07/PKPU/2011/PN.Niaga.Sby

MENGADILI 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Para Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menetapkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. UE ASSA (d/h bernama PT.Makarya Property), berkedudukan di Jl. Ngagel No. 121 Surabaya atau Gedung Wisma Tiara Lt.2 Jl. Panglima Sudirman No.66-68 Surabaya dan/atau di Jl. Upajiwa No.2 Surabaya, selama 40 (empat puluh hari) sejak putusan diucapkan; 3. Menunjuk M.Legowo,SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai HAKIM PENGAWAS ; 4. Menunjuk dan mengangkat : 1. Syahrial Ridho, SH.MH selaku Kurator dan pengurus PKPU yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.CHT.05.15-130, yang berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas, Blok B/AA Jl. Ir. Juanda No.5A Tangerang ; 2. Ezrin Rosep, SH selaku Kurator dan pengurus PKPU yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.04.03-06, yang berkantor di Ruko Bali View Poin 39, Jl. Cirendeu Raya, Jakarta Selatan, selaku PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT.UE ASSA (d/h bernama PT. Makarya Property) ; 5. Menetapkan sidang berikutnya untuk mendengar laporan HAKIM PENGAWAS tentang perkembangan yang telah dicapai selama proses Penundaan Kewajiban Pembaran Utang (PKPU) pada hari ke-40 (Empat Puluh) sejak putusan ini diucapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2011 ; 1. Memerintahkan kepada Kurator atau Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU PT.UE ASSA (d/h bernama PT.Makarya. Property) dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang tersebut diatas yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2011 ; 2. Memerintahkan kepada Kurator atau Pengurus untuk mengumumkan dalam Berita Negara. Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas yang memuat undangan untuk hadir yang merupakan permusyawaratan Hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan serta alamat Pengurus ; 3. Menetapkan imbalan jasa Kurator atau Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ; 4. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ; Demikian diputuskan dalam Rapat