425/PID/2016/PT-MDN

P U T U S A N

NOMOR 425/PID/2016/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Heppy Rosnani Sinaga.

Tempat lahir : Padang.

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 30 Januari 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.

2. Majelis Hakim, ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016.

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 425/PID/2016/PT.MDN tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 71/Pid.B/2016/ PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA pada tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 04 Maret 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 23 Agustus 2011 s/d 04 Maret 2013 tepatnya di Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban Holmes Roy Simanjuntak untuk menemui saksi Lumongga Hutapea (orang tua saksi korban) dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lumongga Hutapea terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi Lumongga Hutapea dapat meloloskan saksi korban Holmes Roy Simanjuntak menjadi PNS di Pemkab Tapanuli Tengah dengan mengatakan “mau inang ito itu (saksi korban Roy Holmes Simanjuntak) lulus jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)”, dan dijawab oleh saksi Lumongga Hutapea dengan mengatakan “maulah, tapi bagaimana caranya bisa lolos” kemudian terdakwa menjawab “akulah nanti disitu (mengurus agar bisa lolos) yang penting inang siapkan uang saja”, karena ucapan terdakwa tersebut Lumongga Hutapea menjadi percaya dan pada tanggal 23 Agustus 2011 saksi Lumongga Hutapea mendatangi terdakwa dirumahnya dan membawa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah berada dirumah terdakwa, saksi Lumongga Hutapea bertemu dengan terdakwa, saksi Pendi Marpaung (suami terdakwa) dan juga saksi Imran Hutagalung, kemudian terdakwa menyuruh Imran Hutagalung untuk menerima dan menghitung uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah saksi Imran Hutagalung menghitung uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dan saat itu saksi Lumongga Hutapea mengatakan kepada terdakwa “ini uang itu ya, saya yakin dan percaya luluskan anakku ya”, dan terdakwa menjawab “iya inang”, selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2013 terdakwa menyuruh saksi Lumongga Hutapea untuk mentranfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Unit Pinangsori kenomor Rekening 5370 0100 4510 532 atas nama Heppy Rosnani Sinaga, kemudian pada tanggal 04 Maret 2013 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Lumongga Hutapea dan telah dikirim kenomor Rekening Nomor 5370 0100 4510 532 atas nama Heppy Rosnani Sinaga dan total keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2013 saksi korban Holmes Roy Simanjuntak mengikuti Ujian Seleksi Penerimaan CPNS di Pemkab Tapanuli Tengah dan setelah pengumuman hasil Ujian Seleksi Penerimaan CPNS saksi korban Holmes Roy Simanjuntak dinyatakan tidak lulus atau tidak lolos dalam seleksi Ujian CPNS tersebut, kemudian saksi Lumongga Hutapea menemui terdakwa dan menanyakan perihal kegagalan saksi korban, dan saat itu terdakwa berjanji pada seleksi Penerimaan CPNS berikutnya yaitu Tahun 2014 terdakwa akan secara benar-benar dan sungguh-sungguh untuk mengurus saksi korban pada Seleksi CPNS, kemudian pada bulan Desember Tahun 2014 saksi korban kembali mengikuti ujian Seleksi CPNS Tahun 2014 tetapai saksi korban kembali gagal karena dinyatakan tidak lulus dalam ujian Penerimaan CPNS tersebut, kemudian saksi Lumongga Hutapea kembali mendatangi terdakwa dan menanyakan perihal kegagalan saksi korban dan mendesak terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan kepada terdakwa, tetapi terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dan hingga sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Holmes Roy Simanjunta mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA pada tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 04 Maret 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, secara tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Lumongga Hutapea dapat mengurus saksi korban lolos sebagai PNS di Pemkab Tapanuli Tengah dengan terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang, karena percaya dengan ucapan terdakwa, kemudian saksi Lumongga Hutapea menyerahkan uang untuk Pengurusan saksi korban menjadi PNS di Pemkab Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh jutah rupiah) dengan perincian yang pertama diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, yang kedua diserahkan pada tanggal 05 Februari 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BRI Unit Pinangsori kenomor Rekening 5370 0100 4510 532 atas nama terdakwa Heppy Rosnani Sinaga, dan yang ketiga pada tanggal 04 Maret 2013 dengan jumlah uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kenomor Rekening Nomor 5370 0100 4510 532 atas nama terdakwa, Heppy Rosnani Sinaga tetapi setelah pengumuman hasil Ujian Seleksi Penerimaan CPNS saksi korban Holmes Roy Simanjuntak dinyatakan tidak lulus atau tidak lolos dalam seleksi Ujian CPNS tersebut kemudian terdakwa berjanji dan saat itu terdakwa berjanji pada seleksi Penerimaan CPNS berikutnya yaitu Tahun 2014 terdakwa akan secara benar-benar dan sungguh-sungguh untuk mengurus saksi korban pada Seleksi CPNS tersebut, kemudian pada bulan Desember Tahun 2014 saksi korban kembali mengikuti ujian Seleksi CPNS Tahun 2014 tetapi saksi korban kembali gagal karena dinyatakan tidak lulus dalam ujian Penerimaan CPNS tersebut, kemudian pihak saksi korban mendesak terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan kepada terdakwa, tetapi terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dan hingga sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Holmes Roy Simanjunta mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif ke satu, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pad atanggal 23 Agustus 2011

• 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2013.

• 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013.

• 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak.

• 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Sbg pada tanggal 20 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir dan dengan syarat khusus Terdakwa harus mengembalikan uang kerugian yang dialami korban sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada korban Lumongga Hutapea sebelum 1 (satu) tahun berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pad atanggal 23 Agustus 2011.

• 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2013.

• 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013.

• 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak.

• 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-  (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta pernyataan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN-Sbg. tanggal 21 Juni 2016. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 18 Juli 2016, dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2016.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Agustus 2016, dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga telah menyerahkan turunan kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2016.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 agustus 2016, dan kepada terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2016.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal

dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 71/Pid.B/2016/PN.Sbg pada tanggal 20 Juni 2016 dengan alasan yang selengkapnya seperti pada memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak membuat efek jera bagi Terdakwa, dan tidak dapat menjadi shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan yang serupa, sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Holmes Roy Simanjuntak menjadi calon PNS di Pemkab Tapanuli Tengah, dan untuk biaya pengurusannya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Holmes Roy Simanjuntak. Ternyata Holmes Roy Simanjuntak tidak lulus menjadi calon Pegawai Negeri sipil, dan uang yang sudah diterimanya dari saksi korban sejumlah tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa telah ditipu oleh Terdakwa.

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan rasa kedilan dalam masyarakat. Seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memperhatikan social justice, legal justice, dan moral justice. Juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat selain dari pada kepentingan Terdakwa (individu).

4. Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Holmes Roy Simanjuntak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengdilan Tinggi Medan yang memerisa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding, dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pad atanggal 23 Agustus 2011

• 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2013.

• 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013

• 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak.

• 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding Penuntut Umum sangat keliru dan tidak masuk akal kalau Penuntut Umum mengajukan banding terhadap terdakwa Heppy Rosani Simanjuntak atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, karena apa yang termuat di dalam memori banding Penuntut Umum bukanlah Termohon, karena Termohon bukanlah berjenis kelamin laki-laki sebagaimana yang termuat dalam memori bandinng Penuntut Umum.

2. Bahwa Termohon tidak pernah dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun oleh putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, melainkan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga pada point 1 dan 3 yang pada pada pokoknya menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana dan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat adalah tidak beralasan dan dan harus dikesampingkan, sepertinya Penuntut Umum tidak tidak memahami dasar-dasar pemidanaan.

Adapun dasar-dasar pemidanaan adalah:

• Ketuhanan, pidana adalah tunatutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pemidanaan karena dendam dan pembalasan, melainkan pelaku telah berdosa. Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan, sedangkan negara bertindak sebagai pembuat undang-undang. Penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat.

• Falsafah, berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari J.J.Rosseau berarti ada kesepakatan fiktif antara rakyat dan negara, itu berarti rakyat berdaulat dan menentukan pemerintahan, kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, setiap rakyat menyerahkan sebagian hak azasi kepada negara dengan imbalan perlindungan untuk kepentingaan hukumnya dari negara.

• Perlindungan hukum (Yuridis), dasar pemidanaan ini adalah bahwa penerapan hukum pidana adalah menjamin ketertiban hukum.

Menurut termohon adanya suatu pemidanaan adalah langkah awal yang baik agar dalam pemidnaan ada arahan yang jelas dan terukur dalam pemidanaan. Oleh karena itu dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan supaya dapat mencegah bentuk pelanggran yang akan terjadi sebagaimana dimaksud dalam memori banding Penuntut Umum. Termohon dihukum sebagaimana dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, sudah tepat dan Termohon sendiri merasakan bahwa hukuman itu sudah memberikan efek jera kepada Termohon karena Termohon merasa malu terhadap lingkungan masyarakat sekitar termasuk keluarga Termohon.

4. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernak menawarkan kepada korban untuk menjanjikan masuk CPNS karena Termohon adalah hanya Ibu Rumah Tangga. Korban sengaja menjebak Termohon dengan cara menyerahkan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pekerja Termohon, dan penyerahan uang itu dilakukan secara bertahap dalam tahun yang berbeda. Hal ini merupakan petunjuk bahwa korban sengaja menjebak Termohon didukung dengan fakta bahwa Termohon selalu datang kepada korban untuk mengembalikan uang kepada korban namun korban tidak pernah mau dan korban ngotot untuk melaporkan Termohon dan diselesaikan dengan jalur hukum. Korban sendiri tahu bahwa uang korban tersebut sama sekali tidak ada dinikmati oleh Termohon/Terdakwa (terlampir bukti upaya untuk mengembalikan uang korban).

KESIMPULAN

Bahwa Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga.

2. Menyatakan Termohon banding tidk terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah pada Pasal 378 KUHP sebagaimana tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum.

3. Membebaskan Termohon banding dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Termohon banding dari segala tuntutan.

4. Memulihkan hak-hak Termohon banding dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau, menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa tersebut setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti di bawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah/janji yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, masing-masing bernama: 1. Lumongga Hutapea, 2. Holmes Roy Simanjuntak, 3. Jefree Nimitz Simanjuntak, 4. Imran Hutagalung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi nomor: 2, 3, 4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Sedangkan terhadap keterangan saksi nomor 1 tersebut Terdakwa menyatakan bahwa:

• Terdakwa tidak pernah menawarkan saksi Lumongga Hutapea untuk memasukkan anaknya untuk lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun saksi Lumongga Hutapea yang datang meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi yang bernama Holmes Roy Simanjuntak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

• Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang saksi Lumongga Hutapea dengan menyuruh keluarganya untuk menyerahkan uang panjar sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui keluarga besarnya Simanjuntak dan sudah sebanyak 12 (dua belas) kali menyuruh keluarga Terdakwa ke rumah Saksi Lumongga Hutapea, namun saksi Lumongga Hutapea selalu menolak perdamaian tersebut.

• Terdakwa tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Lumongga Hutapea, namun ada menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Imran Hutagalung yang dititipkan Saksi Lumongga Hutapea dan tujuan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Imran Hutagalung yang dititipkan Saksi lumongga hutapea agar anak Saksi Lumongga Hutapea dapat lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemkab Tapanuli Tengah dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pegawai Honorer dalam K-2 (kategori 2).

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan. Dan Terdakwa telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi “a de charge” bernama: LASA SIMANJUNTAK, MANAHAN SIMANJUNTAK dan MEGAWATI SINAGA, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Agustus 2011.

2. 1 (satu) lembar slip penarikan uang dari Bank BRI Unit Hutabalang pada tanggal 5 Februari 2013.

3. 1 (satu) lembar slip penarikan uang dari Bank BRI Unit Hutabalang pada tanggal 4 Maret 2013.

4. 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak.

5. 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim PengadiIan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71//Pid.B/2016/PN Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya tersebut di bawah ini.

Tentang identitas Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan foto Terdakwa pada sampul berkas penyidikan, dihubungkan dengan: surat dakwaan Penuntut Umum, surat penetapan penahanan, berita acara sidang, dan surat tuntutan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor: 71/Pid.B/2016/PN.Sbg, terungkap fakta bahwa jenis kelamin terdakwa Heppy Rosnani Sinaga dalam perkara Nomor: 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tersebut adalah perempuan, bukan laki-laki sebagaimana tertulis dalam putusan Nomor: 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016, maupun yang tertulis dalam memori banding Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis kelamin Terdakwa dalam perkara Nomor: 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tersebut sesungguhnya adalah perempuan - bukan laki-laki, sebagaimana dikemukakan oleh Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya.

Menimbang bahwa karena jenis kelamin terdakwa Heppy Rosnani Sinaga dalam perkara Nomor: 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tersebut yang sesungguhnya adalah perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis kelamin Terdakwa tersebut dalam putusan Nomor: 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang tertulis laki-laki, adalah merupakan kesalahan pengetikan, sehingga harus diperbaiki tentang pengetikan jenis kelamin Terdakwa tersebut, dan harus dibaca bahwa jenis kelamin terdakwa Heppy Rosnani Sinaga adalah perempuan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “Penipuan” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa pada awalnya pada tanggal 23 Agustus 2011 Saksi Lumongga Hutapea sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang dengan mengetok pintu rumah Saksi dan mengatakan bahwa ada penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa bisa meloloskan anak saksi yang bernama Holmes Roy Simanjuntak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan selanjutnya menyuruh Saksi untuk memfotocopi ijazah Korban Holmes Roy Simanjuntak dan setelah difotocopi agar segera menyerahkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan harus ada sedikit uang yang masuk pada hari itu juga untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan pada malam harinya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar agar saksi Holmes Roy Simanjuntak dapat lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi 1. Lumongga Hutapea, 2. Holmes Roy Simanjuntak, 3. Jefree Nimitz Simanjuntak, dan saksi a de charge Lasa Simanjuntak dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti penarikan uang, diperoleh fakta bahwa saksi Lumongga Hutapea telah memberikan uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk meluluskan anak saksi Lumongga Hutapea yang bernama Holmes Roy Simanjuntak menjadi Calon Pegawai Negeri sipil di Pemkab Tapanuli Tengah pada penerimaan CPNS tahun 2013, atau pada penerimaan CPNS tahun 2014. Akan tetapi ternyata saksi Holmes Roy Simanjuntak tidak lulus dalam ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dan uang tersebut hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Lumongga Hutapea.

Menimbang bahwa dari kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (2016) Terdakwa belum mengembalikankan uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Lumongga Hutapea.

Menimbang bahwa dilihat dari besarnya jumlah uang tersebut dan lamanya sudah diberikan oleh saksi Lumongga Hutapea kepada Terdakwa yang hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Lumongga Hutapea, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bawa Terdakwa tidak berniat untuk mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu menurut Mjelis Hakim, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa dengan pidana percobaan adalah tidak sesuai dengn rasa keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2016/PN Sbg tersebut adalah cukup beralasan, sehingga pidana tersebut harus diubah yang lamanya seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding Penuntut Umum pada halaman pertama yang tertulis bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sibolga pada point 2 menyatakan: “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun”, adalah sangat beralasan karena amar yang sebenarnya putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut pada point 2 adalah: “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Oleh karena itu memori banding Penuntut Umum pada point 2 tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena jenis kelamin Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2016/PN Sbg tanggal 20 Juni 2016 tertulis laki-laki, yang seharusnya adalah perempuan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2016/PN Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di dalam diktum putusan ini.

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dirinci sejumlah tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 378 KUHP, dan Pasal: 193, 197, 241 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 71//Pid.B/2016/ PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Heppy Rosnani Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pad atanggal 23 Agustus 2011.

• 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2013.

• 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013.

• 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak.

• 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 5.000,00  (lima ribu rupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh BENAR KARO-KARO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH, dan Dr. ALBERTINA HO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2016 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERRI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS: HAKIM KETUA MAJELIS

ttd  ttd

1. AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.   

ttd

2. Dr. ALBERTINA HO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERRI, SH