39/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

P U T U S A N

Nomor : 39/Pdt-Sus/Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada peradilan tingkat
pertama telah menjatuhkan Putusannya sebagai berikut dalam Permohonan
Pernyataan Pailit yang diajukan oleh :

PT. PERSADA NUSANTARA STEEL, suatu perseroan terbatas yang
berkedudukan hukum di Kompleks Puri Mutiara Blok A-31,
Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh
SAMSUL, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT.
Persada Nusantara Steel, dalam hal ini memberi kuasa
kepada ANGGIAT PANGGABEAN, SH, Advokat pada
Kantor Advokat & Kurator/Pengurus “ANGGIAT
PANGGABEAN & REKAN”, beralamat Perumahan Royal
Residence Blok B.2 (Bignonia), Nomor: 5, Kelurahan Ujung
Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, untuk selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap

PT. ALPINDO MITRA BAJA, yang berkantor pusat di Jalan Siliwangi,
Nomor 333 Cibatu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pailit;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat surat lain

yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dengan surat permohonannya
tertanggal 26 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2016 di bawah register perkara
Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

Hal 1 dan 28 hal.Putusan No.39/Pai!it/2016/PN.Jkt.Pst.

1. Bahwa antara tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 06
   Maret 2015 TERMOHON telah melakukan pemesanan sejumlah barang
   dari PEMOHON, sebagaimana ternyata dalam 98 (sembilan puluh
   delapan) Surat Permintaan Pembelian (Purchasing Order).

2. Bahwa kemudian sesuai dengan setiap Surat Permintaan Pembelian
   tersebut (asli Surat tersebut berada pada TERMOHON untuk syarat
   proses pembayaran yang akan dilakukan oleh TERMOHON). Lalu
   PEMOHON dengan itikad baik memenuhi semua Permintaan Pembelian
   dari TERMOHON dengan mengirimkan barang-barang sesuai
   permintaan pembelian tersebut, dan TERMOHON telah menerima
   semua barang tersebut dengan baik sebagaimana dalam 98 (sembilan
   puluh delapan) Faktur (yang terdiri dari Surat Jalan, Faktur Penjualan
   dan Faktur Pajak) selama periode tanggal 26 September 2014 sampai
   dengan tanggal 06 Maret 2015. (Bukti P-1);

3. Bahwa kemudian setelah PEMOHON mengirimkan barang-barang
   dimaksud dan diterima dengan baik, maka PEMOHON kemudian
   melakukan penagihan pembayaran dari TERMOHON, dan kemudian
   TERMOHON memberikan pembayarannya dengan menggunakan bilyet
   giro sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar bilyet giro dari Bank BRI,
   Bank BRI Syariah dan Bank Panin Syariah dengan total seluruhnya
   sebesar Rp. 4.215.838,950,- (empat milyar dua ratus lima belas juta
   delapan ratus tiga puluh delapanribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
   (Bukti P-2);

4. Bahwa kemudian setelah PEMOHON melakukan proses pencairan atau
   penyetoran kepada Bank penerbit bilyet giro, yaitu Bank BRI, Bank BRI
   Syariah dan Bank Panin Syariah atas seluruh bilyet giro tersebut ternyata
   kesemuanya tidak dapat dicairkan atau tidak dapat digunakan untuk
   pembayaran (penolakan) yang seharusnya PEMOHON terima;

5. Bahwa kemudian akibat dari tidak dapat dilakukannya pencairan atau
   pembayaran atas ke 29 bilyet giro tersebut (penolakan) oleh Bank
   penerbit bilyet giro, maka pada akhirnya telah menimbulkan biaya
   administrasi yang harus dibayar oleh PEMOHON dengan total sebesar
   Rp. 557.488.414,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan
   puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah);

6. Bahwa akibat tidak diterimanya pembayaran atas pembelian barang-
   barang yang telah diterima TERMOHON oleh PEMOHON,
   sebagaimana ternyata dalam 98 (sembilan puluh delapan) faktur antara

Hal 2 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 telah
menimbulkan keruqian pokok sebesar Rp. 4.773.327.364.- (empat
milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga
ratus enam puluh empat rupiah).

7. Bahwa di dalam Surat Purchasing Order, TERMOHON secara tegas,
   benar benar dan secara sah telah menerima seluruh barang-barang
   yang dipesannya sehingga menerbitkan atau melakukan pembayaran
   dengan menggunakan bilyet giro sebanyak 98 (sembilan puluh delapan)
   lembar dengan jumlah pokok pembayaran seluruhnya Rp.
   4.215.838,950,- (empat milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus
   tiga puluh delapanribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ditambah beban
   biaya administrasi sebesar . Rp. 557.488.414,- (lima ratus lima puluh
   tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat
   belas rupiah), sehiingga total keseluruhan kerugian material (pokok) dan
   biaya menjadi sebesar Rp. 4.773.327.364.- (empat milyar tujuh ratus
   tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh
   empat rupiah);

8. Bahwa kemudian setelah PEMOHON mengajukan penagihan yang
   sewajarnya kepada TERMOHON, namun sampai permohonan ini
   PEMOHON ajukan, TERMOHON tidak memiliki itiikad baik untuk
   melakukan pembayaran sesuai dengan harga pokok barang barang yang
   telah diterimanya;

9. Bahwa atas kegagalan TERMOHON memenuhi dan melaksanakan
   pembayaran atas barang barang yang diterimanya sebagai
   kewajibannya kepada PEMOHON sebagaimana diuraikan diatas, maka
   PEMOHON telah memberikan teguran kepada TERMOHON pada
   tanggal 19 April 2016, tanggal 27 April 2016, dan tanggal 6 Juni 2016
   dengan maksud bertujuan agar TERMOHON dapat memenuhi
   kewajibannya dengan melakukan pelunasan pembayaran atas barang
   barang yang diterimanya sesuai dengan batas waktu yang telah
   ditentukan. (Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5);

10. Bahwa setelah teguran teguran tersebut disampaikan kepada
    TERMOHON, namun sampai permohonan ini diajukan, TERMOHON
    tetap tidak mengindahkan kewajibannya tersebut;

11. Bahwa ternyata selain memiliki kewajiban kepada PEMOHON dengan
    jumlah yang telah diuraikan diatas, TERMOHON juga memiliki kewajiban
    pembayaran atas pembelian barang barang kepada kreditur lainnya,

Hal 3 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

yaitu : PT. KARYA MANDIRI SEMESTA yang beralamat di Jalan
Pangeran Jayakarta 16, Nomor: 2-3, Jakarta Pusat 10730 sebesar Rp.
1.496.886.182,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta
delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua
rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 Maretl 2015,
sebagaimana ternyata dalam Faktur (yang terdiri dari Faktur Penjualan
dan Faktur Pajak) periode tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 22
Oktober 2014 (Bukti P- 6) dan 8 (delapan) lembar bilyet giro sebagai
pembayaran dari TERMOHON yang gagal atau tidak dapat dicairkan
(Bukti P-7) dan PT SINARWAJA INDAH beralamat di Jalan Pangeran
Jayakarta 101, A 4-5, Jakarta 10730, sebesar Rp. 948.638.331,- (

sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan
ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang juga telah jatuh tempo pada
akhir Desember 2015 sebagaimana ternyata dalam Surat Jalan Periode
tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015 (Bukti P-8);

12. Bahwa berdasarkan fakta fakat hukum sebagaimana telah diuraikan
    diatas, maka terbuktilah bahwa TERMOHON telah memiliki lebih dari
    satu kreditur dengan sejumlah hutang yang telah jatuh tempo dan dapat
    ditagih, dan TERMOHON telah tidak memenuhi kewajibannya dengan
    membayar hutang dari pembeliannya atas sejumlah barang dari
    PEMOHON dan kreditur lainnya, dan karena itu Permohonan Pernyataan
    Kepailitan ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam
    ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang
    Kepailitan. Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

13. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana diatas, dan oleh
    karena ada kekuatiran yang sangat beralasan bahwa TERMOHON akan
    mengalihkan seluruh harta dan kekayaannya kepada orang atau pihak
    lain untuk menghindari permohonan ini, maka untuk menjaga agar
    permohonan ini tidak menjadi sia sia, sangatlah beralasan bagi
    PEMOHON untuk memohon agar sebelum mengambil putusan atas
    PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ini, Majelis Hakim meletakan
    sita jaminan atas seluruh kekayaan TERMOHON yang hingga saat
    permohonaan ini diajukan dan baru diketahui PEMOHON berupa:

- Tanah dan Bangunan secara keseluruhan yang kini menjadi lokasi
Kantor Pusat TERMOHON, yaitu di Jalan Siliwangi, Nomor: 333,
Cibatu, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat.;

Hal 4 dari 28 hat.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

• Seluruh kendaraan operasional dan kendaraan atas nama PT.
  ALPINDO MITRA BAJA milik TERMOHON;

• Mesin-mesin yang tertanam yang terdapat dalam dan dilokasi PT.
  ALPINDO MITRA BAJA milik TERMOHON;

Maka, berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan diatas, kiranya
berkenan KETUA PENGADILAN NIAGA pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat memriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada
   saat putusan diucapkan;

3. Menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Menunjuk dan mengangkat Kurator, serta menetapkan besaran
   imbalannya setelah Kurator menjalankan tugasnya;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
para pihak hadir masing-masing untuk Pihak Pemohon datang menghadap
Kuasanya Anggiat Panggabean, SH, Advokat pada Kantor Advokat &
Kurator/Pengurus “ANGGIAT PANGGABEAN & REKAN”, beralamat
Perumahan Royal Residence Blok B.2 (Bignonia), Nomor 5 Kelurahan Ujung
Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Mei 2016, untuk Termohon datang menghadap
Kuasan.H.,M.H. dan Lonna Yohanes Lengkong, S.H.,M.H., Advokat pada
HENDRI J PANDIANGAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Graha
Chantia, 2^nd floor, Jalan Bangka Raya No.6 Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pernyataan Pailit yang
diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon telah
mengajukan Jawaban tanggal 21 September 2016, sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil
Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Juli 2016, kecuali terhadap
hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

DALAM EKSEPSI

Hal 5 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN. Jkt.Pst.

1. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM
   LITIS CONSORTIUM);

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan aquo yang mendudukan
   PT Alpindo Mitra Baja sebagai TERMOHON adalah tidak tepat dan
   tidak berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang No. 37 Tahun
   2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
   Utang;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 2 Ayat (1) Bab II tentang
   Kepailitan Bagian Kesatu Syarat dan Putusan Pailit, dinyatakan jelas:
   “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
   lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
   dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas
   permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
   kreditornya”.

Artinya, dalam hal ini PEMOHON disyaratkan 2 (dua) atau lebih
Kreditor. Sedangkan dalam permohonan aquo, yang menjadi
PEMOHON adalah PT Persada Nusantara Steel.

Dengan demikian hanya ada 1 (satu) Kreditor saja sebagai
PEMOHON dalam perkara aquo.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat
sebagaimanan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum
bagi Termohon untuk mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat
untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dalam Perkara Aquo.

2. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR
   LIBEL);

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur dan
tidak jelas, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak merinci
dengan detil terkait dasar penagihan Pemohon dalam Permohonan
aquo;

Adapun Pemohon tidak mempunyai dasar-dasar hukum yang jelas
dalam mengajukan Permohonan a quo. Sehingga perlu pembuktian lebih
lanjut yang tidak sederhana dalam pemeriksaan melalui proses perkara
perdata biasa/umum di Pengadilan Negeri;

Oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk meminta
kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Permohonan
Pemohon dalam perkara aquo.

Hal 6 dan 28 hal.Putusan No.39/Pallit/2016/PN. Jkt.Pst.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang utuh
   dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban
   sebagaimana telah diuraikan di atas;

2. Bahwa sekali lagi Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil
   hukum yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang
   secara sah dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

3. Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada
   tanggal 27 Juli 2016 di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta
   Pusat, perkenankan Termohon mendudukan persoalan ini sebagai
   berikut:

1. Pada tanggal 10 Juni 2016 telah diajukan Permohonan Pembatalan

Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/
PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat oleh PT Jtrust Investment Indonesia, dengan register
Perkara No. 05/Pdt.Sus-Pembatalan

Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana Majeiis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
memutus perkara tersebut pada tanggal 16 Agustus 2016,. yang pada
intinya Putusan tersebut memutuskan menolak seluruh permohonan
pemohon dalam perkara tersebut;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU,
batas waktu kasasi atas putusan tersebut adalah 8 (delapan) hari
sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam hal ini adalah batas waktu
kasasi diajukan_paling lambat tanggal 24 Agustus 2016;

2. PEMOHON dalam perkara aquo (No. 39/Pdt.Sus-Pailit/2016/
   PN.Niaga.Jkt.Pst) mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit pada
   tanggal 27 Juli 2016;

Dikaitkan dengan fakta hukum di atas, ternyata Permohonan
Pernyataan Pailit Pemohon dalam perkara aquo didaftarkan pada
saat masih berlangsung pemeriksaan Perkara Pembatalan
Perdamaian No. 05/Pdt.Sus-Pembatalan

Perdamaian/2016/PN.Niaga, Jkt.Pst.;

Bahkan Sidang Pertama perkara aquo, yaitu tanggal 22 Agustus
2016 dilaksanakan pada saat masih dalam masa waktu pengajuan

Hal 7 dan 28hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

Kasasi Perkara Pembatalan Perdamaian No. 05/Pdt.Sus-
Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst. yang belum
berkekuatan hukum tetap.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU
   ditegaskan sebagai berikut:

“Apabila permohonan pemyataan pailit dan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat
yang bersamaan, penvohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. ”

Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan
dan PKPU tersebut, permohonan Pernyataan Pailit Pemohon dalam
perkara aquo tidak dapat diterima pendaftarannya.

4. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pendaftaran Perkara Aquo
   (No. 39/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) pada tanggal 27 Juli
   2016, telah menyalahi ketentuan hukum acara, oleh karena
   didaftarkan dalam masa Perkara Pembatalan Perdamaian No.
   05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst. masih
   belum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan
   Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi termohon untuk menolak
tegas permohonan pemohon dalam perkara aquo, dan mohon kepada
majelis hakim yang terhormat untuk menolak seluruh permohonan
pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan demi hukum permohonan
pemohon dalam perkara aquo tidak dapat diterima;

4. Bahwa selanjutnya izinkan juga TERMOHON menyampaikan fakta
   berikut:

1. Pada saat ini juga sedang berlangsung pemeriksaan Perkara
   Pembatalan Perdamaian dalam Perkara Penundaan Kewajiban
   Pembayaraan Utang (PKPU) Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/
   PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
   Jakarta Pusat dengan register Perkara No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
   Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah didaftarkan pada
   tanggal 25 Agustus 2016, dengan Para Pihak sebagai berikut:
   PEMOHON:

• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (Pemohon I);

• PT Bank BNI Syariah (Pemohon II);

Hal 8 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN. Jkt.Pst.

• PT Pandawa Jaya Steel (Pemohon III); dan

• PT Pelita Tatamas Jata (Pemohon IV).

TERMOHON:

• Koperasi Bina Usaha (Termohon I); dan

• PT Alpindo Mltra Baja (Termohon II).

Yang saat ini sudah masuk tahap pemeriksaan sidang dengan
agenda Jawaban dari Termohon pada hari Selasa tanqqal 20
September 2016 kemarin;

2. Bahwa dalam Perkara Pembatalan Perdamaian No. 08 /Pdt.Sus-
   Pembatalan Perdamaian/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst, yang dibatalkan
   adalah Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan
   Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
   03/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September
   2015.

Artinya perkara tersebut adalah kelanjutan dari Perkara PKPU No.
03/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga memenuhi
syarat ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU
   ditegaskan bahwa:

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat
yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu

4. Berdasarkan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan
   Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka demi hukum
   perkara aquo (Perkara Permohonan Pernyataan Pailit No.
   39/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) harus ditunda
   pemeriksaannya hingga diputusnya Perkara Pembatalan
   Perdamaian No. 08/Pdt.Sus/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi termohon untuk memohon
kepada kepada majelis hakim yang terhormat untuk menunda
pemeriksaan perkara aquo hingga adanya putusan perkara pembatalan
perdamaian no. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Jkt.Pst

Hal 9 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

atau setidak-tidaknya menyatakan demi hukum permohonan pemohon
dalam perkara aquo tidak dapat diterima.

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ketentuan
   Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
   PKPU, yang mensyaratkan dalam Permohonan Pernyataan Pailit HARUS
   diajukan oleh dua atau lebih Kreditor. Sedangkan permohonan aquo oleh
   Pemohon dalam perkara a quo hanya diajukan oleh yang 1 (satu)
   Kreditor, yaitu PT PERSADA NUSANTARA STEEL.

Oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi TERMOHON untuk
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo untuk menolak seluruh permohonan Pemohon, atau setidak-
tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima
(NO).

6. Bahwa TERMOHON menolak tegas dalil PEMOHON yang menyatakan
   utang Pemohon sebesar Rp 4.215.838.950,- (empat milyar dua ratus lima
   betas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh
   rupiah).

Hal tersebut hanyalah pernyataan sepihak Pemohon semata tanpa
mempertimbangkan fakta sebenarnya tentang adanya pembayarang dari
Termohon kepada Pemohon.

TERMOHON telah melakukan komunikasi dengan pihak Pemohon terkait
utang tersebut, dan telah ada beberapa kali melakukan pembayaran dari
Termohon kepada Pemohon, dengan total pembayaran sejumlah Rp
318.430.526,- (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu
lima ratus dua puluh enam rupiah).

7. Bahwa TERMOHON menolak tegas dan sangat keberatan dengan dalil
   Pemohon yang menyatakan bahwa adanya utang sejumlah Rp
   557.488.414,- (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh
   delapan ribbu empat ratus empat belas rupiah), akibat biaya administrasi
   pencairan bilyet giro.

Hal tersebut bukanlah utang sebagaimana yang dimaksud dalam UU
Kepailitan dan PKPU, karena biaya administrasi tersebut adalah hal yang
mengada-ada dan menjadi tangunggan PEMOHON sendiri. Akan tetapi
Pemohon mendalilkan seolah-olah menjadi beban dari Termohon.

Hal 10 dan 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

Faktanya tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon
terkait biaya administrasi pencairan bilyet giro tersebut, termasuk
kesepakatan siapa yang menanggung biaya administrasi tersebut.
Sehingga TERMOHON keberatan dan menolak tegas dalil utang biaya
administrasi yang dituntut oleh PEMOHON tersebut.

8. Bahwa berdasarkan hal di atas, menjadi persoalan hukum terkait: berapa
   sebenarnya jumlah utang TERMOHON kepada PEMOHON? Masih ada
   perbedaan jumlah utang tersebut antara versi Pemohon dengan jumlah
   utang bersi Termohon. Hal ini masih harus dibahas antara PEMOHON
   dengan TERMOHON dengan duduk bersama secara musyawarah
   kekeluargaan.

Oleh karena masih adanya beberapa hal yang masih perlu diklarifikasi
dan diluruskan bersama oleh Termohon dan Pemohon terkait dengan
jumlah kewajiban utang sebenarnya (nil) Termohon kepada Pemohon.
Karena jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon tidak sepenuhnya
tepat.

Artinya persoalan jumlah utang ini menjadi sengketa bagi Termohon dan
Pemohon yang adalah pembuktian yang tidak sederhana dan rumit,
sehinga tidak tepat apabila Pemohon langsung mengajukan permohonan
pernyataan pailit terhadap Termohon.

9. Berkaitan dengan adanya perbedaan jumlah utang yang didalilkan oleh
   Pemohon dengan jumlah utang yang diakui Termohon, maka hal ini
   membuktikan tidak sederhananya permasalahan hukum ini, sehingga
   memerlukan klarifikasi dan saling cross check dari kedua belah pihak
   untuk menentukan berapa sebenarnya jumlah utang yang ada.

Dengan demikian, permohonan Pemohon ini tidak memenuhi syarat
pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang disyaratkan oleh UU
Kepailitan dan PKPU, khususnya tentang kesederhanaan utang yang
menjadi salah satu syarat dalam Kepailitan;

PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau uraian fakta-fakta hukum di atas

maka dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis

Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima,

memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal 11 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

Menerima seluruh eksepsi yang disampaikan oleh TERMOHON;
DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit untuk seluruhnya;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan Termohon
   dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan sah dan berharga
   sita jaminan yang telah diletakkan pada saat putusan diucapkan;

4. Menolak segala permohonan atas penunjukkan dan pengangkatan
   Hakim Pengawas serta Kurator yang diajukan oleh Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
   perkara ini;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono)\

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, sebagai
berikut;

1. Bukti P-1

Fotokopi Faktur Barang (yang terdiri dari foto kopi Faktur
Pengiriman Barang, Surat Jalan, Puchase order), dan Faktur
Pajak selama periode dari tanggal 26 September 2014 sampai
dengan tanggal 06 Maret 2015 sebanyak 26 (dua puluh enam)
berkas yang disusun sesuai dengan tanggal Faktur Barang dan
Faktur Pajak dengan diberi tanda P-1, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 26 September 2014 terdiri dari 2 (dua) berkas :

No. Faktur Faktur Pajak

IX/14/017486 010.002 52488277

IX/14/017482 010.002 52466291

2. Tanggal 4 Oktober 2014 terdiri satu berkas:

No. Faktur Faktur Pajak

X/14/017484 010.002 52488840

3. Tanggal 6 Oktober 2014 terdiri satu berkas:

No. Faktur Faktur Pajak

X/14/0182644 010.002 52488921

4. Tanggal 20 November 2014 terdiri satu berkas:

No. Faktur Faktur Pajak

Hal 12 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

XI/14/021555 010.003 34355903

5. Tanggal 21 November 2014 terdiri 2 (dua) berkas:
No. Faktur Faktur Pajak

XI/14/021557 010.003 34355882

XI/14/021931 010.003 34355887

6. Tanggal 25 November 2014 terdiri 4 (empat) berkas:
No. Faktur Faktur Pajak

XI/14/021913
XI/14/021914
XI/14/021912
XI/14/021556

3. 34356111

3. 34356135

3. 34356146

3. 34356148

7. Tanggal 28 November 2014 terdiri satu berkas:

No. Faktur Faktur Pajak

XI/14/022339 010.003 34356367

8. Tanggal 04 Desember 2014 terdiri 2 (dua) berkas:
No. Faktur Faktur Pajak
XII/14/022893 010.003 34356820

XI1/14/022915 010.003 34356823

9. Tanggal 05 Desember 2014 terdiri satu berkas:
No. Faktur Faktur Pajak
XI1/14/022988 010.003 34356968

10. Tanggal 09 Desember 2014 terdiri 3 (tiga) berkas:
No. Faktur Faktur Pajak
XI1/14/023216 010.003 34357128

XI1/14/023222 010.003 34357129

XI1/14/023223 010.003 34357134

11. Tanggal 19 Desember 2014 terdiri 7 (tujuh) berkas:
No. Faktur Faktur Pajak

XI1/14/023946
XI1/14/023812
XI1/14/024045
XII/14/024062
XII/14/024060
XII/14/024058
XI1/14/024052

3. 34357950

3. 34357997

3. 34358004

3. 34358005

3. 34358006

3. 34358007

3. 34358011

12.Tanggal 20 Desember 2014 terdiri satu berkas:

Hal 13 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

	No. Faktur	Faktur Pajak
	XII/14/024134	010.003 34358047
	13.Tanggal 23 Desember 2014 terdiri 5 (lima) berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	XI1/14/024345	010.003 34358215
	XI1/14/024055	010.003 34358222
	XII/14/024059	010.003 34358224
	XII/14/024054	010.003 34358225
	XI1/14/024323	010.003 34358226
	14.Tanggal 27 Desember 2014 terdiri 6 (enam)		berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	XI1/14/024604	010.003 34358469
	XI1/14/024605	010.003 34358470
	Xll/14/024606	010.003 34358471
	XII/14/024607	010.003 34358472
	XII/14/024608	010.003 34358473
	XI1/14/024609	010.003 34358474
	15.Tanggal 07 Januari 2015 terdiri 4 (empat) berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	1/15/000120	010.000 61103481
	1/15/000119	010.000 61103489
	1/15/000118	010.000 61103490
	1/15/000116	010.000 61103491
	16.Tanggal 16 Januari 2015 terdiri 8 (delapan)		berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	1/15/000651	010.000 61104234
	1/15/000650	010.000 61104235
	1/15/000388	010.000 61104236
	1/15/000373	010.000 61104237
	1/15/000273	010.000 61104238
	1/15/000892	010.000 61104239
	1/15/000387	010.000 61104240
	1/15/000993	010.000 61104253
	17.Tanggal 19 Januari 2015 terdiri 1 (satu) berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	1/15/001122	010.000 61104469

Hal 14 dan 28 hal.Putusan No.39/PaHit/2016/PN.Jkt.Pst.

18.Tanggal 20 Januari 2015 terdiri 10 (sepuluh) berkas: No. Faktur	Faktur Pajak
1/15/001137	010.000	61104419
1/15/001138	010.000	61104427
1/15/001159	010.000 61104428
1/15/001160	010.000	61104429
1/15/001141	010.000	61104430
1/15/001158	010.000	61104431
1/15/001178	010.000	61104432
1/15/001140	010.000 61104433
1/15/001139	010.000	61104434
1/15/001124	010.000	61104468

19.Tanggal 22 Januari 2015 terdiri 6 (enam) berkas: No. Faktur Faktur Pajak 1/15/001273	010.000	61104561
1/15/001266	010.000	61104594
1/15/001260	010.000	61104595
1/15/001364	010.000	61104596
1/15/001363	010.000	61104597
1/15/001349	010.000	61104598
Tanggal 29 Januari 2015 terdiri 8 (dels
No. Faktur	Faktur Pajak
1/15/001665	010.000	61105144
1/15/001718	010.000	61105145
1/15/001526	010.000	61105146
1/15/001527	010.000	61105147
1/15/001528	010.000	61105148
1/15/001529	010.000	61105149
1/15/001732	010.000	61105160
1/15/001719	010.000	61105163

21. Tanggal 02 Februari 2015 terdiri 3 (tiga) berkas:

No. Faktur Faktur Pajak
11/15/001968 010.000 61105301

11/15/001867 010.000 61105302

11/15/001866 010.000 61105330

21. Tanggal 06 Februari 2015 terdiri 3 (tiga) berkas:

Hal 15 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

	No. Faktur	Faktur Pajak
	11/15/002320	010.000 61105669
	11/15/002348	010.000 61105672
	11/15/002336	010.000 61105673
	23.Tanggal 13 Februari 2015 terdiri 14 (empat belas)
	berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	11/15/002847	010.000 61106039
	11/15/002848	010.000 61106040
	11/15/002843	010.000 61106041
	11/15/002845	010.000 61106042
	11/15/002844	010.000 61106043
	11/15/002792	010.000 61106044
	11/15/002795	010.000 61106045
	11/15/002793	010.000 61106046
	11/15/002794	010.000 61106047
	11/15/002849	010.000 61106048
	11/15/002790	010.000 61106049
	11/15/002789	010.000 61106050
	11/15/002796	010.000 61106051
	11/15/002797	010.000 61106052
	24.Tanggal 14 Februari 2015 terdiri 1 (satu) berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	11/15/002846	010.000 61106083
	25.Tanggal 04 Maret 2015 terdiri dari 1 (satu) berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	111/15/004149	010.000 61107158
	26.Tanggal 06 Maret 2015 terdiri dari 2 (dua) berkas:
	No. Faktur	Faktur Pajak
	111/15/004416	010.000 61107345
	111/15/004148	010.000 61107356
	Seluruh Faktur sesuai dengan tanggal pengiriman sebanyak 26
	berkas dengan nilail tagihan sebesar Rp. 4.215.838.950,-
2. Bukti P-2 :	Fotokopi Bilyet Giro sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar
	dari Bank BRI, Bank	BRI Syariah dan Bank Panin Syariah
	dengan total seluruhnya sebesar Rp. 4.215.838,950,-

Hal 16 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

Masing masing bilyet giro tersebut ditandai sebagai Bukti P-2,
yaitu sebagai berikut:

1. Bilyet Giro Bank Panin Syariah 030217 tanggal 22
   Februari 2015 sebesar Rp. 125.076.056,-

2. Bilyet Giro Bank Panin Syariah 030216 tanggal 21
   Februari 2015 sebesar Rp. 323.451.590,-

3. Bilyet Giro Bank BRI 870735 tanggal 9 Maret 2015
   sebesar Rp. 286.397.134,-

4. Bilyet Giro Bank BRI 870738 tanggal 12 Maret 2015
   sebesar Rp. 41.557.454,-

5. Bilyet Giro Bank BRI 870739 tanggal 14 Maret 2015
   sebesar Rp. 282.577.900,-

6. Bilyet Giro Bank BRI 870740 tanggal 14 Maret 2015
   sebesar Rp. 46.930.180,-

7. Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187317 tanggal 14 Maret
   2015 sebesar Rp. 279.046.557,-

8. Bilyet Giro Bank BRI 652621 tanggal 16 Maret 2015
   sebesar Rp. 334.849.790,-

9. Bilyet Giro Bank BRI 87741 tanggal 18 Maret 2015
   sebesar Rp. 155.939.390,-

10. Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187318 tanggal 20 Maret
    2015 sebesar Rp. 43.503.573,-

11. Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187320 tanggal 20 Maret
    2015 sebesar Rp. 64.100.400,-

12. Bilyet Giro Bank Panin Syariah 030218 tanggal 20 Maret
    2015 sebesar Rp. 63.723.660,-

13. Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187319 tanggal 20 Maret
    2015 sebesar Rp. 35.214.413,-

14. Bilyet Giro Bank BRI 870742 tanggal 21 Maret 2015
    sebesar Rp. 179.947.020,-

15. Bilyet Giro Bank BRI 882786 tanggal 8 April 2015
    sebesar Rp. 25.606.343,-

16. Bilyet Giro Bank BRI 882787 tanggal 11 April 2015
    sebesar Rp. 76.104.411,-

17. Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187508 tanggal 18 April
    2015 sebesar Rp. 147.335.210,-

Hal 17 dan 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

	Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187512 tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 258.764.880,- Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187511 tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 112.241.690,- Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187510 tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 223.751.550,- Bilyet Giro Bank BRI Syariah 187509 tanggal 18 April 2015 sebesar Rp. 366.028.560,- Bilyet Giro Bank BRI 263754 tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp. 61.303.834,- Bilyet Giro Bank BRI 263755 tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp. 30.005.001,- Bilyet Giro Bank BRI 263756 tanggal 9 Mei 2015 sebesar Rp. 53.111.630,- Bilyet Giro Bank BRI 263757 tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp. 232.066.010,- Bilyet Giro Bank BRI 263758 tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 204.821.749,- Bilyet Giro Bank BRI 263760 tanggal 17 Mei 2015 sebesar Rp. 121.363.385,- Bilyet Giro Bank BRI 263762 tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 17.756.534,- Bilyet Giro Bank BRI 263763 tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 82.382.066,-
3. Bukti P-3 :	Fotokopi Surat Somasi Pertama tertanggal 19 April 2016 kepada TERMOHON dari Kantor Pengacara ANGGIAT PANGGABEAN & REKAN.
4. Bukti P-4:	Fotokopi Surat Somasi Kedua tertanggal 27 April 2016 kepada termohon dari Kantor Pengacara Anggiat Panggabean & Rekan.
5. Bukti P-5 :	Fotokopi Surat Somasi Ketiga (Terakhir) tertanggal 6 Juni 2016 kepada TERMOHON dari Kantor Pengacara Anggiat Panggabean & Rekan.
6. Bukti P-6 :	Fotokopi Faktur (yang terdiri dari Faktur Barang dan Faktur Pajak) milik PT. KARYA MANDIRI SEMESTA sebanyak 20 (dua puluh) berkas dalam jangka waktu jangka periode tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014, yang Pemohon

Hal 18 dan 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN. Jkt.Pst.

beri tanda P-6, terdiri dari:

1. Faktur no: 83617573 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617573.

2. Faktur no: 83617570 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617570.

3. Faktur no: 83617427 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617427.

4. Faktur no: 83617425 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617425.

5. Faktur no: 83617370 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617370.

6. Faktur no: 83617383 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617383.

7. Faktur no: 83617363 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617360.

8. Faktur no: 83617357 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617357.

9. Faktur no: 83617345 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
   83617345.

10. Faktur no: 83617289 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83617289.

11. Faktur no: 83617288 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83617288.

12. Faktur no: 83617287 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83617287.

13. Faktur no: 83617286 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83617286.

14. Faktur no: 83617284 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83617284.

15. Faktur no: 83617281 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83617281.

16. Faktur no: 83616996 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83616996.

17. Faktur no: 83616688 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.
    83616688.

18. Faktur no: 83616686 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14.

Hal 19 dan 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

	83616686. Faktur no: 83616682 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14. 83616682. Faktur no: 83616680 dan Faktur Pajak no: 010.002. 14. 83616680. Seluruh Faktur sesuai dengan tanggal pengiriman sebanyak 20 berkas dengan nilail tagihan sebesar Rp. 1.496.886.182,-
7. BuktiP-7	Fotokopi 8 (delapan) lembar bilyet giro sebagai pembayaran dari TERMOHON kepada Kreditor lainya selain PEMOHON, yaitu PT. KARYA MANDIRI SEMESTA, terdiri dari: Bilyet giro Bank BRI nomor: 870727 tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp. 209.167.880,- Bilyet giro Bank BRI Syariah nomor: 187325 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 298.792.639,- Bilyet giro Bank BRI nomor: 870728 tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 213.356.801,- Bilyet giro Bank BRI nomor: 870729 tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp. 42.216.460,- Bilyet giro Bank BRI Syariah nomor: 187322 tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp. 313.748.145,- Bilyet giro Bank BRI Syariah nomor: 187324 tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp. 232.455.707,- Bilyet giro Bank BRI Syariah nomor: 187377 tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp. 107.639.290,- Bilyet giro Bank BRI Syariah nomor: 187376 tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp. 79.509.260,-
8. Bukti P-8 :	Surat Jalan Pengiriman Barang kepada TERMOHON dari PT. SINARWAJA INDAH Periode tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015, terdiri dari: Surat Jalan Nomor: P55581 Surat Jalan Nomor: P55579 Surat Jalan Nomor: P55580 Surat Jalan Nomor: P55518 Surat Jalan Nomor. P55857 Surat Jalan Nomor: P55858 Surat Jalan Nomor: P55582

Hal 20 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Termohon Pailit telah mengajukan bukti berupa foto-copy surat-surat yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut: 1. Bukti T-1	Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. Nomor03/Pdt.Sus.PKPU/2015/ PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 16 Agustus 2016;
2. Bukti T-2	Fotokopi Permohonan Pembatalan Perdamaian Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitor Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja Tertanggal 09 September 2015 Yang Telah Disahkan (Homologasi) Berdasarkan Putusan Pengadlan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst Tertanggal 22 September 2015 sebagaimana tercatat dalam perkara nomor: 08/Pdt.Sus.Pemb.Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2016;
3. Bukti T-	Print Out informasi transaksi yang diperoleh dari
3a :	klikbcabisinis(®klikbca.com tanaaal 01 Oktober2015:
Bukti T-	Print Out informasi transaksi yang diperoleh dari
3b	klikbcabisinisO.klikbca.com tanaaal 28 Oktober 2015:
Bukti T-	Print Out Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri
3c	periode 01 November 2015 dan 30 November 2015;
4. Bukti T-4	Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt- Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-4 telah disesuaikan dengan surat
aslinya di persidangan, sedangkan bukti T-2 dan T-3 tidak dapat
diperlihatkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Pailit dan Termohon Pailit
telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 September
2016;

Menimbang, bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan ditunjuk pada berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak

Hal 21 dan 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN. Jkt.Pst.

terpisahkan dari putusan ini dan seluruhnya dianggap telah turut
dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan dalam permohonannya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon
kurang pihak (plurium litis consorcium) karena hanya diajukan oleh 1 (satu)
orang Kreditor sebagai Pemohon dan permohonan Pemohon kabur (obscuur
libel) karena tidak merinci secara detil dasar penagihan Pemohon terhadap
Termohon sehingga membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa kepailitan pada dasarnya adalah merupakan
perkara perdata khusus yang formalitas pengajuannya telah diatur secara
rigid (kaku) dalam undang-undang khusus untuk itu yaitu Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah
mengatur secara tegas syarat-syarat pengajuan permohonan pailit,
diantaranya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan diajukan
oleh satu atau lebih kreditor dan dalam Pasal 8 ayat (4) disebutkan bahwa
permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut merupakan sebagian dari
persyaratan pokok yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pailit,
dimana tentang hal tersebut merupakan bagian yang harus dibuktikan oleh
Pemohon dan dipertimbangkan dalam pokok perkara untuk dapat dikabulkan
atau tidak dikabulkannya permohonan pailit;

Hal 22 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua hal yang menjadi materi
eksepsi Termohon tersebut adalah merupakan bagian dari persyaratan
pokok yang merupakan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan
dalam pokok perkara, maka eksepsi Termohon tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pailit adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon
mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan mohoh agar
Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan
alasan yang pada pokoknya:

• Bahwa antara tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 6 Maret 2015
  Termohon memesan barang dari Pemohon dengan 98 (sembilan puluh
  delapan) Surat Permintaan Pembelian (Purchasing Order);

• Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh pesanan Termohon tersebut
  dan utuk itu Termohon telah melakukan pembayaran dengan 29 (dua
  puluh sembilan) lembar bilyet giro Bank BRI, Bank BRI Syariah dan Bank
  Panin Syariah dengan total nilai Rp4.215.838.950,00 (empat milyar dua
  ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus
  lima puluh rupiah);

• Bahwa ternyata seluruh bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan (ditolak
  oleh Bank yang bersangkutan), dimana penolakan oleh Bank tersebut
  menimbulkan biaya administrasi sejumlah Rp557.488.414,00 (lima ratus
  lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus
  empat belas rupiah);

• Bahwa Pemohon telah menagih pembayaran tersebut kepada Termohon
  dan telah mengajukan somasi/teguran, akan tetapi Termohon tidak
  mengindahkan dan tidak melakukan pembayaran barang-barang tersebut;

• Bahwa Termohon juga mempunyai tagihan pembayaran hutang
  pembelian barang kepada kreditor lainnya yaitu PT. Karya Mandiri
  Semesta dan PT. Sinarwaja Indah;

Hal 23 dari 28 hal.Putusan No. 39/Pailit/2016/PN. Jkt. Pst.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya
Pemohon Pailit mengajukan surat bukti P-1 s/ P-8 sebagaimana tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan bukti-bukti tersebut diatas
Pemohon Pailit mohon agar Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala
akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit dalam jawabannya membantah
dan mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pembayaran untuk
sebagian tagihan dan juga mendalilkan bahwa permohonan pailit a quo
diajukan oleh Pemohon pada saat Termohon sedang dalam proses
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 mohon agar permohonan pailit a quo ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
tersebut, Termohon mengajukan surat bukti T-1 s/d T-4;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil adanya permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Majelis Hakim
sebelum mempertimbangkan mated permohonan pailit yang diajukan
Pemohon, akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang adanya
permohonan PKPU tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 yaitu Putusan Nomor 03/Pdt-
Sus/PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 22 September 2015, ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, PT. Bank Wood Saudara Indonesia
   1960 Tbk (sebagai Pemohon I) dan PT. Bank BNI Syariah (sebagai
   Pemohon II) telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban
   Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Koperasi Bina Usaha (sebagai
   Termohon I) dan PT. Alpindo Mitra Baja (sebagai Termohon II);

2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, telah dijatuhkan putusan yang
   mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Koperasi Bina
   Usaha (sebagai Termohon I) dan PT. Alpindo Mitra Baja (sebagai
   Termohon II) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hal 24 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN. Jkt.Pst.

Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya untuk
selama 45 (empat puluh lima) hari;

3. Bahwa pada tanggal 22 September 2015, telah dijatuhkan putusan yang
   menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor
   03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN. Niaga Jkt.Pst. demi hukum berakhir dengan
   menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (Koperasi
   Bina Usaha dan PT. Alpindo Mitra Baja) dalam PKPU dengan Para
   Kreditornya yaitu : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1960 Tbk, PT .
   Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT.
   Bank BNI (Persero) Tbk., PT. Bank Andara, Lembaga Pengelola Dana
   Bergulir (LPDB), PT. Orix Indonesia Finance dan PT. Bank Mutiara Tbk.;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 yaitu Permohonan Pembatalan
Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitor Koperasi Bina
Usaha dan PT. Alpindo Mitra Baja Tertanggal 9 September 2015 Yang Telah
Disahkan (Homologasi) Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/Pdt-

Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. Tertanggal 22 September 2015,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan
   Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permohonan Pembatalan Homologasi di
   bawah register No.08/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.
   Jkt.Pst.;

2. Bahwa pembatalan Homologasi diajukan oleh PT. Bank Woori Saudara
   1960 Tbk (sebagai Pemohon I), PT. Bank BNI Syariah (sebagai
   Pemohon II); PT. Pandawa Jaya Steel (sebagai Pemohon III) dan PT.
   Pelita Tatamas Jaya (sebagai Pemohon IV);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Kreditor Termohon dalam
   Homologasi, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV bukanlah Kreditor
   dalam Homologasi',

4. Bahwa pemeriksaan (persidangan) permohonan tersebut saat ini sedang
   berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Pemohon Pailit
dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) telah berakhir pada saat putusan pengesahan

Hal 25 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan permohonan
pembatalan perdamaian bukanlah kelanjutan dari perkara Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dengan demikian tidaklah
berdasar hukum memberlakukan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan
dan PKPU dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

▼ bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) tidak memberi defenisi secara tegas tentang
apa yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU);

* bahwa secara umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
diartikan sebagai tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang
melalui putusan Hakim Niaga kepada pihak kreditor dan debitor untuk
merencanakan cara-cara pembayaran utang yang dituangkan dalam
perdamaian (homologasi):

bahwa pada dasarnya filosofi Pailit dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) adalah sama yaitu dibayarnya utang-utang
kepada kreditor;

^ bahwa perbedaannya adalah pada kontriuksi hukumnya, yaitu Pailit
melalui pemberesan terhadap harta pailit, sedangkan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberi kesempatan kepada
debitor untuk tetap berusaha hingga nantinya mampu membayar utang-
utangnya kepada debitor;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada prinsipnya Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dapat dinyatakan berakhir setelah Debitor
membayar utang-utangnya kepada Kreditor sesuai homologasi,

■* bahwa apabila permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan karena
debitor tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam
perdamaian, maka dalam putusan yang mengakhiri Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU), debitor dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa perkara pembatalan perdamaian

Hal 26 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

adalah merupakan kelanjutan dari perkara Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa apabila Debitor dinyatakan pailit, maka demi
hukum terbuka kesempatan bagi Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai
kreditor;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal
229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan Pemohon
dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pailit dinyatakan ditolak,
maka dalil-dalil selebihnya dari Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan untuk
itu, untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ditolak maka Pemohon
dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 229 ayat (3) dan pasal-pasal lainnya dari
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan Perundang-undangan
lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

• Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

• Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
  diperhitungkan sebesar Rp.416.000.,(empat ratus enam belas ribu
  rupiah).,.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jum’at tanggal 23
September 2016 oleh kami PARTAHI TULUS HUTAPEA..SH.MH., selaku
Ketua Majelis, JAMALUDDIN SAMOSIR.,SH.MH., dan LILIN
HERLINA..SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini

Hal 27 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.

diucapkan pada Senin tanggal 26 September 2016 oleh Majelis Hakim
tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu
oleh MARDIANA.SH.M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Pemohon Pailit dan Kuasa Hukum Termohon Pailit;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH. PARTAHI TULUS HUTAPEA,SH. MH.

LILIN HERLINA. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MARDIANA,SH.,M.H.

Hal 28 dan 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN. Jkt.Pst.