Parties / Pihak

Defendants / Respondents (1)

Responding side

Defendant (1)

I

Ismadi Setyawan, MM. Bin Djoko Siswodarsono

Decision / Putusan

MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG “ 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut : 1. 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220. 2. 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230. 3. 270 9dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810. 4. 290 (dua ratus sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310. 5. 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650. 6. 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790. 7. 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520. 8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320. 9. 20 (dua puluh) unit Iphone 4S 10. 10 (sepuluh) unit Iphone 5 11. 16 (enam belas) buah tas koper. 12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol.BG 511 UK. 13. 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal. 14. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi. 15. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat. 16. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 17. Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) 18. Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah). Dipergunakan untuk perkara atas nama Jimmi Januardi, SE, M.Si Bin Hifni Tohir, ST. 4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Document

P U T U S A N

Nomor: 39/Pid.Sus/2013/PN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO.

Tempat lahir : Kulon Progo.

Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 4 Mei 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia

Tempat tinggal : - Muara Rajeun Baru IV No.7 RT.03 RW.10 Kelurahan Cihaur Geulis Kec. Cibeunying Kaleer Kota Bandung.

Jln. Urip Sumoharjo Lrg. Bukit Asam No.53 Kel. 2 Ilir Palembang.

Agama : I s l a m.

Pendidikan : S-2

Pekerjaan : PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

Terdakwa Ditahan Oleh :

Penyidik Polresta Palembang tanggal 01 Maret 2013 s/d 20 Maret 2013

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013.

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penyidikan yang pertama, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013.

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penyidikan yang Kedua, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013.

5. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2013

sampai dengan 15 Juli 2013.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penuntutan pertama, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013.

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap Penuntutan kedua, tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 13 September 2013.

8. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan 27 September 2013.

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013.

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang pertama, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013.

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang Kedua, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya SUPARDIYONO, SH. Advokat pada Kantor “SUPARDIYONO, SH & Rekan” yang berkantor di Kragilan Rt.04 Rw.09 Sriwedari Sleman Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2013.

Pengadilan Tipikor tersebut.

Telah membaca :

Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

1. 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220.

2. 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230.

3. 270 9dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810.

4. 290 (dua ratus sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310.

5. 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650.

6. 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790.

7. 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520.

8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320.

9. 20 (dua puluh) unit Iphone 4S

10. 10 (sepuluh) unit Iphone 5

11. 16 (enam belas) buah tas koper.

12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol.BG 511 UK.

13. 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal.

14. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi.

15. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat.

16. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

17. Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

18. Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Jimmi Januardi, SE, M.Si Bin Hifni Tohir, ST.

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang dibacakan di muka persidangan pada hari Jum’at tanggal 3 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum adalah kabur sehingga tidak dapat terbukti atau dipenuhinya unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal tersebut.

2. Membebaskan Terdakwa ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO dari dakwaan dan tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum;

3. Menetapkan agar Terdakwa ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO dibebaskan dari membayar biaya perkara.

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selain Pembelaan yang dikemukakan Penasehat Hukum tersebut, Terdakwa sendiri dihari dan tanggal yang sama telah pula mengajukan pembelaan yang telah dibacakannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana semula yang telah dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, sedangkan atas Replik tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik yang diucapkan secara lisan pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya yang telah disampaikan pada persidangan hari Jum’at tanggal 3 Januari 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN, SE. MM Bin DJOTO SISWODARSONO (selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) bersama-sama dengan JIMMI JANUARDI (penuntutan terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang telah menerima uang Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL (Penuntuttan terpisah) yang tersimpan dalam satu buah Kartu Debit BCA An HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN berdasarkan Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-67/BC.1/UP.9/2001 Tanggal 16 Desember diangkat menjadi Kepala Sub Seksi Intelejen pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.

Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :

1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;

2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;

Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
Berupa Barang Dagangan.

b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.

3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang “Lost and Found” sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.

4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.

2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya ditugaskan bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Palembang tersebut, namun jika ada kedatangan Penerbangan Internasional maka terdakwa ISMADI SETYAWAN ditugaskan AGUS MARGONO (Kasi Penindakan dan Penyidikan) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

- Bahwa tugas yang terdakwa ISMADI SETYAWAN pada saat ditugaskan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan mesin X-Ray.

- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan saksi CAESAR MUHNI RIZAL pada bulan Juni 2012 pada saat saksi CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 saksi CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha bidang elektronik berupa, Telepon Seluler, Komputer dan asesorisnya dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat palembang”? kemudian atas pertanyaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN juga menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone”.

- Bahwa kemudian atas jawaban saksi CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan diimpor berbentuk Hand Phone, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “apalagi kalau Hand Phone enggak bisa”, kemudian atas jawaban terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada Terdakwa ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris komputer” ? Kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa”?, lalu dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “power bank dan eksternal hardisk”.

- Bahwa atas penolakan dari terdakwa ISMADI SETYAWAN tersebut, saksi CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya”, terdakwa ISMADI SETYAWAN menjawab “ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot” kemudian dijawab saksi CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar saya tanggungjawab” kemudian terdakwa ISMADI SETYAWAN mengatakan “ya sudahlah”.

- Bahwa setelah menyetujui permintaan saksi CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik saksi CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terdakwa ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI, yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini:, dijawab saksi JIMMI JANUARDI ”Barangnya apa” dijawab oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ah jangan ah, entar ribet” oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar yang tanggung jawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab oleh saksi JIMMI JANUARDI “ya sudahlah”.

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 saksi CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan terdakwa ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut saksi CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah karto Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari BCA Nomor rekening 0050546896 Atas Nama HASAN beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN.

- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa ISMADI SETYAWAN, saksi CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing :

1. Tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp. 77.000.000,-

2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 145.000.000,-

3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 115.000.000,-

4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar Rp. 112.000.000,-

5. Tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 99.000.000,-

6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 105.000.000,-

T Shape1 otal Rp. 653.000.000,-

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu :

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper.

2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.

3. Pertengahan bulan Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper.

4. Tanggal 26 Februari sebanyak 16 (enam belas) koper.

- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 Februari 2013, Terdakwa ISMADI SETYAWAN sebelumnya mendapatkan panggilan telepon dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang memberitahukan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handphone melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura – Palembang, kemudian saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang telah ada sebelumnya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Jakarta bertemu dengan Terdakwa ISMADI SETYAWAN di salah satu rumah makan pempek di bandara dan menyampaikan nanti ada 3 (tiga) orang kurir dari Singapura yang membawa barang sebanyak 16 (enam belas) tas dan koper dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh terdakwa ISMADI SETYAWAN dijawab “SIAP”.

- Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen yang bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-Ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi terdakwa ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menetri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

1. 2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;

2. 206 (dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;

3. 270 (dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;

4. 290 (dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;

5. 101 (seratus satu) Unit Hp BlackBerry Type 9650;

6. 715 (tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;

7. 125 (seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;

8. 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;

9. 20 (dua puluh) Unit Iphone 4S;

10. 10 (sepuluh) Unit Iphone5:

11. 150 (seratus lima puluh) Unit Power Bank.

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), agar terdakwa ISMEDI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :

1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar Amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu dollar Amerika) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: “Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau”.

3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

----------Perbuatan terdakwa ISMADI SETYAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----------

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ISMADI SETYAWAN, SE. MM Bin DJOTO SISWODARSONO, (selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) bersama-sama dengan JIMMI JANUARDI (penuntutan terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang telah menerima uang Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari saksi CAESAR MUHNI RIZAL (Penuntuttan terpisah) yang tersimpan dalam satu buah Kartu Debit BCA An HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ISMADI SETYAWAN berdasarkan Keputusan Direktur Bea dan Cukai Nomor: KEP-67/BC.1/UP.9/2001 Tanggal 16 Desember diangkat menjadi Kepala Sub Seksi Intelejen pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang.

Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan :

Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (dua ratus lima puluh dollar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui :

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor :

1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai Pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;

2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;

Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
Berupa Barang Dagangan.

b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.

3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang “Lost and Found” sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.

4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :

a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.

b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum dibidang impor.