P U T U S A N

Nomor163/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang bersidang di Teluk Kuantan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUBUR Als SUBUR Bin NGARMO;
Tempat Lahir	:	Mursawa;
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 28 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Ngaplak Kidul Kec. Magoyoso Kab. Pati Jawa Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh.

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 7 Februari 2016 No.Pol : SP.Han/10/ll/2016/Reskrim, sejak tanggal 7 Februari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Februari 2016 No.SPP.67/N.4.2 3.3/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 6 April 2016;

3. Penuntut Umum, tanggal 6 April 2016 Nomor : Prin-393/N.4.23.3/Euh.2 /03/2016, sejak tanggal 6 April 2016 s/d tanggal 25 April 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 12 April 2016 Nomor : 152/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt., sejak tanggal 12 April Mei 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 27 April 2016 Nomor : 158/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt., sejak tanggal 12 Mei Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa menghadap sendiri didalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan Tentang hak terdakwa untuk dapat menghadap persidangan dengan didanpingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 163/Pen.Pid/2016/PN.Rgt., tanggal 12 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.163/Pid.Sus.LH/ 2016/PN.Rgt., tanggal 12 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR Als SUBUR Bin NGARMO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Subur Als Subur Bin Ngarmo selama 9 (selbilan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dengan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subside selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah Mesin NS 100, 3 (tiga) lembar karpet, 2 (dua) paralon, 1 (satu) buah spiral, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Subur Als Subur Bin Ngarmo membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah memperhatikan Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUBUR Als SUBUR Bin NGARMO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Rustam, Sdr. Emi Als Pal Emi (Keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Sungai Lintang Desa Muaro Kecamatan Sentajo Kabupaten Kuansing, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Sungai Lintang Desa Muaro Kecamatan Sentajo Kabupaten Kuansing Terdakwa Subur Als Subur Bin Ngarno baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Rustam, Sdr. Emi Als Pak Emi melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin pertambangan yang sah dari pihak yang berwenang Sungai Lintang Desa Muaro Kecamatan Sentajo Kabupaten Kuansing, melihat hal tersebut Saksi Bonari Saputra Bin Syamsul Bahri dan Saksi Zekki Alfarezi (Anggota Polres Kuansing) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjuntya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin NS 100, 3 (tiga) lembar karpet, 2 (dua) paralon, 1 (satu) buah spiral dibawa ke Polres Kuansing untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar setelah dilakukan introgasi oleh Para Petugas, Terdakwa kemudian mengakui jika aktivitas pertambangan yang dilakukan baru berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu da Sdr. Emi Als Pak Emi adalah selaku pemilik tambang dan dalam melakukan usaha kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut Sdr. Emi menggaji atau berbagi hasil dengan cara bagi hasil p[erhitunhan 40 % untuk pekerja dan 20 % untuk biaya operasional selanjutnya Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal perizinan pertembangan, namun Terdakwa tidak memiliki izin selanjutnya para Saksi mengamankan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin NS 100, 3 (tiga) lembar karpet, 2 (dua) paralon, 1 (satu) buah spiral;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rustam, Sdr. Emi Als Pak Emi melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan cara melakukan spiral dan paralon kedalam sungai, kemudian menghidupkan mesin dompeng yang berguna untuk mengaktifkan fungsi dari keongan dan Mesin NS 100 / alat penyedot air. Adapun keong dan penyedot air difungsikan alat untuk menarik atau menghisap pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) batu dan juga air dari dalam sungai. Bahwa pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) batu dan juga air dimasukan kedalam asbuk dengan menggunakan paralon dan spiral dengan tujuan untuk melakukan penyaringan. Adapun hasil saringan adalah bahwa pada karpet yang sudah dipasang diasbuk sudah tinggal pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas). Adapun karpet tersebut kami cuci untuk mendapatkan pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas), yang kemudian dimasukan kedalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas. Adapun hasil akhirnya adalah butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan yang disebut pentolan emas;

Bahwa menurut AHLI dari Staf Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Riau, Humuras Butar-Butar, ST menerangkan setipa harus memiliki Izin Penambangan Mineral Logam Emaa, Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi untuk komoditas mineral logam emas yang diterbitkan oleh Bupati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BONARI SAPUTRA, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

• Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan Terdakwa;

• Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Sungai Lintang Desa Muaro Kec. Sentajo Kab. Kuansing;

• Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Rustam (DPO)

• Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin NS 100, 3 (tiga) lembar karpet, 2 (dua) paralon, 1 (satu) buah spiral;

• Bahwa pemilik tambang emas tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO);

• Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin resmi dari Pihak yang berwenang;

• Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. SaksiZEKKY ALFAREZI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

• Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan Terdakwa;

• Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Sungai Lintang Desa Muaro Kec. Sentajo Kab. Kuansing;

• Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Rustam (DPO);

• Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin NS 100, 3 (tiga) lembar karpet, 2 (dua) paralon, 1 (satu) buah spiral;

• Bahwa pemilik tambang emas tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO);

• Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin resmi dari Pihak yang berwenang;

• Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi RICA ANDRIANA, Sp. M.Si, Penuntut Umum membacakan BAP Saksi (Saksi telah disumpah ketika memberikan keterangan pada penyidikan di tingkat Kepolisian) yang pada pokoknya menerangkan :

• Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas;

• Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan emas harus memiliki salah satu izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan khusus dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;

• Bahwa yang berhak untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Bupati ditingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan dari 1 (satu) orang Saksi Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. HUMIRAS BUTAR BUTAR, ST. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Usaha Pertambangan sendiri terdiri atas Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Usaha Pertama Operasi Produksi. Dan Izin yang harus dimiliki oleh setiap kegiatan usaha pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

• Bahwa berdasarkan UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam melakukan kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan atau mendapatkan emas, maka Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Operasi Produksi Mineral Logam Emas Atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Logam Emas;

• Bahwa kewenangan atas penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produktif untuk komoditas logam emas dalam tingkat wilayah kabupaten yaitu diterbitkan oleh Bupati;

• Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;

• Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Sungai Lintang Desa Muaro Kec. Sentajo Kab. Kuansing;

• Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Sdr. Rustam (DPO);

• Bahwa pemilik tambang emas tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO);

• Bahwa penambangan emas tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melakukan spiral dan paralon kedalam sungai, lalu menghidupkan mesin dompeng untuk mengaktifkan fungsi dari keongan dan Mesin NS 100 yang berfungsi untuk menghisap pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) dari dalam sungai, kemudian pasir, pasir kalam batu dan air dimasukan kedalam asbuk menggunakan paralon dan spiral untuk disaring;

• Bahwa hasil saringan tertampug pada karpet yang sudah berupa pasir kalam lalu karpet tersebut dicuci kemudian dimasukan kedalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan emas;

• Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

• Bahwa Sdr. Emi Als Pak Emi member upah kepad Terdakwa dengan cara bagi hasil perhitungan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdkwa dan Sdr, Rustam dan 20 % (dua puluh persen) untuk biaya operasional dan sisanya untuk Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO) selaku pemilik tambang;

• Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin resmi dari Pihak yang berwenang;

• Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin NS 100, 3 (tiga) lembar karpet, 2 (dua) paralon, 1 (satu) buah spiral;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita dan secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam memperkuat proses pembuktian perkara A quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan adanya bukti petunjuk yakni barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan adanya keadaan-keadaan yang kemudian dapat diangkat sebagai fakta-fakta hukum (Yuridis) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Sungai Lintang Desa Muaro Kec. Sentajo Kab. Kuansing;

2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Sdr. Rustam (DPO);

3. Bahwa pemilik tambang emas tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO);

4. Bahwa penambangan emas tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melakukan spiral dan paralon kedalam sungai, lalu menghidupkan mesin dompeng untuk mengaktifkan fungsi dari keongan dan Mesin NS 100 yang berfungsi untuk menghisap pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) dari dalam sungai, kemudian pasir, pasir kalam batu dan air dimasukan kedalam asbuk menggunakan paralon dan spiral untuk disaring;

5. Bahwa hasil saringan tertampug pada karpet yang sudah berupa pasir kalam lalu karpet tersebut dicuci kemudian dimasukan kedalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan emas;

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

7. Bahwa Sdr. Emi Als Pak Emi memberi upah kepad Terdakwa dengan cara bagi hasil perhitungan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdkwa dan Sdr, Rustam dan 20 % (dua puluh persen) untuk biaya operasional dan sisanya untuk Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO) selaku pemilik tambang;

8. Bahwa berdasarkan UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam melakukan kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan atau mendapatkan emas, maka Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Operasi Produksi Mineral Logam Emas Atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Logam Emas;

9. Bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin resmi dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang mana mempunyai unsur-unsur delik (bestandehelen van het delict) sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (natuurlijke personen) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings  vaan  Baarheid)  atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum..

Ad. 2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan atau pertambangan adalah suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau barubara yang meliputi tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Sungai Lintang Desa Muaro Kec. Sentajo Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Rustam (DPO);

Menimbang, bahwa pemilik tambang emas tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO);

Menimbang, bahwa penambangan emas tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melakukan spiral dan paralon kedalam sungai, lalu menghidupkan mesin dompeng untuk mengaktifkan fungsi dari keongan dan Mesin NS 100 yang berfungsi untuk menghisap pasir, pasir kalam (pasir bercampur butiran-butiran emas) dari dalam sungai, kemudian pasir, pasir kalam batu dan air dimasukan kedalam asbuk menggunakan paralon dan spiral untuk disaring;

Menimbang, bahwa hasil saringan tertampung pada karpet yang sudah berupa pasir kalam lalu karpet tersebut dicuci kemudian dimasukan kedalam ember yang sudah berisi air raksa guna untuk memisahkan antara pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut disatukan oleh air raksa sehingga menyatu dalam bentuk pentolan emas;

Bahwa Sdr. Emi Als Pak Emi memberi upah kepada Terdakwa dengan cara bagi hasil perhitungan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdkwa dan Sdr, Rustam dan 20 % (dua puluh persen) untuk biaya operasional dan sisanya untuk Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO) selaku pemilik tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam melakukan kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan atau mendapatkan emas, maka Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Operasi Produksi Mineral Logam Emas Atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Logam Emas;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aktivitas penambangan emas tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi izin resmi dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perkara in casu adalah sebagai subjek hukum yang langsung bertindak langsung secara bersama-sama sebagai penambang emas dimana penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan khusus dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir dari persitiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rustam (DPO) terbukti telah secara bersama-sama dan turut serta melakukan usaha penambangan yang dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan kegiatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Rustam telah melakukan aktivitas pertambangan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan Sdr. Emi Als Pak Emi memberi upah kepada Terdakwa dengan cara bagi hasil perhitungan 40 % (empat puluh persen) untuk Terdkwa dan Sdr, Rustam dan 20 % (dua puluh persen) untuk biaya operasional dan sisanya untuk Sdr. Emi Als Pak Emi (DPO) selaku pemilik tambang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), dan keadilan hukum (legal Justice) serta keadilan dari sudut pandang moral (moral justice);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

• Perbuatan Terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

• Terdakwa menyesali perbuatannya;

• Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;

• Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis, hal-hal yang meringankan lebih mendominasi daripada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur mengenai penjatuhan hukuman denda di samping hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan petitum tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR Als SUBUR Bin NGARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa izin melakukan usaha Penambangan”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBUR Als SUBUR Bin NGARMO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah Mesin NS 100;

• 3 (tiga) lembar karpet;

• 2 (dua) paralon;

• 1 (satu) buah spiral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari SELASA, tanggal 24 MEI 2016 oleh Kami MOH. SUTARWADI, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, WIWIN SULISTYA, SH. dan PETRA J. SIAHAAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh RUSTAM, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SITI HADIJAH S. TARIGAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, WIWIN SULISTYA, SH. PETRA J. SIAHAAN, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis, MOH. SUTARWADI, SH.

Panitera pengganti,

RUSTAM, SH.