9/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR

P U T U S A N

NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2017/PTKALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Syahbudin Als Udin Bin Ahmad (Alm)
Tempat Lahir	:	Mensasak
Umur / Tgl Lahir	:	50tahun / 27 Juli 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Mensasak Selatan Rt. 001 Rw. 001 Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Perangkat Desa (Kepala Desa)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;

2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 4 Januari 2017

3. Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 12 Februari 2017

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak 3 Februari sampai dengan 3 April 2017

5. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d 19 April 2017 ;

6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 20 April 2017 s/d 18 Juni 2017 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah disediakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadlan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 12 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-06/KH/11/2016 tanggal 3 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) selaku Kepala Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 123 Tahun 2011 Tanggal 12 April 2011 Tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tunas Muda, Desa Beringin, dan Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, pada hari–hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, yang bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi HELMI SAPI’I Als BUJANG HELMI BIN M. YASIDSelaku Bendahara Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu (dilakukan Penuntutan secara terpisah) secara berturut-turut atau berlanjut bertempat Di Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

• Bahwa dalam rangka untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke seluruh Desadi Kab. Kapuas Hulu, salah satunya pemerintah mengalokasikan Dana Desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2011-2014 yang bersumber dari Dana APBD Kab. Kapuas Hulu melalui Dana Perimbangan 10% dari Dana Alokasi Umum ( DAU) setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, adapun Alokasi Dana Desa yang di terima oleh TERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) Selaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu diantaranya :

1. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD) Kab. Kapuas Hulu Dana Alokasi Dana Desa ( ADD)di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dengan penerimaan Anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2011, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 132.215.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 2.750.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun 2011 sebesar Rp. 134.965.000,-

2. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD) Kab. Kapuas Hulu Dana Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dengan penerimaan Anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2011, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 145.539.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 3.050.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun 2012 sebesarRp. 148.589.000,-

3. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor : 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan AlokasiDana Desa ( ADD) Kab. Kapuas HuluDana Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 196.462.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 3.050.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun 2012 sebesar Rp.199.512.000,-

4. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD) Kab. Kapuas Hulu Dana Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 198.532.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 4.800.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 sebesar pada tahun 2014 sebesar Rp. 203.332.000,-

• Bahwa selanjutnya TERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung kab. Kapuas Hulu, membentuk Tim pelaksana yang terdiri dari :

1. Perangkat Desa Simpang Senara

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1	Syahbudin	Kepala Desa Simpang Masa Jabatan 2011 s.d 2017	Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 123 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2	Sabran	Sekdes Simpang Senara tahun 2011 – 2012	SK Camat Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
3	Saipudin	Sekdes Simpang Senara tahun 2013	SK Camat Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu

2. Tim Pelaksana ADD Simpang Senara Tahun 2011 – 2012

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Sabran	Ketua
3.	Suharto	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara /Bendahara Desa
5.	M. Noor	Anggota
6.	Ramli	Anggota

3. Tim Pelaksana ADD Simpang Senara Tahun 2013

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang penangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Saipudin	Ketua
3.	Sahbudin	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara ADD /Bendahara Desa
5.	Muthar	Anggota
6.	Muslim	Anggota

4. Tim Pelaksana ADD Simpang Senara Tahun 2014

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Simpang Senara
2.	Saipudin	Ketua
3.	Sahbudin	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara /Bendahara Desa
5.	Muthar	Anggota
6.	Muslim	Anggota

5. Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Desa Simpang Senara tahun 2011 – 2012.

1.	Saipudin	Ka. Ur. Pemerintahan	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	M. Noor	Ka. Ur. Pembangunan
3.	Rambli	Ka. Ur. Kesra dan Umum
4.	Hendarsyah	Kadus Mensasak Utara
5.	Basri	Kadus Mensasak Selatan
6.	M. Yufuf	Kadus Adung Baru

6. Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Desa Simpang Senara Tahun 2013

1.	Saipudin	Sekretaris Desa	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	M. Noor	Ka. Ur. Pembangunan
3.	Rambli	Ka. Ur. Kesra dan Umum
4.	Hendarsyah	Kadus Mensasak Utara
5.	Basri	Kadus Mensasak Selatan
6.	M. Yufuf	Kadus Adung Baru

7. Ketua RT dan RW Di Desa Simpang Senara Tahun 2013

1.	Imran	Ketua RT 01	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	H. Jamili	Ketua RW 01
3.	Syahroni	RT 02
4.	Juliandi	RW 02
5.	Hairul Amri	RT 03
6.	Zainal Abidin	RW 03
7.	Mursida’an	RT 02

8. BPD di Desa Simpang Senara

1.	Ependi	Ketua BPD	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Salahudin	Wakil Ketua BPD
3.	Sukiman	Anggota BPD
4.	Muhtar	Anggota BPD
5.	Burhannudin	Anggota BPD

9. LPMD Simpang Senara

1.	Agus Salim	Ketua LPMD	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Iskam	Wakil Ketua LPMD
3.	Trusli	Anggota LPMD
4.	Suwiryo	Anggota LPMD
5.	Mulyadi	Anggota LPMD

10. Tim Pelaksana Fisik pada Tahun 2014

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Nomor 5 Tahun 2014
2.	Saipudin	Ketua
3.	Sahbudin	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara
5.	Effendi	Anggota
6.	Junaidi	Anggota

11. Tim Pokja Profil Desa

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Nomor 4 Tahun 2014
2.	Saipudin	Ketua
3.	Hendaryah	Anggota
4.	M. Noor	Anggota
5.	Ramli	Anggota
6.	Junaidi	Anggota
7.	Basri	Anggota
8.	M. Yusuf	Anggota

• Bahwa selanjutnyaTERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Serana Kecamatan Hulu Gurung dalam pelasanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 s.d. 2014, Desa Simpang Senara yang beralokasi di kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD), adapun Jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Simpang Senara sejak tahun 2011 s.d. 2014 adalah sebesar Rp.672.748.000, 00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Nilai (Rp)	Dasar
1	2011	132.215.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 12 Tahun 2011
2	2012	145.539.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2012
3	2013	196.462.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2013
4	2014	198.532.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2014
		672.748.000,00

• Bahwa Berdasarkan APBDesa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2014, Dana Alokasi Dana Desa (ADD) simpang Senara Tahun 2011 s.d. 2014 dialokasikan untuk dua pos utama yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pemberdayaan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Uraian	Nilai (Rp)
1 2	2011	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk pembelian tanah lokasi kantor desa senilai Rp. 11.699.000,00)	25.500.000,00 106.715.000,00
		Sub Jumlah	132.215.000,00
1 2	2012	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk pembangunan kantor desa senilai Rp. 9.600.000)	43.200.000,00 102.339.000,00
		Sub Jumlah	145.539.000,00
1 2	2013	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemerdayaan Masyarakat (termasuk pembangunan kantor desa senilai Rp. 5.400.000,00)	53.400.000,00 143.062.000,00
		Sub Jumlah	196.462.000,00
1 2	2014	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk Pembangunan kantor desa senilai Rp. 2.000.000,00)	55.200.000,00 143.332.000,00
		Sub Jumlah	198.532.000,00
1 2	2011 s.d. 2014	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk pembangunan kantor desa senilai Rp. 23.899.000,00)	177.300.000,00 495.448.000,00
		JUMLAH	672.748.000,00

• Bahwa dari jumlah tersebut tersebut diatas, anggaran untuk pembangunan Kantor Desa Simpang Senara adalah sebesar Rp. 23.899.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Nilai (Rp)
2011	Pembelian Tanah Lokasi Kantor Desa	11.699.000,00
2012	Pembangunan Kantor Desa	4.800.000,00
2013	Pembangunan Kantor Desa	5.400.000,00
2014	Pembangunan Kantor Desa	2.000.000,00
	Jumlah	23.899.000,00

• Bahwa kemudian berdasarkan penyusunanRancangan Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa dan pengajuan anggaran Alokasi Dana Desa, Desa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2014, dalam hal ini TERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm)tidak pernah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan Aparat Desa setempat sesuai dengan fakta sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 25 November 2015, Terdakwa Syahbudin selaku Kepala Desa Senara yang menerangkanMusrenbangdes sama sekali tidak pernah dilaksanakan dalam pengajuan anggaran ADD Desa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2015, dasar musrenbangdes tidak dilaksanakan karena Terdakwa Syahbudin sendiri yang membuat pengajuan Rencana Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa tersebut dengan tulisan tangan, kemudian diserahkan oleh Terdakwa Syahbudin kepada Saksi Ikhsanudin selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Hulu Gurung untuk dibuatkan dengan komputer. dan Pada Tanggal 20 November 2015, Saksi Helmi sapi’i Selaku Bendahara Desa Simpang Senarasaksi Helmi Sapi’i menerangkan tidak pernah dilaksanakan musrenbangdes.

2. Pada Tanggal 21 November 2015, Saksi Sabran selaku Sekretaris Desa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2012menerangkan saksi Sabran tidak pernah ikut sama sekali dalam rapat penentuan kegiatan dalam pengajuan Anggaran ADD Ds Simpang Senara Senara karnatidak ada pemberitahuan kepada saksi terkait rapat tersebut.

3. Pada Tanggal 18 November 2015, Saksi Ependi selaku Ketua BPD Simpang Senara yang menerangkanbahwa Desa Simpang Senara tidak pernah mengadakan Musyawarah Desa terkait penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Senara

• Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Desa Simpang Senara maupun buku rekening ADD Desa Simpang Senara, seluruh Dana ADD Simpang Senara sejak tahun anggaran 2011 s.d. 2014 sebesar Rp. 672.748.000,00 telah di terima seluruhnya (100%) oleh Desa Simpang Senara dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Dana ADD dari Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu				Pengeluaran ADD oleh Desa Simpang Senara	Saldo
1	2	3	4	5	6
No.	Tanggal	Tahap	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai(Rp)
1 2	Tahun 2011 14 Juli 2011 16 September 2011	1 2	66.107.500 66.107.500
	Sub Jumlah		132.215.000	132.215.000	-
3 4	Tahun 2012 April 2012(tanpa tgl) 14 Agustus 2012	1 2	72.769.500 72.769.500
	Sub Jumlah		145.539.000	145.539.000	-
5 6 7	Tahun 2013 05 April 2013 04 Juli 2013 17 Oktober 2013	1 2 3	78.584.800 58.938.600 58.938.600
	Sub Jumlah		196.462.000	196.462.000	-
8 9 10	Tahun 2014 01 April 2014 11 Juli 2014 22 September 2014	1 2 3	79.412.800 59.559.600 59.559.600
	Sub Jumlah		198.532.000	198.532.000	-
	Jumlah		672.748.000	672.748.000	-

• Bahwa namun dalam pelaksanaan sejumlah penyaluran dana ADD oleh Tim Pelaksana ADD Simpang Serana sejak tahun 2011 s.d. 2014, terdapat nilai uang yang diterima oleh pihak yang namanya tertera di dalam kuitansi kurang dari yang tertulis dalam kuitansi, Jumlah pengeluaran yang tertera di kuitansi sebesar Rp. 37.100.000,00 sedangkan jumlah nilai yang di terima adalah sebesar Rp. 22.625.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.375.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai
	Di Kuitansi (Rp)	Yang Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
2011	5.200.000,00	2.350.000,00	2.850.000,00
2012	14.350.000,00	9.925.000,00	4.425.000,00
2013	12.450.000,00	6.550.000,00	4.800.000,00
2014	5.100.000,00	3.800.000,00	1.300.000,00
Jumlah	37.100.000,00	22.625.000,00	75.000,00

Adapun rincian nilai yang di terima, kurang dari yang tertera dalam Kuitansi ( Terlampir dalam berkas Perkara).

• Bahwa selain itu sejumlah penyaluran dana ADD oleh Tim Pelaksana ADD Simpang Senara sejak tahun 2011 s.d. 2014 terdapat dananya tidak diterima oleh pihak yang namanya tertera di dalam kuitansi, dengan jumlah nilai sebesar Rp.114.240.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Dana Tidak Diterima Oleh Yang Namanya Tertera Di Kuitansi (Rp)
2011	24.816.000,00
2012	13.560.000,00
2013	31.244.000,00
2014	44.620.400,00
Jumlah	114.240.400,00

Nilai yang di terima kurang dari yang tertera dalam kuitansi (Terlampir dalam Berkas Perkara)

• Bahwa selain itu sejumlah penyaluran dana ADD oleh Tim Pelaksana ADD Simpang Senara sejak tahun 2011 s.d. 2014 terdapatpenggunaan untuk membiayai kegiatan fiktif/diberikan kepada penerima fiktif, dengan jumlah nilai sebesar Rp. 24.901.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Kegiatan/Penerima Fiktif (Rp)
2011	2.950.000,00
2012	4.939.500,00
2013	9.250.000,00
2014	7.761.600,00
Jumlah	24.901.100,00

Adapun Rincian pengeluaran fiktif (Terlampir dalam Berkas Perkara)

• Bahwa selanjutnya Terdapat penyaluran dana kepada masyarakat senilai total Rp.2.200.000,00 yang terdiri dari bantuan untuk kegiatan Gotong Royong senilai Rp.2.000.000,00 dan bantuan LPMD senilai Rp.200.000,00 pada tahun 2011 yang tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Desa yang di biayai oleh dana ADD. sesuai dengan fakta sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 4 Desember 2015, Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Mensasak Selatanmenerangkanmendapatkan dana bantuan sebesar Rp.500.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang dipergunakan untuk perbaikan jalan Dusun Mensasak Selatan dari dana ADD.

2. Pada Tanggal 4 Desember 2015, Saksi BasriKepala Dusun Mensasak Utaramenerangkan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.1.000.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang dipergunakan untuk pembangunan Pos Kamling.

3. Pada Tanggal 4 Desember 2015, Saksi M. Yusuf selaku Kepala Dusun Adung Baru mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.500.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang dipergunakan untuk perbaikan jalan Dusun.

4. Pada Tanggal 19 November 2015, saksi Agus Salim selaku anggota LPMD menerangkan mendapatkan dana bantuan LPMD sebesar Rp.200.000,00 yang diterima dalam 2 tahap, masing-masing tahap sebesar Rp.100.000,00.

• Bahwa Selain itu untuk anggran Kantor Desa Simpang Senara dari tahu 2011 s/d 2014 dengan jumlah selisih sebesar Rp. 15.459.000 dari jumlah total Rp. 39.400.000 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu.

• Bahwamekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ini berawal Kepala Desa mengajukan permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q kepala badan Pemerintahan Desa Kab. Kapuas Hulu melalui Camat setelah di lakukan verifikasi oleh Tim pendamping Kecamatan / Tim Verifikasi, adapun pencairan Alokasi Dan Desa ADD di Desa Simpang Senara Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 sesuai dengan fakta sebagai berikut

1. Pencairan Dana ADD Tahun 2011, di cairkan oleh Terdakwa di Bank BPD Kec Semitau selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Helmi Sapi’i selaku Bendahara Desa.

2. Pencairan Dana ADD Tahun 2012, Tahap pertama di cairkan oleh Terdakwa di Bank BPD Kec Semitau selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Helmi Sapi’i selaku Bendahara Desa, dan untuk Tahap Ke Dua di cairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Helmi Safi’i Selaku Bendahara Desa.

3. Pencairan Dana ADD Tahun 2013 di cairkan oleh Terdakwa bersama saksi Helni sapi’i Selaku Bendahara Desa di Bank BPD Cab. Pembantu Tepuai

4. Pencairan Dana ADD Tahun 2014 di cairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Helmi Sapi’i di Bank BPD cab. Pembantu Tepuai

• Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ADD di Desa Simpang Senara Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 antara lain:

1. Kepala Desa simpang Senara selaku penanggung Jawab dalam pelaksanaan penggunaan ADD Simpang Senara Tahun 2011 s.d. 2014 dalam menyusun RAB/RKPDesa tidak melaksanakan Musrenbangdes terlebih dahulu.

2. Terdapat pengeluaran yang besarnya kurang dari yang tertera dalam kuitansi

3. Terdapat pengeluaran yang tidak diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam kuitansi

4. Terdapat pengeluaran untuk kegiatan/penerima fiktif.

• Bahwa terhadap penyimpangan dalam pengelolaan ADD di Desa Simpang Senara Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang – undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Keuangan Negera dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

• Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Dana ADD di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 yang bersumber dari Dana Perimbangan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : SR-663/PW14/5/2015 Tanggal 23 Desember 2015, jumlah kerugian Negara sebesar Rp.150.316.500,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

Uraian			Jumlah
SPJ ADD tahun 2011-2014		672.748.228,00
Realisasi penggunaan ADD tahun 2011- 2014 berdasarkan bukti dan klarifikasi Pengeluaran ADD yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang terdiri dari :		520.231.728,00
Nilai yang diterima kurang dari nilai dalam dalam kwitansi	Rp. 13.375.000,00
Dana yang keluar tidak diterima oleh yang tertera dalam kwitansi	Rp. 114.240.400,00
Kegiatan/penerima fiktif	Rp. 24.901.100,00		152.516.500,00
3, Pengeluaran untuk kepentingan Masyarakat (gotong royong &LPMD)			2.200.000,00
Kerugian Negara (A -1- 3) 150.316.500.00

• Bahwa Terdakwa SYAHBUDIN ALS UDINBIN AHMAD selaku Selaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dengan saksi HELMI SAPI’I ALS BUJANG HELMI BIN M YASID selaku Bendahara Desa Simpang Senara, oleh karena Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sementara Bendahara yang menerima menyimpan,, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka APB Desa pencairan dana dalam rek kas Desa di tandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa, sehingga Tedakwa dengan Saksi Helmi Sapii Als Bujang helmi Bin M yasid yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Desa Simpang Senara Tahun 2011-2014.

• Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa SYAHBUDINALS UDIN BIN AHMAD selakuSelaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Bersama bersama-sama dengan saksi HELMI SAPI’I ALS BUJANG HELMI BIN M YASID selaku Bendahara Desa Simpang Senara telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 sehingga dapat merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu sebesar. Rp.150.316.500,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD ( Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-------------------------------------------------------------- A T A U -------------------------------------------------

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm)selakuKepala Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 123 Tahun 2011 Tanggal 12 April 2011 Tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tunas Muda, Desa Beringin, dan Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, pada hari–hari dan tanggalyang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, yang bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi HELMI SAPI’I Als BUJANG HELMI BIN M. YASIDSelaku Bendahara Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu( dilakukan Penuntutan secara terpisah) secara berturut-turut atau berlanjut bertempat Di Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukantelah melakukanbeberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

• Bahwa dalam rangka untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke seluruh Desadi Kab. Kapuas Hulu, salah satunya pemerintah mengalokasikan Dana Desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2011-2014 yang bersumber dari Dana APBD Kab. Kapuas Hulu melalui Dana Perimbangan 10% dari Dana Alokasi Umum ( DAU) setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, adapun Alokasi Dana Desa yang di terima oleh TERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) Selaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu diantaranya :

1. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD) Kab. Kapuas Hulu Dana Alokasi Dana Desa ( ADD)di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dengan penerimaan Anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2011, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 132.215.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 2.750.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun 2011 sebesar Rp. 134.965.000,-

2. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD) Kab. Kapuas Hulu Dana Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dengan penerimaan Anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2011, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 145.539.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 3.050.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun 2012 sebesarRp. 148.589.000,-

3. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor : 6 Tahun 2013Tentang Pedoman Pelaksanaan AlokasiDana Desa ( ADD) Kab. Kapuas HuluDana Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 196.462.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 3.050.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun 2012 sebesar Rp.199.512.000,-

4. Peraturan Bupati Kab. Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD) Kab. Kapuas Hulu Dana Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rp. 198.532.000 dan Bantuan keuangan Provinsi, Kabupaten sebesar Rp. 4.800.000 sehingga total aggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 sebesar pada tahun 2014 sebesar Rp. 203.332.000,-

• Bahwa selanjutnya TERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) untuk melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung kab. Kapuas Hulu, membentuk Tim pelaksana yang terdiri dari :

1. Perangkat Desa Simpang Senara

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1	Syahbudin	Kepala Desa Simpang Masa Jabatan 2011 s.d 2017	Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 123 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2	Sabran	Sekdes Simpang Senara tahun 2011 – 2012	SK Camat Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
3	Saipudin	Sekdes Simpang Senara tahun 2013	SK Camat Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu

2. Tim Pelaksana ADD Simpang Senara Tahun 2011 – 2012

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Sabran	Ketua
3.	Suharto	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara /Bendahara Desa
5.	M. Noor	Anggota
6.	Ramli	Anggota

3. Tim Pelaksana ADD Simpang Senara Tahun 2013

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang penangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Saipudin	Ketua
3.	Sahbudin	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara ADD /Bendahara Desa
5.	Muthar	Anggota
6.	Muslim	Anggota

4. Tim Pelaksana ADD Simpang Senara Tahun 2014

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim Pelaksana ADD Desa Simpang Senara
2.	Saipudin	Ketua
3.	Sahbudin	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara /Bendahara Desa
5.	Muthar	Anggota
6.	Muslim	Anggota

5. Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Desa Simpang Senara tahun 2011 – 2012.

1.	Saipudin	Ka. Ur. Pemerintahan	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	M. Noor	Ka. Ur. Pembangunan
3.	Rambli	Ka. Ur. Kesra dan Umum
4.	Hendarsyah	Kadus Mensasak Utara
5.	Basri	Kadus Mensasak Selatan
6.	M. Yufuf	Kadus Adung Baru

6. Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Desa Simpang Senara Tahun 2013

1.	Saipudin	Sekretaris Desa	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	M. Noor	Ka. Ur. Pembangunan
3.	Rambli	Ka. Ur. Kesra dan Umum
4.	Hendarsyah	Kadus Mensasak Utara
5.	Basri	Kadus Mensasak Selatan
6.	M. Yufuf	Kadus Adung Baru

7. Ketua RT dan RW Di Desa Simpang Senara Tahun 2013

1.	Imran	Ketua RT 01	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	H. Jamili	Ketua RW 01
3.	Syahroni	RT 02
4.	Juliandi	RW 02
5.	Hairul Amri	RT 03
6.	Zainal Abidin	RW 03
7.	Mursida’an	RT 02

8. BPD di Desa Simpang Senara

1.	Ependi	Ketua BPD	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Salahudin	Wakil Ketua BPD
3.	Sukiman	Anggota BPD
4.	Muhtar	Anggota BPD
5.	Burhannudin	Anggota BPD

9. LPMD Simpang Senara

1.	Agus Salim	Ketua LPMD	Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Iskam	Wakil Ketua LPMD
3.	Trusli	Anggota LPMD
4.	Suwiryo	Anggota LPMD
5.	Mulyadi	Anggota LPMD

10. Tim Pelaksana Fisik pada Tahun 2014

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Nomor 5 Tahun 2014
2.	Saipudin	Ketua
3.	Sahbudin	Sekretaris
4.	Bujang Helmi	Bendahara
5.	Effendi	Anggota
6.	Junaidi	Anggota

11. Tim Pokja Profil Desa

1.	Syahbudin	Penanggung jawab	Surat Keputusan Kepala Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Nomor 4 Tahun 2014
2.	Saipudin	Ketua
3.	Hendaryah	Anggota
4.	M. Noor	Anggota
5.	Ramli	Anggota
6.	Junaidi	Anggota
7.	Basri	Anggota
8.	M. Yusuf	Anggota

• Bahwa selanjutnyaTERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Serana Kecamatan Hulu Gurung dalam pelasanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 s.d. 2014, Desa Simpang Senara yang beralokasi di kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD), adapun Jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Simpang Senara sejak tahun 2011 s.d. 2014 adalah sebesar Rp.672.748.000, 00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Nilai (Rp)	Dasar
1	2011	132.215.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 12 Tahun 2011
2	2012	145.539.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2012
3	2013	196.462.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2013
4	2014	198.532.000,00	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2014
		672.748.000,00

• Bahwa Berdasarkan APBDesa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2014, Dana Alokasi Dana Desa (ADD) simpang Senara Tahun 2011 s.d. 2014 dialokasikan untuk dua pos utama yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pemberdayaan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Uraian	Nilai (Rp)
1 2	2011	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk pembelian tanah lokasi kantor desa senilai Rp. 11.699.000,00)	25.500.000,00 106.715.000,00
		Sub Jumlah	132.215.000,00
1 2	2012	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk pembangunan kantor desa senilai Rp. 9.600.000)	43.200.000,00 102.339.000,00
		Sub Jumlah	145.539.000,00
1 2	2013	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemerdayaan Masyarakat (termasuk pembangunan kantor desa senilai Rp. 5.400.000,00)	53.400.000,00 143.062.000,00
		Sub Jumlah	196.462.000,00
1 2	2014	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk Pembangunan kantor desa senilai Rp. 2.000.000,00)	55.200.000,00 143.332.000,00
		Sub Jumlah	198.532.000,00
1 2	2011 s.d. 2014	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemberdayaan Masyarakat (termasuk pembangunan kantor desa senilai Rp. 23.899.000,00)	177.300.000,00 495.448.000,00
		JUMLAH	672.748.000,00

• Bahwa dari jumlah tersebut tersebut diatas, anggaran untuk pembangunan Kantor Desa Simpang Senara adalah sebesar Rp. 23.899.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Nilai (Rp)
2011	Pembelian Tanah Lokasi Kantor Desa	11.699.000,00
2012	Pembangunan Kantor Desa	4.800.000,00
2013	Pembangunan Kantor Desa	5.400.000,00
2014	Pembangunan Kantor Desa	2.000.000,00
	Jumlah	23.899.000,00

• Bahwa kemudian berdasarkan penyusunanRancangan Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa dan pengajuan anggaran Alokasi Dana Desa, Desa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2014, dalam hal ini TERDAKWASYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm)tidak pernah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan Aparat Desa setempat sesuai dengan fakta sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 25 November 2015, Terdakwa Syahbudin selaku Kepala Desa Senara yang menerangkanMusrenbangdes sama sekali tidak pernah dilaksanakan dalam pengajuan anggaran ADD Desa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2015, dasar musrenbangdes tidak dilaksanakan karena Terdakwa Syahbudin sendiri yang membuat pengajuan Rencana Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa tersebut dengan tulisan tangan, kemudian diserahkan oleh Terdakwa Syahbudin kepada Saksi Ikhsanudin selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Hulu Gurung untuk dibuatkan dengan komputer. dan Pada Tanggal 20 November 2015, Saksi Helmi sapi’i Selaku Bendahara Desa Simpang Senarasaksi Helmi Sapi’i menerangkan tidak pernah dilaksanakan musrenbangdes.

2. Pada Tanggal 21 November 2015, Saksi Sabran selaku Sekretaris Desa Simpang Senara tahun 2011 s.d. 2012menerangkan saksi Sabran tidak pernah ikut sama sekali dalam rapat penentuan kegiatan dalam pengajuan Anggaran ADD Ds Simpang Senara Senara karnatidak ada pemberitahuan kepada saksi terkait rapat tersebut.

3. Pada Tanggal 18 November 2015, Saksi Ependi selaku Ketua BPD Simpang Senara yang menerangkanbahwa Desa Simpang Senara tidak pernah mengadakan Musyawarah Desa terkait penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Senara

• Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Desa Simpang Senara maupun buku rekening ADD Desa Simpang Senara, seluruh Dana ADD Simpang Senara sejak tahun anggaran 2011 s.d. 2014 sebesar Rp. 672.748.000,00 telah di terima seluruhnya (100%) oleh Desa Simpang Senara dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Dana ADD dari Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu				Pengeluaran ADD oleh Desa Simpang Senara	Saldo
1	2	3	4	5	6
No.	Tanggal	Tahap	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai(Rp)
1 2	Tahun 2011 14 Juli 2011 16 September 2011	1 2	66.107.500 66.107.500
	Sub Jumlah		132.215.000	132.215.000	-
3 4	Tahun 2012 April 2012(tanpa tgl) 14 Agustus 2012	1 2	72.769.500 72.769.500
	Sub Jumlah		145.539.000	145.539.000	-
5 6 7	Tahun 2013 05 April 2013 04 Juli 2013 17 Oktober 2013	1 2 3	78.584.800 58.938.600 58.938.600
	Sub Jumlah		196.462.000	196.462.000	-
8 9 10	Tahun 2014 01 April 2014 11 Juli 2014 22 September 2014	1 2 3	79.412.800 59.559.600 59.559.600
	Sub Jumlah		198.532.000	198.532.000	-
	Jumlah		672.748.000	672.748.000	-

• Bahwa namun dalam pelaksanaan sejumlah penyaluran dana ADD oleh Tim Pelaksana ADD Simpang Serana sejak tahun 2011 s.d. 2014, terdapat nilai uang yang diterima oleh pihak yang namanya tertera di dalam kuitansi kurang dari yang tertulis dalam kuitansi, Jumlah pengeluaran yang tertera di kuitansi sebesar Rp. 37.100.000,00 sedangkan jumlah nilai yang di terima adalah sebesar Rp. 22.625.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.375.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai
	Di Kuitansi (Rp)	Yang Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
2011	5.200.000,00	2.350.000,00	2.850.000,00
2012	14.350.000,00	9.925.000,00	4.425.000,00
2013	12.450.000,00	6.550.000,00	4.800.000,00
2014	5.100.000,00	3.800.000,00	1.300.000,00
Jumlah	37.100.000,00	22.625.000,00	75.000,00

Adapun rincian nilai yang di terima, kurang dari yang tertera dalam Kuitansi ( Terlampir dalam berkas Perkara).

• Bahwa selain itu sejumlah penyaluran dana ADD oleh Tim Pelaksana ADD Simpang Senara sejak tahun 2011 s.d. 2014 terdapat dananya tidak diterima oleh pihak yang namanya tertera di dalam kuitansi, dengan jumlah nilai sebesar Rp.114.240.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Dana Tidak Diterima Oleh Yang Namanya Tertera Di Kuitansi (Rp)
2011	24.816.000,00
2012	13.560.000,00
2013	31.244.000,00
2014	44.620.400,00
Jumlah	114.240.400,00

Nilai yang di terima kurang dari yang tertera dalam kuitansi (Terlampir dalam Berkas Perkara)

• Bahwa selain itu sejumlah penyaluran dana ADD oleh Tim Pelaksana ADD Simpang Senara sejak tahun 2011 s.d. 2014 terdapatpenggunaan untuk membiayai kegiatan fiktif/diberikan kepada penerima fiktif, dengan jumlah nilai sebesar Rp. 24.901.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Kegiatan/Penerima Fiktif (Rp)
2011	2.950.000,00
2012	4.939.500,00
2013	9.250.000,00
2014	7.761.600,00
Jumlah	24.901.100,00

Adapun Rincian pengeluaran fiktif (Terlampir dalam Berkas Perkara)

• Bahwa selanjutnya Terdapat penyaluran dana kepada masyarakat senilai total Rp.2.200.000,00 yang terdiri dari bantuan untuk kegiatan Gotong Royong senilai Rp.2.000.000,00 dan bantuan LPMD senilai Rp.200.000,00 pada tahun 2011 yang tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Desa yang di biayai oleh dana ADD. sesuai dengan fakta sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 4 Desember 2015, Saksi Junaidi selaku Kepala Dusun Mensasak Selatanmenerangkanmendapatkan dana bantuan sebesar Rp.500.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang dipergunakan untuk perbaikan jalan Dusun Mensasak Selatan dari dana ADD.

2. Pada Tanggal 4 Desember 2015, Saksi BasriKepala Dusun Mensasak Utaramenerangkan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.1.000.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang dipergunakan untuk pembangunan Pos Kamling.

3. Pada Tanggal 4 Desember 2015, Saksi M. Yusuf selaku Kepala Dusun Adung Baru mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.500.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 yang dipergunakan untuk perbaikan jalan Dusun.

4. Pada Tanggal 19 November 2015, saksi Agus Salim selaku anggota LPMD menerangkan mendapatkan dana bantuan LPMD sebesar Rp.200.000,00 yang diterima dalam 2 tahap, masing-masing tahap sebesar Rp.100.000,00.

• Bahwa Selain itu untuk anggran Kantor Desa Simpang Senara dari tahu 2011 s/d 2014 dengan jumlah selisih sebesar Rp. 15.459.000 dari jumlah total Rp. 39.400.000 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu.

• Bahwamekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ini berawal Kepala Desa mengajukan permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q kepala badan Pemerintahan Desa Kab. Kapuas Hulu melalui Camat setelah di lakukan verifikasi oleh Tim pendamping Kecamatan / Tim Verifikasi, adapun pencairan Alokasi Dan Desa ADD di Desa Simpang Senara Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 sesuai dengan fakta sebagai berikut

1. Pencairan Dana ADD Tahun 2011, di cairkan oleh Terdakwa di Bank BPD Kec Semitau selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Helmi Sapi’i selaku Bendahara Desa.

2. Pencairan Dana ADD Tahun 2012, Tahap pertama di cairkan oleh Terdakwa di Bank BPD Kec Semitau selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Helmi Sapi’i selaku Bendahara Desa, dan untuk Tahap Ke Dua di cairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Helmi Safi’i Selaku Bendahara Desa.

3. Pencairan Dana ADD Tahun 2013 di cairkan oleh Terdakwa bersama saksi Helni sapi’i Selaku Bendahara Desa di Bank BPD Cab. Pembantu Tepuai

4. Pencairan Dana ADD Tahun 2014 di cairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Helmi Sapi’i di Bank BPD cab. Pembantu Tepuai

• Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ADD di Desa Simpang Senara Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 antara lain:

1. Kepala Desa simpang Senara selaku penanggung Jawab dalam pelaksanaan penggunaan ADD Simpang Senara Tahun 2011 s.d. 2014 dalam menyusun RAB/RKPDesa tidak melaksanakan Musrenbangdes terlebih dahulu.

2. Terdapat pengeluaran yang besarnya kurang dari yang tertera dalam kuitansi

3. Terdapat pengeluaran yang tidak diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam kuitansi

4. Terdapat pengeluaran untuk kegiatan/penerima fiktif.

• Bahwa terhadap penyimpangan dalam pengelolaan ADD di Desa Simpang Senara Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang – undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Keuangan Negera dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

• Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Dana ADD di Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 yang bersumber dari Dana Perimbangan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : SR-663/PW14/5/2015 Tanggal 23 Desember 2015, jumlah kerugian Negara sebesar Rp.150.316.500,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

Uraian			Jumlah
SPJ ADD tahun 2011-2014		672.748.228,00
Realisasi penggunaan ADD tahun 2011- 2014 berdasarkan bukti dan klarifikasi Pengeluaran ADD yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang terdiri dari :		520.231.728,00
Nilai yang diterima kurang dari nilai dalam dalam kwitansi	Rp. 13.375.000,00
Dana yang keluar tidak diterima oleh yang tertera dalam kwitansi	Rp. 114.240.400,00
Kegiatan/penerima fiktif	Rp. 24.901.100,00		152.516.500,00
3, Pengeluaran untuk kepentingan Masyarakat (gotong royong &LPMD)			2.200.000,00
Kerugian Negara (A -1- 3) 150.316.500.00

• Bahwa Terdakwa SYAHBUDIN ALS UDINBIN AHMAD selaku Selaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dengan saksi HELMI SAPI’I ALS BUJANG HELMI BIN M YASID selaku Bendahara Desa Simpang Senara, oleh karena Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sementara Bendahara yang menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka APB Desa pencairan dana dalam rek kas Desa di tandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa, sehingga Tedakwa dengan Saksi Helmi Sapii Als Bujang helmi Bin M yasid yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Desa Simpang Senara Tahun 2011-2014.

• Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa SYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD selaku Selaku Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Bersama bersama-sama dengan saksi HELMI SAPI’I ALS BUJANG HELMI BIN M YASID selaku Bendahara Desa Simpang Senara telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 sehingga dapat merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu sebesar. Rp.150.316.500,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa SYAHBUDIN ALS UDIN BIN AHMAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-06/KH/II/2016 tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHBUDIN als UDIN bin AHMAD (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHBUDIN als UDIN bin AHMAD (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulanpenjara di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.316.500,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus renam belas ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

   1. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu nomor 12 tahun 2011

   2. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara tahun 2011

   3. 1 (satu) bundle fotocopy laporan pertanggung jawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2011

   4. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2011

   5. 1 (satu) bundle fotocopy laporan tahunan alokasi dana desa tahun anggaran 2011 desa simpang senara Kec. Hulu Gurungkab. Kapuas Hulu

   6. 1 (satu) bundle fotocopy peraturan bupati Kapuas Hulu No. 13 tahun 2012

   7. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara no. 1 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2012 Kec. Hulu Gurung kab. Kapuas Hulu

   8. 1 (satu) bundle Asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2012

   9. 1 (satu) bundle fotocopylaporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2012

   10. 1 (satu) bundle asli laporan akhir tahun ADD tahun anggaran 2012 desa simpang senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

   11. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu no. 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Kab. Kapuas Hulu tahun 2013

   12. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2013

   13. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2013

   14. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap III tahun 2013

   15. 1 (satu) bundle fotocopy laporan akhir tahun ADD tahun anggaran 2013 Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

   16. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu no. 07 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) kab. Kapuas hulu tahun 2014

   17. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara no. 01 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2014 Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

   18. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggung jawaban keuangan desa simpang Senara SPJ ADD tahap I tahun 2014

   19. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2014

   20. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap III tahun 2014

   21. 1 (satu) bundle fotocopy laporan akhir tahun ADD tahun anggran 2014 desa simpang senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

   22. 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Kalbar cabang pembantu tepuai dengan nomor rekening 6925007291 atas nama ADD Desa Simpang Senara

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk tanggal 15 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syahbudin Als Udin Bin Ahmad (Alm)terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu nomor 12 tahun 2011

2. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara tahun 2011

3. 1 (satu) bundle fotocopy laporan pertanggung jawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2011

4. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2011

5. 1 (satu) bundle fotocopy laporan tahunan alokasi dana desa tahun anggaran 2011 desa simpang senara Kec. Hulu Gurungkab. Kapuas Hulu

6. 1 (satu) bundle fotocopy peraturan bupati Kapuas Hulu No. 13 tahun 2012

7. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara no. 1 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2012 Kec. Hulu Gurung kab. Kapuas Hulu

8. 1 (satu) bundle Asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2012

9. 1 (satu) bundle fotocopylaporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2012

10. 1 (satu) bundle asli laporan akhir tahun ADD tahun anggaran 2012 desa simpang senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

11. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu no. 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Kab. Kapuas Hulu tahun 2013

12. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2013

13. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2013

14. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap III tahun 2013

15. 1 (satu) bundle fotocopy laporan akhir tahun ADD tahun anggaran 2013 Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

16. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu no. 07 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) kab. Kapuas hulu tahun 2014

17. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara no. 01 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2014 Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

18. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggung jawaban keuangan desa simpang Senara SPJ ADD tahap I tahun 2014

19. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2014

20. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap III tahun 2014

21. 1 (satu) bundle fotocopy laporan akhir tahun ADD tahun anggran 2014 desa simpang senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

22. 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Kalbar cabang pembantu tepuai dengan nomor rekening 6925007291 atas nama ADD Desa Simpang Senara

Terlampir dalam berkas

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :15/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 5 April 2017;

Membaca Akta Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk tanggal 7 April 2017, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : W17-U1/958/HK.07/IV/2017 tanggal 03 April 2017 perihal mohon bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk atas nama SYAHBUDIN Als UDIN Bin AHMAD yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, yang isinya untuk menyampaikan pemberitahuan ini kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan atas rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pidana tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan yakni dengan membayar uang pengganti sebesar Rp.150.316.500,-( seratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 1/Pid.Sus/TPK.2017/PN.Ptk, bukti-bukti yang diajukan dan dengan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, hukuman tersebut terlalu ringan dengan mengingat bahwa penyelewengan penggunaan alokasi Dana Desa oleh terdakwa jelas- jelas merugikan kepentingan pemberdayaan masyarakat pedesaan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang oleh karena tidak di junctokan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2017 Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Ptk.yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat bahwa cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2017 No.1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syahbudin Als Udin Bin Ahmad (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwakarena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu nomor 12 tahun 2011

2. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara tahun 2011

3. 1 (satu) bundle fotocopy laporan pertanggung jawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2011

4. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2011

5. 1 (satu) bundle fotocopy laporan tahunan alokasi dana desa tahun anggaran 2011 desa simpang senara Kec. Hulu Gurungkab. Kapuas Hulu

6. 1 (satu) bundle fotocopy peraturan bupati Kapuas Hulu No. 13 tahun 2012

7. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara no. 1 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2012 Kec. Hulu Gurung kab. Kapuas Hulu

8. 1 (satu) bundle Asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2012

9. 1 (satu) bundle fotocopylaporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2012

10. 1 (satu) bundle asli laporan akhir tahun ADD tahun anggaran 2012 desa simpang senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

11. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu no. 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Kab. Kapuas Hulu tahun 2013

12. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap I tahun 2013

13. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2013

14. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap III tahun 2013

15. 1 (satu) bundle fotocopy laporan akhir tahun ADD tahun anggaran 2013 Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

16. 1 (satu) bundle asli peraturan bupati Kapuas hulu no. 07 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) kab. Kapuas hulu tahun 2014

17. 1 (satu) bundle asli peraturan desa simpang senara no. 01 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2014 Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

18. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggung jawaban keuangan desa simpang Senara SPJ ADD tahap I tahun 2014

19. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap II tahun 2014

20. 1 (satu) bundle asli laporan pertanggungjawaban keuangan desa simpang senara SPJ ADD tahap III tahun 2014

21. 1 (satu) bundle fotocopy laporan akhir tahun ADD tahun anggran 2014 desa simpang senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu

22. 1 (satu) buah asli buku rekening Bank Kalbar cabang pembantu tepuai dengan nomor rekening 6925007291 atas nama ADD Desa Simpang Senara

Terlampir dalam berkas

12. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh kami Ronius, SH., Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Ketua Majelis dengan H.Yulman, S.H.,MH, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan Andi Suryanusa.,SH.,MSi, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 12 April 2017 Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Dr. H. M. Juliadi Razali.,SH.,S.Ip.,MH, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumya ;

Hakim Anggota I Hakim Ketua

Ttd

Ttd Ttd

H.Yulman, SH.,MH R o n i u s, SH

Hakim Anggota II

Ttd

Andi Suryanusa,SH.,MSi
Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali,SH.,S.Ip.,MH