90/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 90 /PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk, berkedudukan dan beralamat kantor di DKI Jakarta, Wisma Mandiri I, Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat (10340), dan mempunyai Kantor Cabang di Kota Medan Jalan Jenderal A. Yani No.100 serta Kantor Kas Pembantu Medan Petisah di Jalan Rotan No.7 Kota Medan, yang diwakili oleh Tri Widiono, selaku Division Head pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Bambang Sulistiyono, selaku Departement Head pada legal division PT BANK SYARIAH MANDIRI, Cecep Jatmika, selaku Officer pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Mario Satria Wijaya selaku staff pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Khusni Amalia selaku staff pada Legal Division PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Agus Salim Nasution selaku Kepala Cabang Pembantu pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu Medan Petisah, Sarmahandi Saragih, selaku Sales Assisten pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu Medan Petisah, Fery Good Manurung selaku Sales Assisten pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu Medan Petisah, Muhammad Iqbal, selaku Legal Officer Financing and Restructuring & Recovery Division I PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014, semula disebut TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING I ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan dan beralamat di Kota Medan Jalan Pangeran Diponegoro No. 30-A, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H, LL.M, Obor P. Hariara, S.H, S.N, Irfansyah, S.H, Usman Amirullah, S.H, M.H, Yadhy Cahyady, S.H, M.H, Panji Setiawan, S.H, M.H, Shanti, S.H., Rachmat Sazali, S.H., Rachman, S.H., selaku Pejabat dan pegawai biro bantuan hukum dan Marlais Simanjuntak, S.E, M.Si, Sumarsono, S.H, Ahmad Rivai, S.E. MAP, Leny Murtiningrum, S.H, Toni Agus wijaya, S.H, Vina Imelda Silaen, S.H, dan Harmain Fadli, SH, selaku pejabat dan pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung Juanda I Lt. 15 Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 04 September 2014 No. W2.U3.150/Pdt/SK/2014/PN.Bnj, semula disebut TERGUGAT IV, sekarang PEMBANDING II ;

3. Tuan JOHNSON, umur 56 tahun, wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman No.7-B, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum, Evan S. Surbakti, S.H., Daldiri, S.H., M.H., Denis, S.H., Sri Yusticia Yunanda Pane, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Komp. Istana Prima Blok F No. 4-6 Kel. Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Agustus 2014 No. W2.U3.143/Pdt/SK/2014/PN-Bnj, semula disebut TERGUGAT III, sekarang PEMBANDING III ;

M e l a w a n

1. Tuan ONG THUN LIAN alias KADIR, umur 77 tahun, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, wiraswasta, beralamat di Kota Binjai Jalan Pinus Lk.IV, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, semula PENGGUGAT I sekarang TERBANDING I ;

2. Ny. TJIN HONG, umur 66 tahun, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Dusun IV, Jalan Inpres, Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, semula disebut PENGGUGAT II sekarang TERBANDING II ;

3. Ny. CUN KI, umur 61 tahun, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Dusun I, Jalan Pasar Umum, Desa Tandam Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, semula disebut PENGGUGAT III sekarang TERBANDING III;

Dalam hal ini TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III memberi kuasa kepada AZWIR AGUS, SH, MHum.; M. SANTRI AZHAR SINAGA, SH, YUSFANSYAH DODI, SH, dan M. MAHENDRA M. SINAGA, SH, MH, Advokat dari Kantor AZWIR, HADI & PARTNERS Advocate & Legal Consultants, beralamat di Jalan Glugur Nomor : 43 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2014 ;

4. Tuan SUWANDI, umur 42 tahun, wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Boulevard Timur No.78, Blok D, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, semula disebut TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I ;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, berkedudukan dan beralamat di Kota Binjai, Jalan Samanhudi No. 5-C, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Alamsyah, S.H, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, Syafrida Ayulita Siregar, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 25 September 2014 No.W2.U3.156/Pdt/SK/2014/PN.Bnj, semula disebut TERGUGAT V sekarang TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebahagian dari sebidang tanah seluas ± 7.220 M² berikut bagunan diatasnya yang dahulu dikenal terletak di Kota Binjai, Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berasal dari SO ENG POH sesuai Surat Penguasaan Tanah Nomor : 593-499 tanggal 28 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

-- sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Pasar II-C

-- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Pertamina

-- sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ponimin

-- sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Cui Hap, Cui Beng, Edi Taruna;

2. Bahwa SO ENG POH adalah ibu kandung Para Penggugat yang meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan suaminya bernama : NG EK BOK (ayah kandung Para Penggugat) yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1979, dengan ahli waris sebagai berikut :

1. CENG KI, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 1968 serta meninggalkan istri bernama : CIO SIU KI dan 3 (tiga) orang anak ;

2. ONG TJUN LIAN alias KADIR, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Nopember 1937 ;

3. SO CUN MOI, perempuan, lahir pada tanggal 12 September 1940;

4. RUDY HARIONO, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Mei 1945 ;

5. TJIN HONG, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 1948 ;

6. CUN KI, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 1955 ;

7. SO TJU LIE, perempuan, lahir pada tanggal 27 Januari 1958 ;

3. Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut pada angka 1 diatas (selanjutnya disebut tanah/bangunan obyek perkara) sekarang dikenal terletak di Kota Binjai, Jalan Pete No.31, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, dan sejak dilakukan ganti rugi telah dikuasai oleh SO ENG POH yang sampai saat ini tetap dikuasai serta ditempati oleh Penggugat I dimana seluruh ahli waris SO ENG POH tidak pernah memindah-tangankan atau melakukan jual beli dan/atau mengalihkan dengan ganti rugi kepada pihak lain dari manapun;

4. Bahwa akan tetapi sekitar awal bulan Maret 2014, telah datang pihak lain (ic. Tergugat III) yang mengaku sebagai pemilik (pemenang lelang) atas tanah/ bangunan obyek perkara tersebut yang diperoleh melalui penjualan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat IV pada tanggal 29 Januari 2014 di Kota Medan berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat II sebagai bank pemegang barang jaminan hak tanggungan (sesuai Risalah Lelang Nomor : 050/2014 tanggal 29 Januari 2014);

5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat berusaha mencari informasi di tempat Tergugat II, dan ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH, ternyata tanah/bangunan obyek perkara telah dijadikan barang jaminan/ agunan (obyek hak tanggungan) atas fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I di tempat Tergugat II dengan menyerahkan surat dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo atas nama SUWANDI (ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V tertanggal 31 Desember 2004;

6. Bahwa disebabkan Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH tidak pernah memindah-tangankan atau mengalihkan tanah/bangunan obyek perkara tersebut kepada pihak lain dan/atau tidak pernah mengurus atau mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik maka Para Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat II perihal pemberitahuan keabsahan dan selanjutnya menyampaikan surat kepada Tergugat V perihal mempertanyakan asal usul SHM No.615/Jati Utomo, yang keduanya sampai saat ini belum mendapat jawaban resmi dari Tergugat II dan Tergugat V tersebut;

7. Bahwa untuk menguasai/memiliki tanah/bangunan obyek perkara tersebut diduga Tergugat I melakukan ‘akal-akalan cerdik/tipu muslihat’ terhadap seluruh ahli waris SO ENG POH, sedangkan dalam menerima barang jaminan atau mengajukan permohonan lelang serta melaksanakan lelang, Tergugat II dan Tergugat IV tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan perundang-undangan tentang lelang, padahal telah diketahui atau sepatutnya diketahui hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak wajar atas terbitnya SHM No.615/Jati Utomo serta keadaan fisik barang jaminan yang ditempati/dikelola oleh Penggugat I;

8. Bahwa demikian juga mengenai pendaftaran tanah/bangunan obyek perkara yang dilakukan Tergugat V (ic. SHM No.615/Jati Utomo) adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24/1997 Tentang Pendaftaran, sehingga SHM No.615/Jati Utomo tersebut tidak sah dan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

9. Bahwa Tergugat III selaku pemenang lelang juga telah melakukan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang tidak dibenarkan oleh hukum dalam melakukan pengosongan tanah/bangunan obyek perkara, seperti melakukan pemagaran pintu masuk atau pencabutan meteran aliran listrik PLN serta perbuatan main hakim sendiri lainnya, padahal Tergugat III juga telah mengetahui/sepatutnya mengetahui hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak wajar atas terbitnya SHM No.615/Jati Utomo serta keadaan fisik barang jaminan yang dihuni oleh Penggugat I sehingga menunjukkan Tergugat III adalah pembeli yang tidak beritikad baik;

10. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian diatas adalah ‘perbuatan melawan hukum’ sehingga telah patut serta beralasan hukum bagi Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai / Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo atas nama SUWANDI (ic. Tergugat I) dan Risalah Lelang Nomor : 050/2014 tanggal 29 Januari 2014 tidak sah dan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian diatas telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial/moriil terhadap Para Penggugat, yaitu :

a. Kerugian Materiil :

bahwa Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan sejumlah uang sebagaimana harga jual tanah/bangunan obyek perkara pada pelaksanaan lelang, yaitu sebesar Rp. 1.250.200.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diharapkan berupa bunga 1,2 % (satu koma dua persen) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai;

b. Kerugian Immateriil / Moriil :

bahwa karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan sejumlah uang dari harga jual tanah/bangunan tersebut dan telah dipaksa meninggalkan lokasi dengan pemagaran serta pencabutan meteran aliran listrik PLN serta perbuatan main hakim sendiri lainnya, sehingga terpaksa diajukan gugatan ini yang sangat menyita waktu serta pikiran Para Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian tersebut patut ditetapkan dengan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I atas tanah/bangunan obyek perkara milik Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH dalam perkara ini harus mengembalikan tanah beserta bangunan tersebut kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH tanpa syarat apapun;

13. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat I dan Tergugat III akan kembali menjual atau mengalihkan hak atas tanah/bangunan obyek perkara kepada pihak lain, maka telah patut jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai/Majelis Hakim yang mulia meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah beserta bangunan tersebut dalam perkara ini;

14. Bahwa disebabkan Tergugat III selaku pemenang lelang secara terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Binjai/ Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusan akhir (pokok perkara), supaya berkenan terlebih dahulu menjatuhkan ’putusan provisionil’ yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan semua perbuatan pengosongan tanah/bangunan obyek perkara sampai perkara gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh sebab itu patut kiranya jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dengan serta merta (uitoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum untuk itu;

Berdasarkan segala uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan semua perbuatan-perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam melakukan pengosongan tanah/bangunan obyek perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH adalah sah sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas ± 7.220 M² berikut bagunan diatasnya (tanah/bangunan obyek perkara) yang dahulu dikenal terletak di Kota Binjai, Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Surat Penguasaan Tanah Nomor : 593-499 tanggal 28 Agustus 1997 an. SO ENG POH, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/memiliki tanah/bangunan obyek perkara tanpa hak dan perbuatan Tergugat II yang menerima barang jaminan obyek hak tanggungan serta mengajukan lelang atau perbuatan Tergugat IV dalam melaksanakan lelang obyek hak tanggungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan Tergugat III yamg main hakim sendiri dalam pengosongan tanah/bangunan obyek perkara tersebut adalah ‘perbuatan melawan hukum’;

4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 050/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI (ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V tertanggal 31 Desember 2004 adalah tidak sah dan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

6. Menyatakan Tergugat III adalah pembeli yang tidak beritikad baik;

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk mengembalikan tanah/bangunan obyek perkara tersebut yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH tanpa syarat apapun;

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.250.200.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng,tunai dan sekaligus, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan berupa bunga 1,2% (satu koma dua persen) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai sampai dibayar lunas ;

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar kerugian immaterial/moriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng,tunai dan sekaligus;

10. Menghukum Terlawan I s/d Terlawan V dan/atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;

12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit Voerbaar bij voorrad);

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Binjai / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen)”.

Membaca jawaban Tergugat II terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT ll menolak semua dalildalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT ll mengakuinya secara tegas.

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa pada butir 5 posita gugatan PARA PENGGUGAT disebutkan sebagai berikut:".... tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT dan seluruh ahti waris SO ENGPOH, ternyata tanah/bangunan obyek perkara telah dijadikan barang jaminan/agunan (obyek hak tanggungan) atas fasilitas kredit yang diterima olehTERGUGAT I di tempat TERGUGAT ll dengan menyerahkan surat dasar kepemillikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo atas nama Suwandi (ic. TERGUGAT l) yang diterbitkan oleh TERGUGAT V tertanggat 31 Desember 2004".

2. Bahwa berdasarkan butir 5 posita gugatan PARA PENGGUGAT di atas, terlihat bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dalam menarik TERGUGAT lI sebagai pihak karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan bukan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT ll. Dengan demikian, TERGUGAT ll menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diajukan pada pihak yang salah.

3. Bahwa eksepsi error in persona yang TERGUGAT ll ajukan tersebut didukung dengan Putusan Mahkamah Agung No.601K/Sip/1975, mengenai gugatan yang diajukan pada Pengurus Yayasan mengenai sengketa yang berkaitan denganYayasan, yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam gugatan ini, PENGGUGAT keliru menarik si Pengurus Yayasan sebagai TERGUGAT, karena hubungan hukumnya adalah antara PENGGUGAT danYayasan tersebut, bukan antara PENGGUGAT dan si PengurusYayasan";

4. Bahwa selain itu, didalam identitas Para Pihak disebutkan sebagai berikut "PT Bank Syariah Mandiri Tbk...";

5. Bahwa dibagian identitas Para Pihak yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut terlihat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dialamatkan kepada badan hukum yang salah, karena PT Bank Syariah Mandiri (incasu TERGUGAT ll) bukan merupakan Perseroan Terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas. Sehingga PT Bank Syariah Mandiri Tbk sebagaimana PARA PENGGUGAT maksud dalam gugatannya tersebut bukan TERGUGAT ll;

6. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah TERGUGAT ll uraikan di atas terlihat bahwagugatan PARA PENGGUGAT telah mengandung cacat formil karena PARA PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT ll sebagai pihak, sehingga gugatannya menjadi effor in Persona. Oleh karenanya, gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O. / niet ontvankelijk veerklaard).

1. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak mengikut sertakan Notaris Ekoevidolo, SH, Notaris di Medan selaku pihak yang membuat Akta Pembiayaan antara PT. Bank Syariah Mandiri (incasu TERGUGAT ll) denganTERGUGAT l. Adapun Akta Pembiayaan ini merupakan dasar pemberian fasilitias pembiayaan dan dasar pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No.14812011 atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No.615/Jati Utomo atas nama Suwandi/TERGUGAT l.

2. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No.200.K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 disebutkan dengan tidak lengkapnya pihak TERGUGAT dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima.

3. Bahwa oleh karena Notaris Ekoevidolo, SH tidak diikut sertakan sebagai pihak didalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kurang pihak. Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/niet ontvankeliijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini.

2. Bahwa TERGUGAT ll menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 1 sampai dengan butir 10 dan butir 12 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. TERGUGAT I mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja kepadaTERGUGAT ll yang dibuktikan melalui surat TERGUGAT I sebagai berikut:

1) Surat TERGUGAT ll kepada TERGUGAT ll tanggal 19 November 2010 perihalpermohonan pembiayaan modal keria.

2) Surat TERGUGAT I kepada TERGUGAT ll tanggal 1 Aprit 2011 perihal permohonan pembiayaan modal kerja.

2. Terhadap permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT Ikemudian menyetujui untuk memberikan 2 (dua) fasilitas pembiayaan kepadaTERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam surat TERGUGAT ll sebagai berikut:

1) Surat TERGUGAT ll kepada TERGUGAT I No.12/095-3/239 tanggal 29 November 2010 perihal surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (sp3) A.N. Bapak Suwandi. Di dalam surat ini, TERGUGAT I mendapatkan fasilitas pembiayaan Al Musyarakah sebesar Rp.500.000.000,- untuk modal kerja pembangunan I unit rumah 'Permata Residence", dengan jaminan berupa tanah SHM No.615 a.n. Suwandi (incasu TERGUGAT l). Adapun fasilitas pembiayaan ini telah dituangkan ke dalam Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 218 tanggal 29 November 2010.

2) surat TERGUGAT ll kepada TERGUGAT I No.13/052-3/239 tanggal 29 November 2010 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) A.N Bapak suwandi. Didalam surat ini, TERGUGAT I mendapatkan fasilitas pembiayaan Al Musyarakah sebesar Rp.500.000.000,- untuk modal kerja pembangunan 4 unit Ruko "RUKO ASOKA" di Jalan Bunga Asoka No.51 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan selayang Kota Medan, dengan jaminan berupa tanah SHM No. 615 a.n.suwandi (incasu TERGUGAT l). Adapun fasilitas pembiayaan ini telah dituangkan ke dalam Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 11 tanggal 03 Mei 2011.

3. PT. Bank Syariah Mandiri (incasu TERGUGAT ll) telah melakukan pemeriksaan terhadap jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh TERGUGAT I berupa tanah Sertipikat Hak Milik No.615/Jati Utomo ("tanah obiek sengketa") di Kantor Pertanahan Kota Binjai dan memperoleh keterangan bahwa nama pemegang hakatas tanah objek sengketa adalah Suwandi TERGUGAT I dan tidak terdapat nama PARA PENGGUGAT seluruh ahli waris so ENG PoH di datam tanah objek sengketa tersebut.

4. Adapun terhadap jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh TERGUGAT I berupa tanah obiek sengketa tersebut telah diikat dengan Hak tanggungan Peringkat I sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak tanggungan No.148/2011 yang dibuat dihadapan Notaris Belinda Siti Ayesha, SH., M.Kn selaku PPAT di Kota Binjai.

5. Tanah objek sengketa yang dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh TERGUGAT I tersebut adalah atas nama Suwandi/TERGUGAT I selaku pemegang hak. Sehingga, TERGUGAT I selaku pernegang hak yang sah atas tanah objek sengketa dimaksud berhak melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah objek sengketa dimaksud termasuk menjadikan tanah objek sengketa sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT ll kepadaTERGUGAT I tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PENGGUGAT.

6. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 bahwa surat-surat bukti tanda hak atau sertipikat tanah adalah berlaku sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan seseorang terhadap tanah.

7. Apabila benar quad non- PARA PENGGUGAT dan seluruh ahli waris SO ENG POH adalah pemilik sebagian atas tanah objek sengketa dimaksud, maka dalam hal ini PARA PENGGUGAT yang harus membuktikan adanya kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut.

8. Oleh karena di dalam tanah objek sengketa tersebut tidak terdapat nama PARAPENGGUGAT dan seluruh ahli waris SO ENG PO, maka pelaksanaan lelang atas tanah objek sengketa dimaksud sama sekali tidak berkaitan dengan PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, risalah lelang No.050/2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum serta mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

9. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT lI terhadap jaminanTERGUGAT I berupa tanah sHM No.615/Jati utomo merupakan hak yang telah diatur di dalam Pasal 11 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.218 tanggal 29 November 2010 dan Pasal 11 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.11 tanggal 03 Mei 2011 yang memberikan hak atau kewenangan bagi TERGUGAT ll untuk melelang jaminan fasititas pembiayaan TERGUGAT I guna pelunasan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT ll, karena TERGUGAT I tidak dapat membayar lunas seluruh kewajibannya, walaupun TERGUGAT ll telah memberikan surat Peringatan l, surat Peringatan ll dan surat Peringatan lll kepada TERGUGAT l.

10. Bahwa dengan demikian, proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT ll terhadap jaminan tanah SHM No.615/Jati Utomo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 6 UU No.4 tahun 1996 tentang HakTanggungan dan ketentuan terkait lainnya.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan sebagai berikut: "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;"

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 1 sampai dengan butir 10 dan 12 harus ditolak.

3. Bahwa berkaitan dengan butir-butir tersebut di atas, maka TERGUGAT ll menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 11 karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan unsur-unsur apa dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT ll. Dengan demikian, dalam hal ini tidak ada kerugian materiil dan immaterial yang ditimbulkan dari perbuatan TERGUGAT II;

4. Bahwa harus ditolak permohonan PARA PENGGUGAT yang meminta peletakan sitajaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa (tanah SHM No.615/JatiUtomo) yang dimohonkan PARA PENGGUGAT dalam dalil posita gugatannya butir 13 petitumnya butir 11 dengan alasan sebagai berikut:

1. PARA PENGGUGAT bukan merupakan pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa dan dalam hal ini PARA PENGGUGAT juga tidak memiliki bukti-bukti yang kuat terkait kepemilikan PARA PENGGUGAT atas tanah objek sengketa tersebut.

2. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1121K/Sip/l1971tanggal 15 April 1972 dalam kaidah hukumnya disebutkan "PENGGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGGUGAT untuk "sita jaminan" (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.

5. Bahwa dalil posita gugatian PARA PENGGUGAT butir 14, 15 dan petitum gugatanPARA PENGGUGAT dalam Provisi dan dalam pokok perkara butir 12 yang memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uitvoorbaar biij voorraad) adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima sama sekali. Hal ini dikarenakan dalil gugatan PARAPENGGUGAT tidak berdasar dan PARA PENGGUGAT tidak mempunyii bukti otentik yang kuat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 180 ayat (1) HlR, Pasal 191 ayat (1) RBG, RV Pasal 54-57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar biij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

6. Bahwa atas dasar fakta fakta hukum tersebut di atas mengingat seluruh dalil gugatanPARA PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar, maka TERGUGAT ll menolak seluruh posita dan petitum gugatan PARA PENGGUGAT. Maka Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT ll mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 23/Pdt.G/2014 PN.BJ. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

• Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

• Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Membaca jawaban Tergugat III atas gugagan Para Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

2. Bahwa benar Tergugat III sebagai Pemenang Lelang atas “Tanah dan Bangunan seluas 6.829 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 615 atas nama SUWANDI yang terletak di Jalan Pete, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara” yang diperoleh melalui penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (Tergugat IV) pada tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan dan Penerbitan Pengantar SKPT/SKT Nomor 15/3880-3/FRD tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (Tergugat II) sebagai Bank pemegang barang jaminan Hak Tanggungan tersebut sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014 tertanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat III sebagai pemenang lelang adalah sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemenang Lelang yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang bernama Khairunsyah NIP. 19811216 200312 1 002 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tertanggal 06 Februari 2014 yang menyatakan bahwa “berdasarkan permohonan Lelang dari PT. Bank Syariah Mandiri No. 15/3880-3/FRD tanggal 19 Desember, perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan dan Penerbitan Pengantar SKPT/SKT atas tanah dan bangunan, SHM No. 615 an. Suwandi, luas 6.829 m2, terletak di Jl. Pete, Kel. Jati Utomo, Kec. Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Prop. Sumut. Pada tanggal 29 Januari 2014 bertempat di kantor PT. Balai Mandiri Prasarana, Jl. Wahid Hasyim No. 73 K Lantai 2 Medan sesuai Risalah Lelang Nomor No. 050/2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan pemenang lelang : Nama : Johnson, SE, Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 7 B, Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota Binjai, sebesar : Rp. 1.250.200.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)”.

4. Bahwa sehubungan dengan Tergugat III sebagai pemenang lelang, maka sebagai pembeli yang beritikad baik, Tergugat III telah menyelesaikan segala kewajibannya untuk membayar biaya pembelian objek lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk itu, dikeluarkanlah surat Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014, tertanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetapyang telah diberikan kepada Tergugat III (Pembeli) sebagai Akta Jual Beli oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKPNL) Medan yang ditandatangani oleh Marlais Simanjuntak NIP. 19620827 1982091 1 001.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat III sebagai pemegang hak/pemilik yang sah atas “Tanah dan Bangunan seluas 6.829 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 615 atas nama SUWANDI yang terletak di Jalan Pete, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara”, melakukan permohonan perubahan nama (balik nama) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Binjai (Tergugat V) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 615 tersebut, yang semula bernama SUWANDI menjadi JOHNSON, SE.

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat IV merupakan suatu perbuatan yang legal (dibenarkan secara hukum), sebagaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

7. Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa “Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

1. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya”.

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat I selaku debitor telah cidera janji atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat II, maka Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum, yang dalam hal ini melalui Tergugat IV yang kemudian atas adanya suatu pelelangan tersebut, dimenangkan oleh TERGUGAT III, dan oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan perbuatan yang legal (sah menurut hukum) dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa pada saat proses lelang berlangsung yaitu pada tahap pengumuman objek lelang di muka umum, tidak pernah ada sanggahan dari ahli waris ataupun keberatan dari pihak-pihak lainnya termasuk Para Penggugat dan seluruh ahli waris SOENG POH, sehingga terjadi lelang dengan sempurna dan dengan demikian, baik penjual maupun pembeli telah melakukan upaya yang dibenarkan oleh hukum dan sah secara hukum.

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat III selaku pemenang lelang dan pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 615 merupakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum.

11. Bahwa tidak benar dan keliru mengenai dalil Para Penggugat dalam gugatannya Point 9 yang menyebutkan bahwa “Tergugat III selaku pemenang lelang juga telah melakukan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang tidak dibenarkan oleh hukum dalam melakukan pengosongan tanah/bangunan obyek perkara, seperti melakukan pemagaran pintu masuk atau pencabutan meteran aliran listrik PLN serta perbuatan main hakim sendiri lainnya, padahal Tergugat III juga telah mengetahui/sepatutnya mengetahui hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak wajar atas terbitnya SHM No. 615/ Jati Utomo serta keadaan keadaan fisik barang jaminan yang dihuni oleh Penggugat I sehingga menunjukkan Tergugat III adalah pembeli yang tidak beritikad baik”.

12. Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya dan Tergugat III tidak pernah mengetahui keadaan-keadaan yang tidak wajar atas terbitnya SHM No. 615/Jati Utomo, sebab Tergugat III memperoleh hak tersebut melaui proses pelelangan yang dibenarkan secara hukum.

13. Bahwa oleh karena atas objek Hak Tanggungan yang dilelang telah bersertifikat yang telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas dasar itu Tergugat III berkeyakinan untuk membeli objek tersebut.

14. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat tidak sepantasnya menyatakan bahwa Tergugat III beritikad tidak baik atas pembelian objek tersebut, justru Para Penggugat yang beritikad tidak baik dengan tidak segera mengosongkan dan masih tetap bertempat tinggal pada objek tersebut, sebab berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014, tertanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, objek tersebut merupakan telah/menjadi milik dari TERGUGAT III.

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 821/K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa “Pembelian dimuka umum melalui kantor lelang adalah pembeli beritikad baik, harus dilindungi undang-undang”. Dan juga sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3201K/Pdt/1991, tertanggal 30 Januari 1996 yang menyebutkan bahwa bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik".

16. Bahwa oleh karena itu, tidak benar dan keliru dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa “Tergugat III adalah pembeli yang beritikad tidak baik”, sebab Tergugat III memperoleh objek Hak Tanggungan tersebut melalui proses lelang yang berdasarkan dalil diatas, Tergugat III sebagai pemenang lelang merupakan pembeli lelang yang beritikad baik atas objek Hak Tanggungan tersebut yang wajib diberikan perlindungan hukum.

17. Bahwa tidak benar dan keliru mengenai dalil Para Penggugat dalam gugatannya Point 10 yang menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum sehingga telah patut beralasan hukum bagi Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai / Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615/ Jati Utomo atas nama Suwandi (ic. Tergugat I) dan Risalah Lelang Nomor : 050/2014 tanggal 29 Januari 2014 tidak sah dan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya” sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam memperoleh objek Hak Tanggung tersebut melalui proses lelang merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum.

18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 323/K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa “Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan, dan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum”, oleh sebab itu, Risalah Lelang Nomor : 050/2014, tertanggal 29 Januari 2014 sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

19. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan “bahwa Tergugat III harus membayar kerugian materi dan immateril / moril secara tanggung menanggung, tunai dan sekaligus” sebab Tergugat III merupakan Pemilik yang sah atas objek perkara tersebut berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014, tertanggal 20 Februari 2014 dan yang seharusnya yang membayar kerugian materil dan moril kepada Tergugat III adalah Para Penggugat, yang mana berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Point 3 yang menyebutkan bahwa “objek tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai serta ditempati oleh Penggugat I”.

20. Bahwa tidak benar dan keliru mengenai dalil Para Penggugat dalam gugatannya Point 12 yang menyebutkan bahwa “selanjutnya Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I atas tanah/bangunan objek perkara milik Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH dalam perkara ini harus mengembalikan tanah beserta bangunan tersebut kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH tanpa syarat apapun”, sebab berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014, tertanggal 20 Februari 2014 objek tersebut merupakan milik dari Tergugat III dan tidak benar dan keliru jika objek tersebut dinyatakan harus dikembalikan kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH.

Bahwa dengan demikian, dalam hal ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat d.R/Tergugat III d.K merupakan pemilik yang sah atas “Tanah dan Bangunan seluas 6.829 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 615 atas nama SUWANDI yang terletak di Jalan Pete, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara” yang diperoleh melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Tergugat IV berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat II sebagai bank pemegang barang jaminan hak tanggungan sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014 tertanggal 20 Februari 2014 yang diperbuat dihadapan Khairunsyah SE. sebagai Pejabat Lelang dan dikeluarkan oleh MARLAIS SIMANJUNTAK sebagai kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara KPKNL Medan.

2. Bahwa dengan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014 tersebut, Tergugat III mengajukan permohonan perubahan nama (balik nama) kepada Badan Pertanahan Negara (BPN)/Kantor Pertanahan Kota Binjai terhadap Sertifikat Hak Milik No 615 sehingga semula bernama SUWANDI menjadi nama Tergugat III yaitu JOHNSON, SE.

3. Bahwa Penggugat d.R/Tergugat III d.K sebagai pembeli objek lelang merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” .

5. Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa “Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

3. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

4. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya”.;

6. bahwa berdasarkan peraturan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV merupakan perbuatan yang legal (dibenarkan menurut hukum) dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat d.R/Tergugat III d.K sebagai pemenang lelang dan sebagai pemilik dari objek Hak Tanggung tersebut dapat dengan segera melakukan eksekusi/menempati dan menguasai dan pihak-pihak manapun yang semula menguasai dan/atau menempati objek tersebut haruslah secara suka rela melakukan pengosongan.

7. Bahwa dengan terbitnya Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014 tertanggal 20 Februari 2014, maka segala alas hak dimiliki pihak manapun, termasuk Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-499 tertanggal 1997 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara adalah tidak sah dan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak terbitnya dengan segala akibat hukum yang timbul dapa pada Risalah Lelang tersebut.

8. Bahwa pada faktanya, ketika Penggugat d.R/Tergugat III d.K ingin menempati dan menguasai objek terebut, ternyata masih ada pihak-pihak lain yang menguasai dan bertempat tinggal di atas objek hak tanggungan tersebut yaitu Tergugat I d.R/Penggugat I d.K dan hingga saat ini tidak secara suka rela untuk melakukan pengosongan terhadap objek tersebut.

9. Bahwa Penggugat d.R/Tergugat III d.K berkomunikasi dan berupaya secara kekeluargaan dan telah menjelaskan bahwa objek tersebut pada saat ini merupakan telah/menjadi milik yang sah Penggugat d.R/Tergugat III d.K, namun Tergugat I d.R/Penggugat I d.K tetap menghiraukan dan masih menguasai dan menempati objek tersebut tanpa seizin dari Penggugat d.R/Tergugat III d.K.

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I d.R/Penggugat I d.K merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.R/Tergugat III d.K sebagai pemenang lelang dan pemilik yang sah Objek Hak Tanggungan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014 tertanggal 20 Februari 2014.

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I d.R/Penggugat I d.K sebagaimana yang telah dijelaskan diatas telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat d.R/Tergugat III d.K baik secara materil maupun immaterial/moril yaitu sebagai berilut :

1. Kerugian materil

Bahwa Penggugat d.R/Tergugat III d.K hingga saat ini tidak dapat memanfaatkan, menempati dan/atau menguasai objek yang telah dimilikinya tersebut secara sah yang mana objek tersebut masih ditempati dan dikuasi oleh Tergugat I d.R/Penggugat I d.K, sehingga menimbulkan kerugian materil sebesar Rp.1.250.200.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

2. Kerugian immaterial/moril

Bahwa dikarenakan Penggugat d.R/Tergugat III d.K tidak dapat menguasai objek dengan sempurna, maka kerugian yang ditimbulkan sebesar 10% dari Rp.1.250.200.000,- dikali selama Tergugat I d.R/Penggugat I d.K menguasai objek tersebut yang hingga saat ini selama 10 bulan yaitu berjumlah Rp.1.250.200.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa dikarenakan Tergugat I d.R/Penggugat I d.K hingga saat ini tidak secara suka rela untuk melakukan pengosongan dan masih menguasai serta menempati objek hak tanggungan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat d.R/Tergugat III d.K sebagai pemilik yang sah objek tersebut.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I d.R/Penggugat I d.K merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah patut serta beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I d.R/Penggugat I d.K segera melakukan pengosongan terhadap objek dalam perkara a quo tersebut.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT III dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya untuk menetapkan atau menyatakan pada putusannya :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan/menetapkan Kutipan Risalah Lelang No. 050/2014, tertanggal 20 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat IV sah menurut hukum;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615 atas nama JOHNSON, SE terhadap Tanah dan Bangunan seluas 6.829 M² yang terletak di Jalan Pete, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara sah menurut hukum;

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT III bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan TERGUGAT III sebagai Pemenang lelang yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum.

6. Menolak pembayaran secara tanggung menanggung oleh TERGUGAT Is/d V kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, dan sekaligus dengan keuntungan yang diharapkan berupa bunga 1,2 % setiap bulannya sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai sampai dibayar lunas sebesar Rp. 1.250.200.000- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus rupiah);

7. Menolak pembayaran secara tanggung menanggung oleh TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus atas ganti rugi immaterial/moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

8. Menghukum Para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Penggugat d.R/Tergugat III d.K secara keseluruhan;

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I d.R/Penggugat I d.K merupakan perbuatan melawa hukum;

3. Merintahkan segara kepada Penggugat d.R/Tergugat III d.K untuk melakukan pengosongan terhadap Objek Hak Tanggungan dalam perkara a quo.

4. Menyatakan Surat Penguasaan Tanah Nomor : 593-499 tertanggal 28 Agustus 1998 tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan Risalah Lelang No. 050/2014 tertanggal 20 Februari 2014;

5. Menghukum Tergugat I d.R/Penggugat I d.K untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas ganti rugi immaterial/moril sebesar Rp.2.500.400.000,- (dua milyar rupiah limaratus juta empat ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca jawaban Tergugat IV atas gugagan Para Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (EXCEPTIE DELATOIRE)

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka 7, bahwa untuk menguasai/memiliki tanah/bangunan objek perkara a quo diduga Tuan Suwandi in casu Tergugat I melakukan “akal-akalan cerdik/tipu muslihat” terhadap seluruh ahli waris SO ENG POH dan mengagunkan barang jaminan (dhi. objek sengketa) kepada Tergugat II.

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal pengikatan perjanjian kredit dan pengikatan barang jaminan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, yang telah dilakukan pengikatan kredit maupun pengikatan jaminannya secara sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lazim dalam dunia perbankan.

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR, dapat disarikan bahwa sangkaan terhadap segala perjanjian yang isinya dipalsukan harus terlebih dahulu diputuskan perkara pidananya dan ditangguhkan pemeriksaannya dalam perkara perdata, maka seharusnya Para Penggugat membuktikan unsur pidananya terlebih dahulu sampai ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisdje).

4. Bahwa dikarenakan Para Penggugat mendalilkan dalam penguasaan objek sengketa, Tergugat I telah melakukan tipu muslihat, maka sudah seharusnya terhadap dugaan tersebut diperiksa secara pidana dan mendapatkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun mengingat permasalahan tersebut belum ada putusan pidananya, maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terlebih dahulu menangguhkan pemeriksaan perkara perdata sampai dalil Para Penggugat tersebut terbukti kebenarannya. Untuk itu, sudah sepatutnya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur baik dalam posita maupun dalam petitumnya.

2. Bahwa dalam gugatannya, terutama dalam penguraian alasan hukum tuntutan yang menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil Para Penggugat tersebut menyatakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV yang berakibat merugikan Para Penggugat.

3. Bahwa dengan tidak didalilkannya dan dijelaskannya perbuatan melawan hukum mana yang telah Tergugat IV lakukan sehingga layak digugat dan tidak didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, berakibat tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4.K./Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, yang menyatakan suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:

   1. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;

   2. Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;

5. Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”, sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), maka demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan tidak jelasnya tuntutan yang dilakukan terhadap Tergugat IV, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum”, demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat IV dan memutuskan perkara a quo dengan amar yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang disampaikan Tergugat IV dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini serta Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV.

1. Bahwa yang menjadi pokok/dasar dari gugatan Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat IV adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat IV yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang diakui milik Para Penggugat Sertifikat Hak Milik SHM No. 615/Jati Utomo seluas + 7.220 m2 berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah utara : Jalan Pasar II-C

• Sebelah selatan : Jalan Pertamina

• Sebelah Timur : Tanah Ponimin

• Sebelah Barat : Tanah Cui Hap, Cui Beng, Edi Taruna

2. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 17 alinia 4 halaman 4, yang menyatakan bahwa Tergugat IV tidak mematuhi ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan perundang-undangan tentang lelang. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Bahwa lelang eksekusi pada tanggal 29 Januari 2014 adalah merupakan lelang berdasarkan permintaan dari Sdr. Dadang Hernawan dan Setiawan Surya Sumirat Division Head dan Department Head PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor: 15/3880-3/FRD tanggal 19 Desember 2013, yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor: 218 tanggal 29 November 2010, Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor: 11 tanggal 3 Mei 2011, Addendum Nomor:91 tanggal 30 November 2011, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Nomor: 05/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 351/2010 tanggal 22 Desember 2011.

4. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan, pihak penjual telah melakukan peringatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya dengan Surat Peringatan I No. 15/090A-3/239 tanggal 29 April 2013, dan Surat Peringatan II No. 15/113A-3/239 tanggal 30 Mei 2013, serta Surat Peringatan III No. 15/145A-3/239 tanggal 1 Juli 2013 kepada debitor untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena debitur tidak melunasi kewajibannya, maka dilakukanlah pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.

5. Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak penjual telah melengkapi dengan beberapa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Binjai No.2/SKPT/I/2013 tanggal 10 Januari 2014, yang menerangkan bahwa atas objek sengketa berupa sebidang tanah SHM No. 615/Jati Utomo seluas + 7.220 m2 berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Propinsi Sumatera Utara.

6. Bahwa dengan demikian prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1041:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala KPKNL/Pejabat Lelang kelas I tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 PMK No. 93/PMK.06/2010, disebutkan bahwa sebelum dilaksanakannya lelang, terlebih dahulu dilakukannya pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual in casu Tergugat II melalui surat kabar harian “Mandiri” tanggal 15 Januari 2014, yang didalamnya tercantum nilai limit lelang, sehingga asas publisitas dari lelang tersebut telah dipenuhi.

9. Bahwa pelelangan tersebut diikuti oleh para peserta lelang dan “Tuan Johnson” selaku Tergugat III yang merupakan penawar tertinggi yang melampaui nilai limit lelang pada saat itu. Oleh karena itu, pejabat lelang menetapkan Tergugat III sebagai pemenang lelang terhadap objek sengketa a quo.

10. Bahwa dengan demikian, pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada rekayasa dalam penentuan pemenang lelang.

11. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, pelelangan terhadap objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 126/SWL/HT/IV/2009 yang berbunyi :

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama” :

1. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

2. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;

3. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;

4. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan

5. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan

6. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.

12. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie. Dengan demikian, PT. Bank Syariah Mandiri Tbk., selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo Tergugat IV sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat II.

13. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata”.

14. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita halaman 5 angka 10 dan petitum halaman 7 angka 4 yang menyatakan Risalah Lelang Nomor :050/2014 tanggal 29 Januari 2014 tidak sah dan cacat hukum. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Para Penggugat untuk membatalkan lelang eksekusi terhadap objek sengketa a quo, oleh karena lelang yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan.

15. Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya terbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat IV terlalu mengada-ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat tersebut.

16. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada posita halaman 5 angka 10 yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

• Adanya suatu perbuatan;

• Perbuatan tersebut melawan hukum;

• Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;

• Adanya kerugian bagi korban;

• Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

17. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

• Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

• Melanggar hak subyektif orang lain;

• Melanggar kaidah tata susila;

• Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

18. Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat IV yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial dari Para Penggugat terhadap Tergugat IV secara tanggung renteng merupakan tuntutan ganti rugi yang sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim, karena Tergugat IV telah dapat membuktikan dengan tegas bahwa tindakan Tergugat IV dalam melakukan pelelangan terhadap objek sengketa perkara a quo tidak melanggar hukum, sehingga tindakan tersebut tidak merugikan Para Penggugat.

20. Bahwa dengan demikian semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya adalah tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan ditolak karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat IV nyata-nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (vide Jurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983). Dengan demikian adalah tidak tepat apabila Tergugat IV dimintakan untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng.

21. Bahwa permintaan ganti rugi oleh Penggugat tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No.117 K/Sip/1971:

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Penggugat,tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:

Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.

Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding maupun kasasi, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya…dst;

2. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

3. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau…dst;

4. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)…dst;

5. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;

6. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap…dst;

7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

23. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

24. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, dan hanya pengulangan dari dalil yang sebelumnya juga sudah terbantahkan oleh jawaban tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca jawaban dari Tergugat V atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.bg/134 H.I.R)

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986 Jo UU no. 9 tahun 2004 jo. UU no. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagai pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo yang semula atas nama Suwandi sehingga adalah tidaktepat objek gugatan untuk diperiksa majelis hakim aquo karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UU no. 5 tahun 1986 Jo UU no. 9 tahun 2004 jo. UU no. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon majelis hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat hal 2 menyebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebahagian dari sebidang tanah seluas ± 7.220 M² berikut bagunan diatasnya yang dahulu dikenal terletak di Kota Binjai, Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pada bagian petitum hal 6, Penggugat memintakan kepada majelis hakim agar para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 7220 m². Hal ini dianggap Tergugat V adalah sangat membingungkan dikarenakan Penggugat memintakan kepada hakim untuk memutus lebih dari fakta yaitu bahwa Penggugat hanyalah pemilik dari sebagian dari seluas tanah + 7220 m². Sehingga gugata tersebut dianggap Tergugat V adalah kabur/tidak jelas sehingga Tergugat V beranggapan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI no. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Berdasarkan asas-asas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus menyebutkan gugatannya secara jelas yang dilandasi dengan suatu kepentingan yang cukup dan oleh karena ternyata dari posita maupun petitum Penggugat adalah bertentangan atau setidak-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Tentang Tenggang Waktu/Daluarsa (Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo tanggal 31 Desember 2004 telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan data fisik dan yuridis, dengan demikian berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguaszaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud.”

Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa seluruh yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa benar Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo tanggal 31 Desember 2004 yang semula terdaftar atas nama Suwandi seluas 6.829 m² yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai No. 25-520.1-02.17-2004 tanggal 22 Desember 2004 dengan Surat Ukur No. 253/Jati Utomo/2004 tanggal 02 November 2004 yang terletak di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo telah beberapa kali menjadi objek hak tanggungan dan terakhir menjadi objek hak tanggungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Medan Petisah dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) no. 148/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang kemudian di Roya berdasarkan surat dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Medan Petisah No. 16/077-3/239 tanggal 19 Februari 2014;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 615/Jati Utomo kemudian beralih kepada Johnson, SE berdasarkan lelang sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang no. 020/2004 tanggal 20 Februari 2014 yang diperbuat dihadapan Khairunisyah SE, pejabat lelang, yang dikeluarkan Marvis Simanjuntak Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara KPKNL Medan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

• Menerima eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.BNJ atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

• Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat II, IV, dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH adalah sah sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas ± 7.220 M² berikut bagunan diatasnya (tanah/bangunan obyek perkara) yang dahulu dikenal terletak di Kota Binjai, Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Surat Penguasaan Tanah Nomor : 593-499 tanggal 28 Agustus 1997 an. SO ENG POH, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/memiliki tanah/bangunan obyek perkara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 050/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI (ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V tertanggal 31 Desember 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk mengembalikan tanah/bangunan obyek perkara tersebut yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris SO ENG POH tanpa syarat apapun;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Penggugat d.R/Tergugat III d.K untuk sebahagian;

2. Menyatakan bahwa Penggugat d.R/Tergugat III d.K adalah pembeli yang beritikad baik;

3. Menghukum Tergugat I d.K untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas ganti rugi material sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat DR/ Tergugat III DK untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

• Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.189.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitauan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No:23/Pdt.G/2014/PN.BNJ tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat I pada tanggal 22 April 2015, kepada Tergugat II pada tanggal 22 April 2015, kepada Tergugat III pada tanggal 27 April 2015, kepada Tergugat IV pada tanggal 22 April 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 09 April 2015 ;

Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Tergugat II/Pembanding I telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat II/Pembanding I tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat pada tanggal 07 Juli 2015, kepada Tergugat I pada tanggal 04 Juni 2015, kepada Tergugat III pada tanggal 01 Juni 2015, kepada Tergugat IV pada tanggal 27 Mei 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 07 Mei 2015 ;

Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Tergugat IV/Pembanding II telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat IV/Pembanding II tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat pada tanggal 07 Juli 2015, kepada Tergugat I pada tanggal 05 Pebruari 2016, kepada Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2015, kepada Tergugat III pada tanggal 01 Juni 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 07 Mei 2015 ;

Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Tergugat III/Pembanding III telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding III tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat pada tanggal 07 Juli 2015, kepada Tergugat I pada tanggal 05 Pebruari 2016, kepada Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2015, kepada Tergugat IV pada tanggal 27 Mei 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 08 Mei 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat IV/Pembanding II tanggal 19 Agustus 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 September 2015, kepada Tergugat I /Turut Terbanding I pada tanggal 09 Pebruari 2016, kepada Tergugat II /Pembanding I pada tanggal 02 September 2015, kepada Tergugat III /Pembanding III pada tanggal 03 September 2015, kepada Tergugat V/Turut Terbanding II pada tanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (Exceptie Delatoire)

1. Bahwa Pembanding (semula Tergugat IV) keberatan dan menolak pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai, khususnya pertimbangan pada halaman 50 yang pada intinya menyatakan “menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak spesifik menyebutkan tentang tindakan penipuan/penggelapan yang dilakukan Tergugat I sebagai dasar diajukannya gugatan ini, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu membuktikan terlebih dahulu melalui suatu yang telah berkekuatan hukum tetap adanya tindak pidana yang melatarbelakanginya dilakukan tindakan / perbuatan melawan hukum tersebut”;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR dapat disarikan bahwa sangkaan terhadap segala perjanjian yang isinya dipalsukan harus terlebih dahulu diputuskan perkara pidananya dan ditangguhkan pemeriksaannya dalam perkara perdata, maka seharusnya Terbanding (semula Para Penggugat) membuktikan unsur pidananya terlebih dahulu sampai ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai telah keliru dan/atau salah menerapkan hukum ;

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum judex factie dalam perkara a quo yang nyata sangat bertentangan menurut hukum, terutama pada pertimbangan hukum halaman 58 alinea keempat dan halaman 59 alinea keempat dengan pertimbangan hukum halaman 59 alinea kedua menyatakan:

Hlaman 58 alinea keempat:

“Menimbang bahwa karena Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) no.263/2013 tersebut tidak berkekuatan hukum, maka pelelangan yang diletakkan atas dasar Sertifikat Hak Tanggungan no.263/2013 tersebut menjadi cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian keadaan harus dikembalikan seperti sediakala, selayaknya Sertifikat Hak Milik tersebut belum diterbitkan”;

Halaman 59 alinea keempat:

“Menimbang bahwa oleh karena lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat IV telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sudah sepantasnyalah uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat III dikembalikan secara langsung dan seketika”;

Halaman 59 alinea kedua :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV, ternyata pelelangan tersebut telah dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan dan menempuh prosedur lelang sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang, maka tindakan Tergugat IV yang melaksanakan pelelangan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum”

2. Bahwa dengan tegas Pembanding menolak pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas yang secara hukum sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Pembanding telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Risalah Lelang Nomor:050/2014 tanggal 29 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Risalah Lelang Nomor:050/2014 tanggal 29 Januari 2014 adalah produk hukum yang sah dan berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dikatakan cacad hukum dan dibatalkan ;

4. Dengan demikian jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara a quo tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum serta saling bertentangan dengan bukti-bukti hukum yang ada dan terungkap selama oproses persidangan ditambah dengan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat III / Pembanding III tanggal 24 Juni 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 23 Juli 2015, kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 08 Juli 2015, kepada Tergugat IV/Pembanding II pada tanggal 08 Juli 2015, kepada Tergugat V/Turut Terbanding II pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai yang menyidangkan perkara ini telah silap dan keliru dalam menerapkan hukum pada putusannya sehingga putusan tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan yang objektif sebagaimana yang diharapkan undang-undang untuk itu, sehingga putusan tersebut terkesan sangat memihak kepada kepentingan hukum Terbanding.

2. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara a quo adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh pihak Terbanding/Penggugat asal terhadap Para Pembanding/Tergugat III dengan alasan karena menurut Terbanding/Penggugat Asal, sebidang tanah seluas + 7.220 M2 berikut bangunan diatasnya yang dahulu dikenal terletak di Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara yang berasal dari SO ENG POH sesuai Surat Penguasan Tanah Nomor:593-499 tanggal 28 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara, ternyata telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No.615 atas nama Suwandi/Tergugat I (ic Turut Terbanding I), dan telah dijadikan objek jaminan di PT.Bank Mandiri Syariah, Tbk / Tergugat II (ic.Pembanding I) dan karena tidak dibayar oleh Suwandi/Tergugat I maka sebidang tanah tersebut telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan/Tergugat IV dan telah dimenangkan oleh JOHNSON/Tergugat III (ic. Pembanding III);

3. Bahwa Pembanding III/Tergugat III menolak pernyataan judex factie pada perkara a quo yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 alinea 6 “Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 tentang Surat Penguasaan Atas Tanah tanggal 28 Agustus 1987, Bukti P-3, P-4, P-5 menunjukkan bahwa Alm.So Eng Poh dan Alm.Ng Ek Bok mempunyai anak Ceng Ki, Ong Tjun Lian alias Kadir, So Cun Moi, Rudi Hariono, Tjin Hong, Cun Kid An, So Tju Lie. Bukti P-9 yang menyatakan bahwa anak-anak alm.So Eng Poh dan Ng Ek Bok tidak pernah mengurus dan memohon untuk diterbitkan Serrtifikat Hak Milik No.615/Jati Utomo ;

Bahwa dari pernyataan diatas terhadap kalimat “Bahwa atas pertimbangan atas alat Bukti P-1 tentang Surat Penguasaan AtasTanah tanggal 28 Agustus 1997” tidak memiliki maksud dan makna pertimbangan yang jelas tentang status kepemilikan terhadap objek dalam perkara a quo ;

4. Bahwa Judex Factie dalam memutuskan perkara a quo hanya berdasarkan persangkaan semata, seolah-olah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan So Eng Poh (wajib Pajak) adalah orang yang menempati atau menduduki atas objek dalam perkara a quo, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada putusan halaman 54 alinea 1 yang menyebutkan “Bahwa walaupun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, namun bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa So Eng Poh/ ibu dari Para Penggugat adalah orang yang menempati tanah objek perkara tersebut”;

5. Bahwa sebagaimana terdapat dalam pertimbangan dalam putusan halaman 55 alinea 7 menyebutkan “bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti T.III-1 s/d T.III-11, yang keseluruhannya membuktikan bahwa Tergugat III adalah sebagai pemenang lelang terhadap objek terperkara dan telah pula melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut”. Selain itu juga terdapat dalam pertimbangan dalam putusan halaman 55 alinea 8 yang menyebutkan “bahwa Tergugat III selaku pemenang lelang telah melakukan pembayaran dan melakukan prosedur-prosedur sebagaimana diwajibkan oleh UU. Namun ternyata pada saat akan menguasai objek lelang terhalangi oleh Penggugat yang ternyata masih menempati tanah/lahan tersebut”, selanjutnya pada halaman 59 Alinea keempat menyebutkan “bahwaterhadap Tergugat III yang membeli objek perkara lelang, haruslah dilindungi menurut undang-undang, Perlindungan tersebut adalah merupakan jaminan bagi Tergugat III agar tidak menderita kerugian lebih jauh lagi karena telah membayar sejumlah uang namun tidak bisa mendapat objek lelang, karena masih ditempati oleh para Penggugat, serta dalam Halaman 59 alinea 6 menyebutkan “bahwa majelis hakim tidak ada menemukan alasan-alasan untuk menyatakan Tergugat II,III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum Penggugat haruslah ditolak”.

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan Judex factie diatas, sangatlah berkekuatan hukum dan pantas jika majelis hakim yang mengadili perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.Bnj seharusnya mengabulkan permohonan Pembanding III/Tergugat III baik dalam Pokok Konvensi maupun dalam Rekonvensi secara seluruhnya ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai telah memberi kesempatan kepada Tergugat II / Pembanding I pada tanggal 29 Oktober 2015, kepada Tergugat IV/Pembanding II pada tanggal 29 Oktober 2015, kepada Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 28 Oktober 2015, kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 03 Nopember 2015, kepada Tergugat V/Turut Terbanding II untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II/ Pembanding I, Tergugat IV/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Bnj dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat IV/Pembanding II tanggal 19 Agustus 2015 dan surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding III tanggal 24 Juni 2015 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Tergugat IV/Pembanding II dan memori banding dari Tergugat III/Pembanding III ternyata mengenai materi banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 nomor: 23/Pdt.G/2014/PN.Bnj dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat IV/Pembanding II dan surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding III yang ternyata mengenai kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan dalam rekonvensi point ke-3 (tiga) harus diperbaiki sekedar mengenai siapa yang menerima pembayaran dimaksud ;

Menimbang, bahwa didalam point ke-3 (tiga) amar putusan majelis hakim tingkat pertama Dalam Rekonvensi menyebutkan “Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas ganti rugi material sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)”, namun tidak menentukan siapa yang berhak menerima pembayaran dimaksud, oleh karenanya perintah ini perlu dilengkapi tentang siapa yang akan menerima pembayaran dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2015 Nomor:23/Pdt.G/2014/PN.Bnj perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan point ke 3 (tiga) dalam Rekonvensi sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II/Pembanding I,Tergugat IV/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III, Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat V/Turut Terbanding II tetap dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), No.02 Tahun 1986 jo UU No.04 tahun 2004 jo UU 49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) serta RBG ;

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat IV, Pembanding III semula Tergugat III ;

• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Bnj. sepanjang mengenai redaksi amar putusan point ke 3 (tiga) dalam Rekovensi sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

• Menolak provisi para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat II/Pembanding I, Tergugat IV/Pembanding II, dan Tergugat V/Turut Terbanding II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebahagian;

2. Menyatakan Para Penggugat/para Terbanding dan seluruh ahli waris SO ENG POH adalah sah sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas ± 7.220 M² berikut bagunan diatasnya (tanah/bangunan obyek perkara) yang dahulu dikenal terletak di Kota Binjai, Jalan Pasar II-C, Kelurahan Tandam Hulu, Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Surat Penguasaan Tanah Nomor : 593-499 tanggal 28 Agustus 1997 an. SO ENG POH, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Binjai Utara;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Turut Terbanding I menguasai/ memiliki tanah/ bangunan obyek perkara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 050/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat IV/Pembanding II tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI (ic. Tergugat I/Turut Terbanding I) yang diterbitkan oleh Tergugat V/Turut Terbanding II tertanggal 31 Desember 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diterbitkan dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

6. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I/Turut Terbanding I untuk mengembalikan tanah/bangunan obyek perkara tersebut yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.615/Jati Utomo an. SUWANDI kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan seluruh ahli waris SO ENG POH tanpa syarat apapun;

7. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi/Pembanding III untuk sebahagian;

2. Menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi/Pembanding III adalah pembeli yang beritikad baik;

3. Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Terbanding I untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas ganti rugi material sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi/Pembanding III ;

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi/Pembanding III untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

• Menghukum Pembanding I/ Tergugat II, Pembanding II/Tergugat IV, Pembanding III/Tergugat III, Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 19 Juli 2016 oleh kami BANTU GINTING,SH selaku Ketua Majelis dengan BENAR KAROKARO,SH,MH dan YANSEN PASARIBU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2016 Nomor:90/PDT/2016/PT.MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 26 JULI 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta oleh PANGGABEAN RAMBE,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :       Hakim Ketua :

1. BENAR KAROKARO,SH,MH BANTU GINTING,SH

2. YANSEN PASARIBU,SH

Panitera Pengganti :

PANGGABEAN RAMBE,SH

Rincian biaya perkara:

• Meterai : Rp. 6.000,-

• Redaksi : Rp. 5.000,-

• Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)