159/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

MENGADILI 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT. MITRA KARYA TEXINDO untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya; 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; 3. Menunjuk Saudara Agung Suhendro, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU; 4. Menunjuk dan mengangkat Saudara : a. Saudara Glen Felix H P Simorangkir, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-166 AH.04.03-2017 tertanggal 04 Agustus 2017, berkantor di Law Office Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H. & Dr. Ida Rumindang, S.H. & Associates Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat; b. Saudara Abi Prima Prawira, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-138 AH.04.03-2017 tertanggal 05 Juli 2017, berkantor di Kantor Hukum Fennieka & Associates, Jl. Belawan No. 8, Jakarta Pusat; c. Saudara Nasrul Sudarmono Nadeak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-293 AH.04.03-2018 tertanggal 01 Oktober 2018, berkantor di Law Firm James Purba & Partners, Wisma Nugra Santana, 12th Floor, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta; selaku Pengurus / Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU; 5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Para Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang – sidang yang ditetapkan; 7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; 8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;