75/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 75/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAHBUDIN PURBA, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Huta III Simpang Rei, Desa Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simaiungun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. K. ANWAR, SH, MSi 2. RAMADHAN ZUHRI, SH, masing-masing sebagai Advocad/ pengacara yang tergabung dalam kantor Pengacara/Advocad K. ANWAR, SH, MSi yang beralamat dan berkantor di jalan Jendral Sudirman No. 10 Kecamatan Air Putih (Indrapura) Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Desember 2014 dibawah register : 204/SK/2014/PN-Sim, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan

1. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (PTPN) Jakarta Cq. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk MUR (BTPN) Cabang Merdeka, Pematang Siantar, Beralamat jalan Merdeka No. 127 Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;

2. PEMERINTAH RI c/q MENTERI KEUANGAN RI c/q D1REKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANWIL DJKN SUMATERA UTARA c/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Pematang Siantar, Beralamat di jalan Sisingamangaraja No. 79 Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

3. PANDAPOTAN SIAGIAN. pekerjaan Wiraswasta/ Pedagang, alamat Jalan Umum Imam Bonjol, Desa/ Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Surat Perlawanan tanggal 29 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Desember 2014 dibawah register perkara No.72/PDT.PLW/2014/PN-SIM mengemukakan sebagai berikut :

1. HUBUNGAN HUKUMNYA

1. Bahwa, antara Pelawan dan Terlawan I ada hubungan Perjanjian Kredit Modal Kerja berupa kredit angsuran berjangka sebagaimana perjanjian kredit modal kerja sebagaimana perjanjian kredit Nomor: 0601146-SPK-7259-1211 tertanggal 29 Desember 2011.

2. Bahwa, selama terikat perjanjian kredit Pelawan dengan Terlawan I Akad/Akta perjanjian kredit tidak pemah diberikan oleh Terlawan I kepada Pelawan khususnya perjanjian kredit tertanggal 3 Maret 2010 Nomor Akta 2.

3. Bahwa, dengan tidak ada di berikannya salinan/copi Akte Perjanjian Kredit diatas Pelawan tidak mengetahui berapa jumlah hutang Pelawan sebenamya (jumlah hutang yang pasti) akan tetapi dalam risalah lelang yang dibuat oleh Terlawan II hutang Pelawan adalah:

1. Hutang Pokok Rp. 275.168.622,-

2. Bunga Rp. 41.062.491,-

3. Denda Pokok Rp. 6.163.143,-

4. Denda Bunga Rp. 6.786.538.-

Jumlah = Rp. 329.180.794,-

SEDANGKAN Pelawan sangat KEBERATAN atas jumlah tersebut, karena dari mana jalannya hutang Pelawan ditentukan seperti itu.

4. Bahwa, secara tiba-tiba Terlawan I pada tanggal 21 Mei 2014 melalui suratnya Nomor: 001 PLEHT/7259/V/2014 tertanggal 21Mei 2014 serta pengumuman Eksekusi hak tanggungan tertanggal 5 Juni 2014 yang diumumkan pada surat kabar metro siantar akan melakukan pelelangan terhadap :

1. Sebidang tanah seluas 581 m2, sesuai SHM NO. 61 tanggal 16 September 2010 A/N Pelawan (Syahbudin Purba);

2. 2 (Dua) bidang tanah berikut segala yang ada diatasnya yaitu:

1. Tanah seluas 9.111 m2, SHM No. 202 tanggal 30 Desember 2008 a/n Pelawan;

2. Tanah seluas 6.670 m2, SHM No. 201 tanggal 30 Desember 2008 yang kesemuanya adalah hak milik Pelawan (Syahbudin Purba)

dan, selanjutnya Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi terhadap Pelawan sebagaimana adanya surat panggilan AAN MANING Nomor: 123/HB/2012 tertanggal 22 Desember 2014 (Terlampir),

5. Bahwa Terlawan I melalui perantara Terlawan II telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut diatas pada hari kamis tanggal 19 Juni 2014 / waktu / pukul 10.00 wib sd selesai bertempat dikantor Terlawan I dengan pembeli lelang PANDAPOTAN SIAGIAN.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERLAWAN I DAN TERLAWAN II

1. Bahwa, menurut Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3210 k/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 (yang merupakan jenis prudensi MA) yang secara tegas menyatakan bahwa: “ jaminan Hipotek (sekarang hak tanggungan) walaupun ada veding van eigemnatige verkoop (menjual atas kekuasaan sendiri) yang dilaksanakan oleh Terlawan II (lewat kantor lelang Negara - KPKLN) harus terlebih dahulu ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri (FIAT EKSEKUSI), sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan TIDAK SAH pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II, karena bertentangan dengan Pasal 224 HIR/158 Rbg dan Juris Prudensi Mahkamah Agung RI tersebut yang masih berlaku karena menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang hak tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa Peraturan Mengenai Eksekusi Hipotek TETAP BERLAKU dan menurut penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa GROSSE AKTA Hyphoteek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hipotek dalam hak tanggungan adalah sertifikat Hak Tanggungan. Dengan demikian pelelangan yang dilakukan Terlawan I melalui Terlawan II adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan Perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) menurut pasal 1365 KUH Perdata memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Perbuatan itu melawan hukum (on rechtmatige)

• Dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II telah melanggar Pasal 26 Undang- Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa sebelum ada peraturan pelaksanaannya (maksudnya Peraturan Pelaksanaan Pasal 6 UUHT No: 4 Tahun 1996), maka yang berlaku adalah Pasal 224 HIR/Rbg (yang hingga saat ini peraturan pelaksana dari Pasal 26 UUHT tersebut belum ada) DAN melanggar Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3210 k/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang salah satu putusannya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang (maksudnya parate eksekusi seperti yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II) yang dilaksanakan tidak atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka menurut MARI lelang umum tersebut adalah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 Rbg, sehingga TIDAK SAH, jadi menurut Mahkamah Agung RI bahwa pelaksanaan parate Eksekusi harus dengan fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan MARI tersebut juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI sesuai dengan surat Keputusan Ketua MARI No: KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang pada halaman 146 menyatakan: “ untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu Kreditur dan Debitur DIPANGGIL OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI untuk mencari jalan keluar”, maksudnya debitur diberi waktu selama 2 bulan untuk mencari Pembeli yang mau membeli tanah tersebut. Apabila hal itu teijadi pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan Negeri. Setelah Pembeli, Kreditur dan debitur menghadap PPAT untuk membuat Akta Jual Belinya untuk selanjutnya di lakukan balik nama tanah tersebut atas nama pembeli.

• Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan nyata bahwa, perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang melakukan pelelangan sendiri tanpa ada melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Simalungun) adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku yang menyebabkan LELANG tersebut adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah.

• Bahwa, berdasarkan risalah lelang Nomor: 123/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang diperbuat oleh Terlawan II pada halaman 6 lembar ke enam yang diteruskan/di salin kembali dalam Surat AAN MANING Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 123/2014 yang menyatakan “ Apabila tanah / dan atau bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan bangunan tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka PEMBELI berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 200 HIR dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongannya”.

• Bahwa, yang dimaksud dalam Pasal 200 HIR dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri tersebut adalah apabila Ketua Pengadilan Negeri (Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Simalungun) memanggil kedua belah pihak (Debitur dan Kreditur) SEBELUM LELANG di lakukan BUKAN SETELAH LELANG dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Terlawan II tersebut atau dengan kata lain “ Ketua PN harus telah ikut campur berperan dalam masalah Lelang maupun Pra Lelang BUKAN tentang Eksekusinya saja, yang mengharuskan adanya fiat Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (dalam hal ini Pelawan telah mengalami kerugian) karena Pelawan tidak mengetahui berapa jumlah hutang Pelawan sebenamya yang seharusnya diketahui Pelawan setelah Pelelangan dilakukan serta berapa lagi sisa uang Pelawan yang harus dikembalikan para Pelawan, hanya para Terlawan saja yang mengetahuinya, SEHINGGA perbuatan para Terlawan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 Januari 1994 yang dituangkan dalam Buku II Malikamah Agung RI tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada halaman 140 menyatakan “Apabila Debitur membantah jumlah hutang tersebut dan besamya tidak menjadi Fixed (Pasti), maka Eksekusi TIDAK BISA DILANJUTKAN dan Kreditur yaitu bank harus mengajukan tagihannya melalui suatu GUGATAN sehingga jumlah hutang yang bisa di Eksekusi adalah hutang yang SUDAH PASTI (Atau dengan kata lain “Pelawan tidak ada membuat pengakuan hutang yang jumlahnya sudah pasti kepada Terlawan I (Bank BTPN).

3. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan (Dalam hal ini para Terlawan melakukan Pelelangan tidak berdasarkan Team Penilai hanya yang independent, tetapi hanya di tentukan sendiri oleh para Terlawan, sehingga sangat merugikan Pelawan).

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal Bahwa, pengumuman lelang bertentangan dengan:

1. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 Januari 1994 yang diterapkan dalam Buku II MARI 1994 pada halaman 143 yang menyatakan bahwa penyerahan lelang berita tetap harus di umumkan 2 kali dengan berselang 15 hari.

2. Pasal 44 Butir a Peraturan Menteri keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tantang petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan “pengumuman lelang dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke lelang ke dua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur / besar, SEDANGKAN pengumuman lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II jarak waktunya adalah 21 (dua puluh satu) hari antara lelang pertama dengan lelang ke dua.

Bahwa, Pelelangan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I dilakukan sebelum habis masa perjanjian kredit Nomor: 0001146-SPK-7259-1211 tertanggal 29 Desember 2011 yang pada Pasal 1 (Satu) menyebutkan jangka waktunya selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d 5 Januari 2017, sedangkan pelelangan dilakukan oleh Terlawan II pada tanggal 18 Juli 2014 dengan Risalah lelang Nomor: 123/2014 tertanggal 18 Juli 2014.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang telah melakukan pelelangan terhadap harta benda milik pelawan adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmaatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa, selanjutnya Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil Terlawan I dan Terlawan II untuk bersidang dan memutuskan perkara ini yang amamya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan.

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (Good opposant).

3. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I dengan Risalah lelang pada tanggal 18 Juli 2014 Nomor: 123/2014 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I pada Diktum 3 (Tiga) tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmaatigedaad).

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Terlawan I telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

KOMPETENSI ABSOLUT

PELAWAN TELAH SALAH DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI YANG SEHARUSNYA MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA/

Karena PELAWAN menganggap pelaksanaan lelang tidak sah, maka seharusnya PELAWAN mengajukan GUGATAN pembatalan lelang eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena TERLAWAN II adalah lembaga yang merupakan kepanjangan dari lembaga eksekutif yaitu sehingga keputusan KPKNL adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang segala akibatnya hukumnya diselesaikan di Pengdilan Tata Usaha Negara

Dengan demikian sudah seharusnya Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan tidak berwenang mengadili perkara A Quo.

EXCEPTIE OBSCURILIBELLI

1. Bahwa upaya Perlawanan sebagaimana telah diatur pada pasal 195 ( 6 dan 7 ), 208 HIR dan dalam praktek adalah dalam lingkup perlawanan dari pihak ketiga untuk upaya pengangkatan Ekskutorial Beslag, Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag yang dapat diajukan oleh tersita ;

2. Bahwa sebagaimana yang dimohonkan pada petitum PELAWAN adalah mengenai upaya hukum pembatalan lelang eksekusi yang tidak tepat dimohonkan dalam upava PERLAWANAN ini, demikian halnya PELAWAN bukanlah dalam kapasitas selaku pihak para tersita;

Disamping hal tersebut diatas jelas terlihat bahwa materi perlawanan yang diajukan PELAWAN tidak jelas , hal ini jelas terlihat bahwa PELAWAN mendalilkan bahwa belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan tetapi dalam dalil gugagatnnya halaman 4 butir 2 menyebutkan " Pengumuman lelang bertangan dengan" ....(2) Pasal 44 butir 2 Peraturan Menteri Keuangan PMK No.93/Pmk.06/2010 , ...dst" , padahal jelas Pertauran Menteri Kuangan PMK No.93/Pmk.06/2010 tersebut adalah merupakan peraturan pelaksanaan lelang yang diantaranya mengatur mengenai pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL, sehingga jelas ARGUMENTASI /DASAR HUKUM yang didalilkan oleh PELAWAN sudah dimentahkan sendiri oleh PELAWAN.

Dengan demikian sudah sepatutnya jika gugatan PELAWAN dinyatakan kabur /tidak jelas sehingga gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PLURIUM LITIS CONCORTIUM

PIHAK - PIHAK DALAM GUGATAN YANG DIAJUKAN PELAWAN KURANG LENGKAP;

PELAWAN mengetahui bahwa terhadap Jaminan hutang pada TERLAWAN I telah dibeli melalui proses lelang pada TERLAWAN II sesuai dengan risalah lelang No 123/2014 tanggal 18 juli 2014 dengan pembeli Sdr Pandapotan Siagian, sehingga seharusnya ikut digugat dala perkara A Quo karena sangat berkaitan langsung dengan obyek sengketa .

Dengan adanya kekurangan pihak dalam gugatan A Quo maka gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERLAWAN I menolak seluruh dalil yang disampaikan PELAWAN dalam Posita Gugatan kecuali yang secara tegas diakui oleh TERLAWAN I.

2. Bahwa, tidak benar dalil PELAWAN yang menyatakan bahwa tidak mengetahui berapa jumlah hutang /kewajibannya karena tidak pernah diberikan salinan peijanjian kredit, dan tidak mengetahui berapa sisa hutangnya dalil tersebut sangat tidak berdasar dan mengada ada karena :

• jelas PELAWAN memiliki dokumen Perjanjian Kredit berikut Jadwal Angsurannya, sehingga PELAWAN memahami dengan pasti berapa jumlah hutang dan berapa kewajibannya yang harus dipenuhi, hal ini akan TERLAWAN I buktikan dalam acara pembuktiannya nanti.

• Dalam Surat Peringatan 1 (SP 1) sampai dengan Surat Peringatan 3 (SP 3) jelas tercantum berapa jumlah kewajiban /hutang PELAWAN.

Disamping hal tersebut bahwa selama ini PELAWAN tidak pernah menanyakan atau mempermasalahkan mengenai Surat Peringatan 1 sd 3 yang jelas mencantumkan jumlah hutangnya , bahkan setelah PELAWAN memabaca dan menandatangani Jadwal Angsuran yang sudah diterima PELAWAN juga tidak pernah dipermasalahkan namun tiba-tiba baru sekarang muncul dalam gugatan yang menyatakan tidak mengetahui jumlah hutangnya.

3. PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SUDAH SESUAI DENGAN PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU , dengan dasar sbb ; a "'Selama betum ada peraturan perundang undangan yang rnengaturnya dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan"

Dengan mencermati Pasal 26 tersebut diatas disebut jelas bahwa Selama belum ada peraturan perundang undangan yang rnengaturnya maka ketentuan mengenai eksekusi hipotik tetap berlaku, sedangkan PELAWAN menyimpulkan "sepanjang belum ada peraturan pelaksanaanya ...dst", karena sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan sesuai pasal 1 angka 4 j.o pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.l06/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dilakukan oleh KPKNL;

Disamping hal tersebut diatas bahwa TERLAWAN sudah memenuhi semua perssyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarka peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga Lelang dapat dilaksanakan oleh TERLAWAN II.

Sehingga jelas dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa sudah ada peraturan mengnenai pelaksanan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga semua dalil PELAWAN sudah seharusnya ditolak.

Bahwa , PELAWAN telah wanprestasi sehingga TERLAWAN I melaksanakan proses eksekusi lelang Hak tanggungan, sesuai Pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang telah disepakati antara PELAWAN dengan TERLAWAN I sebagai berikut:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan."

Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh PELAWAN selaku Debitur dan TERLAWAN I selaku Kreditur bahwa menyimpang dari jangka waktu kredit maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan provisi, wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya kepada TERLAWAN I jika terjadi Peristiwa Kelalaian PELAWAN selaku Debitur dan/atau PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut;

Bahwa oleh karena PELAWAN tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban hukumnya kepada TERLAWAN I , maka telah membuktikan bahwa PELAWAN telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi sebagaimana dapat kami uraikan sbb :

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan iewatnya waktu yang ditentukan."

Yurisprudensi Mahkamah Aauna Republik Indonesia No.2123K/Pdt/1996 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi harustah diiihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan saiah satu pihak tidak meiaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian".

Menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi", yang dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2. Meiaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boieh dilakukannya.

6. Bahwa pendapat dari Prof. R.Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494K/Pdt/1995, "Dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal PELAWAN selaku Debitur ingkar janji/ wanprestasi, maka TERLAWAN I berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), termasuk melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996);

7. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak ada kualifikasi Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN I , tindakan SP 1 sd SP 3 dalam hukum perbankan / perkreditan di Indonesia tidak menyalahi atau tidak melanggar kepatutan maupun prinsip prinsip kebiasaan yang baik yang berlaku. Dengan demikian gugatan PELAWAN patut dan berdasar untuk di kesampingkan dan ditolak,

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, TERLAWAN I mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini agar berkenan memutuskan : Dalam putusan sela :

• Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan peralawanan yang diajukan PELAWAN tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak GUGATAN PELAWAN untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( NietOn Vankelijke Verklaar);

2. Menghukum PELAWAN tuk membayar biaya perkara ;

Atau Subsidair:

Apabila Yang Mulia Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Terlawan II telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 November 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan tegas Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi obscuur libel

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Pelawan dalam menyampaikan dalil gugatan pada Bagian I Angka 4 dan Angka 5 tidak memenuhi unsur dasar fakta (feitetijke grond) yaitu Pelawan menyatakan bahwa Terlawan I melalui Terlawan II telah melakukan pelelangan atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 581 m2 sesuai SHM Nomor 61 tanggal 16 September 2010 dan 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 9.111 m2 sesuai SHM Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 dan 6.670 m2 sesuai SHM Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 yang kesemuanya adalah atas nama Syahbuddin Purba pada hari kamis tanggal 19 Juni 2014/waktu/pukul 10.00 WIB s.d. selesai bertempat di kantor Terlawan I dengan pembeli lelang Pandapotan Siagian.

2. Bahwa objek yang disengketakan tersebut diatas laku terjual oleh Terlawan I melalui Terlawan II dengan cara lelang pada tanggal 18 Juli 2014.

3. Bahwa Pelawan dalam menyampaikan dalil gugatannya pada Bagian II Angka 2 tidak memenuhi unsur dasar fakta (feitelijke grond) yaitu Pelawan menyatakan bahwa pengumuman lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II jarak waktunya adalah 21 (dua puluh satu) hari antara lelang pertama dan lelang ke dua.

4. Bahwa Terlawan I melaksanakan pengumuman lelang ulang 1 (satu) kali melalui surat kabar harian Metro Siantar pada tanggal 11 Juli 2014.

5. Menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66) yang menyatakan:

“Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan.Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel) oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Pelawan telah cacat formil (dhi. Gugatan kabur/tidak jelas), sehingga cukup beralasan bagi Telawan II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menerima eksepsi Terlawan II dan menyatakan gugatan Pelawan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad).

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Sesuai surat gugatan Pelawan maka obyek yang disengketakan oleh Pelawan adalah sebidang tanah seluas 581 m2 sesuai SHM Nomor 61 tanggal 16 September 2010 dan 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 9.111 m2 sesuai SHM Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 dan 6.670 m2 sesuai SHM Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 yang kesemuanya atas nama Syahbuddin Purba(Pelawan cq. Debitor terhadap Terlawan I) yang terjual pada tanggal 18 Juli 2014 oleh Terlawan I melalui Terlawan II dalam pelaksanaan lelang (ulang)Hak Tanggungan (pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan).

3. Bahwa sesuai Risalah Lelang Nomor : 123/2014 tanggal 18 Juli 2014 maka objek yang disengketakan tersebut diatas laku terjual sebesar Rp. 343.800.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembeli lelang Sdr. Pandapotan Siagian.

DASAR HUKUM LELANG

4. Bahwa penjualan lelang terhadap obyek yang diperkarakan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

• Vendureglemen Ordonantie 28 Pebruari 1908 sebagaimana telah diubah terakhir dengan staatsblad 1941:3;

• Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

• Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER- 06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

5. Bahwa sesuai pasal 6 Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasll penjualan tersebut."

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 dimaksud disebutkan :

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor- kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

6. Bahwa selanjutnya Pelawan sebagai debitor Terlawan I terbukti melakukan cedera janji terhadap perjanjian kredit antara keduanya yang dibuktikan surat somasi yang diterbitkan oleh Terlawan I (sebagaimana akan disampaikan pada angka 10 huruf e pada jawaban ini) sehingga tindakan Terlawan I untuk melakukan penjualan lelang dengan perantaraan Terlawan II sudah tepat sesuai denganllndang-undang yang berlaku.

7. Bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui ‘pasal 6 UUHT’ tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan karena wewenang untuk itu telah diberikan oleh Undang-undang (ex lege).

8. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan eksekusi hipotek dimana janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri harus diperjanjikan secara tegas dalam suatu perjanjian (vide pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata), sehingga pelaksanaan eksekusi harus didahului dengan fiat executie.

PROSEDUR LELANG TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

Bahwa pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud Point 2 dan 3 diatas diatas dilaksanakan berdasarkan surat permohonan lelang dari Terlawan I cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan melalui surat Nomor: 001/PLE-HT/8945/0614 tanggal 20 Juni 2014 hal Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Terlawan II, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa : Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dlmintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenls lelangnya.

9. Bahwa Permohonan Lelang yang diajukan Pemegang Hak Tanggungan cq. Terlawan I kepada Terlawan II harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang hak tanggungan sebagaimana diatur pada Pasal 6 avat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut:

1. Sallnan/fotokopl Perjanjian Kredit;

2. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;

4. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;

5. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan- peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;

6. Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

7. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.

10. Sebagaimana dimaksud pada Point 10 di atas, maka permohonan lelang Terlawan I telah dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang, antara lain:

1. Fotokopi Perjanjian KreditPerjanjian Kredit Nomor: 0001146-SPK-7259-1211 tanggal 29 Desember 2011 antara PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan dengan Syahbudin Purba.

2. Dokumen pengikatan jaminan hutang sebagai berikut:

• Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor : 267/2012 tanggal 21 Februari 2012 atas nama PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk atas SHM Nomor 201/Tanjung Maraja, SHM Nomor 202/Tanjung Maraja, dan SHM Nomor 61/Bosar Galugur.

• Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/2012 tanggal 25Januari 2012 atas atas SHM Nomor 201/Tanjung Maraja, SHM Nomor 202/Tanjung Maraja, dan SHM Nomor 61/Bosar Galugur, yang dikeluarkan oleh PPAT Mamitta Siallagan, S.H., MKn

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 16 September 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008 yang kesemuanya adalah atas nama Syahbudin Purba yang dibebani Hak Tanggungan;

4. Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Area Recovery Manager PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan, tanggal 20 Juni 2012.

5. Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan- peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor sebagai berikut:

• Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 005/SP/7259/VI11/2013 tanggal 21 Agustus 2013

• Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 003/SP II/7259/X1/2013 tanggal 17 September 2013

• Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: 003/SP 111/7259/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013

6. Salinan/Fotokopi Surat Pernyataan kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

• Fotocopy Surat Pernyataan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan Nomor:001/SP-LELANG/8945/0614 tanggal 20 Juni 2014 yang menyatakan membebaskan Pejabat Lelang dari KPKNL terhadap segala gugatan dan tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 61 tanggal 16 September 2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 30 Desember 2008.

7. Pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan, antara lain:

• Fotocopy Surat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang PerdaganganNomor : 002/PLEHT/7259/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Syahbudin Purba..

• Fotocopy Surat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang PerdaganganNomor : 003/PLEHT/7259/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 perihal Pemberitahuan Pengosongan Jaminan yang ditujukan kepada Syahbudin Purba.

11. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan lelang sudah dipenuhi oleh Terlawan I dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang maka Kepala KPKNL Pematangsiantar cq, Terlawan II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang sebagaimana diatur dalam pasal 12 PMK No.: 93/PMK.06/2010, bahwa “Kepala KPKNUPejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. ”

12. Bahwa atas permohonan (lelang) dari Terlawan I cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan melalui surat Nomor: Nomor: 001/PLE-HT/8945/0614 tanggal 20 Juni 2014 hal Surat Permohonan LelangUlang Eksekusi Hak Tanggungan, Terlawan II cq. Kepala KPKNL Pematang Siantar telah mengeluarkan Surat Nomor S- 1584/WKN.02/KNL.02/2014 tanggal 1 Juli 2014 hal Penetapan jadwal lelang yang menetapkan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 jam 10.00 WIB bertempat di kantor PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan.

13. Bahwa lelang terhadap obyek yang diperkarakan telah pula dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendataran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:

• Nomor: 1560/SKPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014

• Nomor: 1561/SKPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014

• Nomor: 1562/SKPT/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 wc/ePasal 22 ayat (1) PeraturanMenteriKeuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

14. Bahwa lelang tanggal 18 Juli 2014 telah didahului dengan Pengumuman Lelang Ulang melalui surat kabar harian Metro Siantar tanggal 11 Juli 2014, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas). Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf a Nomor 1 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi : Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir.

Bahwa Pelaksanaan Lelang sesuai Risalah Lelang Nomor : 123/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah merupakan Lelang Ulang dari Lelang sebelumnya Risalah Lelang Nomor: 103/2014 tanggal 19 Juni 2014.

DALIL-DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM

15. Bahwa dalil Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya (romawi II angka 1 dan huruf A) yang pada intinya menyatakan Terlawan II telah melanggar pasal 26 Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) harus ditolak atau paling tidak dikesampingkan dengan dasar dan alasan-alasan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 26 menyebutkan: “Selama belum ada peraturan perundang- undangan yang rnengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

2. Bahwa sesuai Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan dengan cara,sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 6 UUHT (Pasal 20 ayat 1,butir a jo. Pasal 6), bahwa pasal ini memberikan kewenangan untuk melaksanaan eksekusi sendiri dan tidak memerlukan persetujuan PEMBERI Hak Tanggungan.

2. Melalui titel eksekutorial (Pasal 20 ayat 1,butir b jo. Pasal 14 ayat 2 dan 3), bahwa pelaksanaan eksekusi melalui titel eksekutorial memerlukan fiat eksekusi pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR).

3. Penjualan dibawah tangan sesuai Pasal 20 ayat 2.

3. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan cukup jelas hanya menunjuk atau mengatur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pasal 14 (jo pasal 20) tanpa mengesampingkan pasal 6.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan pertama tanpa memerlukan adanya fiat executie terlebih dahulu atau tidak memerlukan persetujuan pihak manapun.

Bahwa dalil-dalil (eksekusi lelang pasal 6 UUHT harus melalui fiat eksekusi pengadilan) Pelawan dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 31210/ K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan No. KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 sangat tidak tepat sehingga sudah sepantasnya dikesampingkan, karena Yurisprudensi tersebut dijiwai oleh asas-asas Hipotek pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan putusan-putusan tersebut terbit sebelum adanya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 sehingga tidak mempertimbangkan pasal 6 UUHT.

16. Bahwa dalil Pelawan dalam surat gugatannya romawi I langka 1 huruf B yang pada intinya menyatakan Pelawan mengalami kerugian karena Pelawan tidak mengetahui jumlah hutang Pelawan yang sebenarnya, harus dikesampingkan karena sangat tidak berdasar.

17. Bahwa Pelawan telah menandatangani perjanjian hutang sehingga sudah seharusnya mengetahui kewajibannya untuk membayar hutang. Lebih lanjut Pelawan telah menerima SOMASI berupa Peringatan melalui Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III (sebagaimana telah disebut pada angka 12 e diatas) yang mencantumkan jumlah hutang Pelawan kepada Terlawan I, oleh karenanya dalil Pelawan ‘tidak mengetahui jumlah hutang atau jumlah hutang tidak pasti’, harus ditolak atau paling tidak dikesampingkan.

18. Bahwa lelang atas obyek yang diperkarakan tidak dapat dikatakan merugikan Pelawan karena obyek tersebut sesuai dengan obyek yang diberikan Pelawan kepada Terlawan I sebagai jaminan hutangnya.

19. Bahwa dalil Pelawan pada surat gugatannya romawi II angka 1 huruf C juga harus dikesampingkan karena tidak berdasar, karena lelang telah dilengkapi dengan dokumen Harga Limit (atas obyek lelang/obyek yang diperkarakan) yang ditetapkan oleh Terlawan I. Hal ini diatur dalam PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut:

• Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik barang, vide pasal 1 ayat (26) (Ketentuan Umum).

• Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang, vide Pasal 35 ayat (2).

• Bahwa Penjual/Pemilik barang dalam menetapkan Nilai Limit berdasarkan :

1. Penilaian oleh Penilai; atau

2. Penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir, vide Pasal 36 ayat (1).

• Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, vide Pasal 36 ayat (5).

Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

20. Bahwa dalil Pelawan romawi II angka 1 huruf D harus ditolak karena dalam pelaksanaan lelang obyek yang diperkarakan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian, dan segala hubungan kausal berkaitan dengan lelang terhadap obek perkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa dalil Pelawan pada surat gugatannya pada Bagian II Angka 2 (yang pada intinya menyatakan bahwa karena pengumuman lelang jarak waktunya adalah 21 (dua puluh satu) hari antara lelang pertama dan lelang kedua harus ditolak, karena Pelawan keliru mengutip pasal 44 butir a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengumuman lelang ulang a quo.

22. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengumuman lelang ulang (lihat angka 16 diatas) terdapat pada pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai berikut:

Ayat (1) Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi yang diulang, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara:

1. Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir

23. Bahwa dalil-dalil Pelawan dalam surat gugatannya Bagian II Point 3 yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I dilakukan sebelum habis masa perjanjian kredit harus ditolak dengan alasan bahwa Pelawan telah WANPRESTASI sesuai dokumen lelang sebagai berikut:

• Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 005/SP/7259/VI11/2013 tanggal 21 Agustus 2013;

• Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 003/SP II/7259/XI/2013 tanggal 17 September 2013;

• Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 003/SP 111/7259/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013; dan

• Salinan/Fotokopi Surat Pernyataan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR Cabang Perdagangan Nomor:001/SP- LELANG/8945/0614 tanggal 20 Juni 2014 yang menyatakan kredit Pelawan telah MACET (Wanprestasi) dan membebaskan Pejabat Lelang dari KPKNL terhadap segala gugatan dan tuntutan yang timbul.

24. Bahwa dalil Pelawan pada surat gugatannya pada Bagian II Point 4 berikut seluruh petitum harus ditolak karena sesuai fakta hukum yang telah kami sampaikan diatas, maka Lelang tanggal 18 Juli 2014 sesuai Risalah Lelang Nomor: 123/2014 tanggal 18 Juli 2014 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak mengandung adanya unsur perbuatan melawan hukum) dan oleh karenanya tidak dapat dibatalkan oleh Terlawan II cq Pejabat Lelang, sebagaimana diatur dalam pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai berikut : Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.

Selanjutnya pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi sebagai berikut : lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

25. Bahwa Buku II Mahkamah Agung pada sub titel AJ. Lelang (Penjualan Umum) angka 21 halaman 101 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS DILINDUNGI

26. Bahwa beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”.

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982: “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".

4. Putusan Mahkamah Agung RI Na.52 K/SI P/1975 tanggal 23 September 1975: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".

5. Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976: “Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum".

6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976: “Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi"

27. Bahwa Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 pada sub titel AJ. Lelang (Penjualan Umum) huruf AJ angka 23 halaman 101 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa pembeli yang beretikad baik harus dilindungi.

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Terlawan II cukup beralasan dan dapat diterima;

2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Dalil Gugatan Pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),

2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Turut Terlawan III telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 April 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Pelawan Obscuur Libels (Gugatan Kabur)

• Bahwa jika diperhatikan dengan teliti gugatan Pelawan tersebut, Pelawan dalam menjalankan gugatannya telah salah dan keliru;

• Bahwa suatu gugatan harus dibuat secara sempurna seperti apa yang disyaratkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;

• Bahwa jelas Pelawan dalam gugatannya seperti mengarang cerita-cerita bohong, seolah-olah jumlah hutang yang dikeluarkan oleh Terlawan II didalam risalah lelang adalah karangan Terlawan II saja;

• Bahwa Pelawan didalam gugatannya juga tidak ada menyebutkan jumlah uang yang sudah dibayamya kepada Terlawan I dan tidak ada menyebutkan berapa lagi jumlah hutang yang harus dibayar oleh Pelawan kepada Terlawan I;

• Bahwa disamping itu Pelawan tidak ada memasukkan cicilan yang telah dibayar pelawan didalam gugatan nya, sehingga memperlihatkan gugatan ini tambah tidak sempurna dan gugatan ini harus ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

• Turut Terlawan III Tidak Mengetahui Secara Pasti Perbuatan Hukum Yang Telah Dilakukan Turut Terlawan III sehingga dimasukkan dalam perkara a quo.

• Bahwa Pelawan didalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum Turut Terlawan III dengan Pelawan atau perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Terlawan III sehingga dimasukkan sebagai pihak didalam gugatan pelawan;

• Bahwa dari dalil posita Gugatan Pelawan tersebut maka telah jelas, Pelawan sama sekali TIDAK MENGETAHUI SECARA PASTI perikatan hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan III;

• Bahwa oleh karena Pelawan didalam gugatannya sama sekali tidak mengetahui secara pasti perikatan hukum berupa apa yang dilakukan oleh Turut Terlawan III, maka Pelawan tidak dapat mengikut sertakan atau menyatakan Turut Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) sehingga gugatan Pelawan harus dinyatakan kabur (Obscuur Libel) ;

2. Gugatan Pelawan Cacad Formil Mengenai Pihak (Error In Persona).

• Bahwa Pelawan didalam dalil Gugatannya telah mengikut sertakan Turut Terlawan III atau orang yang bernama Pandapotan Siagian ;

• Bahwa seharusnya Pelawan memasukkan Pandapotan Siagian sebagai Terlawan III atau Turut Terlawan bukannya dengan menyebut Pandapotan Siagian sebagai Turut Terlawan III;

• Bahwa dengan salah penyebutan pihak didalam gugatannya, gugatan pelawan telah mengandung unsur cacat formil;

• Bahwa hingga saat ini Turut Terlawan III telah di ikut sertakan Pelawan didalam perkara ini, padahal Turut Terlawan III adalah seorang pembeli yang beritikad baik yang dilindungi undang-undang;

• Bahwa Turut Terlawan III sama sekali tidak mengetahui mengenai urusan Pelawan dengan Terlawan I dan II, Turut Terlawan III hanya membaca disurat kabar Metro siantar akan diadakannya pelelangan ;

• Bahwa Turut Terlawan III sangat bingung dengan Pelawan mengapa mengikutsertakan Turut Terlawan III didalam perkara ini;

• Berdasarkan uraian Eksepsi diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan PELAWAN tidak dapat diterima atau mengeluarkan Turut Terlawan III dari perkara a quo;

3. Gugatan Pelawan Tidak Lengkap Para Plhaknya (Plurium Litis Consortium).

Gugatan Pelawan Tidak Mengikut Sertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun.

• Bahwa Pelawan didalam perkara aquo, ternyata tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu Pihak Terlawan didalam perkara aquo;

• Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Turut Terlawan III karena didalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No.61 tentang pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan Dan Pencatatan lainnya disebutkan nama yang berhak adalah Pandapotan Siagian berdasarkan Risalah lelang Nomor: 123/2014 tanggal 27-07-2014 yang diperbuat oleh Dhanu ABDUL Khobier,SE,SH selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pematangsiantar.

• Bahwa didalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No.201 tentang Pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan Dan Pencatatan Lainnya disebutkan nama yang berhak adalah Pandapotan Siagian berdasarkan Risalah lelang Nomor: 123/2014 tanggal 27-07-2014 yang diperbuat oleh Dhanu ABDUL Khobier.SE.SH selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pematangsiantar.

• Bahwa didalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No.202 tentang Pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan Dan Pencatatan Lainnya disebutkan nama yang berhak adalah Pandapotan Siagian berdasarkan Risalah lelang Nomor: 123/2014 tanggal 27-07-2014 yang diperbuat oleh Dhanu ABDUL Khobier,SE,SH selaku Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pematangsiantar.

• Bahwa oleh karena Nama yang berhak berdasarkan Surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 61, 201 dan 202 adalah Pandapotan Siagian dan hal tersebut diketahui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;

• Bahwa Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membalik namakan Sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;

• Bahwa guna memastikan apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah membalik namakan Sertifikat Tanda Bukti Hak No.61, No.201 dan No.202 dari atas nama Sahbudin Purba menjadi atas nama Turut Terlawan III Pandapotan Siagian, maka Pelawan harus mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu pihak Terlawan didalam perkara aquo.

• Bahwa oleh karena Pelawan tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu pihak Terlawan didalam perkara aquo, maka gugatan Pelawan dalam perkara aquo adalah gugatan yang kurang pihak;

Gugatan Pelawan Tidak Mengikut Sertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Sesuai Akta Pemberian Tanggungan No.08/2012 Tanggai 25 Januari 2012.

• Bahwa Pelawan didalam gugatannya, ternyata tidak mengikut sertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Sesuai Akta Pemberian Tanggungan No.08/2012, tanggal 25 Februari 2012 ;

• Bahwa guna memastikan dihadapan siapa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.08/2012, tanggal 25 Februari 2012 diperbuat, maka Pelawan harus menyebut dan mengikut sertakan siapa Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Pemberian Hak Tanggungan tersebut diperbuat;

• Bahwa karena Pelawan tidak mengikut sertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.08/2012 tanggal 25 Februari 2012 sebagai salah satu pihak Terlawan didalam perkara aquo, maka gugatan Pelawan dalam perkara aquo adalah gugatan yang kurang pihak ;

• Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan Turut Terlawan III diatas, maka sangat beralasan menurut Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Pelawan tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segaia sesuatu yang telah diuraikan Turut Terlawan Ill bagian Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian Pokok Perkara sebagai berikut:

• Bahwa Turut Terlawan III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan I dan Terlawan II, baik dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;

• Bahwa benar sesuai Risalah Lelang Nomor : 123/2014 tanggal 18 Juli 2014 maka objek yang disengketakan Pelawan dibeli oleh Turut Terlawan III sebesar Rp.343.8000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

• Bahwa tidak benar Terlawan I dan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan lelang terhadap objek perkara gugatan a quo;

• Bahwa lelang yang dilakukan Terlawan II dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

• Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk lelang.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan PMK No.93/PMK 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang

• Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan lelang Negara Nomor : PER- 06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

• Bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik sebagaimana Petitum Pelawan nomor 2 dalam gugatan a quo;

• Bahwa jika Pelawan seorang yang beritikad baik maka hutang Pelawan pasti akan dicicil atau dibayar Pelawan kepada Terlawan I bukannya mengajukannya gugatan Perlawanan;

• Bahwa Pelawan yang merupakan Debitor dari Terlawan I terbukti telah cendera janji atau Ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana yang disebutkan Pelawan didalam gugatannya;

• Bahwa tidak benar Terlawan I dan Terlawan II didalam menjalankan Lelang harus meminta Izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana dalil gugatan pelawan halaman 3 perkara a quo;

• Bahwa berdasarkan Eksekusi Hak Tanggungan pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak memerlukan Fiat Eksekusi atau Izin dari Pengadilan Negeri setempat karena wewenang untuk itu telah diberikan oleh Undang-undang (ex lege);

• Bahwa pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan telah cukup jelas menunjuk atau mengatur Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan melalui pasal 14 Jo pasal 20 UUHT;

• Bahwa dalil gugatan pelawan yang menyatakan pelawan mengalami kerugian akibat dilakukan lelang oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah mengada-ada karena Pelawan tidak menyebutkan kerugian apa yang diderita oleh Pelawan akibat lelang tersebut, oleh karena itu harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

PEMBELI YANG BAIK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

• Bahwa oleh karena Turut Terlawan III adalah seorang yang beritikad baik dan dengan adanya beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi UU yaitu demi kepastian hukum sekaligus keadilan bagi seorang pembeli lelang hal ini dapat dilihat di :

• Putusan Mahkamah Agung RI No.251 K/SIP/1958 tanggal 26 desember 1958 : Pembeli yang telah beritikad baik harus dilindungi dan jual beii yang bersangkutan haruslah dianggap syah;

• Putusan Mahkamah Agung RI No.52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975: Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

• Putusan Mahkamah Agung RI No, 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976; Pembeli dengan beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

• Putusan Mahkamah Agung RI No.821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976: Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

• Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/SIP/1980 tanggal 29 maret 1982 : pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

• Putusan Mahkamah Agung RI No.3201 K/1991 tanggal 30 Januari 1996 : Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

• Bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2007 Sub Titel AJ.Ielang (Penjualan Umum) huruf AJ angka 23 halaman 101 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bhawa Pembeli Yang Beritikad Baik harus Dilindungi;

Bahwa oleh karena saat ini objek sengketa yakni:

1. sebidang tanah seluas 581 m2, sesuai SHM No.61 tanggal 6 September 2010 A/N Pelawan (Syahbudin Purba);

2. 2 (dua) bidang tanah berikut segala yang ada diatasnya yaitu :

• Tanah seluas 9.111 m2, SHM No.202 tanggal 30 Desember 2008 a/n pelawan;

• tanah seluas 6.670 m2, SHM No.201 tanggal 30 Desember 2008 a/n Pelawan

dikuasai oleh Pelawan untuk seluruhnya sudah sewajamya menurut hukum apabila Pelawan mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik berikut segala sesuatu yang ada diatasnya kepada Turut Terlawan III selaku pemenang lelang dan pembeli yang beritikad baik yang dilindungi undang-undang ;

• Berdasarkan segala yang diuraian Turut Terlawan III diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amamya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi para Turut Terlawan III untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);

2. Memerintahkan kepada Pelawan agar mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik berikut segala sesuatu yang ada diatasnya :

1. Sebidang tanah seluas 581 m2, sesuai SHM No.61 tanggal 06 September 2010 A/N Pelawan (Syahbudin Purba)

2. 2 (dua) bidang tanah berikut segala yang ada diatasnya yatu :

• Tanah seluas 9.111 m2, SHM No.202 tanggal 30 Desember 2008 a/n Pelawan

• Tanah seluas 6.670 m2, SHM No.201 tanggal 30 Desember 2008 a/n Pelawan yang saat ini dikuasai oleh pelawan kepada Turut Terlawan III;

Atau : Didalam Peradilan yang baik Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan nomor : 72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik ;

2. Menolak Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, pada tanggal 29 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing tanggal 6 Oktober 2015 dan tanggal 30 September 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 5 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing tanggal 12 Oktober 2015, tanggal 9 Oktober 2015 dan tanggal 7 Oktober 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan tertanggal 9 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Nopember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Terbanding II semula Terlawan II masing-masing tanggal 25 Nopember 2015, dan tanggal 12 Nopember 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Terlawan II tertanggal 20 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Nopember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing tanggal 26 Januari 2016, dan tanggal 25 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tanggal 17 Nopember 2015, kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 9 Nopember 2015, kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 9 Nopember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 7 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada prinsipnya sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo, seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, dan terhadap kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili :

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 72/Pdt.Plw/2014/PN.Sim tanggal 23 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 75/PDT/2016/PT-MDN tanggal 14 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JUANTI SITORUS, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-