135/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 135/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, Laki-laki, umur 54 tahun, Pekerjaan, Agama Kristen, beralamat, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan, Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Amir Husin, SH., Bakhtiar Tito S. Situmorang, SH., dan Robbi Shahary, SH masing-masing Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law office ‘AMIR HUSIN, SH & Asosiates” yang beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9-12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2015, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

, Perempuan, umur 49 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan, dahulu diketahui beralamat terakhir di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya/ keberadaannya di wilayah hukum Negera Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Medan, 06 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Nomor Register 235/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 07 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah menurut agama dan kepercayaannya, dalam perkawinannya yang telah dilangsungkan di Gereja Advent Balimbingan-Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun di hadapan Pendeta pada tanggal 01 Oktober 1990;

2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis dan berjalan dengan baik, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis;

3. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya pas-pas an yang cukup untuk makan saja, dimana pekerjaan PENGGUGAT hanya lah sebagai Tenaga Pengajar di Universitas Negeri Medan (dahulu IKIP);

4. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

   1. Indra Waldens Rajagukguk, umur 24 tahun, (laki-laki) Sarjana Kedokteran.

   2. Yose Albright Rajagukguk, umur 17 tahun (laki-laki) SMU.

5. Bahwa maksud dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu baik lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain, akan tetapi maksud dan tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai didalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berlangsung selama ± 25 tahun, dan sejak tahun 2006 sudah tidak hidup bersama lagi, dan terakhir tahun 2013 (± 2 tahun terakhir) ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi lagi, dikarenakan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat di persatukan kembali, mengingat selalu ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya lagi persesuaian paham dan saling pengertian serta keterikatan bathin satu sama lainnya antara PENGGUGAT sebagai suami dan TERGUGAT sebagai isteri;

7. Bahwa awal perselisihan atau pertengkaran tersebut dimulai sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT baru akan melangsungkan pernikahan, dimana tanda-tanda hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah kelihatan pada waktu TERGUGAT bertengkar mulut dengan ibu PENGGUGAT hanya gara-gara pemakaian ulos untuk resepsi perkawinan;

8. Bahwa tidak hanya itu saja, tingkah laku TERGUGAT dengan PENGGUGAT semakin hari semakin aneh dan terkesan membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman hidup bersama dengan TERGUGAT, namun karena mengingat anak-anak PENGGUGAT menahankan semua penderitaan bathin ini;

9. Bahwa sejak PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT, adik-adik PENGGUGAT pun yang selama ini hidup bersama dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam satu rumah dikarenakan adik-adik PENGGUGAT sekolah di Medan mulai tercampak satu persatu dari rumah tinggal PENGGUGAT, padahal orang tua PENGGUGAT masih menyantuni dan menafkahi adik-adik PENGGUGAT untuk sekolah dan kebutuhan lainnya. Namun TERGUGAT yang mempunyai sifat Egois cukup besar dan tidak menghargai dengan keluarga PENGGUGAT, akhirnya adik-adik PENGGUGAT lah yang mengalah untuk keluar dari rumah PENGGUGAT agar rumah tangga PENGGUGAT tidak hancur;

10. Bahwa PENGGUGAT telah lama bersabar diri dalam menahan penderitaan dalam berumah tangga, padahal jika dilihat dari perjuangan PENGGUGAT selama berumah tangga dengan TERGUGAT, PENGGUGAT yang bekerja hanya sebagai Dosen PNS di Universitas Negeri Medan masih menunjukkan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dengan tetap memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan maupun kebutuhan lainnya terhadap anak-anak dan TERGUGAT sendiri, bahkan PENGGUGAT tetap bekerja keras dan menabung pendapatan setiap bulannya, sehingga sampai saat ini PENGGUGAT bersama TERGUGAT sudah memiliki Rumah Kos-kosan sebanyak 30 (tiga puluh) kamar dan juga mendirikan sebuah Klinik di Bekasi-Jawa Barat;

11. Bahwa sejak PENGGUGAT berumah tangga dengan TERGUGAT, sebagai seorang isteri TERGUGAT tidak pernah menghargai dan menghormati PENGGUGAT sebagai seorang suami dan juga Kepala Rumah Tangga, apalagi TERGUGAT yang telah mengakui secara tertulis berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2010 telah mengundurkan diri sebagai Isteri PENGGUGAT dikarenakan sudah tidak dapat berbuat baik kepada keluarga besar PENGGUGAT;

12. Bahwa sejak pernyataan TERGUGAT tersebut, setiap hari PENGGUGAT terus berfikir untuk mengambil sikap atas pernyataan TERGUGAT tersebut, dan setelah lama PENGGUGAT berfikir dan berkonsultasi dengan kerabat, rekan dan keluarga besar, dimana karena kehidupan rumah tangga yang tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi sebagaimana uraian diatas, PENGGUGAT yang pekerjaannya sebagai dan berstatus di Universitas Negeri Medan (UNIMED) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi, PENGGUGAT telah meminta ijin perceraian kepada atasan pada tanggal 11 Maret 2015;

13. Bahwa atas permohonan pengajuan surat cerai PENGGUGAT tersebut kepada atasan telah dilakukan mediasi oleh pihak Rektorat melalui Bapak Rektor UNIMED pada tanggal 23 Maret 2015 telah dipanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dapat dilakukan mediasi, namun mediasi tersebut gagal dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

14. Bahwa atas gagalnya mediasi yang dilakukan oleh pihak Rektorat UNIMED untuk dapat menyatukan kembali rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka Rektor UNIMED berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIMED Nomor : 0145/UN33.KEP/KP/2015, tanggal 13 April 2015 telah memberikan Izin Perceraian kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa atas surat persetujuan dari atasan PENGGUGAT dan juga kerukunan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, maka telah patut bagi PENGGUGAT untuk mencari jalan keluar melalui gugatan perceraian sesuai yang diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), sehiingga cukup beralasan gugatan cerai PENGGUGAT ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk resmi bercerai dengan TERGUGAT melalui putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dihadapan sidang pengadilan yang ditentukan untuk itu;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas,PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya di Gereja Advent Balimbingan-Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun di hadapan Pendeta pada tanggal 01 Oktober 1990;

3. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Medan untuk mencatat perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

• Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 235/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya dengan verstek;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.661.000,00-, (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 1 Desember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 235/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Januari 2016, melalui surat kabar;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Januari 2016, melalui surat kabar;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Januari 2016, dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Januari 2016, melalui surat kabar, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 235/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2015, dan telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Desember 2015, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berupa keberatan dalam memori banding pada substansinya telah dipertimbangkan dalam putusan aquo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 235/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2015, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya dengan verstek, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat R.B.g, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1975, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 235/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 135/PDT/2016/PT-MDN tanggal 12 April 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

2. ADI SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-