23 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Respondent (1)
Jl Kedung Halang No 36 RT 05, RW 06, Kedunghalang
Also in 2 other cases
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMAD DEDEK SUPRIYADI, 2. EKKI EGA PUTRA, 3. ANJAR DEVI APRILIYANTO, 4. FAKHRUDIN ARRAZY, 5. HERU PURNA IRAWAN, 6. ERIKS SETIAWAN, 7. DWI KARYONO, dan 8. KAHFI ARRAHMAN tersebut;
P U T U S A N
Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
MUHAMAD DEDEK SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kedung Halang RT. 04/01, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Bogor 16158;
EKKI EGA PUTRA, bertempat tinggal di Kampung Jati Parung RT. 04/04, Kelurahan Parting, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
ANJAR DEVI APRILIYANTO, bertempat tinggal di Padurenan RT. 04/13, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Binong, Kabupaten Bogor;
FAKHRUDIN ARRAZY, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap RT. 04/03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
HERU PURNA IRAWAN, bertempat tinggal di Sidamukti RT. 07/02, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kota Depok;
ERIKS SETIAWAN, bertempat tinggal di Cijantung RT. 04/11, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
DWI KARYONO, yang semula bertempat tinggal di Desa Kauman RT. 04/02, Kecamatan, Juwono, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pembangunan 2 RT. 07/06, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Bogor 16158;
KAHFI ARRAHMAN, bertempat tinggal di Kampung Cibanteng Atas RT. 01/04, Kelurahan Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sabilar Rosyad, dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 71 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;
m e l a w a n
PT. ANDALAN FLUID SISTEM, berkedudukan di Jalan Raya Pemda Kedung Halang Nomor 36, Talang Bogor, yang diwakili oleh Direktur utama, Ir. Yunawan Abdusa, MBA.,berkedudukan di Jalan Kedung Halang Nomor 36, Bogor Utara, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzahim Abubakar, Direktur Operasional, beralamat di Jalan Cimanggu Permai Villa Randu, RT 004/008, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan hukum di Jalan Raya Pemda Kedung Halang Nomor 36 Talang - Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Yunawan Abdusa, M.BA., dalam kapasitas sebagai Direktur Utama, PT. Andalan Fluid Sistem sebagaimana Akta Nomor 198 tanggal 28 September 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 13 Juni yang dibuat dihadapan Mohamad Dalwan Ginting, S.H., Sp.N., Notaris di Bogor;
Bahwa Para Tergugat merupakan pekerja/buruh yang bekerja diperusahaan Penggugat dengan masa kerja berpariasi antara satu sampai tujuh Tahun dengan besaran upah masing-masing sebagai berikut:
Muhamad Dedek Supriyadi. mulai masuk kerja sejak 6 April 2011, gaji pokok Rp1.300.000,00 plus uang makan Rp225.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rpl.525.000,00/bulan;
Ekki Ega Putra, mulai masuk kerja sejak 12 Nopember 2007, gaji pokok Rp1.796.114,00 plus uang makan Rp225.000,00 dan tunjangan jabatan sebesar Rp25.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rp2.046.114,00 /bulan;
Anjar Devi Apriliyanto. Mulai masuk kerja sejak 12 Nopember 2007, gaji pokok Rp1.670.000,00 plus uang makan Rp225.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rp1.895.000,00/bulan;
Fakhrudin Arrazy, mulai masuk kerja sejak 24 September 2007, gaji pokok Rp2.175.000,00 plus uang makan Rp225.000,00 dan tunjangan jabatan sebesar Rp260.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rp2.660.000,00 /bulan;
Hern Purnairawan, mulai masuk kerja sejak 1 Maret 2010, gaji pokok Rp1.397.800,00 plus uang makan Rp225.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rp1.622.800,00/bulan;
Eriks Setiawan, mulai masuk kerja sejak 7 Agustus 2006, gaji pokok Rp2.048.000,00 plus uang makan Rp225.000,00 dan tunjangan jabatan sebesar Rp200.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rp2.473.000,00/bulan;
Dwi Karyono, mulai masuk kerja sejak 25 Agustus 2008, gaji pokok Rpl.662.559,00 plus uang makan Rp225.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rp1.887.559,00/bulan;
Kahfi Arrahman, mulai masuk kerja sejak 24 Januari 2011, gaji pokok Rpl.300.000,00 plus uang makan Rp225.000,00/bulan, jadi total yang diterima sebesar Rp1.525.000,00/bulan;
“Bahwa dari kedelapan Para Tergugat tersebut di atas, enam diantaranya yaitu T.l, T.2, T.3, T.5, T.7, dan T.8 sejak Januari sampai dengan Juli 2013 belum mendapatkan penyesuaian UMK Bogor yakni sebesar Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah), sehingga oleh karenanya merupakan kewajiban Penggugat untuk membayarkan kekurangan upah kepada keenam orang Para Tergugat tersebut, namun mengenai kekurangan upah tersebut antara Penggugat dengan seluruh karyawan PT. Andalan Fluid Sistem telah membuat kesepakatan bersama mengenai penundaan pembayaran kenaikan UMK 2013, hal ini mengingat saat itu Penggugat sedang mengalami penurunan omzet dan kini Penggugat telah dapat memenuhi dan membayarkannya kepada seluruh karyawannya, dan terhadap Para Tergugat telah dipanggil untuk menerima kekurangan upahnya tersebut, tapi hingga perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Para Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut;
Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Sdr. Eriks Setiawan, Sdr. Ekky Ega Putra, Sdr. Anjar Devi Apriliyanto dan Dwi Karyono dimutasi ke bagian TSD oleh Penggugat dengan mengingat adanya kebutuhan man power dan kinerja Para Tergugat tersebut yang kurang baik dan tidak sesuai lagi dengan standar perusahaan karena sering mangkir dan datang terlambat, yang mana tindakan dan perilaku Para Tergugat sudah tidak sesuai dengan aturan perusahaan, hal ini dilakukan Penggugat dengan harapan agar bisa merubah perilaku dan menghargai pekerjaan sebelumnya dengan tanpa mengurangi hak-hak mereka;
Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 ke delapan orang Para Tergugat tersebut, memberikan surat pencatatan pendirian PUK SPAMK FSPMI di perusahaan tanpa adanya pembicaraan sebelumnya dengan Para pekerja yang lainnya, lebih-lebih dengan pihak manajemen perusahaan, hal ini membuat Para pekerja dan yang lain menjadi resah mengingat kinerja, attitude dan kemampuan berorganisasi Para Tergugat yang tidak layak dan tidak baik dimata Para pekerja;
Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 teijadi pertemuan antara Para pekerja dengan Para Tergugat yang difasilitasi oleh pihak manajemen perusahaan, namun pertemuan tersebut menjadi ricuh dan tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-masing berketetapan pada pendiriannya;
Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, teijadi kericuhan lagi seluruh pekerja PT. Andalan Fluid Sistem membuat surat pemyataan penolakan keanggotaan Para Tergugat tersebut dalam kepengurusan SPAMK FSPMI PT. Andalan Fluid Sistem dan hal ini sangat berdampak pada proses produksi PT. Andalan Fluid Sistem terganggu serta situasi di dalam perusahaan yang tidak kondusif;
Bahwa kemudian Penggugat melakukan evaluasi dengan memperhatikan prestasi seluruh pekerja termasuk Para Tergugat dengan melakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut, yaitu: skill, pengajian baca al-qur'an, alpa (dalam hari), telat (dalam menit), keluar sementara, surat peringatan, konseling, dokumen control, 5 S (resik), tausiah dll. Dengan bobot nilai:
0-40 : sangat kurang (kemungkinan PHK tinggi);
41-60 : kurang (sangat perlu pembinaan) ada kemungkinan PHK;
61-90 : cukup baik;
>-90 : baik;
Bahwa dari hasil evaluasi dan prestasi ke 8 (delapan) orang Para Tergugat ternyata:
Muhamad Dedek Supriyadi, sangat perlu pembinaan, telah mendapat SP3;
Ekki Ega Putra, nilai prestasi sangat kurang, telah mendapat SP3;
Anjar Devi Apriliyanto, nilai prestasi sangat kurang, telah mendapat SP3;
Fakhrudin Arrazy, sangat perlu pembinaan, telah mendapat peringatan;
Heru Pumairawan, nilai prestasi cukup baik, namun tidak harmonis dengan pekerja yang lainnya, telah mendapat SP3;
Eriks Setiawan, nilai prestasi yang sangat rendah, telah mendapat SP3;
Dwi Karyono, sangat perlu pembinaan, telah mendapat SP3;
Kahfi Arrahman, sangat perlu pembinaan, telah mendapat SP3;
Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 3 hump (e) serta berdasakan hasil evaluasi dan prestasi, sikap, tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualipikasikan pada kesalahan berat, mengancam perusahaan dan dengan sengaja membiarkan dal am keadaan bahaya di tempat kerja serta lalai atau tidak menjalankan perintah atasan yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan;
Bahwa kemudian atas permintaan mediasi Para Tergugat, maka Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor dengan suratnya Nomor : 560/2509-HI/PKK tanggal 02 September 2013 telah mengeluarkan anjuran sebagai berikut:
PT. Andalan Fluid Sistem mempekerjakan kembali:
Dwi Karyono;
Hem Pumairawan;
Kahfi Arrahman;
M. Dedek Supriyadi;
Fakhrudin Arrazy;
Atas nama pekerja tersebut diberikan Surat Peringatan 3 (SP3);
Antara PT. Andalan Fluid Sistem dengan Ekki Ega Putra, Eriks Setiawan dan Anjar Devi Apriliyanto tidak dapat dilanjutkan hubungan kerjanya, sehingga pekerja berhak atas hak-haknya sebagai berikut:
Ekki Ega Putra masa kerja 5 Tahun lebih
Pesangon: 6 x Rp2.046.114,00= Rp12.276.684,00
Penghargaan masa kerja : 2 x Rp2.046.114 = Rp4.092.228,00 +
= Rp16.368.912,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp16.368.912,00 = Rp2.455.336,00 +
Jumlah = Rp18.824.249,00
Eriks Setiawan masa kerja 7 Tahun lebih
Pesangon: 8 x Rp2.473.000,00 = Rp19.784.000,00
Penghargaan masa kerja : 3 x Rp2.473.000,00 = Rp7.419.000,00 +
= Rp27.203.000,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp27.203.000,00 = Rp4,080.450,00 +
Anjar Devi Apriliyanto masa kerja 5 Tahun lebih
Pesangon : 6 x Rp1.895.000,00 =Rp11.370.000,00
Penghargaan masa kerja :2 x Rp1.895.000,00 = Rp3.790.000,00 +
= Rp15.160.000,00
Uang penggantian hak : 15% x 15.160.000,- = Rp2.274.000,00 +
Jumlah = Rp17.434.000,00
PT. Andalan Fluid Sistem membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja selama teijadi perselisihan hubungan industrial;
Bahwa terhadap Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi tersebut, Penggugat tidak dapat menerima (Menolak) karena hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat sudah tidak lagi kondusif untuk dilanjutkan. Terlebih dengan karyawan yang lainnya setelah keluar surat anjuran tersebut, hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah semakin tidak harmonis dan secara factual Para Tergugat pun sejak 8 Juli 2013 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung sudah tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan lagi di perusahaan Penggugat;
Bahwa walaupun demikian Penggugat masih mencoba untuk membicarakan hal tersebut agar ada solusi terbaik dan titik temu dengan membuat surat undangan dan disampaikan kepada Para Tergugat untuk membahas anjuran Disnakerstrans untuk bertemu pada tanggal 22 Nopember 2013 di Kantor PT. Andalan Fluid Sistem;
Bahwa Penggugat sudah memanggil Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali setelah terjadinya mediasi di Disnakertrans namun Para Tergugat tidak datang dan bahkan ada sebagian yang tidak mau menerima panggilan tersebut;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak Juli 2013;
Memerintahkan kepada Penggugat agar memberikan kompensasi kepada Para Tergugat masing-masing:
Muhamad Dedek Supriyadi
Masa kerja 2 Tahun 3 bulan (6 April 2011 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon: 3 x Rp1.525.000,00 = Rp4.575.000,00
Kekurangan upah sejak Januari 2013 s/d Juli 2013
Sebesar Rp2.002.000 (UMK) - Rp1.525.000,00 x 6 = Rp2.862.000,00 +
Jumlah = Rp7.437.000,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp7.437.000,00 = Rp1.115.550,00 +
Jumlah = Rp8.552.550,00
Ekki Ega Putra
Masa kerja 5 Tahun 8 bulan (12 Nopember 2007 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon : 6 x Rp2.046.114,00 = Rp12.276.684,00
Penghargaan masa kerja: 2 x Rp2.046.114,00 = Rp4.092.228,00 +
= Rp16.368.912,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp16.368.912,00 = Rp2.455.336,00 +
Jumlah = Rp18.824.249,00
Anjar Devi Apriliyanto
Masa kerja 5 Tahun 8 bulan (12 Nopember 2007 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon : 6 x Rp1.895.000,00 = Rp11.370.000,00
Kekurangan upah sejak Januari 2013 s/d Juli 2013
Sebesar Rp2.002.000 (UMK) - Rp1.895.000,00 x 6 = Rp642.000,00 +
Jumlah = Rp12.012.000,00
Penghargaan masa kerja : 2 x Rp2.002.000,00 =Rp4.004.000,00 +
=Rp16.016.000,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp16.016.000,00 = Rp2.402.400,00 +
Jumlah = Rp18.418.400,00
Fakhrudin Arrazy
Masa kerja 5 Tahun 6 bulan (24 September 2007 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon : 6 x Rp2.660.000,00 = Rp15.960.000,00
Penghargaan masa kerja: 2 x Rp2.660.000,00 = Rp5.320.000,00 +
= Rp21.280.000,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp21.280.000,00 = Rp3.192.000,00 +
Jumlah = Rp24.472.000,00
Heru Purnairawan
Masa kerja 3 Tahun 4 bulan (1 Maret 2010 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon : 4 x Rp1.622.800,00 = Rp6.491.200,00
Kekurangan upah sejak Januari 2013 s/d Juli 2013
Sebesar Rp2.002.000 (UMK) - Rp1.622.800,00 x 6 = Rp2.275.200,00 +
Jumlah = Rp8.766.400,00
Penghargaan masa kerja : 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4.004.000,00 +
= Rp12.770.400,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp12.770.400,00 = Rp1.915.560,00 +
Jumlah = Rp14.685.960,00
Eriks Setiawan
Masa kerja 6 Tahun 11 bulan (7 Agustus 2006 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon : 7 x Rp2.473.000,00 = Rp17.311.000,00
Penghargaan masa kerja: 3 x Rp2.473.000,00 = Rp7.419.000,00 +
= Rp24.730.000,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp24.730.000,00 = Rp3.709.500,00 +
Jumlah = Rp28.439.500,00
Dwi Karyono
Masa kerja 5 Tahun 1 bulan (25 Agustus 2008 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon : 6 x Rp1.887.559,00 = Rp11.325.354,00
Kekurangan upah sejak Januari 2013 s/d Juli 2013
Sebesar Rp2.002.000 (UMK) - Rp1.887.559,00 x 6 = Rp686.646,00 +
Jumlah = Rp12.012.000,00
Penghargaan masa kerja : 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4.004.000,00 +
= Rp16.016.000,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp16.016.000,00 = Rp2.402.400,00 +
Jumlah = Rp18.418.400,00
Kahfi Arrahman
Masa kerja 2 Tahun 7 bulan (24 Januari 2011 s/d 8 Juli 2013):
Pesangon : 3 x Rp1.525.000,00 = Rp4.575.000,00
Kekurangan upah sejak Januari 2013 s/d Juli 2013
Sebesar Rp2.002.000 (UMK) - Rp1.525.000,00 x 6 = Rp2.862.000,00 +
Jumlah = Rp7.437.000,00
Uang penggantian hak : 15% x Rp7.437.000,00 = Rp1.115.550,00 +
Jumlah = Rp8.552.550,00
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Gugatan kabur/ Tidak Jelas (Exceptie Obscuur Libel);
Gugatan Penggugat karena hal-hal sebagai berikut:
Bahwa dalam posita Gugatan, Penggugat mencapuradukan berbagai permasalahan yang tidak ada kaitannya satu sama lain. Hal ini terlihat dari di kemukakannya permasalahan tentang Mutasi, tentang pendirian serikat pekerja, tentang prestasi, tentang kesalahan berat dan tentang disharmonis; Hal ini membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur; apakah gugatan a quo adalah gugatan tentang mutasi, tentang pendirian serikat pekerja, tentang prestasi atau tentang kesalahan berat ataukah tentang disharmonis?;
Bahwa Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang saling bertentangan dalam posita Gugatan. Hal ini terlihat antara lain dari posita angka 3 tentang mutasi, angka 4 tentang pendirian serikat pekerja, angka 7 tentang prestasi, angka 9 tentang kesalahan berat dan angka 11 tentang disharmonis. Terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut, maka sangatlah terang dan jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya mengada-ada dan dengan demikian menjadi kabur;
Bahwa tentang pendirian serikat pekerja di PT. Andalan Fluid Sistem dan tentang permasalahan yang pemah teijadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah telah diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana Perjanjian Bersama tertanggal 21 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Hal ini membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur, mengingat permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai namun Penggugat tidak pernah mengedepankan/mengemukakan perihal Perjanjian Bersama tersebut dalam Gugatan a quo;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 46/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat Ekki Ega Putra, Anjar Devi Apriliyanto, dan Eriks Setiawan pada tanggal 8 Juli 2013 sah secara hukum;
Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Fakhrudin Arrazy, Hern Pumairawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman pada tanggal 8 Juli 2013 batal demi hukum;
Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Fakhrudin Arrazy, Hern Pumairawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman. terhitung sejak tanggal 22 November 2013;
Memerintahkan Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Fakhrudin Arrazy, Hem Pumairawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman terhitung sejak bulan Juli s.d. November 2013, masing-masing sebesar:
Muhammad Dedek Supriyadi, 5 x Rp 2.002.000,00 = Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Heru Pumairawan, 5 x Rp2.002.000,00 = Rp 10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Dwi Karyono, 5 x Rp2.002.000,00 = Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Kahfi Arrahman, 5 x Rp2.002.000,00 = Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Fakhrudin Armzy, 5 x Rp2.660.000,00 = Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Ekki Ega Putra, Anjar Devi Apriliyanto, Fakhrudin Arrazy, Hern Pumairawan, Eriks Setiawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman, masing-masing sebesar:
Muhammad Dedek Supriyadi (2 Tahun 8 bulan):
Uang Pesangon 1x3x Rp2.002.000,00 = Rp6.006.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp6.006.000,00 = Rp900.900,00 +
(enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.046.114,00 = Rp12.276.684,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 2 x Rp2.046.114,00 = Rp4.092.228,00
Uang Penggantiann Hak 15% x Rp 16.368.912,00 =Rp2.455.336,00 +
(delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.002.000,00 = Rp12.012.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4.004.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.016.000,00 = Rp2.402.400,00
Jumlah = Rp18.418.400,00
(delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
Fakhrudin Arrazy (5 Tahun 10 bulan)
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.660.000,00 = Rp 15.960.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 2 x Rp2.660.000,00 = Rp5.320.000,00
Uang Penggantiann Hak 15% x Rp21.280.000,00 = Rp3.192.000,00
Jumlah = Rp24.472.000,00
(dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Heru Purnairawan (3 Tahun 9 bulan)
Uang Pesangon 1 x 4 x Rp2.002.000,00 = Rp8.008.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4.004.000,00
Uang Penggantiann Hak 15% x Rp12.012.000,00 =Rp1.801.800,00
Jumlah =Rp13.813.800,00
(tiga belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
Eriks Setiawan (6 Tahun 11 bulan)
Uang Pesangon 1 x 7 x Rp2.473.000,00 = Rp17.311.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 3 x Rp2.473.000,00 = Rp7.419.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp24.730.000,00 = Rp3.709.500,00
Jumlah = Rp 28.439.500,00
(dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.002.000,00 = Rp12.012.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4.004.000,00
Uang Penggantiann Hak 15% x Rp16.016.000,00 = Rp 2.402.400,00 +
(delapan betas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
Uang Pesangon 1 x 3 x Rp 2.002.000,00 = Rp6.006.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp6.006.000,00 = Rp900.900,00 +
(enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
Memerintahkan Penggugat untuk membayar selisih kekurangan upah Para Tergugat Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Anjar Devi Apriliyanto, Hern Pumairawan, Dwi Karyono, dan Kahfi Arrahman terhitung sejak bulan Juli sampai dengan November 2013, masing-masing:
Muhammad Dedek Supriyadi, Rp (2.002.000-1.525.000) x 6 = Rp2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enampuluh dua ribu rupiah);
Anjar Devi Apriliyanto, Rp (2.002.000-1.895.000) x 6 = Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Heru Purnairawan, Rp (2.002.000-1.622.800) x 6 = Rp 2.275.200,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
Dwi Karyono, Rp (2.002.000-1.887.559) x 6 = Rp686.646,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
Kahfi Arrahman, Rp (2.002.000-1.525.000) x 6 = Rp2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enampuluh dua ribu rupiah);
Membebankan biaya perkara sebesar Rp3.849.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara;
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 November 2014;
Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 20 November 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Desember 2014;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum, yaitu:
Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 38 (tiga puluh delapan) alinea kedua Judex Facti menyatakan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan keterangan saksi Ir. Muzahim Abubakar dan bukti surat di persidangan, Para Tergugat telah melakukan kesalahan karena telah melakukan penentangan atau tidak patuh terhadap perintah atasan, walaupun telah dipanggil oleh Penggugat pada tanggal 19 November 2013 untuk hadir diperusahaan dan membicarakan tentang tindak lanjut atas Surat Anjuran dari Disnaker Kabupaten Bogor Nomor 560/2509-HI/PKK tanggal 2 September 2013 (Bukti P.4f, P.7f, P.8f, P.10f dan P.11f, yang setelah itu juga Para Tergugat tidak pernah lagi hadir dan masuk bekerja di perusahaan Tergugat sampai perkara a quo diajukan di pengadilan. Begitu pula ketika Penggugat memanggil Para Tergugat untuk hadir menyelesaikan sisa selisih kekurangan upah yang harus diterima Para Tergugat Tahun 2013 pada tanggal 17 Februari dan 1 Maret 2014, Para Tergugat ternyata juga tidak memenuhinya;
Menimbang, bahwa tidak adanya tanda terima surat panggilan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa Para Tergugat tidak menerima surat-surat panggilan tersebut, karena dari catatan bukti surat yang ada, ternyata surat-surat tersebut sebenarnya sudah disampaikan kepada Para Tergugat, tetapi Para Tergugat menolak menerimanya tanpa alas an yang jelas;
Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yaitu telah salah salah menerapkan/ memberlakukan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau Para pihak, maka Para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sangat terang dan jelas Judex Facti telah salah dan keliru dalam memahami bunyi Pasal tersebut diatas, karena pada dasarnya Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Disnaker Kota Bogor Nomor 560/2509-HI/PPK tanggal 2 September 2013 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Bahwa apalagi Penggugat sebelumnya sudah menyampaikan surat penolakan Anjuran kepada Dinas Tenaga kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kota Bogor tertanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Moh. Abdul Ghofar (Bukti T. 15), sehingga sangat terang dan jelas Termohon Kasasi (semula Penggugat) nyata-nyata tidak memiliki itikada baik untuk melaksanakan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Disnaker Kota Bogor (tertulis oleh Panitera Kabupaten Bogor);
Bahwa panggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) terhadap Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) pada tanggal 19 November 2013 menunjukkan adanya niat buruk dari Termohon Kasasi untuk memaksakan kehendaknya agar Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk membahas pelaksanaan Anjuran yang justru isinya tidak sesuai dengan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator atau dengan kata Termohon Kasasi (semula Penggugat) seolah-olah memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi sendiri (semula Penggugat) sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hokum Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk tidak menghadiri undangan tersebut;
Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 38 (tiga puluh delapan) alinea keempat sampai dengan halaman 39 alinea 1, 2 dan alinea 3 Judex Facti menyatakan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Tergugat pada dasarnya telah mendapatkan surat peringatan ke-3 (SP-III) atau surat peringatan terakhir dari Penggugat (Bukti T.6, T.9d, T.10d dan T.11d), sehingga kesalahan yang dibuat kemudian oleh Para Tergugat pada masa tenggang waktu surat peringatan tersebut berakibat pada kensekuensi berupa sanksi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan/Penggugat terhadap Para Tergugat (Bukti P.6a s.d. 6f);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan dan bukti surat di persidangan, Tergugat Eriks Setiawan dan Tergugat Ekki Ega Putra diketahui 2 (dua) kali tertidur ketika jam kerja berlangsung di tempat kerja dan Tergugat Anjar Devi Apriliyanto melanggar peraturan perusahaan Pasal 3 poin 5 dan 8 berupa berkata (mengancam) atasan langsung Tergugat, padahal semua peristiwa itu terjadi saat Para Tergugat masih terikat dalam waktu 3 (tiga) bulan berlakunya surat peringatan ke-3/terakhir yang dikenakan atas pelanggaran Para Tergugat sebelumnya (Bukti P.5a, 5b, 6b, 6c, 6d, 6j, 9b, 9c dan 9d);
Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat menjadi sesuatu hal yang logis dan normatif dilakukan Penggugat;
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, PHK secara normatif dapat dilakukan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013, saat secara formal surat PHK tersebut dikeluarkan oleh Penggugat. Sehingga, menurut Majelis , tindakan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Para Tergugat sah secara hokum dan dapat dibenarkan, terkecuali untuk Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Fakhrudin Arrazy, Heru Purnairawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman;
Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yaitu telah salah salah menerapkan/ memberlakukan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;
Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
Bahwa Termohon Kasasi (semula Penggugat) dalam memberikan Surat Peringatan (SP) telah melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena dalam memberikan SP kepada Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) tidak melalui tahapan/jenjang proses pemberian sanksi yaitu SP 1, SP2 dan SP 3, naum diberikan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) kepada Para Pemohon Kasasi (semula Para tergugat) dalam tenggang waktu yang sangat berdekatan, yaitu sebagai berikut:
Muhammad Dedek Supriyadi, Eriks Setiawan, Kahfi Arrahman, Heru Purnairawan dan Dwi Karyono langsung mendapatkan sanksi SP3 tertanggal 5 Juli 2013 dan tanggal 08 Juli 2013;
Bahwa dengan langsung diberikannya SP3 oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) tanpa didahului dengan adanya SP1 dan SP2 sebelumnya, dengan tuduhan melakukan kesalahan berat yang dianggap melanggar Pasal 3 huruf e Peraturan Perusahaan PT. Andalan Fluid Sistem yang merupakan copy paste dari ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sangat terang dan jelas Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) yang menyatakan,
“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”;
Apalagi tuduhan melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur Pasal 3 huruf e Peraturan Perusahaan PT. Andalan Fluid Sistem yang merupakan copy paste dari ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diamandir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-2003 yang menyatakan menyatakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Jo Pasal 3 ayat (1) Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 ”Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”
Bahwa oleh karena pemberian sanksi SP sebagaimana tersebut di atas telah salah, keliru dan melanggar hukum, maka demi hukum PHK yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) adalah cacat hukum dan tidak pernah ada;
Ekki Ega Putra dan Fakhrudin Arrazy langsung mendapatkan sanksi berupa SP3 setelah sebelumnya mendapatkan sanksi SP1 tanpa terlebih dahulu mendapatkan sanksi berupa SP2. Hal ini sangat terang dan jelas Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) yang menyatakan,
“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”;
Apalagi tuduhan melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur Pasal 3 huruf e Peraturan Perusahaan PT. Andalan Fluid Sistem yang merupakan copy paste dari ketentuan Pasal 158 UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diamandir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-2003 yanh menyatakan menyatakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Jo Pasal 3 ayat (1) Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 ”Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;
Bahwa oleh karena pemberian sanksi SP sebagaimana tersebut diatas telah salah, keliru dan melanggar hukum, maka demi hukum PHK yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) adalah cacat hukum dan tidak pernah ada;
Anjar Devi Aprilyanto walaupun telah mendapatkan sanksi berupa SP1 dan SP2 serta SP3, akan tetapi SP1 dan SP2 diberikan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) dalam waktu bersamaan dihari yang sama tanpa ada jeda. Hal ini sangat terang dan jelas Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”;
Apalagi tuduhan melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur Pasal 3 huruf e Peraturan Perusahaan PT. Andalan Fluid Sistem yang merupakan copy paste dari ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diamandir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-2003 yang menyatakan menyatakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Jo Pasal 3 ayat (1) Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.13/MEN/ SJ-HK/I/2005 ”Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;
Bahwa oleh karena pemberian sanksi SP sebagaimana tersebut diatas telah salah, keliru dan melanggar hukum, maka demi hukum PHK yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) adalah cacat hukum dan tidak pernah ada;
Bahwa apalagi faktanya sebelum diberikan sanksi SP Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) tidak pernah diberikan konseling dan skorsing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (3) PP PT. Andalan Fluid Sistem;
Pasal 13 ayat (2) huruf a: “Surat Peringatan Disiplin tertulis dilaksanakan oleh pimpinan terhadap tindakan karyawan yang melanggar atau sudah mendapatkan 2x konseling tetapi masih melanggar peraturan”;
Pasal 13 ayat (3): “Dalam Karyawan sedang menjalani masa berlakunya Surat Peringatan III dan melakukan kesalahan lagi, maka kepadanya diberikan skorsing disipliner minimal 1 (satu) hari kerja dan maksimal 12 hari kerja disertai surat skorsing kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan departemen yang bersangkutan;
Surat skorsing bisa dikeluarkan apabila karyawan melakukan tindakan pelanggaran yang berat;
Masa berlaku Surat Skorsing 1 (satu) bulan, dan tidak mendapatkan upah selama masa skorsing;
Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) alinea keempat dan kelima Judex Facti menyatakan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa menurut Majelis, PHK terhadap Para Tergugat tersebut baru dapat dilakukan sejak Para Tergugat tersebut ternyata memang tidak datang memenuhi Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanan Penggugat untuk menindaklanjuti Surat anjuran dari Disnaker Kabupaten Bogor yang menganjurkan Penggugat untuk mempekerjakan dan memanggil kembali Para Tergugat untuk bekerja kembali di perusahaan Penggugat. Dalam hal ini ternyata Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Fakhrudin Arrazy, Heru Purnairawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman telah menolak memenuhi undangan atau panggilan dari Penggugat tersebut tanpa alasan yang jelas (Bukti P.4d, P.7f, P.10f dan P.11f);
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap, bahwa Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Fakhrudin Arrazy, Heru Purnairawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman, tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan yang bersangkutan dengan Penggugat, dan Para Tergugat dimaksud tidak lagimenunjukan keinginan untuk tetap bekerja pada Penggugat, sehingga kalu kemudian terjadi PHK, maka hal itu bukan semata-mata keinginan Penggugat, tetapi lebih dikarenakan sebab dari Para Tergugat sendiri, yang tidak memenuhi undangan/panggilan dan perintah Penggugat untuk hadir di perusahaan Penggugat. Oleh karena itu kalau kemudian diberlakukan PHK atas Para Tergugat, maka PHK tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung sejak tanggal 22 November 2013, saat Para Tergugat tersebut tidak hadir dan mulai tidak masuk bekerja pada perusahaan Penggugat sejak panggilan/undangan terakhir dilakukan Penggugat untuk Para Tergugat tersebut untuk mrnindaklanjuti Surat Anjuran dari Disnaker Kabupaten Bogor untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat;
Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yaitu telah salah salah menerapkan/ memberlakukan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau Para pihak, maka Para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sangat terang dan jelas Judex Facti telah salah dan keliru dalam memahami bunyi Pasal tersebut di atas, karena pada dasarnya Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Disnaker Kota Bogor Nomor 560/2509-HI/PPK tanggal 2 September 2013 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Bahwa apalagi Penggugat sebelumnya sudah menyampaikan Surat Penolakan Anjuran kepada Dinas Tenaga kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kota Bogor tertanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Moh. Abdul Ghofar (Bukti T. 15), sehingga sangat terang dan jelas Termohon Kasasi (semula Penggugat) nyata-nyata tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Disnaker Kota Bogor (tertulis oleh Panitera Kabupaten Bogor);
Bahwa panggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) terhadap Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) pada tanggal 19 November 2013 menunjukan adanya niat buruk dari Termohon Kasasi untuk memaksakan kehendaknya agar Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk membahas pelaksanaan Anjuran yang justru isinya tidak sesuai dengan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator atau dengan kata Termohon Kasasi (semula Penggugat) seolah-olah memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi sendiri (semula Penggugat) sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) untuk tidak menghadiri undangan tersebut;
Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 40 (empat puluh) alinea kedua sampai dengan halaman 43 (empat puluh tiga) alinea keempat Judex Facti menyatakan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Tergugat berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:
Muhammad Dedek Supriyadi (2 Tahun 8 bulan):
Uang Pesangon 1 x 3 x Rp2.002.000,00 = Rp6.006.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp6.006.000,00 0= Rp900.900,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp6.906.900,00
(enam juta Sembilan ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah)
Ekki Ega Putra (5 Tahun 8 bulan)
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.046.114,00 = Rp12.276.684,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp2.046.114,00 = Rp4.092.228,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.368.912,00 = Rp2.455.336,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp18.824.248,00
(delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
Anjar Devi Apriliyanto (5 Tahun 8 bulan)
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.002.000,00 = Rp12.012.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4. 004.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.016.000,00 = Rp2.402.400,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp18.418.400,00
(delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
Fakhrudin Arrazy (5 Tahun 10 bulan)
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.660.000,00 = Rp15.960.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp2.660.000,00 = Rp5. 320.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp21.280.000,00 = Rp3.192.000,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp24.472.000,00
(dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Heru Purnairawan (3 Tahun 9 bulan)
Uang Pesangon 1 x 4 x Rp2.002.000,00 = Rp8.008.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4.004.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp12.012.000,00 = Rp1.801.800,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp13.813.800,00
(tiga belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
Eriks Setiawan (6 Tahun 11 bulan)
Uang Pesangon 1 x 7 x Rp2.473.000,00 = Rp17.311.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp2.473.000,00 = Rp7.419.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp24.730.000,00 = Rp3.709.500,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp28.439.500,00
(dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
Dwi Karyono (5 Tahun 6 bulan)
Uang Pesangon 1 x 6 x Rp2.002.000,00 = Rp12.012.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp2.002.000,00 = Rp4.004.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.016.000,00 = Rp2.402.400,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp18.418.400,00
(delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
Kahfi arrahman (2 Tahun 10 bulan)
Uang Pesangon 1 x 3 x Rp2.002.000,00 = Rp6.006.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp6.006.000,00 = Rp900.900,00
Jumlah ……………………………………………. = Rp6.906.900,00
(sembilan juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat Muhammad Dedek Supriyadi, Fakhrudin Arrazy, Heru Purna irawan, Dwi Karyono dan Kahfi Arrahman dinyatakan terputus hubungan kerjanya sejak tanggal 22 November 2013, maka Penggugat berkewajiban membayar upah Para Tergugat terhitung sejak bulan Juli s.d. November 2013, yaitu masing-masing sebesar:
Muhammad Dedek Supriyadi, 5 x Rp2.002.000,00 = Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Heru Purnairawan, 5 x Rp2.002.000,00 = Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Dwi Karyono, 5 x Rp2.002.000,00 = Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Kahfi Arrahman, 5 x Rp2.002.000,00 = Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
Fakhrudin Arrazy, 5 x Rp2.660.000,00 = Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam Tahun 2013 Penggugat telah melakukan pembayaran upah dibawah UMP yang telah ditetapkan pemerintah (Bukti T.2a, T.2b, T2c, T.2e, T.2g dan T.2h), maka Penggugat juga berkewajiban untuk membayar selisih kekurangan upah kepada Para Tergugat terhitung sejak bulan Januari s.d. Juli 2013 masing-masing sebesar:
Muhammad Dedek Supriyadi, Rp(2.002.000 – 1.525.000) x 6 = Rp2.862.000,00;
(dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
Anjar Devi Apriliyanto, Rp (2.002.000 – 1.895.000) x 6 = Rp642.000,00
(enam ratus empat puluh dua dua ribu rupiah);
Heru Purnairawan, Rp (2.002.000 – 1.622.800) x 6 = Rp2.275.200,00
(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
Dwi Karyono, Rp (2.002.000 – 1.887.559) x 6 = Rp686.646,00
(enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
Kahfi Arrahman, Rp (2.002.000 – 1.525.000) x 6 = Rp2.862.000,00
(dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing petitum dari Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk petitum pertama, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan Majelis pertimbangkan kemudian;
Menimbang, bahwa untuk petitum kedua, dan ketiga, mengenai tuntutan dinyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak bulan Juli 2013, dan dibayarkannya kompensasi sesuai dengan tuntutan Penggugat, dengan alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka petitum kedua, dan ketiga gugatan Penggugat dapatlah dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagian;
Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas terang dan jelas Judex Facti telah salah dalam menarapkan atau melanggar hukum, oleh karena sejak awal pemberian sanksi SP sebagaimana telah diuraikan diatas cacat hukum sehingga dianggap pernah tidak ada PHK dan tidak berlaku ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 43 (empat puluh tiga) alinea pertama Judex Facti menyatakan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dalam Tahun 2013 Penggugat telah melakukan pembayaran upah dibawah UMP yang telah ditetapkan pemerintah (Bukti T.2a, T.2b, T2c, T.2e, T.2g dan T.2h), maka Penggugat juga berkewajiban untuk membayar selisih kekurangan upah kepada Para Tergugat terhitung sejak bulan Januari s.d. Juli 2013 masing-masing sebesar:
Muhammad Dedek Supriyadi, Rp(2.002.000 – 1.525.000) x 6 =Rp2.862.000,00;
(dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
Anjar Devi Apriliyanto, Rp (2.002.000 – 1.895.000) x 6 =Rp642.000,00;
(enam ratus empat puluh dua dua ribu rupiah);
Heru Purnairawan, Rp (2.002.000 – 1.622.800) x 6 = Rp2.275.200,00
(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
Dwi Karyono, Rp (2.002.000 – 1.887.559) x 6 = Rp686.646,00
(enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
Kahfi Arrahman, Rp (2.002.000 – 1.525.000) x 6 = Rp2.862.000,00
(dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas terang dan jelas Judex Facti telah melakukan inskonsistensi terhadap putusan perkara a quo, dimana didalam pertimbangannya Judex Facti telah menyebutkan bahwa Termohon Kasasi (semula Penggugat) telah melakukan pembayaran upah pada Tahun 2013 dibawah UMP, akan tetapi Judex Facti tidak secara tegas menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk membayar kekurangan upah tersebut mulai bulan Januari 2013 sampai dengan adanya kekuatan hukum yang mengikat;
Bahwa perlu diketahui oleh Judex Juris meskipun Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) telah di-PHK secara sepihak oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat), Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) tetap masuk bekerja dan melakukan absensi secara manual dan diketahui oleh security sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 17 Juli 2013 (Bukti T. 9) akan tetapi tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) sebagaimana Surat Pemberitahuan tertanggal 8 Juli 2013 (Bukti T. 8);
Bahwa sebelumnya juga telah ada Perjanjian Bersama (PB) yang dibuat oleh dan antara Termohon Kasasi (semula Penggugat) dengan Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) tertanggal 21 Juni 2013 (Bukti T.5) serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) tertanggal 21 Juni 2013 (Bukti T.11), akan tetapi Judex Facti telah lalai dengan tidak mempertimbangkan Bukti-bukti tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai keberatan – keberatan tersebut:
Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa PHK terhadap Para Tergugat berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya kepada Para Tergugat diberikan hak-haknya sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMAD DEDEK SUPRIYADI, dan Kawan - kawan tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMAD DEDEK SUPRIYADI, 2. EKKI EGA PUTRA, 3. ANJAR DEVI APRILIYANTO, 4. FAKHRUDIN ARRAZY, 5. HERU PURNA IRAWAN, 6. ERIKS SETIAWAN, 7. DWI KARYONO, dan 8. KAHFI ARRAHMAN tersebut;
Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N.,MK.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.
Anggota - Anggota, K e t u a,
Ttd./ Ttd./
Arsyad, S.H., M.H. Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N.,MK.N.
Ttd./
Bernard, S.H., M.M.,
Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.
Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,
RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002