Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PNYyk

p u t u s a n

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa, sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------

Nama lengkap : SENO, A.Md BINMACHORI;--------------------------

Tempat lahir : Purbalingga; -------------------------------------------------

Umur atau tanggal lahir : 53Tahun/20 Januari 1962; ------------------------------

Jenis kelamin : Laki-laki; -----------------------------------------------------

Kebangsaan : Indonesia; ----------------------------------------------------

Tempat tinggal : Dusun Pakis II, RT 05, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta; ----------

Agama : Islam; ----------------------------------------------------------

Pekerjaan : PNS (Guru SMP 1 Dlingo); ------------------------------

Pendidikan : D2; ------------------------------------------------------------

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) Wirogunan, Yogyakarta, oleh : ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul, dalam penetapan No. PRINT-03/Ft.1/08/2015, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sd tanggal 14 September 2015; -------------------------------------------------------------------------

2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,dalam penetapan No. 19/Pen.Pid.Sus-TPK/IX/2015/PN.Yyk, tanggal 2 September 2015, sejak tanggal 2 September 2015 sd tanggal 1 Oktober 2015; ------------------------------------------------------------------------------

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam PenetapanNo. 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, tanggal 22 September 2015, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sd tanggal 30 Nopember 2015; ---------------------

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta,dalam Penetapan No. 17/Pen.Pid.Sus/2015/PT.YYK, tanggal 13 Oktober 2015sejak tanggal 1 Desember 2015 sd tanggal 30 Desember 2015; ------------------

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Bambang Supriyanto, S.H., dan Sarwoko, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jln. KH Ali Maksum No. 22, Dusun Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam Register No. W13.UI/40/Pid.Sus-TPK/2015, tanggal 7 September 2015; -------------------------

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -------------------------------------

Telah membaca : -------------------------------------------------------------------------------

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, tanggal 3September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara tersebut; ---------------------------------------------------------------------------
Penetapan Majelis Hakim No. 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Yyk, tanggal 3 September 2015, tentang Penentuan Hari Persidangan Perkara tersebut; -
Berkas perkara atas nama Terdakwa dan beserta seluruh dokumen lampirannya; --------------------------------------------------------------------------------

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDS-05/BNTL/Ft.1/08/2015, yang dibacakan pada tanggal 17 September 2015 di depan persidangan;

Telah memperhatikan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibacakan di depan persidangan tanggal 21 September 2015, pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim, agar Surat Dakwaan Penuntut Umum, dinyatakan,Batal Demi Hukumatau setidak-tidaknya menolak Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk seluruhnya;-------------------------------------------

Telah memperhatikan Pendapat/Tanggapan Penuntut Umum, yang dibacakan di depan persidangan tanggal 28 September 2015, pada pokoknya, menolak Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 21 September 2015 untuk seluruhnya;-----------------------------------------

Telah mendengar keterangan para Saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan;--------------------------------------------------------------------------------------

Telah melihat dan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa; -----------

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umumyang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum,Reg. Perk. No. PDS-05/BNTL/Ft.1/08/2015, tanggal 30 November 2015yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan Terdakwa Seno A.Md Bin Machori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair.--------
Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.----------
Menyatakan Terdakwa Seno A.Md Bin Machori terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.-----------------------------
Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaSeno A.Md Bin Machoridengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa Seno A.Md Bin Machoridalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.----------------------------------------------------------------
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan.------------------------------
Memerintahkan kepada terdakwauntuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah)dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.-----------------------
Menyatakan barang bukti berupa :---------------------------------------------------

Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006-(Pokmas 29) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;-------------------------------------------------------

Dikembalikan kepada Saksi PONIJAN.

Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006-(Pokmas 30) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;-------------------------------------------------------

Dikembalikan kepada Saksi RUSMADI.

Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006-(Pokmas 31) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;

Dikembalikan kepada Saksi PAENO.

Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006-(Pokmas 32) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;

Dikembalikan kepada Saksi KASIRIN.

Foto copy Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Propinsi DIY tanggal 08 Juni 2007 (pihak I M. Supratomo, SE dan pihak II Seno).
Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 7160242A.
1 (satu) bundel Data By Name POKMAS Rusak Sedang Kecamatan Dlingo (foto copy).
Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 29).
Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 30).
Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 31).
Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 32).
Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 29.
Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 30.
Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 31.

Barang bukti nomor urut 5 sampai dengan 14 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluhribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,tanggal 7 Desember 2015,yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa, meminta, kepada MajelisHakim, untuk membebaskan Terdakwa Seno A. Md Bin Machori dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; -----------------------------------------------------------------------

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015, yang dibacakan di sidang pengadilan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDS-05/BNTL/Ft.1/08/2015, yang dibacakan di depan persidangan tanggal 30 November 2015; --------------------

Telah mendengar tanggapan kembali dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,tanggal 16 Desember 2015,pada pokoknya berpendirian tetap pada Nota Pembelaan, sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, tanggal 7 Desember 2015;--------

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-05/BNTL/Ft.1/08/2015, yang dibacakan pada tanggal 17 September 2015di depan persidangan, sebagai berikut : ----

Kesatu:

Primair :

Bahwa Terdakwa Seno, A.Md Bin Machori sebagai Fasilitator Sosial Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY tertanggal 8 Juni 2007, pada bulan September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Dusun PakisDesa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakartayang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara,dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi/membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut, pemberian bantuan berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.
Bahwa untuk tahun 2007 alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah Kabupaten Bantul tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY No.0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007sebesar Rp.1.700.790.559.000,- (satu trilyun tujuh ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah). DIPA tersebut mengalami beberapa kali revisi dan revisi terakhir tanggal 12 Desember 2007 dengan Nomor 0224.1/069-03.0/-/2007anggaran berubah menjadi Rp. 1.367.879.072.000,- (satu trilyun tigaratus enampuluh tujuhmilyar delapan ratus tujuh puluh sembilan jutatujuhpuluh duaribu Rupiah).

- Bahwa kriteria bangunan rusak yang mendapat dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Rusak Berat : Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

2. Rusak Sedang : Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

3. Rusak Ringan : Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan pendataan di Dusun Pakis Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepala Dukuh Pakis bersama-sama dengan Fasilitator Teknik (Fastek) pada tahun 2007, diperoleh 167 rumah warga Dusun Pakis I dan II mengalami rusak sedang. Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial, selanjutnya disampaikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).

Bahwa warga Dusun Pakis I dan II yang termasuk kategori rusak sedang sebanyak 167 Kepala Keluarga tersebut, selanjutnya ditetapkan menjadi 4 (empat) Kelompok Masyarakat (POKMAS),adalah :

No.	Nama Pokmas	Jumlah Anggota
1	Pokmas 29 Ketua : Ponijan Sekretaris : Tumiyanto Bendahara : Ngatino	40 orang
2	Pokmas 30 Ketua : Rusmadi Sekretaris : Subandi Bendahara : Miskan	42 orang
3	Pokmas 31 Ketua : Paeno Sekretaris : Suwardi Bendahara : Parimin	40 orang
4	Pokmas 32 Ketua : Wagirin (alm) Sekretaris : Kasirin Bendahara : Sumiran	45 orang

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007, terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI ditunjuk oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) untuk menjabat sebagai Fasilitator Sosial Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2007 ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY antara Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yang dijabat oleh M. Suprapto, SE (Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul) dengan Terdakwa SENO, A.Md Bin MACHORI selaku Fasilitator Sosial (Fasos) Desa/Kelurahan Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
Bahwa dana BLM rumah rusak sedanguntuk wilayah Kabupaten Bantul diajukan pencairan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 122/962724/VII/2007 tanggal 24 Agustus 2007senilai Rp. 12.392.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) diantaranya sebesar Rp.668.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk Pokmas di Dusun Pakis yaitu Pokmas29, 30, 31 dan 32 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00125/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri yaitu :

No.	Nama Pokmas	Nilai (Rp)	Nomor rekening
1	Pokmas 29	160.000.000,-	22.01.2.00136-1
2	Pokmas 30	168.000.000,-	22.01.2.00143-8
3	Pokmas 31	160.000.000,-	22.01.2.00145-0
4	Pokmas 32	180.000.000,-	22.01.2.00142-6
	Jumlah	668.000.000,-

Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, Terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI selaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan Dukuh Pakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakan musyawarah. Dalam kesempatan tersebut terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI meminta kepada Pokmas agar Penasihat Hukum Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa setelah menerima bantuan, masing-masing Pokmas bersedia dipotong sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) per Pokmas untuk diberikan kepada fasilitator teknik (fastek). Pada waktu itu para pengurus Pokmas tidak setuju adanya pemotongan untuk Fastek dan mengusulkan agar pemotongan sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu Rupiah) per anggota Pokmas digunakan untuk pemerataan warga yang tidak menerima bantuan. Namun terdakwa marah dengan membanting buku yang ada di meja dan dengan nada emosi mengatakan, “NEK ORA MANUT AKU URUSEN DEWE, NEK ORA SING NGURUSI AKU, RA BAKALAN CAIR (kalau ngga mau ikut aku, silakan urus sendiri, kalau bukan aku yang ngurus ngga akan cair).
Bahwa setelah pada hari itu gagal mencapai kata sepakat, saksi NGATIJO selaku Dukuh Pakis mengundang semua pengurus dan anggota Pokmas untuk berkumpul dirumahnya membahas kembali permintaan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI tersebut. Dalam pertemuan itu akhirnya dengan terpaksa masing-masing anggota Pokmas menyetujui iuran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tuga ratus ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemerataan bagi warga yang tidak menerima bantuan, pembangunan jalan ke makam, bantuan untuk rehab masjid, sedekah bersih dusun dan untuk diberikan kepada fastek sesuai permintaan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI.
Bahwa pada tanggal 18 September 2007 seluruh anggota POKMAS dari POKMAS 29, 30, 31 dan 32 dikumpulkan di Kantor Kecamatan Dlingo untuk menerima dana bantuan BLM tersebut. Dana bantuan diserahkan oleh petugas bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri kepada anggota POKMAS sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) per anggota POKMAS dengan menandatangani tanda terima uang pada Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan untuk Rumah Rusak Sedang.
Bahwa selanjutnya pada hari itu jugasetelah menerima uang dana bantuan rehabilitasi dan rekostruksi pasca gempa bumi, seluruh anggota POKMAS 29, 30, 31, dan 32 kecuali saksi Sukatiyo dari anggota Pokmas 30 bersama-sama ke rumah saksi NGATIJO membawa uang yang baru diterimanya.Sesampainya dirumah saksi NGATIJO, tiap-tiap anggota Pokmas menyisihkan uang bantuan BLM yang diterima sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada bendahara Pokmas masing-masing.
Bahwa dari 166 anggota Pokmasterkumpul dana sebesar Rp.215.800.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian :

Pokmas 29 sebesar Rp. 52.000.000,-
Pokmas 30 sebesar Rp. 53.300.000,-
Pokmas 31 sebesar Rp. 52.000.000,-
Pokmas 32 sebesar Rp. 58.500.000,-

Jumlah Rp. 215.800.000,-

Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut dipergunakan untuk :

Sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan untuk pemerataan yaitu sebanyak 230 KK @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) diserahkan melalui ketua RT masing-masing.
Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) diberikan sebagai infaq untuk rehab masjid yang diterima oleh takmir masjid.
Sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) diserahkan oleh keempat Pokmas kepada saksi NGATIJO untuk sedekah bersih dusun.
Sebesar Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli bahan material perbaikan jalan corblok ke makam, dibayarkan kepada sdr. WAGIRIN (alm) yang saat itu menjabat sebagai ketua Pokmas 32.
Sebesar Rp 62.000.000,- (Rp 15.500.000,- x 4 Pokmas) diserahkan oleh 4 (empat) orang Ketua Pokmas kepada Terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI untuk diberikan kepada Fasilitator Teknik (fastek).

Bahwa uang untuk Fasilitator Teknik (Fastek) sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) diserahkan oleh empat Ketua Pokmas kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI pada tanggal 19 September 2007. Pada mulanya uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dibawa oleh Saksi Paeno, selanjutnya Saksi Paeno bersama-sama dengan ketua Pokmas yang lain dan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI pergi ke rumah kos salah satu fastek yaitu saksi FUAD NUGROHO yang beralamat di Jalan Adisucipto km. 7 Gang Pinus Catur Tunggal XVI/IV No. 6 Rt.08 Rw. 04 Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Sesampainya depan rumah kos tersebut kantong plastik berisi uang sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI, lalu oleh terdakwa dimasukkan dalam tas kerjanya. Selanjutnya terdakwa seorang diri masuk ke dalam rumah kos dengan membawa uang dalam tas kerjanya. Beberapa saat kemudian terdakwa keluar lagi dan memanggil empat orang ketua Pokmas untuk duduk di teras. Setelah semua Ketua Pokmas duduk kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kos lalu menyerahkan uang dari Pokmas yang telah dipindahkan dalam amplop tertutup kepada Saksi YUSAK PURDARMANTO disaksikan oleh saksi FUAD NUGROHO.
Bahwa uang dari Pokmas sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) tidak seluruhnya diserahkan oleh terdakwa kepada Fastek, tetapi hanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ada pada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI.
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah melawan hukum karena bertentangan dengan :

Peraturan Gubernur DIY Nomor : 9-A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 pada angka 3.2.4. Prinsip Dasar ProgramKhusus tentang kearifan lokal angka 5) dinyatakan bahwa dana BLM perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.
Surat Gubernur DIY Nomor 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 yang ditujukan kepada Walikota dan seluruh Bupati perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY dalam angka 5 disebutkan bahwa dana Bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi, Kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.

Bahwa perbuatan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI yang melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah).
Bahwa akibat perbuatan terdakwa SENO, A.Md Bin MACHORItersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara RI sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang yang diterima dari anggotaPokmas 166 x Rp 1.300.000,- = Rp 215.800.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
Dikurangi :

Pemerataan untuk warga Rp 115.000.000,-
Bantuan untuk rehab masjid Rp 2.000.000,-
Bantuan untuk bersih dusun Rp 14.000.000,-
Beli material perbaikan jalan Rp 22.800.000,-

Rp 153.800.000,-

Rp 62.000.000,-

Sesuai dengan perhitungan BPKP dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Dusun Pakis I dan II Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Pengantar Nomor SR-1698/PW12/05/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Bahwa perbuatan terdakwa Seno, A.Md Bin Machorisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Subsidair :

Bahwa terdakwa Seno, A.Md Bin Machorisebagai Fasilitator Sosial Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY tertanggal 8 Juni 2007, pada bulan September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Dusun PakisDesa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakartayang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi/membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut, pemberian bantuan berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.
Bahwa untuk tahun 2007 alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah Kabupaten Bantul tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007sebesar Rp1.700.790.559.000,- (satu trilyun tujuh ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). DIPA tersebut mengalami beberapa kali revisi dan revisi terakhir tanggal 12 Desember 2007 dengan Nomor 0224.1/069-03.0/-/2007anggaran berubah menjadi Rp1.367.879.072.000,- ( satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan jutatujuh puluh dua ribu Rupiah).
Bahwa kriteria bangunan rusak yang mendapat dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Rusak Berat : Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

2. Rusak Sedang : Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

3. Rusak Ringan : Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan pendataan di Dusun Pakis Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepala Dukuh Pakis bersama-sama dengan Fasilitator Teknik (Fastek) pada tahun 2007, diperoleh 167 rumah warga Dusun Pakis I dan II mengalami rusak sedang. Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial, selanjutnya disampaikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).
Bahwa warga Dusun Pakis I dan II yang termasuk kategori rusak sedang sebanyak 167 Kepala Keluarga tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi 4 (empat) Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu :

No.	Nama Pokmas	Jumlah Anggota
1	Pokmas 29 Ketua : Ponijan Sekretaris : Tumiyanto Bendahara : Ngatino	40 orang
2	Pokmas 30 Ketua : Rusmadi Sekretaris : Subandi Bendahara : Miskan	42 orang
3	Pokmas 31 Ketua : Paeno Sekretaris : Suwardi Bendahara : Parimin	40 orang
4	Pokmas 32 Ketua : Wagirin (alm) Sekretaris : Kasirin Bendahara : Sumiran	45 orang

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007, terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI ditunjuk oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) untuk menjabat sebagai Fasilitator Sosial Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Fasilitator Sosial Desa/Kelurahan Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, maka pada tanggal 8 Juni 2007 terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY dengan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yang dijabat oleh M. Suprapto, SE (Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul). Adapun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI selaku Fasilitator Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab :

Melaksanakan Sosialisasi program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi.
Mendampingi pembentukan organisasi PokMas di tingkat masyarakat.
Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam pemilihan pengurus kelompok masyarakat.
Mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen pencairan dana.
Mendampingi /memberi penjelasan kepada PokMas tata cara distribusi dana BLM, pembagian dana BLM, serta hal-hal lain yang terkait dengan kelancaran penyaluran dana.
Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut sosial serta melaporkannya kepada Fasilitator Senior/Korwil.
Mengawasi distribusi penyaluran dana dan menjadi saksi dalam pendistribusian dana BLM.
Membantu PJP/PPK untuk ketugasan lain yang terkait dengan rekonstruksi rumah rusak sedang/ringan.
Bersama dengan Fasilitator Teknik membuat laporan kepada Konsultan Manajemen Wilayah.

Bahwa selanjutnya dana BLM rumah rusak sedanguntuk wilayah Kabupaten Bantul diajukan pencairan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 122/962724/VII/2007 tanggal 24 Agustus 2007senilai Rp12.392.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) diantaranya sebesar Rp 668.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta Rupiah) untuk Pokmas di Dusun Pakis yaitu Pokmas29, 30, 31 dan 32 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri yaitu :

No.	Nama Pokmas	Nilai (Rp)	Nomor rekening
1	Pokmas 29	160.000.000,-	22.01.2.00136-1
2	Pokmas 30	168.000.000,-	22.01.2.00143-8
3	Pokmas 31	160.000.000,-	22.01.2.00145-0
4	Pokmas 32	180.000.000,-	22.01.2.00142-6
	Jumlah	668.000.000,-

Bahwa terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Fasilitator Sosial dengan mengundang semua pengurus Pokmas dan Dukuh Pakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakan musyawarah, dilaksanakan menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi. Dalam kesempatan tersebut terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI meminta kepada Pokmas agar setelah menerima bantuan, masing-masing Pokmas bersedia dipotong sebesar Rp15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) per Pokmas untuk diberikan kepada fasilitator teknik (fastek). Pada waktu itu para pengurus Pokmas tidak setuju adanya pemotongan untuk fastek dan mengusulkan agar pemotongan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) per anggota Pokmas digunakan untuk pemerataan warga yang tidak menerima bantuan. Namun terdakwa marah dengan membanting buku yang ada di meja dan dengan nada emosi, mengatakan, “NEK ORA MANUT AKU URUSEN DEWE, NEK ORA SING NGURUSI AKU, RA BAKALAN CAIR”, (kalau ngga mau ikut aku, silakan urus sendiri, kalau bukan aku yang ngurus ngga akan cair).
Bahwa setelah pada hari itu gagal mencapai kata sepakat, saksi NGATIJO selaku Dukuh Pakis mengundang semua pengurus dan anggota Pokmas untuk berkumpul dirumahnya membahas kembali permintaan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI tersebut. Dalam pertemuan itu akhirnya dengan terpaksa masing-masing anggota Pokmas menyetujui iuran sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tuga ratus ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemerataan bagi warga yang tidak menerima bantuan, pembangunan jalan ke makam, bantuan untuk rehab masjid, sedekah bersih dusun dan untuk diberikan kepada fastek sesuai permintaan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI.
Bahwa pada tanggal 18 September 2007 seluruh anggota POKMAS dari POKMAS 29, 30, 31 dan 32 dikumpulkan di Kantor Kecamatan Dlingo untuk menerima dana bantuan BLM tersebut. Dana bantuan diserahkan oleh petugas bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri kepada anggota POKMAS sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) per anggota POKMAS dengan menandatangani tanda terima uang pada Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan untuk Rumah Rusak Sedang.
Bahwa selanjutnya pada hari itu jugasetelah menerima uang dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, seluruh anggota POKMAS 29, 30, 31, dan 32 kecuali saksi Sukatiyo dari anggota Pokmas 30 bersama-sama ke rumah saksi NGATIJO membawa uang yang baru diterimanya.Sesampainya dirumah saksi NGATIJO, tiap-tiap anggota Pokmas menyisihkan uang bantuan BLM yang diterima sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada bendahara Pokmas masing-masing.
Bahwa dari 166 anggota Pokmasterkumpul dana sebesar Rp215.800.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian :

Pokmas 29 sebesar Rp 52.000.000,-
Pokmas 30 sebesar Rp 53.300.000,-
Pokmas 31 sebesar Rp 52.000.000,-
Pokmas 32 sebesar Rp 58.500.000,-

Jumlah Rp 215.800.000,-

Bahwa kemudian uang sebesar Rp215.800.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut dipergunakan:

Sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan untuk pemerataan yaitu sebanyak 230 KK @ Rp500.000,- diserahkan melalui ketua RT masing-masing.
Sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) diberikan sebagai infaq untuk rehab masjid yang diterima oleh takmir masjid.
Sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) diserahkan oleh keempat Pokmas kepada saksi NGATIJO untuk sedekah bersih dusun.
Sebesar Rp22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli bahan material perbaikan jalan corblok ke makam, dibayarkan kepada sdr. WAGIRIN (alm) yang saat itu menjabat sebagai ketua Pokmas 32.
Sebesar Rp62.000.000,- (Rp15.500.000,- x 4 Pokmas) diserahkan oleh empat orang ketua Pokmas kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI untuk diberikan kepada Fasilitator Teknik (fastek).

Bahwa uang untuk Fasilitator Teknik (Fastek) sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) diserahkan oleh empat Ketua Pokmas kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI pada tanggal 19 September 2007. Pada mulanya uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dibawa oleh saksi Paeno, selanjutnya saksi Paeno bersama-sama dengan ketua Pokmas yang lain dan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI pergi ke rumah kos salah satu fastek yaitu saksi FUAD NUGROHO yang beralamat di Jalan Adisucipto km. 7 Gang Pinus Catur Tunggal XVI/IV No. 6 Rt.08 Rw. 04 Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman. Sesampainya depan dirumah kos tersebut kantong plastik berisi uang sebesar Rp Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI, lalu oleh terdakwa dimasukkan dalam tas kerjanya. Selanjutnya terdakwa seorang diri masuk ke dalam rumah kos dengan membawa uang dalam tas kerjanya. Beberapa saat kemudian terdakwa keluar lagi dan memanggil empat orang ketua Pokmas untuk duduk di teras. Setelah semua Ketua Pokmas duduk kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kos lalu menyerahkan uang dari Pokmas yang telah dipindahkan dalam amplop tertutup kepada saksi YUSAK PURDARMANTO disaksikan oleh saksi FUAD NUGROHO.
Bahwa uang dari Pokmas sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) tidak seluruhnya diserahkan oleh terdakwa kepada fastek, tetapi hanya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ada pada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI.
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :

Peraturan Gubernur DIY No. : 9-A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 pada angka 3.2.4. Prinsip Dasar ProgramKhusus tentang kearifan lokal angka 5) dinyatakan bahwa dana BLM perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.
Surat Gubernur DIY No. 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 yang ditujukan kepada Walikota dan seluruh Bupati perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY dalam angka 5 disebutkan bahwa dana Bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi, Kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.

Bahwa perbuatan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah).
Bahwa akibat perbuatan terdakwa SENO, A.Md Bin MACHORItersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara RI sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang yang diterima dari anggota

Pokmas 166 x Rp 1.300.000,- = Rp 215.800.000,-

Dikurangi :

Pemerataan untuk warga Rp 115.000.000,-
Bantuan untuk rehab masjid Rp 2.000.000,-
Bantuan untuk bersih dusun Rp 14.000.000,-
Beli material perbaikan jalan Rp 22.800.000,-

Rp 153.800.000,-

Rp 62.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa Seno A.Md Bin Machorisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Atau :

Kedua.

Bahwa terdakwa SENO, A.Md Bin MACHORI sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY No. 619/I13.III/c.v/1989 tanggal 30 November 1989 atau sebagai penyelenggaran negara yang ditunjuk sebagai Fasilitator Sosial Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY tertanggal 8 Juni 2007, pada bulan September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Dusun PakisDesa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakartayang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran sebagai potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi/membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut, pemberian bantuan berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.
Bahwa untuk tahun 2007 alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah Kabupaten Bantul tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY No.0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007sebesar Rp1.700.790.559.000,- (satu trilyun tujuh ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah). DIPA tersebut mengalami beberapa kali revisi dan revisi terakhir tanggal 12 Desember 2007 dengan Nomor 0224.1/069-03.0/-/2007anggaran berubah menjadi Rp1.367.879.072.000,- ( satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan jutatujuh puluh dua ribu Rupiah).
Bahwa kriteria bangunan rusak yang mendapat dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Rusak Berat : Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

2. Rusak Sedang : Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

3. Rusak Ringan : Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan pendataan di Dusun Pakis Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepala Dukuh Pakis bersama-sama dengan Fasilitator Teknik (Fastek) pada tahun 2007, diperoleh 167 rumah warga Dusun Pakis I dan II mengalami rusak sedang. Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial, selanjutnya disampaikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).
Bahwa warga Dusun Pakis I dan II yang termasuk kategori rusak sedang sebanyak 167 Kepala Keluarga tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi 4 (empat) Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu :

No.	Nama Pokmas	Jumlah Anggota
1	Pokmas 29 Ketua : Ponijan Sekretaris : Tumiyanto Bendahara : Ngatino	40 orang
2	Pokmas 30 Ketua : Rusmadi Sekretaris : Subandi Bendahara : Miskan	42 orang
3	Pokmas 31 Ketua : Paeno Sekretaris : Suwardi Bendahara : Parimin	40 orang
4	Pokmas 32 Ketua : Wagirin (alm) Sekretaris : Kasirin Bendahara : Sumiran	45 orang

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007, terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI ditunjuk oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) untuk menjabat sebagai Fasilitator Sosial Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2007 ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY antara Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yang dijabat oleh M. Suprapto, SE (Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul) dengan terdakwa SENO, A.Md Bin MACHORI selaku Fasilitator Sosial (Fasos) Desa/Kelurahan Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.
Bahwa dana BLM rumah rusak sedanguntuk wilayah Kabupaten Bantul diajukan pencairan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 122/962724/VII/2007 tanggal 24 Agustus 2007senilai Rp12.392.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) diantaranya sebesar Rp668.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta Rupiah) untuk Pokmas di Dusun Pakis yaitu Pokmas29, 30, 31 dan 32 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri yaitu :

No.	Nama Pokmas	Nilai (Rp)	Nomor rekening
1	Pokmas 29	160.000.000,-	22.01.2.00136-1
2	Pokmas 30	168.000.000,-	22.01.2.00143-8
3	Pokmas 31	160.000.000,-	22.01.2.00145-0
4	Pokmas 32	180.000.000,-	22.01.2.00142-6
	Jumlah	668.000.000,-

Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI selaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan Dukuh Pakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakan musyawarah. Dalam kesempatan tersebut terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI meminta kepada Pokmas agar setelah menerima bantuan, masing-masing Pokmas bersedia dipotong sebesar Rp15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) per Pokmas untuk diberikan kepada fasilitator teknik (fastek). Pada waktu itu para pengurus Pokmas tidak setuju adanya pemotongan untuk fastek dan mengusulkan agar pemotongan sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) per anggota Pokmas digunakan untuk pemerataan warga yang tidak menerima bantuan. Namun terdakwa marah dengan membanting buku yang ada di meja dan dengan nada emosi, mengatakan, “NEK ORA MANUT AKU URUSEN DEWE, NEK ORA SING NGURUSI AKU, RA BAKALAN CAIR,”, (kalau ngga mau ikut aku, silakan urus sendiri, kalau bukan aku yang ngurus ngga akan cair).
Bahwa setelah pada hari itu gagal mencapai kata sepakat, saksi NGATIJO selaku Dukuh Pakis mengundang semua pengurus dan anggota Pokmas untuk berkumpul dirumahnya membahas kembali permintaan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI tersebut. Dalam pertemuan itu akhirnya dengan terpaksa masing-masing anggota Pokmas menyetujui iuran sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tuga ratus ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemerataan bagi warga yang tidak menerima bantuan, pembangunan jalan ke makam, bantuan untuk rehab masjid, sedekah bersih dusun dan untuk diberikan kepada Fastek sesuai permintaan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI.
Bahwa pada tanggal 18 September 2007 seluruh anggota POKMAS dari POKMAS 29, 30, 31 dan 32 dikumpulkan di Kantor Kecamatan Dlingo untuk menerima dana bantuan BLM tersebut. Dana bantuan diserahkan oleh petugas bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri kepada anggota POKMAS sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) per anggota POKMAS dengan menandatangani tanda terima uang pada Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan untuk Rumah Rusak Sedang.
Bahwa selanjutnya pada hari itu jugasetelah menerima uang dana bantuan rehabilitasi dan rekostruksi pasca gempa bumi, seluruh anggota POKMAS 29, 30, 31, dan 32 kecuali saksi Sukatiyo dari anggota Pokmas 30 bersama-sama ke rumah saksi NGATIJO membawa uang yang baru diterimanya.Sesampainya dirumah saksi NGATIJO, tiap-tiap anggota Pokmas menyisihkan uang bantuan BLM yang diterima sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada bendahara Pokmas masing-masing.
Bahwa dari 166 anggota Pokmasterkumpul dana sebesar Rp215.800.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian :

1) Pokmas 29 sebesar Rp 52.000.000,-

2) Pokmas 30 sebesar Rp 53.300.000,-

3) Pokmas 31 sebesar Rp 52.000.000,-

4) Pokmas 32 sebesar Rp 58.500.000,-

Jumlah Rp215.800.000,-

Bahwa kemudian uang sebesar Rp 215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut dipergunakan untuk :

a. Sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan untuk pemerataan yaitu sebanyak 230 KK @ Rp500.000,- diserahkan melalui ketua RT masing-masing.

b. Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) diberikan sebagai infaq untuk rehab masjid yang diterima oleh Takmir Masjid.

c. Sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) diserahkan oleh keempat Pokmas kepada saksi NGATIJO untuk sedekah bersih dusun.

d. Sebesar Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli bahan material perbaikan jalan corblok ke makam, dibayarkan kepada sdr. WAGIRIN (alm) yang saat itu menjabat sebagai ketua Pokmas 32.

e. Sebesar Rp 62.000.000,- (Rp 15.500.000,- x 4 Pokmas) diserahkan oleh empat orang ketua Pokmas kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI untuk diberikan kepada Fasilitator Teknik (fastek).

Bahwa uang untuk Fasilitator Teknik (Fastek) sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) diserahkan oleh empat Ketua Pokmas kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI pada tanggal 19 September 2007. Pada mulanya uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dibawa oleh saksi Paeno, selanjutnya saksi Paeno bersama-sama dengan ketua Pokmas yang lain dan terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI pergi ke rumah kos salah satu fastek yaitu saksi FUAD NUGROHO yang beralamat di Jalan Adisucipto km. 7 Gang Pinus Catur Tunggal XVI/IV No. 6 Rt.08 Rw. 04 Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman. Sesampainya depan dirumah kos tersebut kantong plastik berisi uang sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa SENO A.Md Bin MACHORI, lalu oleh terdakwa dimasukkan dalam tas kerjanya. Selanjutnya terdakwa seorang diri masuk ke dalam rumah kos dengan membawa uang dalam tas kerjanya. Beberapa saat kemudian terdakwa keluar lagi dan memanggil empat orang ketua Pokmas untuk duduk di teras. Setelah semua Ketua Pokmas duduk kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kos lalu menyerahkan uang dari Pokmas yang telah dipindahkan dalam amplop tertutup kepada saksi YUSAK PURDARMANTO disaksikan oleh saksi FUAD NUGROHO.
Bahwa uang dari Pokmas sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) tidak seluruhnya diserahkan oleh terdakwa kepada Fastek, tetapi hanya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ada pada terdakwa SENO, A.Md Bin MACHORI.

Bahwa perbuatan terdakwa SENO, A.Md Bin MACHORIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa setelah usai pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDS-05/BNTL/Ft.1/08/2015 yang dibacakan pada tanggal 17 September 2015, Terdakwa, menyatakan, telah mengertiseluruhisi/materi dakwaan Penuntut Umum; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan secara tertulis, tanggal 21 September 2015 dan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum dengan Putusan sela tanggal 5 Oktober 2015, dengan amar putusan, sebagai berikut :------------------------------

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-05/BNTUL/Ft.1/08/2015, tanggal 31 Agustus 2015, atas nama Terdakwa Seno A.Md Bin Machori, sah menurut hukum;-------------------------------------

3. Memerintahkan pemeriksaan perkara Register No. 19/Pid-Sus-TPK/2015/PN. Yyk, atas nama Terdakwa Seno, A.Md Bin Machori dilanjutkan; ---------------------------------------------------------------------------------

4. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;----------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti,sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti, berupa :

1. Laporan Penggunaan Dana Rekontruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 29), terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;

2. Laporan Penggunaan Dana Rekontruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 30), terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;

3. Laporan Penggunaan Dana Rekontruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 31), terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;

4. Laporan Penggunaan Dana Rekontruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 32), terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;

5. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekontruksi Rumah Paska Gempa Bumi Propinsi DI Yogyakarta tanggal 8 Juni 2007 (Pihak I M. Supratomo, SE dan Pihak II Seno);

6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 7160242A;

7. 1 (satu) bundle Data By Name Pokmas rusak sedang Kecamatan Dlingo (foto copy);

8. Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (Pokmas 29);

9. Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (Pokmas 30);

10. Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (Pokmas 31);

11. Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (Pokmas 32);

12. Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi/Rekontruksi rumah dengan kriteria Rusak Sedang Pokmas Dlingo 29;

13. Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi/Rekontruksi rumah dengan kriteria Rusak Sedang Pokmas Dlingo 30;

14. Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi/Rekontruksi rumah dengan kriteria Rusak Sedang Pokmas Dlingo 31;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan26(dua puluh enam) Saksi dan 1 (satu) Ahli, para Saksi dan Ahli yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. SAKSI DARWANTA, S.T.,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan apapun;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan Saksi telah menanda tangani Berita Acara;

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara, Saksitelah membaca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penerimaan dana rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang diduga disalahgunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas PUP-ESDM D.IYogyakarta sebagai Staf Bidang Tata Ruang;

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah mengarsip surat-suratpada Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Bidang Tata Ruang;

- Bahwa tugas Saksi dalam kaitannya dengan rehabilitasi rekonstruksi di Kabupaten Bantul, Saksi di bagian SPJ, jadi otomatis pekerjaan Saksi, melakukan verifikasi berkas pengajuan pembayaran;

- Bahwa mekanisme pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai daripengusulan, prosesing dan pencairan, dapat dijelaskan, pada awalnya dilakukan pengecekan dan pendataan atas tingkat kerusakan rumah, status kepemilikan, danpenentuan tingkat kerusakan. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Gubernur D.I Yogyakarta dan/atau Bupati Bantul,dibentukKelompok Masyarakat (Pokmas), dibentuk Pengurus Pokmas dan Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, yang diketahui oleh Lurah Dlingo dan Camat Dlingo, dibuat Surat Perjanjian Penyaluran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah antara Pokmas dan Penanggung Jawab Pelaksana, yaitu Lurah Desa Dlingo dan masing-masing Pokmas diwakili oleh Ketua.Selanjutnya diajukan ke Kabupaten Bantul yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab. Bantul, kemudian PPK Kab. Bantul membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Satuan Kerja (Satker)dengan dilampiri berkas administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, SPP yang menandatangani PPK Kab. Bantul (dhi. Kepala Dinas Kimpraswil, sekarang Dinas DPUP-ESDM), lalu oleh Satuan Kerja (Satker) diverifikasi antara data SPP dengan lampiran Pokmas yang bersangkutan, setelah itu dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan ke KPPN Yogyakarta, setelah di KPPNYogyakarta, apabila berkas lengkap dan benar, maka keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan SP2D tersebut masuk bank tunggal, dhi. Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri mendistribusikan ke BPD D.I Yogyakarta Cabang Pembantu Imogiri, kemudian dimasukan rekening milik anggota Pokmas untuk dapat dicairkan;

- Bahwa asal dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tanggal 27 Mei 2006, berasal dari APBN Tahun 2006/2007 dan diperuntukkan untuk rehabilitasi rekonstruksi rumah tinggal pasca gempa di D.I Yogyakarta;

- Bahwa untuk dana bantuan yang cair, ketegori rusak sedang di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk Pokmas 29 s/dPokmas 32, 4 (empat) Pokmas, yaitu sejumlah Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta Rupiah);

- Bahwa jumlah penerima bantuan untuk kategori rusak sedang di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan data by-name Pokmas rusak sedang, untuk Pokmas 29 s/d Pokmas 32 seluruhnya berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) Penerima/Kepala Keluarga;

- Bahwa dana bantuan diperuntukkan bagi korban gempa bumi tanggal 26 Mei 2006 dan penggunaannya hanya untuk rehabilitasi rekonstruksi rumah tinggal dan tidak boleh untuk kepentingan lainnya;

- Bahwa uang yang diterima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per-satu kepala keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta No. 45.I/KEP/2007 Tanggal 12 Maret 2007 butir ke-2 tentang kesepakatan bersama antar Pokmas, biaya yang dibayarkan kepada anggota Pokmas yang sudah menjadi haknya, berdasarkan nama-nama Anggota Pokmas by name, tidak boleh diwakilkan;

- Bahwa ada peraturan mengenai petunjuk pengoperasian dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Bantul tanggal 27 Mei 2006, yaitu Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta No. 91A Tahun 2007, tanggal 9 Juni 2007;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Bupati Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Komitmen Manajemen Kabupaten Bantul adalah PPK Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

- Bahwa ada lima PPK di Kabupaten Bantul dan satu PPK di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa yang mengangkat Fasilitator Sosial (Fassos) dan Fasilitator Teknik adalah PPK Kabupaten Bantul;

- Bahwa yang dimaksud dengan Fasilitator Sosial (Fassos) adalah pendamping dalam pengurusan administrasi dan Fasilitator Teknik adalah pendamping masalah teknis;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh dipotong;

- Bahwa kriteria rusak sedang adalah rumah rusak dan tingkat kerusakan mencapai 75%;

- Bahwa bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, diperuntukkan masa periode Tahun 2007;

- Bahwa dana rehabilitasi dan rekontruksi hanya untuk tingkat kerusakan sedang;

- Bahwa prosesnya, adalah korban gempa membentuk Pokmas yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, setelah itu membuat Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan diketahui oleh Camat setempat. Setelah itu, diajukan untuk mendapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut kepada PPK Kabupaten Bantul, kemudian diajukan lagi kepada Satker. Satker membuat SPM yang diajukan kepada KPPN Yogyakarta dan oleh KPPN Yogyakarta uang tersebut dimasukkan Bank yang ditunjuk, yakni Bank Mandiri dan uang disalurkan ke Bank BPD Capem Imogiri,untuk diteruskan kepada para korban gempa Bantul Tahun 2006;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Terdakwa, sebagai fasos terhadap dana rehabilitasi dan rekonstruksi dana gempa di Kabupaten Bantul Tahun 2006 dan Tahun 2007;

- Bahwa kategori pemberian dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, adalah kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan;

- Bahwa jumlah penerimaan dana, untuk korban gempa dengan tingkat kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), tingkat kerusakan sedang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan tingkat kerusakan ringan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa tahap pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa tahun 2006, pencairan dana untuk tahun 2006 diperuntukan untuk tingkat kerusakan berat dan tahun 2007 diperuntukan untuk tingkat kerusakan sedang dan ringan ;

- Bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa, hanya diperuntukan bagi menerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa atas dasar by name;

- Bahwa barang bukti Nomor 6 benar adanya;

- Bahwa barang bukti Nomor 7, 8, 9 10, dan 11 benar;

- Bahwa tata cara pencairan dana di Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri sesuai dengan prosedur yang ada;

- Bahwa ada 167 kepala keluarga yang ada di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II;

- Bahwa uang yang telah disalurkan ke Anggota Pokmas, sangat bisa disebut sebagai Keuangan Negara, akan tetapi Saksi tidak tahu penggunaan dana yang diterima Anggota Pokmas;

- Bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disalurkan kepada warga tidak dapat diperuntukan keperluan lain, dana hanya diperuntukan untuk merehabilitasi dan membangun rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Bantul;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. SAKSIMARYONO, S.IP;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi dituangkan dalam Berita Acara (saksi) dalan BAP penyidikan dan Saksi telah menanda tangani berita acara;

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara Saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara, sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 di Kabupaten Bantul Saksi menjabat selaku Camat Kecamatan Dlingo, setelah kejadian gempa bumi, tepatnya pada saat adanya program pemerintah dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi Saksi diberi jabatan oleh Bupati Bantul untuk membantu kelancaran pemberian bantuan dana rehabilitasi/rekonstruksi rusak sedang dan ringan, saksi menjabat sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJP) penyaluran dana rehabilitasi dan /rekonstruksi untuk kategori rusak sedang dan ringan;

- Bahwa dasar Saksi menjabat selaku PJP dalam program bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi, adalah SK Bupati Kabupaten Bantul No. 100 Tahun 2007 tanggal 18 Agustus 2007 tentang Penanggung-Jawab Rehabilitasi dan Tekontruksi rumah rusak sedang dan rusak ringan;

- Bahwa tugas dan fungsi PJP adalah:

- Bersama-sama konsultan memfasilitasi pembentukan Pokmas;

- Memantau pelaksanaan program di wilayah kerja sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;

- Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan akhir pelaksanaan;

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan PPK dan KMK;

- Menangani penyelesaian masalah dan pengaduan mengenai pelaksanaan program;

- Bahwa sebagai PJP di wilayah Kecamatan Dlingo, desa yang saksi kerjakan, kaitannya dengan pemberian bantuan, terdiri dari 1 (satu)kecamatan yang meliputi 6 (enam) desa yaitu Dlingo, Mangunan, Temuwuh, Muntuk, Jatimulyo, dan Terong;

- Bahwa untuk Desa Dlingo meliputi,10 (sepuluh) dusun yaitu Dusun Kebo Sungu I, Kebo Sungu II, Koripan I, Koripan II, Dlingo I, Dlingo II, Pokoh I, Pokoh II, Pakis I dan Pakis II;

- Bahwa untuk Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II dijabat oleh Saksi Ngatijo sebagai Kepala Dusun dan warga yang mendapat bantuan dana rusak sedang, ada 167 Kepala Keluarga;

- Bahwa, benar, ada yang membantu Saksi, yaitu 1 (satu) orang untuk 1 (satu) satu desa, jadi ada 6 (enam) orang yaitu Desa Dlingo, Sariyono, S.Sos, Desa Temuwuh Drs. Bangun Rahino, Desa Jatimulyo Sujiyamto, Desa Muntuk, Suyido, S.IP, Desa Mangunan, Sujarwanto, S.H.,Desa Terong, Endro Komari;

- Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai PJP, untuk memfasilitasi pembentukan Pokmas;

- Bahwa Pokmas yang ada di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II Desa Dlingo, ada 4 (empat) Pokmas yang ada di Dusun Pakis I dan dusun Pakis II Desa Dlingo;

- Bahwa Pokmas 29 Desa Dlingo terdiri dari : Ketua Saksi Ponijan, Sekretaris tidak tahu, Bendahara tidak tahu, dan anggotanya berjumlah 40 orang. Pokmas 30 Desa Dlingo, Ketua Saksi Rusmadi, Sekretaris tidak tahu, Bendahara tidak tahu, anggota 42 orang. Pokmas 31 terdiri dari Ketua Saksi Paeno, Sekretaris tidak tahu, Sekretaris tidak tahu, anggota 40 orang. Pokmas 32 Desa Dlingo Ketua Wagirin (alm), Sekretaris tidak tahu, Bendahara tidak tahu, anggota 45 orang;

- Bahwa proses pembentukan Pokmas, yaitu, warga didata oleh Pamong Desa, kemudian masing-masing diverifikasi oleh Tim Verifikasi, yaitu Fastek dan Fasos, setelah itu baru dibentuk kepengurusan Pokmas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendarara Pokmas;

- Bahwa mengenai kriteria kerusakan korban gempa Tahun 2006, ada 3 (tiga), yaitu untuk rusak berat yaitu rumah roboh dan tidak berani ditempati, rusak sedang yaitu rumah rusak tetapi masih bisa ditempati, dan rusak ringan yaitu rumah yang mengalami kerusakan ringan;

- Bahwa untuk rusak kategori berat mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), rusak sedang mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dan Rusak ringan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa proses pemberian bantuan, untuk Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II, prosedur pemberian bantuan secara kolektif se-kecamatan, dalam 2 (dua) hari, didahulukan desa yang jauh-jauh, khusus di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II hari ke 2 (dua), karena lebih dekat ke Kecamatan Dlingo, dengan cara masing-masing Ketua Pokmas hadir bersama anggotanya di Kecamatan, uang diterimakan lansung oleh Bank BPD DI Yogyakarta Kantor Cabang Imogiri, kepada masing-masing anggota yang sudah terdata, diawasi langsung oleh Muspida, uang bantuan Dusun Pakis I dan Pakis II penyerahan bantuan, sekitar Bulan September atau Bulan Oktober Tahun 2007;

- Bahwa salah 1 (satu) tugas PJP adalah memantau pelaksanaan program di wilayah kerja, sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan, menyusun laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan akhir pelaksaaan. Terkait apakah tugas tersebut sudah Saksi laksanakan, Saksi selaku PJP sudah melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan, dengan cara, menerima laporan dari instansi dibawah. Dalam pelaksanaanya tidak ada laporan permasalahan dari warga masyarakat mengenai penyaluran dana bantuan, Mengenai pelaksanaan prosesrehabilitasi Saksi selaku PJP tidak memantau secara langsung, tetapi memantau dari hasil laporan di lapangan, karena dana bantuan turun setelah masyarakat selesai merehabilitasi rumah masing-masing. Saksi hanya memastikan dana bantuannya sampai kepada masing-masing anggota Pokmas, dengan memfasilitasi pencairanmasing-masing Anggota Pokmas, dan semuanya berjalan lancar. Mengenai tugas menyusun laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan akhir pelaksanaan tersebut,Saksi selaku PJP tidak membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas. Mengingat, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh KMK dan yang memiliki data lengkap. Itu hanya dimiliki konsultan dan Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Imogiri;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa petugas KMK,untuk kategori rusak sedang dan rusak ringan di Kecamatan Dlingo, yaitu Hario S dari PT Titi Matra Tujutama;

- Bahwa mekanisme penyaluran dana khusus warga penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II, dana bantuan disalurkan oleh Pemerintah melalui Bank BPD DI Yogyakarta Cabang Pembantu Imogiri pada akhir 2007, dan dalam waktu sekitar 2 (dua) hari bertempat di Pendopo Kecamatan Dlingo dihadiri oleh Muspida Kecamatan Dlingo. Warga penerima (by name) untuk rusak sedang menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan rusak ringan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) langsung dari Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri kepada warga (by name), dan nota pencairan hari sebelumnya memang sudah ditandatangani oleh Pengurus Pokmas (dhi. Ketua, Sekretaris, Bendahara) Pokmas di Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri, tidak ada pemotongan, semua diterimakan utuh kepada warga yang menerima;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa pernah membuat laporan atau meminta tanda tangan mengenai Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk rusak sedang dan rusak ringan;

- Bahwa Saksi tidak mendapat honor dari Pemerintah, tetapi, pernah 1 (satu) kali dipanggil ke DPU Kab. Bantul dan setelah selesai penerimaan dana bantuan kategori rusak sedang dan rusak ringan, diberi uang bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstrusi gempa Tahun 2007;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan atau keluhan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rusak sedang, setelah dana tersebut diterima kepada masing-masing anggota Pokmas;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Dlingo ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa tahun 2007 di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. SAKSI BUDI IRIANTO, S.E., M.M,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap saksi, kemudian dituangkan dalam berita acara (saksi) dalam BAP penyidikan dan Saksi menandatangani berita acara;

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara, Saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara, telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi karyawan PT Bank BPD D.I Yogyakarta Kantor Cabang Pembantu Imogiri;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu PT Bank BPD Imogiri, sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011;

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Cabang Pembantu PT Bank BPD Imogiri adalah memimpin operasional Kantor Cabang Pembantu PT Bank BPD Imogiri ;

- bahwa Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri pernah menjadi bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank Penyalur Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Tahun 2006, Bank BPD Cabang Pembenatu Imogiri pernah ditunjuk sebagai salah 1 (satu) penyalur dana rekontruksi dan rehabilitasi gempa bumi tahun 2006 di Kabupaten Bantul;

- Bahwa selama menjabat selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank BPD Imogiri pernah ada pembukaan rekening oleh Pokmas untuk kegiatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Tahun 2006 di Kab. Bantul;

- Bahwa cara dan syarat untuk pembukaan rekening yang dilakukan oleh Pokmas untuk kegiatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Tahun 2006 di Bantul, Pokmas mengisi data yang terdiri dari identitas yang dilampiri KTP, lalu ada pengantar pembukaan rekening di Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri, dilampiri Berita Acara Pembentukan Pokmas,kemudian menandatangani specimen buku tabungan oleh Pengurus Pokmas, kemudian Bank memberikan buku tabungan yang sudah diverifikasi;

- Bahwa Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri pernah melayani proses penyaluran Penyalur Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa bumi Tahun 2006 di Kantor Kecamatan Dlingo. Awalnya setelah dipastikan dana bantuan masuk ke rekening Pokmas, sesuai jadwal, dengan adanya kesepakatan dengan pemerintah sebagai bentuk pelayanan, maka Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri melakukan penyaluran di Kantor Kecamatan Dlingo, didampingi oleh pihak pendamping dari Pemerintah. Di Kecamatan Dlingo pada tanggal 18 September 2007 Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri melakukan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa bumi dengan proses, antara lain, pengurus Pokmas sesuai dengan bukunya mengisi slip penarikan sebesar yang ditransfer Pemerintah dilampiri KTP Pengurus Pokmas, surat rekomendasi, sesuai syarat pencairan, kemudian menanda-tangani slip 2 (dua) kali, selanjutnya setelah petugas selesai mencocokkan kebenaran data dan specimen tanda tangan, kemudianPetugas Bank melakukan pencairan dana;

- Bahwa rekapitulasi penyaluran dana BLM untuk rumah rusak sedang untuk Pokmas 29 Dlingo, Nomor Rekening 22.01.2.00136-1 jumlah pencairan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Untuk Pokmas 30 Dlingo Nomor Rekening 22.01.2.00143-8 jumlah pencairan dana sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).Pokmas 31 Dlingo Nomor Rekening, 22.01.2.00145-0, jumlah pencairan dana sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) dan Pokmas 32 Dlingo Nomor Rekening 22.01.2.00142-6 jumlah pencairan dana sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, benar, jumlah uang tersebut telah sesuai dengan yang disalurkan Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri dan telah sesuai dengan uang yang ditransfer oleh Pemerintah kepada Bank BPD Cabang Pembantu Imogiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, adanya pemotongan dana rekonstruksi dan rehabilitasi;

- Bahwa benar semua anggota dan Pengurus Pokmas hadir pada saat pencairan dana di Kecamatan Dlingo;

- Bahwa setiap warga menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk rumah yang rusak sedang;

- Bahwa tidak ada potongan Pajak PPh di dalam penenerimaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakahada pendamping, seperti Fasos dan Fastek pada saat pencairan dana di Kecamatan Dlingo, karena Saksi tidak hadir disana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemotongan uang dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Dlingo;

- Bahwa jumlah warga yang datang pada saat penerimaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Dlingo, ada 167 (seratus enam puluh tujuh) orang yang hadir, pada saat penerimaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Dlingo;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa hadir di Kecamatan Dlingo pada saat penerimaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, karena tidak berada di sana pada saat penerimaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Dlingo;

- Bahwa terkait dengan administrasi pencairan, tertib, aman dan lancar;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. SAKSI SUNARSO, S.H;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan apakah keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Saksi menandatangani berita acara;

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara, Saksi telah membaca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara, sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi lupa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Fasilitator Sosial di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II Desa Dlingo Kecamatan Dlingo;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten Administrasi dan Keuangan, Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta, dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Bantul, tugas Saksi membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gemba bumi di Kabupaten Bantul Tahun 2007,khusus bidang administrasi dan keuangan;

- Bahwa sumber anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Tahun 2007 di Kabupaten Bantul, sumber anggarannya berdasarkan dana dari Pemerintah Pusat (APBN) DIPATahun 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Tahun 2007 di Kabupaten Bantul, alokasi dana tersebut untuk membangun kembali rumah yang rusak berat, sedang dan ringan, akibat gempa bumi Tahun 2006 di Kabupaten Bantul;

- Bahwa besaran dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan, adalah, untuk kategori rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Rusak sedang mendapat bantuan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dan rusak ringan mendapat bantuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang sudah dicairkan serta jumlah warga penerima aliran dana, di Dusun Pakis I dan Pakis II, ada 4 (empat) Pokmas, yaitu:

- Pokmas 29 Dlingo, dengan warga penerima sejumlah 40 Kepala Keluarga;

- Pokmas 30 Dlingo, dengan warga penerima sejumlah42 Kepala Keluarga;

Pokmas 31 Dlingo, dengan warga penerima sejumlah 40 Kepala Keluarga;

- Pokmas 32 Dlingo, dengan warga penerima sejumlah45 Kepala Keluarga;

Jumlah total warga penerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kecamatan Dlingo ada 167 (seratus enam puluh tujuh) Kepala Keluarga;

Sehingga dana yang disalurkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dikalikan 167(seratus enam puluh tujuh) warga, sama dengansebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui,kalau ada sosialisasi mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Tahun 2006 di Kecamatan Dlingo;

- Bahwa mekanisme proses pendataan warga korban gempa dan pembentukan Pokmas untuk kategori rumah rusak sedang di Kecamatan Dlingo, mekanisme pendataan untuk rumah rusak sedang, ditunjuk PJP yaitu seorang camat dibantu beberapa orang pembantu. Dalam 1 (satu) Pokmas rata-rata beranggotakan kurang lebih 50 orang anggota dan ini berlaku di Kecamatan Dlingo;

- Bahwa mekanisme pencairan dana BLM untuk rumah rusak sedang di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2007, Saksi menerima berkas pengajuan pencairan dari KMK, selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Satker D.IYogyakarta, dhi. Dinas Pekerjaan Umum D.IYogyakarta, kemudian dari Dinas PU DIYogyakarta, diproses hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening masing-masing Pokmas;

- Bahwa tugas jabatan Saksi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan dalam kegiatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Tahun 2006 di Dusun Pakis, Desa Dlingo, menerima berkas-berkas pengajuan pencairan dari KMK, selanjutnya kami buatkan Surat Permintaan Pembayaran ke Satker D.IYogyakarta, dalam hal ini yang ditunjuk adalah Dinas Pekerjaan Umum D.IYogyakarta, selanjutnya dari DPU D.I Yogyakarta, diproses hingga keluar SP2D untuk dapat dicairkan;

- Bahwa Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)Kabupaten Bantul, dhi. adalah PT Titimatra Tujutama;

- Bahwa mengenai dasar untuk pencairan dana, berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 122/962724/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 dan sesuai Daftar Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 121/962724/VIII/2007 jumlah yang dicaikan adalah:Pokmas 29 Dlingo sebesar Rp160.000.000,00(seratus enam puluh juta Rupiah), Pokmas 30 sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta Rupiah), Pokmas 31 Dlingo sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah), dan Pokmas 32 Dlingo sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);

- Bahwa petugas Fasilitator Teknik, betul, mendapat honor;

- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan kepada masing-masing Pokmas, langsung dan tunai;

- Bahwa tidak bisa uang yang diperuntukkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dipakai untuk keperluan lainnya, karena uang tersebut hanya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa bumi Tahun 2006 ;

- Bahwa Bukti Nomor 6 yaitu SPM dan SP2D itu benar;

- Bahwa tanda terima yang ada dalam Bukti Nomor 8 itu sudah cocok dan benar;

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung-Jawaban, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa tahapan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Desa Dlingo, tahap pertama Tahun 2006 pencairan dana rehabilitasi dan rekonstrusi rumah rusak berat, kemudian Tahun 2007 diperuntukkan untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan;

- Bahwa tanggal pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, pada Tanggal 18 September 2007 pencairan dana di Kecamatan Dlingo;

- Bhwa terkait dengan Bukti Nomor 6 mengenai Nomor Rekening apakah sudah cocok Nomor Rekening warga penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi, benar, rekening para warga penerima dana sudah cocok dan uang masuk kedalam rekening para warga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemotongan dana sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa honor petugas Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial,Saksi tidak tahu berapa besaran honor petugas Fassos dan Fastek.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSIPONIJAN BIN (ALM) TARUNO IKROMO;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan apakah keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi tersebut kemudian tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Saksi menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut,Saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi Ketua Pokmas 29 Dusun Pakis I, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo ;

- Bahwa Saksi juga menerima bantuan dana rehablitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Tahun 2006 di Kabupaten Bantul, kategori rusak sedang;

- Bahwa tugas pokok Ketua Pokmas 29 Dlingo, tugas pokok Ketua Pokmas adalahmenyampaikan semua informasi yang berasal dari Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial kepada warga anggota Pokmas;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang membentuk Pokmas, yang membentuk Pokmas adalah Dukuh Pakis (Saksi Ngatijo);

- Bahwa asal mula dibentuknya Pokmas, awal mulanya pada Tahun 2007 Saksi Ngatijo selaku Kepala Dukuh mengundang Saksi dan teman-teman kurang lebih ada 12 (dua belas) orang warga Dusun Pakis I dan Pakis II untuk mengikuti pertemuan di rumah Saksi Ngatijo, kemudian ditunjuk Pengurus Pokmas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara di masing-masing Pokmas. Di Dusun Pakis I dan Pakis II terdapat 4 (empat) Pokmas;

- Bahwa setelah pembentukan Pokmas apakah ada pertemuan lagi yang membahas tentang dana rehabilitasi dan rekonstruksi, benar, beberapa minggu kemudian ada pertemuan lagi yang membicarakan, semua anggota Pokmas akan mendapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan syarat mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa anggota Pokmas mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, kemudian diserahkan ke rumah Dukuh Pakis, Saksi Ngatijo;

- Bahwa Saksi ikut mengantar uang bersama Terdakwa ke rumah salah satu pengurus Fastek, Saksi beserta Ketua Pokmas dan Terdakwa kerumah kost Saksi Fuad Nugroho;

- Bahwa Saksi tidak melihat uang tersebut diserahkan kepada salah seorang pengurus Fastek, karena Saksi dan pengurus Pokmas lainnya menunggu di teras rumah Saksi Fuad Nugroho;

- Bahwa Terdakwa hadir pada saat pertemuan di rumah Saksi Ngatijo, Dukuh Pakis;

- Bahwa proses penerimaan uang dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa, pertama dibentuk Panitia dan dibentuk Pengurus Pokmas kemudian anggota diberi selebaran oleh Dukuh Pakis, selanjutnya, anggota disuruh melengkapi data-data dan melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa pada saat pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Dlingo ada pemotongan dana, sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per Kepala Keluarga, yang diserahkan ke rumah Dukuh Ngatijo ;

- Bahwa yang menentukan besarnya jumlah potongan dana adalah kesepakatan bersama antara warga;

- Bahwa jumlah uang yang berhasil dikumpulkan di rumah Saksi Ngatijo, uang yang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) dikali empat Pokmas jadi sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah), untuk Fastek;

- Bahwa warga ada yang merasa keberatan atas potongan tersebut, ada warga yang keberatan, namun Terdakwa marah-marah sambil membanting buku dan berkata, “urusen dewe, metu karepmu ora metu karepmu,” (kamu urus sendiri, keluar atau tidak terserah kamu);

- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Dusun Pakis I dan Pakis II Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, tanggal 18 September 2007 warga menerima dana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan warga dipotong Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per Kepala Keluarga. Jadi terkumpul 40 x Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), equal, dengan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) itu untuk, beberapa macam peruntukan, antara lain, untuk :

- Pemerataan untuk warga yang tidak dapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dikalikan 55 (lima puluh lima) Kepala Keluarga jadi ada sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

- Untuk Infaq ke Masjid Taqorrub di Dusun Pakis I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Untuk bersih Dusun sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Dan untuk Fastek sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah);

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung-Jawaban dana, Terdakwa;

- Bahwa pengurus Pokmas tidak mendapat honor;

- Bahwa saksi terkait kategori rumah rusak sedang, tidak tahu pastinya tetapi gunung-gunung rumah ambrol, genteng dan tembok hancur ;

- Bahwa inisiatif memberikan uang kepada Fastek, Terdakwa, yang mengatakan, Fastek meminta uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) per Pokmas;

- Bahwa masing-masing Pokmas menyetor uang sebesar tersebut, benar, Pokmas 29, 30, 31 dan 32 menyetor uang masing-masing sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti Nomor 12 merupakan tanda tangan saksi, benar;

- Bahwa 2 (dua) dua kali pertemuan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah Dukuh Ngatijo ;

- Bahwa yang dibicarakan Terdakwa, kelengkapan data dan potongan dana;

- Bahwa yang hadir pada pertemuan di rumah Terdakwa, ada 12 (dua belas) orang pengurus hadir disana ;

- Bahwa ada yang tidak setor uang, namanya Saksi Sukatyo;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ke V, ada yang tidak benar, yaitu :

Terdakwa tidak pernah mengundang pengurus Pokmas ke rumah;
Yang menyampaikan sosialisasi adalah Fastek bukan Fasos;
Yang mengantar uang dan menyerahkan uang kepada Fastek adalah Pengurus Pokmas;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. SAKSI PAENO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi tersebut kemudian dituangkan dalam BAP penyidikan dan saksi menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;

- Bahwa saksi merupakan pengurus Pokmas, sebagai Ketua Pokmas 31 Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;

- Bahwa jumlah anggota Pokmas 31 Dlingo ada 40 anggota;

- Bahwa tugas pokok Ketua Pokmas 31 Dlingo, tugas pokok Ketua Pokmas adalahmenyampaikan semua informasi yang berasal dari Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial kepada warga anggota Pokmas;

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang membentuk Pokmas, sepengetahuan saksi yang membentuk Pokmas adalah Dukuh Pakis (Saksi Ngatijo);

- Bahwa setelah pembentukan Pokmas terkait dengan apakah ada pertemuan lagi yang membahas tentang dana rehabilitasi dan rekonstruksi, benar, beberapa minggu kemudian ada pertemuan lagi yang membicarakan, semua anggota Pokmas akan mendapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan syarat mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa anggota Pokmas mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, kemudian diserahkan ke rumah Dukuh Pakis, Saksi Ngatijo;

- Bahwa Saksi ikut mengantar uang bersama Terdakwa ke rumah salah satu pengurus Fastek, benar, Saksi beserta Ketua Pokmas dan Terdakwa ke rumah salah seorang pengurus Fastek di Daerah Janti;

- Bahwa Saksi tidak melihat uang saat diserahkan kepada Fastek, karena Saksi dan pengurus Pokmas lainnya menunggu di teras rumah salah satu pengurus Fastek ;

- Bahwa uang yang diberikan kepada Fastek sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) per Pokmas;

- Bahwa penyerahan uang untuk Fastek, di rumah salah seorang pengurus Fastek di dekat Jembatan Layang Janti ;

- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan motor, ketika mendatangi rumah salah seorang pengurus Fastek, Saksi dan ketiga orang Ketua Pokmas menggunakan sepeda motor menuju rumah pengurus Fastek ;

- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada pengurus Fastek, sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah);

- Bahwa yang mengajak ke rumah salah seorang pengurus Fastek tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengerti berapa besarnya honor yang didapat oleh Pengurus Fastek;

- Bahwa uang yang diterima oleh Pengurus Fastek, menurut Kejaksaan Negeri Bantul ketika dikonfrontir pengurus Fastek menerima Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru di SMP 1 Dlingo;

- Bahwa Laporan Pertanggung-Jawaban yang membuat Terdakwa pada Tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah salah seorang pengurus Fastek, kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;

- Bahwa orang yang berada di rumah tersebut, ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang;

- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa ketika menandatangani Laporan Pertanggung-Jawaban;

- Bahwa Barang Bukti Nomor 3 benar adanya;

- Bahwa Barang Bukti Nomor 10 benar adanya;

- Bahwa pada waktu sosialisasi di rumah Terdakwa. yang memberikan pengarahan Pengurus Fastek di rumah Terdakwa;

- Bahwa dana yang berhasil dikumpulkan untuk Pokmas 31 Dlingo dari hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, Pokmas 31 Dlingo mengumpulkan Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut ,dikalikan 4 (empat) Pokmas;

- Bahwa saksi menerima uang dari Bendahara Pokmas tidak diberi kuitansi penerimaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kuitansi kepada para Ketua Pokmas;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ke VI ada yang tidak benar:

Terdakwa keberatan dengan jumlah uang yang diberikan kepada pengurus Fastek;
Terdakwa keberatan pada waktu penyerahan uang kepada pengurus Fastek, bersama-sama dengan para Ketua Pokmas, tidak hanya Terdakwa sendiri;
Pada waktu tandatangan di Laporan Pertanggung- Jawaban, yang tandatangan lebih dahulu adalah Ketua Pokmas, baru kemudian Terdakwa tandatangan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. SAKSIRUSMADI ALS SIRUS BIN SOSRO JEMIKO (ALM),

- Bahwa benar, Saksipernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saya memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;

- Bahwa benar, hasil pemeriksaan terhadap Saksi dituangkan dalam BAP Penyidikan dan Saksi telah menanda tangani berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokmas 30 Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ;

- Bahwa jumlah anggota Pokmas 30 Dlingo, ada 42 (empat puluh dua) anggota;

- Bahwa tugas pokok Ketua Pokmas adalahmenyampaikan semua informasi yang berasal dari Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial kepada warga anggota Pokmas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membentuk Pokmas adalah Dukuh Pakis;

- Bahwa awal mulanya pada Tahun 2007 Saksi Ngatijo selaku Kepala Dukuh mengundang Saksi dan teman-teman kurang lebih ada 12 (dua belas) orang, warga Dusun Pakis I dan Pakis II, untuk mengikuti pertemuan di rumah Saksi Ngatijo, kemudian ditunjuk Pengurus Pokmas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara di masing-masing Pokmas dan di Dusun Pakis I dan Pakis II terdapat 4 (empat) Pokmas ;

- Bahwa beberapa minggu kemudian ada pertemuan lagi yang dibahas, semua anggota Pokmas akan mendapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan syarat mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa anggota Pokmas mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kemudian diserahkan ke rumah Dukuh Pakis, Saksi Ngatijo;

- Bahwa Saksi beserta Ketua Pokmas dan Terdakwa ke rumah salah seorang pengurus Fastek;

- Bahwa Saksi tidak melihat uang tersebut diserahkan kepada Fastek, karena Saksi dan pengurus Pokmas lainnya menunggu di teras rumah salah satu pengurus Fastek ;

- Bahwa uang yang diberikan kepada Fastek sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) per Pokmas;

- Bahwa penyerahan uang di rumah salah seorang pengurus Fastek, di dekat Jembatan Layang Janti;

- Bahwa Saksi dan ketiga orang Ketua Pokmas menggunakan sepeda motor menuju rumah pengurus Fastek;

- Bahwa uang yang diserahkan sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi berempat ke rumah salah seorang pengurus Fastek;

- Bahwa Saksi tidak mengerti berapa besarnya honor yang didapat oleh pengurus Fastek;

- Bahwa menurut Kejaksaan Negeri Bantul ketika dikonfrontir pengurus Fastek menerima Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru di SMP 1 Dlingo;

- Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban pada tahun 2014;

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit Terdakwa masuk ke dalam rumah salah seorang pengurus Fastek;

- Bahwa ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang di rumah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa ketika menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban;

- Bahwa Barang Bukti Nomor 3 benar adanya;

- Bahwa Barang Bukti Nomor 10 benar adanya;

- Bahwa pada waktu sosialisasi di rumah Terdakwa, yang memberikan pengarahan Terdakwa ;

- Bahwa Pokmas 31 Dlingo mengumpulkan Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan uang tersebut dikalikan 4 (empat) Pokmas;

- Bahwa Saksi berempat bersama dengan Terdakwa menuju rumah salah seorang pengurus Fastek berboncengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan menunggu di teras rumah dan yang masuk ke dalam rumah hanya Terdakwa beserta pengurus Fastek;

- Bahwa Terdakwa berbincang-bincang dengan pengurus Fastek kurang lebih 15 (lima belas) menit;

- Bahwa pada waktu pulang dari rumah salah seorang pengurus Fastek berempat bersama–sama dan Terdakwa pisah pulang sendiri;

- Bahwa Saksi tidak menerima kuitansi dari Bendahara Pokmas saat menerima uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kuitansi kepada Saksidan para Ketua Pokmas lainnya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ke VII ada yang tidak benar:

Terdakwa keberatan dengan jumlah uang yang diberikan kepada pengurus Fastek;
Terdakwa keberatan pada waktu penyerahan uang kepada pengurus Fastek, itu bersama-sama dengan para Ketua Pokmas, tidak hanya Terdakwa sendiri;
Terdakwa keberatan mengenai waktu pulang bersama-sama dengan pengurus Pokmas, Saksi tidak pisah dan sendiri pulang;
Pada waktu tandatangan di Laporan Pertanggung-Jawaban, yang tandatangan lebih dahulu adalah Ketua Pokmas, baru kemudian Terdakwa tandatangan disana;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

8. SAKSINGATIJO;

- Bahwa Saksipernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dan Saksi telah menanda tangani berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dukuh Pakis ;

- Bahwa pada Tahun 2006/2007 yang lalu Saksi mendapat perintah dari Lurah Dlingo yaitu Juni Junaidi untuk mencari anggota Pokmas rusak sedang, setelah Saksi kumpulkan anggota Pokmas rusak sedang dirumah Saksi, kemudian Saksi bentuk pengurus Pokmas yang terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dan di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II terbentuk 4 (empat) Pokmas yang beranggotakan 167 anggota Pokmas. Selanjutnya atas perintah Lurah Desa Dlingo yaitu pengurus Pokmas beserta anggotanya dikumpulkan untuk keperluan sosialisasi mengenai adanya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rusak sedang dengan nilai bantuan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per Kepala Keluarga. Dan, sepengetahuan Saksi ada pemotongan sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa yang menjadi pengurus dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rusak sedang di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II yaitu Penanggung Jawab Program Camat Kecamatan Dlingo, Saksi Maryono, Fasilitator Sosial Terdakwa, Fasilitator Teknik ada 3 (tiga) orang, yang Saksi tidak kenal nama ketiganya;

- Bahwa Saksi tidak menjadi pengurus dalam pelaksanaan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2006 di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi diperintahkan Lurah Desa Dlingo untuk mendata kerusakan warga bersama para RT, kemudian Saksi laporkan kembali hasil pendataannya kepada Lurah Dlingo dan selanjutnya Lurah Dlingo memerintahkan Fastek bersama Saksi untuk mengecek langsung ke rumah warga, dan Fastek yang menentukan warga tersebut masuk kategori rusak sedang atau rusak ringan, dan Saksi mendapat daftar 167 Kepala Keluarga penerima dana bantuan untuk kategori rusak sedang;

- Bahwa terjadinya pemotongan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), Saksi didatangi oleh Fasos yaitu Terdakwa untuk diajak berkumpul di rumah Terdakwa, yang dihadiri oleh Fastek dan pengurus Pokmas, kemudian Terdakwa melontarkan ide untuk memberikan sejumlah uang kepada atasannya yaitu Fastek;

- Bahwa Terdakwa membicarakan tentang pembagian uang yang akan terkumpul untuk digunakan sebagai berikut :

- Untuk cor blok jalan tidak tahu jumlahnya, karena Wagiran sudah meninggal;

- Untuk rehab masjid tidak diketahui jumlahnya, yang menerima uang adalah Wagirin;

- Untuk aspal jalan tidak diketahui jumlahnya, yang menerima uang adalah Wagirin;

- Untuk sedekah Rasul, Saksi menerima uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

- Untuk Fastek sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah);

- Untuk Pemerataan warga, Saksi lupa jumlahnya;

- Bahwa proses penyerahan uang kepada Fastek, setelah warga menerima pencairan dana di Kecamatan Dlingo, kemudian warga menyerahkan potongan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), dan terkumpul Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) dari 4 (empat) Pokmas. Selanjutkan uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Paeno. Dan keesokannya dibawa berempat dan Terdakwa ke rumah pengurus Fastek di Janti Jogjakarta;

- Bahwa pencairannya pada tanggal 18 September 2014 di Kantor Kecamatan Dlingo. Kisaran pukul 08.00 WIB warga penerima bantuan kategori rusak sedang berkumpul dan menerima uang masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

- Bahwa bentuk dari Sedekah Rasul di Desa Dlingo, dengan nanggap wayang semalam suntuk di Desa Dlingo;

- Bahwa uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) itu diberikan kepada :

a. Uang itu diberikan kepada saksi Paeno, dan dibawa menuju rumah Fastek di Jogjakarta;

b. Uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) dari Pokmas;

- Bahwa uang berasal dari keempat Pokmas yang menyetor masing-masing Pokmas Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah). Jadi terkumpul sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama keempat Ketua Pokmas pergi ke rumah Pengurus Fastek;

- Bahwa ada sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa dan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Ketua Pokmas menuju ke rumah Fastek, berboncengan sepeda motor menuju rumah pengurus Fastek di Janti, Jogjakarta;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ke VIII ada yang tidak benar:

Terdakwa keberatan dengan jumlah uang yang diberikan kepada pengurus Fastek;
Terdakwa keberatan pada waktu penyerahan uang kepada pengurus Fastek, ada bersama-sama dengan para Ketua Pokmas tidak hanya saya sendiri;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

9. SAKSI PARIMIN;

- Bahwa Saksipernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap saksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan Saksi telah menanda tangani berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan;

- Bahwa Saksi bukan pengurus, tetapi anggota Pokmas 32 Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ;

- Bahwa jumlah anggota Pokmas 32 Dlingo ada 40 (empat puluh) anggota;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membentuk Pokmas adalah Dukuh (Saksi Ngatijo);

- Bahwa asal mula dibentuknya Pokmas, awal mulanya pada Tahun 2007 Saksi Ngatijo selaku Kepala Dukuh mengundang Saksi dan teman-teman warga Dusun Pakis I dan Pakis II untuk mengikuti pertemuan di rumah saksi Ngatijo, kemudian ditunjuk Pengurus Pokmas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara di masing-masing Pokmas. Di Dusun Pakis I dan Pakis II terdapat 4 (empat) Pokmas;

- Bahwa setelah pembentukan Pokmas ada pertemuan lagi yang membahas tentang dana rehabilitasi dan rekonstruksi, satu minggu kemudian ada pertemuan lagi yang membicarakan bahwa semua anggota Pokmas akan mendapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan syarat mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa anggota Pokmas mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, kemudian diserahkan ke rumah Dukuh (Saksi Ngatijo);

- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar uang bersama Terdakwa ke rumah salah satu pengurus Fastek;

- Bahwa ada sosialisasi dari mengenai dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa untuk kategori rusak sedang di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Saksi pernah 1 (satu) kali ikut sosialisasi di rumah Kepala Dukuh Saksi Ngatijo;

- Bahwa proses pencairan dana di Kecamatan Dlingo yakni pertama Saksi diberi surat panggilan untuk mengambil uang bantuan dengan kategori rusak sedang, dengan syarat membawa fotokopi KTP, kemudian tanggal 18 September 2014 pencairan dana tersebut di Kantor Kecamatan Dlingo;

- Bahwa Saksi menerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa untuk kategori rusak sedang Kecamatan Dlingo;

- Bahwa setelah Pokmas di Dusun Pakis I dan Dusun Pakis II mencairkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa ada tanda terima dari masing-masing warga, berupa tanda tangan atau cap jempol;

- Bahwa setelah menerima uang dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa untuk kategori rusak sedang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada Dukuh Ngatijo;

- Bahwa Saksi hadir pada waktu sosialisasi di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang memberikan sosialisasi di rumah Terdakwa, adalah Fastek;

- Bahwa Terdakwa marah sewaktu memberi sosialisasi, karena warga tidak setuju ada pemotongan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Pokmas 29, 30, 31 dan 32 Dlingo mengumpulkan masing-masing sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan uang tersebut dikalikan empat Pokmas jadi Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) ;

- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) diserahkan kepada Fastek;

- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada pengurus Fastek, adalah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengundang warga untuk mengikuti sosialisasi di rumahnya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ke IX, ada yang tidak benar:

Terdakwa keberatan dengan jumlah uang yang diberikan kepada pengurus Fastek;
Terdakwa keberatan yang mengundang warga, bukan Terdakwa, tetapi warga hadir karena kemauan warga;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. SAKSISUBANDI;

- Bahwa Saksipernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap saksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan Saksi telah menanda tangani berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan;

- Bahwa Saksi anggota Pokmas 30 Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ;

- Bahwa Saksi bukan pengurus, tetapi anggota Pokmas 32 Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ;

- Bahwa jumlah anggota Pokmas 32 Dlingo ada 40 (empat puluh) anggota ;