157/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

MENGADILI Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU ; Menyatakan PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS dalam keadaan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari sejak putusan diucapkan ; Menunju , SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU ; Menunjuk dan mengangkat : JOHANES EDUARD HASIHOLAN, S.H., adalah Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-91 tanggal 14 November 2013 yang sedang diperpanjang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterngan AKPI No. 238/AKPI/JP-IN/XII/18 tanggal 13 Desember 2018, dan berkantor di Law Firm Johanes Aritonang & Partners (JAP), beralamat di Plaza Basmar, Unit 1.2, Jl. Mampang Prapatan Raya, No. 106, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12790; DANIEL ALFREDO, S.H., M.H., adalah Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Sementara Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.-231 AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017, dan berkantor di LEGISPERITUS Lawyer, Mega Plaza, Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav C-3, Jakarta 12920; dan ALAMO DEWANTA LAIMAN, S.H., adalah Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; Sebagai Pengurus ; 5. Menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat ; 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat dan Debitur agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas ; 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ; Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah) ;