752/B/PK/PJK/2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752/B/PK/PJK/2013
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Respondent (1)
Jl.Albasiah K.07 No.003 Kawasan Industri Delta Silicon VIII Lippo Cikarang. Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Also in 2 other cases
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
PUTUSAN
Nomor 752/B/PK/PJK/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Sri Lestari Pujiastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-315/PJ./2011 tanggal 31 Maret 2011;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:
PT. ASTRA DAIDO STEEL INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Kasir I, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang 15135, diwakili oleh Darmawan Widjaja, selaku Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/15/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:
1. Pemenuhan Ketentuan Formal
Bbahwa surat banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
Untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP);
2. Pemenuhan Ketentuan Material
2.1. Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak.
Bahwa perhitungan pajak menurut Terbanding sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Badan adalah sebagai berikut :
Penghasilan Neto Fiskal menurut Pemohon Rp16.585.483.033
Koreksi oleh Terbanding :
- Peredaran Usaha Rp2.384.886.709
- Pengurang Penghasilan Bruto Rp 302.353.503
Penghasilan Kena Pajak Rp 2.687.240.212
PPh yang terutang Rp19.272.723.245
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 5.764.316.900
Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 5.418.168.292
Rp 346.148.608
Sanksi Administrasi:
- Bungan Pasal 13 (2) KUP Rp 103.844.582
Jumlah yang masih harus dibayar Rp 449.993.190
2.2. Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatan
-
Uraian Semula
Rp
Ditambah (dikurangi)
Rp
Menjadi
Rp
Penghasilan Neto 19.272.723.245 0 19.272.723.245 Kompensasi kerugian - 0 - Penghasilan kena pajak 19.272.723.245 0 19.272.723.245 PPh yang terutang 5.764.316.900 0 5.764.316.900 Kredit Pajak 5.418.168.292 0 5.418.168.292 PPh kurang bayar 346.148.608 0 346.148.608 Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP 103.844.582 0 103.844.582 Jumlah PPh ymh harus dibayar 449.993.190 0 449.993.190
2.3. Alasan Material Pengajuan Banding
Bahwa atas koreksi Terbanding sebagaimana tersebut dalam SKPKB yang dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :
Menurut Terbanding
a. Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp2.384.886.709,00
Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif peredaran usaha yang berasal dari pengujian arus kas/bank;
Bahwa dari pengujian ini ditemukan adanya uang masuk yang dianggap sebagai penjualan sebesar tersebut di atas;
b. Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp302.353.503,00
Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pengurang penghasilan bruto yang berasal dari biaya gaji/upah dll sebesar di atas yang berasal dari ekualisasi biaya gaji/upah dll dengan objek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21;
Menurut Pemohon Banding
a. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.384.886.709,00
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini dengan alasan:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU KUP dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kep-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak antara lain dijelaskan bahwa metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran-kebenaran angka-angka dalam SPT, dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai
penghasilan dan biaya. Metode tidak langsung dapat dipergunakan untuk melengkapi metode langsung, atau dalam keadaan dimana pemakaian metode langsung tidak dapat atau tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, misalnya :
(1) Pembukuan dan catatan Wajib Pajak tidak lengkap, sehingga urutan proses pemeriksaan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
(2) Catatan atau berkas maupun dokumen pendukung hilang atau tidak ada.
(3) Diketemukan ketidakberesan dalam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak.
(4) Adanya ketidakserasian antara penghasilan dan biaya pengeluaran pribadi Wajib Pajak.
(5) Wajib Pajak menggunakan norma perhitungan.
3. Koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah berdasarkan pengujian dengan metode tidak langsung dan bersifat analisis semata yaitu berdasarkan pengujian arus kas/bank dan kemudian membandingkannya dengan peredaran usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;
4. Bahwa berdasarkan pengetahuan Pemohon Banding, Pemeriksa belum pernah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode langsung, yaitu melakukan pentrasiran terhadap bukti-bukti pendukung pembukuan Pemohon Banding;
5. Bahwa dalam SPHP, maupun pembahasan hasil pemeriksaan pajak, Pemeriksa tidak pernah menjelaskan alasan penggunaan metode tidak langsung yaitu dengan menggunakan pengujian arus kas/bank;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada poin a sampai dengan e, Pemohon Banding berpendapat bahwa penggunaan metode tidak langsung dalam melakukan koreksi dalah tidak sesuai dengan buku Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Kep-01/PJ.7/1990;
7. Bahwa peredaran usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sudah benar sesuai dengan data dalam SPT Tahunan PPh Badan. Atas transaksi inipun juga sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Pers Osman Ramli Satrio & Rekan dengan opini wajar tanpa syarat (fairly);
8. Pembuktian atas kekeliruan pengujian arus kas/bank yang dilakukan oleh Terbanding ini akan disampaikan dalam persidangan setelah kertas kerja pemeriksaan diterima oleh Pemohon Banding;
b. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp302.353.503,00
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini dengan alasan:
Bahwa koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp302.353.503,00 berasal dari ekualisasi antara biaya-biaya yang menjadi objek PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding terdapat selisih tersebut di atas;
Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maupun Pasal 9 ayat (1) UU PPh, karena melakukan koreksi biaya berdasarkan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21;
Bahwa pengurang penghasilan yang koreksi oleh Pemeriksa adalah biaya yang dapat dibebankan secara fiscal sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2.4. Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPN menurut Pemohon Banding untuk masa Januari s.d Desember 2006 seharusnya adalah sebagai berikut :
Penghasilan Neto menurut Terbanding Rp 19.272.723.245
Jumlah diajukan banding Rp (2.687.240.212)
Penghasilan Neto menurut Pemohon Rp 16.585.483.033
Kompensasi Kerugian Rp -
Penghasilan Kena Pajak Rp 16.585.483.033
PPh yang terutang Rp 4.958.144.900
Kredit Pajak Rp 5.418.168.292
Pajak yang lebih dibayar Rp 460.023.392
3. Kesimpulan dan Permohonan
Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dan data yang sebenarnya serta tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mengajukan
permohonan kepada Majelis untuk mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-187/WPJ.08/ BD.06/2009 tanggal 18 Mei 2009;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/ PP/M.XIII/15/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-187/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00010/206/06/415/ 08 tanggal 28 Maret 2008, atas nama PT. Astra Daido Steel Indonesia (d/h PT. Dirgamenara Nusadwipa), NPWP: 01.081.352.5-415.000, Alamat: Jalan Kasir I, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang-15135, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto ………………………………………. Rp 16.791.925.946,00
Penghasilan Kena Pajak ………………………………. Rp 16.791.925.000,00
Pajak Penghasilan terutang……………………………. Rp 5.020.077.500,00
Kredit Pajak ……………………………………………… Rp 5.418.168.929,00
Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar……… Rp (398.091.429,00)
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/ 15/2010, tanggal 16 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-315/PJ./2011, tanggal 31 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 01 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-501/SP.51/AB/IV/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Mei 2011;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 16
Desember 2010 bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 057/DNDIR/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juli 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 15-043466-2006.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/ M.XllI/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 Halaman 36 pada bagian Mengadili diketahui :
".... Demikian diputus di Jakarta pada Selasa tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00175/PP/PM/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 dan Revisi Penetapan Nomor Rev.Pen.1314/PP/PM/II/2010 tanggal 15 Februari 2010, ...".
3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan angka 12, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 1 angka 11 dan angka 12
"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung".
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)
"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan".
Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :
"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-Iambatnya tanggal 4 April 2003".
(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama".
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 057/DNDIR/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juli 2009 (diantar). Memperhatikan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa surat
banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disampaikan secara langsung (diantar) tanggal 29 Juli 2009, maka tanggal diterima surat banding tersebut oleh Pengadilan Pajak adalah tanggal 29 Juli 2009. Oleh karenanya penghitungan jangka waktu pengambilan putusan atas permohonan banding tersebut dihitung sejak tanggal 29 Juli 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta
Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus
selambat-Iambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Juli 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 28 Juli 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010 atau telah diputus dengan lewat 34 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-Iambatnya pada tanggal 28 Juli 2010.
8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/ PP/M.XIII/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) dan tersebut harus dibatalkan.
B. Tentang Koreksi Peredaran Usaha Rp2.178.443.796,00
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 34 Alinea ke- 2 s.d. 4:
"Bahwa oleh karenanya Majelis berdasarkan kewenangan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan yang dilakukan pembuktian adalah untuk jumlah penerimaan Rp50 juta ke atas".
“Bahwa dari data-data tersebut diatas, diakui adanya penjualan pada Rekening BCA Wahid Hasyim IDR sebesar Rp37.037.000,00, oleh karenanya selisih (koreksi Peredaran Usaha) menjadi sebesar Rp206.442.913,00 = (Rp169.405.913,00 + Rp37.037.000,00)".
“Bahwa berdasarkan penelitian atas hasil uji bukti dan memperhatikan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp206.442.913,00 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi sebesar Rp2.178.443.796,00 = (Rp2.178.443.796,00 - Rp206.442.913,00) tidak dapat dipertahankan;
2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti maupun error juris) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan
dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.178.443.796,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasannya , Pasal 76 dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:
Pasal 69 ayat (1)
"(1) Alat bukti dapat berupa :
a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli;
c. Keterangan para saksi
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan Hakim".
(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
Penjelasan Pasal 69 ayat (2)
"Keadaan yang diketahui oleh umum, misalnya:
a. Derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawah tangan;
b. Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakan salah satu identitas diri".
Pasal 76
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)".
Pasal 78
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".
- Penjelasan Pasal 78
“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan :
Pasal 4 ayat (1) huruf a
"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.384.886.709,00 (koreksi semula) berdasarkan pada pengujian arus kas/bank, dari pengujian tersebut ditemukan adanya yang masuk yang dianggap sebagai penjualan sebesar Rp2.384.886.709,00. Penjualan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan 2006 adalah sebesar Rp73.181.465.440,00 dan berdasarkan uji arus kas/bank yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) penjualan adalah sebesar Rp75.566.352.149,00, dengan perincian sebagai berikut:
-
-
Penerimaan Kas Tahun 2006 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) - Kas IDR 3.231.027.523,00 - Petty Cash 756.000.000,00 - Kas Yen 41.719.733,00 - Kas USD 579.940.770,00 Total Penerimaan Kas 4.608.688.035,00 Penerimaan Bank Tahun 2006 - BCA Kelapa Gading IDR 7.300.574.855,00 - BCA Tangerang IDR 6.927.748.627,00 - BCA Bandung IDR 3.930.461.657,00 - BCA Wahid Hasyim IDR 71.606.046.514,00 - BCA Surabaya IDR 6.467.166.794,00 - Resona Perdania IDR - Mizuho IDR 600.266,00 - BCA Wahid Hasyim USD 20.618.315.783,00 - Resona Perdania USD 555,00 - Mizuho USD 1.707.966.479,00 Total Penerimaan Kas 118.558.881.530,00 Total Penerimaan Kas dan Bank 123.167.569.565,00 Dikurangi Ayat Silang - Uang Dalam Perjalanan 29.317.066.595,00 - Pindah Buku langsung antara Bank 10.572.556.066,00 Total Ayat Silang 39.889.622.661,00 Penerimaan Non Penjualan - Penerimaan Uang Penjualan Aktiva 47.000.000,00 - Terima Jasa Giro 59.829.980,00 - Total penerimaan non penjualan 106.829.980,00 Total Pengurang 39.996.452.641,00 Penerimaan Uang (Kas) yang merupa-
kan pelunasan piutang/hasil penjualan.
83.171.116.924,00 Ditambah piutang usaha akhir tahun
2006.
Saldo Akhir Piutang Usaha
- Hubungan Istimewa
2.220.199.640,00 Saldo Akhir Piutang Usaha Pihak
- Ketiga
15.486.270.385,00 - Penerimaan customer yang belum
dipotong dr AR*)
Total Saldo akhir piutang
(732.387.406,00)
16.974.082.619,00
Dikurangi Piutang Usaha awal Tahun
2006.
Saldo Awal Piutang Usaha
- Hubungan Istimewa
1.458.059.837,00 Saldo Awal Piutang Usaha Pihak
- Ketiga
13.656.386.453,00 Total Saldo Awal Piutang 15.114.446.290,00 (+) Uang Muka Awal Tahun 2006 5.430.000,00 (-) Uang Muka Akhir Tahun 2006 (5.161.212,00) (-) Laba Selisih Kurs (Net) 2006 (1.908.034.677,00) Penjualan (Incl PPN) 83.122.987.364,00 Penjualan (Excl PPN) 75.566.352.149,00
-
5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.384.886.709,00 dengan alasan yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan metode tidak langsung dalam melakukan koreksi tidak sesuai dengan buku Pedoman Pemeriksaan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Kep-01/PJ.7/1990 dan Peredaran Usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah benar sesuai data dalam SPT Tahunan PPh Badan. Atas transaksi ini pun sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Pers Osman Ramli Satrio & rekan dengan opini wajar
tanpa syarat (faily). Pembuktian atas kekeliruan pengujian arus kas/bank yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini akan disampaikan dalam persidangan;
5.3. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus kas/bank, namun demikian menggunakan cara perhitungan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),
sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
5.4. Bahwa pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak diketahui hanya melakukan pengujian atas nilai transaksi di atas Rp50.000.000,00 saja, padahal berdasarkan uji arus kas/bank yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada beberapa item terdapat nilai di bawah Rp50.000.000,00, dan atas item-item yang dilakukan pengujian pun tidak seluruhnya dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan bukti-bukti yang valid;
5.5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukumnya meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dalil-dalinya dengan alat bukti yang valid serta tidak melakukan pengujian sebagaimana mestinya yaitu pada setiap item-item yang dilakukan koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sejak semula,
Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp2.178.443.796,00 tidak dapat dipertahankan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
6.1. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus kas/bank, namun demikian menggunakan cara perhitungan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),
sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Perhitungan peredaran usaha Termohon Peninjauan
Kembali (semula Pemohon Banding) yang diberikan pada persidangan dengan rincian sebagai berikut:
-
-
Penerimaan Kas 2006 Pemohon PK Termohon PK - Kas IDR 3.987.027.532,00 2.917.748.245,00 - Kas Yen 41.719.733,00 0,00 - Kas USD 579.940.770,00 383.887.425,00 Total 4.608.688.035,00 3.301.635.670,00 Penerimaan Bank 2006 - BCA Kelapa Gading IDR 7.300.574.855,00 3.372.260.437,00 - BCA Tangerang IDR 6.927.748.627,00 6.763.322.567,00 - BCA Bandung IDR 3.930.461.657,00 3.930.461.657,00 - BCA Wahid Hasyim IDR 71.606.046.514,00 55.747.629.123,00 - BCA Surabaya IDR 6.467.166.794,00 6.467.166.794,00 - Resona Perdania IDR 0,00 - Mizuho IDR 600.266,00 0,00 - BCA Wahid Hasyim USD 20.618.315.783,00 0,00 - Resona Perdania USD 555,00 0,00 - Mizuho USD 1.707.966.479,00 1.151.611.800,00 Total 118.558.881.530,00 77.432.452.378,00 Total Kas dan Bank 123.167.569.565,00 80.734.088.048,00 Dikurangi Ayat Silang - Uang Dalam Perjalanan 29.317.066.595,00 0,00 - Pindah Buku langsung antara Bank 10.572.556.066,00 0,00 Total Ayat Silang 39.889.622.661,00 0,00 Penerimaan Non Penjualan Penerimaan Uang Penjualan Aktiva 47.000.000,00 0,00 - Terima Jasa Giro 59.829.980,00 0,00 Total penerimaan non penjualan 106.829.980,00 0,00 Total Pengurang 39.996.452.641,00 0,00 Penerimaan Uang (Kas) yang merupa-
kan pelunasan piutang/hasil penjualan.
83.171.116.924,00 80.734.088.048,00 Ditambah piutang akhir 2006. Saldo Akhir Piutang Usaha
- Hubungan Istimewa
2.220.199.640,00 2.220.199.640,00 Saldo Akhir Piutang Usaha Pihak
- Ketiga
15.486.270.385,00 15.486.270.385,00 - Penerimaan customer yang belum
dipotong dr AR*)
(732.387.406,00) (732.387.406,00) Saldo Akhir Piutang 16.974.082.619,00 16.974.082.619,00 Dikurangi Piutang Awal Tahun 2006. Saldo Awal Piutang Usaha
- Hubungan Istimewa
1.458.059.837,00 1.458.059.837,00 Saldo Awal Piutang Usaha Pihak
- Ketiga
13.656.386.453,00 13.656.386.453,00 Saldo Awal Piutang 15.114.446.290,00 15.114.446.290,00 (+) Uang Muka Awal 2006 5.430.000,00 5.430.000,00 (-) Uang Muka Akhir 2006 (5.161.212,00) (5.161.212,00) (-) Laba Selisih Kurs (Net) (1.908.034.677,00) (1.908.034.677,00) Penjualan (Incl PPN) 83.122.987.364,00 80.685.958.488,00 Penjualan (Excl PPN) 75.566.352.149,00 73.350.871.353,00 Penjualan Cfm. SPT 73.181.465.440,00 73.181.465.440,00 Koreksi 2.384.886.709,00 169.405.913,00
-
6.2. Berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan atas bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan untuk membuktikan kebenaran perhitungannya tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas dan nyata-nyata telah
menyatakan bahwa:
Kas lDR (GL)
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
menyampaikan Penerimaan Kas Akun 100.210.000 yang bukan dari pelunasan Piutang dengan jumlah sebesar Rp1.069.279.287,00 terdiri dari 127 penerimaan antara lain pengembalian dari Kas Ditangan (Petty Cash) dan lain-lain bukan
merupakan penerimaan piutang maupun penjualan, besarnya transaksi antara ribuan sampai seratus juta rupiah;
Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti-bukti berupa GL, Rekening Koran, Voucher atas transaksi sama denganl lebih dari Rp50 juta;
Bahwa dari uji bukti dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan:
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dalam angka sebesar Rp3.987.027.532,00 terdapat jumlah sebesar Rp1.069.279.287,00 yang bukan penjualan dan berasal dari petty cash, uang muka TIP lain, hutang lancar lainnya, hutang pajak, piutang non dagang;
Majelis memutuskan untuk menguji hanya transaksi yang bernilai Rp50 juta ke atas dan bila dilihat maka transaksi di atas Rp50 juta tersebut hanya 2 transaksi, yaitu:
Transaksi sebesar Rp124.548.000,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen-dokumen sumber dari transaksi tersebut berupa:
a) Kesepakatan/perjanjian awal dengan PT Mitoyo yang dapat menunjukkan dasar penarikan tunai dari BCA Wahid Hasyim.
b) Surat menyurat atas pembatalan kerja dengan PT Mitoyo yang menjadi dasar penarikan tunai dari bank dimasukkan ke kas di tangan.
2. Transaksi sebesar Rp70.713.600,00 alasan sama dengan transaksi di atas, akan tetapi transaksi tersebut dengan PT Misuzu;
- Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak meyakini kebenaran alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan transaksi tersebut bukan penjualan dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap menyatakan transaksi tersebut adalah penjualan.
- Selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang diteliti harus semua transaksi bukan hanya sampling, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan semua transaksi adalah penjualan.
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan transaksi tersebut bersumber dari uang dalam perjalanan, selisih kurs, piutang non dagang, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak meyakini karena tidak ada bukti yang disediakan pada saat uji bukti.
Kas Yen (GL)
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Penerimaan Kas Yen Akun 100.230.000 sejumlah Rp41.719.733,00 seluruhnya bukan dari pelunasan piutang, terdiri dari 6 penerimaan keseluruhan merupakan pengembalian pembelian mata uang Yen;
Selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang diteliti harus semua transaksi bukan hanya sampling, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan semua transaksi adalah penjualan.
Apabila memenuhi permintaan Majelis untuk menguji bukti transaksi di atas Rp50.000.000,00, maka atas kas di tangan yen tidak ada bukti yang perlu diuji bukti, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat untuk meyakini transaksi tersebut penjualan atau bukan, maka harus menguji seluruh transaksi.
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan transaksi tersebut bersumber dari uang dalam perjalanan, selisih kurs, piutang non dagang, Terbanding tetap tidak meyakini karena tidak ada bukti yang disediakan pada saat uji bukti.
Dengan demikian jumlah sebesar Rp41. 719. 733,00 adalah penjualan.
Kas USD (GL)
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Penerimaan Kas US$ Akun 100.220.000 sejumlah Rp196.053.345,00 yang bukan dari pelunasan piutang, terdiri dari 15 penerimaan masing-masing kurang dari Rp50.000.000,00 berasal dari pengembalian uang pembelian
mata uang US$;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sama dengan uraian yang ada di akun kas yen, dengan demikian maka atas jumlah sebesar Rp196.053.345,00 adalah penjualan;
BCA Kelapa Gading lDR (RK)
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan arus Kas/Bank yang bukan dari penjualan, jumlah Rp3.928.314.418,00 bukan merupakan penerimaan piutang, terdiri dari 71 transaksi yang merupakan penerimaan pemindahbukuan dari BCA Bandung;
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat berdasarkan penelitian atas Rekening Koran, General Ledger, Mapping pengujian arau kas dan trialbalance, LPP dan KKP Pemeriksa, terlihat bahwa jumlah sebesar Rp3.928.314.418,00 adalah pindah buku dari Bank BCA Bandung ke BCA Kelapa Gading;
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat dari penerimaan Bank BCA Kelapa Gading sebesar Rp7.300.574.865,00, jumlah sebesar Rp3.928.314.418,00 bukan berasal dari penjualan (bukti GL
& R/K BCA Kelapa Gading dan BCA Bandung);
BCA Tangerang lDR (RK)
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan daftar penerimaan dari kas terdiri dari 5 setoran sejumlah Rp113.560.250,00 dan Rp47.000.000,00 hasil penjualan aktiva;
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meneliti transaksi sebesar Rp164.426.060,00 dan Terbanding meragukan koreksi sebesar Rp50.865.810,00 dan dari hasil penelitian serta penjelasan dari Pemohon Banding, terlihat bahwa jumlah Rp50.866.810,00 adalah:
1. Penjualan aktiva Rp47.000.000,00
2. Jasa Giro Bank Rp3.865.810,00
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan dari jumlah penerimaan Bank BCA Tangerang sebesar Rp6.927.748.627,00 yang sebesar Rp164.426.060,00 bukan berasal dari penjualan (alat bukti berupa GL, R/K BCA Tangerang);
- Dari jumlah tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meragukan sebesar Rp50.865.810,00 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan jumlah tersebut berasal dari penjualan aktiva tetap sebesar Rp47.000.000,00 (sudah diakui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan jasa giro Rp3.865.810,00;
BCA Wahid Hasyim lOR (RK)
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan daftar penerimaan setoran yang berasal dari pemindahbukuan dari BCA Surabaya 60 setoran, dari BCA Wahid Hasyim 1 setoran, BCA Kelapa Gading 12 setoran BCA Tangerang 13 setoran; alat bukti berupa rekening
koran; keseluruhan berjumlah Rp15.858.417.391 ,00;Dari transaksi bukan penjualan sebesar Rp15.858.417.391,00 Terbanding meragukan 2 transaksi yaitu:
1. Rp570.205.169,00
Bahwa dari penelitian terungkap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah pengembalian cek yang sudah dikeluarkan untuk membayar sesuatu.
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
meragukan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena:
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menunjukkan bonggol cek.
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan kemana cek tersebut diberikan dan untuk keperluan apa.
- Dasar perhitungan kelebihan cek yang tidak jelas atau tidak ada.
- Lazimnya suatu pembayaran sudah diketahui dengan pasti harga/nilamya, sehingga kecil kemungkinan terjadi kelebihan seperti yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Rp37.037.000,00
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju bahwa jumlah tersebut adalah penjualan yang belum dilaporkan.
Bahwa dari laporan penerimaan bank BCA Wahid Hasyim sebesar Rp71.606.046.514,00 terdapat nilai sebesar Rp15.858.417.391,00 yang bukan berasal dari penjualan;
Bahwa atas jumlah yang bukan penjualan tersebut yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya sebesar Rp607.242.169,00 yang terdiri atas:
- Transaksi tanggal 3 Januari 2006 sebesar Rp570.205.164,00 transaksi tersebut merupakan arus kas dari BCA Wahid Hasyim karena adanya kelebihan pembukuan Cek Nomor CB 467332 dan CB 467333;
Alat bukti: Rekening Koran BCA Wahid Hasyim.
- Tanggal 6 Maret 2006 sebesar Rp37.0377.000,00 atas transaksi ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)setuju merupakan penerimaan dari penjualan;
Mizuho lOR (RK)
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan jumlah tersebut adalah bukan penjualan dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksinya;
BCA Wahid Hasyim USD
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Penerimaan Bank BCA Wahid Hasyim USD yang bukan dari penjualan sebanyak 35 setoran dengan jumlah Rp20.618.315.783,00 dari jasa giro, pemindahbukuan, pembelian valuta asing (US$);
- Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penjelasan transaksi sebesar Rp17.467.251.1 01,00 adalah sebagai berikut:
1. Atas transaksi yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah cash non sales, Terbanding tetap tidak meyakini karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan lawan transaksi atas akun kas "debet" sehingga tidak diketahui jenis transaksi dan tidak ada bukti pendukung,
2. Atas transaksi yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berasal dari pembelian valas US$ dengan sumber dana dari BCA Wahid Hasyim Rupiah, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak meyakini karena:
* Apabila perusahaan butuh valas US$, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah mempunyai rekening US$, sehingga tidak memerlukan membeli valas dari pihak ke-3, lazimnya langsung pindah buku dari rekening rupiah ke rekening US$.
* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan dokumen pembelian valas US$, sehingga tidak bisa diketahui penjual valas tersebut.
* Terdapat selisih jumlah uang antara rekening koran dengan general ledger kas BCA Wahid Hasyim.
Bahwa dari jumlah tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanyakan atas transaksi sejumlah Rp17.467.251.101,00 dan dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa dalam persidangan dokumen yang disampaikan kedua belah pihak LPP/KKP penelitian, rekening koran, General Ledger, mapping pengujian arus kas dan sumbernya, Trial balance tahun 2006;
Bahwa dari bukti/dokumen tersebut, penerimaan yang tidak diyakini
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
Resona Perdania USD ( 01031896-009 )
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan terdapat uang masuk di akun kas ditangan US$ Resona Perdania sebesar US$ 555 yang berasal dari penjualan sumbernya General Ledger;
Mizuho USD
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Penerimaan Bank Mizuho US$ bukan sales yang keseluruhan berjumlah Rp556.354.679,00 terdiri dari 1 setoran sebesar Rp495.415.352,00 berasal dari Daido Kogyo Ltd. Jepang karena pembelian material yang tidak sesuai
dengan standar (Not Good Condition) dan 16 setoran jasa giro dan forex cash dan bank; dilampiri Debit Note dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (PT Dirgamenara Nusadwipa) kepada Daido Kogyo Ltd. mengenai Not Good Condition of DH 32;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas transaksi sebesar Rp553.880.970,00 adalah sebagai berikut:
Atas beberapa transaksi dengan jumlah Rp58.465.618,00 Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan lawan transaksi kas "debet" sehingga tidak diketahui jenis transaksinya dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi.
Atas transaksi sebesar Rp495.415.352,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan uang masuk tersebut merupakan uang dari pengembalian barang yang dibeli dari Daido Kogyo-Jepang, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meragukan transaksi tersebut karena:
a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan invoice pembelian dan PIB atas barang yang diretur.
b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti pengiriman barang kembali ke Daido Kogyo-Jepang.
c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Daido Kogyo-Jepang. pada saat pembelian awal sebesar diretur;
- Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas transaksi dalam rekening koran Bank Mizuho;
6.3. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang melakukan uji bukti hanya atas item dalam uji arus kas/bank dengan nilai di atas Rp50.000.000,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat keberatan maupun pada Memori Peninjauan Kembali ini menyatakan tidak setuju dan sangat keberatan. Berdasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang
Pengadilan Pajak, "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku". Telah salah dan keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat dengan kewenangan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak maka berwenang untuk melakukan pembuktian
secara sampling seperti halnya dalam sengketa perkara a quo. Mengacu pada Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang tidak harus dibuktikan oleh Majelis Hakim hanya terbatas pada keadaan yang telah diketahui umum, misalnya derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari
pada akta di bawah tangan atau Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakan salah satu identitas diri, sedangkan atas item-item pada uji arus kas/bank yang jelas-jelas merupakan sengketa dalam perkara a quo sudah seharusnya dilakukan pembuktian pada persidangan banding minimal
dengan 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6.4. Bahwa dengan demikian, terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/ 15/2010 tanggal 16 Desember 2010 tidak diambil berdasarkan pembuktian yang sah, yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), sehingga bertentangan dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6.5. Bahwa berdasarkan Pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, dimana dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam banding atau gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan, maka hasil uji bukti yang dilakukan pada persidangan dimana secara jelas dan nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan uraian 6.2. di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat peredaran usaha berdasarkan fakta persidangan adalah sebesar Rp91.474.054.203,00 (koreksi peredaran usaha menjadi Rp18.292.588.763,00), dengan uraian sebagai berikut:
Penerimaan Kas Tahun 2006 Hasil Uji Bukti
- Kas lDR 3.987.027.532,00
- Kas Yen 41.719.733,00
- Kas USD 579.940.770,00
Total Penerimaan Kas 4.608.688.035,00
Penerimaan Bank Tahun 2006
- BCA Kelapa Gading lDR 3.372.260.437,00
- BCA Tangerang lDR 6.763.322.567,00
- BCA Bandung lDR 3.930.461.657,00
- BCA Wahid Hasyim lDR 56.354.871.292,00
- BCA Surabaya lDR 6.467.166.794,00
- Resona Perdania lDR 0,00
- Mizuho IDR 600.266,00
- BCA Wahid Hasyim USD 17.467.251.101,00
- Resona Perdania USD 555,00
- Mizuho USD 1.704.966.479,00
Total Penerimaan Kas
Total Penerimaan Kas dan Bank
Dikurangi
Ayat Silang
- Uang Dalam Perjalanan -
- Pindah Buku Langsung Antar Bank -
Total Ayat Silang
Penerimaan Non Penjualan
- Penerimaan Uang Penjualan Aktiva -
- Terima Jasa Giro -
Total penerimaan non penjualan -
Total Pengurang -
Penerimaan Uang (Kas)
Yang Merupakan Pelunasan Piutang/Hasil
Penjualan 100.669.589.183,00
Ditambah Piutang Usaha Akhir Tahun 2006
- Saldo Akhir Piutang Usaha Hubungan
Istimewa 2.220.199.640,00
- Saldo Akhir Piutang Usaha Pihak Ketiga 15.486.270.385,00
- Penerimaan customer yg belum
dipotongkan dr AR*) (732.387.406,00)
Total Saldo Akhir Piutang 16.974.082.619,00
Dikurangi Piutang Usaha Awal Tahun 2006
- Saldo Awal Piutang Usaha Hubungan
Istimewa 1.458.059.837,00
- Saldo Awal Piutang Usaha Pihak Ketiga 13.656.386.453,00
Total Saldo Awal Piutang 15.114.446.290,00
Ditambah Uang Muka Awal Tahun 2006 5.430.000,00
Dikurangi Uang Muka Akhir Tahun 2006 5.161.212,00
Dikurangi Laba Selisih Kurs (Net) Tahun 2006 1.908.034.677,00
Jumlah Penerimaan Uang Hasil Penjualan
(Incl PPN) 100.621.459.623,00
Jumlah Penerimaan Uang Hasil Penjualan
(Excl PPN) 91.474.054.203,00
Penjualan Cfm. SPT Tahunan PPh Badan 73.181.465.440,00
Koreksi 18.292.588.763,00
6.6. Bahwa oleh karena itu, tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.178.443.796,00 tidak dapat dipertahankan. Mengacu pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak dimana Putusan Pengadilan Pajak dapat menambah Pajak yang harus dibayar, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutus perkara a quo dengan amar "menambah pajak yang harus dibayar";
6.7. Bahwa namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat selain dari yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap menyatakan tidak setuju dan sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang hanya melakukan pengujian untuk item pada uji kas/bank dengan nilai di atas Rp50.000.000,00, karena bertentangan dengan Pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6.8. Bahwa kembali pada koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) semula berdasarkan Keputusan Keberatan, koreksi Peredaran Usaha adalah sebesar Rp2.384.886.709,00 (pereda ran usaha sebesar Rp75.566.352.149,00), berdasarkan Surat Keberatan Nomor 034/DNADMNI/2008 tanggal 24 Juni 2008, hanya menyebutkan peredaran usaha menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp73.181.165.440,00 tanpa melampirkan rincian atas perhitungan peredaran usaha sebagai sanggahan atas peredaran usaha berdasarkan uji arus kas/bank yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seperti telah diuraikan di atas. Namun demikian dalam tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-39/WPJ.08/KP.0705/2008 tanggal 04 Maret 2008 beserta dengan lampirannya, hasil validasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan pengujian arus kas/piutang, adalah sebagai berikut:
-
-
Penerimaan Kas Tahun 2006 Validasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) - Kas IDR 3.987.027.532,00 - Kas Yen 41.719.733,00 - Kas USD 579.940.770,00 Total 4.608.688.035,00 Penerimaan Bank 2006 - BCA Kelapa Gading IDR 7.300.574.855,00 - BCA Tangerang IDR 6.927.748.627,00 - BCA Bandung IDR 3.930.461.657,00 - BCA Wahid Hasyim IDR 71.606.046.514,00 - BCA Surabaya IDR 3.930.461.657,00 - Resona Perdania IDR 0,00 - Mizuho IDR 600.266,00 - BCA Wahid Hasyim USD 20.618.315.783,00 - Resona Perdania USD 555,00 - Mizuho USD 1.707.966.479,00 Total 116.022.176.393,00 Total Kas dan Bank 120.630.864.428,00 Dikurangi Ayat Silang - Uang Dalam Perjalanan 29.317.066.595,00 - Pindah Buku langsung antara Bank 10.572.556.066,00 Total Ayat Silang 39.889.622.661,00 Penerimaan Non Penjualan - Penerimaan Uang Penjualan Aktiva 47.000.000,00 - Terima Jasa Giro 59.829.980,00 - Total penerimaan non penjualan 106.829.980,00 Total Pengurang 39.996.452.641,00 Penerimaan Uang (Kas) yang merupa-
kan pelunasan piutang/hasil penjualan.
80.634.411.787,00 Ditambah piutang akhir 2006. Saldo Akhir Piutang Usaha
- Hubungan Istimewa
2.220.199.640,00 Saldo Akhir Piutang Usaha Pihak
- Ketiga
15.486.270.385,00 - Penerimaan customer yang belum
dipotongkan dr AR*)
(732.387.406,00) Saldo Akhir Piutang 16.974.082.619,00 Dikurangi Piutang Awal 2006. Saldo Awal Piutang Usaha
- Hubungan Istimewa
1.458.059.837,00 Saldo Awal Piutang Usaha Pihak
- Ketiga
13.656.386.453,00 Saldo Awal Piutang 15.114.446.290,00 (+) Uang Muka Awal 2006 5.430.000,00 (-) Uang Muka Akhir 2006 (5.161.212,00) (-) Laba Selisih Kurs (Net) (1.908.034.677,00) Penjualan (Inci PPN) 80.856.282.227,00 Penjualan (Excl PPN) 73.260.256.570,00 Penjualan Cfm. SPT 73.181.465.440,00 Koreksi 78.791.130,00
-
Dari hasil validasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, hanya terdapat perbedaan atas penerimaan kas dari BCA Surabaya lDR, dimana besarnya penerimaan kas menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp3.930.461.657,00 sedangkan dalam perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp6.467.166.794,00. Dalam persidangan, berdasarkan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa besarnya penerimaan bank BCA Surabaya lDR adalah Rp.6.467.166.794,00.
Bahwa alasan yang dikemukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan bahwa terdapat penerimaan kas dari pindah buku antar bank, pembelian forex, penjualan aktiva dan jasa giro telah dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perhitungan uji
arus kas/piutang sebagai unsur pengurang;
Dengan demikian, seharusnya tidak terdapat sengketa lagi atas peredaran usaha, karena semua data penerimaan kas telah sesuai dengan data Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
6.9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara jelas dan nyata-nyata atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp2.178.443.796,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan tepat, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi peredaran usaha tersebut;
6.10.Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas dan nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa atas koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.178.443.796,00 tanpa didukung dengan alat bukti yang valid, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa dengan demikian, atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.178.443.796,00 telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh;
8. Bahwa oleh karenanya telah nyata-nyata salah dan keliru amar pertimbangan maupun amar pun amar putusan (diktum) yang telah menerima seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.178.443.796,00, karena seharusnya berdasarkan fakta persidangan atas seluruh item uji arus kas/bank tidak didukung uji bukti dengan alat bukti yang sah. Dengan demikian, telah dikabulkannya banding atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.178.443.796,00 jelas tidak didasarkan pada bukti-bukti valid, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
76 dan Pasal 78 serta Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak serta, Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikan
pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang dlberlkan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata.
10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIlI/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam
pemeriksaan sengketa banding tersebut, serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Peredaran Usaha sebesar Rp2.178.443.796,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan melanggar Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 serta Memori Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak serta Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 tersebut harus dibatalkan.
Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28043/PP/M.xIlI/15/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan:
- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-187/ WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00010/206/06/415/08 tanggal 28 Maret
2008 atas nama: PT. Astra Daido Steel Indonesia (d/h PT. Dirgamenara Nusadwipa), NPWP: 01.081.352.5-415.000, alamat: Jalan Kasir I, Desa Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Tangerang-15135, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, sesuai
perhitungan di atas;
adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-187/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00010/206/06/415/ 08 tanggal 28 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang/(Lebih) dibayar menjadi (Rp 398.091.429,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :
Bahwa alasan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 2.178.443.796,00 karena fakta yang terungkap dipersidangan, Terbanding mendasarkan koreksinya pada analisis penerimaan penjualan berdasarkan arus kas/ bank tanpa memperhatikan pembukuan lawan penerimaan (pada perkiraan) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, bukan berdasarkan apakah sudah dipotong pajak atau belum. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;
Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perUndang-Undang an yang terkait;
MENGADILI,
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh
Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Anggota Majelis: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.
Ttd.
H. Yulius, SH.,MH.
Panitera Pengganti,
Ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.
Biaya-biaya:
1. Meterai ……...……....... Rp 5.000,00
2. Redaksi ………..……… Rp 6.000,00
3. Administrasi …............ Rp 2.489.000,00
Jumlah ………………… Rp 2.500.000,00
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH.
NIP. 220000754