74/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor: 74/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BANUA NIHA KERIS PROTESTAN (BNKP), yang diwakili oleh Pendeta DR. Tuhoni Telaumbanua, M.Si, Jabatan Ephorus Banua Keriso Protestan (BNKP) dan Pendeta DR. Dorkas Orienti Daeli, M.Th, Jabatan Sekretaris Umum Banua Niha Keriso Protestan (BNKP);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SEHATI HALAWA, SH.,MH Advokat dari Biro Bantuan Hukum KARYA BHAKTI NUSANTARA, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Pasar II No.2 F Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 03 Oktober 2014 dibawah register No. 56/SK/2014/PN.GS, yang kemudian di Substitusikan kepada FLORA ELISABET PANJAITAN, SH dan PINTA MK. TARIGAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 4 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 20 Oktober 2014 dibawah register No.69/SK/2014/PN.GS,Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semuIa PENGGUGAT;

L A W A N :

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS cq. BUPATI NIAS, beralamat di Gunung Sitoli;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Satizaro Ziliwu, SH, Kepala Bagian Hukum Seta Kabupaten Nias, Kristina PS Zebua, SH, Pj. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias, Agusmar Zalukhu, SH, Staf Bagian Hukum Seta Kabupaten Nias, dan Erika Amelia F. Siahaan, SH, masing-masing berkedudukan di Kantor Bupati Nias, berlamat di Jalan Pelud Binaka Km.9, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 27 Oktober 2014 dibawah register No. 71/SK/2014/PN.GS, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semuIa TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal16 Maret 2016, Nomor: 74/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;

2. Berkas perkara tanggal 4 Juni 2015 Nomor: 39/Pdt.G/2014/PN.Gst., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dibawah register perkara No. 39/Pdt.G/2014/PN.GST tanggal 3 Oktober 2014, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat-Penggugat terhadap Tergugat, diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) adlah sebagai Lembaga Gereja yang diakui oleh Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gunungsitoli, hal itu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda nomor 32 (staatblat no.138) yang di umumkan pada tgl. 18 Maret 1938 dan kemudian dikukuhkan kembali oleh Negara Republik Indonesia melalui pemerintah Republik Indonesia dalam Surat Penetapan tanggal 14 Desember 1948 ;

Bahwa Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) sebagai organisasi Gereja, ada mempunyai hak-hak dan memiliki harta berupa tanah yang mana harta milik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tersebut sebagain berasal dari penyerahan hak Rheinische Missios Gesellschaft – Wuppertal Barmen, hal itu dijelaskan dalam dokumen (surat) U.R nomor 582 / 1959 tgl. 3 April 1959 yang diperbuat oleh Notaris Leo Schmitz ;

Bahwa diantara harta-harta yang menjadi hak dan milik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) yang bersal dari penyerahan hak Rheinische Missions Gesellschaft – Wuppertal Barmen tersebut ada sebidang tanah yang terletak di kota Gunungsitoli, sebagian dari tanah milik Banua Niha Keriso Protestan tersebut ada pinjam pakai oleh pemerintah kabupaten Nias, hal pinjam pakai dimaksud dijelaskan dalam Nota Kesepakatan (Perjanjian) antara pemerintah Kabupaten Nias cq. Bupati Nias dengan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS BNKP) sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat no. 590/001/2008-702/IV/UM/2008 tgl. 14 Maret 2008 yaitu sebidang tanah :

Letak lokasi :kota Gunungsitoli

Batas-batas : Utara : Berbatassn dengan jalan Umum (Jalan Gomo), ukuran _­ 75,5 M;

Selatan : Berbatasan dengan tanah hak milik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) 60,5;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik BNKP, ukuran 25 M;

Barat : berbatasan dengan jalan umum (jalan W.R.Supratman), ukuran30,5 M;

Dan tanah tersebut sebagai objek gugatan Penggugat – penggugat dalam surat gugatan ini ;

Bahwa adapun nota kesepakatan (perjanjian) antara pemerintah Kabupaten Nias dengan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) atas tanah objek sengketan tersebut, sebagai berikut (dikutip) :

NOTA KESEPAKATAN

(PERJANJIAN)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN

BADAN PEKERJAAN HARIAN MAJELIS SINODE

BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BPHMS BNKP)

TENTANG

PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH

BEKAS TAPAK GEDUNG NASIONAL DAN GEDUNG WANITA

NOMOR : 590/001/2008

NOMOR : 702/IV/UM/03/2008

Pada hari ini, Jum’at tanggal empat belas bulan maret tahun dua rubu delapan, bertempatan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias ,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. BINAHATI B. BAEHA,SH., Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-233 Tahun 2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang pengesahan pengakatan Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), berkedudukan di Gunungsitoli, jalan Pancasila Nomor 14 Gunungsitoli, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;

2. Pdt. KALEBI HIA, M.Th, Ephorus BNKP berdasarkan ketetapan Majelis Sinode BNKP nomor VII/TAP.MS-BNKP/2007 tentang pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP Masa Pelayanan 2007-2012, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), berkedudukan di Gunungsitoli Jalan Sukarno Nomor 22 Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK ;

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai Hak Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Bekas Tapak Gedung Nasional dan Gedung Wanita semenjak Gedung tersebut dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias pasca gempa bumi atas penghunjukan lokasi oleh PIHAK PERTAMA.

2. Pada tanggal 8 November 2007 telah dilaksanakan dialog antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, hal mana bahwa PARA PIHAK sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum dan hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan BNKP, serta memperhatikan asal usul dan pemanfaatan pertapakan tanah tersebut.

3. Untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah tersebut, PARA PIHAK telah membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Bekas Tapak Gedung Nasional dan Gedung Wanita, sesuai dengan surat kesepakatan Bersama Bupati Nias dan Ephorus Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Nomor 590/6548/Pem dan Nomor 1656/um/11/2007 tanggal 8 November 2007 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Bekas Tapak Gedung Nasional dan Gedung Wanita, dengan susunan Personil Tim sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs.FG.M.ZEBUA	Sekertaris Daerah Kab.Nias	Ketua
2.	Pdt.Dr.Tuhony Telaumbanua,M.Th	Ketua STT BNKP Suderman	Wakil ketua
3.	Pdt.B.Zega,M.Th	Bendahara Umum BNKP	Anggota
4.	Drs. Kemurniaan Zebua,BE	Asisten Tata Praja dan kessos Sekda Kab.Nias	Anggota
5.	Samson P.Zai,SH	Kabag Hukum Setda Kab.Nias	Angggota
6.	Pdt.Mr Bohalima	Ka.Biro Keuangan dan Harta Milik Kantor Sinode BNKP	Anggota

PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan (Perjanjian) Penyelesaian Permasalahan Tanah Bekas Tapak Gedung Nasional dan Gedung Wanita tersebut, yakni sebagai berikut :

Pasal 1 :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan Tanah Bekas Tapak Gedung Nasional dan Gedung Wanita, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum dan hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan BNKP, serta memperhatikanasal usul dan pemanfaatan pertapakan tanah tersebut.

Pasal 2 :

PIHAK KEDUAmemberikan Hak Pemakaian Tanah tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk tapak bangunan Gedung Nasional dan Gedung Wanita pasca bencana alam tanggal 28 Maret 2005 (yang dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perwakilan Nias), yang digunakan untuk kepentingan umum dalam kurun waktu yang tidak ditentukan selama tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

Pasal 3

Sebagai kompensasi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pemberian Hak Pemakaian Tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 2, yang merupakan bentuk wujud dukungan timbale balik dan kebersamaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mendukung program pembangunan fisik kepada PIHAK KEDUA, yakni dalam bentuk :

1. Dispensasi pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ruko BNKP di Jalan Gomo Gunungsitoli;

2. Memfasilitasi surat-surat untuk pensertifikatan tanah-tanah milik PIHAK KEDUA yang ada disekitar Kota Gunungsitolin sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. PIHAK PERTAMA merekomendir kepada BRR Perwakilan Nias untuk memprioritaskan pembangunan mess di tempat Balai Latihan/Pertemuan di lokasi eks Rumah Sakit Lama pada Tahun Anggaran 2008, sesuai dengan kemampuan keuangan dan program BRR Perwakilan Nias.

4. Lanjutan dukungan dana untuk pembangunan kantor Sinode BNKP, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5. PIHAK PERTAMA member dukungan pada program PIHAK KEDUA dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum disekitar Kota Gunungsitoli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4 :

Apabila pada masa yang akan datang terjadi pemekaran Kabupaten Nias melalui pembentukan Daerah Otonom Kota Gunungsitoli, maka Nota Kesepakatan (Perjanjian) ini dilanjutkan oleh pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 5 :

Nota kesepakatan (Perjanjian) ini mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya pada hari dan tanggal seperti yang tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup, dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nias, serta untuk menjadi bukti dimana perlu.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

EPHORUS BNKP BUPATI NIAS

Pdt. KALEBI HIA, M.Th BINAHATI B. BAEHA, SH

Bahwa kesepakatan antara fihak Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) dengan pemerintah kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) Surat Kesepakatan (Perjanjian) tersebut, tidak dipenuhi dan tidak direalisasi oleh pemerintah Kabupaten Nias, dan atas kelalaian pemerintah kabupaten Nias sudah beberapa kali penggugat-penggugat ingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias, yakni melalui :

1. Surat tgl.24 Januari 2012;

2. Surat tgl.21 Desemer 2012;

3. Surat tgl.19 September 2013;

4. Surat tgl.23 April 2013;

Namun tidak ada respon dari Pemerintah Kabupaten Nias.

Bahwa dalam pasal 2 (dua) surat kesepakatan (Perjanjian) antara Pemerintah Kabupaten Nias dan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) berbunyi (dikutip) :

“ Pihak kedua (Banua Niha Keriso Protestan) memberikan hak pemakaian tanah tersebut kepada pihak pertama ………….dst.” hal tersebut dimaknai dalam hukum bahwa tanah objek perkara tersebut diakui oleh Pemerintah Kabupaten Nias adalah hak dan milik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) yang dipinjam pakai kepada pemerintah kabupaten Nias dengan persyaratan-persyaratanh kewajiban pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 3 (tiga) surat Kesepakatan (Perjanjian) tersebut, artinya adalah pinjam pakai atas tanah objek perkara tersebut adalah adanya ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) surat Kesepakatan (Perjanjian)tersebut.

Bahwa kemudian, berdasarkan surat Nota Kesepakatan (Perjanjian) antara Pemerintah Kabupaten Nias cq. Bupati Nias dengan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS BNKP) sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat no. 590/001/2008-702/IV/UM/2008 tgl. 14 Maret 2008 tersebut, Tergugat mendirikan bangunan gedung Nasional diatas tanah objek perkara yang dalamnya dari sumbangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perwakilan Nias, tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang menjadi objek perkara belum dialihkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya isi kesepakatan pada pasal 3 (tiga) surat kesepakatan (perjanjian) tersebut oleh Tergugat, penggugat-penggugat berpendapat bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji dan telah mengakibatkan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) dirugikan, oleh sebab itu cukup beralasan apabila surat kesepakatan (perjanjian) tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) ataupun Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS-BNKP) terhitung sejak Gugatan dalam Perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Bahwa sekarang ini, tanah objek perkara tersebut sangat diperlukan oleh Banua Niha Keriso protestan (BNKP) untuk kepentingan pembangunan fasilitas pelayanan kedapa warga jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), maka atas alasan kepentingan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) dan sehubungan dengan pemerintah Kabupaten Nias telah lalai memenuhi isi kesepakatan (Perjanjian) yang telah di sepakati tanggal 8 November 2007 tersebut, maka penggugat-penggugat meminta agar tanah objek perkara tersebut dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias kepada Banua Niha Keriso protestan (BNKP) ;

Bahwa tentang gedung yang ada diatas lokasi tanah objek perkara yang dikenal GEDUNG NASIONAL, yang dibangun dan dibiayai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perwakilan Nias, Penggugat-penggugat brpendapat bahwa oleh karena dana pembangunan gedung tersebut bersumber dari sumbangan fihak lain dalam hal ini Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perwakilan Nias atau dengan lain bahwa biaya dalam pembangunan gedung Nasional tersebut bukan dari Pemerintah Kabupaten Nias, dan fisik gedung Nasional tersebut sekarang ini dalam kondisi terlantar, maka cukup adil dan beralasan gedung Nasional yang ada diatas lokasi tanah objek perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tanah objek perkara untuk diserahkan menjadi hak milik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) untuk dapat dipergunakan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) untuk kepentingan pelayanan jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, penggugat-penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberkan putusan, sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;

1. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak dan milik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) ;

2. Menyatakan bahwa Tergugat Pemerintah Kabupaten Nias telah ingkar janji dan tidak memenuhi isi kesepakatan (Perjanjian) nomort 590/001/2008-702/IV/UM/03/2008 tgl. 14 Maret2008 antara Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) dengan Pemerintah Kabupaten Nias ;

3. Menyatakan surat kesepakatan (perjanjian) nomort 590/001/208-702/IV/UM/03/2008 tgl. 14 Maret 2008 antaran Banua Niha Keriso Pretestan (BNKP) dengan Pemerintah kabupaten Nias batal demi hukum dan tidak mengikat Banua Niha Keriso Pretestan (BNKP) dan Badan Pekerjaan Harian majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS-BNKP) terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

4. Menyatakan 1 (satu) unit bangunan yang dikenal sebagai gedung Nasional yang ada diatas tanah objek perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh diatas tanah objek perkara menjadi hak dan milik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP);

5. Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten Nias) untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Banua Niha Keriso protestan (BNKP) melalui penggugat-penggugat yaitu tanah objek perkara, bangunan yang dikenal sebagai gedung Nasional dan seluruh apa yang ada dan tumbuh diatas tanah objek perkara tanpa terkecuali, dalam keadaan baik dan tanpa alasan, dan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak setelah adanya Putusan hukum Pengadilan yang berkekuatan tetap dalam perkara ini tergugat tidak menyerahkan kepada Banua Niha Keriso protestan (BNKP) melalui penggugat-penggugat yaitu tanah objek perkara beserta bangunan yang dikenal sebagai gedung Nasional beserta apa yang ada diatas tanah objek perkara, maka Penggugat-penggugat berhak menguasai, memakai dan mempunyai kebebasan bertindak sebagai pemilik sepenuhnya tanpa terkecuali atas tanah objek perkara beserta bangunan dan apa yang ada diatas tanah objek perkara tersebut dan penggugat-penggugat berhak mengajukan hak-hak kepemilikan atas tanah objek perkara;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi gugatan Penggugat tersebut oleh kuasa hukum tergugat telah mengajukan jawaban yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dalam hal ini Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso (BPHMS BNKP) dengan Pemerintahan Kabupaten Nias dalam hal ini Tergugat pernah membuat Nota Kesepahaman (Perjanjian) Nomor : 590/001/2008, Nomor : 702/IV/UM/03/2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang penyelesaian permasalahan tanah bekas tapak gedung wanita;

2. Bahwa nota kesepahaman (perjanjian) Nomor : 590/001/2008, Nomor : 702/IV/UM/03/2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang penyelesaian permasalahan tanah bekas tapak gedung wanita antara penggugat dan tergugat adalah sah, hal ini berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yakni “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku secara undang­­ bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karna alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup alasan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

3. Bahwa objek perkara Penggugat berlokasi Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dengan tanah milik BNKP, ukuran ± 25 Meter.

- Barat :Berbatasan dengan Jalan W.R Supratman, ukuran ± 30,5 Meter

- Utara :Berbatasan dengan Jalan Gomo, ukuran ± 75,5 Meter.

- Selatan :Berbatasan dengan tanahhak milik BNKP, ukuran ± 60,5 Meter.

4. Bahwa objek diatas perkara a quo terdapat sebuah Bangunan yakni Gedung milik Pemerintahan Kabupaten Nias yang diberi nama dan dikenal oleh kalayak umum yaitu “ Gedung nasional” yang dibangun dan diperoleh Badan rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias.

5. Bahwa pada Tahun 2008 terbentuk Kota Gunungsitoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.

6. Bahwa tergugat belum dapat memenuhi hal-hal yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana terdapat dalam nota kesepahaman (perjanjian) Nomor : 590/001/2008, Nomor : 702/IV/UM/03/2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang penyelesaian permasalahan tanah bekas tapak gedung Nasional antara penggugat dan tergugat adalah karena alasan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sudah tidak berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitolidi Provinsi Sumatera Utara.

7. Bahwa Gedung Nasional ( objek perkara) dikelolah oleh tergugat dan dipergunakan untuk kepentingan umum dan sampai saat ini masih berfungsi dengan baik atau masih dapat dipergunakan.

8. Bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan Objek perkara a quo akan tergugat buktikan pada saat pembuktian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onwarkelijk Verklaard).

2. Menyatakan bangunan Gedung Nasional milik Pemerintahan Kabupaten Nias.

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum dan ketentuan.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gunung SitoIi menjatuhkan Putusan tanggal 4 Juni 2015 Nomor: 39/Pdt.G/2014/PN.Gst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard).

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.2.591.000.-(dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat-surat:

1. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Gunung SitoIi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung SitoIi Nomor: 39/Pdt.G/2014/PN.Gst, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2015;

2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh WakiI Panitera Pengadilan Negeri Gunung SitoIi, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung SitoIi tanggal 4 Juni 2015 Nomor: 39/Pdt.G/2014/PN.Gst;

3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung SitoIi telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 JuIi 2015;

4. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung SitoIi pada tanggal 8 Oktober 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2015;

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pdt.G/2014/PN.Gst, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung SitoIi, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung SitoIi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 199 ayat (1) RBg dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung SItoIi tanggal 4 Juni 2015 Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Gst, telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena obyek gugatan perkara a quo berada dalam wilayah/ kewenangan Pemerintah Kota Gunung Sitoli dan Pemkot Gunung sitoli tidak sebagai phak dalam perkara a quo maka gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat kontradiktif antara fundamentum petendi menguraikan tentang perbuatan wanprestasi dari Tergugat sedang dalam petitum menyatakan surat perjajnjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca berkas perkara menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat mendasarkan UR No. 582/1959 tanggal 3 April 1959 telah menerima penyerahan hak dari Rheinische Missios Gesellchaft, sehingga menurutnya tanah obyek gugatan sebagai milik Banua Niha Keriso Protestan/ BNKP; sedang di sisi lain Pemerintah Kabupaten Nias merasa memiliki tanah tersebut;

2. Bahwa pasca sunami Badan Rehabiitasi dan Rekontruksi perwakilan Nias membangun gedung Nasional dan gedung wanita di atas tanah tersebut atas penunjukan Pemda Kabupaten Nias;

3. Bahwa antara BNKP dengan Pemda Kabupaten Nias terjadi perseisihan kepemilikan yang berlarut-larut sehingga dibentuk sebuah TIM PENYELESAIAN SENGKETA; Tim ini kemudian mencapai NOTA KESEPAKATAN/ PERJANJIAN;

4. Bahwa sebelum perjanjian tuntas dilaksanakan lahir Undang-undang No. 47 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli; yang mana Gedung Nasional dan Gedung Wanita menjadi wilayah Pemerintah Kota Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan oleh karena Pemkot Gunung Sitoli bukan sebagai pihak dalam perjanjian maka tidak disertakannya Pemkot Gunung Sitoli sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah mengakibatkan kurang pihak karena memang Pemkot Gunung Sitoli tidak termasuk sebagai pihak dalam perjajian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2008 lahir Nota Kesepakatan antara HKPN dengan Pemda Kabupaten Nias untuk mengakhiri perselisihan kepemilkan tanah obyek gugatan; Dengan UU No. 47 tahun 2008 lahir pembentukan Pemerintah Kota Nias yang mana bidang tanah obyek gugatan masuk wilayah Pemkot Nias bukan lagi wilayah Kabupaten Niasl;

2. Bahwa dalam Nota Kesepakatan Pasal 2 memuat tentang prestasi dengan dinyatakan pihak kedua/(Pembanding semula Penggugat/ BNKP) memberikan Hak Pemakaian tanah kepada pihak pertama (Terbanding/ Pemda Kabupaten Nias) untuk tapak bangunan gedung Nasional dan gedung Wanita; Sedang Pasal 3 tentang kontra prestasi dengan menyatakan lima poin yang akan dilakukan pihak pertama untuk mendukung program pihak kedua;

3. Bahwa sebelum kelima poin kewajiban yang semestinya dilakukan oleh pihak pertama terjadi perubahan wilayah yang mana tanah obyek gugatan termasuk dalam wilayah Pemerintah Kota Nias bukan lagi wilayah Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa mendasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mengatasi segala hambatan untuk terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan asas peradilan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, dan kelima dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa karena Terbanding semula Tergugat tidak memiliki kewenangan lagi atas obyek perjanjian maka dalam perkara a quo tindakan Terbanding/Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi; dan pula dengan hilangnya kewenangan/ beralihnya obyek gugatan ke Pemkot Nias maka Pemda Kabupaten Nias tidak dapat dituntut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan obyek perjajian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena secara riil/nyata perjanjian tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan hilangnya kecakapan bertindak Pemda Kabupaten Nias atas obyek gugatan, keadaan demikian dikualifikasi secara hukum adalah batal demi hukum; menurut hukum dianggap tidak pernah ada; Oleh karena petitum ketiga demikian bunyinya maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat bahwa oleh karena semula tanah Tapak Gedung Nasional dan tanah Tapak Gedung Wanita ada dalam penguasaan Pembanding semula Penggugat maka penguasaan (bukan kepemilikan) berada pada Pembanding semula Penggugat; Dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan yang selengkapnya sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa, mendasarkan Pasal 194 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat yang pada tingkat banding dan pertama;

Mengingat RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

• Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;

• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 39/PDT.G/2014/PN.Gst tanggal 4 Juni 2015 yang dimohonkan Banding ini;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;

2. Menyatakan surat kesepakatan (perjanjian) nomor 590/001/2008 – 702/IV/UM/03/2008 tgl. 14 Maret 2008 antara Banua Niha keriso Protestan (BNKP) dengan Pemerintah kabupaten Nias tersebut batal demi hukum, dan tidak mengikat Banua Niha keriso Protestan (BNKP) dan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha keriso Protestan (BPHMS - BNKP) terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan 1 (satu) unit bangunan yang dikenal sebagai gedung Nasional yang ada diatas tanah objek perkara beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh diatas tanah objek perkara berada dalam kekuasaan/ pengeloaan Banua Niha keriso Protestan (BNKP) ;

4. Menyatakan petitum selebihnya tidak dapat diterima;

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradiIan kepada Tergugat yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SeIasa tanggal 10 Mei 2016 oleh kami: RUSTAM IDRIS, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH dan MARYANA,SH., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 74/PDT/2016/PT-MDN tanggal 14 Maret 2016 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18Mei 2016 oleh Hakim ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MANSURDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan ,tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

ROBERT SIMORANGKIR,SH., MH RUSTAM IDRIS, SH

MARYANA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

MANSURDIN, SH

Ongkos-ongkos :

1.Meterai ........................ Rp. 6.000.-

2.Redaksi ......................... Rp. 5.000.-

3.Pemberkasan ................ Rp. 139.000.-

Rp. 150.000.-