147/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 147/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam perdata tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK YUDHA BAKTI, berkantor cabang di Jalan Ir. H. Juanda No. 14 Medan – 20157, semula sebagai TERLAWAN, selanjutnya sekarang sebagai PEMBANDING ;

Dalam perkara ini TERLAWAN/PEMBANDING diwakili oleh Kuasanya SALMI SALEH, SH. Advokad/Pengacara berkantor di Jalan Sutomo No.456 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK/006/SET/byb/i/2016 TANGGAL 11 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. W2.U4/II/HKM 01.10/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;

L A W A N

DEBORA RIBKALT, Perempuan, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Bulu Tangkis No. 13, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, bertindak selaku Kuasa dan Istri dari TOGI PARDAMEAN S., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Februari 2015, semula sebagai PELAWAN selanjutnya sekarang sebagaim TERBANDING ;

Dalam perkara ini PELAWAN/TERBANDING diwakili oleh Kuasa Hukumnya RONI MANTIRI, S.H. dan HAMDANI PARINDURI, S.H., MHD. SAKTI HASUDUNGAN TAMBUNAN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada MANTIRI-DL & ASSOCIATES LAW FIRM yang berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No. 7 Medan – 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. W2.U4/611/HKM/01.10/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 April 2016 No.147/PDT/2016/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perdata berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat surat surat gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding tanggal 31 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 April 2015 dalam register perkara No.47/Pdt.G/PLW/2015/PN-Lbp,. telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 dan dilanjutkan dengan aanmaning/teguran yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada Pelawan untuk melunasi hutang kepada Terlawan sebesar Rp. 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) ;

2. Bahwa nilai hutang yang dibebankan oleh Terlawan berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 sangat tidak berdasar bagi Pelawan karena Pelawan setiap bulannya selalu membayar angsuran kredit kepada Terlawan ;

3. Bahwa Pelawan menerima 4 (empat) fasilitas kredit dari Terlawan dengan total plafond sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan atas fasilitas kredit tersebut setiap bulannya Pelawan telah membayar angsuran kredit kepada Terlawan sehingga sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar jika Pelawan diwajibkan untuk melunasi hutang kepada Terlawan sebesar Rp. 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) ;

4. Bahwa oleh karena itu, Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 mengandung kesalahan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya ;

5. Bahwa tindakan Terlawan yang telah mengajukan permohonan eksekusi sehingga Pelawan ditegur (aanmaning) untuk melunasi hutang kepada Terlawan sebesar Rp. 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan mengakibatkan kerugian bagi Pelawan ;

6. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan a quo sebagai upaya mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pelawan sehingga pelawan merupakan pelawan yang beritikad baik (good oposant) ;

7. Bahwa oleh karenanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 mengandung kesalahan hukum yang fatal sehingga Penetapan Eksekusi tersebut patut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum ;

8. Bahwa dengan demikian, penetapan dan/atau pelaksanaan eksekusi agar Pelawan melunasi hutang kepada Terlawan sebesar Rp. 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) tidaklah tepat dan tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dilaksanakan ;

9. Bahwa apabila eksekusi a quo tetap dilaksanakan maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan hukum Pelawan selaku Debitor/Pelawan yang beritikad baik ;

10. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan didukung dengan bukti-bukti yang autentik maka sesuai ketentuan Pasal 191 Rbg sangat beralasan hukum perlawanan Pelawan untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar berkenan memeriksa perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik ;

3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Pelawan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 cacat hukum dan batal demi hukum ;

5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non eksekutabel) ;

6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca jawaban Terlawan/Pembanding atas gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding sebagai berikut :

1. Bahwa, keberatan Terlawan atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 dan dilanjutkan dengan aanmaning / teguran untuk melunasi hutang sebesar Rp 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen), adalah sama sekali tidak beralasan dan terlalu mengada-ada.

2. Bahwa, nilai hutang yang dibebankan kepada Pelawan berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014, adalah cukup beralasan. Karena tidak benar Pelawan setiap bulannya selalu membayar angsuran kredit kepada Terlawan. Sehingga cukup beralasan hukum jika Pelawan diwajibkan melunasi hutang kepada Terlawan sebesar Rp 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen)

3. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, jelaslah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 sudah sesuai dengan hukum dan eksekusinya sudah dapat dilaksanakan.

4. Bahwa, tidak benar tindakan Terlawan mengajukan permohonan eksekusi sehingga Pelawan ditegur untuk melunasi hutangnya sebesar Rp 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) merupakan kekeliruan yang nyata dan telah mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan.

5. Bahwa, tidak benar Pelawan mengajukan perlawanan aquo sebagai Pelawan yang beriktikad baik (good oposant) karena Pelawan telah mengajukan perlawanan dengan fakta yang tidak benar dan sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu, Penetapan Eksekusi agar Pelawan melunasi hutangnya kepada Terlawan sebesar Rp 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) sangat tepat, telah sesuai dengan hukum dan sangat patut untuk dilaksanakan.

6. Bahwa, tidak benar kalau eksekusi aquo dilaksanakan akan merugikan kepentingan hukum Pelawan. Bahkan sebaliknya, kalau eksekusi tidak dilaksanakan justru Terlawan akan dirugikan karena Pelawan akan leluasa menikmati uang milik Terlawan secara melawan hukum.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik.

3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Terlawan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 18/Eks/ /2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 sudah sesuai dengan hukum.

5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 18/Eks/ /2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 sudah dapat dilaksanakan eksekusinya.

6. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Desember 2015 Nomorr : 47/Pdt.G/PLW/2015/PN.Lbp atas gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding yang amarmnya selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik ;

3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Pelawan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 cacat hukum dan batal demi hukum ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Terlawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya SALMI SALEH, SH telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadfilan negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Desember 2015 No.47/PDT.G/PLW/2015/PN.Lbp untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadfilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut secara sah dan seksama kepada Pihak Pelawan/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2006 melalui kuasa Hukumnya ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding tanggal 20 Januari 2016 melalui kuasa Hukumnya dan surat memori banding tersebut telah pula dibertahukan dengan cara seksama kepada pihak pelawan/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 22 Pebruari 2016 yang pada pokonya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan hukum secara objektif, baik dalam hal penolakan maupun atas penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara di persidangan.

2. Bahwa, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya No: 47/Pdt.G//Plw/2015/PN.LbP Tanggal 29 Desember 2015 tersebut di atas, jelas tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan sama sekali tidak menilai fakta secara cermat dan objektif dalam hal memutus perkara aquo yang saat ini sedang diajukan banding. Sehingga sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo yang saat ini diajukan banding, untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 47/Pdt.G//Plw/2015/PN.LbP Tanggal 29 Desember 2015, dengan alasan sebagai berikut

3. Bahwa, dibawah judul TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM pada halaman 15 angka 4 putusan No: 47/Pdt.G//Plw/2015/PN.LbP Tanggal 29 Desember 2015 Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mempertimbangkan : Bahwa, Pelawan mendalilkan telah membayar angsuran kredit hutangnya kepada Terlawan setiap bulannya melalui pegawai Terlawan yakni saksi Endang Gunter.

Kemudian pada halaman 15 angka 5 dipertimbangkan pula : Bahwa, Terlawan membantah tidak pernah menerima pembayaran angsuran kredit Pelawan dari saksi Endang Gunter sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2013.

Bahwa, pertimbangan hukum tersebut di atas jelas sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu :

1. Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu Indra Kusuma, Nur Melinda, Ir. Endang Gunter sama-sama menegaskan, Pembanding/Terlawan menerima penitipan uang dari Terbanding/Pelawan hanya sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali, mereka tidak ingat secara pasti karena sudah lama dan semua uang titipan dimaksud sudah disetorkan ke bahagian Kas Bank Yudha Bhakti, sebagaimana tertera di rekening koran. Hal itu juga telah diakui oleh Terbanding/Pelawan. Jadi tidak benar pengakuan Terbanding/Pelawan mendalilkan telah membayar angsuran kredit/hutangnya kepada Terlawan setiap bulannya sejumlah Rp 5.800.000.- melalui pegawai Terlawan yakni saksi Endang Gunter.

Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu jelaslah, pertimbangan hukum Judex Factie telah keliru, karena tidak benar pengakuan Pelawan mendalilkan telah membayar angsuran kredit/hutangnya kepada Terlawan setiap bulannya melalui pegawai Terlawan yakni saksi Endang Gunter.

2. Bahwa, fakta yang terungkap di dalam persidangan, Pembanding/Terlawan telah membantah dalil Terbanding/Pelawan yang mengatakan telah membayar sebanyak 21 kali kepada Pembanding/Terlawan, tetapi yang sebenarnya adalah 23 kali dengan jumlah pembayaran yang bervariasi. Bantahan dimaksud disertai dengan bukti sebagaimana yang diterakan di dalam rekening koran (bukti T-5).

Pembanding/ Terlawan juga sudah menjelaskan, bahwa Terbanding/Pelawan sebenarnya telah melakukan pembayaran cicilan hutangnya sebanyak 23 kali dalam jumlah yang bervariasi, yaitu :

Selama tahun 2011 Terbanding/Pelawan telah melakukan pembayaran hutangnya dengan rincian sebagai berikut :

• Pada bulan Juni : Rp 5.900.000.-

• Pada bulan Juli : Rp 700.000.-

• Pada bulan Agustus : Rp 6.100.000.-

• Pada bulan September : Rp 9.000.000.-

• Pada bulan Oktober : Rp 7.400.000.-

• Pada bulan Nopember : Rp 4.500.000.-

• Pada bulan Desember : Rp 7.000.000.-

J u m l a h : Rp 40.600.000.-

Selama tahun 2012 Terbanding/Pelawan telah melakukan pembayaran hutangnya dengan rincian sebagai berikut :

• Pada bulan Januari sampai April (4 x) masing-masing ............................................................................Rp 5.800.000.-

• Pada bulan Mei..................................................... N i h i l

• Pada bulan Juni ....................................................Rp 5.000.000.-

• Pada bulan Juli dan Agustus (2 x) masing-masing ............................................................................ Rp 5.800.000.-

• Pada bulan September ...................................... Rp 2.000.000.-

• Pada bulan Oktober ......................................... Rp 5.800.000.-

• Pada bulan Nopember dan Desember ...................Nihil

J u m l a h .......................................................... Rp 47.600.000.-

Selama tahun 2013 Terbanding/Pelawan telah melakukan pembayaran hutangnya dengan rincian sebagai berikut :

• Pada bulan Januari : Rp 800.000.-

• Pada bulan Februari : Rp 700.000.-

• Pada bulan Maret, April, Mei (3 x) masing-masing Rp 800.000.-

• Pada bulan Juni Rp 5.000.000.-

• Pada bulan Juli dan Agustus Nihil

• Pada bulan September Rp 1.025.000.-

• Pada bulan Oktober Nopember dan Desember : Nihil

J u m l a h : Rp 9.925.000.-

Sehingga sisa hutang Terbanding/Terlawan berjumlah Rp 412.964.660,97 sesuai dengan Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks/HT/2014/PN/LP tanggal 03 Nopember 2014.

Bahwa, dengan uraian di atas jelaslah, tidak benar Pembanding/Terlawan membantah tidak pernah menerima pembayaran angsuran kredit dari Pelawan.

Yang dibantah oleh Pembanding/Terlawan adalah dalil tentang Terlawan menerima dari saksi Endang Gunter cicilan hutang sejumlah Rp 5.800.000.-/bulan sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2013. Karena pembayaran oleh Terbanding/Pelawan lebih banyak yang dilakukan secara tunai tanpa dititipkan kepada Endang Gunter dengan jumlah yang bervariasi.

Dengan uraian hukum dan uraian fakta tersebut di atas jelaslah, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan sama sekali tidak menilai fakta secara cermat dan objektif dalam hal memutus perkara aquo yang saat ini sedang diajukan banding. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu sangat patut untuk dinyatakan ditolak.

4. Bahwa, Dibawah judul Ad.1. Apakah Pelawan telah berhenti membayar hutangnya kepada Terlawan? Pada halaman 16 putusan No: 47/Pdt.G//Plw/2015/PN.LbP Tanggal 29 Desember 2015 Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mempertimbangkan, sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan telah membayar angsuran kreditnya kepada Terlawan setiap bulannya melalui pegawai Terlawan yakni saksi Endang Gunter, sedangkan Terlawan dalam jawabannya membantah tidak pernah menerima pembayaran angsuran kredit oleh Pelawan.

Namun dalam alinea berikutnya Judex Factie juga mempertimbangkan kesaksian Indra Kusuma yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, bahwa saksi ada 7 (tujuh) kali mengantar uang angsuran kredit Terlawan kepada saksi Endang Gunter dan setiap kalinya adalah sejumlah Rp 5.800.000.-. Keterangan saksi Indra Kusuma juga dikuatkan oleh saksi Nur Melinda yang ikut mengawani saksi Indra Kusuma ke rumah saksi Endang Gunter.

Pada alinea berikutnya yang bersambung ke halaman 17, Judex Factie juga mempertimbangkan bahwa saksi Endang Gunter mengakui telah menerima pembayaran angsuran kredit dari Terbanding/Pelawan dan telah menyetorkannya kepada Pembanding/Terlawan.

5. Bahwa, dalam kaitannya dengan pembayaran hutang Terbanding/Pelawan kepada Pembanding/Terlawan, tidak benar Terlawan dalam jawabannya membantah tidak pernah menerima pembayaran angsuran kredit oleh Pelawan. Bahkan jumlah yang diakui oleh Pembanding/Terlawan bukan saja 7 kali sebagai mana keterangan saksi atau 21 kali sebagaimana di dalilkan Terbanding/Pelawan, tetapi adalah 23 kali dengan jumlah yang bervariasi, sebagaimana telah diterangkan di atas.

6. Bahwa, tidak benar jumlah pembayaran 23 kali tersebut setiap bulannya berjumlah Rp 5.800.000.- sebagaimana pertimbangan Judex Factie halaman 17 alinea 3 dan 4. Sehingga jumlah pembayaran hutang Terbanding/Pelawan belum mencukupi untuk pelunasan hutang Terbanding/Pelawan. Padahal hutang tersebut harus sudah lunas sampai pada tanggal 24-05-2012 untuk jenis kredit Kredit Modal Kerja (PRK) dengan plafond kredit Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan untuk jenis kredit Kredit Modal Kerja Reguler dengan plafond kredit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Sedangkan untuk jenis kredit Kredit Modal Kerja Installment dengan plafond sejumlah Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dilunasi pada tanggal 24 Mei 2016.

Seluruh ketentuan tersebut di atas diatur di dalam akte “PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN” No. 15 tanggal 24 Mei 2011. Dibuat di hadapan Nurleli Pulungan SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

7. Bahwa, dengan uraian hukum dan uraian fakta tersebut di atas jelaslah, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan No: 47/Pdt.G//Plw/2015 /PN.LbP Tanggal 29 Desember 2015 halaman 17 dibawah judul Ad.1. Apakah Pelawan telah berhenti membayar hutangnya kepada Terlawan? Jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan Terbanding/Pelawan sebenarnya telah digolongkan berhenti membayar kepada Pembanding/Terlawan dan tidak bersedia memenuhi kewajibannya sesuai dengan akte “PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN” No. 15 tanggal 24 Mei 2011 sehingga pertimbangan Judex Factie sangat patut dan beralasan untuk dinyatakan ditolak.

8. Bahwa, tidak benar perkara yang terjadi antara PembandingTerlawan dan Terbanding/ Pelawan adalah perselisihan mengenai jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Terbanding/Pelawan kepada Pembanding/Terlawan, sebagaimana pertimbangan Judex Factie pada halaman 17 alinea 7 putusan No: 47/Pdt.G//Plw/2015 /PN.LbP.

9. Bahwa, seandainya ada selisih penghitungan berkaitan dengan jumlah hutang antara Pambanding/Terlawan dengan Terbanding/Pelawan, hal itu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) akte “PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN” No. 15 tanggal 24 Mei 2011 yang berbunyi : Dalam menjalankan haknya untuk menagih hutang tersebut dan untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum berdasarkan akte ini maka Bank tidak perlu membuktikan terlebih dahulu jumlah sisa hutang tersebut. Ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan ayat (2), yang berbunyi : Bank berhak menetapkan sendiri jumlah sisa hutang tersebut tanpa mengurangi hak dari DEBITUR untuk nantinya membuktikan jumlah sisa hutangnya dan dengan memperhitungkan kewajiban dari Bank untuk membayar kepada DEBITUR uang yang mungkin lebih diterima oleh Bank dan untuk itu Bank tidak diwajibkan membayar kerugian sesuatu apapun. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu pertimbangan Judex Factie pada halaman 17 alinea 7 putusan No: 47/Pdt.G//Plw/2015 /PN.LbP tersebut di atas jelas keliru sehingga sangat patut dan beralasan untuk dinyatakan ditolak.

10. Bahwa, Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 17 dan 18 di bawah judul Ad.2. Apakah Pelawan dapat digolongkan sebagai Pelawan yang baik? Judex Factie kembali mempertimbangkan bahwa Pembanding/Terlawan tidak pernah mengakui kalau Terbanding/Pelawan telah membayar angsuran kreditnya. Pertimbangan Judex Factie tersebut sangat keliru, karena tidak benar Pembanding/Terlawan tidak pernah mengakui Terbanding/Pelawan telah membayar angsuran kredit kepada Pembanding/Terlawan sebagaimana diutarakan dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 18 alinea 1.

Yang tidak diakui oleh Pembanding/Terlawan adalah pembayaran yang didalilkan dilakukan sebanyak 21 kali dengan jumlah Rp 5.800.000.- setiap bulan tanpa didukung bukti-bukti yang cukup. Sehingga dengan demikian jelaslah pertimbangan Judex Factie tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga sangat patut dan beralasan untuk dinyatakan ditolak.

11. Bahwa, tidak benar Terbanding/Pelawan dengan iktikad baik telah mengajukan pelunasan hutang kepada Pembanding/Terlawan sebagaimana dikemukakan Judex Factie pada halaman 18 alinea 2. Tetapi yang diajukan dalam setiap kesempatan perundingan adalah permintaan penghapusan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pembanding/Terlawan karena bertentangan dengan kesepakatan yang tertuang di dalam akte “PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN” No. 15 tanggal 24 Mei 2011.

12. Bahwa, dengan uraian hukum dan uraian fakta tersebut di atas, pertimbangan Judex Factie yang jelas telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah menyebabkan kesimpulan yang menyatakan Terbanding/Pelawan adalah Pelawan yang baik, adalah kesimpulan yang juga keliru, sehingga sangat patut dan beralasan untuk dinyatakan ditolak.

13. Bahwa, pertimbangan Judex Factie dibawah judul Ad.3. Apakah Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks/HT/2014/PN/LP tanggal 03 Nopember 2014 mengandung cacat hukum sehingga harus batal demi hukum? Pada pokoknya menyatakan jumlah hutang Pelawan yang telah ditetapkan Rp 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) telah ditetapkan secara sepihak. Pada alinea berikutnya juga dipertimbangkan, permasalahan hukum yang terjadi antara Pembanding/Terlawan dengan Terbanding/Pelawan adalah permasalahan jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Terbanding/Pelawan kepada Pembanding/Terlawan, bukan permasalahan telah berhenti membayar.

Karena yang terjadi perselisihan jumlah hutang, menurut pertimbangan Judex Factie Pembanding/Terlawan seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan jumlah hutang Terbanding/Pelawan secara pasti.

14. Bahwa, di atas telah diuraikan perselisihan antara Pembanding/ Terlawan dengan Terbanding/Pelawan bukanlah perselisihan jumlah hutang. Karena penetapan jumlah hutang Pelawan yang telah ditetapkan Rp 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) akte “PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN” No. 15 tanggal 24 Mei 2011 yang berbunyi : Dalam menjalankan haknya untuk menagih hutang tersebut dan untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum berdasarkan akte ini maka Bank tidak perlu membuktikan terlebih dahulu jumlah sisa hutang tersebut. Ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan ayat (2), yang berbunyi : Bank berhak menetapkan sendiri jumlah sisa hutang tersebut tanpa mengurangi hak dari DEBITUR untuk nantinya membuktikan jumlah sisa hutangnya dan dengan memperhitungkan kewajiban dari Bank untuk membayar kepada DEBITUR uang yang mungkin lebih diterima oleh Bank dan untuk itu Bank tidak diwajibkan membayar kerugian sesuatu apapun.

15. Bahwa, ketentuan perjanjian tersebut di atas merupakan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri, sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Bahwa, dengan uraian hukum dan uraian fakta tersebut di atas, jelaslah pertimbangan Judex Factie telah keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga sangat patut dan beralasan untuk dinyatakan ditolak.

16. Bahwa, pertimbangan Judex Factie pada halaman 21 alinea ke 5 putusan No: 47/Pdt.G/ Plw/2015 /PN.LbP yang menyatakan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan berhasil membuktikan dalil perlawanannya oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dikabulkan seluruhnya. Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terbanding/Pelawan tidak dapat menghadirkan alat bukti atas 21 kali pembayaran kepada Pembanding/Terlawan dengan jumlah setiap bulannya Rp 5.800.000.-.

Sesuai dengan Pengantar Bukti Surat Pelawan, bukti atas pembayaran hutang Terbanding/ Pelawan hanyalah :

1. Foto copy tanda terima uang tanggal 28 Juni 2012 diterima oleh Endang Gunter. (P-3)

2. Foto copy tanda terima setoran tunai tanggal 4-2- 2013 diterima oleh Denny.S. (P-4)

3. Foto copy tanda terima setoran tunai tanggal 1 Mei 2013. (P-5)

4. Foto copy tanda terima setoran tunai tanggal 28 Juni 2013 (P-6)

17. Bahwa, dengan uraian fakta tersebut di atas, jelaslah pertimbangan Judex Factie telah keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga sangat patut dan beralasan untuk dinyatakan ditolak.

18. Bahwa, dengan uraian hukum dan uraian fakta tersebut di atas, maka permohonan eksekusi Pembanding/Terlawan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sesuai dengan prosedur hukum yang berkeadilan. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks/HT/2014/PN/LP tanggal 03 Nopember 2014 tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berkeadilan, sehingga sudah dapat untuk dilaksanakan eksekusinya..

19. Bahwa, karena Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks/HT/2014/PN/LP tanggal 03 Nopember 2014 tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berkeadilan sehingga sudah dapat untuk dilaksanakan eksekusinya, Pembanding/Terlawan memohon agar pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

20. Bahwa, Pembanding/Terlawan mengajukan permohonan agar pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali, juga dengan pertimbangan agar pihak Terbanding/Pelawan tidak terlalu banyak menanggung beban bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran hutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN” No. 15 tanggal 24 Mei 2011.

Berdasarkan uraian hukum dan uraian fakta tersebut diatas, Pembanding/Terlawan memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat banding berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo, kemudian mengambil keputusan dengan amar sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan ;

Mengadili sendiri

1. Menolak perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak baik ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 22 Maret 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terlawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Tentang keberatan atas pertimbangan judex factie mengenai apakah Pelawan telah berhenti membayar hutangnya kepada Terlawan.

2. Tentang keberatan atas pertimbangan judex factie mengenai apakah Pelawan adalah termasuk Pelawan yang baik.

3. Tentang keberatan atas pertimbangan judex factie mengenai apakah Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN/LP tanggal 03 Nopember 2014 mengandung cacat hukum sehingga harus batal demi hukum.

Adapun bantahan/sangkalan Terbanding atas Memori Banding yang diajukan Pembanding secara terperinci dapat Terbanding kemukakan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang keberatan atas pertimbangan judex factie mengenai apakah

Pelawan telah berhenti membayar hutangnya kepada Terlawan

• Bahwa Pembanding dalam dalil memori bandingnnya pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum judex factie a quo halaman 16 dan 17 terkait jumlah pembayaran angsuran kredit dan nilai pembayaran angsuran kredit yang telah dibayar Pelawan kepada Terlawan.

Alasan Pembanding adalah pertimbangan hukum judex factie merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga sangat patut dan beralasan untuk dinyatakan ditolak.

• Bahwa dalil keberatan Pembanding dalam memorinya tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dalam hal ini tidak adanya kekeliruan yang dilakukan oleh judex factie dalam memutus perkara a quo.

• Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan membuktikan secara jelas dan terang Terbanding telah membayar angsuran kreditnya kepada Pembanding sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran sebagaimana keterangan Saksi Pembanding/Terlawan bernama Horas Hutabarat dan membayar jumlah pembayaran angsuran sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana Bukti Plw-3, Plw-4, Plw-5, dan Plw-6 serta dikuatkan dengan Keterangan Saksi Indra Kusuma dan Saksi Endang Gunter.

• Bahwa selain itu dalil memori banding Pembanding yang menggolongkan Terbanding telah berhenti membayar angsuran kredit kepada Pembanding dan tidak bersedia memenuhi kewajiban sesuai Akte Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 15 tanggal 24 Mei 2011 adalah keliru dan tidak beralasan hukum.

• Bahwa Terbanding sebagai debitur yang beritikad baik telah membayar angsuran kredit kepada Pembanding dengan baik dan datang ke Pembanding untuk melunasi hutang atas fasilitas kredit yang Terbanding terima, ternyata kemudian terjadi ketidaksesuaian perhitungan jumlah hutang yang harus dilunasi Terbanding kepada Pembanding sehingga sangat tidak beralasan hukum Terbanding digolongkan telah berhenti membayar angsuran kredit (Vide : Keterangan Saksi Endang Gunter).

• Bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh judex factie dalam memutus perkara a quo, sehingga layak untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding. Dalam hal ini justru alasan Pembanding merupakan alasan yang dicari-cari belaka yang tidak ada korelasi dan relevansi hukumnya sehingga memori banding yang diajukan Pembanding layak untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding/Pelawan kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara a quo untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 47/Pdt.G/Plw/2015/PN.LBp tanggal 29 Desember 2015.

Ad.2. Tentang keberatan atas pertimbangan judex factie mengenai apakah

Pelawan adalah termasuk Pelawan yang baik

• Bahwa dalam bagian a quo, Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamdengan alasan pada dasarnya sebagai berikut :

“Judex factie kembali mempertimbangkan bahwa Pembanding/Terlawan tidak pernah mengakui kalau Terbanding/Pelawan telah membayar angsuran kreditnya. Pertimbangan judex factie tersebut sangat keliru, karena tidak benar Pembanding/Terlawan tidak pernah mengakui Terbanding/Pelawan telah membayar angsuran kredit kepada Pembanding/Terlawan sebagaimana diutarakan dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 18 alinea 1”.

• Bahwa dalil memori banding yang diajukan Pembanding tidaklah beralasan hukum sehingga layak untuk ditolak karena putusan hukum judex factie telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cermat dan akurat serta menyeluruh berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

• Bahkan pertimbangan judex factie a quo didasarkan nilai pelunasan hutang yang diwajibkan Pembanding kepada Terbanding sebesar Rp. 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) sebagaimana Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014, padahal Terbanding hanya menerima total kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah membayar angsuran kredit kepada Pembanding sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sehingga sangat beralasan hukum judex factie menimbang dalam putusan a quo Pembanding/Terlawan tidak pernah mengakui bahwa Terbanding/Pelawan telah membayar angsuran kreditnya kepada Pembanding/Terlawan ;

• Bahwa penetapan jumlah hutang Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp. 412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN.LP tanggal 03 Nopember 2014 adalah sangat tidak beralasan hukumkarena ditetapkan secara sepihak oleh Pembanding tanpa memperhitungkan jumlah pembayaran angsuran yang telah Terbanding bayar kepada Pembanding sertatanpa terlebih dahulu merincikan secara cermat dan jelas jumlah hutang Terbanding termasuk biaya bunga dan denda sehingga tindakan Pembanding/Terlawan jelas sangat merugikan Terbanding/Pelawan ;

• Bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta persidangan membuktikan Terbanding/Pelawan beritikad baik melunasi hutang kepada Pembanding/Terlawan, akan tetapi oleh karena antara Terbanding dengan Pembanding belum sepakat tentang jumlah hutang yang harus dibayar maka pelunasan hutang tidak dapat dilaksanakan sehingga sangat tidak beralasan hukum dan terkesan mencari-cari alasan dalil Pembanding dalam memorinya menyatakan yang diajukan Terbanding adalah permintaan penghapusan bunga dan denda keterlambatan pembayaran(Vide : Keterangan Saksi Endang Gunter yang diajukan Pembanding/Terlawan sendiridalam persidangan).

• Bahwa dengan demikian tidak terbukti judex factie keliru dan tidak sesuai fakta yang terungkap di persidangan dalam memutus perkara a quo sehingga dalil Pembanding a quo haruslahditolak.

Ad.3. Tentang keberatan atas pertimbangan judex factie mengenai apakah Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN/LP tanggal 03 Nopember 2014 mengandung cacat hukum sehingga harus batal demi hukum

• Bahwa dalam bagian a quo pada dasarnya Pembanding keberatan atas pertimbangan judex factie yang menyatakan permasalahan hukum yang terjadi antara Pembanding/Terlawan dengan Terbanding/Pelawan adalah permasalahan jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Terbanding/Pelawan kepada Pembanding/Terlawan, bukan permasalahan berhenti membayar, dan oleh karenanya Pembanding/Terlawan seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan jumlah hutang Terbanding/Pelawan secara pasti.

• Bahwa dalil keberatan a quo tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam memutus perkara a quo.

• Bahwa penetapan jumlah hutang Terbanding yang dihitung dan ditetapkan secara sepihak oleh Pembanding tanpa merincikan secara detail dan jelas serta tanpa memperhitungkan jumlah pembayaran angsuran yang telah Terbanding bayar kepada Pembanding sehingga Pembanding langsung mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek hak tanggungan adalah sangat tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berkeadilan ;

• Bahwa adanya perselisihan jumlah hutang yang harus dilunasi Terbanding kepada Pembanding semestinya ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berkompetensi dalam memutus perselisihan perdata antara para pihak yang berperkara, bukan menetapkan sendiri jumlah hutang a quo sehingga penghitungan dan penetapan hutang sepihak dengan meniadakan pembayaran yang telah dilakukan Terbanding kepada Pembanding sangat tidak beralasan hukum dan tidak mencerminkan keadilan.

• Bahwa dalil memori banding Pembanding pada point 16 yang pada dasarnya menyatakan Terbanding/Pelawan tidak dapat menghadirkan alat bukti atas 21 kali pembayaran kepada Pembanding/Terlawan dengan jumlah Rp. 5.800.000,- adalah suatu kekeliruan karena bukti-bukti pembayaran yang Terbanding ajukan dalam persidangan terdahulu telah dikuatkan oleh keterangan saksi Indra Kusuma, saksi Nur Melinda, bahkan saksi yang diajukan sendiri oleh Pembanding/Terlawan yakni Horas Hutabarat yang menerangkan Terbanding/Pelawan telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 23 kali.

• Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sehingga layak untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.:47/PDT.G/PLW/2015/PN.Lbp. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memberi kesempatan kepada para pihak Terlawan/Pembanding dan Pelawan/Terbanding masing-masing tanggal 23 Maret 2016, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawam/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Desember 2015 No.47/PDT.G/PLW/2015/PN.Lbp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Perlawanan Pelawan/Terbanding dalam perkara ini adalah :

• Bahwa Pelawan /Terbanding sangat keberatan atas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks./HT/2014/PN.Lbp tanggal 03 November 2014 dan dilanjutkan dengan aanmaning (tegoran) yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada Pelawan/Terbanding untuk melunasi hutang kepada Terlawan/Pembanding sebesar Rp.412.964.660,97(Empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen) adalah sangat tidak berdasar dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan kerugian bagi Pelawan/Terbanding;

• Bahwa Pelawan/Terbanding telah menerima 4(empat) fasilitas kredit dari Terlawan/Pembanding dengan total pelapon sebesar Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan atas fasilitas kredit tersebut Pelawan/Terbanding setiap bulannya telah membayar angsuran kredit kepada Terlawan/Pembanding;

• Bahwa oleh karena itu, Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Nopember 2014 mengundang kesalahan Hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya, dan patut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

• Bahwa Pelawan/Terbanding mengajukan perlawanan ini sebagai upaya mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pelawan/Terbanding sebagai Pelawan/Terbanding yang beritikad baik (good opposant);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan/Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 18/Eks/HT/2014/PN-LP., tanggal 3 Nopember 2014 cacat hukum dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

• Bahwa menurut bukti surat Pelawan/Terbanding yaitu bukti surat yang diberi tanda PLW-7 yang sama dengan bukti surat yang diberikan tanda T-1(sesuai dengan aslinya) berupa Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.15 tanggal 24 Mei 2011 antara Terlawan/Pembanding(PT.Bank Yudha Bakti) selaku Kreditur dengan Pelawan/Terbanding selaku Debitur, sesuai dengan pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut diatas Terlawan/Pembanding (PT Bank Yudha Bakti) telah memberikan 3(tiga) macam fasilitas kredit kepada Pelawan/Terbanding selaku Debetur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) ..................................Rp.50.000.000,-

Bunga per tahun 17% = 17% X 50.000.000,-.......Rp. 8.500.000,-

Jumlah hutang pokok +bunga ........................... Rp. 58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

jangka waktu 24/5/2011 s/d 24/5/2012 ( 1 tahun) ;

Cicilan perbulan 1/12 X Rp.58.500.000...................... Rp.4.875.000,-

2. Kredit Modal Kerja Reguler (KMKR)................Rp .100.000.000,-

Bunga pertahun 17% =17%XRp.100.000.000,- .................................

........................................................................ .Rp. 17.000.000,- .

Jumlah hutang pokok + bunga Rp.117.000.000,-

(seratus tujuh belas juta) ; Jangka waktu 24/5/11 s/d 24/5/12(1 Thn) ;

Cicilan per bulan 1/12 X Rp.117.000.000,-.................. Rp.9.750.000,-

3. Kredit Modal Kerja Installment (KMKI) .......... .Rp. 150.000.000,-

Bunga per tahun 17%= 17% X Rp. 150.000.000,-.............................

= Rp. 25.500.000,-

Jangka waktu 24/5/11 s/d 24/5/16 ( 5 tahun)

Jumlah bunga selama 5 tahun = 5 X Rp.25.500.000,-.........................

.........................................................................Rp. 127.500.000,-

Jumlah hutang pokok + bunga...................... Rp. 277.500.000,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Cicilan per bulan 1/60 X Rp.277.500.000,-................. Rp.4.625.000,-

Sehingga cicilan yang harus dibayar per bulan pada tahun pertama (24/5/11 s/d 24/5/12), untuk ke 3(tiga) fasilitas kredit tersebut adalah Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

• Bahwa dengan demikian cicilan angsuran kredit yang harus dibayar oleh Pelawan/Terbanding selaku Debitur pada tahun pertama (Priode tanggal 24/5/2011 sampai dengan tanggal 24/5/2012) untuk ke 3 (tiga) fasilitas kredit tersebut sekaligus adalah 12 X Rp.19.250.000,- = Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

• Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya halaman 17 dan 18 menyebutkan bahwa telah terbukti dipersidangan bahwa Pelawan/Terbanding telah membayar angsuran kreditnya sebayak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran kredit dengan nilai sejumlah Rp. 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulan dan Terlawan/Pembanding tidak pernah mengakui pembayaran angsuran

• Bahwa Terlawan/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 5(lima) menyebutkan tidak benar Terlawan/Pembanding membantah tidak pernah menerima pembayaran angsuran kredit dari Pelawan/Terbanding, yang dibantah oleh Terlawan/Pembanding adalah dalil tentang Terlawan/Pembanding menerima dari saksi Endang Gunter cicilan hutang Pelawan/Terbanding sejumlah Rp. 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulan sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 ;

• Bahwa baik dari bukti surat-surat maupun dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan/Terbanding telah mencicil angsuran kreditnya sebanyak 23(dua puluh tiga ) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ;

• Bahwa sebaliknya menurut bukti surat yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding yaitu bukti T-5 (rekap pembayaran cicilan kredit oleh Pelawan/Terbanding) beserta lampiran rekening koran setoran tunai dari Togi Pardamean Simanjuntak (suami dari Pelawan/Terbanding periode 1 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2013 (+ 2 tahun) sesuai pula memori banding dari Terlawan/Pembanding pada halaman 3 (tiga) point b dan halaman 4 (empat) menyebutkan benar Pelawan/Terbanding telah membayar cicilan hutangnya kepada Terlawan/Pembanding sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan jumlah pembayaran yang bervariasi setelah dihitung seluruhnya :

  • Rp.40.600.000,-(periode Juni 2011 s/d Desember 2011 ;

  • Rp.47.600.000,-(periode Jan.2012 s/d Oktober 2012 ;

  • Rp. 9.925.000,-(periode Jan.2013 s/d Oktober 2013 ;

Jumlah......... Rp.98.125.000,-(sembilan puluh delapan juta seratus dua

puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa berdasarkan bukti T-5 beserta lampirannya yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding dan bantahannya pada memori banding tersebut diatas telah terbukti bahwa tidak benar Pelawan/Terbanding tiap bulan membayar cicilannya kepada Terlawan/Pembanding sejumlah Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 23(dua puluh tiga) kali yang benar adalah benar Pelawan/Terbanding telah membayar sebanyak 23 kali tetapi dengan cicilan jumlahnya yang bervariasi sebagaimana tersebut diatas yang jumlahnya baru mencapai Rp.98.125.000,-(sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

• Bahwa pada hal sesuai ” Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan “ No.15 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat antara Terlawan/Pembanding (PT Bank Yudha Bakti) selaku kreditur dengan Pelawan/Terbanding selaku debitur dihadapan Nurleli Pulungan, SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang (bukti PLW-7 = bukti T-1) pada pasal 2 diatur bahwa terhadap Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 17%/tahun sehingga menjadi Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Kredit Modal Kerja Reguler(KMKR) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 17% / tahun sehingga menjadi Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di tambah Rp. 117.000.000,-(seratus tujuh belas juta rupiah) adalah Rp. 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jangka waktunya hanya 1(satu) tahun (dua belas bulan cicilan) sejak tanggal 24 Mei 2011 dan jatuh tempo tanggal 24 Mei 2012 yang sudah harus dilunasi cicilannya oleh Pelawan/Terbanding, namun ternyata berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks./HT/2014 PN.LP tanggal 3 Nopember 2014 Pelawan/Terbanding baru mencicil hutangnya sebesar Rp. 98.125.000,-(sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga jangankan untuk membayar cicilan kredit modal kerja Installment(KMKI) yang hutang pokoknya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang jangka waktunya 5 (lima) tahun sejak tanggal 24 Mei 2011 dan jatuh tempo tanggal 24 Mei 2016, untuk membayar cicilan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Modal Kerja Reguler(KMKR) saja sejumlah Rp. 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ternyata Pelawan/Terbanding tidak sanggup melunasinya saat jatuh tempo tanggal 24 Mei 2012 sehingga terhadap Kredit Modal Kerja Installment (KMKI) yang jangka waktunya 5 (lima ) tahun sejak tanggal 24 Mei 2011 yang sudah jatuh tempo pula tanggal 24 Mei 2016, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata belum pernah dicicil sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 20 alinea ke 6 yang menyebutkan :” bahwa sebenarnya permasalahan hukum yang terjadi antara Pelawan/Terbanding dan Terlawan/Pembanding adalah masalah perselisihan jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Pelawan/Terbanding kepada Terlawan/Pembanding bukan masalah telah berhenti membayar “, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa benar Pelawan/Terbanding telah mencicil hutangnya kepada Terlawan/Pembanding sebanyak 23 kali dengan jumlah yang bervariasi dan tidak benar setiap bulannya membayar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah), karena setelah dijumlah baru mencapai Rp.98.125.000,-(sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelawan/Terbanding telah mencicil hutangnya kepada Terlawan/Pembanding dari 3(tiga) macam fasilitas kredit yang diterimanya kurang lebih 25% dari jumlah hutang pokok sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ( lihat bukti T-2 berupa pengakuan hutang No.16 tanggal 24 Mei 2011) ditambah bunga sehingga apa yang dikemukakan oleh Terlawan/Pembanding dalam memori bandingnya :

1. Pada halaman 6 point 7 menyebutkan :” Terbanding/Pelawan sebenarnya telah digolongkan berhenti membayar kepada Pembanding/Terlawan karena tidak bersedia memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.15 tanggal 24 Mei 2011 ( lihat pasal 2) ;

2. Pada halaman 7 ponit 11 menyebutkan :” Tidak benar Terbanding/Pelawan dengan iktikad baik telah mengajukan pelunasan hutang kepada Pembanding/Terlawan sebagaimana dikemukakan Judex Factie dalam putusan pada halaman 18 alinea 2 tetapi yang diajukan dalam setiap kesempatan perundingan adalah permintaan penghapusan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pembanding/Terlawan karena bertentangan dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan No.15 tanggal 24 Mei 2011;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terlawan/Pembanding tersebut diatas adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding keberatan atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks/HT/2014/PN-LP tanggal 3 Nopember 2014 yang dilanjutkan dengan aanmaning (teguran) yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada Pelawan/Terbanding untuk melunasi hutang kepada Terlawan/Pembanding sebesar Rp.412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding ditetapkannya jumlah hutang Pelawan/Terbanding oleh Terlawan/Pembanding sejumlah Rp.412.964.660,97 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah poin sembilan puluh tujuh sen) tersebut tentu telah sesuai dengan perhitungan Bank ( Terlawan/Pembanding PT Bank Yudha Bakti) karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu Pelawan/Terbanding dalam mencicil kreditnya tiap bulan selalu bervariasi tidak sesuai dengan akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan No. 15 tanggal 24 Mei 2011 sering terlambat membayar bahkan ada yang tidak membayar sama sekali dalam bulan yang bersangkutan, sehingga sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan yang menyebutkan :” Debitur (Pelawan/Terbanding) dengan ini menyatakan persetujuannya atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran atas hutang pokok, bunga, uang provisi dan biaya-biaya lainnya maka Bank ( Terlawan/Pembanding yaitu PT Bank Yudha Bakti) berhak memperhitungkan denda-denda ( penalty overdoe) terhadap Debitur sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk tiap-tiap hari keterlambatan dari jumlah yang seharusnya dibayar “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.18/Eks/HT/2014/PN-LP. Tanggal 3 Nopember 2014 sah menurut hukum. Sehingga perlawanan Pelawan/Terbanding harus ditolak dan Pelawan/Terbanding harus dinyatakan Pelawan/Terbanding yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Nopember 2015 No.47/Pdt.G/PLW/2015/PN-Lbp., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.02 Tahun 1986 jo Undang Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen untuk tanah seberang (Rbg);

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding tersebut ;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Nopember 2015 No. 47/Pdt.G/PLW/2015/PN.Lbp yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

“ Menolak perlawanan Pelawan/Terbanding untuk seluruhnya ;

“ Menyatakan Pelawan/Terbanding adalah sebagai Pelawan/Terbanding

yang tidak baik ;

“Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 April 2016 nomor : 147/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-