria harga untuktanaman besar, sedang

dan kecil pada saat negosiasi di Semarang yaitu saudara Paulinus Petor dan pak Harsoyo, pada saat itu pak Misman, pak Surono dan pak Samin tidak hadir disitu ;

• Bahwa saksi mendengar mereka mendengar isu-isu nanti kalau dilewati Sutet bagi gadis akan mengalami kemandulan, TV rusak dan sebagainya, saksi mendengar isu tersebut dari pak Suharto DS dan untuk mengantisipasi tersebut perlu penjelasan mengenai Amdal untuk menangkis isu-isu tersebut;

• Bahwa pada waktu itu dari pemerintahan ada, yaitu para Dukuh antara lain Pak Subakir, pak Sriwanto hadir dan mereka hadir kedudukannya sebagai Dukuh atau sebagai Korlap saksi tidak tahu ;

• Bahwa waktu terjadi negosiasi di Semarang didalam ruangan tersebut yang dibicarakan didalam ruangan PLN Semarang waktu itu yang saksi tahu adalah masalah ganti rugi dan kompensasi dan setelah pulang pak Petor memberi tahu yang disetujui sekian ;

• Bahwa saksi tidak ikut sosialisasi di rumah makan Numani ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

28. Saksi SURADAL GHOZALI;

• Bahwa peran saksi dalam perkara ini, saksi diminta oleh pak Suharto disuruh menunjukkan tempat untuk ngedrop pengiriman tanaman jati dan mlinjo sebanyak 200 pohon ke Gabusan di bulak (tengah sawah) yang menerima pak Pramugari dengan mengawal mobil colt, saksi hanya mengantar sekali itu saja ;

• Bahwa tanaman tersebut yang saksi ketahui dari Purworejo ; Pada waktu itu saksi pulang kerja kemudian ke proyek dan setelah dari proyek mampir ke pak Suharto untuk melaporkan masalah proyek ;

• Bahwa saksi diberi honor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terkait dengan masalah Sutet saksi tidak menanam tanaman baik mlinjo maupun jati ;

• Bahwa tanaman yang saksi kirim tingginya antara 30 cm sampai 1 meter banyaknya sekitar 200 pohon ;

• Bahwa waktu itu didekatnya pak Suharto sudah ada colt pick up, dan saksitanya katanya dari Purworejo yang membawa tanamannya sopirnya yang dari Purworejo, saksi mengikuti dibelakangnya dan ditempat lain saksi belum pernah mengirim;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

28. Saksi R. ZABIDI, Fa ;

• Bahwa saksi sebagai Lurah peranan pertama yaitu melakukan pengesahan daftar penerima ganti rugi dan yang kedua pernah menyediakan tempat di Balai Desa untuk mengadakan sosialisasi dan penyelenggaranya setahu saksi dari Korlap tetapi saksi tidak mengikuti pada sosialisasi ;

• Bahwa yang saksi sahkan yaitu daftar nama-nama penerima dan yang datang ke kantor waktu pengesahan yaitu pak Subakir dan pak Sriwanto ;

• Bahwa dalam daftar yang saksi sahkan saksi tidak tahu apakah ada tanaman titipan karena saksi hanya melihat sepintas dan langsung tanda tangan, harga dan jumlah tanaman saksi juga tidak tahu ;

• Bahwa saksi mendapatkan syukuran dari pak Subakir sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor atau rumah lupa,

saksi tidak memberikan tanda terima ;

• Bahwa dalam BB No. 10 yaitu daftar pembayaran ganti rugi, ada pengesahan danitu benar tanda tangan saksi yang telah mengesahkan

penerimaan kompensasi ;

• Bahwa saksi tidak menghadiri pertemuan sosialisasi untuk membicarakan ganti rugi tanaman ;

• Bahwa waktu saksi dihubungi saksi Subakir untuk menanda tangani saksi hanya melihat sekilas saja dan waktu itu yakin sudah benar karena yang mengajukan adalah Dukuh saksi ;

• Bahwa maksud saksi tanda tangan karena sebagai Lurah Desa untuk pengesahan maka harus tanda tangan dan saksi tidak pernah ke lokasi ;

• Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Kaur. Pemeritahan, pak Subakir dan Kaur Pemerintahan tidak pernah memberitahukan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

28. Saksi HELMYJAMHARIS, M.M ;

• Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah jaringan

Sutet di Desa Timbulharjo ;

• Bahwa dalam BAP saksi no. 7 saksi tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun dari saksi Subakir dalam jumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tetapi saksi menerima uang yang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

• Bahwa saksi sebagai Camat peranan yaitu melakukan pengesahan di kantor daftar penerima kompensasi, saksi tidak melakukan cek ulang dan disitu ada tanaman titipan atau tidak saksi tidak tahu, sebeluimnya tidak pernah menerima informasi dari pak Lurah ;

• Bahwa saksi menerima uang sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pemberian uang tidak di kantor, waktu itu pak Subakir dan pak Sriwanto datang kerumah dan menerima uang hanya sekali saja ;

• Bahwa dalam BB No. 10, daftar pembayaran ganti rugi, benar saksi telah mengesahkan penerimaan kompensasi ;

• Bahwa saksi lupa apakah pernah mengesahkan terkait penyertifikatan tanah yang dipergunakan untuk tower ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

32. Saksi SRIWANTO Bin ATMO PAWIRO, ;

• Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dan saksi bersedia menjadi saksi;

• Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan tentang proyek Sutet di Desa Timbulharj dan dalam hal ini saksi sebagai warga masyarakat,

disamping itu juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) ;

• Bahwa tugas saksi sebagai Korlap diantaranya yaitu mengkondisikan masyarakat untuk dilalui saluran Sutet, supaya tidak terjadi gejolak didalam masyarakat dan tugas tersebut dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan ;

• Bahwa pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali dan didahului dengan pertemuan dengan PLN di Balai Desa Timbulharjo yang diikuti sebagian warga yang terkena jalur Sutet, karena belum ada titik temu maka kami warga bersikap agar tidak terjadi yang tidak diinginkan didalam masyarakat ;

• Bahwa yang dibicarakan waktu itu adanya jaringan Sutet dan kompensasi ganti rugi tanaman, tanah dan bangunan, belum ada titik temu karena penawaran dari PLN rendah sekali, contoh untuk tanah, bangunan itu dihargai 10 % dari NJOP dan untuk kelapa dihargai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa kemudian pertemuan yang kedua ditempat pak Setyawan di Kowen, yang dibicarakan sama dengan yang pertama dan itupun belum ada titik temu dalam rapat tidak ada pesan maupun perintah apa-apa ;

• Bahwa setelah pertemuan kedua, kemudian atas permintaan warga masyarakat kemudian diadakan pertemuan di rumah pak Subakir yang dihadiri Koordinator Dusun (Kordus) yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan yaitu meminta kepada PLN untuk menambah kompensasi ;

• Bahwa saksi mendapat laporan dari warga telah terbentuk Kordus sedangkan Korlap terbentuk sewaktu rapat dirumah pak Subakir, Kordus menunjuk saksi bertiga mewakili mereka sebagai Korlap ;

• Bahwa setelah saksi sebagai Korlap lalu diajak oleh pak Setiawan untuk bergabung dengan Tim 7 yang terdiri dari Suharto, Drs. Suharto, Ir. Suharto dan Jumakir, saya dipertemukan dengan Tim 7 di rumah pak Suharto Ngoto ;

• Bahwa dalam pertemuan saksi sampaikan asprisasi dari masyarakat “Pak saya warga Timbulharjo ingin mengurus masalah ganti rugi Sutet” petugas dari PLN waktu itu tidak ada ;

• Bahwa wilayah Korlap ada 6 Dusun yaitu, Ngentak, Kepek, Kowen, Sewon, Gatak dan Gabusan , Korlap hanya sebutan saja dan tidak ada pembagian wilayah untuk Korlap ;

• Bahwa tugas Korlap memfasilitasi warga masyarakat untuk mencari

informasi-informasi tentang Sutet, Korlap tidak mengurus tetapi memintakan hak dari masyarakat karena yang mengurus adalah Tim 7, sebagai perantara antara Tim 7 dengan warga masyarakat ;

• Bahwa yang disampaikan secara khusus oleh Kordus antara lain mendata dan mencatat tanaman yang terlewati jalur Sutet, yang dicatat macamnya untuk tanaman produktif adalah kelapa, jati, mlinjo, klengkeng untuk tanaman tahunan waru, manding dan lain-lain yang tidak masuk adalah pisang, kates dan tanaman yang menjalar ;

• Bahwa saksi memperoleh kriteria tersebut dari sosialisasi Tim 7, kemudian saksi sampaikan kepada Kordus, selain kriteria tersebut masih ada lagi yaitu besar, sedang dan kecil yang kita percayakan kepada masyarakat karena nantinya yang menentukan ada tim survey tersendiri;

• Bahwa untuk besar, sedang dan kecil diserahkan kepada masyarakat, karena Korlap pernah menanyakan bagimana untuk membedakan kriteria besar, sedang dan kecil “misal untuk pohon klengkeng tingginya sekitar 2 meter tetapi buahnya banyaknya apakah itu dihitung kecil” dan dijawab “Monggo (terserah)” karena yang menentukan adalah Tim Survey yaitu PLN ;

• Bahwa Kordus sudah melaksanakan tugas pendataan sudah sesuai dengan ada yang di lapangan dan tidak ada kriteria untuk tanaman asli maupun titipan;

• Bahwa saksi tidak membuat formulir karena ada tersendiri yang saksi dapatkan dari Tim 7 ;

• Bahwa Korlap tidak memberikan bibit tanaman baru, saksi tahu yang didata oleh Kordus ada tanaman baru seperti pohon jati dan mlinjo dan ada berapa banyak saksi tidak hafal ;

• Bahwa masyarakat bisa menanam tanaman baru karena didepan sudah ada sosialisasi, hak-haknya waga masyarakat bahwa selama belum menerima kompensasi atau ganti rugi warga masyarakat masih mempunyai hak untuk menanam ;

• Bahwa tanaman baru tersebut didapat dari Pak Suradal Gozali yang menghantarkan, dia adalah bagian dari Tim 7 tetapi tidak termasuk Tim 7, karena dia memperkenalkan diri dari Tim 7 ;

• Bahwa pohon tersebut oleh pak Suradal didrop ketempat pak Subakir dan pak Setyawan dengan menggunakan truk dan isinya kurang dari satu truk ;

• Bahwa masyarakat bisa mengetahui kalau ada tanaman baru ditempat

pak Subakir dan pak Setyawan karena sebelumnya ada sosialisasi tentang tanaman baru dan dijanjikan kepada masyarakat yang menanam akan mendapatkan ganti Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang karena sebelumnya ada pembicaraan antara Tim 7, Korlap, Kordus dan masyarakat ;

• Bahwa akhirnya warga masyarakat menerima yang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbatang, dengan menanda tangani tanda terima, formulir tanda terima yang sudah ada datanya didapatkan dari Tim 7 yaitu Ir. Suharto, dalam penyampaiannya tidak ada pesanan khusus ;

• Bahwa uang ganti tersebut dibagi secara bergantian oleh Korlap, Kordus, Tim 7 dengan disaksikan dari Kepolisian, TNI dan Kejaksaan, pembagiannya dilakukan dirumahnya pak Joyo Sumarto atau pak Setyawan di Dusun Kowen ;

• Bahwa yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan data yanag ada, baik tanaman yang ada dan tanaman tambahan ;

• Bahwa saksi membaca total dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kali berapa dan tanaman aslinya, daftar tersebut dibuat dua rangkap isinya uraiannya tidak sama yang satu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang satunya utuh, dua-duanya ditanda tangani oleh masyarakat dan untuk harga utuh tidak disampaikan kepada masyarakat ;

• Bahwa saksi selaku Korlap tidak memberitahukan kepada warga masyarakat karena itu bukan hak saksi dan untuk menyampaikan dan berhak menyampaikan adalah dari Tim 7 ;

• Bahwa warga masyarakat tidak ada yang keberatan ;

• Bahwa saksi mendapatkan honor diambilkan dari potongan yang 10 % yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

• Bahwa jumlah total yang diterima dari PLN untuk ganti rugi dan kompensasi sekitar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang dibayarkan ke masyarakat berapa saksi lupa dan yang dimasukkan kedalam amplop untuki tanaman titipan adalah yang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bukan harga yang asli dan sisanya ditempatnya KDS (pak Harto) di Ngoto salah satu dari Tim 7 ;

• Bahwa saksi mendapatkan bagian setelah pembayaran untuk warga pagi kemudian pada sore harinya dibagikan kepada Kordus dan Korlap dan bagiannya untuk berlainan karena kesepakatan saja dan pak

Subakir dianggap lebih tua mendapatkan lebih banyak ;

• Bahwa yang minta tanda tangan pak Samin bukan Terdakwa ;

• Bahwa yang mempunyai ide untuk tanaman titipan adalah dari Tim 7, untuk pemotongan 10 % atas dasar kesepakatan bersama ;

• Bahwa tanaman titipan dimasukkan kedalam kolom sedang dan kecil kemudian setelah Kordus mendata lalu diberikan Korlap kemudian setelah direkap oleh Korlap kemudian hasilnya disampaikan kepada Tim 7 ;

• Bahwa tanaman titipan tidak ada kode khusus, Korlap hanya menerima dari kordus titipannya sekian yang asli sekian dan itu disampaikan oleh Kordus secara lisan dan pohon titipan bisa terbaca ;

• Bahwa dalam BB 10, Tanaman titipan mlinjo dan jati yang masuk sedang dengan dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa yang membuat data harga dua rangkap tersebut adalah Tim 7 ;

• Bahwa benar BB No. 6 yaitu contoh amplopnya sudah tertera jumlah uang yang diterima oeh warga namun tidak sesuai dengan jumlah uang ganti rugi yang dari PLN ;

• Bahwa untuk Korlap mendapatkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibagi bertiga pak Subakir Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi mendapatkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pak Setyawan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

• Bahwa untuk korlap saksi juga mendapatkan ganti rugi tanaman asli ;

• Bahwa saksi pernah menyewa tanahnya Sardi, namun Itu sebenarnya tidak menyewa hanya mengganti karena waktu itu mau panen kemudian dihargai Rp. 500.000,- (limas ratus ribu rupiah) tetapi pengertiannya menyewa dan itu bukan dari kami tetapi itu dari Tim 7 yaitu Suharto DS, pak Harto dan Ir. Suharto, kemudian sawah tersebut ditanami pohon titipan mlinjo ;

• Bahwa benar BB No. 10, ada nama saksi sebagai penerima ganti rugi;

• Bahwa saksi tanda tangan dalam tanda terima tersebut tetapi tidak menerima karena uangnya masuk di kas/brankas ;

• Bahwa dalam beberapa kali sosialisasi Tim dari PLN datang dua kali yaitu pada waktu di Balai Desa dan ditempatnya pak Setyawan saksi tidak tahu namanya, dia mengatakan dari PLN waktu pertemuan ditempatnya pak Setyawan dari PLN memberikan sambutan ;

• Bahwa dalam pertemuan sosialisasi di Balai Desa dan tempatnya pak

Setyawan bukan pak Misman ;

• Bahwa pada waktu pendataan awal oleh Kordus petugas dari PLN belum ada yang ikut tetapi saksi mengikuti beberapa kali ;

• Bahwa setelah ada pendataan dari Kordus kemudian disampaikan ke Korlap, saksi tidak melakukan koreksi dan kemudian disampaikan kepada Tim 7 dan pada waktu pendataan tersebut disitu sudah ada tanaman titipan ;

• Bahwa setelah Korlap sampaikan kepada Tim 7 pendataan sudahselesai untuk kelanjutannya tidak tahu karena sudah ada surat kuasa yang diberikan kepada Tim 7 yaitu Paulinus Petor termasuk Suharto, Drs. Suharto dan Ir. Suharto DS ;

• Bahwaterkait dengan surat kuasa tersebut selanjutnya saksi tidak diajak untuk musyawarah harga dengan pihak PLN baik tanaman asli maupun titipan sampai menerima ganti rugi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

• Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)dari PLN dirumah pak Suharto Ngoto diserahkan oleh pihak PLN yang ditanda tangani oleh pak Subakir dan pak Paulinus Petor ;

• Bahwa kemudian Ir. Suharto meminjam alat untuk menghitung uang tersebut dan brankas, setelah selesai dihitung kemudian dimasukkan kedalam amplop dan disimpan didalam brankas dan esuk harinya dibagikan kepada masyarakat ;

• Bahwa setelah uang diterima sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dipotong 10 % untuk disisihkan, kemudian yang dimasukkan kedalam amplop uang ganti rugi sesuai dengan tanaman asli dan tanaman titipan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa uang yang diberikan kepada 3 (tiga) Korlap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Kordus Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) termasuk perangkat desa, Lurah Desa Camat dan Muspika ;

• Bahwa uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibagikan untuk 10 Kordus Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterimakan ditempat pak Setyawan pada pada waktu pembagian ganti rugi ; Lurah Desa mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; untuk Kaur Pemerintahan Desa sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; untuk Camat sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diterima di kantornya ; waktu menyerahkan uang saksi tidak memakai tanda terima ;

• Bahwa untuk inisiatif bagi-bagi uang tersebut atas inisiatif dari Tim 7 karena Korlap hanya disuruh untuk mengantar ini saja ;

• Bahwa untuk setiap pertemuan yang mengeluarkan biaya konsumsi dan lain-lain adalah dari Ir. Suharto ;

• Bahwa uang sisa tersebut setahu saksi disimpan didalam brankas, karena Korlap tidak mempunyai kewenangan ;

• Bahwa dari PLN tidak diberikan uang dari sisa tersebut ;

• Bahwa tinggi pohon tanaman tititpan yang dibayar secara umum oleh PLN variatif antara 2,5 meter sampai 3 meter ;

• Bahwa waktu menyerahkan uang ganti rugi ditempatnya pak Suharto bukan Terdakwa dan yang menanda tangani tidak tahu ;

• Bahwa selama pengurusan belum selesai belum ada yang dikerjakan, waktu itu towerpun belum ada ;

• Bahwa saksi selaku Korlap salah satu fungsi menyampaikan informasi kehendak dari masyarakat kepada Tim 7 yaitu mengenai ganti rugi tanaman yang pantas dan kompensasi yang layak termasuk semua tanaman yang ada dilahan untuk dicatat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

32. Saksi SETIYAWAN Bin JOYO SUMARTO ;

• Bahwa saksi menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dan saksi menjadi saksi dalam perkara ini ;

• Bahwadalam perkara ini saksi menerangkan tentang proyek Sutet di Desa Timbulharjo dan dalam hal ini saksi sebagai warga masyarakat, disamping sebagai warga masyarakat juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) ;

• Bahwa tugas dari Korlap antara lain mengkondisikan masyarakat untuk siap dilalui saluran Sutet, supaya tidak terjadi gejolak didalam masyarakat dan tugas tersebut dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan ;

• Bahwa pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali dan didahului dengan pertemuan dengan PLN di Balai Desa Timbulharjo yang diikuti sebagian warga yang terkena jalur Sutet, karena belum ada titik temu maka kami warga bersikap agar tidak terjadi yang tidak diinginkan didalam masyarakat ;

• Bahwa yang dibicarakan waktuituadanyajaringanSutet dan

kompensasi ganti rugi tanaman, tanah dan bangunan, belum ada titik temu karena penawaran dari PLN rendah, contoh untuk tanah, bangunan itu hanya dihargai 10 % dari NJOP dan untuk kelapa dihargai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa kemudian pertemuan yang kedua ditempat saksi di Kowen, yang dibicarakan sama dengan yang pertama dan itupun belum ada titik temu dan dalam rapat tidak ada pesan maupun perintah apa-apa ;

• Bahwa setelah pertemuan kedua, kemudian atas permintaan warga masyarakat kemudian diadakan pertemuan di rumah pak Subakir yang dihadiri Koordinator Dusun (Kordus) yang dibentuk oleh masyarakat dibicarakan yaitu meminta kepada PLN untuk menambah ganti rugi dan kompensasi ;

• Bahwa saksi mendapat laporan dari warga telah terbentuk Kordus sedangkan Korlap terbentuk sewaktu rapat dirumah saksi, Kordus menunjuk saksi dkk mewakili mereka sebagai Korlap ;

• Bahwa setelah itu kami diajak oleh pak Sriwanto untuk bergabung dengan Tim 7 yang terdiri dari Suharto, Drs. Suharto, Ir. Suharto dan Jumakir, saksi dipertemukan dengan Tim 7 di rumah pak Suharto Ngoto ;

• Bahwa dalam pertemuan saksi sampaikan asprisasi dari masyarakat“Pak saya warga Timbulharjo ingin mengurus masalah ganti rugi Sutet” petugas dari PLN waktu itu tidak ada ;

• Bahwa rumah saksi sering untuk pertemuan karena ditunjuk, karena rumah luas dan pinggir jalan dan saksi tidak keberatan ;

• Bahwa saksi tahu disitu juga ditemukan tanaman baru, tanaman baru yaitu mlinjo dan jati, dalam perjalanan sosialisasi Tim 7 pertama kali menerangkan tentang Undang-undang salah satunya menjelaskan sebelum mendapatkan ganti rugi tanaman, rakyat masih bisa menanamtanaman atau membangun bangunan ;

• Bahwa yang boleh ditanam saksi tafsirkan yang produktif, tidak ada penjelasan dari Tim maupun pertanyaan dari warga tentang itu ;

• Bahwa warga masyarakat mau menanam itu, pertama karena sudah disosialisasi undang-undang tidak melanggar hukum karena undangundangnya mengatakan demikian, kedua mendapatkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa yang mengadakan tanaman saksi kurang tahu tetapi ini dari Tim 7, tetapi personalnya siapa tidak tahu dan tanaman itu didatangkan dari luar Yogyakarta dan harganya berapa tidak tahu ;

• Bahwa saksi dititipi berapa banyak tidak tahu persis, karena barang datang diletakkan dirumah, terus ada yang mengambil dan pada awal kejadian mereka tidak melanggar hukum karena ada undang undangnya;

• Bahwa saksi tidak menekankan kepada masyarakat ini tidak melanggar hukum, dari Tim 7 tidak menyampaikan ini tidak melanggar undang undang yang jelas menurut undang undang boleh ;

• Bahwa saksi dititipi pohon pohon mlinjo dan jati dan yang mengambil

tanaman ditempat saksi banyak antara lain pak Dirjo, bu Sar dan mereka mengambil rata-rata lebih dari satu pohon, kemudian ditanam oleh mereka dan mendapatkan ganti rugi yang pembayarannya dilaksanakan ditempat saksi ;

• Bahwa yang mengundang untuk mendapatkan ganti rugi tanaman lewat Korlap yang ditanda tangani oleh pak Subakir ;

• Bahwa mereka mendapatkan ganti rugi dan ada potongan 10 % dari penerimaan, angka 10 % muncul atas kesepakatan warga waktu sosialisasi dari Tim 7 dan hasil potongan tersebut dipergunakan untuk biaya operasional ;

• Bahwa setahu saksi jumlah penerimaan antara tanaman asli dan tanaman titipan dijumlah dulu kemudian baru dipotong 10 % ; kkBBcccvadvdfBBa ;::

• Bahwa penerimaan uang ganti rugi dengan memakai daftar penerimaanyang memuat jumlah rupiah dan penerimaan tidak sesuai karena ada potongan,begitu uang datang dari PLN semua Korlap dan Kordus dipanggil ini daftarnya dan uang setelah dipotong 10 % dimasukkan kedalam amplop di Sekretariat Tim 7 di Ngoto dan setelah selesai kemudian baru besuknya membagi undangan untuk mengambil uang dan uang sisanya kita masukkan ke Tim 7 ;

• Bahwa yang dimasukkan dalam amplop dengan yang diterima tidak sesuai karena sudah dipotong 10 % dan kedua kalau titipan pohon jati dan mlinjo dari PLN yang saksi ingat harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi yang dikasihkan kepada warga hanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa daftar tanda terima sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan satu rangkap sesuai dengan harga dari PLN dan waktu penerimaan masyarakat tidak diberi tahu ;

• Bahwa saksi mendapatkan honor dari potongan yang 10 % yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

• Bahwa jumlah total yang diterima dari PLN sekitar Rp. 2.700.000.000,-

(dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang dibayarkan ke masyarakat berapa saksi lupa dan yang dimasukkan kedalam amplop adalah yang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tanaman titipan bukan harga yang asli dari PLN dan sisanya ditempatnya KDS (pak Harto) di Ngoto salah satu anggota dari Tim 7 ;

• Bahwa saksi mendapatkan bagian setelah pembayaran untuk warga pagi kemudian pada sore harinya dibagikan kepada Kordus dan untuk Korlap bagiannya berlainan karena kesepakatan saja dan karena pak Subakir dianggap lebih tua ;

• Bahwa yang mempunyai ide untuk tanaman titipan adalah dari Tim 7, untuk memotong 10 % atas dasar kesepakatan bersama ;

• Bahwa Tanaman titipan dimasukkan kedalam kolom sedang, dan setelah Kordus mendata lalu diberikan Korlap kemudian setelah direkap oleh Korlap kemudian hasilnya disampaikan kepada Tim 7 ;

• Bahwa amplopnya seperti dalam BB No. 6saksi mengenalinya ;

• Bahwa uang dari PLN diterima di Sekretariat Tim 7 kemudian dihitung, kemudian ditanda tangani oleh pak Subakitr bersama pak Petor dan kemudian uang disimpan dalam brankas oleh Ir. Suharto, kemudian malam hari Korlap berkumpul bersama dengan Kordus membagikan uang itu dan dimasukkan ke amplop, siang harinya dibawa ke rumah saksi untuk dibagikan kepada wargasedangkan sisanya tetap dalam brankas jumlahnya berapa tidak tahu, kunci yang bawa Ir. Suharto ;

• Bahwa uang sisa dibagikan kepada siapa sebagian tahu karena kita disuruh mengantar oleh pak Ir. Suharto DS dan itu berdasarkan apa saksi tidak tahu, seingat saksi bersama pak Suharto mengantar ketempat pak Guntur (Kajari Bantul) sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mengantar saya dan Pak Harto ; Imam Sutrisno dari Jatanras Polda mendapat Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ; Sido Riyono dari Polres Bantul mendapat Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang mengantar saya, pak Subakir dan pak Suharto diberikan di warung sate Canden ;Untuk Dadang Sumantri dari Polda mendapat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mengantar saksi dan pak Harno dikasihkan dirumah dinasnya ;Untuk Pak Petor Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang mengantar Tim 7 sendiri ;

• Bahwa untuk Korlapmendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) kemudian dibagi bertiga. pak Subakir Rp. 40. 000.000,- (empat puluh juta rupiah), pak Sriwanto Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi mendapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

• Bahwa saksi sebagai Korlap juga mendapatkan ganti rugi tanaman ;

• Bahwa mengenai sewa tanahnya pak Sardi, itu yang tahu persis pak Sriwanto;

• Bahwa saksi mengenali BB No. 12 (Surat Kuasa) dari Korlap ke Tim 7 benar, yang membuat adalah Pak Petor ;

• Bahwa dalam beberapa kali sosialisasi Tim dari PLN datang dua kali yaitu pada waktu di Balai Desa dan ditempatnya saksi, saksi tidak tahu namanya, dia mengatakan dari PLN waktu pertemuan ditempatnya pak Setyawan dan memberikan sambutan ;

• Bahwa dalam pertemuan sosialisasi di Balai Desa dan tempatnya saksi bukan pak Misman/pak Samin dan pak Rono ;

• Bahwa pada waktu pendataan awal oleh Kordus petugas dari PLN belum ada yang ikut tetapi saksi tidak ikut karena pak Sriwanto sudah ikut ;

• Bahwa setelah ada pendataan dari Kordus kemudian disampaikan ke Korlap, saksi tidak melakukan koreksi dan kemudian disampaikan kepada Tim 7 dan pada waktu pendataan tersebut distu sudah ada tanaman titipan ;

• Bahwa setelah data disampaikan Korlap kepada Tim 7 pendataan sudah selesai untuk kelanjutannya tidak tahu karena sudah ada surat kuasa yang Korlap berikan kepada Tim 7 yaitu Paulinus Petor termasuk Suharto, Drs. Suharto dan Ir. Suharto DS ;

• Bahwa saksi tidak diajak musyawarahharga dengan pihak PLN baik tanaman asli maupun titipan sampai menerima ganti rugi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

• Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)dirumah pak Suharto Ngoto diserahkan dari pihak PLN yang ditanda tangani oleh pak Subakir dan pak Paulinus Petor ;

• Bahwa kemudian Ir. Suharto meminjam alat untuk menghitung uang tersebut dan brankas, setelah selesai dihitung kemudian dibagi sesuai daftar penerimaan dimasukkan kedalam amplop selanjutnya dismpan dalam brankas esuk harinya dibagikan kepada masyarakat;

• Bahwa setelah uang diterima sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dipotong 10 % kemudian disisihkan, kemudian yang dimasukkan kedalam amplop uang ganti rugi sesuai dengan tanaman asli dan tanaman tiutipan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa uang yang diberikan kepada 3 (tiga) Korlap Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke Kordus Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) termasuk perangkat desa, Lurah Desa dan Camat. Muspika ;

• Bahwa uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibagikan untuk 10 Kordus Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterimakan ditempat pak Setyawan pada pada waktu pembagian ganti rugi ; Lurah Desa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; untuk Kaur Pemerintahan Desa sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; untuk Camat sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diterima di kantornya danwaktu menyerahkan uang saksi tidak memakai tanda terima ;

• Bahwa untuk bagi-bagi uang tersebut atas inisiatif dari Tim 7 karena Korlap hanya disuruh untuk mengantar ;

• Bahwa untuk setiap pertemuan yang mengeluarkan biayanya adalah Ir. Suharto ;

• Bahwa uang sisa tersebut setahu saksi disimpan didalam brankas, karena korlap tidak mempunyai kewenangan ;

• Bahwa dari pihak PLN korlap tidak memberikan uang dari sisa tersebut ;

• Bahwa tinggi pohon tanaman titipan yang dibayar secara umum oleh PLN variatif antara 2,5 meter sampai 3 meter ;

• Bahwa selama pengurusan belum selasai belum ada yang dikerjakan, waktu itu towerpun belum ada ;

• Bahwa saksi menyampaikan kehendak masyarakat kepada Tim 7 yaitu mengenai ganti rugi tanaman yang pantas dan kompensasi yang layak termasuk semua tanaman yang ada dilahan untuk dicatat ;

• Bahwa untuk sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa pada tahun 2002 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

32. Saksi SUBAKIR Bin. PURWO DIHARJO;

• Bahwa pada saat di BAP di Kepolisian ini benar paraf dan tanda tangan saksi yang dalam BAP Penyidik ;

• Bahwa pada saat paraf dan tanda tangan saksi tidak membaca terlebih dahulu, waktu itu Penyidik menerangkan tolong ini tanda tangani saja karena kelanjutan proses saudara sebagai saksi dan saksi percaya saja ;

• Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan tentang proyek Sutet di Desa Timbulharjo dan dalam hal ini saksi sebagai warga masyarakat, disamping itu juga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) ;

• Bahwa tugas dari Korlap yaitu mengkondisikan masyarakat siap untuk dilalui saluran Sutet, supaya tidak terjadi gejolak didalam masyarakat dan tugas tersebut dilakukan dengan cara pertemuan-pertemuan ;

• Bahwa pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali dan didahului dengan pertemuan dengan PLN di Balai Desa Timbulharjo yang diikuti sebagian warga yang terkena jalur Sutet, karena belum ada titik temu maka kami warga bersikap agar tidak terjadi yang tidak diinginkandidalam masyarakat ;

• Bahwa yang dibicarakan waktu itu adanya jaringan Sutet dan kompensasi ganti rugi tanaman, tanah dan bangunan, belum ada titik temu karena penawaran dari PLN rendah, contoh untuk tanah, bangunan itu hanya dihargai 10 % dari NJOP dan untuk kelapa dihargai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa kemudian pertemuan yang kedua ditempat pak Setyawan di Kowen, yang dibicarakan sama dengan yang pertama dan itupun belum ada titik temu dalam rapat tidak ada pesan maupun perintah apa-apa ;

• Bahwa setelah pertemuan kedua, kemudian atas permintaan warga masyarakat kemudian diadakan pertemuan di rumah saksi (Subakir) yang dihadiri Koordinator Dusun (Kordus) yang dibentuk oleh masyarakat dibicarakan yaitu meminta kepada PLN untuk menambah kompensasi ;

• Bahwa saksi mendapat laporan dari warga telah terbentuk Kordus sedangkan Korlap terbentuk sewaktu rapat dirumah saksi, Kordus

menunjuk kami mewakili mereka sebagai Korlap ;

• Bahwa setelah itu kami diajak oleh pak Sriwanto untuk bergabung dengan Tim 7 yang terdiri dari Suharto, Drs. Suharto, Ir. Suharto dan Jumakir, saksi dipertemukan dengan Tim 7 di rumah pak Suharto Ngoto ;

• Bahwa dalam pertemuan saksi sampaikan asprisasi dari masyarakat “Pak saksi warga Timbulharjo ingin mengurus masalah ganti rugi Sutet” dari PLN waktu itu tidak ada ;

• Bahwa saksi sebagai Korlap mendapatkan honor dari yang 10 % yaitu sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

• Bahwa kelebihan dari Rp. 25.000,- itu yang berjumlah total yang diterima

dari PLN sekitar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang dibayarkan ke masyarakat berapa saksi lupa dan yang dimasukkan kedalam amplop adalah yang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bukan harga yang asli dan sisanya ditempatnya KDS (pak Harto) di Ngoto salah satu dari Tim 7 ;

• Bahwa pembayaran untuk warga pagi kemudian pada sore harinya dibagikan kepada Kordus dan Korlap dan bagiannya berlainan karena kesepakatan saja dan pak Subakir dianggap lebih tua ;

• Bahwa mengenai daftar inentarisisasi tanaman yang terkena jalur Sutet cuma disodori oleh pak Samin dan memang harus saksi tanda tangani yang bilang pak Samin, dia juga tanda tangan, saksi tidak memberikansyarat tertentu saksi tanda tangan dengan sukarela ;

• Bahwa yang mempunyai ide untuk tanaman titipan adalah dari Tim 7, untuk memotong 10 % atas dasar kesepakatan bersama ;

• BahwaKordus mendata lalu diberikan Korlap kemudian setelah direkap kemudian hasilnya disampaikan kepada Tim 7 dan Tanaman titipan tidak ada kode khusus, kita hanya menerima dari kordus titipannya sekian yang asli sekian dan itu disampaikan oleh Kordus secara lisan dan pohon titipan bisa terbaca ;

• Bahwa benar BB 10. Ada Tanaman titipan mlinjo dan untuk tanaman titipan mlinjo dan jati ada yang masuk sedang dengan dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa yang membuat data dua rangkap untuk tanaman titipan tersebut adalah Tim 7 ;

• Bahwa amplopnya seperti dalam BB No. 3 saksi mengenalinya ;

• Bahwa yang menerima uang dari PLN,tadinya uang diterima diSekretariat Tim 7 kemudian dihitung, kemudian saksi tanda tangani bersama pak Petor, kemudian uang disimpan dalam brankas oleh Ir. Suharto, kemudian malam hari berkumpul bersama dengan Kordus menghitung uang itu dan dimasukkan ke amplop, siang harinya kita bawa ke pak Setyawan untuk dibagikan sedangkan sisanya tetap dalam brankasberapa sisanya tidak tahu, kunci brankas yang bawa Ir. Suharto ;

• Bahwa uang sisa itu dibagikan kepada siapa saja, hanya sebagian tahu karena saksidisuruh mengantar oleh pak Ir. Suharto DS dan itu berdasarkan apa saksi tidak tahu, seingat saksi bersama dengan Polisi dari Bantul memberikan kepada pak Sunardi dari Polda mendapat Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kemudian bersama pak Suharto mengantar kepada pak Sumar dari Polda ;

• Bahwauntuk Korlap mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibagi bertiga saksi mendapat Subakir Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pak Sriwanto Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pak Setyawan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

• Bahwa saksi diajak pak Suharto mengantar kekurangan pembayaran pembelian pohon mlinjo, diantar setelah pembayaran ganti rugi tetapi jumlah uangnya saksi tidak tahu dan jumlah pohon dan diantar kapan saksi tidak tahu ;

• Bahwa tempat saksi juga ada pohon antara lain mlinjo tetapi asli semua dan semuanya mendapat berapa lupa ;

• Bahwa dalam BB 12 Daftar inventarisasi Daftar inventarisisasi tanaman yang terkana jalur Sutet, disini kan ada paraf dan tanda tangan, yang tanda tangan saksi dan pak Samin kemudian ada pengesahan dari pak Lurah dan Tim 7 mengetahui ;

• Bahwa kalau Korlap tidak tahu itu individu pak Samin dan saksipun tidak memberitahu bahwa itu tanaman titipan ;

• Bahwa terdakwa Samin yang mengikuti tempat saksi, setelah selesai, beberapa hari kemudian terdakwaSamin minta tanda tangan dan beliau bilang “ini lo pak sudah saya hitung ulang” dan yang tanda tangan duluan mana saksi lupa ;

• Bahwa benar ini surat kuasa dari Korlap ke Tim 7 sesuai bukti BB No. 12 Surat Kuasa, yang membuat adalah Pak Petor ;

• Bahwa dalam beberapa kali sosialisasi Tim dari PLN datang dua kali yaitu pada waktu di Balai Desa dan ditempatnya pak Setyawan saksi tidak tahu namanya, dia mengatakan dari PLN waktu pertemuan ditempatnya pak Setyawan dan memberikan sambutan ;

• Bahwadalam pertemuan sosialisasi di Balai Desa maupun tempatnya pak Setyawan yang memberikan sambutan bukan terdakwa;

• Bahwa pada waktu pendataan awal oleh Kordus, saksi mengikuti beberapa kali tetapi petugas dari PLN belum ada yang ikut ;

• Bahwa setelah ada pendataan dari Kordus kemudian disampaikan ke Korlap, saksi tidak melakukan koreksi dan kemudian disampaikan kepada Tim 7 dan pada waktu pendataan tersebut disitu sudah ada tanaman titipan ;

• Bahwa setelah kita sampaikan kepada Tim 7 pendataan sudah selesai untuk kelanjutannya tidak tahu karena sudah ada surat kuasa yang kita berikan kepada Tim 7 yaitu Paulinus Petor termasuk Suharto, Drs. Suharto dan Ir. Suharto DS ;

• Bahwa saksi terkait dengan surat kuasa tersebut tidak pernah diajak untuk musyawarah harga dengan pihak PLN baik tanaman asli maupun titipan sampai menerima ganti rugi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa yang menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) dirumah pak Suharto Ngoto diserahkan dari pihak PLN yang ditanda tangani oleh pak Paulinus Petor dan saksi, sebetulnya korlap bertiga ada tetapi saksi yang disuruh untuk menanda tangani bersama pak Paulinus Petor dan kemudian Ir. Suharto meminjam alat untuk menghitung uang tersebut dan brankas, setelah selesai dihitung kemudian dimasukkan kedalam amplop yang akan dibagikan kepada masyarakat esuk harinya ;

• Bahwa setelah uang diterima sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) dipotong 10 % kemudian disisihkan, kemudian yang dimasukkan kedalam amplop uang ganti rugi sesuai dengan tanaman asli dan tanaman titipan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa uang yang diberikan kepada 3 (tiga) Korlap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Kordus Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) termasuk perangkat desa, Lurah Desa dan Camat dan Muspika ;

• Bahwa uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibagikan untuk 10 Kordus Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterimakan ditempat pak Setyawan pada waktu pembagian ganti rugi ; Lurah Desa mendapat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; untuk Kaur Pemerintahan Desa sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; untuk Camat sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diterima di kantornya ; Waktu menyerahkan uang saksi tidak memakai tanda terima ;

• Bahwa untuk inisiatif bagi-bagi uang tersebut atas inisiatif dari Tim 7

karena saksi hanya disuruh untuk mengantar uangnya;

• Bahwa untuk setiap pertemuan yang mengeluarkan biayanya Ir. Suharto;

• Bahwa uang sisa tersebut setahu saksi disimpan didalam brankas, karena saksi tidak mempunyai kewenangan ;

• Bahwa dari pihak PLN kita tidak memberikan uang dari sisa tersebut ;

• Bahwa tinggi pohon tanaman tititpan yang dibayar secara umum oleh PLN variatif antara 2,5 meter sampai 3 meter ;

• Bahwa salah satu fungsi Korlap adalah mengkondonsifkan masayarakat, saksi tidak melihat gejolak dari masyarakat ;

• Bahwa selama pengurusan belum selasai belum ada yang dikerjakan, waktu itu towerpun belum ada ;

• Bahwa saksi menyampaikan kehendak masyarakat kepada Tim 7 yaitu mengenai ganti rugi tanaman yang pantas dan kompensasi yang layak termasuk semua tanaman yang ada dilahan untuk dicatat ;

• Bahwa untuk sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa pada tahun 2002 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

32. Saksi SUHARTO;

• Bahwa saksi bisa kenal dengan pak Misman karena beliau adalah petugas dari PLN yang akan memasang jaringan Sutet di wilayah Tiumbulharjo Sewon Bantul;

• Bahwa untuk yang di Timbulharjo ketemu lagi dan karena beliau orang tehnik maka yang saksi bicarakan adalah masalah listrik saja mengenai listrik, jaringan kabel, sigma tariknya berapa, angka keamanannya berapa dan karena pak Misman sering ke Proyrek, kebetulan rumah saksi dengan yang di Timbulharjo sejalan dan ketika itu beliau sering mampir ke rumah maka saksi dalam kesempatan tersebut ;

• Bahwa sebelum proyek Sutet yang di Timbulharjo, saksi dimintai tolong untuk masalah ganti rugi tanaman, tanah dan bangunan, saksi tanyakan “Kapasitas saksi sebagai apa” dan dijawab pak Misman “Ya, nanti cari teman-teman yang bisa membantu program ini” dan saksi bilang saksi punya teman kebetulan sebagai pemborong, kebetulan dia juga sebagai anggota DPRD di Bantul namanya pak Suharto DS dan pak Misman setuju kemudian bilang “coba saja dihubungi” ;

• Bahwa setelah itu kemudian saksi kontak sama pak Harto saksi ceritakan kesulitan masalah Sutet dan beliau bilang, saksi sebagai anggota DPR berkewajiban berdekatan dengan warga untuk melihat permasalahan itu dan selanjutnya pak Suharto mencari teman-teman untuk bergabung ;

• Bahwa yang bergabung yaitu saksi sendiri, pak Suharto DS, pak Hamzah, Drs. Suharto, pak Paulinus Petor, Jumakir Suhud, ada lagi dari Jakarta yaitu pak Sidarta dan selanjutnya pak Suharto DS akan konsultasi dengan pak Kakanwil Kehakiman DI. Yogyakarta dan Tim tersebut diberi nama Tim Advokasi ;

• Bahwa Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk apa kurang jelas tetapi legalitasnya ada, yang menanda tangani pak Kakanwil Kehakiman DI. Yogyakarta isinya yaitu untuk memberikan penyuluhan sosialisasi, uraian tugasnya ada, susunan kepengurusan tidak dan untuk koordinator tim adalah bapak Suharto DS ;

• Bahwa Tugas dari Tim tersebut untuk Sosialisasi yaitu pak Sidarta dan pak Suharto DS, dan dari Kanwil ikut terlibat dalam sosialisasi yang dilakukan beberapa kali dan materi sosialisasi yaitu mengenai dampak dari Sutet ;

• Bahwa untuk masalah ganti rugi yang disosialisasikan adalah kewajiban dan hak supaya warga memperbolehkan untuk dilalui jaringan Sutet karena untuk kepentingan negara kemudian warga juga minta kepada PLN agar memberikan ganti rugi yang layak ;

• Bahwa ada sosialisasi tanaman baru dan akan mendapatkan ganti rugi, yang memberikan sosialisasi yaitu pak Sudiyana, pak Suharto DS dan pak Paulinus Petor dasarnya dari pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 20 tahun 2002 tentang kelistrikan seingat saksi memang demikian dalam Undang undang tersebut disebutkan ;

• Bahwa sering didiskusikan antara warga, Kordus dan Korlap kemudian hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada Tim yaitu pak Suharto DS ;

• Bahwa selain Undang Undang No. 20 tahun 2002 itu tidak ada penjelasan dari PLN ;

• Bahwa untuk menjembadani dibawah Tim ada Korlap dan Kordus, yang menghendaki pembentukan Koordinator Dusun (Kordus) dan Koordinator Lapangan (Korlap) adalah dari warga, waktu itu Kordus dan Korlap sudah terbentuk kemudian pak Bakir dan pak Setyawan datang kerumah saksi, mereka menghubungi untuk konsultasi karena saksidianggap berhasil memperjuangkan proyek tahun 2003 dan saksi beri tahu bahwa saksi sendiri tidak bisa karena kita telah membentuk Tim ;

• Bahwa tugas Kordus dan Korlap siapa yang menentukan saksi tidak tahu dan yang harus dilakukan Kordus dan Korlap juga tidak tahu ;

• Bahwa yang dilakukan Kordus dan Korlap untuk menghubungi apa yang menjadi keputusan warga, dari warga ke Kordus diteruskan ke Korlap kemudian disampaikan kepada Tim kami untuk menuntut hak-haknya tadi mengenai harga tanah, bangunan dan tanaman dan sudah dijalankan oleh Korlap ;

• Bahwa selain itu yang diperjuangkan Korlap adalah negosiasi tentang besaran ganti rugi dengan masyarakat, Korlap juga menginventaris tanaman ada laporan pertama secara lisan kemudian tertulis, dari Korlap yang melaporkan adalah Pak Bakir, Sriwanto dan Setyawan tetapi saksi tidak membacanya;

• Bahwaada laporan tanaman titipan secara tertulis, yaitu tanaman titipan yang berupa mlinjo dan jati datanya ada ditempatnya pak Suharto DS dan saksi mendapat informasi dari Korlap maupun pak Suharto DS karena kita sering kumpul ;

• Bahwa yang mempunyai ide adalah pak Suharto DS, karena dalam sosialisasi Undang Undang kelistrikan masih dimungkinkan bisa menanami sebelum mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa usul tersebut diusulkan dalam forum warga, Kordus, Korlap dan Tim 7 dan dari Tim 7 yang memfasilitasi adalah pak Suharto DS, saksi atas usulan tersebut setuju karena undang undang mengatur demikian ;

• Bahwa yang menyuruh masyarakat untuk menanam yang paling dominan adalah ketiga Korlap dan saksi tidak ikut menghimbau, siapa yang mengadakan bibit saksi tidak tahu dan tahunya dari orang Purworejo ;

• Bahwa anggaran yang diperlukan katanya totalnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran uangnya diambilkan dari penerimaan pembayaran dari PLN tersebut;

• Bahwa ditempat saksi ada berapa banyak saksi tidak tahu dan tahu-tahu ada kiriman tanaman diantar pak Gozali ke Timbulharjo ;

• Bahwa setahu saksi yang menanam mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbatang dan diberikan kepada yang menanam dikasihkan berapa saksi tidak tahu dan setahu saksi sudah dibayarkan ;

• Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sisa dan menerima Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah) dari pak Suharto DS katanya untuk opersional dan setahu saksi uang tersebut dari penerimaan, karena kumpulan dari 10 % dari ganti tanaman, bangunan dan tanah dari kesepakatan yang ada ;

• Bahwa sisanya ada berapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa dalam proyek Sutet ini saksi tidak mendapatkan ganti rugi dan terkait dengan proyek ini saksi tanda tangan berapa kali sudah lupa ;

• Bahwa saksi tidak mendapat laporan dan yang mendapat laporan adalah pak Sidarta, pak Paulinus Petor, pak Hamzah dan pak Suharto DS dan orang PLN yang mendapat laporan siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak tahu apakah informasi tanaman titipan disampaikan pada pak Samin ;

• Bahwa saksi ketemu dengan pak Misman lebih dari satu kali dan pak Misman pernah meninjau langsung ke lokasi karena menangani towernya dan apakah ada keberatan atau tidak dari pak Misman mengenai tanaman titipan saksi tidak tahu ;

• Bahwa tinggal di Bangunharjo, sedangkan proyek Sutet ada Timbulharjo tetapi rumah saksisering dipergunakan untuk pertemuan keperluan Sutet ;

• Bahwa saksi sebagai anggota Tim 7 belum pernah menerima data inventaris tanaman dari Korlap, data tersebut dari Kordus diberikan kepada Korlap kemudian dari Korlap disampaikan kepada Tim 7 yang diterima oleh pak Paulus Petor dan pak Suharto DS ;

• Bahwa waktu menghitung uang di rumah saksi sore hari yang mengantar pak Misman dan pak Paryono, kemudiandihitung malam hari dan paginya dibagikan ke masyarakat, yang menyimpan kunci brankas adalah pak Suharto DS dan ada sisa atau tidak saksi tidak tahu, malam itu juga Korlap dan Tim 7 tidur ditempat saksi untuk tunggu uangnya ;

• Bahwa saksi membagikan ke Polsek Sewon (Sunaryo) sejumlah berapa tidak tahu karena sudah dalam amplop yang tahu pak Subakir, kepada Polsek Jetis (Sabar Widodo) saksi tidak tahu tetapi katanya minta Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selain itu pak Tatang Sumantri (Direskrim Polda), pak Guntur (Kajari Bantul) menerima Rp. 350.000.000,- (tiga ratus l ima puluh ribu rupiah), saksi mengantar

bersama pak Subakir dan pak Setyawan ;

• Bahwa yang memberikan uang yangdikasihkan kepada mereka sudah

dirembug oleh Tim 7 dan yang rembugan yaitu Pak Paulinus Petor dan pak Suharto DS, saksi dan teman hanya tinggal mengantarkan saja ;

• Bahwa saksi mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), rumah saksi tidak saksi tempati dan setiap ada pertemuan saksi mesti datang dan saksi bilang kalau mau dipakai untuk kegiatan silahkan ;

• Bahwa setelah penerimaan uang, saksi yakin kalau uang tidak disimpan disana, setelah pembagian uang kemudian brankas dibawa kerumahnya Suharto,DS kalau uangnya dibawa kemana saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi juga ikut membayar kekurangan uang pembelian tanaman titipan di jalan Wates, pedagangnya minta kekurangan kebetulan pas pak Suharto DS tidak dirumah terus anak buahnya ngirim ketempat saksiuntuk diberikan kepada pedagangnya yang nunggu di Pom bensin jalan Wates ;

• Bahwa saksi menyetujui karena menurut pendapat saksi mereka yang punya pekarangan setelah dilalui Sutet untuk selamanya sudah tidak bisa menanam lagi dan pengertian saksi berdasarkan Undang Undang itu dan selanjutnya dia hanya menerima uang ganti rugi sekali sudah tidak menanam lagi, karena sudah masuk ambang batas dialiri Sutet akan membahayakan manusia ;

• Bahwa dana Rp. 220.000.000,- yang diterima oleh Tim Advokasi, uang itu oleh pak Suharto DS untuk dipakai untuk biaya operasional ketika mengukur tanah di Timbulharjo dua kali sekali mengukur luas sekitar 210.000 m2 dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta dan yang kedua PLN tidak mau, untuk yang diukur ketemu seluas 134.000 m2 yang bisa diterima oleh PLN, pengukuran kedua diambilkan dari yang Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

• Bahwa yang menerima uang Rp. 220.000.000 tersebut pak Suharto DS dan dibagikan kepada semua anggota Tim 7 tetapi pembagiannya variatif saksi tidak tahu persis pembagiannya berapa itu termasuk untuk biaya penambahan pengukuran yang kedua ;

• Bahwadalam BB 10 Berita acara di Semarang, saksi tanda tangan dirumah, saksi tidak ikut ke Semarang ;

• Bahwa selain yang disosialisakan UU No. 20 tahun 2002, saksi tidak tahu tentang Kep.Menteri Pertambangan dan Energi No. 975 tahun 1999;

• Bahwa untuk kriteria besar, sedang dan kecil saksi tidak tahu, yang tahu

adalah Korlap ;

• Bahwa Undang Undang Tahun 20 tahun 2002 dan Undang Undang tersebut sudah dicabut melalui Judisial Review MK dan setelah itu apakah ada Undang Undang baru atau tidak saksi tidak tahu ;

• Bahwa pada waktu sosialisasi tentang UU No. 20 PLN kadang-kadang diundang kadang tidak dan PLN datang kapan sudah lupa dan yang datang siapa kurang tahu ;

• Bahwa waktu penerimaan uang ganti rugi tanggal 26 yang datang dari PLNseingat saksi pak Misman dan pak Paryono dan yang ada diruangan antara lain pak Subakir dan pak Paul dan yang menyerahkan uang siapa tidak tahu karena saksi diruangan lain yang tahu pak Paul karena beliau ada disana ;

• Bahwa saksi ahli menghitung konstruksi instalasi listrik Sutet, saksi bisa menghitung kabel tapak towernya, hitung tarikannya karena punya literaturnya ;

• Bahwa Tugas dari pak Samin sepengetahuan saksi adalah mengukur tanah milik warga, menghitung tanaman yang ada disana dan menghitung bangunan yang akan diberi ganti rugi ;

• Bahwa saksi tahunya ada orang mengirim bibit mencari alamatnya di Timbulharjo dan kebetulan pak Suradal ada ditempat saksi kemudian orang yang mengirim bibit tanaman tersebut diantar oleh pak Suradal, saksi tidak memerintahkan pak Suradal untuk mengatarkan ketempat pak Pramugari ;

• Bahwa tanaman itu datang dari pedagang, mau menuju ke Pramu tetapi untuk mudah mencarinya disuruh lewat rumah pak Suharto bawah kabel tegangan tinggi, saksi tidak pernah mengatakan bahwa tanaman itu milik saksi untuk diantar ke tempat pak Pramu ;

• Bahwa duluan pak Suradal ketempat saksi dan setelah itu baru sopir dengan membawa tanaman dan tanya mana kelurahan Timbulharjo, karena pak Suradal tahu Kordusnya ;

• Bahwa saksi sebagai pembicara didalam sosialisasi dan saksi menjawab pertanyaan, bahayanya apa pak, sedangkan yang lainya sebagai pembicara Undang Undang adalah pak Sidarta dan pak Sidoyono ;

• Bahwa memang yang menyerahkan uang itu pak Misman dan pak Paryono karena kalau akan keruang tamu melewati ruangan saksi, waktu menyerahkan uang tidak tahu dan yang pegang uang untuk

diserahkan saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi waktu tahun 2003 belum dengar kalau akan ada proyek Sutet di desa Timbulharjo tahun 2004 ;

• Bahwa saksi tidak sempat melihat tanaman karena waktu itu ada di lantai 2 mau sholat, pak Suradal ada disana mau laporan proyek, kemudian ada orang tanya dan kemudian diantarkan oleh pak Suradal ;

• Bahwaketika saksi ke Semarang, saksi Harsoyo tidak mau ketemu dengan saksi karena pada tahun 2003 ada masalah dengan saksi yaitu waktu minta kompensasi SUTET ada perbedaan persepsi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

32. Saksi DJUMAKIR SUHUD;

• Bahwa saksi sebagai anggota Tim 7 dan selaku Humas, sebelumnya saksi di Kalimantan kebetulan pas pulang dua tahun dirumah kemudian diajak oleh pak Suharto DS untuk bergabung dan saksi menerima, waktu ke Kanwil Kumham DI. Yogyakarta saksi tidak ikut ;

• Bahwa dalam proyek Sutet tahun 2004 ada pembebasan tanaman, tanah dan bangunan, sebelumnya ada Sosialisasi, didalam sosialisasi dipaparkan tentang Undang Undang No. 20 tahun 2002 ;

• Bahwa yang mempunyai ide untuk tanaman baru yang berupa mlinjo dan jati saksi baru mengetahui setelah ada penyidikan di Polda, sebelum relaisasi pembayaran saksi pernah mendampingi Tim dari PLN yaitu pak Surono dan pak Samin untuk melakukan pendataan di lapangan, pak Misman tidak ada, waktu itu bersama dengan pak Suharto dan pak Subakir, pak Misman tidak ada ;

• Bahwa saksi waktu mendampingi di lapangan melihat tanaman baru yaitu mlinjo dan jati tetapi tahunya itu kepunyaan masyarakat tidak tahu kalau itu tanaman titipan ;

• Bahwa pada waktu pendataan terakhir pak Samin sempat tanya “wah tanamannya banyak banget” dan dijawab oleh pak Subakir “itu maunya masyarakat mau gimana” dan pendataan jalan terus ;

• Bahwa pada waktu melakukan pendataan terakhir untuk cross cek datanya dari mana tidak tahu, tetapi kalau yang saksi lihat kemarin datanya dari Korlap dan sebelumnya saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi mendapat honor sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebelum pembayaran saksi mundur dan akhirnya dibel pak Harto dan janjian ketemu di Tembi untuk menerima pembayaran, setelah menerima uang saksi terus pulang dan tidak ada penjelasan pak Suharto ;

• Bahwa saksi tanya ini uang dari mana dan dijawab ini uang dari PLN yang dibayarkan kepada masyarakat dan kita mendapat upah dari masyarakat, saksi tidak tahu kalau uang ganti rugi dari masyarakat dipotong 10 % ;

• Bahwa saksi tidak mendengar pak Subakir menyampaikan kepada Suharto DS, ini tanaman baru dan setahu saksi tanaman masyarakat ;

• Bahwa yang melakukan pembentukan Kordus dan Korlap saksi tidak tahu dan apa tugas dari mereka juga tidak tahu ;

• Bahwa saksi tahu kalau ada sisa setelah ada masalah waktu di penyidikan Polda dan sisanya ada Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sekian dan sumbernya sisa tersebut dari mana saksi tidak tahu, tidak ada penjelasan dari Polda ;

• Bahwa mengenai pembayaran ganti rugi tanaman ditempatnya pak Setyawan saksi tidak tahu, penerimaan uang dari PLN saksi juga tidak tahu ;

• Bahwa data dari Korlap tidak direvisi, datanya saksi belum pernah melihat ;

• Bahwa data tersebut tersebut di cross cek di lapangan dan saksi mengikuti saja, Korlap juga mengikuti menjelaskan kepada pak Surono dan pak Samin karena dia yang tahu batas-batasnya adalah Korlap ;

• Bahwa yang aktif menjelaskan siapa saksi lupa dan disamping itu masyarakat sebelum Korlap menjelaskan masyarakat juga menjelaskan ini kepunyaan saksi dan setelah selesai kemudian saksi tanda tangan ;

• Bahwa waktu ke Semarang saksi tidak ikut ;

• Bahwa saksi tidak tahu dan bagian saksi dari mana tidak tahu, yang saksi menerima uang dari pak Suharto DS dan uang dari PLN sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang menerima siapa saksi tidak tahu ;

• Bahwa yang menerima dokumen padataan dari Korlap saksi tidak tahu ;

• Bahwa tentang BB 10 Berita acara di Semarang, saksi tidak kenal dengan BB No. 10 ;

• Bahwa dalam pertemuan dengan sesama Tim 7 saksitidak selalu ada, ketemu dengan Tim 7 seminggu 3 kali, tidak pernah membicarakan tanaman baru dan saksi tidak tahu berapa jumlah tanaman baru tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup. ;

37.Saksi Ir. MUSTOFA SOEWITO, SE ;

• Bahwa saksi pensiun mulai tahun 2008, sewaktu ada proyek jaringan Sutet di daerah Bantul saksi masih aktif ;

• Bahwa dalam proyek jaringan Sutet saksi sebagai anggota Tim Sosialisasi utamanya dalam bidang tehnik, dalam menjalankan tugas tersebut saksi mendapatkan Surat Keputusan yang ditanda tangani pimpinan ;

• Bahwa Surat Keputusan tersebut judulnya adalah Tim pembebasan tanah dan tanaman proyek Sutet untuk Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dan untuk daerah Bantul saksi bersama dengan pak Misman dan pak Suparyono ;

• Bahwa tugas tersebut sudah saksi lakukan, saksi pernah sekali menyampaikan sosialisasi pada warga bahwa premisi Sutet tegangan tinggi tidak membahayakan bagi penghuni yang dibawahnya ;

• Bahwa saksi waktu memberikan sosialisasi bersama dengan pak Misman dirumah penduduk daerah Timbulharjo, rumahnya siapa tidak ingat, yang hadir warga maupun dari petugas kelurahan ;

• Bahwa yang ditemukan dalam sosialisasi, masyarakat juga menanyakan bahayanya Sutet tersebut dan saksi sampaikan tidak berbahaya dan menurut organisasi kesehatan dunia dijamin tidak ada masalah dalam kesehatan bahkan diluar negeripun lebih besar dari Indonesia yaitu lebih dari 500 KV dan tidak ada masalah dan masyarakat bisa memahami ;

• Bahwa untuk pohon yang lebih dari 3 meter harus dibebaskan dan ada ganti rugi, untuk jalur yang dibebaskan adalah 17 meter kekanan kiri dari as, tanah yang untuk tapak tower akan dibebaskan mendapatkan ganti rugi dan untuk diluar tower ada kompensasi ;

• Bahwa yang menyampaikan pada waktu itu dari Tim lain yaitu pak Suparyono almarhum dan yang memberikan penjelasan dari Tim diluar PLN tidak ada ;

• Bahwa disamping itu juga dijelaskan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 975/1999 materinya salah satunya adalah kompensasi atau ganti rugi tanaman yang mendapatkan ganti rugi diatas 3 meter, dibawah 3 meter tidak mendapatkan apalagi tanaman baru ;

• Bahwa saksi tidak memberikan masalah tanaman baru karena ada yang menyampaikan sendiri yaitu pak Suparyono dan pak Misman tetapi dalam sosialisasi itu tidak disampaikan mengenai menanam tanaman baru ;

• Bahwa untuk selanjutnya akan dilakukan inventarisasi tanaman dan bangunan yang dilalui dan masyarakat menghendaki sesuai dengan ketentuan tersebut untuk dilakukan dan besarannya disampaikan oleh pak Suparyono dan pak Misman ;

• Bahwa untuk pertemuan dilaksanakan disalah satu warga, sebelumnya kita menyampaikan undanganke Kelurahan kemudian ditentukan tempatnya ;

• Bahwa saksi pernah mendengar adanya Tim 7 pada saat rapat, setiap hari Senin ada meting diantara Kepala Proyek dengan koordinator-koordinator mengenai perkembangan dilapangan bagaimana ada masalah atau tidak dan untuk Kepala Proyek pada saat itu pak Harsoyo ;

• Bahwa saksi tidak tahu terbentuknya Kordus, Korlap dan Tim 7 dan itu bukan dari insiarif dari Panitia PLN dan itu tidak ada didalam struktur organisasi dan peran mereka perannya adalah mewakili warga dan diantara mereka yang sering ketemu dengan pak Misman saksi tidak tahu karena saksi hanya sekali saja ;

• Bahwa mengenai besarnya ganti rugi, tanaman titipan saksi tidak tahu dan itu kebijakan dari siapa juga tidak tahu ;

• Bahwa bentuk pekerjaan yang saksi sampaikandituangkan didalamlaporan sosialisasi yang ditanda tangani oleh koordinator yaitu pak Misman dan dalam laporan tersebut disebutkan hasil sosialisasi ;

• Bahwa tugas saksi adalah Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dan kalau ke Yogyakarta tidak hanya di Bantul tetapi bisa juga ke Wonosari ;

• Bahwa BB No. 15 berupa SPPD antara lain ke Pedan Klaten pada tanggal 4 Agustus, sedangkan ke Yogyakarta-Klaten-Gunungkidul, dan yang saksi maksud ke Yogyakarta itu bisa ke Bantul karena satu jalur ke Gunungkidul dan pada tahun 2004 hanya di Bantul saja ;

• Bahwa saksi ke Bantul hanya satu kali yaitu waktu sosialisasi saja, waktu musyawarah mengenai negosiasi masalah harga saksi tidak ikut dan juga waktu di Semarang dengan Tim 7 juga tidak ikut ;

• Bahwa selain saksi yang memberikan sosialisasi pak Misman dan dari Tim 7 tidak ada, dari Kanwil Hukum saksi tidak tahu pasti tetapi yang hadir pada waktu sosialisasi hanya warga dan petugas dari Kelurahan dan yang saksi sosialisasikan hanya Permentambem No. 975/1999 ;

• Bahwa saksi mendapatkan penugasan dari Kepala Proyek dan sebelumnya ada pengarahan secara umum, tidak ada pesan khusus yang disampaikan kepada masyarakat, Ketua timnya adalah pak

Misman ;

• Bahwa waktu sosialisasi saksi menyampaikan undangan dan menunjuk warga adalah pak RT setempat dan waktu itu proyek Sutet di Timbulharjo sudah ada informasi ijin-ijin sudah lengkap, waktu itu dana kira belum tahu persis dana yang akan digunakan, waktu sosialisasi ada pembagian tugas ;

• Bahwa waktu sosialisasi saksi tidak menyampaikan kepada warga bahwa sebelum ada ganti rugi masih diperbolehkan menanam tanaman baru, pelaksanaan soialisasi lebih sekali tetapi saksi hanya ditugaskan sekali dan tidak ketemu dengan pak Hamzah maupun pak Lurah ;

• Bahwa secara tugas umum saksi masuk tim negosiasi, tetapi untuk pelaksanaannya secara umum saja dan posisi saksi terakhir di proyek ;

• Bahwa secara umum sebelum ijin dilakukan survey dan saksi tidak pernah melakukan survey ;

• Bahwa saksi Surono dan Samin adalah stafnya dari terdakwa untuk inventarisasi rumah, bangunan dan tanaman, yang terkena jalur Sutet ;

• Bahwa waktu saksi melakukan soialisasi tidak ada penolakan maupun ancaman dari warga, tetapi pernah mendengar saja setelah sosialisasi ;

• Bahwa untuk tim sosialisasi ada tiga orang yaitu saksi, pak Suparyono

dan terdakwa, materi yang disosialisasikan menyangkut tingkat bahayanya medan magnit dan medan listrik, saksilaksanakan padatahun 2004 ;

• Bahwa saksi menyampaikan sosialisasi kaitannya pembebasan jalur, tanaman atau apapun yang terdapat didalam jalur tersebut dan tugas yang saksi emban memberikan sosialisasi selama masih ikut tim pembebasan tanah dan tanaman ;

• Bahwa Tim yang memberikan sosialisasi sebelum pembebasan tanah saksi tidak tahu pasti, tetapi memang ada sebelumnya karena jalur sebelum detail penggantian atau ganti rugi sudah ada jalur mana tanah mana titik-titik tower yang harus ada ;

• Bahwa persiapan yang harus saksi siapkan untuk melakukan sosialisasi yaitu sesuai dengan ketentuan dari Kep. Men 975/1999 sebagai pedomannya dan dari sisi tehnik dari sesuai dengan S PLN maupun standart internasional ;

• Bahwa brosur yang saksi berikan kepada masyarakat ada, yang menyusun sesuai dengan buku petunjuk dari sosialisasi, dalam memberikan sosialisasi untuk saksisendiri sekitar 30 menit dan ada

tanya jawab ;

• Bahwa yang saksi sosialisaikan adalah masalah bahayanya dibawah jalur tersebut dan untuk sosialisasi yang terkait dengan Timbulharjo hanya sekali ;

• Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tim 7 hanya sekali saja waktu di jalan Kaliurang ;

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

38.Saksi SRI PARWATI;

• Bahwa saksi masih aktif dan di staf keuangan sejak tahun 1998 sampai sekarang dan waktu ada proyek Sutet didaerah Bantul masih

di staf keuangan ;

• Bahwa terkait dengan proyek Sutet tugas saksi adalah mengeluarkan uang ke karyawan dan sumber dana untuk pembayaran untuk proyek ini setahu saksi dari PLN ;

• Bahwa proyek ada droping uang dari PLN induk masuk ke Bank waktu itu Bank BNI, dari intern ada permohonan proskot dinas maka kemudian mengambil uang di Bank dimasukkan ke kas ;

• Bahwa yang bisa mengajukan porskot dinas dalam hal Sutet Timbulharjo adalah pak Misman, untuk keperluan ganti rugi tanaman, porkost dinas itu ditanda tangani oleh pak Misman, disetujui oleh pak Suparyono/Kepala Bagian Keuangan dan diketahui oleh bapak Ir. Harsoyo sebagai manager ;

• Bahwa porskot dinas ada lampirannya :

• Porskot dinas dilampiri pendukungnya yaitu daftar nominatif yang terdiri dari nama warga penerima, jumlah tanaman, besaran yang diterima dan kolom tanda tangan ;

• Kalau sudah disetujui maka kemudian saya membuatkan cek untuk dicairkan di Bank, kemudian uang masuk kas PLN saya buku kemudian uang saya keluarkan ke porskot dinas, meskipun porskot dinas ditandatangani oleh pak Misman namun uangnya oleh pak Misman disuruh mengasihkan pak Suparyono, waktu itu saya bilang pak Misman kalau uang sudah bisa keluar dan dijawab pak Misman ya sudah dikasihkan pak Suparyono ;

• Bahwa pak Misman minta uang porskot dinas sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sekian, dibayar secara tunai dan diterima oleh pak Suparyono sudah sesuai ;

• Bahwa yang menanda tangani dokumen nominatif adalah pak Misman,

diketahui oleh pak Ir. Harsoyo, dua-duanya harus tanda tangan, kalau salah satu tidak tanda tangan maka tidak bisa dicairkan ;

• Bahwa saksi juga melakukan verifikasi mengenai permohonannya, daftar lampirannya, kelengkapannya mengenai nama penerima, jumlah tanamannya, rupiahnya, daftar nominatif sudah ditanda tangani setelah mencukupi kemudian saksi cairkan ;

• Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh pak Suparyono dibawa kemana

saksi tidak tahu, ada pertanggungjawabannya yang ditanda tangai oleh pak Misman sudah lengkap seperti di daftar nominatif tetapi hanya diganti daftar pembayaran persis hanya ditambah kolom tanda tangan yang sudah ditanda tangani yang menerima uang, setelah diketahui pak Harsoyo dan disetujui pak Suparyono, baru saksi bisa membukukan ;

• Bahwa daftar nominatif biasanya dibuat banyak, yang saksi terima hanya satu versi dan dalam pertanggungjawabannya sama hanya judulnya yang berbeda dari daftar nominatif kalau pertanggungjawaban judulnya daftar pembayaran ;

• Bahwa judulnya Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sekian dan sudah dipertanggungjawabkan dan untuk operasional ada sejumlah Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) dan pertanggung jawabannya sudah lengkap ;

• Bahwa BB NO. 10 (7) yang berupa kwitansi pembayaran dan BB No. 10 (3) yang berupa daftar nominatif saksi mengenalinya ;

• Bahwa saksi mengatakan untuk uang operasional yang Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)tidak ada pertanggungjawaban, kalau untuk pemeriksaan yang tahu adalah Kepala Bagian Keuangan ;

• Bahwa pada saat pengusulan saksi tidak ikut mengumpulkan berkas-berkas lampirannya karena ada tim tersendiri, dan tahu-tahu ada droping yang memberi tahu pak Suparyono ;

• Bahwa berkas tersebut dari pak Misman masuk ke tempat pak Paryono dan setelah disetujui kemudian masuk ke Harsoyo dan setelah lengkap baru kemudian saksi diminta oleh pak Suparyono diminta untuk mengambilkan uang dari Bank untuk dimasukkan ke kas PLN dan setelah itu saksi bilang sama pak Misman dan beliau mengatakan untuk diberikan pak Suparyono untuk meneruskan kepada warga ;

• Bahwa pengajuan saksi tidak tahu persis, pencairan proskot dinas pada

tanggal 26 Januari 2005 dan pertanggung jawabannya pada akhir Pebruari 2005 dan untuk jangka waktu laporan pertanggungjawaban paling lama sekitar 2 bulan;

• Bahwa penyerahananya diserahkan, waktu itu pak Misman ada diruang Kasir terus saksi bilang ini uangnya dan karena uangnya banyak dan masih dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam plastik kemudian saksi taruh dilantai ruang kasir ;

• Bahwa yang ada disitu siapa saja saksi tidak ingat, tetapi yang jelas ada saksi Misman, saksi dan pak Suparyono, sebelumnya saksi mennghubungi pak Misman dengan telpun ini uangnya sudah ada mau diserahkjan siapa dan pak Misman menyampaikan dikasihkan pak Suparyono ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

39.Saksi MUHAMMAD JEN GUNTORO, BE;

• Bahwa saksi pensiun mulai tahun 2008, waktu ada proyek jaringan Sutet di Bantul saksi belum masuk, karena saksi masuk tanggal 8 Maret 2005, tahun 2004 saksi di induk di staf adminstrasi ;

• Bahwa pada waktu ada proyek Sutet didaerah Bantul saksitidak ikut baik secara formal maupun non formal dan Surat Keputusan saksi ada setelah tanggal 8 Maret tahun 2005 ;

• Bahwa saksi mendapat Surat Keputusan tahun 2005, sebelumnya saksi tidak terlibat dalam kepanitiaan jaringan Sutet, waktu ada proyek itu saksi ada di induk di bagian kendaraan tidak ada hubungannya dengan proyek ;

• Bahwa pada saat itu proyek sudah dilaksanakan dan saksi tidak mendengar ada permasalahan di lapangan ;

• Bahwa untuk alat Teodholit biasanya PLN membawa alat sendiri atau menyewa, kebetulan untuk yang di Timbulharjo saksi tidak mempergunakan alat seperti itu, biasanya yang mempergunakan adalah Tim survey dan waktui itu Tim surveinya siapa saja saksi tidak tahu ;

• Bahwa tanah yang terkena untuk pemasangan tiang menerima ganti rugi dan tanah tersebut harus disertifikatkan atas nama PLN ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan. ;

40. Saksi Ir. SAPTO PRIYONO;

• Bahwa saksi pensiun tahun 2010, secara langsung saya tidak terlibat dalam proyek tersebut secara formal tidak ada Surat Keputusan dan dari

pimpinan juga tidak memerintahkan ;

• Bahwa saksi ada di manajer keuangan, kalau dalam struktur itu peringkat kedua baru manajer dan setelah saksi ada kabag-kabag termasuk kabag keuangan ;

• Bahwa pendanaan proyek untuk ini dari lone kalau tidak salah dari CTIC dan untuk ROW (pembebasan tanaman dan lahannya) dari Anggaran Pendapatan PLN (AP PLN), anggarannya untuk seluruh proyek ini ring Jawa - Bali – Nusa Tenggara ;

• Bahwa sebetulnya tugas saksi hanya mengecek Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang setiap tahun harus dibuat, dibuat bersama-sama dengan proyek, untuk pembebasan tanah berapa, untuk Jawa Tengah berapa, Jawa Timur berapa dll ;

• Bahwa dengan data itu saksi sebagai manager keuangan mengecek, karena RAP harus disetujui untuk anggaran ini dapat dipakai untuk tahun yang bersangkutan, kalau ada permintaan saksi tinggal mengecek anggaran ini diusulkan tidak dalam RAP ;

• Bahwa untuk yang ini ada didalam RAP, besarannya berapa saksi lupa, karena itu kadang-kadang untuk ROW glondongan untuk Jawa Tengah sekian dan itu masuk didalam mata anggaran, pembebasan tanah, tapak tower, ganti rugi tanaman dan kompensasi ;

• Bahwa prosedur pencairannya yaitu :

• Untuk pencairannya kalau ada usulan droping proyek ditanda tangani Kepala Proyek, setiap ada usulan pembayaran, dia membuat usulan dan saya sebagai maneger keuangan tinggal mengecek saja di RAP, kalau di RAP masih ada anggarannya saya usulkan ke pusat, nanti keluar surat kuasa Investasi, untuk diproses lebih lanjut ;

• Setelah itu kemudian keluarAnggaran Tunai (AT) artinya uang ini siap untuk untuk dibayar, kemudian PLN Pusat droping ke rekening, dan berdasarkan permintaan itu kemudian kita drop dari bank ke bank ;

• Bahwa mengenai pencairan dan pertanggungjawabannya,dalam permintaannya global, nanti akhir bulan membuat Realisasi Anggaran Tunai (RAT) didrop sekian nanti pertanggungjawabannya berapa, karena itu nanti untuk pertimbangan untuk droping selanjutnya, bahwa disana masih ada sisa ;

• Bahwa acuan hanya RAP saja, dokumen secara detail tidak, untuk proyek di Bantul untuk tahun 2005 berapa yang sudah turun saksi lupa, tetapi saksi pernah membaca dokumennya dan untuk pertanggungjawabannya berbentuk realisasi pemakaian saja tidak sampai pada bukti-bukti ;

• Bahwa uang yang Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), pertanggungjawaban mesti dilampiri dengan bukti-bukti ;

• Bahwa untuk proyek Sutet di Timbulharjo masuk dalam RKAP tahun 2005 yang diusulkan pada tahun 2004 akhir ;

• Bahwa untuk Jawa, Bali dan NusaTenggara, judulnya untuk per mata anggaran, dalam RAKP untuk yang Timbulharjo besarnya berapa saksi lupa dan untuk setiap daerah anggarannya berapa tidak tahu ;

• Bahwa harga ganti rugi tanaman setiap daerah tidak tahu karena yang tahu yang membuat anggaran dan yang harus dibayar adalah dengan melihat skala prioritas dan untuk kontrol supaya tidak melebihi anggaran adalah manager keuangan ;

• Bahwa saksi secara detail tidak tahu atau mengalami ada laporan dari proyek-proyek ada pekerjaan yang bermasalah, kalau untuk Jawa Tengah tidak ada laporan yang pekerjaannya yang terlambat atau masyarakat mintanya terlalu tinggi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

41. Saksi SUMAR ;

• Bahwa saksi pensiun tahun 2006, terakhir dinas di Polda. DI. Yogyakarta;

• Bahwa kaitannya dengan perkara ini saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi kenal dengan pak Suharto karena dia mengatakan dari Jombor dan karena rumah saksi dekat dengan Jombor maka saksi tertarik, mula-mula dia ada diluar ruang tamu Polda DI. Yogyakarta dan saksi keluar kemudian menyapa “Pak Sumar” dan saksi tanya “siapa ya” dia jawab”saya pak Harto Jombor” dan saksi tanya “ada apa” dan dia jawab “ini mau diperiksa untuk memberikan keterangan” ;

• Bahwa pak Suharto dan pak Subakir memberikan keterangan bahwa saudara pernah diberi uang Rp. 62.000.000,- ini bagaimana, saksi belum pernah sama sekali menerima uang sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), saksi tidak tahu pak Subakir tahunya hanya pak Suharto saja ;

• Bahwa saksi di Polda sebagai Kanit Tipikor, tidak ikut menangani perkara ini karena yang menangani dari Polres, dalam penyelidikan dan penyidikan saksi tidak pernah ikut dan pada saat perkara ini diungkap saksi masih di Tipikor ;

• Bahwa Laporan dari Polres ke Unit saksi tidak ada ;

• Bahwa saksi tidak ikut menyidik perkara ini karena penyidikan di Polres Bantul dan setahu saksi waktu itu tidak ada penyidikan di Tipikor ;

• Bahwa Suharto yang masuk dalam perkara lain dan apa maksudnya dia ketemu saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tersebut sejumlah Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

42.SaksiTEGUH WIJAYA;

• Bahwa saksi pada saat ada proyek jaringan Sutet tahun 2004 di Bantul, sebagai anggota Polri di Polres Bantul sampai sekarang ;

• Bahwa saksi di unit identifikasi Polres Bantul sejak tahun 2004, pada saat proyek Sutet didaerah saksi sudah di Unit Identifikasi ;

• Bahwa sewaktu terjadi permasalahan Sutet saksidibantu untuk membantu menangani dokumentasi yaitu pengambilan foto-foto tanaman yang mendapatkan ganti rugi tetapi tidak menangani perkara ;

• Bahwa pemotretannya kapan saksi lakukan sudah lupa dan yang saksi foto adalah pohon mlinjo, kemudian hasil pemotretan saksi berikan kepada penyidiknya ;

• Bahwa ketika diperlihatkan foto dalam berkas perkara, saksi mengatakan benar ini fotonya, pengukuran dibandingkan dengan kayu dan yang saksi

ambil kebanyakan pohon mlinjo ;

• Bahwa Pohon mlinjo yang saksi foto paling rendah kurang lebih sekitar satu meter ;

• Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan orang-orang yang terlibat didalam perkara proyek Sutet ini ;

• Bahwa saksi tidak ikut menyidik didalam perkara ini hanya diminta membantu untuk mengambil gambar dengan memakai kamera, saksi waktu memotret bersama dengan penyidik dan oleh penyidiknya ditunjukkan saksi tinggal mengambil gambarnya, waktu itu penyidik membawa dokumen apa saksi tidak tahu ;

• Bahwa waktu saksi mengambil gambar tanaman mlinjo masih banyak dan tidak semuanya saksi ambil fotonya ;

• Bahwa saksimelakukan pemotretan di dusun Kepek didaerah pasar

Kepek masuk ke Barat, lokasi pasnya masuk kampung, untuk pemotretan tanaman, saksi ditunjukkan oleh penyidik tolong itu diambil gambarnya tanaman-tanaman itu dan penyidik hanya bilang kaitannya dengan Sutet ;

• Bahwa saksi mengambil gambar dengan kamera pocket dan mengambilnya kapan sudah lupa ;

• Bahwa pada waktu melakuklan pemotretan kelihatannya tower PLN saat itu belum ada ;

Atas keterangan Saksi tersebut,para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

43. Saksi Ir. HARSOYO, MM;

• Bahwa dalam kaitannya dengan proyek pengadaan jaringan Sutet peranan saksi sebagai Kepala Proyek Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta dan proyek tersebut dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan untuk DI. Yogyakarta khususnya didaerah Bantul dilaksanakan pada tahun 2004 ;

• Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut pertama survey kemudin hasil survey akan kita lone secara tehnik untuk menentukan lokasi, ketinggian dan tipe dari tower, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan soialisasi yang dilanjutkan dengan musyawarah atau negosiaiasi, setelah selesai baru pekerjaan konstruksi dilaksanakan ;

• Bahwa untuk tahapan ada bagian, untuk survey dilaksanakan oleh bagian administrasi pertanahan PLN tetapi siapa saksi lupa, survey sudah dimulai sejak tahun 1996 waktu itu saksi belum ada,untuk menjadi

tim survey sudah dibagian masing-masing melekat karenajabatannya ;

• Bahwa untuk survey yang didaerah Bantul bukan pak Misman, pak Samin dan pak Surono untuk pelaksana survey di daerah ada Sutrisna almarhum sama crewnya, dan tim survei tugasnya hanya survey saja ;

• Bahwa survey tersebut pertama adalah untuk mencari jalur, setelah itu menentukan lokasi ketinggian konstruksi tanah, setelah itu data tersebut digambar untuk menentukan titik-titik tower, baru kemudian kembali kelapangan untuk menentukan lokasi tower dan pendataan tanah dan hak-hak yang ada diatasnya dan itu sudah dilaksanakan ;

• Bahwa untuk sosialisasi kami menugaskan pak Suparyono, pak Misman dan yang lainnya saksi lupa, tugasnya menjelaskan kepada masyarakat bahwa di daerah tersebut akan dilalui jalur Sutet, menerangkan tentang masalah konstruksi, medan magnit,medan listrik dan adanya pemberian

kompensasi dan sebagainya ;

• Bahwa Pak Suparyono jabatannya di PLN adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan sedangkan pak Misman adalah ahli tehnik dan untuk memberikan sosialisasi ada pertunjuk dari PLN yaitu Peraturan Menteri Pertambangan dan Enegeri (Permentamben) No 01/1992 yang sudah diubah lagi No. 975/1999 ;

• Bahwa Permentamben disampaikan mengenai ganti rugi untuk tanah tapak tohor dibeli sesuai dengan harga pasar setempat dan adanya kompensasi dibawah jalur adalah bangunan dan tanaman, harganya yang akan diganti oleh PLN adalah hasil dari negosiasi dan PLN tidak memberikan harga patokan tetapi mengikuti harga pasar dan sudah dilakukan ;

• Bahwa tanaman yang akan mendapatkan ganti rugi ada kriterianya didalam Permentamben No. 975/1999 sudah dijelaskan adalah tanaman yang berpotensi masuk ruang bebas dan tanaman kecil ketinggian minimal 3 meter dan tanaman bebas ;

• Bahwa ini sudah dilakukan, hasil dari lapangan kemudian dilaporkan ke Kantor di Bagian Administrasi Pertanahan dari sana kemudian akan dibuat daftar nominatif penerima ganti rugi ;

• Bahwa daftar nominatif yang membuat adalah bagian Administasi Pertanahan datanya dari lapangan, dari hasil sosialisasi dan musyawarah dan ini sudah data matang, yang tercantum isi dari daftar nominatif yaitu luas, ukuran, jumlah dan pemilik dan besarannya tergantung dari hasil negosiasi dan di dalam daftar nominative ;

• Bahwa daftar nominatif sudah ada, sudah pernah membacanya dan daftar nomintaif dibuat hanya satu ;

• Bahwa daftar nominatif bersifat definitif setelah ditanda tangan kemudian dari tim akan meminta diproses lebih lanjut yaitu mengajukan porskot sesuai hasil perhitungan nominatif kemudian dibawa ke keuangan kemudian di keuangan diproses, kemudian porskot diberikan kepada petugas dan bersama dengan keuangan melakukan pembayaran ;

• Bahwa daftar nominatif yang menanda tangani adalah petugas, waktu itu dari Tim lapangan adalah pak Suparyono, pak Misman kemudian mengetahui saksi sebagai kepala proyek dan kalau tidak ada salah satu tanda tangannya tidak diproses, kewajiban para penanda tangan terhadap dokumenharus diverifikasi dulu dari materi data tersebut ;

• Bahwa saksi atau Terdakwasebelum tanda tangan tidak cross cek

kelapangan karena saling percaya dan apa yang dilakukan dilapangan harus sesuai dengan kenyataan, kalau untuk cek lagi ke lapangan karena keterbatasan petugas dan dengan waktu yang sempit sehingga tidak mungkiin untuk melakukan dengan cepat ;

• Bahwa keharusan untuk cek kelapangan terlebih dahulu karena menyangkut dana yang akan dicairkan bisa saja dilakukan, tetapi karena keterbatasan tenaga dan sudah dipercayakan kepada petugas lapangan dan itu sudah merupakan suatu kebiasaan saja dengan melihat track recordnya, karena yang melakukan survey dan pendataan dan lain sebagainya orangnya berbeda-beda ;

• Bahwa kalau ada complain baru kita lakukan cross cek kelapangan dan untuk yang di Timbulharjo tidak ada complain;

• Bahwa besar ganti rugi dari PLN sekitar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sekian sudah dibayarkan yang menyerahkan dari PLN kepada masyarakat siapa saksi tidak tahu, saksi tahunya karena ada dari laporan keuangan ;

• Bahwa daftar penerimaan saksi pernah melihat, pada waktu mengajukan ada daftar nominatif yang harus ditanda tangani dengan kriteria besar, sedang dan kecil ;

• Bahwa yang namanya ruang bebas yaitu suatu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh makluk hidup atau benda apapun karena akan membahayakan dan jaraknya minimaL 8,5 meter dari kawat ;

• Bahwa kalau tanaman akan mengganggu yaitu akan mudah konslet dan untuk makluk hidup kalau medan magnit sudah sesuai tidak

membahayakan ;

• Bahwa pokoknya pertama mereka menolak, kemudian dilakukan pendekatan melalui sosialisasi dan Tim 7 memberikan penjelasan kepada warganya dari advokasi dan semua permintaan dari masyarakat tidak diberikan semua, kita berikan sesuai dengan laporan yang ada ;

• Bahwa saksi waktu itu tidak mempunyai informasi mengenai tanaman titipan dan tidak mendengar gejolak dari masyarakat. PLN tidak merasa tertekan waktu menentukan harga dealnya ;

• Bahwa saksi sebagai Kepala Proyek membawahi 4 Kepala Bagian yaitu Fasilitas Logistik, Administrasi Kontrak Pengendalian Kontrak, Keuangan, dan Administrasi Pertanahan ;

• Bahwa sampai dilapangan sesuai dengan tugasnya yaitu ada pengawasan lapangan petugasnya dari tim tehnik yaitu pak Samin dan pak Surono, tugasnya dilapangan sebetulnya melakukan supervisi pelaksanaan konstruksi, tetapi karena keterbatasan orang maka kami minta bantuan beliau untuk melakukan pendataan ;

• BahwaTim 7, Korlap dan Kordus bukan dari PLN tetapi PLN tahu, karena pada waktu itu beliau membawa surat kepada kami yang menyatakan bahwa Tim 7 sebagai Tim Advokasi untuk masalah Sutet, yang menghadap pada saksi yaitu pak Sidarta sedangkan yang lainnya lupa ;

• Bahwa kaitannya dengan proyek ini apa, mereka menyatakan sebagai Tim Advokasi dari masyarakat, kami harus berhadapan dengan PLN dan terima kemudian kami lakukan cek kelapangan apakah memang betul, pengecekan melalui pak Misman dan pak Suparyono dan ada laporan memang betul ;

• Bahwa PLN memfinalisasikan apa yang telah disepakati dilapangan harus bikin berita acara secara formal, kesepakatan yang telah disepakati yang ada dalam berita acara, diantaranya yaitu PLN akan membayar sesuai dengan kesepakatan ;

• Bahwa saksi tidak melakukan koreksi, karena menurut kami apa yang disampaikan teman-teman dilapangan sudah betul dan pada saat itu tidak perlu ada yang saksi koreksi, saksi tidak membaca secara detail ;

• Bahwa tidak ada presentasi dari Paulinus Petor pada saat pertemuan dengan saksi, ada diskusi saksi tidak mau ada gangguan di lapangan yaitu penolakan dari warga, tadinya tidak mau dilewati jalur kemudian harga tidak sesuai dengan kewajaran dengan harga pasar ;

• Bahwa pada waktu kita melihat standart harga sesuai dengan daerah

setempat dan karena sudah ada kesepakatan maka tidak menanyakan kepada pak Paulinus Petor mengenai harga dan pada saat bertemu tidak ada negosiasi hanya memfinalkan dan mengondisikan supaya pada pelaksanaan nanti tidak terjadi hambatan yang lain ;

• Bahwa untuk daerah lain dulu pernah ada hambatan, saksi pernah disandera pada waktu kami akan melakukan kegiatan yang telah dibebaskan tanah sudah kita bayar tetapi warga sekitar tidak mengijinkan untuk dilewati dengan alasan yang bermacam-macam antara lain mereka tidak mempunyai penghasilan lagi;

• Bahwa untuk terdakwa Samin dan terdakwa Surono sudah melaporkan secara tidak langsung yaitu melalui pak Suparyono ;

• Bahwa dilain tempat cara melaksanakan tidak ada tim diluar PLN dan

disini ada karena ada tuntuntutan dari mereka sendiri ;

• Bahwa menurut keterangan dari beliau bargaining itu lama dan tidak langsung menerima dan dari PLN terus penawaran dan tidak ada persyaratan mereka hanya minta pembayaran untuk dipercepat ;

• Bahwa saksi sebagai Kepala Proyek ada Surat Keputusannya, saksi sebagai Kepala Proyek dari 2002 sampai dengan 2006 ;

• Bahwa Ijin prinsip sudah dilakukan sejak tahun 1996 ;

• Bahwa untuk Permentambem No. 975/1999 yang dijadikan pegangan oleh orang lapangan untuk sosialisasi kepada masyarakat, saksi tahu kalau sudah mensoilasikan karena masalah tersebut pekerjaan rutin mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun tentunya dalam sosialisasi sudah dijelaskan ;

• Bahwa sebetulnya Tim 7 sendiri sudah tahu adanya Permentambem 975/1999 tentunya mereka sudah mensosialisaikan kepada warganya dan seingat saksi UU No. 20/2002 sudah dicabut sebelum tahun 2005, karena waktu adanya UU tersebut banyak komplain karena juknisnya juga belum ada maka akhirnya dicabut ;

• Bahwa musyawarah dilakukan oleh Tim lapangan setelah selesai atau sudah mau finalisasi kemudian dibawa ketempat saksi untuk diformalkan untuk dibuat berita acara karena saksi harus tanda tangan disitu ;

• Bahwa tehnisnya, apakah saksi mengetahui sebelum final, karena dilakukan oleh Tim yang ada dilapangan saksi tidak pernah ke lapangan, tetapi laporan ada beliau menyatakan daerah tersebut sulit karena ada masalah, masalahnya yaitu penolakan dari masyarakat, permintaanharga yang tinggi ;

• Bahwa tidak ada laporan mengenai tanaman baru, tidak ada pemaksaan, kami menerima laporan secara global masih ada penolakan dari masyarakat tetapi akhirnya mencapai kesepakatan ;

• Bahwa dalam BB No. 10 Berita acara antara PLN dengan TIM 7yang diwakili Petor dengan PLN, harga ganti rrugi Rp. 2.789.000.000,- (dua milyarb tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan ada lampirannya yaitu daftar nominatif dan sudah ditanda tangani oleh petugas lapangan yaitu pak Misman ;

• Bahwa pada waktu itu yang masuk keruangan saksi dari Tim 7 Pak Paulinus Petor, pak Hamzah dan pak Sidarta sedangkan dari PLN saksi, pak Suparyono dan pak Misman ;

• Bahwa pembahasannya hanya sebentar karena sudah ada kesepakatan

di lapangan,musyawarah hanya formalitas tetapi saksi tekankan bahwa setelah ada penyelesaian ini jangan ada lagi gangguan di lapangan itu yang saksi tekankan pada mereka karena saksi tidak ingin proyek diganggu lagi ;

• Bahwa syarat pencairan dengan melampirkan daftar nominatip, waktu itu porskot diajukan oleh pak Misman dan pak Suparyono kemudian diproses saksi menyetujui untuk diproses lebih lanjut, kemudian masuk di bagian keuangan kemudian bagian keuangan akan meminta droping dari Bapindo dan saksi membuat surat ke Bapindo untuk dorping senilai yang ada di proyek ini yaitu Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sekian ;

• Bahwa uang opersional Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sekian setahu saksi uangoperasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada waktu musyawarah dan sosialisasi dan lain sebagainya, yang lebih tahu adalah petugas yang dilapangan yaitu pak Suparyono dan pak Misman ;

• Bahwa uang tersebut setahu saksi sudah ada pertanggungjawabannya dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Bagian keuangan sewaktu saksi tanda tangan, waktu itu Kepala Bagian keuangannya adalah pak Suparyono ;

• Bahwa saksi diperiksa di Polda baru pada tahun 2013, yang dulu kami tidak tahu secara rinci karena tidak pernah dipanggil oleh polisi ;

• Bahwa dalam BB No, 10 (14) saksi mengenalinya, benar namanya porskot, yang meminta secara adminstarsi adalah pak Misman ;

• Bahwa saksi tidak curiga karena jumlah tanaman tersebut tergantung

dari luasnya masing-masing tanah, jadi data dari lapangan sudah diverifikasi oleh teman-teman ;

• Bahwa Izin prinsip turun tahun 1997 tetapi pelaksanaan dilaksanakan pada tahun 2004/2005 yang menjadi masalah pada waktu itu kami menunggu adanya kepastian lone, tetapi untuk ganti rugi anggaran dari PLN sendiri dan lone turun sekitar tahun 2002 ;

• Bahwa anggaran secara global dari Medan sampai Tasikmalaya ada anggaran untuk tahunan sebesar sekian-sekian, untuk proses anggaran sendiri PLN melakukan survey sesuai dengan pendataan karena panjangnya jalur dan tidak bisa melakukan sepotong-sepotong karena kawatir tidak nyambung ;

• Bahwa lelang dilakukan dipusat dan kami hanya menerima kontrak dari

pusat ;

• Bahwa setelah ijin prinsip turun seingat saksi ada larangan untuk menanam atau mendirikan bangunan dan saksi tidak pernah mengeluarkan edaran untuk melarang siapapun termasuk yang punya tanah ;

• Bahwa terkait dengan daftar nominatif, sebelum saksi tanda tangan disini yang mengganti saksi adalah pak Suparyono dan pak Misman sedangkan terdakwa Samin dan terdakwa Surono tidak ;

• Bahwa terkait dengan tanaman tambahan tidak ada laporan, ada laporan dari pak Misman terkait dengan ada paksaan dari warga atau yang mewakili dan saksi menyarankan untuk lapor polisi ;

• Bahwa para terdakwa tidak ada laporan terkait dengan penambahan jumlah tanaman dan penerima uang, saksi menerima data matang dan yang diskusikan adalah nilai besarannya sesuai dengan referensi dari harga pasar dan waktu itu belum ada kesepakatan dengan warga ;

• Bahwa nilai Rp. 2.900.000.000,- dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sekian dari hasil musyawarah dikalikan dengan jumlah pohonnya dengan muncullah nilai itu dan nilai tersebut muncul setelah ada dari Tim 7 dan pak Hamzah ikut atau tidak saksi lupa-lupa ingat tetapi yang ada pak Paulinus Petor dan pak Sidarta. ;

• Bahwa yang menjadi acuan adalah kesepakatan mengenai harganya, karena didalam Peraturan Mentambem No. 975/1999 tidak diatur mengenai masalah berapa nilainya tetapi mengatur ketinggian minimal 3 meter dan untuk ketinggian saksitetap mengacu pada PeraturanMentambem No. 975/1999 ;

• Bahwa didalam daftar nominatif ini ada tanda saksi, Saksi Misman Kepala Desa, saksi sebagai Kepala Proyek duduk sebagai Wakil Ketua dan saksi menanda tanganan berita acara sesuai dengan kedudukan saksi karena ini sebagai syarat adminisrasi untuk pengurusan proses selanjutnya, jadi Wakil Ketua sebagai Anggota Alternite ;

• Bahwa saksi mewakili institusi, kalau pak Misman sebagai Tim ;

• Bahwa kebenaran materiil adalah tanggung jawab dari panitia, yang bertanggung jawab kebenaran materiil dilapangan yaitu mereka yang melakukan pendataan waktu itu dilakukan oleh terdakwa Samin dan terdakwa Surono sedangkan sebagai koordinatornya adalah pak Misman, dan saksi bertanggung jawab formalnya ;

• Bahwa Tim 7 datang kepada saksi, karena saksisebagai wakil dari

institusi, saksi berkepentingan pekerjaan ini jangan sampai terjadi hambatan lagi karena harus kita sinkronkan dengan jadwal pelaksanaan konstruksinya ;

• Bahwa untuk di Timbulharjo tidak ada penyanderaan tetapi penolakan dari masyarakat ada bentuknya untuk masuk lokasi susah dan tidak dijinkan ;

• Bahwa dari PLN membolehkan langsung dengan musyawarah dan negosiasi dengan masyarakat dan kita akan berusaha langsung bertemu dengan masyarakat ;

• Bahwa dalam kondisi normal memang begitu, tetapi kondisi masyarakat di Timbulharjo pada saat itu dalam kondisi tidak normal saksi sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah Daerah itu yang terjadi di lapangan, karena saksi tidak bisa bergerak ;

• Bahwa warga yang mewakilkan kepada Tim 7, pada saat awal memperkenalkan diri di awal dulu saksi sampaikan bahwa saksi sebetulnya ingin langsung kepada masyarakat dan tanggapan dari Tim 7 mengatakan bahwa telah mendapatkan kuasa dari warga ;

• Bahwa tidak bisa langsung dengan masyarakat karena waktu itu masyarakatnya yang tidak mau, karena telah menunjuk Tim 7 ;

• Bahwa dalam pembuatan route tersebut kalau memungkinkan untuk digeser akan digeser tetapi ini sudah tidak mungkin karena tower-tower diluar Timbulharjo dan berdekatan sudah berdiri, sudah ada pondasi, karena secara tehnis ada persyaratan sudut simpangan maksimumnya ada sehingga secara tehnis tidak mungkin akan mengganti tower-tower,

di Timbulharjo hanya sebagaian kecil ada beberapa tower, pondasi

sudah ada nanti kalau belak belok sudah tidak mungkin ;

• Bahwa tanah masyarakat yang diatasnya berdiri tapak tower diberikan ganti rugi, kalau yang dibawah jalur diberikan kompensasi dan saksi tidak pernah mendengar yang dibawah jalur juga meminta ganti rugi ;

• Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dan tidak dilapori tentang tanaman titipan, kalau tentang tanaman kecil tersebut saksi juga tidak tahu ;

• Bahwa form yang disiapkan oleh PLN, yaitu besar, sedang dan kecil, tanaman kecil anggapan saksi sudah sesuai dengan Permentanbem No. 975/1999 tingginya minimal 3 meter ;

• Bahwaterdakwa Surono dan terdakwa Samin tupoksinya supervisi dan kontruksi, tetapi saksi minta tolong pada mereka, bahwa istilah minta tolong tidak sesuai dengan tupoksinya tetapi saksi menugaskannya

untuk melakukan itu dibawah koordinasi tim lapangan ;

• Bahwa Pak Suparyono (alm) mengetahui tentang konstruksi, tetapi tidak punya basic tentang kontruksi latar belakang pendidikannya adalah Drs ;

• Bahwa tugas yang diberikan kepada terdakwa Samin dan terdakwa Surono lebih pas dilaporkan kepada pak Suparyono ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup. ;

43. Saksi Prof. DR. IR. H.HAMZAH BERAHIM, MT ;

• Bahwa terkait dengan proyek jaringan Sutet yang melewati Sewon Bantul, kapasitas saksi selaku Tim 7 yaitu mensosialisasikan Undang Undang No. 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan, yang menunjuk saksi sebagai anggota Tim 7 adalah pak Harto ;

• Bahwa yang meminta tolong saksi untuk mensoisialisasikan UU NO. 20/2002 tersebut adalah Tim 7, Tim tersebut terdiri dari Paulinus Petor, saksi, Drs. Suharto, Ir. Suharto DS, Suharto Ngoto, Jumakir Suhud dan Harry Prabowo ;

• Bahwa yang menujuk atau menetapkan Tim 7 tidak tahu tetapi disahkan dari Kanwil Kehakiman DI. Yogyakarta ;

• Bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan di Desa Ngoro Oro, Semoyo, Gayamharjo Sleman, Serut Gunungkidul, Sungapan Kulon Progo pada tahun 2004 dan untuk Desa Timbulharjo Bantul saksi tidak merasa melakukan sosialisasi tetapi sudah dilakukan oleh anggota Tim 7 yang lainnya ;

• Bahwa penekanan dari sosialisasi, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2002, kewajiban masyarakat untuk mendukung hak badan kewenangan sesuai dengan pasal 32 dan PLN berkewajiban untuk memenuhi ganti rugi pelepasan hak atas tanah, bangunan dan tanaman ;

• Bahwa saksi tidak mengikuti sosialisasi di Timbulharjo, tidak mengetahui negosiasi besaran ganti rugi antara PLN dengan masyarakat, tidak mengetahui tanaman baru dan masalah ganti yang diberikan oleh PLN kepada masyarakat di Timbulharjo terkait masalah Sutet juga tidak tahu ;

• Bahwa saksi mensosialisasikan UU no. 20/2002, pasal 35 dan pasal 36 saksi tidak mensosialisasikan tetapi untuk di Timbulharjo saya tidak mensoisalisasikan ;

• Bahwa terkait dengan musyawarah di Semarang dengan pak Harsoyo, bahwa saksi pernah ke Semarang berapa kali lupa dan waktu tanda tangan berita acara musyawarah harga dimana saksi lupa ;

• Bahwa saksimengenali BB No. 13 yang berupa Surat Kuasa dan saksi

tanda tangan dalam surat kuasa tersebut ;

• Bahwa sosialisasi UU No. 20/2002 dilaksanakan Juli 2004, saksi tidak mengikuti Undang Undang tersebut telah dicabut ;

• Bahwa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat kapan dilakukan saksi sudah tidak ingat lagi ;

• Bahwa kaitan dengan pembatalan Undang Undang No. 20/2002 pada tanggal 21 Desember 2004, masih ada waktu tetapi saksi tidak melakukan perubahan terhadap nilai ganti rugi tersebut ;

Atas keterangan saksi,para Terdakwa menyatakan cukup ;

43. Saksi Ir. MISMAN

• Bahwa posisi saksi dalam proyek Sutet adalah sebagai Tim Sosialisasi dan Negosiasi, sosialisasi itu menerangkan masalah fungsi dan tujuan dari pembangunan Sutet, bersama dengan pak Suparyono dan pak Suwito adapun tugas saya adalah proses pelaksanaan, pak Suparyono untuk proses ganti rugi dan keuangan sedangkan pak Suwito mengenai medan listrik dan medan magnit ;

• Bahwa saksi mengetahui aspek-aspek mengenai ganti rugi ;

• Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi sebagai pelaksana sosialisasi berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh General Manajer yang saat itu dijabat oleh pak Ir. Agung Nugroho dan saya sudah melaksanakan tugas tersebut ;

• Bahwa terkait dengan gejolak dari masyarakat yang menghendaki agar semua tanaman dicatat saksi tahu berdasarkan laporan dari terdakwa Samin dan terdakwa Surono dan laporan tersebut saksi tindak lanjuti dengan melaporkan apa yang dilaporkan dari terdakwa Samin dan terdakwa Surono kepada Kepala Proyek yaitu pak Ir. Harsoyo ;

• Bahwa dari Tim 7 yang berangkat ke Semarang 5 orang yaitu pak Sidarta, pak Paulinus Petor, pak Drs, Suharto, Prof. Ibrahim dan Ir. Suharta DS tetapi yang masuk menemui pak Harsoyo hanya 3 yaitu pak Paulinus Petor, pak Sidarta dan pak Ir. Suharto DS dan saksi ikut masuk ;

• Bahwa yang dibicarakan disana :

• Yang dibicarakan intinya saksi sampaikan pak ini Tim 7 sudah kesini masalah disana masalah tanaman kecil mau dibayar atau tidak yang kedua harga ini kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per batang pak Harsoyo langsung membicarakan dengan pak Paul “kalau untuk tanaman kecil dibayar berarti melanggar aturan” dan pak Paul bilang “tapi kalau tidak dibayar mana ada orang yang tanamannya dirusak kok tidak dibayar, saya tidak sanggup”, pada waktu itu yang aktip pak Paul dan pak Sidarta ;

• Karena ini waktunya sudah mendesak mau tidak mau ini harus saksi bayar tetapi jarak tanamnya harus diperhatikan, karena melihat tanaman kecil banyak dalam data tersebut dan untuk menujukkan kewajaran ;

• Data yang punya kan bagian tanah dan ROW misal A luas tanah sekian dengan isi sekian kemudian oleh bagian tanah dan ROW dikurangi untuk diatur penjarakannya tinggal separuhnya adalah kepunyaan pak Setyawan;

• Harganya untuk sedang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan daftar nominatif oleh bagian tanah dan ROW tetapi yang membuat saya tidak tahu ;

• Bahwa peran saksi dalam daftar nominatif tersebut yaitu menanda tangani dalam daftar tersebut, kalau pada saat itu saksi tidak tanda tangan maka tidak bisa cair dan total yang keluar sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) sekian dan yang menyerahkan uang dari PLN ke Korlap adalah pak Suparyono bersama saksi dan Polisi, uang tersebut diserahkan tunai oleh pak Suparyono dan diterima oleh pak Subakir yang diketahui oleh pak Paulinus Petor ;

• Bahwa kemudian setelah menyerahkan uang tersebut kami terus pulang dan kata pak Subakir paginya uang tersebut didistribusikan kepadawarga yang berhak tetapi besarannya berapa tidak tahu ;

• Bahwa saksi tahu kalau tanaman kecil itu dibayarkan Rp. 25.000,- per batang tanaman kecil yang terdiri dari jati dan mlinjo saksi belum mendengar dan mendengar baru setelah penyidikan di Polda dan asalnya tanaman terssebut dari mana saksi tidak tahu ;

• Bahwa PLN tidak hanya mengeluarkan uang untuk kompensasi tanaman tetapi juga mengeluarkan untuk kompensasi tanah, bangunan, disamping itu juga mengeluarkan uang untuk operasional yang dipegang oleh pak Suparyono yang dipergunakan pada saat keperluan PLN, waktu PLN mengundang Tim 7 untuk ketemu dengan pak Harsoyo dan koordinasi untuk minta bantuan aparat, jumlahnya 4 % dari keseluruhan ; `

• Bahwa saksitidak menggunakan uang tersebut dan waktu saksidari

Semarang ke Yogyakarta dengan menggunakan SPPD, uang operasional tersebut juga digunakan misalnya untuk minta cap ke Kelurahan dan lainnya ;

• Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari ganti tanaman dan apakah orang lain setahu saksi juga tidak dapat ;

• Bahwa tanaman dibawah 3 meter berapa jumlah uangnya saksi tidak tahu, tetapi di lapangan data dari terdakwa Surono dan terdakwa Samin dimasukkan ke k (kecil), data dari terdakwa Surono dan terdakwa Surono saksi tidak tanda tangan ;

• Bahwa saksi di PLN secara struktural sebagai koordinator tehnik listrik, saksi mengkoordinir pelaksanaan pembangunan ;

• Bahwa sebelum ada pendataan memang ada undangan resmi ;

• Bahwa untuk data nominative memang tidak di tanda tangani warga ;

• Bahwa daftar penerimaan uang ganti rugi dari masyarakat pohon mlinjo, saksi tidak tahu, warga dapat sekian sisa sekian itu yang buat saksi tidak tahu, tahu-tahu di penyidik ;

• Bahwa negosiasi saksi ikut dari awal tetapi karena masalah Timbulharjo untuk menentukan kecil dari lapangan tidak mampu, yang memutuskan adalah Kepala Proyek, bertiga tetap mendampingi ;

• Bahwauntuk nego harga Pak Suparyono mengambil dari Dinas Pertanian dengan hraga umum/pasar setempat kemudian dikombinasi, kita menawar dengan mengambil dari harga pertanian dulu karena rendah misal harga umum Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga Pertanian Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) maka kita paling tinggi memberikan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

• Bahwa didalam melakukan Pendataan sekitar 4 haridan dalam melaksanakan Pendataan pada saat itu bersama Tim 7;

• Bahwa waktu melakukan sosialisasi saksiselalu berhadapan dengan Tim 7 artinya saksi memberikan sosialisasi ke Tim dan Korlap, jadi saksi tidak memberikan sosialisasi kepada warga, karena warga menguasakan ke Korlap dan Tim 7 dan untuk sosialisasi biasanya diadakan di RM . Numani dan saksi memberikan sosialisasi dari UGM ;

• Bahwa saksi mengadakan sosialisasi secara komplit yaitu, Kordus, Korlap dan Tim satu kali dan hasilnya mereka menolak kalau UU No. 20/2002 dianulir dan memakai Kep. Mentambem ;

• Bahwa yang saksi lakukan selaku Ketua Tim Sosialisasi, saksi selalu koordinasi tak terbatas hasilnya disampaikan Tim 7 kemudian hasilnya dibahas dan hasilnya yang dibawah 3 meter tetap tidak bisa diakomodir itu beberapa kali setiap ketemu selalu menanyakan bagaimana perkembangannya ;

• Bahwa didaerah bantul ada warga yang menolok dilewati sutetyaitu didaerah Pendowo Harjo ;

• Bahwa untuk daerah Timbulharjo tidak ada akan tetapi di Daerah Kulon Proga memang pernah ada ancaman fisik dari warga ;

• Bahwa dalam Penyidikan ketika tidak sesuai ya saksi bantah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang AHLI yang didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Drs. AGUNG PRASETYO ADI,;

• Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli dan pekerjaan:

- Riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :

- Lulus D III STAN tahun 1983 ;

- Lulus S 1 STIE Widya Wiwaha tahun 1993 ;

- Lulus S 2 Fakultas Sospol UGM Tahun 2003;

- Diklat pelatihan anti korupsi ;

- Adapun riwayat pekerjaan sebagai berikut :

- Kerja di Perwakilan BPKP Samarinda 1983 ;

- Pidah di Perwakilan BPKP di DI. Yogyakarta tahun 1990 -2000 ;

- Pindah di Perwakilan BPKP Bengkulu tahun 2003-2004 ;

- Pindah di Perwakilan BPKP DI. Yogyakartan sejak tahun 2005 ;

• Bahwa ahli pernah diminta tolong oleh Penyidik untuk menghitung kerugian negara proyek Sutet di Timbulharjo ;

• Bahwa dalam melaksanakan tugas semata-mata karena ada permintaan dari Polda DI. Yogyakarta untuk membantu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan kami ditugaskan oleh Instansi kami, kami melakukan perhitungan berdasarkan data-data yang diberikan oleh kepala penyidik karena kewenangan dan kapasitas kami melakukan perhitungan sesuai dengan aturan main apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan;

• Bahwa Berkas yang terima dari penyidik yaitu :

• Berkas BAP Penyidik dari Polres Bantul atas Saksi-saksi ;

• Daftar pembayaran ganti rugi uang bebas Sutet ;

• Berita acara sidang musyawarah penetapan Kompensasi tanah ;

• Ijin prinsip Gubernur ;

• Surat pemberian rekomendasi ;

• Undangan dari Subakir kepada warga ;

• Kwitansi pembayaran ganti rugi senilai Rp. 2.789.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

• Daftar inventarisasi tanaman ;

• Buku Inventarisasi ;

• Daftar pembayaran ganti rugi ;

• Daftar nominative ;

• Disamping itu melakukan Konfirmasi ulang di lapangan ;

• Bahwakarena kejadiannya sudah 7 tahun yang lalu Ahli tidak ingat lagi, tetapi yang jelas paling tidak kita melihat lokasi dimana, kondisi tanamannya bagaimana, kepemilikannya bagaimana dan lain sebagainya ;

• Bahwa dalam melakukan cek ulang berdasarkan data yang didapat, pertama mempelajari dulu kriteria siapa yang berhak, siapa pemiliknya, berapa harus diberikan sebagai kompensi, dan menghitung berdasarkan Keputusan Mentambem No. 975/1999 tanggal 11 Mei 1999, dari situ sudah diatur pohon apa yang diganti, kepemilikan apa yang mendapat kompensasi, kondisi kriteria besar, sedang dan kecil ;

• Bahwasecara kronologis mungkin ada kaitannya karena UU No. 20/2002 mengatur ketanaga listrikan tetapi intinya yang paling tepat didalam inventarisasi adalah memakai Keputusan Mentambem No. 975/1999 ;

• Bahwa yang Ahli simpulkan adalah tidak semua tanaman yang dimasukkan dalam daftar inventarissasi itu sesungguhnya dibayar sesuai dengan peratuan yang baru, karena dilihat dari kriteria besar, sedang,kecil, tinggi dan sebagainya dan dari perhitungan kami ada tanaman yang sebenarnya tidak layak diganti karena tingginya kurang dari 3 meter ;

• Bahwa hasil perhitungan kami dari 4.298 batang tanaman yang kita inventarsis terdapat 3.998 batang yang tingginya kurang dari 3 meter yaitu tanaman mlinjo dan jati adapun kerugiannya ada Rp. 1.911.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah) sekian dan ini merupakan kerugian Negara ;

• Bahwa yang lainnya tidak ditemukan karena data yang diverifikasi adalah hanya data yang diberikan dari penyidik itu yang dilakukan ;

• Bahwa di BPKP setiap penugasan tidak bisa dilakukan sendiri karena

ada penugasan mandiri, penugasan mandiri merupakan aturan di BPKP dan Tim tersebut terdiri dari :

• Ketua Tim : Agus Tri Marhadi ;

• Pembantu Penanggung jawab : Suta’at ;

• Pengendalai tehnis : Saya (Agung Prasetyo Adi) ;

• Anggota : Faeshol Cahyo Nugroho ;

• Bahwa kalau UU No. 20/2002 khususnya pasal 36 dikaitkan dengan Keputusan Mentambem No. 975/1995 :

• Pasal 36 UU No. 20/2002 dikaitkan dengan Kep. Mentambem adalah peraturan yang khusus jadi fungsinya dia hanya menghitung yang berhak mendapat ganti rugi ada kriterianya, sepanjang tanaman tidak masuk kriteria tersebut itu melanggar hukum yang ditetapkan otomatis merupakan kerugian negara ;

• Bahwa yang harus bertanggung jawab dalam hal karena kapasitas ahli dalam menghitung kerugian negara berdasarkan data, kriteria dan menentukan besarnya kerugian negara dan kapasitas Ahli sebagai ahli tidak bisa menetapkan siapa yang melawan hukum ;

• Bahwa Ahli tidak sampai detail waktu uang keluar, waktu diberikan data memverifikasi betul tidak uang yang keluar dari PLN untuk ganti rugi dari data tersebut adalah sah uangnya dari PLN dan setelah ditelusuri ternyata uangnya sudah sampai pada yang mendapatkan ganti rugi tersebut dan dicocokkan berapa seharusnya benar-benar yang dikeluarkan ;

• Bahwa karena perhitungannya sesuai dengan data yang diberikan dan boleh mengklarifikasi dalam jika tidak yakin dan intinya bahwa uang itu mengalir sah ;

• Bahwa yang dilakukan adalah kondisi phisik berdasarkan Keputusan Mentambem No. 975/1999 dengan ketinggian minimal 3 meter ;

• Bahwa kriterianya tidak hanya tinggi saja, yang lain masih banyak antara lain ada 17 meter kekanan dan kekiri, ketinggian dari tanah berapa ;

• Bahwa dana sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sekian tidak hanya dipergunakan untuk 4.298 batang saja tetapi lebih dari itu ;

• Bahwa dalam laporan sudah dijelaskan bahwa jumlah 4.298 batang dengan senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sekian adalah terkait dengan tanaman titipan dan dari jumlah tanaman titipan tersebut yang tingginya belum mencapai 3 meter ada sebanyak 3.998 batang senilai Rp. 1.911.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah) sekian ;

• Bahwa yang menerima dana di Desa Timbulharjo dalam laporan dari PLN diserahkan kepada saudara Subakir pada tanggal 25 Januari 2005 sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua tujuh ratus juta rupiah) sekian, saya melihat tanda terimanya yang ditanda tangani beliau ;

• Bahwa dari 3.998 batang dibawah 3 meter dengan danaRp. 1.911.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah) sekian menghitungnya dari data yang diberikan oleh penyidik,kemudian dilakukan klarifikasi, semuanya sudah dibayarkan kepada warga mestinya dana Rp. 1.911.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan karena tingginya kurang dari 3 meter ;

• Bahwa tidak sampai konfirmasi kepada si A, B, C dsb hanya menyampaikan bahwa sebenarnya barang yang tidak layak dibayar mengapa uangnya sudah keluar, Ahli hanya menghitung barang itu tidak layak dibayar tetapi kenyataan di lapangan tetap dibayarkan ;

• Bahwa kalau ditotal jumlahnya Rp. 2.700.000.000,- (dua tujuh ratus juta rupiah) distu dibagi habis menurut datanya tetapi tidak mengkonfirmasi kepada warga ;

• Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara :

• UU No. 17/2003 Pasal 1 menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

• Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

• Bahwa setahu ahli uang negara karena PLN itu adalah badan yang menerima fasilitas dari negara dan yakin itu adalah uang negara, karena di PLN menurut sumber dananya bisa berasal dari IBF, pinjaman luar negeri dan juga dari unit penerimaan PLN sendiri itu masuk di keuangan negara ;

• Bahwa keterangan Saksi dari PLN bahwa sebagian dana untuk proyek Sutet adalah berupa lone pinjaman luar negeri dan subsidi pemerintah, Ahli tetap berpendapat sebagai uang negara karena mekanisme anggaran baik berupa lone, hibah luar negeri, bantuan luar negeri dia bisa digunakan kalau masuk dalam mekanisme PLN, dan PLN anggarannya juga melalui APBN ;

• Bahwa Subsidi yang dimaksud disini sebenarnya adalah bantuan pemerintah melalui APBN, bisa juga melalui bantuan luar negeri atau hibah kalau subsidi tidak mengembalikan lagi tetapi kalau lone disitu ada peraturan dan harus mengembalikan dalam jangka waktu tertentu ;

• Bahwa pengaturan mengenai batas kepemilikan kaitannya dengan suatu barang usaha ini adalah kaitannya dengan keputusan didalam menentukan hak suara, jadi suara itu bisa diakui kalau 50 plus 1, kalau mempunyai hak saham atau hak apaun diatas 50 % itu berarti sudah diakui ;

• Bahwa BPKP tidak ada kaitannya penganggaran dengan BUMN, kebetulan BPKP sebagai aparat pengawasan yang ada kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan kita dipercaya untuk melakukan perhitungan ;

• Bahwa dasar Undang Undang kualifikasinya sudah lazim sekali tetapi untuk UU sendiri lupa tetapi ada surat tugas untuk melaksanakan ;

• Bahwa tugas menghitung kerugian negara justru BPKP yang pertama kali diminta oleh Kejaksaan Agung dan sekarang BPK juga sudah ada aturan mainnya untuk kerja sama ;

• Bahwa menurut Ahli Kep. Mentambem No. 975/1999 secara piranti memang UU, sepengetahuan Ahli adalah karena lex speliasit jadi sebenarnya yang mengacu adalah Kep. Mentembem No. 975/1999 karena lebih khusus aturannya ;

• BahwaAhli melihat instrument kejadiannya untuk meyakinkan barang yang sudah diterima otomatis kita mempunyai usul-usul misalnya paling tidak menanyakan tanahnya apa betul tanah tersebut milik si A yang tahu adalah kepala desa, apa betul tanah yang terkena aliran Sutet adalah miliknya dan yang terkait antara lain bisa melalui face to face dari PLN antara lain dengan Misman, Samin dan Surono ;

• Bahwa caranya untuk data-data diberikan aparat penyidik terutama untuk data yang masih memerlukan bukti, jadi tidak yang terima begitu saja, dan untuk meyakinkan Ahli melakukan konfirmasi kepada PLN ;

• Bahwa karena Tim ada beberapa konfirnasi yang didapat, bersama dengan penyidik ke PLN yang di Jalan Mangkubumi Yogyakarta untuk bertanya masalah Sutet itu bagaimana, sifatnya hanya minta data tambahan saja dan PLN Gedongkuning bukan yang mengerjakan proyek;

• Bahwa Ahli tidak melakukan audit, hanya menghitung jadi menghtung itu sifatnya data sudah disediakan ;

• Bahwa untuk membayar ganti rugi tanaman sumber dananya dari lone ;

• Bahwa sebenarnya tidak mengabaikan UU No. 20/2002, kami tetap mempelajari dan untuk pertimbangan juga ;

• Bahwa dari 4.298 yang kurang dari 3 meter ada 3.998, selisihnya karena kriterianya sudah jelas memakai Kep. Mentambem No. 975/1999, maka yang tidak memenuhi syarat ya otomatis tidak kita perhitungkan ;

• Bahwa pada saat menghitung kerugian negara dari Rp. 2,700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sekian dan selisihnya Rp. 1.900.000.000,- (satu sembilan ratus juta rupiah)sekian yang harus kembali ke PLN, sebenarnya untuk Rp. 1.900.000.000,- (satu sembilan ratus juta rupiah) sekian si A si B jelas, persepsi Ahli kalau dari pengeluaran yang dipressentasi satu persatu akhirnya Rp. 1.900.000.000,- (satu sembilan ratus juta rupiah) ;

• Bahwa karena keputusan rapat pemegang saham ditentukan setahun sekali setelah laporan audit selesai tujuannya banyak sekali antara lain bisa menentukan arah perusahaan, menentukan hutang, jasa produksi dan lainnya itu diatur didalam UU perseroan tetapi nomor berapa lupa ;

2. Dr.W. RIAWAN TJANDRA, SH,M.Hum;

• Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah adalah sebagai berikut :

- Lulus S.1 Uninversitas Brawijaya Malang tahun 1993 ;

- Lulus S2. Universitas Gajah Mada Yogyakarta Bidang Konsentrasi Hukum Kenegaraan, tahun 2003 ;

- Lulus S.3 Universitas Gajah Mada, Bidang Hukum Administrasi Negara tahun 2009 ;

• Bahwa riwayat Pekerjaan :

- Lektor Kepala IV/a pada Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (sejak 1 Desember 1993 sampai sekarang) ;

- Advokat sejak tahun 2000 sampai sekarang ;

- Konsultan Hukum sejak tahun 2000 sampai sekarang ;

- Keahlian khusus ;

- Perancangan Peraturan Perudang-undangan (legal drafter) ;

- Ahli Hukum/Advokat ;

- Eksaminator Putusan Peradilan khususnya yang berkarakter hukum publik ;

- Saksi Ahli Bidang Hukum Adminstrasi Negara di Pengadilan Tipikor ;

• Bahwa sebagai Ahli Keuangan Negara, Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, mata kuliah yang pegang adalah Hukum Administrasi dan Keuangan Negara ;

• Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara :

• Pemahaman keuangan negara, titik mulanya harus belajar dari konstitusi dan Tap MPR No. 10 tahun 2001, UU No. 11 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menggantikan UU No. 19 tahun1968, setelah keluarnya Undang Undang No. 11/2003 maka pengaturan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dipisahkan, untuk perbendaharaan negara diatur dalam UU No. 1 tahun 2004 sedangkan keuangan negara diatur didalam UU No. 17 tahun 2003 ;

• Pasal 1 ayat (1) UU No. 17/2003menegaskan keuangan Negaraadalah semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

• Pengertian keuangan negara dalam Pasal1ayat 1 tersebut pada Pasal 2 kemudian dirinci ada 9 item pengertian keuangan negara, salah satunya kaitannya dengan perkara yang diperiksa dalam saat ini yaitu ini memasukkan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah sebagai bagian dari pengertian keuangan Negara ;

• Pasal 2 huruf g saat ini di MK sedang menunggu putusan, yang dipermasalahkan intinya akan mencoret sebagian Pasal 2 huruf g, yaitu kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah, namun untuk mempertegas eksistensi Pasal 2 ini pada tahun 2008/2009 Ahli juga menjadi Ahli juga, kebetulan juga dalam perkara PLN juga dengan Terdakwa Pak Edi Widiyono juga ada status uang di BUMN, dalam putusan tingkat pertama hingga kasasi itu putusan sudah ada ;

• Inti putusan sebagai pendapat saja bahwa uang di BUMN masih masuk di ranah Keuangan negara, sehingga masih tunduk dalam UU No. 17 tahun 2003 ;

• Bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara menurut Ahli adalah kekayaan yang diambil dari APBN atau APBD yang kemudian dipisahkan untuk dikelola oleh BUMN atau BUMD, itu diatur dalam Undang Undang mengenai BUMN nya ;

• Bahwa sampai saat ini status uang di BUMN posisinya masih mengikuti Pasal 2 huruf g artinya dikuatkan oleh MA tahun 2010 atas perkara Terdakwa Edi Widiyono dan dalam putusan tersebut pendapat Ahli dimasukkan kemudian dituangkan dalam putusan sampai Kasasi yang putusannya dikuatkan ;

• Bahwa jika BUMN ada yang berbentuk Persero, para ahli hukum bisnis mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi kalau disini Ahli sebagai ahli Hukum Keuangan Negara berpegang pada teori Hukum Adnminstrasi Negara, yang pada intinya bahwa dalam teori status uang BUMN tidak berubah, tetap uang negara itu tunduk pada dua teori yang pertama Teori Sumber dan kedua Azas kelengkapan ;

1. Pertama Teori Sumber : teori dimana uang tersebut yang bersumber

pada APBN, kalau daerah APBD, karena bersumber pada APBN maka pengelolaan APBN mengikuti siklus mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan sampai pertanggung jawaban, maka untuk mekanisme pertanggung jawaban dilakukan melalui hukum publik, sehingga tidak menyebabkan uang tidak berubah ;

2. Azas kelengkapan sebenarnya merupakan azas klasik dalam teori

hukum keuangan negara tetapi oleh UU No. 17/2003 masih diakui, memberikan otoritas kepada parlemen atau DPR untuk bisa memantau seluruh aktivitas pengguna uang negara, tidak boleh pengguna aktivitas yang menggunakan keuangan negara terlepas dari kontrol yaitu melalui BPK ;

• Bahwa Sistim pengelolaan keuangan negara Indonesia, sebenarnya lebih menggunakan model Eropa centriskhususnya Belanda, memang BUMN tunduk pada Dewan Pimpinan Nasional, anggotanya adalah juga Pimpinan maupun karyawan BUMN tersebut, disitu BUMN diberi sampiran untuk memberikan kemanfaatan pada kesejahteraan publik, kalau model Amerika centris Ahli tidak akan membahas karena ini lebih ke hukum bisnis, karena dalam pola keuangan negara Indonesia masih menganut Eropa centris ;

• Bahwa didalam UU No. 17/2003 dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17/2003, tetapi didalam UU BUMN sendiri, BPK justru diundang oleh BUMN untuk melakukan pengawasan atas uang BUMN tersebut dan status keuangan negaranya akan terlepas dari UU No. 17/2003 kalau MK mengabulkan hal tersebut ;

• Bahwa apabila Perseronya sudah menjadi lebih terbuka, komposisi penyertaan modalnya sudah tidak dominan lagi, hal ini juga pernah muncul Pengadilan Tipikor Jakarta, tetapi kemudian Penyidik JPU KPK menunjukkan ada peraturan Pemerintah yang menunjukkan adanya subsidi besar yang setiap tahun diberikan oleh negara kepada BUMN, pengaturan subsidi semacam maka ini menunjukkan aspek uang yang ada disitu adalah dominan uang negara dan PP nya ada tetapi Ahli lupa ;

• Bahwa BUMN yang berbentuk Persero harus tunduk pada UU PT atau pada UU BUMN,dalam teori Hukum Administrasi Negara maka BUMN lebih ke pengelolaannya, tetapi status keuangannya tidak mungkin berubah ;

• Bahwa kalau di dalam bidang hukum memang ada mata kuliah yang mengatur tentang BUMN ada ahlinya tersendiri, kalau aspek keuangan negaranya bisa dillihat bahwa alur pertanggung jawabannya harus sampai pada pertanggungjawaban seperti cara mempertanggung jawabkan APBD kalau uang itu bersumber dari uang negara atau daerah yang masuk melalui Subsidi dan disitu sudah diatur didalam Undang Undang Keuangan Daerah yang disebut azas-azas pengelolaan keuangan yang baik antara lain azas akuntanbilitas dan profesionalitas, disitu sudah diatur mengenai mekanisme penggunaan uang yang berasal dari pemerintahan tersebut dan tujuan biasanya melekat pada Peraturan Pemerintah yang dijadikan landasan untuk masuknya subsidi ke institusi BUMN ;

• Bahwa kalau pejabat BUMN tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan negara tersebut, didalam siklus APBN itu siklus tahunan meskipun kemudian pertanggung jawabannya biasanya berhimpit dengan tahun anggaran berikutnya, antara Januari s/d Maret biasanya untuk periode Pertanggung jawaban Anggaran Negara (PAN) oleh karena itu maka yang menerima subsidi dari negara itu harus melaporkan penggunaannya supaya bisa masuk sebagai bagian didalam PAN tersebut dan harus dipatuhi dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, kalau ini tidak dipatuhi akan dilihat wilayahnya apakah pelanggaran norma Hukum Adminsitrasi Negara atau mungkin ada unsur kecurangan untuk dibahas dalam hukum pidana ;

• Bahwa untuk membedakan perbuatannya, Intinya Hukum Administrasi untuk mengkategorikan suatu pelanggaran norma Hukum Adminstrasi yang pertama patuh dari Undang Undang yang berlaku, ada 3 sayap yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil, formil dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan untuk dikeluarkan ada 3 sayap dia berwenang pertama secara materiil kedua dari segi waktunya dan ketiga ada wilayah kewenangannya, dalam HAN juga ada juga ada yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik misal azas kepastian hukum, azas keterbukaan, maka kalau ini dipatuhi dan tidak dilanggar maka tidak ada kesalahan HAN ;

• Bahwa dalam perkara ini ada pejabat, dia mempunyai kewenangan untuk menentukan harga ganti rugi, dia tahu ada penyimpangan tapi karena tekanan masyarakat tentang besaran ganti rugi kalau tidak segsra diputuskan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar, pendapat Ahli:

• Dalam penggunaan diskresi dalam kondisi mendesak itu sah atau tidak, dalam HAN diuji oleh batas atas dan bawah, batas-batasnya tidak berwenang didalam peraturan yang berlaku dan yang ketiga sesuai dengan tujuan memberikan kemaanfaatan publik, kalau dua hal ini tidak dilampaui maka tindakan diskresi yang sah, tetapi kalau tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ada unsur penyalahgunaan kewenangan maka ini diskresi yang tidak sah ;

• Bahwa pada waktu menanda tangani pejabat BUMN tersebut mengetahui ada hal yang tidak sesuai dengan aturan,pendapat Ahli :

• Sebetulnya mekanisme internal harusnya ada kalau menyangkut tindakan yang ada diwilayah administratif yang melanggar norma-norma dilingkungan kepegawaian BUMN yang semestinya ada pengawasan melekat tetapi apakah dipergunakan atau tidak oleh institusi yang lebih tinggi, kalau institusi yang lebih tinggi membiarkan saja ini harus dilihat sampai disitu kalau ternyata memang dibenarkan oleh atasannya dan ini kan melibatkan pejabat yang lebih tinggi mengapa tidak mengambil tindakan kalau ada pelanggaran hukum, seorang aparat pemerintah dibenarkan mengambil kebijakan diskresi tetapi tidak boleh melanggar norma peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan tujuan kepentingan umum ;

• Bahwa UU No. 20/2002 dalam pasal 35 dan 36, ini disosialisaikan oleh Tim 7 dan PLN mensosialisasikan Permentembem No.975/1999, sebelum pembayaran ganti rugi UU 20/2002 dicabut pada Bulan Desember 2004, UU yang diberlakukan:

• Sebetulnya ada yang memberikan mandat kepada DPR dan pemerintah untuk segera membuat ganti dari UU yang tidak berlaku, kalau UU yang tidak berlaku tadi tidak segara diganti disini ada semacam kevakuman, konsukensinya ada UU yang dicabut tetapi segera ada undang undang yang menggantikannya dalam hal ini semacam menjadi pro dan kontra, apakah peraturan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari UU sementara cantolannya sendiri sudah dibatalkan oleh MK masih mempunyai kekuatan atau tidak, dalam konteks ini pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berbicara mengenai itu, dalam Konteks ketatanegaraan konsekuensinya harusnya pemerintah segera mengeluarkan UUyang baru ;

• Berkaitan dengan itu bisa dilihat dalam peraturan tehnis operasional yang mengatur dari penggunaan wewenang jabatan karena setiap pejabat pemerintah dia tunduk pada sebagai norma Hukum adminstarsi yang mandiri dan norma hukum adminstrasi yang mengatur pejabatnya, norma yang mengatur pejabatnya diantaranya UU tehnis sektoral yang sudah dicabut tadi,sedangkan sebagai norma Hukum Adminstrasi negara yang mandiri adalah norma yang diciptakan pejabat pemerintah, bisa peraturan pemerintah bisa bisa peraturan menteri dan ini menjadi pegangan pejabat adminstrasi negara didalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya ;

• Bahwa kalau warga mendasarkan UU yang sudah dicabut tadi seharusnya dilakukan renegosiasi dulu sebelum ganti rugi diberikan :

• Kalau Keputusan Mentambem mestinya merujuk keuangan negara karena itu adalah bagian dari kewenangan Keputusan Mentambem untuk mengatur sistim keuangan negara, maka mekanisme dan sistim pertanggung jawabannya Permantembem ;

• Bahwa proses ganti rugi sah atau tidak setelah UU No. 20 Tahun 2002 sudah dicabut oleh MK, berarti sudah tidak ada norma lagi disitu ;

• Bahwa kalau seandainya putusan MK, keuangan BUMN bukan keuangan negara bagaimana pendapat ahli :

• Lazimnya UU keuangan negara dalam No. 17/2003 khususnya Pasal 2 huruf g, keuangan negara memang bertitik tolak dari era berlakunya ICW maupun undang undang keuangan Indonesia, memang pada saat itu banyak penyimpangan tidak hanya di BUMN tetapi juga yayasan yang tidak terjamah oleh Undang Undang Tipikor, kemudian menurut keuangan negara itu memasukkan salah satu bagian supaya tidak wilayah abu-abu yang bisa dimanfaatkan celah-celahnya ;

• Bahwa dalam BUMN yang dimasukkan pada keuangan negara hanya saham yang berasal dari keuangan negara, sementara diluar dari saham itu bukan kekayaan negara, pada intinya menghendaki pembinaan adminstratif dari kementrian keuangan dalam pola pengelolaan keuangan, dan dalam pola pengolaan semacam negara masih menganggap bahwa BUMN menjadi bagian dari fungsi negara, BUMN salah satu cara dari perbuatan pemerintah, ada 8 cara perbuatan salah satunya adalah pemerintah bisa bertindak melalui perusahaan negara yang lain pemerintah bertindak sendiri membuat sendiri missal membuat undang undang dan yang lainnya untuk semi bisnis pemerintah bisa bertindak melalui perusahaan negara ;

• Bahwa juka BUMN sahamnya 100 % kaitannya dengan keuangan negara, kalau dibaca dalam konteks UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, UU tentang pemeriksaan keuangan negara disitu tidak ada aturan spesifikasi yang membuat kualifikasi seperti itu, masih tunduk pada keuangan negara ;

• Bahwakalau BUMN sahamnya punya negara 51 % selebihnya swasta,Fase dalam Pasal 2 huruf g tidak membuat suatu klasifikasi kalau memang ada perubahan format pengaturan maka UU keuangan negara dan UU BUMN disinkronkan saja tetapi masuknya didalam substansi UUnya, hal yang Ahli ketahui apa yang digunakan sebagai argumentasi yaitu pak Irfan maupun Prof. Nindyo itu diranahkan Peraturan Pemerintah (PP) didalam peraturan lebih rendah dari UU nya selama UUnya tidak eksplisit menyebut pola pengaturan seperti apa yang diargumentasikan oleh para agrobisnis Ahli rasa ikuti saja dalam Pasal 2 huruf g dan putusan MA dalam perkara Edi Widiyono ;

• Bahwa yang dilakukan oleh PLN tersebut berkaitan dengan keuangan negara, didalam UU No. 15/2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU No.15/2006 tentang BPK dan juga diikuti Peraturan No. 1/2007 tentang standart pemeriksaan keuangan negara, sebetulnya BPK sendiri sejauh yang Ahli ketahui sudah bisa mengklasifikasikan apakah kerugian kerugian yang terjadi BUMN merupakan unsur Tipikor, maka pembentuk amandeman UUD menempatkan BPK yang mandiri, sebaiknya hal tersebut diserahkan kepada audit BPK ;

• Bahwa terkait dengan hutang dan Piutang,BUMN masuk keuangan negara Ahli mengkategorikan keuangan negara ;

• Bahwa siapapun yang memakai uang negara dia harus tunduk pada mekanisme dan pertanggung jawaban terhadap keuaganan negara ;

• Bahwa kalau lone/pinjaman, sepanjang kemudian masuk didalam APBN menurut pendapat Ahli sudah masuk didalam siklus keuangan negara sehingga lone ini karena juga menggunakan fasilitas negara, pemerintah yang bertanggung jawab maka juga tunduk pada mekanisme pertanggung jawaban keuangan negara ;

• Bahwa kalau PLN mempunyai anak perusahaan, bila saham 100 % dari PLN, sampai saat ini memang pernah ada kasus semacam ini dan jawaban juga disampaikan pada penyidik, karena ini juga menggunakan fasilitas ini juga masuk didalam lingkup keuangan negara ;

• Bahwa definisi kekayaan negara yang dipisahkan, struktur permodalan di PLN, kekayaan negara yang dipisahkan negara adalah yang bersumber pada APBN untuk diserahkan kepada BUMN/perusahaan negara.dalam konteks ini UU tidak membuat suatu klasifikasi secara khusus mana yang merupakan modal PLN sendiri, mana yang dari uang negara selama tidak ada pengaturan dalam UU yang ada tidak direvisi, ini pertanggungjawaban siklus APBN ;

• Bahwa menurut ahli yang dimaksud keuangan negara yang dipisahkan masuk kepada PLN,Tehnis opersionalnya bisa dirujuk didalam peraturan internal dari PLN sendiri, UU keuangan negara hanya berkepentingan untuk mengamankan, agar aliran keuangan negara, agar tidak satupun bagian dari keuangan negara yang tidak terpantau oleh pengawasan ;

• Bahwa APLN dalam membiayai proyek,ada kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan, didalam UU yang mengatur mengenai pemeriksaan yaitu UU15 /2004 seluruh unsur keuangan negara tunduk pada pemeriksaan BPK, yaitu berdasarkan UU No. 15/2006 dan BPK sendiri mengeluarkan peraturan sendiri yaitu Peraturan BPK No.1/2007. Oleh karena itu ini menjadi ranah BPK untuk mengklasifikasikan, apakah ini merupakan kerugian negara yang masuk Tipikor atau bisnis dan untuk rujukan yang paling sah adalah memgacu pada temuan BPK ;

• Bahwa menurut ahli bisa menjadi ranah korupsi,BPK bisa masuk kesemua sektor bahkan swasta bisa dilakukan audit oleh BPK sepanjang ada aliran negara disitu dan indikasi kerugian negara disitu ;

• Bahwa menurut ahli tentang putusan MA No. 77 tahun 2011, yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN dari negara yang dipisahkan maka pengelolaannya, sepenuhnya berdasarkan UU tentang persero tadi ?

• Keputusan MA tadi diambil berdasarkan fatwa dan permohonan fatwa dari kementrian namun posisi fatwa sendiri kan tidak muncul dalam peraturan per UU an dan kemudian polemik terjadi dan sampai kemudian forum hukum tata negara UI dan beberapa ahli mengajukan uji materiil di MK mengenai Pasal 2 g dan kondisi saat ini norma yang eksis adalah Pasal 2 huruf g dan juga Tap No. 10/2001 disitu bagian keduanya mengatakan bahwa BPK untuk mengintensifkan pengawasan lembaga pemerintah, BUMN, BUMD dan sebagainya ;

• Bahwa kalau menyangkut seluruh hutang piutang PLN, pendapat ahli terhadap langkah-langkah PLN ada tunggakan-tunggakan besar Rp. 1 M, sejauh kalau memang pembiayannya dari uang negara maka harus mempertanggung jawabakannya berdasarkan mekanisme tanggung jawab keuangan negara ;

• Bahwa menurut pendapat ahli denganPasal 2 huruf g dengan UU

tentang BUMN yang menurut Fatwa MA adalah Lex Spesialist terhadap BUMN,Fatwa MA sangat susah ditempatkan sebagai bagian dalam hirarki dalam norma hukum dalam konteks UU No.19/2004 dan UU No. 12/2011, sehingga dalam praktek peradilan susah dikatakan sebagai norma hukum yang mengikat karena fatwa MA bukan peraturan perundang-undangan kalau kita melihat frase perusahaan negara/daerah Pasal 2 huuruf g masih mempunyai kekuatan yang mengikat sejauh belum ada perubahan MK maupun oleh amandemen sendiri ;

• Bahwa kalau BUMN yang menjalankan usahanya tidak menggunakan subsidi tetapi profit yang diperoleh dari perusahaan itu, UU No. 10/2003 tidak mengklasifikasi semacam itu jadi kekayaan negara/daerah termasuk kekayaan yang ada di perusahaan negara/daerah, selama uu masih eksis, karena pembentukan BUMN menggunakan modal awal dari kekayaan negara yang dipisahkan maka masih tunduk pada peraturan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Negara ;

• Bahwa ahli mengatakan bersumber pada APBN, kalau sifatnya lone mekanisme masuknya diawal harus ada konitmen dari pemerintah, kemudian disalurkan apakah untuk kepentingan daerah atau ada permintaan dari korporasi dibawah pemerintah, dalam konteks ini pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus memantau penggunaan uang negara tersebut dan yang bertanggung jawab dalam hubungan antar negara yang bertanggung jawab adalah pemerintah dan dalam konteks internal pemerintah bisa meminta pertanggung jawaban kepada pengguna ;

• Bahwa Diskresi adalah kewenangan yang melekat pada pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintah untuk mengatasi kondisi yang mendesak aktual dan faktual, tetapi harus diperhatikan bahwa penggunaan ini harus sah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan kepentingan umum sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepantingan umum maka ini dikatakan diskresi yangbaik

• Bahwa dari keuangan negara terutama dilihat dari sumbernya, kalau sumbernya murni dari PT apakah itu termasuk keuangan negara atau tidak, yang kedua Diskresi terjadi di lapangan kalau dilaksanakan melanggar Kep. Men tetapi kalau dilaksanakan justru menyelematkan keuangan negara dan itu dananya dari A PLN yang ini justru membantu masyarakat yang dilintasi, apakah kebijakan seperti ini dapat dipidanakan atau tidak pendapat Ahli : Didalam sistem ketatanegaraan Indonesia didalam pengaturan mengenai penggunaan uang negara dibentuklah institusi BPK, memang dalam penggunaan keuangan negara, dalam pengguanaan keuangan negara biarlah BPK yang mengklarifikasi kalau memang ditemukan ada kerugian keuangan negara, pasti temuan BPK akan menyampaikan seperti itu tetapi kalau itu bisnis BPK juga akan menyampaikan dalam temuan itu, Ahli tidak boleh sampai kualifikasi sesperti itu ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) AHLI dan 1 (satu) SAKSI A de Charge yang di persidangan memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr.Eng. SUHARYANTO, ST.MEng;

• Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :

• Lulus S 1 Tehnik Elektro Fakultas Tehnik UGM tahun 1998 ;

• Lulus S 2 Graduate School of Science and Engineerin, Saitama University, Japan tahun 2004 ;

• Lulus S 3 Graduate School of Science and Engineerin, Saitama University, Japan tahun 2007 ;

Adapun riwayat pekerjaan sebagai berikut :

• Maret 1999 sampai sekarang sebagai Dosen Jurusan Tehnik Elektro dan Tehnik Informasi Faultas Tenik UGM ;

• Tahun 2008 sampai sekarang sebagai Auditor Kantor Jaminan Mutu UGM ;

• Tahun 2009 dan 2011 sebagai Dosen Tamu Saitama University, Japan ;

• Tahun 2010 sebagai Saksi ali Kasus Pengadaan Instalasi Listrik PDAM Waduk Sermo Kulon Progo ;

• Tahun 2011 sampai sekarang sebagai Reviewer Tersertifikasi LPPM UGM ;

• Tahun 2013 sampai sekarang Asesor Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi Kemendikbud Jakarta ;

• Tahun 2013 sampai sekarang sebagai Kepala Laboratorium Tehnik Tegangan Tinggi Fakultas Tehnik UGM ;

• Bahwa proses dari listrik, Listrik dibuat/diproduksi oleh pembangkit listrik, kalau di Jawa ada ratusan pembangkit,listrik sang satu sama lain sudah terhubung, listrik di sepanjang pulau Jawa sudah tersambung Bali dan

Madura dan dari mana didistribusikan ke masing-masing kota ;

• Bahwa untuk di Jawa listrik beban tertingginya 2 Giga Watt, sehingga perlu saluran tranmisi kapasitas tinggi, untuk di Jawa adalah Saliran udara ekstra tinggi (Sutet) 500.000 Volt itu ada disepanjang Pantai Utara dan Selatan pulau Jawa ;

• Bahwa Listrik yang sudah sambung menyambung disebut dengan interkoneksi , Interkoneksi dimulai sejak 1980, waktu itu masih 150.000 Volt, tetapi karena kebutuhan meningkat dan penyaluran perlu pembangkit yang yang lebih besar yaitu 500.000 Volt. Di Jawa ada 2 pembangkit listrik yang besar yaitu di Paiton (Jawa Timur) dan Suralaya (Jawa Barat). Karena penggunaan di Jawa Barat kurang sedang di Jawa Timur berlebih, dan untuk transpot energi listrik memakai Sutet 500 KV ;

• Bahwa ciri khas Sutet menara tinggi besar, penghantar besar dan ketika dilalui arus muncul desis dan terdengar dimalam hari karena peristiwa fisika korona dan medan listrik, medan magnit lebih tinggi dibandingkan dengan yang 150.000 Volt, tetapi dampak desis atau radiasi tidak lebih tinggi ;

• Bahwa karena tegangan tinggi pada masyarakat kan ada rasa takut kenapa membangunnya tidak dijauhkan dari penduduk, secara umum semua saluran Sutet idealnya lurus dari satu titik ke titik lain, karena kalau lurus jaraknya lebih pendek dan biayanya lebih murah, tetapi kalau di pulau Jawa tidak bisa lurus harus sedikit belak belok karena pertimbangan photografi dan kalau ada warga yang tidak ingin dilewati Sutet, kalau dibelokkan akan berdampak pada biaya, idealnya lurus tetapi harus disesuaikan kondisi lapangan photografi dan lain-lain ;

• Bahwa ruang bebas adalah ruang dimana ruang tersebut harus bebas tidak boleh ada apapun, dinegara kita diatur dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) berapa ruang bebas yang harus diberikan, dan dampaknya kalau ruang bebas kalau kemasukan barang, tumbuhan atau manusia akan menimbulkan busur api dan membahayakan yang ada disitu juga membahayakan terhadap operasi nanti kalau busur api besar menyebabkan trik kalau dirumahterlau banyak memakainya akan njglek, kalau ini akan berdampak pada kota/propinsi bahkan beberapa propinsi ;

• Bahwa untuk saluran ganda dari as tower 17 meter kekanan dan kekiri, kalau untuk saluran tunggal 22 meter untuk tegangan 500 KV dan jarak dari penghantarnya antara dua titik tower ada lendungan minimal adalah 8,5 meter ;

• Bahwa Kep. Mentambem No. 975/1999 yang dijadikan dasar untuk ganti rugi, harus 3 meter, sebenarnya berdasarkan standart jaraknya 8.5 m dari kawat, kenapa tidak dibawahnya menurut saksi dalam bidang tehnis tidak absolut, di Kep. Mentambem disebutkan kenapa 3 meter tidak ada penjelasan, sehingga saksi tidak bisa menjelaskan mengapanya, tetapi potensi tanaman keras yang ditumbuh diruang bebas sekarang 3 meter suatu ketika akan lebih dan itu terbukti dalam Peraturan yang baru dikatakan tanaman yang berpotensi masuk keruang bebas ;

• Bahwa misal seperti pohon apakah buahnya menggganggu kesehatan, kalau alat listrik mengeluarkan medan listrik dan medan magnit, Sutet di China sudah sampai 1.000.000 Volt sedangkan di Indonesia baru 500.000 Volt dan ahli belum pernah membaca orang sakit karena makan buah-buahan dibawah aliran Sutet ;

• Bahwa yang paling utama adalah tidak ada masuk ke ruang bebas sampai batas minimal 8,5 meter dan idealnya harus kosong ;

• Bahwa dasar hukum kelistrikan, untuk ruang bebas Sutet adalah Kep. Mentambem 975/1999 kemudian diganti Peraturan Menteri ESDM No. 38/2013 ;

• Bahwa UU No. 20/2002mengenai ketanaga listrikan mengatur tentang Sutet tetapi tidak sampai detail untuk masalah tanaman keras ;

• Bahwa apa dimungkinkan untuk ditanam dalam tanah, untuk tehnologi saat ini saluran yang paling tinggi yang didalam tanah saat ini belum memungkinkan, tetapi kalau 150 KV sudah ada ;

• Bahwa standart tertentu terhadap pemasangan Sutet ini yang berlaku di Indonesia yang berlaku untuk SUTT dan Sutet adalah Standart Nasional Indonesia dengan No. SNI 04/69158 yang mengatur jarak minimalnya 8,5 meter dengan merujuk Standart Internaional;

• Bahwa PLN mengikuti standart SNI, karena listrik menyangkut soal nyawa manusia, sehingga sangat ketat dalam pengaturan standart. setiap tahunnya PLN untuk mengukur radiasi medan listrik dan medan magnit untuk Sutet yang sudah beroperasi ;

• Bahwa kawat yang dipergunakan untuk Sutet ini bahannya ACS sehingga tidak berkarat tetapi bisa kotor dan PLN secara rutin melakukan pembersihan, terkait dengan kekuatan sudah ada standartnya ;

2. ARDI HAMSYAH, SE.MM ;

• Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :

• Tahun 1992 – 1994, Kuliah di Jurusan Kimia (S 1) MIPA di ITS ;

• Tahun 1994 – 1996, Diploma Elektronika Fakultas Tehnik UGM Yogyakarta ;

• Tahun 1998 – 2002 Sarjana di Bidang Akutansi, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta ;

• Tahun 2003 – 2005, Sarjana di Bidang Akutansi, Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta ;

• Tahun 2010, program Doctor Akutansi Universitas Brawijaya Malang ;

Adapun riwayat pekerjaan sebagai berikut :

• Tahun 1998-2000, staf pengembangan jaringan pada Institute of cooperative and Ekonomic Development (ICED) Yogyakarta ;

• Tahun 2000-2005 Peneliti pada Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) Yogyakarta ;

• Tahun 2004-2006, Peneliti pada PT. Tri Karsa Persada Buwana Yogyakarta ;

• Tahun 2006-2010 Peneliti LepaS pada LSM Spektra ;

• Tahun 2006 sampai sekarang, Dusun Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojyo ;

• Tahun 2007 sampai sekarang, Dosen Luar Biasa Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Widya Mandala ;

• Tahun 2010 sampai sekarang Dosen Luar Biasa Pasca Sarjana UPN Veteran Jawa Timur ;

• Tahun 2012 sampai sekarang Dosen Luar Biasa Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisis UPN Veteran Jawa Timur ;

• Tahun 2008-2012 Peneliti pada PT. Synergi ;

• Tahun 2010 sampai sekarang Peneliti pada PT.IBRDC ;

• Tahun 2010 sampai sekarang Peneliti Lepas pada PT. SociaL Invesment, Indonesia ;

• Tahun 2012 sampai sekarang Peneliti pada Pusat Studi Pelatihan dan Kajian (Pustaka) ;

• Bahwa menurut ahli, kalau ada pembangunan dengan memakai APBN dengan pendamping menggunakan A PLN, pertanggung jawaban itu : kalau selama ranahnya masih APBN maka adalah tanggung jawabannya negara tetapi kalau APLN selama belum dialokasikasikan secara pasti maka masih tanggung jawab Direksi, sesuai dengan Undang Undang PT. 12/1993 ;

• Bahw PLN seakan-akan kan ada di dua kaki, satu kepada negara dan satu kepada PLN,kalau pertanggung jawabannya sebenarnya kalau ranahnya keuangan negara tanggung jawabnya di pemerintahan tetapi kalau ranahnya perusahaan sesuai dengan UU PT dan PT yang dimiliki oleh negara dan BUMN itu ranah Direksi biasanya penetapan melalui RUPS dan salah satu pemegang saham RUPS adalah menteri BUMN ;

• Bahwa kaitannya dengan penggunaan uang negara proses harus ada lelang dengan menggunakan Kepres, di PLN - APLN tadi kalau digunakan untuk pekerjaan pelelangan,selama itu bukan menjadi hak negara maka pelelangan bisa dilakukan diluar Kepres;

• Bahwa Surat Kementerian Negara N0. S 289/S.MPU/2010 tanggal 25 Juni 1997, suratnya ditujukan kepada Direksi BUMN, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, intinya kepada para Direksi diperintahkan untuk menyusun semacam LKS untuk pelelangan terhadap pembiayaan yang bukan murni dari APBN,kalau itu perintah maka dilakukan melalui RUPS terkait dengan pelelangan tadi dibuatkan oleh BUMN tersebut melakukan dengan membuatkan laporan operasional prosedurnya. jadi dalam hal ini Menteri BUMN tidak bisa memerintahkan secara langsung kepada Direksi dan sebagainya. tetapi prosedurnya harus melalui RUPS, ada UU yang mengatur secara tersendiri yaitu UU 50/2007 ;

• Bahwa tentang keuangan negara diatur dalam UU No.17/2003, tetapi PLN diatur juga didalam UU No. 40/2007 disini kan ada dua ketentuan, sebenarnya kalau melihat didalam UU PT dan BUMN selama tidak diatur dalam bidang UU yang lainnya, maka mengacu pada aturan tersebut tetapi kalau ada peraturan yang mengatur secara khusus, maka mengacu pada peraturan yang khusus ;

• Bahwa menurut ahli profit yang diperoleh oleh PLN, kalau itu dirapatkan dalam RUPS dan itu memang hak semuanya saja, saksi mengatakankalau di RUPS ada alokasi misal tidak semua diserahkan kepada negara misal 60 % untuk negara 40 % menjadikan laba ditahan untuk pengembangan PLN, maka 40 % bukan ranahnya uang negara ;

• Bahwa pemerintah sebagai mayoritas pemegang saham selama tidak mendapatkan deviden, deviden adalah haknya negara ini namanya uang negara jadi dalam hal ini negara tidak bisa semena-mena kalau itu belum diputuskan dalam RUPS milik dia semuanya tetapi ada prosedurnya ;

• Bahwa BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa keuangan negara adalah BPK, secara yuridis konstitusional itu dinyatakan dalam UUD Pasal 23 ayat 5, kemudian UU No.15/2004 tentang pemeriksaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan negara, UU No. 16/2006 tentang BPK, bahkan PP No. 60/2008, Kepres No. 64/2006 tentang BPKP, BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan apalagi untuk menetapkan kerugian negara dan itu secara eksplisit dinyatakan dalam UU 15 tahun 2004 dan UU 16/2006 serta Peraturan BPK No.1/2007 ;

• Bahwakalau terkait dengan perusahaan harusnya mengacu pada standart pemeriksaan keuangan negara, jadi prosedurnya kalau terkait dengan keuangan negara ada 3 tahap pemeriksaan yang membedakan dengan pemeriksaan di perusahaan, pertama terkait dengan pemeriksaan keuangan, kedua pemeriksaan kinerja, baru ketiga pemeriksaan terkait ada kerugian negara, kalau itu tidak dilakukan maka itu menyalahi prosedur, dalam tehnisnya yang pertama standart pemeriksaannnya yang kedua pemeriksaan lapangan ada observasi, konfirmasi negatif maupun positif dan ketiga standart pelaporan kalau BPKP tidak melakukan tahapan itu maka menyalahi prosedur, tetapi kalau melihat kewenangannya BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ;

• Bahwa dalam hal pengelolaan BUMN, dalam menjalankan usahanya menggunakan pinjaman,kalau yang menawarkan pinjaman itu adalah pihak ketiga umpama Menteri BUMN masuk negara, tetapi kalau pinjaman itu PLN sendiri maka itu ranah keuangan suatu perusahaan, konsekuensinya ada yaitu dalam UU PT kalau ranah negera pemeriksaan melalui BPK tetapi kalau ranah diluar keuangan negara yaitu Kantor Akuntan Pemerintah ;

• Bahwa dalam menggunakan pinjaman kalau terjadi kerugian yang bertanggung jawab dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Direksi tetapi tanggungnya sebatas yang disetor ke PT bukan tanggung jawab pribadi ;

• Bahwa dalam hubungannya dengan kepemilikan saham, dihubungkan dengan pinjaman dalam BUMN adalah 50 plus 1, dalam memberikan saham yang berhubungan dengan profit yang dikelola oleh perusahaan harus tunduk kepada lembaga tertinggi tetapi tidak akan mudah memberlakukan 51 % yang lebih dominan tetapi kalau dia mempunyai sesuatu yang dapat mengendalikan perusahaan umpamanya menguasai IT nya maka ini dapat mengendalikan, tetapi pada khususnya pengendalian tertinggi adalah pada RUPS ;

• Bahwa Saksi ahli dalam bidang keuangan bisnis dan keuangan negara ;

• Bahwa ahli pernah melihat putusan MK dan terkait dengan putusan MK, ahli menafsirkan ada suatu instansi yang mengabaikan orang yang seharusnya tidak berwenang, tetapi dia melakukan kewenangan, berarti dia melakukan penyalah gunaan kewenangan ;

• Bahwa secara eksplisit sebetulnya kalau saksi membaca putusan MK itu tidak memberikan kewenangan, boleh melakukan itu tetapi kita harus melihat juga relugasinya, apakah orang mempunyai kewenangan ;

• Bahwa terkait Undang-undang Tipikor pada Pasal 34, Saksi tidak tahu secara pasti tetapi ada didalam UU boleh bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, biasanya ada klausul muncul BPK kemudian kita melihat UUD yang lebih tinggi Pasal 23 ayat 5 ;

• Bahwa terkait putusan MK tentang kewenagnan untuk menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi, kalau kewenangan tidak pernah, ada putusan MK untuk menghitung kerugian negara tetapi ahli tidak sependapat dengan putusan tersebut karena berdasar pada UUD tersebut ;

• Bahwa tadi ahli mengatakan di PLN penganggarannya menggunakan APLN, sebelum dialokasikan secara pasti perrtanggungjawabannya pada Direksi maksud saksi, dialokasikan secara pasti yaitu melalui RUPS, kemudian 60 % untuk negara /deviden sedangkan yang 40 % untuk pengembangan PLN sendiri dan untuk keuangan PLN sendiri kalau sudah pasti haknya dan kewajiban negara maka masuk kekayaan negara tetapi kalau belum pasti itu tidak boleh ;

• Bahwa kalau BUMN itu sahamnya 100 % milik Negara, walaupun 100 % itu hanya dipernyataannya saja sedangkan laba tidak merupakan hak yang pasti milik PLN sendiri makanya ada putusan tertinggi untuk membedakan mana ranah keuangan negara dengan ranah uang perusahaan< UU tentang PT mengatur tentang itu, keputusan tertinggi diatur didalam RUPS, kalau ternyata menteri BUMN nya tidak semua dialokasikan ke negara tetapi ada yang sebagian dipergunakan untuk pengembangan PLN itu bukan keuangan negara ;

• Bahwa APLN sumbernya ada 2 satu dari APBN/keuangan negara dan

yang satunya aktivitas/operasional perusahaan ;

• Bahwa SPI fungsinya hanya internal saja kaya seperti BPKP atau Inspektorat, jadi kewenangan mereka kalau ada sesuatu yang diluar koridornya mereka memberikan data, kalau seandainya dari pihak internal tidak membenarkan bisa kemudian pemeriksa internal/pengawas memberikan kepada pemeriksa eksternal sebagai bahan untuk pemeriksaan tetapi perlu diketahui kalau di UU PT kalau terkait dengan ranah keuangan negara pemeriksanya adalah BPK sedangkan kalau bukan diranah keuangan negara pemeriksanya adalah Kantor Akuntan Negara (KAN), kecuali kemudian KV atau BPKP atau Inspektorat atau SPI melakukan pemeriksaan atas nama BPK, mereka boleh melakukan pemeriksaan atas nama BPK itu ada didalam UU 15/2004 dan UU No. 15/2006 ;

• Bahwa dasarnya ada di UU 15/2004 tentang pemeriksaan, pengelooalaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan UU 15/2006 tentang BPK dan Peraturan BPK NO. 1/2008 tentang standart pemeriksaan keuangan negara ;

• Bahwa BPKP kalau diminta dan bisa dipenuhi ya dipenuhi, tetapi kalau secara fungsional BPKP atas inisiatip sendiri tidak boleh ;

• Bahwa terkait dengan BPK kan ada di tingkat Propinsi sementara BUMN ada disetiap kota / kabupaten efektivitas pemeriksaan, harus dibedakan ilmu yang didapat oleh SPI dengan BPKP dalam hal pengawasan, itu terkait dengan sistim pengendalian internal, yang dilakukan oleh BPKP atau SPI hanya melihat dari sisi pengawasannya lebih condong ke keuangannya, bukan ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;

3. Ir. H. HAKIM NAWAWI,SE.MM (saksi a de charge);

• Bahwa Saksi masuk di PLN tahun 1985 dan berposisi di PLN Pusat ;

• Bahwa Struktur PLN dipimpin oleh seorang Direktur Utama, dibawah ada 9 Direktur dan dibawah Direktur ada Kepala Divivi, Kepala Satuan dan ada Sekretaris Perusahaan dan dibawahnya ada Unit-unit Bisnis PLN yang dipimpin oleh General Manager dan dibawah General Manager ada Unit-Unit pelaksana seperti seperti kalau di proyek ada Unit Pelaksana Konstruksi ;

• Bahwa dengan tuntutan organisasi maka ada perubahan dulu istilahnya Kepala Proyek dan sekarang berubah namanya menjadi Unit Pelaksana Konstruksi jaringan dan namanya tidak berdasarkan wilayah tetapi dikasih angka supaya lebih fleksibel dalam menjalankan tugas ;

• Bahwa angka-angka itu dalam Kebijakan Direksi PLN, angka itu misalnya Unit Pelakasana Kontruksi Jaringan I membawahi wilayah ini katakanlah 2 propinsi tetapi tidak menutup kemungkinan ada proyek lain di wilayah propinsi lain, tergantung hubungannya masing-masing ;

• Bahwastruktur orngaisasi yang namanya Bendaharawan, kalau di Unit Induk pembangunan sekarang yang dulu namanya proyek induk itu ada Bendaharawan, ada pemisahan antara APBN dengan APLN, tugas Bendaharawan adalah khusus mengelola APBN dan sampai sekarang namanya masih Bendaharawan ;

• Bahwa pengelolaan APBN dan pengelolaan A PLN, APBN itu uang pemerintah yang bertanggung jawab adalah secara struktural ada pengguna anggaran dalam hal ini Menteri dan dibawah Menteri ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saat ini Dirjend Ketanaga Listrikan dan dibawah KPA mengangkat namanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPK bertanggung jawab untuk mengelola APBN di proyek dan ada lagi satu yaitu pembuat SPM ;

• Bahwa Bendaharawan tidak bisa mengelola APLN, Bendaharawan tugasnya hanya mengelola APBN ;

• Bahwa mekanisme akutansi dari PLN tentang APBN dengan APLN, APBN itu nanti akan menjadi penyerta tanggung jawab, cuma dicatat secara akutansi oleh PPK ke KPA setiap 6 bulan melalui Direksi bukan ke PLN dan Direksi cuma sekedar tahu ;

• Bahwa APBN yang diberikan ke PLN yang pengelolaannya diberikan kepada PLN, jadi khusus di kementerian membiayai investasi untuk proyek-proyek, pembangkit, trasmisi, pengadaan material dan konstruksi termasuk jaringan ;

• Bahwa khusus untuk jaringan Sutet, yang salah satunya melewati Desa Timbulharjo itu mengunakan anggaran, Saksi sebelum kemari tanya sama teman-teman bahwa Sutet dibiayai oleh kredit eksport dan untuk

pembebasan tanah dan ganti rugi tanaman menggunakan APLN ;

Bahwa untuk pertanggung jawabannya berbeda, kalau di unit yaitu General Manager dan setelah itu dilaporkan ke Direksi ;

• Bahwa sepengetahuan saksi peran BPKP adalah Badan Pengawasan yang terkait dengan uang pemerintah yaitu APBN atau pinjaman/bantuan luar negeri melalui pemerintah ;

• Bahwa yang melakukan pemeriksa/mengaudit APLN adalah dari satuan Hukum, satuan pengawas yang dikepalai oleh seorang Kepala Satuan dan setahu saksi pada waktu melaksanakan pembangunan proyek Sutet tidak ditemukan penyimpangan ;

• Bahwa untuk pelaksanaan untuk pembangunan konstruksinya saksi katakan kepada teman yang mengelola bahwa pembangunan proyek tersebut melalui pendanaan kredit eksport, pendanaannya mulai dari Bappenas terus pertanggung jawabannya melalui Kementerian Keuangan, jadi kredit eksport didapat oleh PLN dari luar melalui Bappenas, tidak melalui PLN terus dikirim ke PLN Pusat kemudian dikirim ke Kementerian Keuangan jadi ada KPN khusus yang menangani itu dan setelah itu nanti dari KPN khusus diteruskan sesuai dengan bank yang dituju ;

• Bahwa jadi PLN sendiri tidak memberi jaminan tetapi pemerintah yang menjamin, hutang begitu lone disetujui oleh pemerintah maka komitetmen jalan, karena tidak untuk membiayai satu proyek saja tetapi banyak proyek yang dibiayai, nanti setelah pembayaran tadi baru diperhitungkan pada waktu mereka melakukan mengeluarkan uang maka disitu mulai pemayaran bunganya tetapi pada waktu melakukan penanda tanagan lone argo jalan terus, dana dipakai atau tidak pemerintah akan bayar dan kalau terjadi kelambatan maka pemerintah yang rugi ;

• Bahwa sumber keuangan dari PLN yaitu APBN dan APLN dan kedua sumber terpisah pengelolaannya dasarnya undang-undang pengelolaan, untuk sumber proyek Sutet ganti rugi tanaman menggunakan biaya dari APLN, APLN sendiri sumbernya bisa dari PLN sendiri maupun hutang yang dilakukan oleh PLN ;

• Bahwa pemegang RUPS dari PLN yaitu Komisaris dan Direksi, saham mayoritas dari pemerintah melalui Menteri Keuangan yang dikuasakan kepada Menteri BUMN ;

• Bahwa Dokumen yang bisa menjelaskan adanya proyek yaitu adanya

surat kuasa investasi (SKI) yang diterbitkan oleh Direktur Keuangan dan yang bertanggung jawab penggunaannya Jenderal Manager dan sebelum proyek berjalan harus ada dulu SKI nya ;

• Bahwa saham PLN mayoritas dari pemerintah 99 % ;

• Bahwa saat ini saksi sebagai menangani Adminstrasi Kontruksi di PLN pusat, saksi ditunjuk oleh Direktur Konstruksi untuk menangani bidang konstruksi dan masalah anggaran untuk jalur Sutet Paiton-Tasikmalaya saksi tanyakan katanya dibiayai oleh kredit eksport ;

• Bahwa saksi tidak membawa dokumen karena proyeknya beberapa tahun yang lalu dan saksi katakan dari adminstrasi tidak ada pernyimpangan tahunya dari laporan-laporan ;

• Bahwa khusus untuk pengadaan tanah dan ROW yang saksi tahu seluruhnya dibiayai APLN, disamping mendengar saksi juga tahu karena saksi pernah menjadi Jenderal Manajer ;

• Bahwa terkait APLN yang Rp. 2.900.000.000,-(dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sekian tadi, risalah rapatnya saksi belum pernah, tetapi saksi yakin risalah rapatnya ada meskipun belum pernah melihatnya, yakin bahwa itu APLN ;

• Bahwa khusus untuk Timbulharjo karena peristiwanya pada tahun 2005/2006 walaupun saksi tidak menangani tetapi saksi tahu hasil RUPS nantinya Direktur Keuangan dari PLN akan menerbitkan SKI sesuai dengan usulan anggaran unit bisnis masing-masing dan itu pasti ada dan saksi tidak melihatnya karena tidak menangani proyek waktu itu ;

• Bahwa dana internal dananya dari operasional. pendapatan dan pnjaman dari bank yang dipakai untuk modal investasi ;

4. Prof. Dr. PHLIPUS M HADJON, SH;

• Bahwa Riwayat Pendidikan Ahliadalah sebagai berikut :

• Lulus S 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1973;

• Lulus Sanvich Program Doctor Leiden tahun 1984 ;

• Lulus S 3 Universitas Airlangga tahun 1985 ;

Adapun riwayat pekerjaan sebagai berikut :

• Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Pensiun tmt 01 Pebruari 2010) ;

• Guru Besar S 3 Fakultas Hukum Tri Saksi Jakarta (tmt 10 Pebruari 2010) ;

• Batasan antara penyalahgunaan wewenang dengan diskresi :

• Diskresi pada hakekatnya lawan dari wewenang perintah,isinya pejabat itu mempunyai choice untuk melakukan pilihan, ada dua hal untuk melakukan pilihan yang pertama dalam keputusan dan yang kedua norma, asas pertama harus mempertimbangkan asas-asas hukum pemerintah yang ada jangan sampai menyalahgunakan kewenangan,yang mempunyai esensi pejabat mempunyai pilihan

dalam melakukan tindakan kewenangan ;

• Bahwa kalau kondisi faktual ada bencana, keadaan darurat sebetulnya yang berhak menetapkan kondisi tersebut adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian dan penilaian tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan ;

• Bahwa kalau diskresi diambil berdasarkan pertimbangan ekonomis atau pertimbangan bisnis maka penilaiannya adalah berdasarkan dari rasionalitas tindakan diskresi tersebut ;

• Bahwa kalau ada seseorang dan orang tersebut membantu mensukeskan maka orang tersebut membantu secara factual ;

• Bahwa mekanisme didalam peraturan yang ada, peraturan Mentambem No. 1/1992, kemudian 975/1999 aspek hukum tata usaha apakah ini masih dalam ranah sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan:

• Tahun 1992 adalah Per. Men, tahun 1999 Kep. Men, patokan kita adalah UU No. 10/2004 dan sekarang diganti dengan UU 12/2011 yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ;

• Sebelum UU 10/2004 kita berdasarkan pada Tap MPR No. 20 tahun 1966, yaitu UUD, PP dan Peraturan pelaksanaan lainnya, pada waktu itu yang dikatakan Peraturan pelaksanaan lainnya nomor satu apa, kalau kita kaitkan saja dengan produk hukum Kepres, Kepres ada yang masuk kategori peraturan perundang-undangan kalau itu sifatnya mengatur umum dan ada setelah UU 5/1986 ;

• Kepres yang merupakan peraturan perundang-undangan yaitu Kepres tentang pengadaan barang dan jasa, setelah UU 10/2004 dikatakan yang sifatnya mengatur umum dinamakan peraturan dan yang sifatnya keputusan dinamakan keputusan ;

• Kep. Men tahun 1999 ini untuk pembangunan jalur Sutet ini kartegorinya adalah peraturan perundang-undangan ;

• Bahwa UU No. 20 tahun 2002 itu telah dibatalkan putusan MK pada bulan Desember 2004, dengan dibatalkannya oleh MK, tetapi sebelum

mendapat ganti rugi masih berhak untuk mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa Surat perintah termasuk mandat dan yang dijalankan hanya sebatas apa yang tertulis dalam surat perintah ;

• Bahwa dapatnya uang dari Mentamben, tetapi pertanggunjawabannya pada Menteri BUMN, itu tergantung dari tehnis pertanggung jawaban, itu

Menimbang, bahwa para TERDAKWA telah memberi keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ;

• Bahwaterdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang terdakwaberikan ada yang perlu diperbaiki ;

• Bahwa tugas terdakwadalam proyek Sutet khususnya di Timbulharjo Bantul adalah pengawas konstruksi, sedangkan untuk di wilayah Timbulharjo Bantul karena kekurangan SDM kemudian diperbantukan untuk pencatatan tanaman dan ditunjuk secara lisan dan dilengkapi dengan SPPD ;

• Bahwa yang menunjuk terdakwauntuk mencatat semua jenis tanaman yang dilewati jalur Sutet didaerah Timbulharjo. Bantul adalah kepala Proyek yaitu pak Suharsoyo dan tugas tersebut sudah terdakwa laksanakan ;

• Bahwa yang menjadi pedoman terdakwadalam melakukan pencatatan tanaman adalah adanya permintaan dari warga untuk dicatat semua dan adanya instruksi bahwa yang dicatat yang besar, sedang dan kecil dan disesuaikan dengan blangko dari Tim ROW ;

• Bahwa yang duduk di Tim ROW adalah pak Ahmadi, pak Harsoyo, pak Misman dan pak Suparyono, untuk pencatatan tanaman tersebut ada pengarahan dari Tim ROW secara lisan ;

• Bahwa klasifikasi yang disampaikan oleh Tim ROW adalah diameter 1 s/d 10 cm masuk kategori kecil, 11 s/d 20 cm masuk kategori sedang sedangkan diatas 20 cm masuk dalam kategori besar, sedangkan untuk ketinggian pohon kurang dari 3meter masuk kategori kecil, untuk ketinggian 3 s/d 5 meter masuk kategori sedang dan yang lebih dari 5 meter masuk dalam kategori besar ;

• Bahwa pedoman yang seharusnya dipakai adalah Keputusan Mentambem No.975 tahun 1999 namun karena darurat maka peraturan tersebut kemudian tidak diterapkan dan adanya informasi dari Tim bahwa setelah ada pembicaraan tidak ada titik temu, maka yang dicatat adalah besar, sedang dan kecil ;

• Bahwa disamping sebagai pengawas konstuksi, sebelum melakukan pencatatanterdakwajuga melakukan observasi dan menemukan banyak tanaman kecil yang dibawah 3 meter, tetapi terdakwatidak bisa membedakan apakah itu tanaman baru atau lama dan temuan dilapangan tersebut telah terdakwalaporkan kepada atasan ;

• Bahwa reaksi masyarakat waktu itu, terdakwapernah menyampaikan kepada warga bahwa tanaman yang mendapat ganti rugi adalah tanaman yang tingginya 3 meter ke atas, namun ternyata warga merasa keberatan dan mengatakan kalau tidak dicatat semua maka pekerjaan tersebut jangan dikerjakan dulu dan hal tersebut terdakwalaporkan kepada pak Suparyono almarhum dan oleh pak akan dilaporkan kepada pimpinan Proyek ;

• Bahwa terdakwamelaporkan kepada atasan, Laporan tersebut pada bulan September 2004 dan kemudian terdakwadisuruh mengerjakan yang lainnya dulu dan pada bulan Oktober 2004 saya diperintahkan oleh Ir. Harsoyo melalui Tim untuk mencatat semua tanaman, pada awalnya terdakwacatat dalam kertas buram kemudian baru dipindah dalam formulir ;

• Bahwa permintaan warga untuk tanaman produktif yang sudah berbuah, yang tingginya kurang dari 3 meter agar dimasukkan dalam kategori sedang ;

• Bahwa metode pencatatan yang terdakwa pergunakan, yaitu terdakwamencatat tanaman tersebut secara turun ke lapangan kemudian terdakwacatat satu per satu dan waktu pencatatan dengan didampingi oleh Korlap yaitu pak Subakir. Pak Sriwanto dan pak Setiyawan dan juga didampingi oleh Tim 7 yaitu pak Djumakir Suhud dan pak Suharto DS, untuk pencatatan tersebut terdakwalakukan selama 4 – 5 hari ;

• Bahwa setelah pencatatan selesai kemudian dipindahkan ke dalam blangko Daftar Inventarisasi Tanaman Proyek Sutet 500 KV kemudian ditandatangani oleh pak Surono, pak Djumakir Suhud, pak Subakir sebagai pamong desa dan diketahui oleh Kepala Desa ;

• Bahwa dari pihak PLN tahu tentang kondisi di lapangan tentang tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter dicatat, karena setelah selesai melakukan pencatatan terdakwamelaporkan kepada Tim yaitu pak Suparyono dan pak Misman, Pak ini hasil pencatatan terdakwatermasuk tanaman mlinjo yang tingginya kurang dari 3 meter tetap dicatat dan yang kecil sudah berbuah dicatat sebagai sedang dan setelah itu tugas

Terdakwaselesai ;

• Bahwa terdakwa tidak bisa menolak pekerjaan pencatatan tersebut karena proyek tersebut sudah lampu merah karena kalau berhenti maka pekerjaan ujung Barat dan ujung Timur akan terputus di desa TimbulharjoBantul tersebut, sehingga apapun resikonya karena

terdakwahanya sebagai bawahan maka perintah harus dilaksanakan ;

• Bahwa terdakwapada waktu melakukan pencatatan tidak mempergunakan blangko yang dari Tim 7, form yang dari Tim 7 tidak terdakwapakai tetapi hanya untuk mencocokkan saja, karena data yang dari Tim 7 ada yang benar dan ada yang tidak benar, terdakwamenghitung dari as 17 meter kekanan dan 17 meter kekiri dan yang diluar itu tidak terdakwa hitung ;

• Bahwa terdakwa oleh penyidik pernah disuruh untuk menghitung dan mengelompokkan tanaman khusus tanaman mlinjo, tetapi tidak tahu dipergunakan untuk apa ;

• Bahwa BB No. 12 (37) yang berupa data baru yang ada ganti rugi Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pohon, jumlahnya 3.990 buah, benar terdakwamengenalinya ;

• BahwaBB No. 11 (22 dan 26) yang berupa SPPD tertanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2004, benar dan terdakwa mengenalinya ;

• Bahwa kalau untuk yang di sawah kelihatan bila tanaman mlinjo yang ditanam tersebut adalah tanaman baru ;

• Bahwa Korlap dan Tim 7 tidak mengancam dengan kekerasan, hanya mengatakan akan menghentikan proyek ;

• Bahwa selama menghitung tanaman terdakwadidampingi oleh Korlap dan selama perhitungan tersebut menginap tetapi belum pernah dihubungi oleh Tim 7 ;

• Bahwa selain dari SPPD terdakwatidak menerima uang apapun ;

• Bahwa tugas pokok terdakwadi Proyek adalah sebagai pengawas kontruksi dan pernah diperbantukan untuk menginventarisir tanaman yang akan mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa yang terdakwainventarisir tidak hanya yang di pekarangan tetapi juga ada yang di sawah ;

• Bahwacatatan dari terdakwadikoreksi Tim ROW karena jaraknya terlalu dekat sehingga dianggap tidak wajar ;

• Bahwa walaupun yang mencatat bukan terdakwamaka tetap bisa diproses ;

• Bahwa terdakwamohon untuk dibebaskan karena merasa dikorbankan ;

Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO

• Bahwa terdakwapernah diperiksa oleh penyidik Polisi, keterangan yang terdakwaberikan ada yang perlu diperbaiki ;

• Bahwa tugas terdakwadi proyek Sutet adalah pengawas konstruksi,

sedangkan untuk di wilayah Timbulharjo Bantul karena kekurangan SDM kemudian diperbantukan untuk pencatatan tanaman dan ditunjuk secara lisan dan dilengkapi dengan SPPD ;

• Bahwa yang menunjuk terdakwauntuk mencatat semua jenis tanaman yang dilewati jalur Sutet didaerah Timbulharjo. Bantul adalah kepala Proyek yaitu pak Suharsoyo dan tugas tersebut sudah terdakwalaksanakan ;

• Bahwa yang menjadi pedoman terdakwadalam melakukan pencatatan tanaman adalah adanya permintaan dari warga untuk dicatat semua dan adanya instruksi bahwa yang dicatat yang besar, sedang dan kecil dan disesuaikan dengan blangko dari Tim ROW ;

• Bahwa yang duduk di Tim ROW adalah pak Ahmadi, pak Harsoyo, pak Misman dan pak Suparyono, untuk pencatatan tanaman tersebut ada pengarahan dari Tim ROW secara lisan ;

• Bahwa klasifikasi yang disampaikan oleh Tim ROW adalah diameter 1 s/d 10 cm masuk kategori kecil, 11 s/d 20 cm masuk kategori sedang sedangkan diatas 20 cm masuk dalam kategori besar, sedangkan untuk ketinggian pohon kurang dari 3meter masuk kategori kecil, untuk ketinggian 3 s/d 5 meter masuk kategori sedang dan yang lebih dari 5 meter masuk dalam kategori besar ;

• Bahwa pedoman yang seharusnya dipakai adalah Keputusan Mentambem No.975 tahun 1999 namun karena darurat maka peraturan tersebut kemudian tidak diterapkan dan adanya informasi dari Tim bahwa setelah ada pembicaraan tidak ada titik temu, maka yang dicatat adalah besar, sedang dan kecil ;

• Bahwa disamping sebagai pengawas konstuksi, sebelum melakukan pencatatanterdakwajuga melakukan observasi dan menemukan banyak tanaman kecil yang dibawah 3 meter, tetapi terdakwatidak bisa membedakan apakah itu tanaman baru atau lama dan temuan dilapangan tersebut telah terdakwalaporkan kepada atasan ;

• Bahwa reaksi masyarakat waktu itu, terdakwapernah menyampaikan kepada warga bahwa tanaman yang mendapat ganti rugi adalah tanaman yang tingginya 3 meter ke atas, namun ternyata warga merasa keberatan dan mengatakan kalau tidak dicatat semua maka pekerjaan tersebut jangan dikerjakan dulu dan hal tersebut terdakwalaporkan kepada pak Suparyono almarhum dan akan dilaporkan kepada pimpinan Proyek ;

• Bahwa laporan tersebut pada bulan September 2004 dan kemudian terdakwadisuruh mengerjakan yang lainnya dulu dan pada bulan Oktober 2004 terdakwa diperintahkan oleh Ir. Harsoyo melalui Tim untuk mencatat semua tanaman, pada awalnya terdakwacatat dalam kertas buram kemudian baru dipindah dalam formulir ;

• Bahwa permintaan warga untuk tanaman produktif yang sudah berbuah, yang tingginya kurang dari 3 meter agar dimasukkan dalam kategori sedang ;

• Bahwa terdakwa mencatat tanaman tersebut secara turun ke lapangan kemudian terdakwacatat satu per satu dan waktu pencatatan dengan didampingi oleh Korlap yaitu pak Subakir. Pak Sriwanto dan pak Setiyawan dan juga didampingi oleh Tim 7 yaitu pak Djumakir Suhud dan pak Suharto DS, untuk pencatatan tersebut terdakwalakukan selama 4 – 5 hari ;

• Bahwa setelah pencatatan selesai kemudian dipindahkan ke dalam blangko Daftar Inventarisasi Tanaman Proyek Sutet 500 KV kemudian ditandatangani oleh pak Surono, pak Djumakir Suhud, pak Subakir sebagai pamong desa dan diketahui oleh Kepala Desa ;

• Bahwa dari pihak PLN tahu tentang kondisi di lapangan tentang tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter dicatat, karena setelah selesai melakukan pencatatan terdakwamelaporkan kepada Tim yaitu pak Suparyono dan pak Misman, Pak ini hasil pencatatan terdakwatermasuk tanaman mlinjo yang tingginya kurang dari 3 meter tetap dicatat dan yang kecil sudah berbuah dicatat sebagai sedang dan setelah itu tugas terdakwaselesai ;

• Bahwa terdakwa tidak bisa menolak pekerjaan pencatatan tersebut karena proyek tersebut sudah lampu merah karena kalau berhenti maka pekerjaan ujung Barat dan ujung Timur akan terputus di desa Timbulharjo Bantul tersebut, sehingga apapun resikonya karena terdakwahanya sebagai bawahan maka perintah harus dilaksanakan ;

• Bahwa terdakwapada waktu melakukan pencatatan tidak mempergunakan blangko yang dari Tim 7, form yang dari Tim 7 tidak terdakwapakai tetapi hanya untuk mencocokkan saja, karena data yang dari Tim 7 ada yang benar dan ada yang tidak benar, terdakwamenghitung dari as 17 meter kekanan dan 17 meter kekiri dan yang diluar itu tidak terdakwahitung ;

• Bahwa terdakwaoleh penyidik pernah disuruh untuk menghitung dan

mengelompokkan tanaman khusus tanaman mlinjo, tetapi tidak tahu dipergunakan untuk apa ;

• Bahwa BB No. 12 (37) yang berupa data baru yang ada ganti rugi Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pohon, jumlahnya 3.990 buah, benar terdakwamengenalinya ;

• Bahwa BB No. 11 (22 dan 26) yang berupa SPPD tertanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2004, benar dan terdakwamengenalinya ;

• Bahwa kalau untuk yang di sawah kelihatan bila tanaman mlinjo yang ditanam tersebut adalah tanaman baru ;

• Bahwa Korlap dan Tim 7 tidak mengancam dengan kekerasan, hanya mengatakan akan menghentikan proyek ;

• Bahwa selama menghitung tanaman terdakwadidampingi oleh Korlap dan selama perhitungan tersebut menginap tetapi belum pernah dihubungi oleh Tim 7 ;

• Bahwa selain dari SPPD terdakwatidak menerima uang apapun ;

• Bahwa tugas pokok terdakwadi Proyek adalah sebagai pengawas kontruksi dan pernah diperbantukan untuk menginventarisir tanaman yang akan mendapatkan ganti rugi ;

• Bahwa yang terdakwainventarisir tidak hanya yang di pekarangan tetapi juga ada yang di sawah ;

• Bahwa catatan dari terdakwadikoreksi Tim ROW karena jaraknya terlalu dekat sehingga dianggap tidak wajar ;

• Bahwa kalau seandainya yang mencatat bukan terdakwatetap bisa diproses ;

• Bahwa terdakwa mohon untuk dibebaskan karena merasa dikorbankan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya FAKTA HUKUM sebagai berikut :

• Bahwa di Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2004-2005 dilaksanakan proyek pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) Pedan sampai dengan Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Prokitring JBN Semarang-DIY ;

• Bahwa yang dimaksud dengan Proyek Jaringan SUTET yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1972 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 245 KV sesuai dengan standar di bidang kelistrikan ;

• Bahwa untuk pembangunan jaringan SUTET telah dilengkapi dengan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasikmalaya dan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV. Adapun Ijin Pripsip SUTET 500 KV dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan-Rawalo-Tasikmalaya antara lain berisi :

1. Panjang route 63,88 Km ;

2. Jumlah tower sebanyak 155 buah ;

3. Daerah yang terlewati adalah Kab. Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul ;

4. Jadwal penyelesaian tahun 1999 ;

5. Luas kebutuhan tanah tapak tower 128.725 m2 ;

• Bahwa berdasarkan Ijin Prinsip SUTET 500 KV dari Kabupaten Bantul nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Pemberian Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV, dalam proyek pembangunan jaringan SUTET di Kabupaten Bantul ada pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 46.800 m2 dan luas kurang lebih 6.039 m2 yang diperlukan untuk tapak tower pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV ;

• Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 400.2/20/BTL/1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. PT.PLN (Persero) Pro-Kitring Jawa Tengah dan DIY untuk keperluan pembangunan 56 buah Tower SUTET 500 KV Yogyakarta Selatan, diantaranya di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul seluas 6.272 M-2, yang meliputi beberapa Dusun di wilayah Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul yaitu Dusun Ngentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan, Dusun Sewon, Dusun Paten, Dusun Gatak dan Dusun Gabusan ;

• Bahwa pembangunan proyek jaringan SUTET dari pihak PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta telah

menyediakan dana yang dipergunakan untuk :

1. Uang kompensasi tanah ;

2. Uang kompensasi bangunan ;

3. Uang ganti rugi tanaman ;

Dana tersebut berasal dari PT. PT.PLN (Persero) Pusat yang bersumber dari APT.PLN (Anggaran Perusahaan Listrik Negara) Tahun 2004/2005.

Dan untuk ganti rugi dan kompensasi tanah dan bangunan tidak ada masalah, yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah ganti rugi tanaman ;

• Bahwa mengenai ukuran tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT.PLN (Persero) diatur dalam Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi :

”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter” ;

Sehingga untuk tanaman yang tingginya kurang dari 3 (tiga) meter tidak dapat menerima uang ganti rugi tanaman/tumbuhan.Adapun jenis tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT.PLN (Persero) adalah tanaman keras yang produktif antara lain : Jati, Kelapa, Akasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih/Sukun, Mahoni, Mangga, Melinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sonokeling, Kayu Tahun, Bambu Apus, Bambu Wulung dan Bambu Ori. Sedangkan klasifikasi tanaman yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut:

1. Tanaman BESAR tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebih dari 10 Meter ;

2. Tanaman SEDANG tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 5 Meter s/d 10 Meter ;

3. Tanaman KECIL tumbuhan dengan diameter kurang dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 3 Meter ;

• BahwaTim Pembebasan Tanah dan Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Nomor : 004.K/021/PPI. Kitring JBM /2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitiya Pembebasan Tanah dan Perijinan untuk Lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan Tanaman, Bangunan dalam Jalurbebas transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang dikeluarkan oleh saudara Ir.SUSANTO PURNOMO, MM, yang diketuai olehIr. KARMIYONO, Wakil Ketua :Ir. HARSOYO MM,secara khusus telah menunjuk team untuk menangani pembebasan tanaman di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul, antara lain :

1. Sdr. ACHMADI selaku Ketua Team ;

2. Wakil Ketua saksi Ir. HARSOYO, MM (Kepala Proyek) ;

3. Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

4. Sdr. SUPARYONO (Alm) sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi ;

5. Saksi Ir. SOEWITO,SE sebagai Tim Negosiasi dan Sosialisasi.

6. Terdakwa SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOMsebagai Tim Pendataan atau Inventarisasi ;

7. Terdakwa SURONO Bin RONO WIYOSOsebagai Tim Pendataan atau Inventarisasi ;

8. Sdi. SRI PARWATI sebagai kasir ;

• Bahwa benar Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM selaku Pegawai Tetap pada Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Listrik Negara Nomor : P.1670/PST/82 tanggal 1 Nopember 1982 dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Pegawai Tetap pada Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P.2212/PST/85 tanggal 19 Agustus 1985, yang diberi tugas sebagai Tim Survai dan Pendataan Tanah, Bangunan dan Tanaman pada Proyek PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY ;

• BahwaTerdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOMmaupun Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Tim Pendataan dan Inventarisasi berada dibawah kendali langsung Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO, memiliki tugas sebagai berikut ;

1. Melakukan pengecekandilapangan tentang keberadaan lokasi

tanah ;

2. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan tanaman.

3. Melakukan inventarisasi tanah , bangunan dan tanaman ;

4. Melakukan pengukuran terhadap luas tanah, bangunan dan mengukur tanaman ;

• Bahwa SOP (Standar Oprasional Prosedur ) pendataan dan inventarisasi yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero), guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul adalah sebagai berikut ;

1. Pertama cek lokasi dan melakukan pengukuran batas sesuai dengan bebas ROW;

2. Melakukan penghitungan terhadap tanaman yang tingginya 3 meter ke atas dan dicatat sesuai dengan klasemen jenis tanaman.

3. Setelah didatakan maka diberikan tanda cat biru ;

4. Selanjutnya di buatkan data ( inventarisasi tanaman ) dan ditanda tangani oleh petugas pelaksana dandiketahui Kepala Desa setempat ;

Sedangkan untuk mengetahui tentang tinggi tanaman tersebut petugas dari PT. PLN (Persero) Semarang wajib melakukan pengukuran terhadap tingginya tanaman yang di datakan untuk diajukan ke PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa tengah-DIY agar mendapatkan uang ganti rugi tanaman ;

• Bahwa berkaitan dengan adanya kegiatan Proyek Pembangkit dan jaringan SUTET Jateng-DIY tersebut, Saksi SUHARTO memprakarsai pembentukan Tim Advokasi dengan alasan sudah berpengalaman dan berhasil saat memperjuangkan adanya SUTT 150 KV yang melintasi rumahnya, Tim Advokasi tersebut terdiri dari 7 orang sehingga disebut juga Tim 7 diantaranya :

1. Saksi SUHARTO ;

2. Saksi Drs. PAULUS PETOR,SH ;

3. Saksi Drs. SUHARTO ;

4. Saksi SUHARTO, DS ;

5. Saksi SIDARTA,SH ;

6. Saksi Ir. HAMZAH BERAHIM, MT ;

7. Saksi DJUMAKIR SUHUD ;

• Bahwa Tim Advokasi dibentuk dengan tujuan untuk sama-sama memperjuangkan masyarakat mengenai hak dan kewajiban berkenaan adanya Proyek SUTET, termasuk penerimaan ganti rugi dan kompensasi di wilayah operasional Tim Advokasi Yogyakarta meliputi tidak hanya desa Timbulharjo Daerah Istimewa Yogyakarta namun juga daerah lain seperi Gunung Kidul, selanjutnya setelah adanya permintaan dari warga dan karena Tim Advokasi kesulitan menghubungi masyarakat satu persatu maka dibentuk Koordinator Lapangan (KORLAP) dan Perwakilan Dusun atau Koordinator Dusun (KORDUS) ;

Koordinator Lapangan/KORLAP untuk Desa Timbulharjo terdiri dari :

1. Saksi SUBAKIR ;

2. Saksi SRIWANTO dan ;

3. Saksi SETIYAWAN ;

KORLAP bertugas :

1. Mengurus kompensasi tanah dan bangunan ;

2. Mengurus ganti rugi tanaman ;

3. Mengurus pembayaran ganti rugi tanaman melalui koordinator lapangan didampingi koordinator dusun dan PT.PLN ;

Koordinator Dusun/KORDUS untuk Desa Timbulharjo terdiri dari :

No.	Dusun	Kordus
1	Ngentak	Sumarsudi, Amron Risdianto
2	Kepek	Legino, Bambang Budi Antoro
3	Kowen	Suradi
4	Dagan dan Sewon	Budiman, Amir Supingi (Alm)
5	Pathen dan Gatak	M. Irsyat Alias Wakijan
6	Gabusan	Matius Sumarjono, Antonius Pramugari.

Tugas Koordinator Dusun/KORDUS antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membuat Data tanaman yang akan diusulkan untuk mendapat ganti rugi ;

2. Menyampaikan informasi dari Koordinator Lapangan kepada wargan;

3. Menyampaikan kehendak warga kepada Koordinator Lapangan ;

• Bahwa warga pemilik tanah yang dilintasi SUTET (Saluran UdaraTegangan Ekstra Tinggi) Desa Timbulharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul kemudian memberikan kuasa kepada Koordinator Lapangan yang terdiri dari Saksi SUBAKIR, Saksi SRIWANTO dan Saksi SETIYAWAN, selanjutnya Koordinator Lapangan memberi Kuasa kepada Tim Advokasi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2004, dalam Surat Kuasa tersebut Koordinator Lapangan memberikan kuasa khusus untuk membela serta mewakili dalam hal mengurus hingga tuntas segala permasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan erat dengan SUTET di wilayah Kabupaten Bantul ;

• Bahwa kemudian untuk negosiasi harga ganti rugi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) proyek jaringan SUTET diserahkan sepenuhnya kepada Tim Advokasi/Tim 7, sedang KORLAP dan KORDUS sebagai penyambung lidah warga yang terkena ganti rugi ;

• Bahwa kemudian di rumah makan NUMANI Jl.Parangtritis Yogyakarta diadakan kesepakan antara petugas PLN yaitu SaksiIr.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO dengan Tim Advokasi/Tim 7, KORLAP dan KORDUS, bahwa karena petugas PLN tidak bisa masuk Desa Timbulharjo untuk melakukan sosialisasi ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya dilalui proyek jaringan SUTET, maka disepakati yang melakukan sosialisasi ganti rugi proyek jaringan SUTET adalah Tim Advokasi bersama KORLAP ;

• Bahwa kemudian sosialisasi ganti rugi SUTET dilakukan oleh Tim Advokasi dan KORLAP setidaknya dua kali yaitu :

1. Di Kantor Balai Desa Timbulharjo dan;

2. Di rumah Saksi SETIYAWAN;

• Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Advokasi/Tim 7 yang diwakili oleh Saksi Drs. PAULUS PETOR, SH dan Sdr. SIDARTA, SH mengacu pada penjelasanpasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenaga listrikan yang berbunyi ” Ijin Lokasi bukan bukti pemilikan / penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanami tanaman diatas tanah yang terkena ijin lokasi tersebut ”.Hal tersebut kemudian disosialisasikan kepada warga masyarakat dan Tim Advokasi menjanjikan kepada warga masyarakat yang bersedia untuk dititipi lagi tanaman / tumbuhan baru untuk ditanam akan diberikan imbalan sebesar 10% dari nilai penggantian dari PT. PLN (Persero),ada beberapa hal yang disampaikan dalam sosialisasi antara lain :

1. Bahwa warga boleh menanam tanaman sebelum mendapat ganti rugi ;

2. Bahwa warga yang nantinya menerima ganti rugi akan dipotong oleh Panitia sebesar 10 % untuk operasional Panitia ;

3. Bahwa bagi warga yang mau menanam tanaman baru maka Tim Advokasi/Tim 7 menyediakan bibit tanaman baru tersebut untuk ditanam di pekarangan warga yang mendapat ganti rugi, dan bagi warga yang bersedia menanam akan mendapat Rp.25,000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa kemudian Tim Advokasi/Tim 7 dengan tujuan mencari keuntungan melalui ganti rugi tanaman, lewat salah satu anggotanya yaitu Saksi SUHARTO (berasal dari Desa Ngoto)memesan bibit tanaman berupa Mlinjo dan Jati sebanyak kurang lebih 3990 pohon yang dipesan dari pedagang tanaman dari kota Purworejo, dengan ukuran tinggi antara 1 (satu) meter hingga 2 (dua meter), yang langsung diantar ke rumah Saksi SUHARTO di Ngoto Sewon Bantul, kemudian oleh Saksi SURADAL GHOZALI diantar ke Desa Timbulharja yaitu dirumah KORLAP yaitu Saksi SETIYAWAN dan Saksi SUBAKIR ;

• Bahwa karena sebelumnya dalam sosialisasi di rumah Saksi SETIYAWAN, Tim Advokasi/Tim 7 berjanji akan memberikan imbalan sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) perbatang bagi warga yang mengambil bibit tanaman untuk ditanam di tanahnya, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi SUBAKIR, saksi SETIYAWAN dan Saksi SRIWANTO menghimbau warga yang mau menanam tanaman mlinjo atau jati di tanahnya yang terkena jalur bebas (ROW) SUTET, disilahkan untuk mengambil sendiri bibit tanaman mlinjo dan jati tersebut.

• Bahwa pada sekitar bulan September sd Oktober 2004, warga masyarakat mulai menanam 3.990 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh) bibit tanaman / tumbuhan baru yang tingginya rata-rata 1,5 m sampai dengan 2m jenis Mlinjo dan Jati tersebut terbagi dalam 6 (enam) pedukuhan Timbulharjo Sewon Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dusun Ngentak 165 batang (Mlinjo 158 dan Jati 7) ;

b) Dusun Kepek 823 batang (Mlinjo 799 dan Jati 24 batang) ;

c) Dusun Kowen 1.788 batang (Mlinjo 1479 batang dan Jati 309) ;

d) Dusun Dagan & dusun Sewon 596 batang (Mlinjo 469 dan Jati 127) ;

e) Dusun Paten dan Gatak 297 batang (Mlinjo 290 dan Jati 7) ;

f) Dusun Gabusan 321 batang (Mlinjo 274 dan Jati 47) ;

• Bahwa setelah bibit tanaman Mlinjo dan Jati tersebut ditanam, warga

dibantu Koordinator Dusun (KORDUS) melakukan pendataan sendiri atau inventarisasi tanaman yang terkena ganti rugi dengan mengisi Formulir yang diberikan oleh Saksi SUBAKIR. Bahwa pada saat inventarisasi lapangan Koordinator Dusun memasukkan baik tanaman asli milik warga maupun bibit tanaman Mlinjo dan Jati baru/titipan yang telah ditanam warga yang tingginya kurang dari 3 Meter tersebut kedalam “Daftar Inventarisasi Tanaman Yang Terkena Jalur Bebas (ROW) oleh PT.PLN (Persero) Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Untuk Pembangunan Tranmisi 500 KV antara Pedan Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Kec.Sewon, Kab.Bantul” dalam kolom besar, sedang dan kecil, dengan ditandai sehingga tanaman titipan bisa terbaca. Dan setelah KORDUS dan warga selesai mendata kemudian hasilnya diserahkan kepada KORLAP (Saksi SUBAKIR). Oleh Saksi SUBAKIR, Saksi SRIWANTO dan Saksi SETIYAWAN formulir Daftar Inventarisasi yang masih berupa tulisan tangan itu direkap dan hasilnya disampaikan kepada Tim Advokasi/Tim 7, selanjutnya oleh Tim advokasi/Tim 7 diserahkan ke Pihak PLN/ Tim Pembebasan Tanah (Tim ROW) ;

• Bahwa sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 3 September 2004, Petugas PLN yaitu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOatas perintah atasannya Saksi Ir. HARSOYO, MM melakukan pendataan tanaman yang akan mendapat ganti rugi proyek jaringan SUTET di Desa Timbulharjo, namun ditolak warga dengan alasan belum ada kesepakatan, dimana warga menuntut bahwa semua tanaman baik tanaman asli maupun tanaman kecil (titipan) harus didata/diinventarisasi semua oleh pihak PLN, kalau tanaman tidak dimasukkan semua maka Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO dilarang mendata/mengintarisasi tanaman di Desa Timbulharjo;

• Bahwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO kemudian melaporkan hal tersebut kepada atasannya yaitu Ketua Tim ROW Sdr. SUPARYONO (Alm) dan Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan kemudian oleh Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOmasalah tersebut dilaporkan kepada Kepala Proyek Saksi Ir.HARSOYO, MM pada saat rapat rutin setiap hari Senin ;

• Bahwa dalam rapat tersebutSaksiIr.MISMAN NURCAHONOBin

TOREJO mendesak Kepala Proyek untuk segera mengambil sikap, karena setelah lokasi lain selesai tersambung tinggal Desa Timbulharjo yang belum, mau gak mau harus segera diputuskan masalah ganti ruginya, karena kalau tidak tersambung maka akan terjadi krisis energi, padahal tinggal satu tarikan saja ;

• Bahwa selang satu bulan setelah dilakukan negosiasi antara PLN (Tim Pembebasan Tanah dan Tanaman) dengan Tim Advokasi/Tim 7, maka Saksi Ir. HARSOYO, MM selaku Kepala Proyek yang mempunyai wewenang untuk memutuskan nilai harga ganti rugi memerintahkan kepada Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Sdr. SUPARYONO (Alm) untuk mendata dan mencatat semua tanaman baik tanaman asli milik warga maupun tanaman kecil (tanaman baru/titipan) untuk diminta ganti rugi dengan berkata “ya sudah coba diinventarisasi saja semuanya” ;

• Bahwa kemudian Sdr. SUPARYONO (Alm) memerintahkan kepada Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOuntuk mendata dan mencatat semua tanaman milik warga baik tanaman asli maupun tanaman baru/tanaman kecil di bawah 3 meter sesuai permintaan warga, dengan dibekali Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Formulir Daftar Inventarisasi tanaman yang telah dilakukan oleh warga bersama KORDUS yang masih berupa tulisan tangan ;

• Bahwa kemudian sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)tanggal 02 sampai 05 Nopember 2004 Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOselaku Tim Pendataan atau Inventarisasi atas perintah atasannya Saksi Ir. HARSOYO, MM melakukan pendataan /Inventarisasi tanaman dengan didampingi oleh Koordinator Lapangan (Saksi SUBAKIR, Saksi SETIAWAN dan Saksi SRIWANTO) dan Tim Advokasi/Tim 7 (Saksi JUMAKIR SUHUD dan Sdr. SUHARTO,DS) dengan hasil yang dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT. PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JATENG-DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANMISI 500 KV DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL ;

• Bahwa pada saat melakukan pendataan/inventarisasi, Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOtidak melakukan pengukuran hanya melakukan cros cek/mengklarifikasi tanaman didasarkan pada Formulir Daftar Inventarisasi tanaman yang dilakukan oleh warga yang telah direkap KORLAP masih berupa tulisan tangan, namun begitu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOjuga mengetahui bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tingginya kurang dari 3 Meter tetapi tetap didata dan dicatat seolah-olah tanaman kecil/tumbuhan titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi, dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOsempat berkomentar “Lho kok banyak sekali tanaman mlinjonya“ dan dijawab oleh Saksi SUBAKIR “itu maunya masyarakat mau gimana” dan pendataan berjalan terus karena apabila bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tersebut tidak diinventarisasi maka Koordinator Lapangan tidak bersedia menandatangani Daftar Inventarisasioleh karena itu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOmenyetujui kehendak Koordinator Lapangan sebagai penyambung lidah warga ;

• Bahwa setelah selesai mendata kemudian hasilnya dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV, ANTARA PEDAN – TASIK MALAYA, DESA TIMBULHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL tertanggal 3 November 2004 dan 8 September 2005, ditandatanganioleh Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO, Tim Advokasi/Tim 7 saksi JUMAKIR SUHUD, dari KORLAP diwakili Saksi SUBAKIR dan diketahui Kepala Desa saksi R. ZABIDI Fa, kemudian diserahkan kepada TimPembebasan Tanah dan Tanaman melalui Sdr. SUPARYONO (Alm) ;

• Bahwa dalam daftar inventarisasi tanaman tersebut masih berupa tulisan tangan terdapat klasifikasi tanaman besar-sedang-kecil, jenis tanaman ada tanaman asli dan tanaman titipan berupa melinjo berjumlah 3469 batang dan tanaman jati seluruhnya berjumlah 521 batang, yang oleh Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOdimasukkan dalam klasifikasi kecil dan sedang, tanpa dilakukan pengukuran dan hanya dilihat kalautanaman mlinjosudah produktif (ada buahnya) dimasukkan

klasifikasi sedang, meskipun tingginya belum mencapai diatas 3 meter ;

• Bahwa jumlah keseluruhan tanaman melinjo dan tanaman jati titipan yang dimasukan dalam DAFTAR INVENTARIS TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV, ANTARA PEDAN–TASIKMALAYA, DESA TIMBULHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL TERTANGGAL 3 NOVEMBER 2004 DAN 8 SEPTEMBER 2005. adalah 3990 batang ;

• Bahwa kemudian hasil pekerjaan para Terdakwa berupa Daftar Inventarisasi tersebut diserahkan ke Kantor PLN di Bagian Administrasi Pertanahan,ada koreksi yaitu ada perhitungan yang tidak wajar antar jarak tanaman dengan banyaknya tanaman, terutama tanaman Mlinjo kecil yang ukurannya dibawah 3 meter seperti tanaman kecil mlinjo atas nama Saksi SETIYAWAN yang berjumlah 420 batang dikoreksi menjadi 240 batang ;

• Bahwa setelah selesai melakukan pendataan dan pencatatan, Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO menyerahkan kepada atasannya (Tim ROW), dan akhirnya daftar yang dibuat oleh para terdakwa tersebut dipakai sebagai dasar negosiasi perhitungan Ganti rugi tanaman antara PLN dan Tim Advokasi/Tim 7 selaku Penerima Kuasa dari Warga masyarakat Desa Timbulharjo dan setelah beberapa kali dilakukan negosiasi diperoleh kesepakatan antara Kepala Prokitring Jateg-DIY yaitu Saksi Ir. HARSOYO, MM dengan Tim Advokasi/Tim 7, ada 3 kesepakatan yaitu :

1. Tanaman kecil dibayar ;

2. Harga untuk ganti rugi tanaman disepakati ;

3. Tim Tanah dan ROW menghitung besaran ganti rugi, diperoleh nilai besaran ganti rugi tanaman adalah sebesar Rp. 2.789.475.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

• Bahwa kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam BERITA ACARA SIDANG MUSYAWARAH PENAKSIRAN DAN PENETAPAN KOMPENSASI TANAH/BANGUNAN DAN GANTI RUGI TANAMAN DI BAWAH JALUR (ROW) SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL No. 01/PDN-TSK/GR.TNM/I/2004 di kantor PT.PLN (Pesero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah & DIY, Alamat Jalan slamet No. 1 Candi Baru, Semarang, tertanggal 07 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Tim Advokasi /Tim 7 Drs. PAULUS PETOR, SH dengan Kepala Proyek Saksi Ir. HARSOYO,MM.;

• Bahwadaftar inventaris tanaman yang dibuat para terdakwa selain dijadikan dasar negosiasi yang kemudian kesepakatannya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 7 Desember 2004 tersebut, juga dijadikan dasar perhitungan ganti rugi dalam “DAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTUL”yang ditanda tangani Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi Ir. HARSOYO,MM ;

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2005, berdasarkan “DAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTULSaksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOmengajukan kepada Saksi Ir. HARSOYO, MM., Permohonan Persekot Dinas, Nomor kosong, untuk pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan ganti rugi Sutet 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Sewon Bantul sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang dilampiri Daftar Nominatif tersebut;

• Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT. PLN ( PERSERO ) PROYEKJARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV ANTARA PEDAN – TASIKMALAYA DESA TIMBULHARJO SEWON BANTUl, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena seharusnya yang dimasukkan dalam daftar hanyalah tanaman tingginya paling sedikit 3 (tiga) meter ;

• Bahwa daftar inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh

PT PLN (Persero) Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY Untuk Pembangunan Jaringan Transmisi 500 KV, antara Pedan – Tasik Malaya, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tertanggal 3 November 2004 dan 8 September 2005, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO, Saksi DJUMAKIR SUHUD (Tim 7), Saksi SUBAKIR selaku Petugas/Pamong Desa dan diketahui oleh Kepala Desa Timbulharjo Saksi R.ZABIDI Fa tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan yang adaselanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunanDAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500KV PEDAN-TASIKMALAYA DIDESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTULdan juga dipergunakan sebagai dasar permohonan persekot Dinas untuk pembayaran ganti rugi tanaman (Sutet 500KV Pedan-Tasikmalaya di desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, tertanggal 26 Januari 2005, yang sebelumnya jugadipakai sebagai dasar negosiasi perhitungan Ganti rugi tanaman antara PLN dan Tim Advokasi/Tim 7 selaku Penerima Kuasa dari Warga masyarakat desa Timbulharjo ;

• Bahwa berdasarkan Bukti Pengeluaran No. 172 tanggal 26 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. HARSOYO, MM., Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi SRI PURWATI selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dana telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah), namun secara fisik diterima oleh Sdr. SUPARYONO (Alm) ;

• Bahwa selanjutnya Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Sdr. SUPARYONO (Alm) mewakili Pihak PT.PLN (Pesero) membayar ganti rugi Tanaman Warga Desa Timbulharjo melalui Tim Advokasi Drs. PAULUS PETOR, SH dan Koordinator Lapangan yaitu Saksi SUBAKIR pada tanggal 26 Januari 2005 sesuai dengan Kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman senilai Rp. 2.789.475.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), pembayaran ganti rugi tanaman tersebut dilakukan dirumah Saksi SUHARTO di Dusun Ngoto Kelurahan Bangun Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ;

• Bahwa setelah Tim Advokasi menerima pembayaran uang ganti rugi, malam hari itu juga KORLAP dibantu KORDUS mulai menghitung uang ganti rugi yang akan diberikan warga dengan cara mencocokkan daftar ganti rugi yang diberikan Tim Advokasi kemudian dimasukkan amplop warna coklat ;

• Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2005 Saksi SUBAKIR membuat Undangan yang mengundang Warga Desa Timbulharjo untuk hadir dan menerima ganti rugi tanaman yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2005 dirumah JOYO SUMARTO (orang tua Saksi SETIYAWAN);

• Bahwa pada tanggal 28 Januari 2005 warga datang ke rumah JOYO SUMARTO (orang tua Saksi SETIYAWAN) untuk menerima uang ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terhadap tanaman yang dimiliki warga sendiri/tanaman asli (bukan tanaman titipan) nilai ganti rugi tanaman adalah sebesar nilai yang diberikan oleh PT.PLN dikurangi dengan potongan biaya operasional sebesar 10% ;

2. Terhadap tanaman baru/titipan berupa Mlinjo dan Jati nilai ganti rugi tanaman adalah sebesar Rp. 25.000,-- per batang ;

• Bahwa jumlah total ganti rugi tanaman yang diberikan kepada warga desa adalah penjumlahan dari kedua hal diatas. Selanjutnya KORLAP Saksi SUBAKIR, Saksi SETIAWAN dan Saksi SRIWANTO melakukan pembayaran ganti rugi tanaman kepada warga Desa Timbulharjo dengan menggunakan dua daftar yang harus ditanda tangani oleh warga penerima ganti rugi tanaman yaitu :

1. Daftar Pembayaran Ganti rugi tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tertanggal 26 Januari 2006 yang dibuat oleh PT.PLN, telah ditanda tangani Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi Ir. HARSOYO,MM mengetahui Lurah Desa Timbulharjo Saksi R. ZABIDI, Fa dan Camat Sewon Bantul Saksi Drs. HELMI ZUMHARIS;

2. Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran kepada warga Desa Timbulharjo. Pada Daftar tersebut terdapat potongan 10% biaya operasional dan tambahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang untuk tanaman baru/titipantanpa tanggal dan tanpa tanda tangan;

Warga Desa Timbulharjo setelah tanda tangan 2 (dua) kali dalam Daftar tersebut kemudian menerima uang ganti rugi tanaman sesuai Daftar Pembayaran yang terdapat potongan 10% biaya operasional dan tambahan tanaman titipan sebesar Rp. 25.000,-- per batang dalam amplop coklat sudah tertulis jumlah total uang yang diterima warga tanpa perincian ;

• Bahwa dari uang sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut yang diberikan kepada warga yang memiliki tanaman / tumbuhan asli hanya sebesar Rp.877.475.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (Satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata digunakan tidak sesuai peruntukkannya diantaranya untuk membayar warga yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp.99.675.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• Bahwa Pembayaran Ganti Rugi tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 dan tidak berhak diberikan ganti rugi SUTET seharga Rp. 1.911.950.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sbb :

No	Tanaman	Ganti rugi satuan Rp.	Jumlah tanaman (batang)	Kerugian negara Rp.
1	Mlinjo sedang	500.000	3.195	1.597.500.000
2	Mlinjo kecil	350.000	243	85.050.000
Sub total jumlah Mlinjo			3.438	1.682.550.000
3	Jati sedang	500.000	86	43.000.000
4	Jati kecil	400.000	466	186.400.000
Sub jumlah jati			552	229.400.000
JUMLAH TOTAL			3.990	1.911.950.000

Uang sebesar Rp. 1.911.950.000,-- digunakan untuk kepentingan Panitya diantaranya KORDUS, KORLAP, Tim Advokasi/Tim 7, Pemerintahan Desa / Kecamatan setempat dan untuk membiayai upaya membebaskan (KORLAP dan Tim Advokasi/Tim 7) yang telah / akan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses Penyelidikan maupun Penyidikan baik di POLDA/Polres Bantul

terkait perkara SUTET ini :

No	Keperluan	Besarnya (Rp).	Jumlah (Rp.)
A.	Membayar kepada Warga masyarakat yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru :
	a. Warga masyarakat dusun Ngentak	4.125.000
	b. Warga masyarakat dusun Kepek	20.575.000
	c. Warga masyarakat dusun Kowen	44.700.000
	d. Warga masyarakat dusun Dagan & Sewon	14.900.000
	e. Warga masyarakat dusun Paten - Gatak	7.425.000
	f. Warga masyarakat dusun Gabusan	7.950.000
	Sub Jumlah		99.675.000
B.	Untuk kepentingan pribadi Tim Advokasi , KORLAP dkk yang tidak dapat dipertanggung jawabkan		1.812.275.000
	Jumlah ....................................................................................		1.911.950.000

• Bahwa akibat Perbuatan paraTerdakwa tersebut maka Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan kerugian negara oleh Auditor BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang terjadi pada Proyek Pembangkit dan jaringan Jateng-DIY di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/PW.12/5/2006 tanggal 6 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :

PERTAMA

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara kombinasialternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan hasil pembuktian di persidangan di mana sesuai pula dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah berupaya membuktikan dakwaan alternatif pertamanya, maka Majelis Hakim pun akan membertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut dan oleh karena dakwaan alternatif pertama telah disusun secara subsidairitas, maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair terlebih dahulu apabila dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Primair dari Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnyaadalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang “turut serta” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umummenurut berpendapat, bahwa syarat-syarat pertanggungjawaban pada diri para terdakwa terpenuhi, maka dengan demikian pada diri si-pelaku delik tidak terdapat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidananya,sehingga dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat, bahwa para terdakwa tugas utamanya sebagai pengawas konstruksi sebagaimana keterangan Saksi Ir. Harsoyo dalam persidangan, juga BUKAN Tim ROW dan BUKAN Tim Survey yang mempunyai tugas inventarisasi tanaman, akan tetapi diperintah dan diberi tugas oleh Kepala Proyek untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana terbaca dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas/SPPD, dan para terdakwa tidak ada alasan dan tidak ada kuasa untuk menolak takut dikenakan sanksi oleh atasannya, kedua terdakwa tidak mampu untuk menentukan pilihan atau kehendak, sehingga mau tidak mau mereka melakukan pencatatan tanaman di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul DIY Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka “unsur setiap orang” atau barang siapa dalam perbuatan pidana Jelas Tidak Terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dua pandangan hukum yang berbeda tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatanpidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut UmumNomor : REG. REG.PDS-03/O.4.13/Ft.1/04/2014,sebagai dasar untuk menghadapkan para Terdakwa ke persidangan, yang menjadi subyek hukum dalam perkara inii adalah orang perseorangan yaitu seseorang yang bernamaSAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan SURONO Bin RONO WIYOSOdengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan seseorang yang bernamaSAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan SURONO Bin RONO WIYOSOyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dari jawaban terdakwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, menurut hemat Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, Majelis Hakim, berpendapat :

• Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan yang dimilikinya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, memiliki daya penalaran dan daya tangkap, untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta mampu dan merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh para Terdakwa (gebrekkige ontwikkeling), tidak terganggu jiwa karena penyakit (ziekelijke storing);

• Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang”telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang mengenai perluasan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena itu, digunakan tolok ukur pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjelasan resmi Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diketahui, bahwa pengertian secara melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagai hukum positif;

Menimbang, bahwa Tim Pembebasan Tanah dan Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Nomor : 004.K/021/PPI. Kitring JBM /2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitiya Pembebasan Tanah dan Perijinan untuk Lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan Tanaman, Bangunan dalam Jalurbebas transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang dikeluarkan oleh saudara Ir.SUSANTO PURNOMO, MM, yang diketuai olehIr . KARMIYONO, Wakil Ketua :Ir. HARSOYO MM, secara khusus telah menunjuk team untuk menangani pembebasan tanaman di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul, antara lain Terdakwa 1 SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOMDAN Terdakwa 2 SURONO Bin RONO WIYOSOsebagai Tim Pendataan atau Inventarisasiberada dibawah kendali langsung Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO, memiliki tugas sebagai berikut ;

1. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan lokasi tanah ;

2. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan tanaman ;

3. Melakukan inventarisasi tanah , bangunan dan tanaman ;

4. Melakukan pengukuran terhadap luas tanah, bangunan dan mengukur tanaman ;

Menimbang, bahwa SOP (Standar Oprasional Prosedur ) pendataan dan inventarisasi yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero), guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul adalah sebagai berikut ;

1. Pertama cek lokasi dan melakukan pengukuran batas sesuai dengan bebas ROW ;

2. Melakukan penghitungan terhadap tanaman yang tingginya 3 meter ke atas dan dicatat sesuai dengan klasemen jenis tanaman ;

3. Setelah didatakan maka diberikan tanda cat biru ;

4. Selanjutnya di buatkan data (inventarisasi tanaman) dan ditanda tangani oleh petugas pelaksana dandiketahui Kepala Desa setempat ;

Sedangkan untuk mengetahui tentang tinggi tanaman tersebut petugas dari PT. PLN (Persero) Semarang wajib melakukan pengukuran terhadap tingginya tanaman yang di datakan untuk diajukan ke PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa tengah-DIY agar mendapatkan uang ganti rugi tanaman ;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 02 sampai 05 Nopember 2004Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Tim Pendataan atau Inventarisasi atas perintah atasannya Saksi Ir. HARSOYO, MM melakukan pendataan /Inventarisasi tanaman dengan didampingi oleh Koordinator Lapangan (Saksi SUBAKIR, Saksi SETIAWAN dan Saksi SRIWANTO) dan Tim Advokasi/Tim 7 ( Saksi JUMAKIR SUHUD dan SUHARTO,DS) dengan hasil yang dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT. PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JATENG-DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANMISI 500 KV DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pendataan/inventarisasi, Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOtidak melakukan pengukuran hanya melakukan cros cek /mengklarifikasi tanaman didasarkan pada Formulir Daftar Inventarisasi tanaman yang dilakukan oleh warga yang telah direkap KORLAP masih berupa tulisan tangan, namun begitu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO juga mengetahui bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tingginya kurang dari 3 Meter tetapi tetap didata dan dicatatseolah-olah tanaman kecil / tumbuhan titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi, dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO sempat berkomentar “ Lho kok banyak sekali tanaman mlinjonya “ dan dijawab oleh Saksi SUBAKIR “itu maunya masyarakat mau gimana” dan pendataan berjalan terus karena apabila bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tsb tidak diinventarisasi maka Koordinator Lapangan tidak bersedia menandatangani Daftar Inventarisasi oleh karena itu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO menyetujui kehendak Koordinator Lapangan sebagai penyambung lidah warga ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mendata kemudian hasilnya dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV, ANTARA PEDAN – TASIK MALAYA, DESA TIMBULHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL tertanggal 3 November 2004 dan 8 September 2005, ditandatanganioleh Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO, Tim Advokasi/Tim 7 saksi JUMAKIR SUHUD, dari KORLAP diwakili Saksi SUBAKIR dan diketahui Kepala Desa saksi R. ZABIDI Fa, kemudian diserahkan kepada TimPembebasan Tanah dan Tanaman melalui Sdr. SUPARYONO (Alm);

Menimbang, bahwa dalam daftar inventarisasi tanaman tersebut masih berupa tulisan tangan terdapat klasifikasi tanaman besar-sedang-kecil, jenis tanaman ada tanaman asli dan tanaman titipan berupa melinjo berjumlah 3469 batang dan tanaman jati seluruhnya berjumlah 521 batang, yang oleh Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOdimasukkan dalam klasifikasi kecil dan sedang, tanpa dilakukan pengukuran dan hanya dilihat kalau tanaman mlinjo sudah produktif (ada buahnya) dimasukkan klasifikasi sedang, meskipun tingginya belum mencapai diatas 3 meter.Bahwa jumlah keseluruhan tanaman melinjo dan tanaman jati titipan yang dimasukan dalam DAFTAR INVENTARIS TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV, ANTARA PEDAN – TASIK MALAYA, DESA TIMBULHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL TERTANGGAL 3 NOVEMBER 2004 DAN 8 SEPTEMBER 2005.“ adalah 3990 batang ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT. PLN (PERSERO) PROYEKJARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV ANTARA PEDAN – TASIKMALAYA DESA TIMBULHARJO SEWON BANTUL, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena seharusnya yang dimasukkan dalam daftar hanyalah tanaman tingginya paling sedikit 3 (tiga) meter, selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunanDAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500KV PEDAN-TASIKMALAYA DIDESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTULdan juga dipergunakan sebagai dasar permohonan persekot Dinas untuk pembayaran ganti rugi tanaman (Sutet 500KV Pedan-Tasikmalaya di desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, tertanggal 26 Januari 2005, yang sebelumnya juga dipakai sebagai dasar negosiasi perhitungan Ganti rugi tanaman antara PLN dan Tim 7 selaku Penerima Kuasa dari Warga masyarakat desa Timbulharjo ;

Menimbang, bahwa dengan telah memasukkan tanaman titipan sebanyak 3990 bibit pohon Jati & Mlinjo tingginya kurang dari 3 (tiga) meter atau tinggi rata-rata 1,5 M sampai dengan 2 M ke dalam DAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL Tahun 2004, maka Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO telah melanggar ketentuan mengenai ukuran tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT.PLN (Persero) diatur dalam Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi :

”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter” ;

Sehingga untuk tanaman yang tingginya kurang dari 3 (tiga) meter seharusnya tidak dapat menerima uang ganti rugi tanaman/tumbuhan dan tidak harus didata atau dicatat pleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOsecara melawan hukum telah mendata dan mencatat tanaman baru/titipan yang tingginya kurang dari 3 meter sebanyak 3.990 bibit pohon Jati & Mlinjo yang dijadikan dasar dalam penyusunan “DAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTUL”yang ditanda tangani Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi Ir. HARSOYO,MM yang kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melawan hukum”telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,

adalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, para Terdakwa sebagai diri sendiri, orang lain selain dari para Terdakwa, atau suatu korporasi, perusahaan apapun bentuknya, yang mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan, baik dalam bentuk uang, harta benda, dokumen/sertifikat dalam berbagai bentuk, yang diperoleh dari dana yang disalahgunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian atau istilah memperkaya adalah “menambah kaya”. Dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua), hal. 39, R. Wiyono, SH menjelaskan yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau adanya suatu penambahan atas kekayaan atau aset. Perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual dengan harga yang lebih besar dari pada saat membeli atau membeli dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, menandatangani kontrak yang mengakibatkan penerimaan, menerima sesuatu akibat dari kegiatan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa rumusan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif yang berarti apabila satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO secara melawan hukum telah mendata dan mencatat tanaman baru/titipan yang tingginya kurang dari 3 meter sebanyak 3990 bibit pohon Jati & Mlinjo yang kemudian dijadikan dasar penyusunan “DAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB. BANTUL”yang ditanda tangani Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi Ir. HARSOYO,MM yang kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2005, SaksiIr.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOmengajukan kepada Saksi Ir. HARSOYO, MM., Permohonan Persekot Dinas, Nomor kosong, untuk pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan ganti rugi Sutet 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Sewon Bantul sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang dilampiri Daftar Nominatif tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Bukti Pengeluaran No. 172 tanggal 26 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. HARSOYO, MM., Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi SRI PURWATI selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dana telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah), namun secara fisik diterima oleh Sdr. SUPARYONO (Alm) ;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula dari uang sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dicairkan dan telah diberikan oleh Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO dan Sdr. SUPARYONO (Alm) mewakili Pihak PT.PLN kepada warga untuk membayar ganti rugi Tanaman Warga Desa Timbulharjo melalui Tim Advokasi yaitu Drs. PAULUS PETOR, SH dan Koordinator Lapangan yaitu Saksi SUBAKIR pada tanggal 26 Januari 2005. Namun oleh Tim Advokasi/Tim 7 dan KORLAP yang diberikan kepada warga yang memiliki tanaman / tumbuhan asli hanya sebesar Rp.877.475.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (Satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata digunakan tidak sesuai peruntukkannya diantaranya untuk membayar warga yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp.99.675.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedang sisanya digunakan untuk operasional KORLAP maupun Tim Advokasi dan pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima uang ganti rugi tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa para terdakwa terbukti tidak memperoleh dan menikmati sama sekali uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan tidak ada satu saksipun yang memberi keterangan bertambahnya kekayaan orang lain atau korporasi dari uang hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO tidak terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasitidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhioleh perbuatan paraterdakwa, maka oleh karenanya pula paraterdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena paraterdakwa dibebaskan dari Dakwaan Alternatiff Pertama Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum, yaitu para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang “turut serta” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan dan/atau termasuk koorporasi, pengertian “setiap orang” menunjuk pada orang perorangan dan/atau termasuk koorporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut UmumNomor Reg. PDS- 01/Bntl/Ft.1/04/2014, tanggal 09 Mei 2014, sebagai dasar untuk menghadapkan para Terdakwa ke persidangan, yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perseorangan yaitu seseorang yang bernama Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO dengan identitas sebagaimana dalam Surat

Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan seseorang yang bernama Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dari jawaban para terdakwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, menurut hemat Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, Majelis Hakim, berpendapat :

• Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan yang dimilikinya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, memiliki daya penalaran dan daya tangkap, untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta mampu dan merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa (gebrekkige ontwikkeling), tidak terganggu jiwa karena penyakit (ziekelijke storing);

• Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang”telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Ad. 2.Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata “dengan tujuan”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari para terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu dengan adanya kata, dengan tujuan, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan atau terjadinya keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri sendiri,atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan

menguntungkan adalah tidak terbatas pada diperolehnya keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, komisi, prioritas, potongan harga, atau kemudahan-kemudahan lainnya;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”.Artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan para terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 18 September 2014 berkaitan denganunsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Penuntut Umum berpendapat,terbukti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” ini dalam pembelaannya berpendapat,“Bahwa melihat apa yang sudah dilakukan para terdakwa dengan melakukan pendataan dan pencatatan tersebut tidaklah “mens rea” para terdakwa untuk bermaksud memperkaya diri sendiri karena dengan apa yang telah dikerjakannya terdakwa tidak memperoleh imbalan baik dari Korlap maupun Tim 7, kalaupun ada orang lain atau korporasi yang diperkaya dengan kejadian ini, maka hal tersebut bukanlah merupakan kehendak ataupun tujuan dari para terdakwa. Bahwa kalau ada perbuatan yang menguntungkan pihak Korlap dan atau Tim 7, maka perbuatan itu bukan ada pada terdakwa 1. Samin Hadi Susanto Bin Madwitanom dan Terdakwa 2. Surono Bin Rono Wiyoso, melainkan ada pada pemberi tugas yakni Pimpinan atau Kepala Proyek. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dua pandangan hukum yang berbeda tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yangterungkap di persidangan, bahwa di Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2004-2005 dilaksanakan proyek pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) Pedan sampai dengan Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero)

Prokitring JBN Semarang-DIY;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT.PLN (Persero) diatur dalam Pasal 1 nomor 2 Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 975/K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik yang berbunyi :

”Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut; tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter” ;

Sehingga untuk tanaman yang tingginya kurang dari 3 (tiga) meter tidak dapat menerima uang ganti rugi tanaman/tumbuhan. Sedangkan klasifikasi tanaman yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut:

1. Tanaman BESAR tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebih dari 10 Meter ;

2. Tanaman SEDANG tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 5 Meter s/d 10 Meter ;

3. Tanaman KECIL tumbuhan dengan diameter kurang dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 3 Meter ;

Menimbang, bahwa Tim Pembebasan Tanah dan Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Nomor : 004.K/021/PPI. Kitring JBM /2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitiya Pembebasan Tanah dan Perijinan untuk Lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan Tanaman, Bangunan dalam Jalurbebas transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang dikeluarkan oleh saudara Ir.SUSANTO PURNOMO, MM, yang diketuai olehIr . KARMIYONO, Wakil Ketua :Ir. HARSOYO MM, secara khusus telah menunjuk team untuk menangani pembebasan tanaman di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul, antara lain Terdakwa 1 SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOMDAN Terdakwa 2 SURONO Bin RONO WIYOSOsebagai Tim Pendataan atau Inventarisasiberada dibawah kendali langsung Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO, memiliki tugas sebagai berikut ;

1. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan lokasi tanah ;

2. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan tanaman ;

3. Melakukan inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman ;

4. Melakukan pengukuran terhadap luas tanah, bangunan dan mengukur tanaman ;

Menimbang, bahwa SOP (Standar Oprasional Prosedur) pendataan dan inventarisasi yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero), guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul adalah sebagai berikut ;

1. Pertama cek lokasi dan melakukan pengukuran batas sesuai dengan bebas ROW ;

2. Melakukan penghitungan terhadap tanaman yang tingginya 3 meter ke atas dan dicatat sesuai dengan klasemen jenis tanaman ;

3. Setelah didatakan maka diberikan tanda cat biru ;

4. Selanjutnya di buatkan data (inventarisasi tanaman) dan ditanda tangani oleh petugas pelaksana dandiketahui Kepala Desa setempat ;

Sedangkan untuk mengetahui tentang tinggi tanaman tersebut petugas dari PT. PLN (Persero) Semarang wajib melakukan pengukuran terhadap tingginya tanaman yang di datakan untuk diajukan ke PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa tengah-DIY agar mendapatkan uang ganti rugi tanaman ;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 02 sampai 05 Nopember 2004 Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Tim Pendataan atau Inventarisasi atas perintah atasannya Saksi Ir. HARSOYO, MM melakukan pendataan /Inventarisasi tanaman dengan didampingi oleh Koordinator Lapangan (Saksi SUBAKIR, Saksi SETIAWAN dan Saksi SRIWANTO) dan Tim Advokasi/Tim 7 ( Saksi JUMAKIR SUHUD dan SUHARTO,DS) dengan hasil yang dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT. PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JATENG-DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANMISI 500 KV DESA TIMBULHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pendataan/inventarisasi, Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOtidak melakukan pengukuran hanya melakukan cros cek /mengklarifikasi tanaman didasarkan pada Formulir Daftar Inventarisasi tanaman yang dilakukan oleh warga yang telah direkap KORLAP masih berupa tulisan tangan, namun begitu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO juga mengetahui bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tingginya kurang dari 3 Meter tetapi tetap didata dan dicatatseolah-olah tanaman kecil / tumbuhan titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi, dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO sempat berkomentar “ Lho kok banyak sekali tanaman mlinjonya “ dan dijawab oleh Saksi SUBAKIR “itu maunya masyarakat mau gimana” dan pendataan berjalan terus karena apabila bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tsb tidak diinventarisasi maka Koordinator Lapangan tidak bersedia menandatangani Daftar Inventarisasi oleh karena itu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO menyetujui kehendak Koordinator Lapangan sebagai penyambung lidah warga ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mendata kemudian hasilnya dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV, ANTARA PEDAN – TASIK MALAYA, DESA TIMBULHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL tertanggal 3 November 2004 dan 8 September 2005, ditandatanganioleh Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO, Tim Advokasi/Tim 7 saksi JUMAKIR SUHUD, dari KORLAP diwakili Saksi SUBAKIR dan diketahui Kepala Desa saksi R. ZABIDI Fa, kemudian diserahkan kepada TimPembebasan Tanah dan Tanaman melalui Sdr. SUPARYONO (Alm) ;

Menimbang, bahwa dalam daftar inventarisasi tanaman tersebut masih berupa tulisan tangan terdapat klasifikasi tanaman besar-sedang-kecil, jenis tanaman ada tanaman asli dan tanaman titipan berupa melinjo berjumlah 3469 batang dan tanaman jati seluruhnya berjumlah 521 batang, yang oleh Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO dimasukkan dalam klasifikasi kecil dan sedang, tanpa dilakukan pengukuran dan hanya dilihat kalau tanaman mlinjo sudah produktif (ada buahnya) dimasukkan klasifikasi sedang, meskipun tingginya belum mencapai diatas 3 meter.Bahwa jumlah keseluruhan tanaman melinjo dan tanaman jati titipan yang dimasukan dalam DAFTAR INVENTARIS TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT PLN (PERSERO) PROYEK JARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV, ANTARA PEDAN – TASIK MALAYA, DESA TIMBULHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL TERTANGGAL 3 NOVEMBER 2004 DAN 8 SEPTEMBER 2005. “ adalah 3.990 batang ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT. PLN (PERSERO) PROYEKJARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV ANTARA PEDAN – TASIKMALAYA DESA TIMBULHARJO SEWON BANTUL, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena seharusnya yang dimasukkan dalam daftar hanyalah tanaman yang tingginya paling sedikit 3 (tiga) meter, selanjutnya data atau hasil pencatatan para terdakwa tersebutdipergunakan sebagai dasar penyusunanDAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500KV PEDAN-TASIKMALAYA DIDESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTULdan juga dipergunakan sebagai dasar permohonan persekot Dinas untuk pembayaran ganti rugi tanaman Sutet 500KV Pedan-Tasikmalaya di desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, tertanggal 26 Januari 2005, yang sebelumnya juga dipakai sebagai dasar negosiasi perhitungan Ganti rugi tanaman antara PLN dan Tim 7 selaku Penerima Kuasa dari Warga masyarakat desa Timbulharjo, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain diuntungkan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2005, berdasarkan “DAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTUL Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOmengajukan kepada Saksi Ir. HARSOYO, MM., Permohonan Persekot Dinas, Nomor kosong, untuk pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan ganti rugi Sutet 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Sewon Bantul sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang dilampiri Daftar Nominatif tersebut ;

• Bahwa berdasarkan Bukti Pengeluaran No. 172 tanggal 26 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. HARSOYO, MM., Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi SRI PURWATI selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dana telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah), namun secara fisik diterima oleh Sdr. SUPARYONO (Alm) ;

• Bahwa selanjutnya Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Sdr. SUPARYONO (Alm) mewakili Pihak PT.PLN (Pesero) membayar ganti rugi Tanaman Warga Desa Timbulharjo melalui Tim Advokasi Drs. PAULUS PETOR, SH dan Koordinator Lapangan yaitu Saksi SUBAKIR pada tanggal 26 Januari 2005 sesuai dengan Kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman senilai Rp. 2.789.475.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), pembayaran ganti rugi tanaman tersebut dilakukan dirumah Saksi SUHARTO di Dusun Ngoto Kelurahan Bangun Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ;

• Bahwa setelah Tim Advokasi menerima pembayaran uang ganti rugi, malam hari itu juga KORLAP dibantu KORDUS mulai menghitung uang ganti rugi yang akan diberikan warga dengan cara mencocokkan daftar ganti rugi yang diberikan Tim Advokasi kemudian dimasukkan amplop warna coklat ;

• Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2005 Saksi SUBAKIR membuat Undangan yang mengundang Warga Desa Timbulharjo untuk hadir dan menerima ganti rugi tanaman yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2005 dirumah JOYO SUMARTO (orang tua Saksi SETIYAWAN);

• Bahwa pada tanggal 28 Januari 2005 warga datang ke rumah JOYO SUMARTO (orang tua Saksi SETIYAWAN) untuk menerima uang ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terhadap tanaman yang dimiliki warga sendiri/tanaman asli (bukan tanaman titipan) nilai ganti rugi tanaman adalah sebesar nilai yang diberikan oleh PT.PLN dikurangi dengan potongan biaya operasional sebesar 10% ;

2. Terhadap tanaman baru/titipan berupa Mlinjo dan Jati nilai ganti rugi tanaman adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang ;

• Bahwa jumlah total ganti rugi tanaman yang diberikan kepada wargadesa adalah penjumlahan dari kedua hal diatas. Selanjutnya KORLAP Saksi SUBAKIR, Saksi SETIAWAN dan Saksi SRIWANTO melakukan pembayaran ganti rugi tanaman kepada warga Desa Timbulharjo dengan menggunakan dua daftar yang harus ditanda tangani oleh warga penerima ganti rugi tanaman yaitu :

1. Daftar Pembayaran Ganti rugi tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tertanggal 26 Januari 2006 yang dibuat oleh PT.PLN, telah ditanda tangani Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi Ir. HARSOYO,MM mengetahui Lurah Desa Timbulharjo Saksi R. ZABIDI, Fa dan Camat Sewon Bantul Saksi Drs. HELMI ZUMHARIS;

2. Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran kepada warga Desa Timbulharjo. Pada Daftar tersebut terdapat potongan 10% biaya operasional dan tambahan sebesar Rp. 25.000,-- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang untuk tanaman baru/titipantanpa tanggal dan tanpa tanda tangan;

Warga Desa Timbulharjo setelah tanda tangan 2 (dua) kali dalam Daftar tersebut kemudian menerima uang ganti rugi tanaman sesuai Daftar Pembayaran yang terdapat potongan 10% biaya operasional dan tambahan tanaman titipan sebesar Rp. 25.000,-- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang dalam amplop coklat sudah tertulis jumlah total uang yang diterima warga tanpa perincian ;

• Bahwa dari uang sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut yang diberikan kepada warga yang memiliki tanaman / tumbuhan asli hanya sebesar Rp.877.475.000,-(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (Satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata digunakan tidak sesuai peruntukkannya diantaranya untuk membayar warga yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp.99.675.000,- (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• Bahwa Pembayaran Ganti Rugi tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 dan tidak berhak diberikan ganti rugi SUTET seharga Rp. 1.911.950.000,-- (Satu Milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sbb :

No	Tanaman	Ganti rugi satuan Rp.	Jumlah tanaman (batang)	Kerugian negara Rp.
1	Mlinjo sedang	500.000	3.195	1.597.500.000
2	Mlinjo kecil	350.000	243	85.050.000
Sub total jumlah Mlinjo			3.438	1.682.550.000
3	Jati sedang	500.000	86	43.000.000
4	Jati kecil	400.000	466	186.400.000
Sub jumlah jati			552	229.400.000
JUMLAH TOTAL			3.990	1.911.950.000

Uang sebesar Rp. 1.911.950.000,-(Satu Milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)digunakan untuk kepentingan Panitya diantaranya KORDUS, KORLAP, Tim Advokasi/Tim 7, Pemerintahan Desa / Kecamatan setempat dan untuk membiayai upaya membebaskan (KORLAP dan Tim Advokasi/Tim 7) yang telah / akan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses Penyelidikan maupun Penyidikan baik di POLDA/Polres Bantul terkait perkara SUTET ini :

No	Keperluan	Besarnya (Rp).	Jumlah (Rp.)
A.	Membayar kepada Warga masyarakat yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru :
	a. Warga masyarakat dusun Ngentak	4.125.000
	b. Warga masyarakat dusun Kepek	20.575.000
	c. Warga masyarakat dusun Kowen	44.700.000
	d. Warga masyarakat dusun Dagan & Sewon	14.900.000
	e. Warga masyarakat dusun Paten - Gatak	7.425.000
	f. Warga masyarakat dusun Gabusan	7.950.000
	Sub Jumlah		99.675.000
B.	Untuk kepentingan pribadi Tim Advokasi , KORLAP dkk yang tidak dapat dipertanggung jawabkan		1.812.275.000
	Jumlah ....................................................................................		1.911.950.000

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan para Terdakwa tersebut maka Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan kerugian negara oleh Auditor BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang terjadi pada Proyek Pembangkit dan jaringan Jateng-DIY di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/PW.12/5/2006 tanggal 6 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwaTerdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO telah memberikan suatu bentuk kenikmatan secara ekonomis kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak mana tidak termasuk sebagai pihak yang dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai penerima yang sah terhadap Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2004, yaitu hanya terbatas kepada siapa saja yang tanahnya dilewati jalur bebas (ROW) SUTET yang masuk dalam “DAFTAR NOMINATIF GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTUL”yang ditanda tangani Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOdan Saksi Ir. HARSOYO,MM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOtelah terbukti menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur”menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan ”menyalah gunakan kewenangan” adalah seorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan ”kesempatan” ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan ”sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata ”menyalah gunakan”, “kewenangan”, “kesempatan”, atau “sarana” semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;

Menyalahgunakan adalah mempergunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau mempergunakan sesuatu untuk tujuan yang bukan peruntukkannya;

Kewenangan yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah suatu kekuasaan yang berkaitan secara langsung dengan suatu jabatan yang berdasarkan perundang-undangan. Bahwa terhadap jabatan tersebut melekat suatu hak, kewajiban dan tanggung-jawab. Adapun cara perolehannya adalah tidak ditentukan oleh undang-undang a quo, baik kewenangan tersebut bersifat Atributif (attributie van wetgevingsbevoegdheid), Delegasi (sub-ordinasi) atau Mandat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penuntut Umum berpendapat,bahwa dalam perkara ini menurut Penuntut Umum perbuatan para terdakwa lebih tepat disebut sebagai menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada mereka karena jabatannya atau kedudukannya sebagai petugas pendata maupun pencatat inventarisasi tanaman yang akan medapat ganti rugi karena terlintasi transmisi tenaga listrik SUTET di desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tersebut karena meskipun para terdakwa diberi tugas tambahan sebagai pendata dan pencatat suatu daftar, namun terhadap kebijakan selanjutnya mengenai daftar dimaksud apakah akan diberikan ganti rugi sebesar jumlah yang para terdakwa catat atau tidak adalah bukan menjadi ranah kewenangan para terdakwa untuk menentukannya, namun demikian bahwa berdasarkan fakta persidangan hasil pendataan maupun pencatatan yang dilakukan oleh para terdakwa, jelas tampak apabila para terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan pencatatan sesuai ketentuan, kesempatan inilah yang para terdakwa salahgunakan untuk memasukkan data tanaman yang tidak seharusnya dimasukkan dalam daftar inventaris karena tidak sesuai dengan ketentuan Kepmentaben nomor 975/1999 yang mengatur bahwa tanaman yng boleh diberikan ganti rugi adalah yang tingginya 3 meter, kenyataannya para terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan memasukkan 3990 tanaman titipan, yang seharusnya tidak termasuk didalam kriteria tanaman yang mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (Persero).Dengan demikian unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa,Bahwa menyelahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah sama unsurnya dengan Maladminstrasi, sedangkan Terdakwa 1. Samin Hadi Susanto Bin Madwitanom dan Terdakwa 2. Surono Bin Rono Wiyoso tidak terbukti melakukan maladministrasi, semuanya telah melaporkan kepada atasannya, sesuai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dalam persidangan bahwa keduanya telah melaporkan kepada atasannya, jadi tidak ada penyalahgunaan dalam melaksanakan pendataan.Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi, karenanya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua pandangan hukum yang berbeda tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM selaku Pegawai Tetap pada Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Listrik Negara Nomor : P.1670/PST/82 tanggal 1 Nopember 1982 dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO selaku Pegawai Tetap pada Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P.2212/PST/85 tanggal 19 Agustus 1985, yang diberi tugas sebagai Tim Survai dan Pendataan Tanah, Bangunan dan Tanaman pada Proyek PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY,dengan tugas khusus sebagai Tim Pendataan dan Inventarisasi berada dibawah kendali langsung Saksi Ir. MISMAN NURCAHONO, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan lokasi tanah ;

2. Melakukan pengecekan dilapangan tentang keberadaan tanaman ;

3. Melakukan inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman ;

4. Melakukan pengukuran terhadap luas tanah, bangunan dan mengukur tanaman ;

BahwaSOP (Standar Oprasional Prosedur) pendataan dan inventarisasi yang

harus dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero), guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul adalah sebagai berikut ;

1. Pertama cek lokasi dan melakukan pengukuran batas sesuai dengan bebas ROW ;

2. Melakukan penghitungan terhadap tanaman yang tingginya 3 meter ke atas dan dicatat sesuai dengan klasemen jenis tanaman ;

3. Setelah didatakan maka diberikan tanda cat biru ;

4. Selanjutnya di buatkan data (inventarisasi tanaman) dan ditanda tangani oleh petugas pelaksana dandiketahui Kepala Desa setempat ;

Sedangkan untuk mengetahui tentang tinggi tanaman tersebut petugas dari PT. PLN (Persero) Semarang wajib melakukan pengukuran terhadap tingginya tanaman yang di datakan untuk diajukan ke PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah-DIY agar mendapatkan uang ganti rugi tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa pada saat melakukan pendataan/inventarisasi, Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO tidak melakukan pengukuran sesuai SOP (Standar Oprasional Prosedur) pendataan dan inventarisasi yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero), guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang jumlah dan jenis tanaman beserta ukurannya yang ada di wilayah Desa Timbulharjo Sewon Bantul, namun para Terdakwa hanya melakukan cros cek /mengklarifikasi tanaman didasarkan pada Formulir Daftar Inventarisasi tanaman yang dilakukan oleh warga yang telah direkap KORLAP masih berupa tulisan tangan, namun begitu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO juga mengetahui bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tingginya kurang dari 3 Meter tetapi tetap didata dan dicatat seolah-olah tanaman kecil / tumbuhan titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi, dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO sempat berkomentar “Lho kok banyak sekali tanaman mlinjonya“ dan dijawab oleh Saksi SUBAKIR “itu maunya masyarakat mau gimana” dan pendataan berjalan terus karena apabila bibit Tanaman Mlinjo dan Jati tsb tidak diinventarisasi maka Koordinator Lapangan tidak bersedia menandatangani Daftar Inventarisasi oleh karena itu Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSOmenyetujui kehendak Koordinator Lapangan

sebagai penyambung lidah warga;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dalam melakukan pendataan tanaman tidak sesuai peraturan maupun SOP, padahal para terdakwa sebenarnya bisa melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah dipahami, namun para terdakwa tetap mendata dan mencatat tanaman yang mau mendapat ganti rugi, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena seharusnya yang dimasukkan dalam daftar hanyalah tanaman tingginya paling sedikit 3 (tiga) meter, namun para terdakwa juga mencatat tanaman baru/titipan berupa tanaman mlinjo dan jati tingginya belum mencapai diatas 3 metersebanyak 3990 batang;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam DAFTAR INVENTARISASI TANAMAN YANG TERKENA JALUR BEBAS (ROW) OLEH PT. PLN (PERSERO) PROYEKJARINGAN JAWA TENGAH DAN DIY UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV ANTARA PEDAN – TASIKMALAYA DESA TIMBULHARJO SEWON BANTUL, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena seharusnya yang dimasukkan dalam daftar hanyalah tanaman tingginya paling sedikit 3 (tiga) meter, namun digunakan sebagai dasar untuk pembayaran ganti rugi tanaman ;

Menimbang, bahwa Pembayaran Ganti Rugi tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 dan tidak berhak diberikan ganti rugi SUTET seharga Rp. 1.911.950.000,- ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalah gunaan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selakuTim Pendataan dan Inventarisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik

Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian ”dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga ”merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "dapat" yang oleh pembentuk undang undang diletakkan di depan kata-kata "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", hal inimenunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan alternatif kedua ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi para terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul kerena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Sedangkan yang dimaksud "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003Pasal 1 ayat (1)menegaskan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pengertian keuangan negara tersebut pada Pasal 2 kemudian dirinci ada 9 item pengertian keuangan negara, salah satunya kaitannya dengan perkara yang diperiksa dalam saat ini yaitu huruf g memasukkan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum berpendapat bahwa menurut Ahli bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah bagian dari uang negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di serahkan dalam prosentase tertentu kepada Badan Hukum yang di tunjuk untuk selalu dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan karakter dari uang negara yang di ambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bahwa apabila sebuah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan Badan Usaha tersebut berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), maka status kekayaan yang ada pada Badan Usaha tersebut masih dalam ruang lingkup Keuangan Negara, hal ini sesuai dengan Karakter Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai uang rakyat karena inti Keuangan Negara adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui DPR sejak dari penyusunannya sampai pada pertanggungjawabannya, selain itu, hal ini juga didasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang mengatakan bahwa Pemeriksaaan Keuangan Negara meliputi Pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan atas tanggungjawab Keuangan negara, juga pasal 3 ayat 1 UU yang sama mengatakan bahwa Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan negara yang dilakukan oleh BPK (Badan pemeriksa keuangan) meliputi seluruh unsur Keuangan Negarasebagaimana di maksud dalam pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Dengan demikian menurut pendapat Ahli bahwa keuangan PLN adalah termasuk keuangan negara.Dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa berpendapat, pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan pendapat para ahli tersebut, dan ciri-ciri Penggunaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pertanggungjawabannya keuangan Negara, maka jelas kami berpendapat bahwa APLN karakternya bukan karakter keuangan negara. Berdasar uraian di atas, maka unsur ”yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap dua pandangan hukum yang berbeda tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003, pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006, Putusan MK RI No.48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI No.62/PUU-IX/2013, yang pada pokoknya semua mengatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan menjadi modal di BUMN tetaplah menjadi/merupakan keuangan negara, sedangkan PT PLN (persero) adalah juga merupakan BUMN yang sahamnya 100% berasal dari pemerintah, maka dapatlah dikatakan bahwa anggaran yang ada di PT PLN (Persero) juga merupakan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan Pendataan dan inventarisasi tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter tersebutyang kemudian dijadikan dasar pembayaran ganti rugi hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 dan tidak berhak diberikan ganti rugi SUTET seharga Rp. 1.911.950.000,- (Satu Milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan Panitya diantaranya KORDUS, KORLAP, Tim Advokasi/Tim 7, Pemerintahan Desa/Kecamatan setempat dan untuk membiayai upaya membebaskan (KORLAP dan Tim Advokasi/Tim 7) yang telah / akan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses Penyelidikan maupun Penyidikan baik di POLDA/Polres Bantul terkait perkara SUTET ini :

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan kerugian negara oleh Auditor BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang terjadi pada Proyek Pembangkit dan jaringan Jateng-DIY di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/PW.12/5/2006 tanggal 6 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti benar melakukan perbuatanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”telah terpenuhi ;

5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang “turut serta”.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dapat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan turut melakukan adalah “bersama-sama melakukan” perbuatan pidana. Sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang, yang terdiri dari yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Bahwa diantara ke-duanya (pleger dan medepleger) harus melakukan perbuatan pelaksanaan, maka artinya melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)“ adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum berpendapat, bahwa sub unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Pendapat Penuntut Umum tersebut didasarkan pada penilaian atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang membuktikan adanya suatu kerjasama yang disadari antara para terdakwa dan saksi; -

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan jabatannya selaku Tim Pendataan dan Inventarisasi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO selaku Tim Negosiasi dan Sosialisasi, bersama-sama pula dengan Koordinator Lapangan (KORLAP) yakni Saksi SUBAKIR Bin PURWO DIHARJO, Saksi SRI WANTO Bin ATMO PAWIRO danSaksi SETIYAWAN Bin JOYO SUMARTO serta Tim Advokasi Saksi SUHARTO, Saksi DJUMAKIR SUHUDBin PARTO SUDARMO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi Ir. HARSOYO, MM yang dalam melakukan tugasnya memproses nilai Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas Sutet 500 kV Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kec.Sewon Kab.Bantul Tahun 2004 yang tidak sesuai peraturan atau perundang-undangan yang kemudian dituangkan dalam “DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTUL”yang kemudian daftar Nominatif tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi ;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan, yang berwenang untuk menentukan besaran nilai ganti rugi adalah Kepala Proyek yaitu Saksi Ir. HARSOYO, MM dimana sebelum adanya kesepakatan harga ganti rugi tanaman, telah dilakukan negosiasi antara Tim Advokasi dengan Saksi Ir. HARSOYO, MM, dan setelah dicapai kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tertanggal 7 Desember 2004, dimana kesepakatan tersebut digunakan sebagai dasar “DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN RUANG BEBAS SUTET 500 KV PEDAN-TASIKMALAYA DI DESA TIMBULHARJO KEC.SEWON KAB.BANTUL” Maka tidak dapat dipungkiri bahwa Saksi Ir. HARSOYO, MM sebagai pihak yang mempunyai suatu kewenangan berdasarkan jabatan yang dimilikinya sebagai Kepala Proyek dalam menentukan besaran nilai ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlihat secara gamblang bahwasanya diantara Saksi Ir. HARSOYO MM dengan para terdakwa memiliki suatu kedekatan fungsional dan/atau hubungan koordinasi adalah fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri. Bahwa dalam kasus ini khususnya para terdakwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Tim Pendataan dan Inventarisasi dibawah komando Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO selaku Tim Negosiasi dan Sosialisasi, para terdakwa melalui Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO senantiasa melakukan koordinasi dan menerima segala instruksi dari Saksi Ir.HARSOYO,MM. Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwatelah terbukti adanya kerjasama yang disadari oleh pelaku yang secara bersama-sama mewujudkan semua unsur delik, oleh karenanya para terdakwa dapat dikategorikan sebagai salah seorang pelaku peserta(medepleger) yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain, dalam hal ini bersama-sama dengan Saksi Ir.MISMAN NURCAHONO Bin TOREJOselakuTim Negosiasi dan Sosialisasi,bersama-sama pula dengan Koordinator Lapangan (KORLAP) yakni Saksi SUBAKIR Bin PURWO DIHARJO, Saksi SRI WANTO Bin ATMO PAWIRO danSaksi SETIYAWAN Bin JOYO SUMARTO serta Tim Advokasi Saksi SUHARTO, Saksi DJUMAKIR SUHUDBin PARTO SUDARMO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa dapat dikwalifikasikan “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan(medepleger)” tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, terkait dengan pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana karena para terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan hanya melaksanakan mandat dari atasannya, yaitu kepala proyek ;

2. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk menguntungkan korlap dan team 7, karena hal itu adalah perbuatan pemberi tugas, yaitu kepala proyek ;

3. Bahwa para terdakwa tidak ada kuasa untuk menolak karena takut kena sanksi atasannya ;

Maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan di mana para terdakwa telah mengetahui akan hal-hal sebagaiberikut :

• Para terdakwa tahu ada Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975/K/47/M.PE/1992, tanggal 11 Mei 1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET, yang pada pokoknya hanya memberi ganti rugi tanaman dengan ketinggian paling rendah 3 meter ;

• Para terdakwa tahu ada tanaman baru/tanaman kecil yang ketinggiannya di bawah 3 meter di lokasi proyek namun para terdakwa tetap mendata/mencatatnya dan dimasukkan ke dalam kategori sedang dan kecil, hingga mencapai jumlah 3.990 batang pohon ;

• Para terdakwa mengetahui bahwa tujuan pendataan dan pencatatan tanaman adalah untuk menentukan jumlah dan besaran ganti rugi tanaman milik masyarakat yang terkena proyek SUTET ;

• Para terdakwa tahu bahwa hasil pencatatan/pendataannya akan dijadikan dasar terbitnya Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 kv, dan daftar nominatif ini pada akhirnya menjadi dasar pencairan dana ganti rugi tanaman ;

Maka jelaslah bahwa terkait aspek kesalahan, dalam bentuknya kesengajaan sebagai tujuan, perbuatan para terdakwa telah memenuhinya oleh karena bagaimanapun para terdakwa yang mempunyai kedewasaan umur dan kecakapan bertindak serta kemampuan intelektual dan kedudukan sosial yang cukup baik, tentulah mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan mendata dan mencatat tanaman baru/tanaman kecil yang ketinggiannya di bawah 3 meter yang jumlah mencapai 3.990 buah pohon yang kemudian akan dijadikan dasar penghitungan besarnya ganti rugi tanaman, akan menguntungkan masyarakat yang dititipi tanaman kecil tersebut, korlap dan team 7 sebagai team negosiator. Dengan kata lain, para terdakwa telah mempunyai tujuan atau niat, dalam manifestasi kesengajaan dengan tujuan, setidak-tidaknya sadar akan kemungkinan, bahwa perbuatannya itu akan menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang alasan para terdakwa tidak ada kuasa untuk menolak perintah atasan karena takut kena sanksi, secara hukum tidaklah dapat dijadikan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan keberatan Penasihat Hukum para terdakwa tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena karena dakwaan alternatif sifatnya adalah saling mengecualikan, sedangkan semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan, untuk itu paraterdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa

harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab,maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap para terdakwa sedangkan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus diperintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap para terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa terbukti tidakmenikmati uang hasil korupsi oleh karena itu para terdakwa tidak dapat dikenakan uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, secara prinsip Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu semua barang bukti dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ir. MISMAN NURCAHONO ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan; sebagai berikut :

Keadaaan-keadaan yang memberatkan :

• Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaaan-keadaan yang meringankan :

• Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

• Para Terdakwa selalu sopan dan terus terang dalam setiap persidangan;

• Para Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi ;

• Para Terdakwa berjasa dalam memberikan layanan listrik kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukan untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkan putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim Anggota 2telah memberikan pendapatnya yang berbeda atau discenting opinion sebagai berikut :

Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

a. Bahwa pada Tahun 2004, terkait dengan Proyek Jaringan Sutet Transmisi 500 KV PT. PLN Proring Jawa Tengah Pedan Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, berdasarkan, Keputusan Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara No. 004.K/021/PPI Kitring JBM/2004, tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Perijinan Lokasi Untuk Gardu Induk, Lokasi Tower, dan Pembebasan Tanaman, bangunan dan dalam jalur bebas Transmisi Tahun 2004 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Kedua Terdakwa, tidak pernah ditunjuk atau menjabat sebagai Ketua, Sekretaris atau Anggota panitia dalam kegiatan tersebut ;

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Harsoyo, tanggal 5 Agustus 2014, Saksi Nisman Nurcahono, Tanggal 12 September 2014 dan diperkuat keterangan Kedua Terdakwa, tanggal 9 September 2014,tugas pokok Kedua Terdakwa, dalam Proyek Jaringan Sutet Transmisi 500 KV PT. PLN Proring Jawa Tengah Pedan Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, sebagai Pengawas Teknik/Konstruksi, meliputi pengawasan terhadap pembangunan fondasi, tiang dan jaringan kabel, tugas ini telah dapat dilaksanakan dengan baik, atas dasar berbagai pertimbangan, diantaranya :

- Mulai dari pembebasan lahan, ganti rugi tanah/bangunan dan pembangunan pisik, meliputi fondasi, tiang dan pemasangan jaringan kabel, tidak ditemui masalah yang berarti;

- Masyarakat luasdapat memanfaatkandaya listrik dalam rumah

tangga masing-masing, untuk berbagai kepentingan sehari-hari ;

c. Bahwa dengan memperhatikan senioritas, pengalaman dan kemampuan, Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Saksi Ir. Harsoyo, menunjuk secara lisan kepada Para Terdakwa, untuk melaksanakan pengecekan, peninjauan dan pembahasan awal, terkait dengan tanaman di Desa Timbulharjo, dalam kaitan dengan pemberian ganti rugi, dengan berbagai tahapan pelaksanaan, diantaranya, adalah :

- Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Ir. Harsoyo, MM, No. 0765/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 31 Agustus 2004, sejak tanggal 1 Agustus 2004 sd tanggal 3 Agustus 2004, dengan tugas penyelesaian pending masalah tanaman dan pengukuran ROW Sutet 500 KV di Kab. Bantul ;

- Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Ir. Harsoyo, MM, No. 0826/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 21 September 2004, sejak tanggal 22 September 2004 sd tanggal 25 September 2004, dengan tugas melakukan pengecekan tanaman dan pengukuran tanah ROW Sutet 500 KV di Kab. Bantul ;

- Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Ir. Harsoyo, MM, No. 0898/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 11 Oktober 2004, sejak tanggal 12 Oktober 2004 sd tanggal 16 Oktober 2004, dengan tugas melakukan pengecekan tanaman dan tanah terkena jalur Sutet di Kab. Bantul;

Selama bertugas di Kab. Bantul, khususnya di Desa Timbulharjo, Kedua Terdakwa, telah melakukan pengecekan, peninjauan dan pembahasan awal, terkait dengan tanaman di jalur Sutet 500 KV, dan terdapat beberapa masalah, diantaranya, sebagai berikut:

- Ditemukan banyak pohon mlinjo dan jati, ketinggian dan besarannya sangat bervariasi, banyak yang tingginya kurang dari 3 (tiga) meter, di lahan warga yang terkena jalur Sutet 500 KV di Desa Timbulharjo;

- Sebagian besar warga, melalui Korlap, khususnya Saksi SubakirBin Purwodiharjo yang mendapat kuasa dari warga, mengharapkan, bahkan cenderung mendesak, agar semua tanaman, termasuk mlinjo dan jati, apapun besaran dan ketinggiannya, agar dimasukan dalam pendataan dan inventarisasi untuk mendapatkan ganti rugi;

- Dalam pelaksanaan tugas yang dapat dilakukan Para Terdakwa, hanya sebatas pengecekan, peninjauan dan penandaan atas berbagai jenis tanaman, sedangkan inventarisasi dan pendataan secara formal belum dapat dilaksanakan;

- Melaporkan hasil pengecekan dan peninjauan lapangan kepada Saksi Nisman Nurcahono dan Suparyono, B.Ac (alm) dan menurut keterangan Saksi Nisman Nurcahono tanggal 23 September 2014, laporan telah diteruskan kepada Pimpinan PT. PLN (Persero) Ir. Harsoyo;

d. Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Ir. Harsoyo, MM, No. 0963/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 1 November 2004, sejak tanggal 2 November 2004 sd tanggal 5 November 2004, Para Terdakwa kembali mendapatkan tugas khusus, untuk melakukan inventarisasi dan pendataan tanaman jalur Sutet di Desa Timbulharjo, dengan bekal dan arahah dari Pimpinan PT. PLN (Persero) Ir. Harsoyo, MM, setidak-tidaknya, melalui Saksi Nisman Nurcahono, diantaranya:

- Selama inventarisasi dan pendataan, agar dilakukan koordinasi dengan pihak PLN Bantul, Perangkat Desa, Tim Advokasi dan Koordinator Lapangan;

- Semua jenis tanaman warga di jalur Sutet 500 KV yang telah diidenfikasi, termasuk mlinjo dan jati, apapun besaran dan ketinggiannya, agar dilakukan inventarisasi dan pendataan;

- Inventarisasi dan pendataan tanaman, agar menggunakan data dari warga, data dari Koordinator Lapangan, dan data awal yang dimiliki Kedua Terdakwa, kemudian dilakukan pencocokan di lapangan, dengan menggunakan format yang telah diberikan oleh Saksi Suparyono, B.Ac (alm);

e. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2004, Kedua Terdakwa telah berhasil melakukan inventarisasi dan pendataan tanaman, dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Tanaman, walaupun belum tertata rapi dan sebagian masih dalam tulisan tangan dari Para Terdakwa, telah dimintakan dan telah ditandatangani, sebagai bentuk rekomendasi dan persetujuan, oleh Saksi R. Zabidi, FA, Kepala Desa Timbulharjo, Saksi Subakir Bin Purwodiharjo dari Koordinator Lapangan, Saksi Jumakir Suhud dari Tim Advokasi dan Kedua Terdakwa;

f. Bahwa Daftar Inventarisasi Tanaman yang dibuat oleh Kedua Terdakwa, tanggal 3 November 2004, sebagai manifestasi bentuk pertanggung-jawaban atas perintah lisan Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Saksi Ir. Harsoyo, yang diwujudkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 0963/SPPD/084/PRORING-JATENG DAN DIY/2004, tanggal 1 November 2004, kemudian diserahkan secara formal kepada Saksi Misman Nurcahono, dan oleh Misman Nurcahono, diteruskan kepada Suparyono, MM (alm), tanggal 20 Januari 2005, telah dialihkan dalam format Daftar Nominatif Tanaman, tetapi masih dalam keadaan kosong, belum ada tandatangan penerima ganti rugi;

g. Bahwa dengan diserahkannya Daftar Inventarisasi Tanaman, tanggal 3 Nopember 2004, tugas Kedua Terdakwa telah paripurna, selanjutnya, prosessing data atas inventarisasi tanaman, Kedua Terdakwa tidak pernah dipanggil, tidak pernah dimintai keterangan, tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan, terkait dengan Daftar Inventarisasi Tanaman yang telah dibuatnya;

h. Bahwa ketentuan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan Inventarisasi dan Pendataan Tanaman, yang dilakukan oleh Kedua Terdakwa, hanya sebatas perintah lisan dan selembar SPPT, itupun telah dilaksanakan, Kedua Terdakwa tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan tidak terkait dengan ketentuan :

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 975K/MPE/1999, tanggal 11 Mei 1999, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/MPE/1992, Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;

- Pasal 36 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan;

i. Bahwa Kedua Terdakwa dalam pelaksanaan tugas Inventarisasi dan Pendataan Tanaman, apapun masalah telah dilaporkan, perintah telah dapat diselesaian dan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang menyertai dan dilanggar oleh Kedua Terdakwa, dengan demikian,

Kedua Terdakwa tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Tidak memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi;

a. Bahwa berdasarkan Barang Bukti, Keterangan Para Saksi, BAP Penyidik dan BAP Persidangan, Kedua Terdakwa tidak mengetahui, tidak terlibat dan tidak pernah diajak dalam pembahasan, terkait dengan :

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan JBN di Semarang, Tahun 2004, terkait dengan dana sebesar Rp2.901.054.000,00, sebagai Anggaran PLN (APLN), yang telah disetujui dalam RUPS, sebagai dana ganti rugi atas tananam di Timbulharjo;

- Permintaan droping dana berdasarkan surat Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan JBN Semarang ke PT. PLN (Persero) Pusat No. 001/520/PRORING JATENG DAN DIY/2005, tanggal 24 Januari 2005 sebesar Rp10.115.199.901,00 (sepuluh milyar seratus lima belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus satu rupiah), dari jumlah itu, sebesar Rp2.901.054.000,00 (dua milyar Sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk ganti rugi tanaman di Desa Timbulharjo;

- Permintaan porsekot dinas, tanpa nomor, tanggal 26 Januari 2005 atas nama pemohon Saksi Misman Nurcahono sebesar Rp2.901.054.000,00 (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah), yang diketahui Ir. Harsoyo, MM;

- Pengeluaran dan penerimaan dana sebesar Rp2.901.054.000,00 (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Kuitansi tanggal 26 Januari 2005, yang diserahkan oleh Saksi Sri Parwati, Pemegang Kas Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY di Semarang, yang diterima Saksi Misman Nurcahono;

- Penyerahan dana sebesar Rp2.789.475.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 26 Januari 2005, dari Saksi Misman Nurcahono kepada Saksi Subakir dan Paulus Petor, SH, di rumah Saksi Drs. Suharto di Desa Ngoto;

- Pembayaran ganti rugi kepada warga Desa Timbulharjo, tanggal 28 Januari 2005, dengan dana sebesar Rp2.789.475.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dilakukan secara kolektifitas, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh Koordinator Lapangan dan Tim Advokasi, di rumah Saksi Setyawan Bin Joyo Sumarto;

- Pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan dana sebesar Rp111.579.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sebagai dana operasional PT. PLN (Persero), sebagai bagian dari dana ganti rugi sebesar Rp2.901.054.000,00 (dua milyar Sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah),

Dari berbagai transaksi dana dan arus pemanfaatannya, disamping Kedua Terdakwa tidak mengetahui, tidak terlibat sama sekali dan tidak pernah diajak dalam pembahasan, Kedua Terdakwa juga tidak terbukti di persidangan meminta, menerima dan/atau menikmati seluruhnya, bagiannya atau bagian lagi dari derivatifnya;

b. Bahwa inventarisasi dan pendataan tanaman yang diwujudkan dalam Daftar Inventarisasi Tanaman, tanggal 3 Nopember 2004, yang dibuat oleh Kedua Terdakwa, tidak menyebabkan bertambahnya kekayaan/

menguntungkan pihak lain atau korporasi, dengan pertimbangan :

- Kedua Terdakwa tidak pernah memaksa, mengancam atau mengintimidasi kepada Saksi Misman Nurcahono atau Suparyono, B.Ac (alm), untuk menggunakan Daftar Inventarisasi Tanaman yang dibuatnya;

- Keputusan untuk menerima, menolak, mengurangi atau menambah data dalam Daftar Inventarisasi Tananam yang dibuat Kedua Terdakwa, tanggal 3 Nopember 2004, sepenuhnya ada pada Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY di Semarang, Ir. Harsoyo, MM;

- Kepesertaan Kedua Terdakwa dalam pembuatan Daftar Inventarisasi Tanaman memiliki legal standing berdiri sendiri, terlepas dan tidak terkait dengan adanya Dugaan Kerugian Negara, dengan meningkatnya besaran ganti rugi tanaman;

- Tidak ada korporasi, baik dalam bentuk Unit Pemerintahan, BUMN, BUMD atau Swasta, yang terlibat atau setidak-tidaknya menjalin kerjasama dengan Kedua Terdakwa;

c. Bahwa tidak terbukti di persidangan, adanya aliran dana kepada Kedua Terdakwa, kalaupun ada aliran dana ke berbagai pihak lain, terkait dengan pengelolaan dana sebesar sebesar Rp2.789.475.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sangat tergantung kepada kebijakan Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY di Semarang dan/atau pihak lain yang terkait, Kedua Terdakwa bukan sebagai decision marker, penentu kebijakan, tetapi sebatas pembuatan Daftar Inventarisasi Tanaman;

d. Bahwa tidak terbukti di persidangan, tidak ada kaitan antara tugas Kedua Terdakwa, dalam pembuatan Daftar Inventarisasi Tanaman dengan unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan dan Sarana.

a. Bahwa kewenangan yang dimiliki Kedua Terdakwa hanya sebatas melakukan pengecekan, peninjauan, penandaan, inventarisasi dan pendataan tanaman, berdasarkan perintah lisan dan berbagai SPPT, yang diterbitkan Pimpinan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Proyek Jaringan Jawa Tengah di Semarang;

b. Bahwa terkait dengan kewenangan yang dimiliki, Kedua Terdakwa telah melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dengan sempurna, sesuai juklak, patron dan arahan, yang kemudian diwujudkan dalam Daftar Inventarisasi Tanaman, tanggal 3 November 2004, yang telah diotorisasi oleh berbagai pihak;

c. Bahwa Kedua Terdakwa juga telah menggunakan kesempatan yang dimiliki, hanya untuk melaksanakan inventarisasi dan pendataan tanaman, setidak-tidaknya selama 4 (empat) hari, dengan memanfaatkan data dan dokumen yang telah dipersiapkan, sebelumnya, dalam kisaran waktu 2 (dua) bulanan, dengan mengoptimalkan sarana yang dimiliki, apa adanya, berupa akomodasi, transportasi dan konsumsi seadanya, yang disesuaikan dengan dana minim yang diterima dari PT. PLN (Persero);

d. Bahwa tidak terbukti di persidangan, Kedua Terdakwa telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan dan Sarana, yang dimilikinya ;

Tidak merugikan Keuangan Negara.

a. Bahwa Kerugian Negara sebesar Rp1.911.950.000,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),lebih banyak ditentukan oleh kebijakan, toleransi dan kesadaran dari pemegang otoritas kekuasaan, yang tendensius mengikuti irama, pemenuhan kehendak dan keinginan pihak-pihak tertentu, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kelompok, dengan memanfaatkan celah kelemahan pihak-pihak lain, hanya untuk memperoleh keuntungan, berupa berlebihnya dana ganti rugi tanaman secara melawan hukum;

b. Bahwa Kedua Terdakwa, atas kewenangan yang dimilikinya, berupa pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanamam, tidak berdampak pada kerugian negara, dengan pertimbangan, diantaranya :

- Kedua Terdakwa terkait dengan tanaman mlinjo dan jati, yang dititipkan oleh seseorang dari Tim Advokasi, tidak mengetahui asal pohon, pemilik pohon, pembeli pohon, harga pohon, pembawa pohon, kapan dan dimana ditanam, dan siapa yang menanam pohon, yang diketahui Kedua Terdakwa, banyak pohon mlinjo dan jati pada saat inventarisasi dan pendataan tanaman, Kedua Terdakwa tinggal melaksanakan tugas berdasarkan perintah lisan dan SPPT yang dimilikinya;

- Arus dana kas terkait dengan ganti rugi tanaman, sebesar Rp2.789.475.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), mulai dari droping dana, tanggal 24 Januari 2005, porsekot dana, tanggal 26 Januari 2005, pembayaran dana tanggal 26 Januari 2004, sampai dengan pembayaran ganti rugi kepada warga, tanggal 28 Januari 2004, sudah diluar pijakan Kedua Terdakwa, karena Daftar Inventarisasi Tanaman, tanggal 3 Nopember 2004, semenjak diserahkan kepada Saksi Misman Nurcahono dan Suparyono, B.Ac (alm), dari aspek formalitas, legalitas dan kedinasan sudah tidak lagi menjadi tanggung-jawab Kedua Terdakwa;

c. Bahwa dengan telah dilaksanakan tugas inventarisasi dan pendataan tanaman, dan telah diterimanya Daftar Inventarisasi Tanaman, terbukti Kedua Terdakwa tidak mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;

Kunklusion.

Kedua Terdakwa, berdasarkan Barang Bukti, Keterangan Para Saksi dan pembuktian di persidangan, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan dan sarana, tidak merugikan keuangan negara, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, perbuatan Kedua Terdakwa atas dakwaan kepadanya, tidak terbukti secar sah dan meyakinkan, maka sangat wajar, manusiawi, dan dapat dipertanggung-jawabkan, seharusnya Kedua Terdakwa dibebaskan (vrijspraak);

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair ;

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM dan Terdakwa 2. SURONO Bin RONO WIYOSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan; -

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

7. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ; 2. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

3. Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

5. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ;

6. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

Sedangkan no.6 sampai dengan no. 18 yang berupa ;

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan AN. DIRJO MIHARJO tanggal 27 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh SUBAKIR ;

8. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan 107. PADMO SENGOJO Rp.10.627.000,- ;

9. 133 (seratus tiga puluh tiga) batang tanaman melinjo tinggi antara 185 cm S/D 191 cm yang ditanam dibawah jaringan SUTET, 7 (tujuh) diantaranya ditanam oleh saudara LEGINO sedang selebihnya ditanam oleh warga Dsn. Kepek Timbulharjo Sewon Bantul ;

10.1) 1 (satu) bendel Resume daftar pembayaran ganti rugi tanaman (mlinjo) ruang Bebas SUTET 500 Kv Pedan–Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo Sewon, Bantul tanggal 13 April 2006 ;

2). BA. Sidang musyawarah nomor : 01 / PDN-TSK / GR.TNM / I / 2004 ;

3). 1 (satu) bendel foto copy Daftar Nominatif ganti rugi tanaman di Ds Timbulharjo Sewon, Bantul, yang ditanda tangani Ir. HARSOYO. MM selaku KATIM Pembebasan tanah dan tanaman dan Ir. MISMAN, NC ;

4). 1 (satu) bendel daftar pembayaran ganti rugi tanaman di Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul (sudah ditanda tangani warga) ;

5). SKEP Pim. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 027.K / PPI / Kitring JBN

/ 2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang pembentukan tim pembebasan tanah, bangunan tanaman dan perijinan untuk lokasi proyek wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY ;

6). SKEP. PIM. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 004.K/021.PPI KITRING JBN/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan panitia Pembebasan tanah dan Perijinan untuk lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan tanaman, bangunan dalam jalur bebas Transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa tengah dan DIY ;

7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor bukti 247 tanggal 18 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000,00 guna penggantian beaya pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo,Sewon, Bantul ;

8). 1(satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Persekot Dinas tanggal 18 Pebruari 2005 ;

9). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2005 dari PT. PLN PRORING Jateng, uang sebesar Rp 2.789.495.000. guna pembayaran ganti rugi tanaman di Desa Timbulharjo, diterima oleh SUBAKIR dengan saksi Drs. PAUL PETOR, SH ;

10). Foto copy SKEP MENTAMBEN : 975.K /47 / MPE / 1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang perubahan PERMENTAMBEN Nomor : 01.P/ 47 /M.PE / 1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik ;

11). Foto Copy Surat Gubernur DIY Nomor : 671 / 3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin prinsip SUTET 500 Kv Pedan-Rawalo-Tasikmalaya ;

12). Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 671.32 / 2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Rekomendasi pembangunan SUTET 500 Kv dan SUTT 150 Kv ;

13). Foto copy SKEP KA Kantor BPN Nomor 400.2 / 20 / BTL / 1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT PLN PI. Kitring Jawa Tengah untuk pembangunan 56 buah tower SUTET 500 Kv Yogyakarta Selatan ;

14). 1 (satu) lembar Fc Surat permintaan porsekot Dinas tanggal 26 Januari 2005 oleh Ir. MISMAN, NC, untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul Sbeser Rp 2.901.054.000,- ;

15). 1 (satu) lembar Fc bukti kwitansi Nomor : 172 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000.- guna Porsekot Dinas An. Ir. MISMAN NC untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul ;

11. 1) 1 lembar Fc Skep Direksi PLN Nmr. P.1670/PST/82 Tgl, 1 Nop. 1982 tentang Pengangkatn Sdr. SAMIN sebagai Pegawai pangkat Pengatur Tehnik II ;

2). 1 lembar Fc Petikan Skep Pim. PT. PLN Prokitring JBN Nmr 012. K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tgl. 16 Peb. 2004 tentang Kenaikan gaji berkala ;

3). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0765 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /31-08-2004 ditanda tangani SUHARDJONO,ST,diberikan kepada SAMIN. HS ;

4). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0898 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /11-10-2004 yang ditanda tangani Ir.HARSOYO,diberikan kepada SAMIN. HS ;

5). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0826 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 21 September 2004 yang ditanda tangani Ir. HARSOYO,MM diberikan kpd SAMIN. HS ;

6). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0927 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 19 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO, diberikan kepada SAMIN HS ;

7). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng

dan DIY Nomor : 0963 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 01 Nop. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kpd SAMIN. HS ;

8). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nmr: 1005/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 24-11-2004 ditanda tangani Ir. HARSOYO, diberikan Kpd SAMIN. HS ;

9). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1024 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /30-11-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO, ST, diberikan Kpd SAMIN.HS ;

10). 1 (satu) lembar Fc. SPPD ) dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1037 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 06-12-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO, diberikan kepada SAMIN, HS ;

11). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1090 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 20 Des. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada SAMIN HS. ;

12). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng

dan DIY Nmr : 0016 SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY Tgl, 10 Jan. 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada SAMIN. HS ;

13). 1 (satu) lembar Fc. SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0015 SPPD/ 084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 17 Jan. 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO,MM diberikan kepada SAMIN.HS ;

14). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0061 SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 24 Jan. 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada SAMIN. HS ;

12. 1) 1 ( satu) bendel Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 03 / 11 / 2004 ditanda tangani petugas PLN An. SAMIN HS & SURONO, Pamong desa SUBAKIR & D. SUHUD diketahui dan ditanda tangani R. ZABIDI Fa. (Kades) ;

2). 1 (satu) lembar Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng dan DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 8 Sep. 2005 ditanda tangani petugas PLN SAMIN HS & SURONO, petugas desa SUBAKIR, M. IRSYAD diketahui dan ditanda tangani Lurah desa Timbulharjo R. ZABIDI Fa ;

3). 1 (satu) lembar Fc Petikan SKEP PIMP PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 012.K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tentang Kenaikan Gaji Berkala tahun 2004 tanggal 16 Peb. 2004 AN. SURONO nomor induk 5878088P jabatan Terampil Utama Pengawasan Tehnik Sipil pada Proring Jateng & DIY ;

4). 1 (satu) lembar Fc Petikan Skep Pimp. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 006.K/PPI KITRING JBN / 2005 tentang Mutasi Jabatan tanggal 27 Jan. 2005 AN. SURONO nomor induk 5878088P dari jabatan lama Trampil Utama Pengawasan Tehnik Sipil pada Proring Jateng dan DIY, jabatan baru Ahli Muda Pengawasan Tehnik Listrik pada Proring Jateng dan DIY ;

13. 1) 1 (satu) bendel Fc surat kuasa dari warga pemilik tanah yang dilintasi SUTET Ds. Timbulharjo, Sewon Bantul kepada : SUBAKIR, SRIWANTO & SETIYAWAN Untuk mngurus prmasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan dengan SUTET ;

2). Fc surat kuasa Tgl, 24 Juni 2004 dari KORLAP (SUBAKIR, SRIWANTO, SETIYAWAN) Kepada : Drs. PAULUS PETOR, SH, SUHARTO, Ir.HAMZAH BERAHIM, MT, Drs. SUHARTO, D. SUHUD ;

3). 1 (satu ) bendel Inventarisasi dan harga tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Ds. Timbulharjo, Sewon, Bantul, tanggal 3 Nop. 2004 ;

4). 1 (satu) bendel pembayaran ganti rugi tanaman ruang bebas SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya Di Desa Timbulharjo,Sewon, Bantul (terdapat kolom tambahan jumlah pohon) ;

14. 1) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jatwng dan DIY Nmr : 0625/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tgl, 02 Agus 2004 yang ditnda tngani SUHARDJONO ST , selama 4 (empat) hari dari tanggal 04 Agustus 2004 s/d 07 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

2). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring dan DIY Nomor : 0696/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, Tgl, 9 Agus 2004 ditanda tangani SUHARDJONO ST, selama 4 ( empat ) hari dari tanggal 10 Agustus 2004 s/d 13 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial

SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

3). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0712/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 16 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 ( tiga ) hari dari tanggal 18 Agus 2004 s/d 20 Agus 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;

4). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0739/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 23 Agus. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 (tiga) hari dari tgl, 24 Agus. 2004 s/d 26 Agus. 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

5). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0764/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 09 Agus. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 ( tiga ) hari dari tgl, 31 Agus 2004 s/d 02 September 2004, tujuan Yogyakarta- Bantul - Wates - maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya ;

6). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0817/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 15-09-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir MISMAN, NC selama 4 (empat) hari dari tanggal 15-09-2004 s/d 18-09-2004 tujuan Yogyakarta-Kulonprogo, Bantul-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya ;

7). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0827/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 21 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO,MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tgl. 22 Sept. 2004s/d 24 Sept .2004, tujuan Yka - Kulonprogo-Bantul-Wates maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

8). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0854/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 27 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM , diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 4 ( tiga ) hari dari tgl. 28 Sept. 2004 s/d 01 Okt. 2004, tujuan Yogyakarta maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial;

9). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring

Jateng & DIY Nomor : 0889/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 06 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 06 Okt. 2004 s/d 07 Okt.2004,tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas tinjau lokasi / lapangan ;

10). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0917/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl 15 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 16 Agus 2004 s/d 16 Agust 2004, tujuan Yka maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;

11). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0932/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004,Tgl. 19 Agus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM , diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 ( tiga ) hari dari tgl, 19 Okt 2004 s/d 21 Okt 2004 tujuan Klaten-Yogyakarta-Kulonprogo maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya ;

12). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0943/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004, tgl, 25 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl 25 Okt 2004 s/d 26 Okt 2004, tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;

13). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0963/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY/ 2004, Tgl 28 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl. 29 Okt 2004 s/d 30 Okt 2004, tujuan Yogyakarta-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

14). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0978/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004,tgl, 03-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tgl, 02-11-2004 s/d 04-11-2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

15). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0982/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 05 Nop 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 05 Nop 2004 s/d 07 Nop2004 tujuanYogyakarta maksud perjalanan dinas

Penyelesaianmasalah sosial ;

16). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0987/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 09-10-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 09-11-2004 s/d 10-11-2004 tujuan Yka maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

17). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1004/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 24-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 25 -11- 2004 s/d 26-11- 2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv ;

18). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1064/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 13 Des 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 11 Des. 2004 s/d 11 Des. 2004 tujuan Yogya- Kulonprogo-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial ;

19). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1079/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004,tgl, 14 Des. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tgl, 14 Des 2004 s/d 16 Des 2004 tujuan Yogya-Kulonprogo-Klaten maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial ;

20). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1091/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 05 Nop 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 17 Des. 2004 s/d 18 Des. 2004 tujuan Yka-Kulonprogo maksud JaldisPenyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

21). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1100/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tgl, 21-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM. diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 21-12-2004 s/d 22-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan_Tasik ;

22). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1117/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY/ 2004, Tgl, 30-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 29-12-2004 s/d 29-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian Mslah sosial SUTET 500 Kv ;

23). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0033/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tgl, 12-01-2005 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari Tgl, 12 Jan 2005 s/d 14 Jan. 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

24). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0047/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, Tgl, 18 Jan 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 17 Jan 2005 s/d 17 Jan 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

25). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0053/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, Tgl, 20 Jan 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tgl, 20 Jan 2005 s/d 20 Jan 2005 tujuan Yogya-Wates maksud JALDIS Koordinasi pekerjaan SUTET 500 Kv & penyelesaian maslh sosial ;

15. 1) 1 (satu) lembar Fc Skep Pim. PLN Distribusi II No. K.Pts / PEG / 050 / 74-A.- tanggal 3 Agustus 1974 tentang Keputusan Pengangkatan an. SOEWITO ;

2). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0682/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 02 Agus 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 4 (empat) hari dari tgl, 03 Agus. 2004 s/d 06 Agus 2004 tujuan Pedan-Klaten untuk Koordinasi penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik ;

3). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0748/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 23 Agus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 2 (dua) hari dari Tgl, 26 Agus 2004 s/d 27 Agus 2006 tujuan tujuan Yka untuk Rakor ;

4). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0770/SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2004, tgl, 31 Agust 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tgl, 01 Sept 2004 s/d 03 Sept 2004 tujuan Yka-Klaten-G. Kidul, untuk musyawarah permasalahan

ganti rugi tanaman ;

5). 1 (satu) lembar foto Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIYNomor : 1782/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 06 Sept 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tgl, 08 Sept 2004 s/d 10 Sept 2004 tujuan Yogyakarta untuk koordinasi dengan aparat dan musyawarah ganti rugi tanaman ;

6). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0828/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 21 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tgl, 22 Sept 2004 s/d 24 Sept 2004 tujuan Yka – G. Kidul untuk musyawarah kompensasi tanah dan bangunan ;

7). 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1054/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004,Tgl, 06 Des 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 5 (lima) hari dari tgl. 06 Des 2004 s/d 10 Des 2004 tujuan Yogya-Pedan-Purworejo untuk penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv ;

16. 1) 1 (satu ) lembar FC Kwitansi sebesar Rp. Rp 5.334.885.046 nomor bukti BNI tanggal 25 Jan 2005 dari PT. PLN Proring Jateng & DIY yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO,B.Ac. keterangan Droping untuk keperluan rutin bulan Januari dan G/R tanah, tanaman dll.sesuai bukti transfer dengan rincian : untuk keperluan rutin Rp.400.000.000,- untuk G/R tanah dll Rp.4.934.885.046,- Jmlh Rp. 5.334.885.046,- ;

2). 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp 400.000.000 dikeluarkan oleh BNI Cab. UNDIP Smrg tgl, 19 Jan 2005 jam. 02.44.50 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUCH AGUNG NUGROHO ;

3). 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp.4.934.885.046,00 dikeluarkan oleh BNI Cab. Undip Semarang, tgl, 24 Jan 2005 jam. 20.37.50 yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUH. AGUNG NUGROHO (Pimpinan PI Kitring JBN ) ;

4). 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran uang sebesar Rp.5.300.000.000,- nomor bukti 1 BNI Tgl, 25 Jan 2005 dari PT. PLN Proring Jateng dan DIY yang ditanda tangani oleh PH Kepala (Ir. PRASETYO) dan Kabag KU (SUPARYONO, BAc) keterangan Pngambilan tunai untuk pembayaran G/R tanah, tanaman dan lali-lain sesuai cek CF 578349tanggal 25 Jan2005 Bank BNI Cab. Undip Semarang ;

5). 1 (satu) lembar FC rekening Koran yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Tbk Cab. Undip Semarang, periode tgl, 01 Jan 2005 s/d 31 Jan 2005 ;

6). 1 (satu) lembar FC Buku Bank PLN pada Proring Jateng & DIY, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac di Smrg Tgl, 31 Jan 2005 ;

7). 1 (satu) lembar FC bukti penerimaan uang sebesar Rp. 5.300.000.000,- Tgl, 25 Jan 2005 nomor bukti 29 dari Bank BNI Cabang Undip Semarang yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO, B.Ac keterangan Penerimaan uang untuk pembayaran G/R Tanah, Tanaman dan lain-lain sesuai Cek nomor CF 578349 Tgl, 25 Jan 2005 ;

8). 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tgl, 25 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

9). 1 (satu) lembar fc Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang Tgl. 25 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

10). 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas tgl. 25 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBB, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (Pemegang kas) ;

11). 1 (satu) lembar FC Bukti Kwitansi sebesar Rp.6.470.744.800, dari Sdr. Ir. MISMAN, NC nomor bukti 36 tgl, 24 Peb 2005, yang ditanda tangani Ir. HARSOYO,SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI ;

12). 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tgl, 24 Peb 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

13). 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tgl, 24 Peb 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

14). 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

15). 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;

16). 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas Tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (pemegang kas) ;

17). 1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP. PT. PLN PROKITRING Jateng Nomor: P.001/ PPIKITRING JATENG / 1998 tentang Mutasi jabatan Pemimpin PT. PLN Prokitring Jateng ditetapkan di Semarang tanggal 14 Januari 1998 ;

17. 1) 1 (satu) lembar FC Skep Direksi PT. PLN Nomor 1484.K/440/DIR/2004 tgl, 27 Sept 2004 tentang Mutasi jabatan Ir. SAPTO PRIYONO nomor induk 5482392P dari jabatan lama sebagai Ahli Tehnis Madya Pengendalian (Peringkat B) pada PT. PLN (Persero) PROKITRING JBN jabatan baru sebagai Ka Staf SDM (Peringkat 7) pada PT. PLN PROKITRING JBN ;

2). 1 (satu) lembar FC Surat Ka PT. PLN Prokitring JBN & DIY Nomor : 001/520/ PRORING JATENG & DIY / 2005 tgl, 24 Jan 2005 perihal Permohonan Dropping Ganti rugi Rp. 10.115.199.901,00. ;

3). 1 (satu) lembar FC rincian permintaan dropping untuk pembayaran GR Tanaman dan Kompensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, tanggal 24 Januari 2005 ;

4). 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor :16454 0007437701 tgl, 28-01-2005 pukul. 20:28:00 No.REKG 261.000723975 .001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

5). 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 27 tgl, 27 Jan 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

6). 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor : 16454 00010367701 Tgl. 03-02-2005 pukul. 16.43.30 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp. 3.300.000.000,-;

7). 1 (satu ) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 05 tgl 02 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;

8). 1 (satu ) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 12 tgl, 08 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

9). 1 (satu)lembar FCAplikasi kiriman uang falidasi nomor :

613930021607701 Tgl, 08 -02-2005 pukul. 09:34:00 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 500.000.000,- ;

10). 1 (satu ) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 13 tgl. 08 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 500.000.000,- ;

11). 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor :164640002957701 tanggal 08 -02-2005 pukul. 14:26:28 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

12). 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 08 tgl, 02 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) ;

13). 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor 164540014117701 tgl, 14-02-2005 pukul. 18:28:00 No.REk261.000723975.001 PT. PLN PR sebesar Rp. 3.615.199.901 ;

14). 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 17 Tgl, 14 Peb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 3.615.199.901,- ;

15). 1 (satu) lembar FC surat Pemimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 024/520/PI KITRING JBN/2005-R tgl, 26 Jan 2005 perihal Permohonan Penerbitan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya-Depok, berikut 1 (satu) lembar foto copy rekap usulan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya-Depok ;

16). 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor : 00745/520/DIT KEU/2005-R Tgl, 4 Peb 2005 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) TA 2005, berikut 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi Th 2005 dan 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi tahun 2005 ;

17). 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor 00746/520/DIT KEU/2005-R tgl, 4 Peb 2005 perihal anggaran danpembinaan penetapan A.T untuk Investasi triwulan I / 2005 ;

18). 1 (satu) lembar FC surat Pempimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 032/500/PI KITRING JBN / 2005 –R tgl, 7 Peb 2005 perihal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu ) lembar FC daftar penerimaan dropping dana investasi (non rutin) tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencana pembayaran ;

19). 1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005 (dalam ribuan rupiah) ;

18. 1) 1 (satu) lembar FC surat Kepala PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 079 / 520 / PRORING JATENG & DIY / 2004, tgl, 23 Nop 2004 perihal : Permohonan Dropping ganti rugi sebesar Rp. 4.934.885.046,- berikut halaman 1/4 Rincian Permintaan Dropping untuk pembayaran ganti rugi tanaman dan pembayaran konpensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM ;

2). Satu lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor 614050012937701 tanggal 24 / 01 / 2005, pukul. 20:37:50, Nmr : Rek. 261.000723975.001 PT. PLN PR tgl, 24-01-2005 Rp.4.934.885.046,- ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. MISMAN NURCAHONO BIN TOREJO ;

8. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari Selasa, 30 September 2014 oleh kami SUWARNO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang, RINA LISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI, S.H. M.Sc Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 2 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Y. SUSETYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tersebut dan dihadiri oleh DARMAWATI LAHANG, SH dan CHRISTINA RAHAYU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa serta H. SAID PELU, SH. MH dan DANIEL ABIA JOHANNES, SH. MH Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua Sidang,

SUWARNO, S.H, M.H

Hakim Anggota,    Hakim Anggota,       

RINA LISTYOWATI, S.H.     SAMSUL HADI ,S.H. M.Sc

Panitera Pengganti,

Y. SUSETYO