63/G.TUN/2010/PTUN.MKS

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G.TUN/2010/PTUN.MKS

Case Information

Court: PTUN Makassar

Classification: / Perijinan

Verdict date: 8 March 2011

Court Officials

Main Judge: - HARIYANTO S. WIBOWO, SH

Judges: - A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH - ARDOYO WARDHANA, SH -

Clerk: - APDIN TARUNA MUNIR, SH

Parties / Pihak

Plaintiffs / Applicants (1)

Filing or appealing side

Plaintiff (1)

PT.SAMUDERA REJEKI PERKASA

Kirana Boutique Avenue , Jl. Kirana Avenue 1 Blok/Kav C2 No. 10-11 & B2 No. 10-11, Kelapa Gading

Also in 3 other cases

Defendants / Respondents (1)

Responding side

Defendant (1)

Decision / Putusan

MENGADILI I. Dalam Penundaan : -.Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/G.TUN/PEN/2010/ PTUN.MKS., tanggal 25 Nopember 2010, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo ; 2.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau ; 3.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa ; tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. II. Dalam Eksepsi : -.Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; III. Dalam Pokok Perkara : 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Fair Play ; 3.Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Mamuju berupa : a.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo; b.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau ; c.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa ; 4.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : a.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 418 Tahun 2009, tanggal 28 Oktober 2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Mining Corporindo; b.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 333 Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Bijih Mangan kepada PT. Mandiri Mining Corporindo Di Kecamatan Bonehau ; c.Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 265 Tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 490 tahun 2009 tentang Persetujuan IUP Eksplorasi Bijih Mangan terhadap PT. Samudera Rejeki Perkasa ; 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;