P U T U S A N

Nomor : 20/PID.SUS-TPK/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WANTRI HONDO, S.Th;

Tempat lahir : Gobo;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 April 1980;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bawoza’ua Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pendeta;

Pendidikan : S-1 (Sarjana Theologia);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2010 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Teluk Dalam, sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 27 November 2015 ;

3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 16 November 2015 ;

4. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015 ;

5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d tanggal 02 Februari 2016 ;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Pebruari 2016, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 28 April 2016;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 121/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN tanggal 25 April 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-01/Fd.1/10/2015 tanggal 5 Nopember 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan YEFITA GULO, REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, ST., ARONAOTO AMAZIHONO, dalam kurun waktu antara bulan September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan mengadakan pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 696.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) sumber dana Lain-lain Pendapatan yang Sah T.A. 2014.

• Bahwa mengetahui adanya pengadaan tersebut, pada awal bulan september 2014, Terdakwa WANTRI HONDO bermaksud untuk mengikuti pengadaan tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai perusahaan untuk didaftarkan mengikuti penawaran. Namun, untuk merealisasikan keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Terdakwa WANTRI HONDO mendatangi INSANI ZAGOTO (Direktur CV. PUTRI SELATAN) dan DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN), di kantor CV. PUTRI SELATAN Jl. Ndilo Desa Hilina’a Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dengan maksud ingin meminjam perusahaan CV. PUTRI SELATAN untuk ikut mendaftar dalam pelelangan paket pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan dan meminjam rekening perusahaan apabila CV. PUTRI SELATAN memenangkan lelang. Untuk menyiasati hal tersebut maka dilakukan perubahan kepengurusan CV. PUTRI SELATAN melalui akta notaris. Meskipun demikian, Terdakwa WANTRI HONDO, tidak mau terlibat secara langsung untuk menjadi pengurus CV. PUTRI SELATAN, melainkan memasukan saksi TAURAT HONDRO (adik kandung WANTRI HONDO) untuk masuk kedalam kepengurusan CV. PUTRI SELATAN sebagai Wakil Direktur karena Terdakwa WANTRI HONDO sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang pendeta. Untuk mengikuti proses pelelangan, segala administrasi yang diperlukan disiapkan oleh Terdakwa kemudian hanya ditandatangani kepada saksi TAURAT HONDRO sebagai pihak yang namanya tertera sebagai wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN, demikian juga tahapan demi tahapan pelelangan diikuti oleh Terdakwa WANTRI HONDO.

• Bahwa setelah mengikuti proses pelelangan, pada akhirnya CV. PUTRI SELATAN dengan Wakil Direktur adalah saksi TAURAT HONDRO, ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 693.022.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) sumber dana Lain-lain Pendapatan yang Sah T.A. 2014, berdasarkan Berita acara Penetapan Hasil Pelelangan Nomor : 14.15/ULP.P-III/NS/IX/2014 tanggal 7 November 2014 dan Surat Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman Nomor : 520/024/PPK/Dishubun/2014 tanggal 12 November 2014 dan Perjanjian Kontrak Pengadaaan Bahan / Bibit Tanaman Pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi Nomor : 520/027/PPK/Hutbun/2014 tanggal 14 November 2014, dimana bibit tersebut terdiri dari :

1. Bibit tanaman mahoni seharga Rp. 5.900,-/ batang x 83.930 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh) batang = Rp. 495.187.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

2. Bibit tanaman karet seharga Rp. 5.500/batang x 35.970 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) batang = Rp. 197.835.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

• Bahwa meskipun nama yang tertera dalam dokumen kontrak sebagai Pelaksana pekerjaan adalah TAURAT HONDRO sebagai Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN, namun dalam pelaksanaan di lapangan, pekerjaan tersebut dikendalikan dan dilaksanakan oleh Terdakwa WANTRI HONDO, mulai dari pemesanan bibit, pembelian bibit hingga penerimaan pembayaran atas pekerjaan tersebut, sebab TAURAT HONDRO saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Saksi TAURAT HONDRO tidak mengetahui kapan CV. Putri Selatan mendaftar dalam pelelangan, berapa penawaran yang diajukan, tugas dan tanggung jawab selaku rekanan, serta apakah bibit tanaman yang diserahkan bersumber dari biji /benih yang bersertifikat, sebab yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa WANTRI HONDO karena Terdakwa WANTRI HONDO yang membeli bibit tersebut kepada penangkar bibit.

• Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Syarat – syarat khusus Kontrak yang telah diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan yaitu Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Syarat – syarat khusus Kontrak yang telah diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan yaitu bahwa bibit Mahoni dan Bibit Karet haruslah bibit/benih yang berasal dari benih/biji bersertifikat, tetapi kenyataannya bahwa bibit/benih tanaman yang disediakan oleh rekanan adalah bukan bibit tanaman yang berasal dari biji / benih yang telah bersertifikat. Kenyataannya Terdakwa WANTRI HONDO, STh yang melakukan pembelian bibit/benih telah membeli bibit tanaman tersebut kepada SUMANELI DAKHI, MODI HAREFA dan OLONI ZISOKHI HONDRO tetapi tidak mempunyai sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan karena dibeli dari penangkar bibit setempat.

• Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) an. Yefita Gulo menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/046/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 15 Desember 2014 tanpa disertai sertifikat benih/biji. Pembayaran yang dilakukan 100 persen yaitu sebesar Rp. 693.022.000,- ( enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah ), lalu dipotong pajak Rp. 10.395.330,- ( sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah ) sehingga jumlah yang dibayarkan keseluruhannya setelah dipotong pajak sebesar Rp. 682.626.670,- ( enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah ) di BANK SUMUT Cab. Teluk Dalam dengan No.rekening 271.01.04.001119-5 an CV. PUTRI SELATAN.

• Bahwa ketika uang tersebut masuk ke rekening CV. PUTRI SELATAN, kemudian INSANI ZAGOTO menandatangi Cek no. CI 867996 dengan nilai Rp. 655.155.570,- ( enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah ), dimana cek tersebut diberikan kepada DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN ) kemudian DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN ) menyerahkan kepada Terdakwa WANTRI HONDO di Kantor Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam.

• Bahwa Pada saat itu DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN ) melihat Terdakwa WANTRI HONDO pergi ke Teller Bank SUMUT dengan membawa cek tersebut untuk melakukan penarikan, namun penarikan secara tunai tidak dapat dilakukan karena uang tunai di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam tidak tersedia. Sehingga pencairan uang sebesar 655.155.570,- ( enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah ) dilakukan Terdakwa WANTRI HONDO dengan cara mentransfer sebesar Rp. 455.155.570,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ke Rekening YUNIAS DUHA, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disetor ke rekening WANTRI HONDO dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dicairkan WANTRI HONDO secara tunai.

• Bahwa CV. PUTRI SELATAN membeli bibit tersebut dari penangkar bibit atas nama SUMANELI DAKHI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 157.382.500,- (Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), MODI HAREFA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.025.000,- (Delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan OLONI ZISOKHI HONDRO dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 53.350.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

• Pada tanggal 13 Desember 2014 Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) an. Reason Parlindungan, Sudarsono Tampubolon, dan S.P. Aronaoto Amazihono telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa dengan keterangan baik dan cukup, tanpa disertai sertifikasi benih/biji. Selanjutnya Terdakwa WANTRI HONDRO membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2014 yang isinya bahwa sertifikat benih/biji tersebut masih dalam proses pengurusan dan berjanji akan menyerahkan sertifikat tersebut paling lambat tanggal 29 Desember 2014 kepada Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan barang/jasa, meskipun nama yang tertera pada surat pernyataan tersebut adalah TAURAT HONDRO, tetapi TAURAT HONDRO menandatangani pernyataan tersebut atas perintah terdakwa WANTRI HONDO.

• Bahwa perbuatan Terdakwa WANTRI HONDO yang dilakukan bersama-sama dengan YEFITA GULO, REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, ST., ARONAOTO AMAZIHONO adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

• Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

• Pasal 4 ayat (3) : taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

• Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : Pasal 5 dan penjelasannya yaitu Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain (a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WANTRI HONDO yang dilakukan bersama-sama dengan YEFITA GULO, REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, ST., ARONAOTO AMAZIHONO, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 391.869.170,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) karena karena telah terjadi pengeluaran/pembayaran atas beban anggaran APBD yang melebihi nilai barang atau pekerjaan yang diterima oleh negara/daerah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara beserta Tim Audit dengan Nomor : SR-92/PW02/5/2015 tanggal 18 September 2015, yang memperkaya diri terdakwa maupun pihak lain selain terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan YEFITA GULO, REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, ST., ARONAOTO AMAZIHONO, dalam kurun waktu antara bulan September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan mengadakan pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 696.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) sumber dana Lain-lain Pendapatan yang Sah T.A. 2014.

• Bahwa mengetahui adanya pengadaan tersebut, pada awal bulan september 2014, Terdakwa WANTRI HONDO, STh bermaksud untuk mengikuti pengadaan tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai perusahaan untuk didaftarkan mengikuti penawaran. Namun, untuk merealisasikan keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Terdakwa WANTRI HONDO mendatangi INSANI ZAGOTO (Direktur CV. PUTRI SELATAN) dan DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN), di kantor CV. PUTRI SELATAN Jl. Ndilo Desa Hilina’a Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dengan maksud ingin meminjam perusahaan CV. PUTRI SELATAN untuk ikut mendaftar dalam pelelangan paket pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan dan meminjam rekening perusahaan apabila CV. PUTRI SELATAN memenangkan lelang. Untuk menyiasati hal tersebut maka dilakukan perubahan kepengurusan CV. PUTRI SELATAN melalui akta notaris. Meskipun demikian, Terdakwa WANTRI HONDO, STh, tidak mau terlibat secara langsung untuk menjadi pengurus CV. PUTRI SELATAN, melainkan memasukan saksi TAURAT HONDRO (adik kandung WANTRI HONDO, STh) untuk masuk kedalam kepengurusan CV. PUTRI SELATAN sebagai Wakil Direktur karena Terdakwa WANTRI HONDO sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang pendeta. Untuk mengikuti proses pelelangan, segala administrasi yang diperlukan disiapkan oleh Terdakwa kemudian hanya ditandatangani kepada saksi TAURAT HONDRO sebagai pihak yang namanya tertera sebagai wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN, demikian juga tahapan demi tahapan pelelangan diikuti oleh Terdakwa WANTRI HONDO, STh.

• Bahwa setelah mengikuti proses pelelangan, pada akhirnya CV. PUTRI SELATAN dengan Wakil Direktur adalah saksi TAURAT HONDRO, ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 693.022.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) sumber dana Lain-lain Pendapatan yang Sah T.A. 2014, berdasarkan Berita acara Penetapan Hasil Pelelangan Nomor : 14.15/ULP.P-III/NS/IX/2014 tanggal 7 November 2014 dan Surat Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman Nomor : 520/024/PPK/Dishubun/2014 tanggal 12 November 2014 dan Perjanjian Kontrak Pengadaaan Bahan / Bibit Tanaman Pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi Nomor : 520/027/PPK/Hutbun/2014 tanggal 14 November 2014, dimana bibit tersebut terdiri dari :

1. Bibit tanaman mahoni seharga Rp. 5.900,-/ batang x 83.930 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh) batang = Rp. 495.187.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

2. Bibit tanaman karet seharga Rp. 5.500/batang x 35.970 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) batang = Rp. 197.835.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

• Bahwa meskipun nama yang tertera dalam dokumen kontrak sebagai Pelaksana pekerjaan adalah TAURAT HONDRO sebagai Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN, namun dalam pelaksanaan di lapangan, pekerjaan tersebut dikendalikan dan dilaksanakan oleh Terdakwa WANTRI HONDO, STh yang bertindak secara nyata seolah-olah selaku rekanan (kontraktor), mulai dari pemesanan bibit, pembelian bibit hingga penerimaan pembayaran atas pekerjaan tersebut, sebab TAURAT HONDRO saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Saksi TAURAT HONDRO tidak mengetahui kapan CV. Putri Selatan mendaftar dalam pelelangan, berapa penawaran yang diajukan, tugas dan tanggung jawab selaku rekanan, serta apakah bibit tanaman yang diserahkan bersumber dari biji /benih yang bersertifikat, sebab yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa WANTRI HONDO, STh karena Terdakwa WANTRI HONDO, STh yang membeli bibit tersebut kepada penangkar bibit.

• Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Syarat – syarat khusus Kontrak yang telah diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan pengadaan bahan/ bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan yaitu bahwa bibit Mahoni dan Bibit Karet haruslah bibit/benih yang berasal dari benih/biji bersertifikat, tetapi kenyataannya bahwa bibit/benih tanaman yang disediakan oleh rekanan adalah bukan bibit tanaman yang berasal dari biji / benih yang telah bersertifikat. Kenyataannya Terdakwa WANTRI HONDO, STh yang melakukan pembelian bibit/benih dan bertindak selaku rekanan telah membeli bibit tanaman tersebut kepada SUMANELI DAKHI, MODI HAREFA dan OLONI ZISOKHI HONDRO tetapi tidak mempunyai sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan karena dibeli dari penangkar bibit setempat.

• Bahwa selanjutnya dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak juga menjelaskan Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : sertifika Biji, dokumentasi dan dokumen lainnya. Dokumen tersebut haruslah sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. Kenyataannya Terdakwa WANTRI HONDO, STh yang bertindak selaku rekanan tidak pernah menyampaikan adanya sertifikat biji, dokumentasi maupun dokumen lainnya terkait pengadaan bibit Mahoni dan bibit Karet.

• Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) an. Yefita Gulo menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/046/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 15 Desember 2014 tanpa disertai sertifikat benih/biji. Pembayaran yang dilakukan 100 persen yaitu sebesar Rp. 693.022.000,- ( enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah ), lalu dipotong pajak Rp. 10.395.330,- ( sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah ) sehingga jumlah yang dibayarkan keseluruhannya setelah dipotong pajak sebesar Rp. 682.626.670,- ( enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah ) di BANK SUMUT Cab. Teluk Dalam dengan No.rekening 271.01.04.001119-5 an CV. PUTRI SELATAN.

• Bahwa ketika uang tersebut masuk ke rekening CV. PUTRI SELATAN, kemudian INSANI ZAGOTO menandatangi Cek no. CI 867996 dengan nilai Rp. 655.155.570,- ( enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah ), dimana cek tersebut diberikan kepada DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN ) kemudian DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN ) menyerahkan kepada Terdakwa WANTRI HONDO, STh di Kantor Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam.

• Bahwa Pada saat itu DARIUS NIFAKHOIZIDUHU HONDRO (Administrasi CV. PUTRI SELATAN ) melihat Terdakwa WANTRI HONDO pergi ke Teller Bank SUMUT dengan membawa cek tersebut untuk melakukan penarikan, namun penarikan secara tunai tidak dapat dilakukan karena uang tunai di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam tidak tersedia. Sehingga pencairan uang sebesar 655.155.570,- ( enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah ) dilakukan Terdakwa WANTRI HONDO dengan cara mentransfer sebesar Rp. 455.155.570,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ke Rekening YUNIAS DUHA, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disetor ke rekening WANTRI HONDO dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dicairkan WANTRI HONDO secara tunai.

• Bahwa CV. PUTRI SELATAN membeli bibit tersebut dari penangkar bibit atas nama SUMANELI DAKHI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 157.382.500,- (Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), MODI HAREFA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.025.000,- (Delapan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dan OLONI ZISOKHI HONDRO dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 53.350.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

• Pada tanggal 13 Desember 2014 Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) an. Reason Parlindungan, Sudarsono Tampubolon, dan S.P. Aronaoto Amazihono telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa dengan keterangan baik dan cukup, tanpa disertai sertifikasi benih/biji. Selanjutnya Terdakwa WANTRI HONDO, STh membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2014 yang isinya bahwa sertifikat benih/biji tersebut masih dalam proses pengurusan dan berjanji akan menyerahkan sertifikat tersebut paling lambat tanggal 29 Desember 2014 kepada Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan barang/jasa, meskipun nama yang tertera pada surat pernyataan tersebut adalah TAURAT HONDRO, tetapi TAURAT HONDRO menandatangani pernyataan tersebut atas perintah terdakwa WANTRI HONDO.

• Bahwa perbuatan Terdakwa WANTRI HONDO, STh yang dilakukan bersama-sama dengan YEFITA GULO, REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, ST., ARONAOTO AMAZIHONO adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pasal 4 ayat (3) : taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : Pasal 5 dan penjelasannya yaitu Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain (a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WANTRI HONDO, STh yang dilakukan bersama-sama dengan YEFITA GULO, REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, ST., ARONAOTO AMAZIHONO, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 391.869.170,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) karena karena telah terjadi pengeluaran/pembayaran atas beban anggaran APBD yang melebihi nilai barang atau pekerjaan yang diterima oleh negara/daerah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara beserta Tim Audit dengan Nomor : SR-92/PW02/5/2015 tanggal 18 September 2015, yang menguntungkan Terdakwa maupun menguntungkan pihak lain selain terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDS-01/N.2.21.6/Ft.2/2015 tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana koruspi “secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana (Dakwaan Primair) ;

2. Membebaskan Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th dari Dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana (Dakwaan Subsidair) ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

5. Menghukum Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 391.869.170,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1	SP2D Nomor : 5151 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai SP2D sebesar Rp. 682.626.670,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi kepada CV. PUTRI SELATAN, TAURAT HONDRO yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD Kabupaten Nias Selatan. SPM Nomor : 900/104/SPM/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan nilai SPM sebesar Rp. 693.022.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/HUTBUN/ 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/HUTBUN/ 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/ HUTBUN/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Surat Nomor : 900/104/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Permohonan/ Permintaan SP2D yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Daftar Realisasi Belanja untuk Nomor SPM : 900/104/SPM/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang disahkan oleh PPK-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/104/SPTJB/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014. Daftar Nominatif Pembayaran Belanja Bahan/ Bibit Tanaman tanggal 23 Desember 2014. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tanggal 23 Desember 2014. Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/ 104/SPP-LS/HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 Desember 2014 oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Rekomendasi Nomor 900/104/ HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Tanda Pembayaran (Kwitansi) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan kepada TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi berdasarkan SPK No. 520/027/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 14 November 2014. Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/046/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 15 Desember 2014. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/ Jasa Nomor : 520/026/PAN-PPBJ/2014 tanggal 13 Desember 2014. Ringkasan Kontrak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/026/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/027/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028a/PPTK/Hutbun/ 2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028.b/PPTK/Hutbun/ 2014 tanggal 13 Desember 2014. Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. PUTRI SELATAN untuk Penyetoran PPh Pasal 22, Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan T.A. 2014 sebesar Rp. 10.395.330,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah). Foto Dokumentasi Pengadaan Bibit Tanaman Mahoni dan Karet.
2	Nota Dinas Nomor : 520/0743/HUTBUN/2014 tanggal 11 November 2014 dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku PA/KPA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan perihal Penerbitan SPPBJ dan Surat Perjanjian (Kontrak). Dokumen Kontrak Nomor : 520/027/ PPK/HUTBUN/2014 tanggal 14 November 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan dengan CV. PUTRI SELATAN untuk Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi.
3	Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2014 antara TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN dengan REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, S.P. dan ARONAOTO AMAZIHONO, S.ST. selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa Tahun 2014 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nias Selata
4	Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan Berita Acara Penyitaan ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memutus Perkara Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 391.869.170,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti terse..but selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1	SP2D Nomor : 5151 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai SP2D sebesar Rp. 682.626.670,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi kepada CV. PUTRI SELATAN, TAURAT HONDRO yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD Kabupaten Nias Selatan. SPM Nomor : 900/104/SPM/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan nilai SPM sebesar Rp. 693.022.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/HUTBUN/ 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/HUTBUN/ 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/ HUTBUN/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Surat Nomor : 900/104/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Permohonan/ Permintaan SP2D yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Daftar Realisasi Belanja untuk Nomor SPM : 900/104/SPM/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang disahkan oleh PPK-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/104/SPTJB/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014. Daftar Nominatif Pembayaran Belanja Bahan/ Bibit Tanaman tanggal 23 Desember 2014. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tanggal 23 Desember 2014. Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/ 104/SPP-LS/HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 Desember 2014 oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Rekomendasi Nomor 900/104/ HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Tanda Pembayaran (Kwitansi) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan kepada TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi berdasarkan SPK No. 520/027/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 14 November 2014. Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/046/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 15 Desember 2014. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/ Jasa Nomor : 520/026/PAN-PPBJ/2014 tanggal 13 Desember 2014. Ringkasan Kontrak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/026/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/027/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028a/PPTK/Hutbun/ 2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028.b/PPTK/Hutbun/ 2014 tanggal 13 Desember 2014. Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. PUTRI SELATAN untuk Penyetoran PPh Pasal 22, Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan T.A. 2014 sebesar Rp. 10.395.330,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah). Foto Dokumentasi Pengadaan Bibit Tanaman Mahoni dan Karet.
2	Nota Dinas Nomor : 520/0743/HUTBUN/2014 tanggal 11 November 2014 dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku PA/KPA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan perihal Penerbitan SPPBJ dan Surat Perjanjian (Kontrak). Dokumen Kontrak Nomor : 520/027/ PPK/HUTBUN/2014 tanggal 14 November 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan dengan CV. PUTRI SELATAN untuk Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi.
3	Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2014 antara TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN dengan REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, S.P. dan ARONAOTO AMAZIHONO, S.ST. selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa Tahun 2014 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nias Selata
4	Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN.

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 30 Maret 2016, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi, SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 8 April 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy Efendi Simatupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka kepada masing-masing pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara No.W2-U1/6645A/Pid.Sus.K.01.10/IV/2016 tanggal 13 April 2016, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi, SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti tanggal pengajuan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan tanggal diucapkannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dihubungkan pula dengan cara dan syarat pengajuan permintaan banding tersebut ternyata telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meskipun menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mengetahui secara pasti alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan aquo khususnya tentang terbuktinya dakwaan primair yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama telah tepat dan benar menurut hukum dan begitu pula pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil bagi Terdakwa dan bagi masyarakat. Bahwa oleh karena itu dengan mengambil alih dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan sendiri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dapat menyetujui dan mempertahankan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding menilai tidak sesuai dengan ancaman pidana denda menimal yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, ditambah dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, harus diubah sekedar pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan putusan ini dan lagi pula tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut pada amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

• Mengubah putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANTRI HONDO, S.Th terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp..391.869.170,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti terse..but selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1	SP2D Nomor : 5151 tanggal 29 Desember 2014 dengan nilai SP2D sebesar Rp. 682.626.670,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi kepada CV. PUTRI SELATAN, TAURAT HONDRO yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD Kabupaten Nias Selatan. SPM Nomor : 900/104/SPM/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan nilai SPM sebesar Rp. 693.022.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk keperluan Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/HUTBUN/ 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/HUTBUN/ 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 900/104/SPP-LS/ HUTBUN/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Surat Nomor : 900/104/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Permohonan/ Permintaan SP2D yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Daftar Realisasi Belanja untuk Nomor SPM : 900/104/SPM/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang disahkan oleh PPK-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/104/SPTJB/LS-HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014. Daftar Nominatif Pembayaran Belanja Bahan/ Bibit Tanaman tanggal 23 Desember 2014. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tanggal 23 Desember 2014. Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/ 104/SPP-LS/HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 Desember 2014 oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Rekomendasi Nomor 900/104/ HUTBUN/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan. Tanda Pembayaran (Kwitansi) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan kepada TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN untuk pembayaran Belanja Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi berdasarkan SPK No. 520/027/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 14 November 2014. Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/046/PPK/HUTBUN/2014 tanggal 15 Desember 2014. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/ Jasa Nomor : 520/026/PAN-PPBJ/2014 tanggal 13 Desember 2014. Ringkasan Kontrak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/026/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/027/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028/PPTK/Hutbun/2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028a/PPTK/Hutbun/ 2014 tanggal 13 Desember 2014. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/028.b/PPTK/Hutbun/ 2014 tanggal 13 Desember 2014. Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. PUTRI SELATAN untuk Penyetoran PPh Pasal 22, Pembayaran 100% Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan T.A. 2014 sebesar Rp. 10.395.330,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah). Foto Dokumentasi Pengadaan Bibit Tanaman Mahoni dan Karet.
2	Nota Dinas Nomor : 520/0743/HUTBUN/2014 tanggal 11 November 2014 dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku PA/KPA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan perihal Penerbitan SPPBJ dan Surat Perjanjian (Kontrak). Dokumen Kontrak Nomor : 520/027/ PPK/HUTBUN/2014 tanggal 14 November 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan dengan CV. PUTRI SELATAN untuk Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Perluasan Tanaman Reboisasi.
3	Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2014 antara TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN dengan REASON PARLINDUNGAN, SUDARSONO TAMPUBOLON, S.P. dan ARONAOTO AMAZIHONO, S.ST. selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa Tahun 2014 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nias Selata
4	Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh TAURAT HONDRO selaku Wakil Direktur CV. PUTRI SELATAN.

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada pada hari : Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh kami : JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingig Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, SAZILI, SH. MSi Hakim Tinggi Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 121/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN tanggal 25 April 2016, putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SAIFUL AKHRAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH. JANNES ARITONANG, SH.MH.

ttd

2. SAZILI, SH.Msi.

Panitera Pengganti

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.