219/PID/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor 219/PID/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zulkarnain Siregar

2. Tempat lahir : Sabungan Jae

3. Umur/Tanggal lahir : 58/25 Oktober 1956

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jlan Camar 17 No. 329 Perumnas Mandala Medan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD

Terdakwa Zulkarnain Siregar ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukann penahanan;

2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015

3. Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, penahanan kota sejak 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

5. Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mara Tamat Siregar

2. Tempat lahir : Sabungan Jae

3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 April 1966

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Sabungan Jae Kecamatan

Padangsidimpuan Hutaimbaru

Kota Padangsidimpuan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mara Tamat Siregar ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015

3. Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, penahanan kota sejak 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

5. Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sahrin Siregar

2. Tempat lahir : Singali

3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 Februari 1963

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Singali Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Sahrin Siregar ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015

3. Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, penahanan kota sejak 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

5. Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mara Pintu Langit Harahap

2. Tempat lahir : Sabungan Jae

3. Umur/Tanggal lahir : 75/24 Desember 1939

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kelurahan Sabungan Jae

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Kota Padangsidimpuan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Mara Pintu Langit Harahap ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan

2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015

3. Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, penahanan kota sejak 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

5. Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Basyaruddim Nasution, SH. Dan Ahmad Serigar, SH., pada kantor Law Office Basyaruddin Nasution, SH & Associates Advokad/Penasihat Hukumm jalan Danau Singkarak No. 33 Kota Padang Sidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut. ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 2 Nopember 2015 Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp., dalam perkara paraTerdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 16 Maret 2015 Reg.Perkara Nomor :.PDM-8/EP.1/PSP/02/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa 1. Zulkarnain Siregar bersama-sama dengan terdakwa 2. Mara Tamat Siregar, terdakwa 3. Sahrin Siregar dan terdakwa 4. Mara Pintu Langit Harahap, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wi bertempat di Jalan Siharang karang Kelurahan Sabungan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan " Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa MARA TAMPANG telah memberikan surat kuasa kepada SUTAN PANGERAN HARAHAP untuk menjual sebidang tanah seluas 6865 M2 yang terletak di Kelurahan Sabungan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan kepada saksi ANHARULLAH NASUTION yang mana kemudian transaksi jual beli dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2012 seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik No. 00089 tanggal 15 september 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Padangsidempuan dan telah dibalik namakan atas nama ANHARULLAH NASUTION dan BANDAHARO HASIBUAN tanggal 19 Nopember 2012 ;

• Bahwa pada sekira bulan April Tahun 2013 saksi ANHARULLAH NASUTION telah membuat patok kaplingan yang terbuat dari cor semen ditanah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 terdakwa 1. ZULKARNAIN SIREGAR bersama-sama terdakwa 2. MARA TAMAT SIREGAR, terdakwa 3. SAHRIN SIREGAR dan terdakwa 4. MARA PINTU LANGIT HARAHAP dengan cara mencabut/merusak patok kap[lingan yang telah dipasang oleh saksi ANHARULLAH NASUTION dengan cara mencabut tiang/patok besi yang di cor ditanah tersebut dan mengumpulkannya dipinggir lapangan dan kemudian membersihkan rumput dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut dengan menggunakan parang dan parang babat ;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. ZULKARNAIN SIREGAR bersama-sama terdakwa 2. MARA TAMAT SIREGAR, terdakwa 3. SAHRIN SIREGAR dan terdakwa 4. MARA PINTU LANGIT HARAHAP tersebut, tiang/patok kaplingan tanah dan tanaman milik saksi ANHARULLAH NASUTION menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi ANHARULLAH NASUTION mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. ZULKARNAIN SIREGAR bersama-sama terdakwa

2. MARA TAMAT SIREGAR, terdakwa 3. SAHRIN SIREGAR dan terdakwa 4. MARA PINTU LANGIT HARAHAP secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Siharang Karang Kelurahan Sabungan Kecamatan Padangsidimpuan Hitaimbaru Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, “Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa MARA TAMPANG telah memberikan surat kuasa kepada SUTAN PANGERAN HARAHAP untuk menjual sebidang tanah seluas 6865 M2 yang terletak di Kelurahan Sabungan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan kepada saksi ANHARULLAH NASUTION yang mana kemudian transaksi jual beli dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2012 seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan Sertifikat hak Milik No. 00089 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Padangsidimpuan dan telah dibalik namakan atas nama ANHARULLAH NASUTION dan BANDAHARO HASIBUAN tanggal 19 Nopember 2012 ;

• Bahwa pada sekira bulan April tahun 2013 saksi ANHARULLAH NASUTION telah membuat patok kaplingan yang terbuat dari cor semen ditanah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 terdakwa 1. ZULKARNAIN SIREGAR bersama-sama terdakwa 2. MARA TAMAT SIREGAR, terdakwa 3. SAHRIN SIREGAR dan terdakwa 4. MARA PINTU LANGIT HARAHAP mencabut/merusak patok kaplingan yang telah dipasang oleh saksi ANHARULLAH NASUTION dengan cara mencabut tiang/patok besi yang dicor ditanah tersebut dan mengumpulkannya dipinggir lapangan dan kemudian membersihkan rumput dan tanakaman yang ada diatas tanah tersebut dengan menggunakan parang dan parang babat ;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. ZULKARNAIN SIREGAR bersama-sama terdakwa 2. MARA TAMAT SIREGAR, terdakwa 3. SAHRIN SIREGAR dan terdakwa 4. MARA PINTU LANGIT HARAHAP tersebut, tiang/patok kaplingan tanah dan tanaman milik saksi ANHARULLAH NASUTION menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi ANHARULLAH NASUTION mengalami kerugian sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat (1) k-1 KUHP ;

-------Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidana pada tanggal 19 Oktober 2015 Nomor Reg.Perkara:PDM-8/EP.2/PSP/02//2015, yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zulkarnain Siregar, Terdakwa 2. Mara Tamat Siregar, Terdakwa 3. Sahrin Siregar dan Terdakwa 4. Mara Pintu Langit Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Zulkarnain Siregar, Terdakwa 2. Mara Tamat Siregar, Terdakwa 3. Sahrin Siregar dan Terdakwa 4. Mara Pintu Langit Harahap dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) set asli Surat penyerahan tanah dari Mara Tampang Harahap kepada Zulkarnain Siregar selaku Pengurus POSS (Persatuan Olah Raga Sabungan Sekitarnya) tertanggal 30 Januari 1995.

• 4 (empat) tiang patok yang dicor ke tanah berwarna merah

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan telah membacakan putusannya pada tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp.,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Zulkarnain Siregar, Terdakwa 2. Mara Tamat Siregar, Terdakwa 3. Terdakwa Sahrin Siregar dan Terdakwa 4. Mara Pintu Langit Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Zulkarnain Siregar, Terdakwa 2. Mara Tamat Siregar, Terdakwa 3. Terdakwa Sahrin Siregar dan Terdakwa 4. Mara Pintu Langit Harahap dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan penahanan kota;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) set asli Surat penyerahan tanah dari Mara Tampang Harahap kepada Zulkarnain Siregar selaku Pengurus POSS (Persatuan Olah Raga Sabungan Sekitarnya) tertanggal 30 Januari 1995 ;

• 4 (empat) tiang patok yang dicor ke tanah berwarna merah

Dikembalikan kepada Pemiliknya ;

4. Membebankan para terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 09 Nopember 2015, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pernyataan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2015/PN.Psp., permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Nopember 2015, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Banding Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan pada tanggal 08 Desember 2015 dan tambahan memori banding tertanggal 01 Pebruari 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan pada tanggal 01 Pebruari 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana surat Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 08 Desember 2015 Nomor 34/Akta.Pid/2015/PN.Psp. dan Relas Penyerahan Tambahan Memori Banding tanggal 03 Pebruari 2016 Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp., dengan cara yang sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum paraTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, sebagaimana dinyatakan pada surat masing-masing tanggal 10 Desember 2015 Nomor: W2-U5/1026/HN.01.10IXII/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Kuasa Hukum para Terdakwa dalam mmemori bandingnnya tertanggal 7 Desember 2015 dan dalam tambahan memori bandingnya tertanggal 1 Pebruari 2016 terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp., tanggal 02 Nopember 2015, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang mengadili perkara ini telah salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan Majelis Hakim tersebut hanya mempertimbangkan keterangan para saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dalam berkas perkara saja. Akan tetapi tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan secara langsung didalam persidangan. Keterangan para saksi didalam persidangan tersebut telah nyata-nyata membantah kebenaran keterangannya didalam berita acara penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat gotong royong oleh masyarakat setempat pada tanggal 26 Juni 2013 dalam rangka akan mempersiapakan turnamen sepak bola POSS (Persatuan Olah Raga Sabungan Sekitarnya), para Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran patok-patok yang dibuat oleh pelapor Anharullah Nasution ditanah lapangan yang terletak diantara Desa Sabungan Jae (sekarang Kelurahan Sabungan jae) dengan Desa Singali Kecamatan Padang Sidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan ;

• Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali pledoi yang menguraikan bahwa perbuatan para Terdakwa bergotong royong bersama masyarakat setempat membersihkan tanah lapangan tersebut dalam rangka persiapan turnamen sepak bola kaki oleh POSS, karena tanah lapangan tersebut adalah hak masyarkat Desa Sabungan Jae yang telah digunakan sebagai lapangan bola kaki dan kegiatan umum lainnya sejak zaman pemerintahan Belanda hingga saat ini. Hak masyarakat Desa Sabungan Jae dan POSS atas tanah tersebut diperoleh dari penyerahan secara lisan pada tahun 1950 dari pemiliknya Bagas Gadang (Istri ke 2 Mangaraja Adil) dan selanjutnya menerima penyerahan kembali secara tertulis masing-masing dari ahli waris Mangaraja Adil yaitu dari Tambat Raja pada tahun 1967 dan dari Mara Tampang Harahap pada tahun 1995. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan hanya mempertimbangakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saja ;

• Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 59/G/2015/PTUN.MDN tertanggal 05 JAnuari 2016 atas gugatan yang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali dan Pengurus POSS, telah dinyatakan bahwa tanah lapangan tempat berdirinya patok-patok milik saksi pelapor Anharullah Nasution yang terletak dijalan Siharang Kelurahan Sabungan Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Hitaimbaru Kota Padang Sidimpuan yang dibersihkan secara gotong royong oleh para Terdakwa dan masyarakat dengan Sertifikat Hak Milik No 00089/Desa Sabungan Jae, tanggal 30 Desember 2004 Surat Ukur No 10/Sabungan/2004 tanggal 15 September 2004 seluas 6.865 M2 an. Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan adalah “Batal Demi Hukum” dan Mewajibkan BPN Padang Sidimpuan untuk mencabut dan mencoretnya dari Regester Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No 00089/Desa Sabungan Jae, tanggal 30 Desember 2004 Surat Ukur No 10/Sabungan/2004 tanggal 15 -09- 2004 seluas 6.865 M2 an. Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan ;

• Bahwa berdasarkan putusan PTUN Medan tersebut diatas, maka perbuatan para Pembanding bergotong royong membersihkan tanah lapangan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, karena tanah tersebut adalah hak milik masyarakat Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali, bukan milik para saksi pelapor ;

• Berdasarkan hal-hal diatas pembanding/Kuasa Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

• Menerima banding dari para Pemohon banding ;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp. pada tanggal 02 Nopember 2015 ;

• Membebaskan para Pemohon Banding/Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat yaitu surat dakwaan, berita acara persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidiimpuan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp., tanggal 02 Nopember 2015 dan dihubungkan dengan keberatan-keberatan Kuasa Hukum para Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya dan tambahan memori bandingnnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara ini telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkara pidana ini berawal dari persengketaan kepemilikan dan penguasaan terhadap sebidang tanah lapangan yang terletak diantara Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali Kecamatan Padang Sidimpuan Hataimbaru Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara antara masyarakat Kelurahan Sabungan Jae, Desa Singali dan Persatuan Olah Raga Sabungan Sekitarnya dengan pelapor Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan ;

2. Bahwa penguasaan pisik dan pemanfaatan tanah lapangan tersebut oleh masyarakat Kelurahan Sabungan Jae, Desa Singali dan Persatuan Olah Raga Sabungan Sekitarnya (POSS) sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dan selanjutnya mendapatkan hak kepemilikan berdasarkan penyerahan dari pemilik asal secara lisan yaitu Bagas Gadang (Istri ke 2 Mangaraja Adil) pada tahun 1950 dan dilanjutkan penyerahan oleh ahli waris Mangaraja Adil secara tertulis yaitu masing-masing dari Tambat Raja pada tahun 1967 dan dari Mara Tampang Harahap pada tanggal 30 Januari 1995 ;

3. Bahwa tanah tersebut oleh saksi pelapor Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan dibeli dari Mara Tampang Harahap pada tanggal 19 Nopember 2012 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00089/Desa Sabungan Jae, tanggal 30 Desember 2004 Surat Ukur No 10/Sabungan/2004 tanggal 15 September 2004 an. Saksi pelapor Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan ;

4. Bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh saksi pelapor Anharullah Nasution pada sekitar bulan April 2013 membuat patok kaplingan yang terbuat dari besi dan coran semen, maka kemudian pada tanggal 26 Juni 2013 (tiga bulan kemudian) para Terdakwa dan masyarakat Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali dan Pengurus POSS secara bergotong royong membersihkan dan mencabut patok-patok tersebut dan meletakkannya dipinggir tanah lapangan yang disengketakan dan pembersihan tanah lapangan tersebut dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan akan diadakannya turnamen sepak bola ;

5. Bahwa selanjutnya atas perbuatan para Terdakwa tersebut, saat itu juga saksi Anharullah Nasution melaporkan kejadian itu kepada Kepolisian atas tuduhan secara bersama-sama melakukan pengurakan terhadap patok-patok tanah kaplingan diatas tanah hak miliknya dan Kepolisaian melakukan penyidikan terhadap para Terdakwa dan selanjutnya menyerahkannya kepada pihak Kejaksaan dan Kejaksaan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan ;

6. Bahwa dalam perkara pidana ini para terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa/Penutut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Dakwaaan Pertama melanggat pasal 170 ayat (1) KUHAP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp., yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejaharan “ Dimuka Umumj Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang “, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama pasal 170 ayat (1) KUHP jo tuntutan pidana tanggal 19 Oktober 2015 Nomor Reg.Perkara:PDM-8/EP.2/PSP/02//2015. Dan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar dijatuhi pidana penjara terhadap para masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama tanahan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) bulan dikurangi selama tahanan ;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dalam putusannya diantaranya telah mempertimbangkan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dalam pasal dakwaan Pertama pasal 170 ayat (1) KUHP., sehingga dengan demikian para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal dakwaan pertama tersebut.

9. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp. tanggal 02 Nopember 2015 tersebut Kuasa Hukum para Terdakwa telah mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana dalam uraian memori bandingnya tersebut diatas pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

• Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang mengadili perkara ini telah salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan Majelis Hakim tersebut hanya mempertimbangkan keterangan para saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dalam berkas perkara saja. Akan tetapi tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan secara langsung didalam persidangan. Keterangan para saksi didalam persidangan tersebut telah nyata-nyata membantah kebenaran keterangannya didalam berita acara penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat gotong royong oleh masyarakat setempat pada tanggal 26 Juni 2013 dalam rangka akan mempersiapakan turnamen sepak bola POSS (Persatuan Olah Raga Sabungan Sekitarnya), para Terdakwa tidak ikut melakukan pembongkaran patok-patok yang dibuat oleh pelapor Anharullah Nasution ditanah lapangan yang terletak diantara Desa Sabungan Jae (sekarang Kelurahan Sabungan jae) Kecamatan Padang Sidimpuan Hitaimbaru Kota Padang Sidimpuan dengan Desa Singali Kecamatan Padang Sidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan ;

• Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali pledoi yang menguraikan bahwa perbuatan para Terdakwa bergotong royong bersama masyarakat setempat membersihkan tanah lapangan tersebut dalam rangka persiapan turnamen sepak bola kaki oleh POSS, karena tanah lapangan tersebut adalah hak masyarkat Desa Sabungan Jae yang telah digunakan sebagai lapangan bola kaki dan kegiatan umum lainnya sejak zaman pemerintahan Belanda hingga saat perkara ini. Hak masyarakat Desa Sabungan Jae dan POSS atas tanah tersebut diperoleh dari penyerahan lisan pada tahun 1950 dari pemiliknya Bagas Gadang (Istri ke 2 Mangaraja Adil) dan menerima penyerahan kembali secara tertulis masing-masing dari ahli waris Mangaraja Adil yaitu dari Tambat Raja pada tahun 1967 dan dari Mara Tampang Harahap pada tahun 1995. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan hanya mempertimbangakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saja ;

• Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 59/G/2015/PTUN.MDN tertanggal 05 JAnuari 2016 atas gugatan yang diajukan oleh masyarakat Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali dan Pengurus POSS, telah dinyatakan bahwa tanah lapangan yang dibersihkan secara gotong royong oleh para Terdakwa dan masyarakat dengan Sertifikat Hak Milik No 00089/Desa Sabungan Jae, tanggal 30 Desember 2004 Surat Ukur No 10/Sabungan/2004 tanggal 15 September 2004 seluas 6.865 M2 an. saksi pelapor Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan adalah Batal Demi Hukum dan Mewajibkan BPN Padang Sidimpuan untuk mencabut dan mencoretnya dari Regester Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No 00089/Desa Sabungan Jae, tanggal 30 Desember 2004 Surat Ukur No 10/Sabungan/2004 tanggal 15 September 2004 seluas 6.865 M2 an. Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan ;

• Bahwa berdasarkan putusan PTUN Medan tersebut diatas, maka perbuatan para Pembanding bergotong royong membersihkan tanah lapangan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, karena tanah tersebut adalah hak milik masyarakat Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali, bukan milik para saksi pelapor ;

• Berdasarkan hal-hal diatas pembanding/Kuasa Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

• Menerima banding dari para Pemohon banding ;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp. pada tanggal 02 Nopember 2015 ;

• Membebaskan para Pemohon Banding/Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa membongkar patok-patok milik saksi pelapor Anharullah Nasution yang terbuat dari besi dan coran semen diatas tanah tempat kejadian perkara, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan atas dakwaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dengan putusannya pada tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp., telah menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” dan putusan tersebut sesuai dengan tuntuan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015 Nomor Reg.Perkara:PDM-8/EP.2/PSP/02//2015. Akan tetapi Kuasa Hukum para Terdakwa keberatan dengan putusan tersebut dan telah mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tersebut yang telah menyatakan kesalahan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu para Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana ““dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan Kuasa Hukum para Terdakwa diatas yaitu pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dalam pertimbangannya telah melakukan kekeliruan, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa saksi pelapor tersebut telah membuat dan mendirikan patok-patok diatas tanah lapangan hak masyarkat Kelurahan Sabungan Jae dan Desa Singali serta hak POSS yang telah dikuasai dan dimanfaatkan sebagai lapangan bola kaki dan kegiatan umum kemasyarakan lainnya sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga saat perkara ini. Dan selanjutnya hak milik masyarakat Kelurahan Sabungan Jae, Desa Singali dan POSS atas tanah lapangan tersebut diperoleh dari penyerahan lisan pada tahun 1950 dari pemiliknya Bagas Gadang (Istri ke 2 Mangaraja Adil) dan menerima penyerahan kembali secara tertulis masing-masing dari ahli waris Mangaraja Adil yaitu dari Tambat Raja pada tahun 1967 dan dari Mara Tampang Harahap pada tanggal 30 Januari 1995. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan hanya mempertimbangakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saja yaitu bikti kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No 00089/Desa Sabungan Jae, tanggal 30 Desember 2004 Surat Ukur No 10/Sabungan/2004 tanggal 15 September 2004 seluas 6.865 M2 an. saksi pelapor Anharullah Nasution dan Bendaharo Hasibuan tempat berdirinya patok-patok milik saksi pelapor ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum bantahan Kuasa Hukum para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 170 ayat (1) KUHP pada unsur hukum ke 4 yaitu “Melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan dalam perkara ini adalah perbuatan para Terdakwa dan masyarakat bergotong royong mencabut patok-patok yang didirikan oleh saksi pelapor Anharullah Nasution di tanah lapangan tempat kejadian perkara. Dalam mempertimbangkan unsur hukum ini seharusnya dibuktikan apakah dalam perbuatan para Terdakwa dan masyarakat membongkar patok-patok tersebut ada mengandung unsur perbuatan melawan hukum ?. Menurut teori widerrechtelijke dari Zevenberger bahwa pada setiap delict itu sekalipun tidak dirumuskan secara tegas unsur melawan hukumnya, akan tetapi selalu ada unsur wederrechtelijke materilnya. Maka untuk itu hakim untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu delict, haruslah mempertimbangkan bahwa pelaku dalam melakukan delict yang didakwakan telah memenuhi unsur wederrechtelijke materil dalam delict itu. Kalau pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memenuhi unsur wederrechtelijke dalam arti materil, maka pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melakukan suatu delict. Selain itu menurut teori Wederrechtelijke dari Zevenberger tersebut bahwa unsur melawan hukum itu tidak saja dalam arti melawan hukum menurut ketentuan hukum yang tertulis, akan tetapi menurut ketentuan yang tidak tertulis yang berlaku dalam norma masyarakat setempat. Dalam pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur melawan hukum pada unsur hukum terhadap perbuatan para Terdakwa yang didakwakan tidak dipertimbangkan, sehingga tidak terlihat apakah perbuatan para Terdakwa tersebut ada unsur melawan hukumnya atau tidak. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada kasus ini, perbuatan para Terdakwa membongkar patok-patok kaplingan yang didirikan oleh saksi pelapor Anharullah Nasution diatas tanah lapangan tempat kejadian perkara, tidaklah ada unsur perbuatan melawan hukumnya secara materil apabila didasarkan pada teori Wederrechtelijke dari Zevenberger tersebuat diatas. Argumentasinya hukumnya adalah karena tanah tempat saksi pelapor mendirikan patok-patok tersebut, didirikan diatas tanah hak masyarakat Kelurahan Kelurahan Sabungan Jae, Desa Singali dan POSS dengan alas hak penguasaan dan pemanfaatan secara pisik dan secara nyata sejak pemerintahan Hidia Belanda dan diperoleh dari penyerahan lisan pada tahun 1950 dari pemiliknya Bagas Gadang (Istri ke 2 Mangaraja Adil) dan menerima penyerahan kembali secara tertulis masing-masing dari ahli waris Mangaraja Adil yaitu dari Tambat Raja pada tahun 1967 dan dari Mara Tampang Harahap pada tanggal 30 Januari 1995. Sehingga para Terdakwa dan masyarakat yang berhak atas tanah lapangan tersebut berhak untuk membersihkan segala sesuatu yang ada diatasnya termasuk patok-patok milik saksi pelapor tersebut. Selain itu menurut kaedah hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat kita bahwa tidak ada unsur melawan hukum apabila orang/masyarakat membersihkan segala sesuatu benda diatas tanah haknya. Demikian juga halnya dengan para Terdakwa dan masyarakat Kelurahan Sabungan Jae, Desa Singali dan POSS yang mencabut patok-patok milik saksi pelapor yang berada diatas tanah hak mereka, bukanlah perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya saksi pelapor Anharullah Nasution-lah yang telah melakukan perbuatan hukum dengan cara mendirikan/membuat patok-patok tanah kaplingan diatas tanah yang bukan haknya (putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 59/G/2015/PTUN.MDN tertanggal 05 JAnuari 2016). Perbuatan saksi pelapor Anharullah Nasution yang melawan hukum tersebut dengan cara mendirikan patok-patok besi yang dicor semen diatas tanah hak orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum subjektifnya dapat diproses secara pidana dan/atau secara perdata atas pengaduan masyarakat Kelurahan Sabungan Jae, Desa Singali dan Pengurus POSS selaku pemegang hak atas tanah tersebut. Sedangkan kerusakan patok-patok milik saksi pelapor karena dibongkar oleh pemilik hak atas tanah lapangan tempat berdirinya patok-patok tersebut adalah suatu akibat dari perbuatan saksi pelapor yang melawan hukum dan tidak ruang untuk mendapatkan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum saksi pelapor Anharullah Nasution membeli tanah lapangan tersebut dari Mara Tampang Harahap telah melakukan peninjauan secara pisik dan telah dilihat secara terang benderang dan secara jelas bahwa tanah yang dibelinya itu adalah berupa tanah lapangan bola kaki dan tanah lapang umum masyarakat setempat (Kelurahan Sabungan Jae), bukan bentuk lahan pertanian sebagaimana diterangkan oleh Mara Tampang Harahap (penjual). Saksi pelapor Anharullah Nasution sebagai pihak yang akan membeli tanah tersebut setelah mengetahui pisiknya merupakan tanah lapangan sepak bola dan tanah lapang tempat kegiatan umum masyarakat, seharusnya apabali mempunyai itikat baik akan berhati-hati dengan mencurigainya dan berusaha mencari tau status yuridis tanah itu kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitarnya. Akan tetapi saksi pelapor tetap membelinya dengan mengesampingkan fakta pisik dan yuridis tanah lapangan tersebut. Perolehan tanah dengan cara yang demikian dapat disimpulkan bahwa saksi pelapor membeli tanah lapangan tersebut dengan itikat yang tidak baik. Peroleh sesuatu barang yang didasarkan dengan itikat yang tidak baik, menurut azas hukum yang berlaku tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terdakwa dan berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti bersama masyarakat melakukan perbuatan mencabut patok-patok milik saksi pelapor Anharullah Nasution diatas tanah lapangan tempat kejadian perkara sebagaimana dakwaan, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Psp. tanggal 02 Nopember 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tidak dapat diterapkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (1), (2) KUHAP jo pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983, karena para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, kepada para Terdakwa 1. Zulkarnain Siregar, 2. Mara Tamat Siregar, 3. Sahrin Siregar, 4. Mara Pintu Langit Harahap tersebut dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntuan hukum, sedangkan dalam perkara tingkat banding ini para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dalam amar putusan dibawah ini tidak akan dicantumkan tentang ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

• 1 (satu) set asli surat penyerahan tanah dari Mara Tampang Harahap kepada Zulkarnain Siregar selaku pengurus POSS (Persatuan Olah Raga Sambungan Sekitarnya) tertanggasl 30 Januari 1955 , dikembalikan kepada Pengurus POSS yang sah ;

• 4 (empat) tiang patok tanah coran berwarna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anharullah Nasution dan Bandaharo Hasibuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 191 ayat (2), 97 ayat (1,2), 194, 197, 222, 241 ayat (2) KUHAP Jo UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari para Pembanding ;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Psp., yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan para Terdakwa nama : 1. Zulkarnain Siregar, 2. Mara Tamat Siregar, 3. Sahrin Siregar, 4. Mara Pintu Langit Harahap terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;

2. Menyatakan para Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) ;

3. Menyatakan, memulihkan hak para Terdakwa 1. Zulkarnain Siregar, 2. Mara Tamat Siregar, 3. Sahrin Siregar, 4. Mara Pintu Langit Harahap tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada keadaan semula ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) set aasli surat penyerahan tanah dari Mara Tampang Harahap kepada Zulkarnain Siregar selaku pengurus POSS (Persatuan Olah Raga Sambungan Sekitarnya) tertanggasl 30 Januari 1955 , dikembalikan kepada Pengurus POSS yang sah ;

• 4 (empat) tiang patok tanah coran berwarna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anhaarullah Nasution dan Bandaharo Hasibuan ;

5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan ABDUL FATTAH, SH.,MH., dan DALIUN SAILAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2016 Nomor : 219/PID/2016/PT.MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta RAMADHAN TARIGAN, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota I, Hakim Ketua,

ABDUL FATTAH, SH., MH.   SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

DALIUN SAILAN, SH., MH. 

Panitera Pengganti,

RAMADHAN TARIGAN