297/PDT/2015/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 297/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. JHONSON RAMSES HASUDUNGAN SIJABAT, ditulis juga IR. RAMSES SIJABAT ditulis juga RAMSES SIJABAT serta ditulis juga HASUDUNGAN SIJABAT, alamat Jalan M. Nawi Harahap No. 70 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARIMON NAINGGOLAN, SH., & PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH., Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Office “NAINGGOLAN & PARTNERS” berklantor dan berkedudukan di Jalan Setia Budi Simpang Pasar I No. 109 A Lt. 2 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

L a w a n

PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk, Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang beralamat Cabang di Medan Jalan Pemuda No. 16-22, dalam hal ini diwakili oleh Yani Benyamin selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Pan Indonesia Tbk Cabang Medan dan memberikan kuasa kepada : Bambang S Maryanto, SH,MH dan Nurdianto,SH Advokat dan Penasehat Hukum dari “Law Office Wahana Prawira” beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin,SH No. 6-A Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Gugatannya perlawanannya bertanggal 15 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2014 dibawah register perkara No. 23/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan Eksekusi dengan Terdalwan Eksekusi sebelumnya telah terikat dengan perjanjian kredit dengan Terlawan Eksekusi pada tanggal 16 Maret 2007 dengan nilai total pinjaman Kredit Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PKR) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dan bunga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

2. Bahwa kemudian atar penilaian dan pembayaran yang tepat waktu dari Pelawan Eksekusi, yakni 1 (satu) tahun kemudian (tahun kedua) Terlawan Eksekusi memberikan tambahan pinjaman kepada Pelawan Eksekusi dengan Fasilitas Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran (PTMA) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga total utang pokok Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyard tiga ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa atas Fasilitas Kredit tersebut, Pelawan Eksekusi menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan 3 (tiga) alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik No. 465/Teladan Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17/Teladan Barat dan Sertifikat Hak Milik No. 382/Teladan Timur kepada Terlawan Eksekusi sebagai jaminan atas Pinjaman Kredit tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

4. Bahwa akan tetapi salinan Akta Pengakuan Hutang (Perjanjian Kredit) beserta perubahannya tidak ada diberikan Terlawan Eksekusi kepada Pelawan Eksekusi, sehingga Pelawan Eksekusi tidak mengetahui secara jelas tentang kewajiban-kewajibannya beserta tanggal jatuh tempo pembayaran kewajibannya kepada Terlawan Eksekusi ;

5. Bahwa walaupun demikian Pelawan Eksekusi yang mempunyai itikat baik dalam melakukan pembayaran kewajibannya selalu membayarnya sekalipun tidak tepat waktunya oleh karena kondisi dan keadaan Usaha Pelawan Eksekusi yang tidak normal operasionalnya karena pada saat itu Pelawan Eksekusi mengalami sakit strok dan berobat ke Penang (Malaysia);

6. Bahwa hal tersebut terbukti dari sikap dan itikat baik dari Pelawan Eksekusi yang secara perlahan dan bertahap melunasi kewajibannya kepada Terlawan Eksekusi, dimana Pelawan Eksekusi pada tanggal 07 Februari 2011 telah menebus dan membayar lunas atas jaminan Sertifikat Hak Milik No. 382 sebagaimana surat roya (penghapusan) sertifikat tersebut dari pembebanan Hak Tanggungan peringkat I dan ke - II ;

7. Bahwa atas sisa kewajiban Pelawan Eksekusi yang belum dilunasi tersebut, Pelawan Eksekusi telah melakukan negosiasi dengan staf Terlawan Eksekusi yang bernama Yani Benyamin dan Indrawaty Wijaya sekitar bulan Mei 2011, dan saat itu ada kesepakatan lisan Pelawan Eksekusi membayar sebahagian yakni sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun 2 (dua) minggu kemudian kesepakatan lisan tersebut berubah menjadi sebesar Rp. 600.000.000,- dan kemudian berubah menjadi sebesar Rp. 800.000.000,- dan terakhir kalinya Terlawan Eksekusi menyatakan supaya Pelawan Eksekusi melunasi secara sekaligus bunga dan sisa hutang ;

8. Bahwa demikian juga dalam proses annaming dalam permohonan penetapan Sita Eksekusi dengan Register No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn terkesan tertutup, dimana Pelawan Eksekusi sama sekali tidak ada menerima Relaas Annaming tertanggal 30 September 2013 dan annaming tertanggal 23 Oktober 2013 tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan tersebut, dengan demikian penetapan Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Sita eksekusi tersebut adalah cacat hukum adanya dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut ;

9. Bahwa andai kata Pelawan Eksekusi ada menerima teguran/Annaming, maka Pelawan Eksekusi masih mempunyai kesempatan untuk mmebayar atau memberikan opsi lain yang sama dengan itu sehingga kedudukan Pelawan Eksekusi sebagai nasabah dari Teralwan Eksekusi dapat dijaga sebagaimana prinsip perbankan ;

10. Bahwa disamping hal tersebut, apabila dicemati Penetapan Sita Eksekusi tersebut dimana ada kejanggalan antara permohonan Terlawan Eksekusi tertanggal 07 Nopember 2013, namun annaming dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013 atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2013, hal tersebut berarti Pelawan Eksekusi lebih dahulu di annaming atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan kemudian Terlawan Eksekusi mengajukan permohonan Sita Eksekusi tanggal 07 Nopember 2013 ;

11. Bahwa sejatinya secara hukum tahapan eksekusi adalah adanya permohonan dari Pemohon (ic. Terlawan eksekusi) kemudian ditindaklanjuti dengan proses annaming dan selanjutnya pelaksanaan sita eksekusi, bukan malah sebaliknya sebagaimana dalam perkara a quo ;

12. Bahwa dengan demikian Pelawan Eksekusi sebagai pemilik syah atas sebidang tanah SHM No. 465/Desa/Kelurahan Teladan Barat atas nama Ir. Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M² setempat dikenal dengan Jalan Air Bersih No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Denai Kota Medan adalah sangat dirugikan dengan adanya permohonan eksekusi tersebut ;

13. Bahwa dengan demikian patut dan wajar Pelawan Eksekusi dalam mengajukan Perlawanan ini adalah sebagai Pelawan Eksekusi yang benar dan beritikat baik ;

14. Bahwa mengingat akan dilakukannya lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah tersebut sangat menimbulkan kerugian bagi Pelawan Eksekusi, oleh karena itu Pelawan Eksekusi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan memutuskan ;

Dalam Provisi

Menangguhkan/menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 2509 dengan akte Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2007 tanggal 03 April 2007 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 2509/2007 tanggal 08 Mei 2007 Jo. Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 193/2008 tanggal 18 Juni 2008 Jo. Surat Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) No. 6882/2008 tanggal 29 Juli 2008 terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 465/Desa/Kelurahan Teladan Barat terdaftar atas nama Ir. Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M² setempat dikenal denga Jalan Air Bersi No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

Dalam Poko Perkara

PRIMAIR

1. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang benar, berkepentingan dan beritikat baik ;

2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pemiik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 465/Desa/Kelurahan Teladan Barat terdaftar atas nama Ir. Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M² setempat dikenal denga Jalan Air Bersih No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Denai Kota Medan ;

3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tanggal 17 Desember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Sita Eksekusi tertanggal 07 Nopember 2013 No. 286/WP/XT/XI/2013 yang disampaikan oleh Terlawan Eksekusi dan atau kuasanya dicabut, dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 465/Desa/Kelurahan Teladan Barat terdaftar atas nama Ir. Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M² setempat dikenal denga Jalan Air Bersih No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Denai Kota Medan ;

4. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tanggal 24 Desember 2013 sebagai tindak lanjut dari Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tanggal 17 Desember 2013 dicabut, dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 465/Desa/Kelurahan Teladan Barat terdaftar atas nama Ir. Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M² setempat dikenal denga Jalan Air Bersi No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Denai Kota Medan ;

5. Menghukum Terlawan Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aque et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 21 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Upaya Hukum Yang Keliru

1. Bahwa Pelawan dalam perkara a-quo telah mengajukan upaya hukum Gugatan Perlawanan Eksekusi berkaitan dengan diletakkannya Sita Eksekusi atas objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) tertanggal 24 Desember 2013 No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn. Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Desember 2013 No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn.

2. Bahwa akan tetapi kedudukan Pelawan di dalam Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn tersebut diatas adalah selaku Termohon Eksekusi/Debitur 465/Teladan Barat dan dengan demikian kedudukan dalam perkara perlawanan a-quo Pelawan bukanlah selaku Pihak Ketiga yang berkeberatan atas dilaksanakannya Sita Eksekusi sebagaimana yang dinyatakan dalam petitum perlawanan Pelawan.

3. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia seharusnya atas perkara a-quo upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan upaya hukum Gugatan Perdata Biasa dan bukan Gugatan Perlawanan Eksekusi, karena Gugatan Perlawanan Eksekusi dengan petitum sebagaimana yang dituntut oleh Pelawan hanya dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang merasa hak dan kepentingannya terlanggar didalam pelaksanaan suatu Sita Eksekusi, hal ini sesuai dengan yang diuraikan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I Tahun 2009, halaman 101 bagian AK. 1. Yang menyatakan bahwa :

“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat diajukan pada hak-hak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL.1.”

4. Bahwa oleh karena Pelawan telah mengajukan upaya hukum yang keliru dimana seharusnya upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan adalah upaya hukum gugatan perdata biasa, maka upaya hukum Perlawanan Pelawan dalam perkara a-quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Tentang Petitum Gugatan Perlawanan Pelawan EDksekusi Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa didalam Petitum Gugatan Perlawanannya poin 3 dan poin 4 Pelawan Eksekusi telah menuntut sebagai berikut :

“Menyatakan Penetapak Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/PN-Mdn tanggal 17 Desember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Sita Eksekusi tertanggal 7 Nopember 2013 No. 286/WP/XT/XI/2013 yang disampaikan oleh Terlawan Eksekusi dam atau kuasanya dicabut, dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 465/Desa/Kel. Teladan Barat terdaftar atas nama Ir. Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M² setempat dikenal dengan Jln. Air Bersih No. 15 Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Denai, Kota Medan”.

“Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/EKS/HT/2013/PN-Mdn tertanggal 24 Desember 2013 sebagai tindak lanjut dari Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tanggal 17 Desember 2013 dicabut, dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 465/Desa/Kel. Teladan Barat terdaftar atas nama Ir.Ramses Sijabat dengan luas tanah 374 M² setempat dikenal dengan Jln. Air Bersih No. 15 Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Denai, Kota Medan”.

2. Bahwa akan tetapi didalam Petitum Gugatan Perlawanannya, Pelawan Eksekusi tidak ada menyatakan atau menuntut adanya cacat yuridis dari Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tanggal 24 Desember 2013 untuk dinyatakan Cacat atau tidak sah dan ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

3. Bahwa hal tersebut mengakibatkan Petitum Gugatan Perlawanan Pelawan poin 3 dan poin 4 menjadi kabur dan Tidak Jelas karena bagaimana mungkin Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tanggal 17 Desember 2013 dan Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tanggal 24 Desember 2013 tersebut dapat dimintakan untuk dinyatakan dicabut, dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan dinyatakan tidak berlaku, padahal tidak ada satupun Petitum Perlawanan Pelawan yang menuntut agar Penetapan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada poin 2 tersebut diatas terlebih dahulu dimohonkan untuk dinyatakan Cacat atau Tidak Sah.

4. Bahwa oleh karena Petitum Gugatan Perlawanan Pelawan poin 3 poin 4 adalah Kabur dan Tidak Jelas, maka patutlah jika Perlawanan Pelawan dalam perkara a-quo dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara dan tidak perlu untuk diulangi lagi;

2. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan Eksekusi kecuali yang telah dikemukakan secara tegas dalam jawaban di bawah ini;

3. Bahwa benar Pelawan Eksekusi telah berhutang kepada Terlawan Eksekusi yang berasal dari fasilitas kredit, seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 320/090/126/MED/07, tanggal 16 Maret 2007 Jo. Akta pengakuan Hutang Nomor : 38, tanggal 16 Maret 2007, yang diperbuat dihadapan Jhon Humffrey Maradu Situmorang,SH, Notaris di Medan Jo. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 161/142A/126-B/MED/08, tanggal 16 April 2008 Jo Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1210/150 C/110/MED/08, tanggal 17 Juni 2008 Jo. Akta Pengakuan Tambahan Hutang Nomor : 33, tanggal 17 Juni 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Humffrey Maradu Situmorang,SH., Notaris di Medan ;

4. Bahwa kredit yang diberikan oleh Terdakwa Eksekusi kepada Pelawan Eksekusi tersebut adalah dalam bentuk :

   1. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 16 Maret 2010.

   2. Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran (PTMA) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2010.

1. Bahwa benar sebagai jaminan atas hutang-hutang/kredit Pelawan Eksekusi tesebut, maka telah diberikan kepada Terlawan Eksekusi yaitu berupa :

   1. “Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 382/Teladan Timur, seluas 103 M2 (seratus tiga meter persegi), sbagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 08 Nopember 2006 Nomor : 18/Teladan Timur/2006, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Kelurahan Teladan Timur, tercatat atas nama Riris Suryani Boru Siahaan (isteri Pelawan Eksekusi/Penjamin), meliputi juga segala sesuatu yang ada terdapat berdiri serta ditanam diatas tanah tersebut terutama satu pintu rumah toko bertingkat permanent yang dilngkapi dengan aliran listrik, air leading serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal dengan Jalan Turi, Gang Bea Cukai No. 179.”

   2. “Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Teladan Barat, seluas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi), sebagaimana diruaikan dalam Gambar situasi tanggal 30 Maret 1992 Nomor : 1702/1992, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Kelurahan Teladan Barat, tercatat atas nama Hasudungan Sijabat (Pelawan Eksekusi), meliputi juga segala sesuatu yang ada terdapat berdiri serta ditanam diatas tanah tersebut terutama satu pintu rumah toko bertingkat permanent yang diengkapi dengan aliran listrik, air leading serta hak—hak atas langganannya, setempat dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja No. 174.”

   3. “Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat, seluas 347 m² (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Juni 2004 Nomor : 10/Teladan Barat/2004, terletak dalam propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Kelurahan Teladan Barat, tercatat atas nama Insinyur Ramses Sijabat (Pelawan Eksekusi), meliputi juga segala sesuatu yang ada terdapat berdiri serta ditanam diatas tanah tersebut terutama satu pintu rumah tempat tinggal permanent yang dilengkapi dengan aliran listrik, air leading serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal dengan Jalan Air Bersih No. 15.”

2. Bahwa benar terhadap objek jaminan pada poin 4.a tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik No. 382/Teladan Timur telah ditarik dan diserahkan oleh Terlawan Eksekusi, hal ini berkaitan adanya pembayaran atas sabagian kewajiban dari Pelawan Eksekusi, akan tetapi Pelawan Eksekusi masih ada mempunyai kewajiban yang belum selesai;

3. Bahwa selanjutnya meskipun tenggang waktu pelunasan hutang/kredit atas kedua fasilitas fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjam Tetap Modal Kerja Angsuran (PTMA) tersebut diatas telah berakhir masing-masing pada tanggal 16 Maret 2010 dan 17 Juni 2010, akan tetapi Pelawan Eksekusi tidak juga melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Terlawan Eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, hal mana sudah merupakan bukti bahwa Pelawan Eksekusi telah melalaikan kewajibannya;

4. Bahwa meskipun Pelawan Eksekusi telah berkali-kali diperingati oleh Terlawan Eksekuis akan tetapi Pelawan Eksekusi telah melakukan Wanprestasi dan dengan demikian Terlawan Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan terhadap Pelawan Eksekusi selaku Debitur, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 45/Eks/HT/ 2013/Pn-Mdn;

5. Bahwa Pemohon Eksekusi Akta Hak Tanggungan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 45/Eks/HT/2013/PN-Mdn tersebut Terlawan Eksekusi ajukan hanya terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Teladan Barat sebagaimana poin 4.c tersebut diatas, sedangkan terhadap objek jaminan pada poin 4.b tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Bangunan No 17/teladan Barat oleh karena satu dan lain hal belum dapat Terlawan Eksekusi ajukan secara bersamaan dalam Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan register No. 45/eks/HT/2013/PN-Mdn tersebut;

6. Bahwa selanjutnya atas Permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan dimaksud oleh Pengadilan Negeri Medan telah pula dilaksanakan Aanmaningnya secara sempurna terhadap Pelawan Eksekusi dan selanjutnya terhadap jaminan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat telah pula diletakkan Sita Eksekusinya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusinya (Executorial Beslag) tertanggal 24 Desember 2013 No. 45/Eks/HT/2013/PN.MdnnJo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Desember 2013 No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn ;

7. Bahwa Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pendirian Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No : 61/2007 tertanggal 03 April 2007 yang diperbuat dihadapan Jhon Humffrey Maradu Situmorang,SH.,PPAT Kota Medan, dan juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2509/2007 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No : 193/2008 tanggal 17 Juni 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Humffrey Maradu Situmorang,SH.,PPAT Kota Medan, dan juga diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6882/2008 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, dimana terlawan eksekusi adalah sebagai Pemegang Hak Tanggungannya;

8. Bahwa selanjutnya tidak benar Dalil Perlawanan Pelawan Eksekusi halaman 2 poin 4 yang menyatakan “Bahwa akan tetapi salinan Akta Pengakuan Hutang (Perjanjian Kredit) beserta perubahannya tidaak ada diberikan Terlawan Eksekusi kepada Pelawan Eksekusi, sehingga Pelawan Eksekusi tidak mengetahui secara jeals tentang kewajiban-kewajibannya beserta tanggal jatuh tempo pembayaran kewajibannya kepada Terlawan Eksekusi”;

9. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan Eksekusi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, mengingat tidak ada kewajiban dari Terlawan Eksekusi untuk memberikan salinan Akta Pengakuan Hutang kepada Pelawan Eksekusi, karena salinan Akta Pengakuan Hutang tersebut yang berwenang mengeluarkannya adalah Notaris yang membuat akta tersebut yaitu Jhon Humffrey Maradu Situmorang,SH Notaris di Medan, dengan demikian Pelawan Eksekusi dapat meminta Salinan Akta tersebut kepada Notraris yang membuat Akta tersebut yaitu kepada Jhon Humffrey Maradu Situmorang,SH, Notaris di Medan;

10. Bahwa kemudian tidak benar jika Pelawan Eksekusi menyatakan tidak mengetahui tentang kewajiban-kewajibannya beserta tanggal jatuh tempo pembayaran kewajibannya kepada Terlawan Eksekusi, hal mana didasari oleh alasan hukum sebagai berikut :

    1. Bahwa didalam Akta Pengakuan Hutang (Perjanjian Kredit) beserta perubahannya yang telah ditandatangani oleh Pelawan Eksekusi telah disebutkan dengan tegas tentang kewajiban-kewajiban dari Pelawan Eksekusi dan juga tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban dari Pelawan Eksekusi.

    2. Bahwa Pelawan Eksekusi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Terlawan Eksekusi sebagaimana surat tertanggal 16 Febuari 2012 perihal : Surat Pernyataan, dimana didalam Surat tersebut Pelawan Eksekusi telah mengetahui sebenarnya berupa keseluruhan kewajibannya kepada Terlawan Eksekusi dan dalam suratnya tersebut Pelawan Eksekusi memohon keringanan waktu untuk pelunasan kewajibannya, akan tetapi sampai sekarang Pelawan Eksekusi tidak juga melunasi kewajibannya tersebut.

    3. Bahwa sebelum Terlawan Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 45/Eks/HT/PN.Mdn, Terlawan Eksekusi melalui kuasa hukumnya juga telah beberapa kali memberikan surat peringatan kepada Pelawan Eksekusi, dengan demikian Pelawan Eksekusi sebenarnya telah mengetahui tentang Hutang Pelawan Eksekusi yang telah lama jatuh tempo dan masih belum lunas.

11. Bahwa selanjutnya tidak benar Pelawan Eksekusi mempunyai itikad baik dalam melakukan pembayaran kewajibannya, terbukti walaupun Pelawan Eksekusi telah berkali-kali diperingati oleh Terlawan Eksekusi dan Pelawan Eksekusi berjanji untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi sampai saat ini Pelawan Eksekusi tidak juga melunasi hutangnya kepada Terlawan Eksekusi padahal tenggang waktu pelunasan hutang/kredit Pelawan Eksekusi yaitu atas fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran (PTMA) telah lama berakhir yaitu masing-masing pada tanggal 16 Maret 2010 dan 17 Juli 2010;

12. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan halaman 2 poin 7 jugalah harus dikesampingkan, mengigat Terlawan Eksekusi telah cukup banyak memberikan kelonggaran waktu kepada Pelawan Eksekusi untuk melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi Pelawan Eksekusi hanya menyampaikan janji-janji saja tanpa ada realisasi pembayarannya, sehingga akhirnya Terlawan Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 45 /Eks/HT/PN.Mdn;

13. Bahwa demikian juga tidak benar dan harus ditolak dalil Perlawanan Pelawan halaman 2 poin 8 yang menyatakan bahwa dalam proses annmaning dalam permohonan penetpan sita eksekusi dengan register No. 45/Eks/HT/PN.Mdn terkesan tertutup, dimana Pelawan Eksekusi sama sekali tidak ada menerima relass aanmaning tanggal 30 September 2013 dan annmaning tanggal 23 Oktober 2013, dengan demikian Penetapan sita eksekusi dan pelaksanaan sita eksekusi tersebut adalah cacat hukum adanya dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut;

14. Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam perkara eksekusi akta hak tanggungan No. 45/Eks/HT/PN.Mdn. telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum terhadap Pelawan Eksekusi, untuk ditegur (Aanmaning) guna membayar hutang Pelawan Eksekusi yang telah jatuh tempo, hal ini sesuai dengan Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor : 45/Eks/HT/PN.Mdn tanggal 30 September 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013, akan tetapi Pelawan Eksekusi tidak datang menghadiri Aanmaning tersebut ke Pengadilan Negeri Medan, dan juga tidak melunasi hutang-hutangnya;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak ada alasan bagi Pelawan Eksekusi menyatakan bahwa penetapan sita eksekusi dan pelaksanaan sita eksekusi tersebut adalah cacat hukum adanya dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaan sita eksekusi, mengigat surat panggilan annmaning terhadap Pelawan Eksekusi telah dialamatkan ke alamat yang tepat dan benar dimana Pelawan Eksekusi berdomisili;

16. Bahwa oleh karena terhadap Pelawan Eksekusi telah dilakukan peneguran (Annmaning) oleh Pengadilan Negeri Medan secara patut dan sah menurut hukum, akan tetapi Pelawan Eksekusi tidak juga ada itikad baik untuk melunasi hutang Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi, maka Pengadilan Negeri Medan telah meletakan sita eksekusi terhadap harta benda Pelawan Eksekusi yang menjadi jaminan atas hutang Pelawan Eksekusi yaitu terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) tertanggal 24 Desember 2013 No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Desember 2013 No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn ;

17. Bahwa dengan demikian patutlah secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Desember 2013 No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn dan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) tertanggal 24 Desember 2013 Bo. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

18. Bahwa selanjutnya dalil Perlawanan Pelawan Eksekusi halaman 2 poin 9 juga haruslah dikesampingkan karenan dalil Pelawan Eksekusi tersebut sangat mengada-ada, mengigat jjika benar Pelawan Eksekusi memiliki itikad baik, sudah pasti Pelawan Eksekusi telah membayar seluruh hutangnya pada saat sekarang kepada Terlawan Eksekusi dan bukan dengan mengajukan Gugatan Perlawanan a-quo, karena selama objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat belum di Lelang, maka Pelawan Eksekusi masih bisa untuk membayar seluruh hutangnya kepada Terlawan Eksekusi ;

19. Bahwa oleh karena Pelawan Eksekusi juga melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Terlawan Eksekusi meskipun hutang tersebut telah jatuh tempo dan kepada Pemohon Eksekusi juga telah berkali-kali diperingati untuk melunasi hutangnya akan tetapi Pelawan Eksekusi tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut maka Terlawan Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Pelawan Eksekusi selaku Debitur sesuai dengan Permohonan tertanggal 12 September 2013, yang kemudian telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Regiter No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn ;

20. Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Penetapan Aanmaning No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn tertanggal 18 September 2013, dan selanjutnya Pelawan Eksekusi telah ditegur/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013;

21. Bahwa kemudian oleh karena setelah di Aanmaning ternyata Pelawan Eksekusi tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka Terlawan Eksekusi mengajukan surat Permohonan Sita Eksekusi tertanggal 7 November 2013, dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 45/Eks/HT/2013/PN. Mdn tertanggal 17 Desember 2013 dan selanjutnya Pengadilan Negeri Medan telah meletakan sita eksekusi terhadap objek jaminan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat dengan Berita Acara Eksekusi (Executorial Beslag) No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn tertanggal 24 Desember 2013 ;

22. Bahwa pada saat sekarang Ketua Pengadilan Negeri Medan juga telah mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn tertanggal 15 Januari 2014 ;

23. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan sebelum mengeluarkan Penetapannya dalam perkara eksekusi hak tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn, baik itu Penetapan Annmaning, Penetapan Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang Eksekusi tentunya sudah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas-berkas yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi sehingga permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi dikabulkan ;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada poin 23 s/d poin 27 tersebut diatas, perkara eksekusi hak tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak benar terdapat kejanggalan, sehingga dengan demikian dalil Perlawanan Pelawan halaman 2 alinea 10 sambung halaman 3 haruslah ditolak seluruhnya ;

25. Bahwa Pelawan Eksekusi dalam hal ini telah salah dalam menafsirkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara eksekusi hak tanggungan No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn tersebut.

26. Bahwa selanjutnya sangat tidak benar dan harus ditolak dalil Perlawana Pelawan Eksekusi halaman 3 poin 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan Eksekusi sangat dirugikan dengan adanya permohonan eksekusi dari Terlawan Eksekusi, justru Terlawan Eksekusilah yang telah dirugikan oleh Pelawan Eksekusi karena karena sampai saat ini Pelawan Eksekusi mengajukan Gugatan Perlawanan dalam perkara a-quo kepada Terlawan Eksekusi, dan tindakan Pelawan Eksekusi yang mengajukan Gugatan Perlawanan dalam perkara a-quo telah membuktikan bahwa Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang tidak beritikad baik.

27. Bahwa dengan demikian oleh karena Pelawan Eksekusi bukanlah Pelawan yang beritikad baik maka dalil perlawanan Pelawan Eksekusi halaman 3 poin 3 patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak ;

28. Bahwa menurut hemat Terlawan Eksekusi adapun Pelawan Eksekusi mengajukan gugatan Perlawanan a-quo adalah hanya untuk menghalang-halangi Terlawan Eksekusi untuk melakukan Lelang Eksekusi terhadap objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Teladan Barat yang telah dijaminkan oleh Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi untuk pelunasan hutang Pelawan Eksekusi, karena Pelawan Eksekusi sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Terlawan Eksekusi ;

DALAM PROVISI

33. Bahwa oleh karena Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang tidak beritikad baik, dan juga oleh karena Terlawan Eksekusi dan mengajukan Permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan dalam perkara No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn adalah semata-mata untuk mengambil Piutang Terlawan Eksekusi karena Pelawan Eksekusi sudah tidak lagi membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Terlawan Eksekusi, dan juga oleh karena Permohonan Eksekusi Akta Hak Tanggungan dalam perkara No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn ini, baik Aanmaning maupun Sita Eksekusinya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak alasan hukum untuk menangguhkan/ menunda pelaksanaan lelang eksekusi dalam perkara No. 45/Eks/HT/2013/PN.Mdn tersebut, sehingga dengan demikian patutlah jika tuntutan Provisi Perlawanan Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo untuk ditolak dan dikesampingkan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menolak Perlawanan Pelawan Eksekusi keseluruhannya atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 23/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 18 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak Tuntutan Provisi Pelawan Eksekusi ;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Terlawan Eksekusi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak perlawananan Pelawan Eksekusi seluruhnya ;

• Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,-(Tiga Ratus Sebelas Ribu) ;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, pada tanggal 17 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 23/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 18 Agustus 2014, permohonan banding mana telah dengan sah dan patut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 23 Juni 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan masing-masing pada tanggal 8 Juni 2015 dan tanggal 23 Juni 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Pelawan meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti alasan keberatan Pembanding semula Pelawan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 23/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 18 Agustus 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 23/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 18 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 23/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 18 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 oleh kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 September 2015, nomor : 297/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH, BANTU GINTING, SH.

ttd

2. Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-