511 K/Pdt.Sus-PHI/2015

P U T U S A N

Nomor 511 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.MAXIMA INTI FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Dedy Mulyadi, berkedudukan di Jalan Sunter Kemayoran Nomor 18 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Hutasoit (GM HRGA&Legal), dan Anthonny Wiebisono,S.H.,(Legal Advisor), beralamat Jalan Sunter Kemayoran Nomor 18 Jakarta Utara,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SYAIFUL BARKAH, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor 115, Dilem, Kepanjen, Malang-Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Baru Tanjung Barat Nomor 142B, Jakarta Selatan 12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beralamat di Jalan Semeru Nomor 115, Dilem Kepanjen, Malang-Jawa Timur, mulai bekerja sejak tanggal 15 Februari 2011 pada PT. Maxima Inti Finance yang beralamat di Jalan Sunter Kemayoran Nomor 18 Jakarta Utara, dengan posisi terakhir sebagai Area Collection Manager dengan Gaji terakhir sebagai berikut : Gaji pokok Rp7.540.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Tunjangan Jabatan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tunjangan Pulsa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Subsidi Kendaraan Operational Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) total gaji tetap yang diterima setiap bulan sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat ketika masih bertugas di cabang Surabaya, pada tanggal 25 Mei 2014 mendapatkan informasi dari HRD Manager Tergugat, bahwa Penggugat harus menghadap GM HRD Tergugat, pada tanggal 28 Mei 2014;

3. Bahwa dari informasi yang diperoleh oleh Penggugat, Penggugat merupakah salah satu karyawan yang akan terkena Program Rasionalisasi/ Efisiensi Tergugat;

4. Bahwa kemudian Penggugat menghadap GM HRD Tergugat pada tanggal 28 Mei 2014 dan baru diterima pada pukul 15.00 Wib, kemudian Penggugat mendapatkan penjelasan bahwa Penggugat terkena Demosi Jabatan, dari jabatan sebelumnya sebagai Area Collection Manager menjadi Head Collection, dari Level Manager menjadi Level Supervisor;;

5. Bahwa kemudian GM HRD menjelaskan bahwa akibat dari Demosi Jabatan tersebut, hak-hak Penggugat diturunkan dari gaji pokok semula Rp7.540.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), tunjangan jabatan semula Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan pulsa tetap Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), subsidi kendaraan operational Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dihilangkan dan diganti dengan Tunjangan Transport Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total gaji tetap yang terima sebelum demosi jabatan adalah sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan total gaji yang akan diterima oleh Penggugat menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat meminta penjelasan kepada GM HRD Tergugat, tetapi GM HRD Tergugat tidak dapat menjelaskan alasan dari keluarnya putusan Demosi Jabatan yang diberikan kepada Penggugat, GM HRD Tergugat hanya mengatakan bahwa hal tersebut telah menjadi putusan Management dan sudah bersifat final, kemudian Penggugat meminta waktu untuk mempertimbangkan masalah tersebut sampai akhir bulan Mei 2014;

7. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Pasal 17 Permenaker 01 Tahun 1999 bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah, adapun dalil Tergugat yang menyatakan Demosi Jabatan berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 4 ayat 1 (d), tidak menyebutkan adanya penurunan Gaji Karyawan, kalaupun hal tersebut ada, Peraturan Perusahaan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Permenaker 01 Tahun 1999, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 111 ayat 2 "Ketentuan dalam peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Penggugat menemui Direksi dan Management guna mempertanyakan keputusan tersebut dan mencoba melakukan negosiasi, tetapi pihak Direksi dan Management yang Penggugat temui saling lempar tanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarnya keputusan tersebut, kemudian Penggugat pada pukul 15.00 Wib dipanggil menghadap GM HRD, kemudian GM HRD menanyakan kepada Penggugat, apakah menerima atau menolak keputusan tersebut, Penggugat menolak putusan tersebut, Penggugat meminta dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta dibayarkan hak-haknya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan dasar perhitungan gaji Penggugat sebagai Area Collection Manager sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

9. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2014, Penggugat kembali menemui Management guna mempertanyakan kembali keputusan tersebut dan mencoba melakukan negosiasi ulang, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, kemudian Penggugat kembali menemui GM HRD Tergugat, tetapi jawabannya tetap sama yaitu hal tersebut telah menjadi putusan Management dan sudah bersifat final;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2014 Penggugat mengambil cuti guna mencari solusi dari persoalan yang dihadapi Penggugat bahwa dalam hal mengambil cuti tersebut, Penggugat tetap mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perusahaan;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni Penggugat mendaftarkan Perselisihan Hubungan Kerja dalam hal Demosi Jabatan yang dilakukan PT.Maxima Inti Finance yang beralamat di Jalan Sunter Kemayoran Nomor 18 Jakarta Utara, kepada pihak Sudinakertrans Jakarta Utara guna meminta di mediasi dalam hal penyelesaian masalah tersebut;

12. Bahwa setelah masuk kerja kembali Penggugat pada tanggal 9 Juni 2014 sekali lagi kembali menemui Management guna mempertanyakan kembali Keputusan tersebut dan mencoba melakukan negosiasi ulang, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, kemudian pada pukul 17.00 Wib Penggugat dipanggil GM HRD Tergugat dan diberitahukan bahwa Penggugat telah di PHK;

13. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan bisa menerima PHK yang diberikan oleh Tergugat asalkan dibayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan dasar perhitungan gaji Penggugat sebagai Area Collection Manager sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

14. Bahwa setelah Penggugat melihat Surat Permohonan Biaya Pesangon Nomor 0011/IM-HRD/MIF/VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014 yang ditawarkan oleh PT.Maxima Inti Finance sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4), maka kemudian Penggugat menolak perhitungan Pesangon tersebut;

15. Bahwa kemudian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat coba diselesaikan melalui mediasi di Sudinakertrans Jakarta Utara, permasalahan tersebut tidak juga menemui titik temu sampai dengan keluarnya surat anjuran Nomor 7859/-1.831 tertanggal 2 September 2014. isi anjuran tersebut menyatakan bahwa Tergugat harus mempekerjakan kembali Penggugat, tetapi anjuran tersebut ditolak oleh Penggugat dikarenakan sudah tidak adanya harmonisasi diantara kedua belah pihak;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan perhitungan masa kerja Penggugat (mulai bekerja sejak tanggal 15 Februari 2011) Masa kerja 3 tahun 3 bulan (masuk
    perhitungan 4 tahun) maka pesangon yang harus diterima oleh
    Penggugat adalah sebagai berikut:

a	Pesangon (4 x Rp13.640.000,00 ) x 2	Rp109.120.000,00
b	Penghargaan Masa Kerja (2 x Rp13.640.000) =	Rp 27.280.000,00
c	Penggantian Hak (Rp136.400.000,00 x 15%)	Rp 20.460.000,00
d	THR tahun 2014 (1 x Rp13.640.000,00 )	Rp 13.640.000,00
e	Gaji berjalan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2014 (5 x Rp 13.640.000,00 )	Rp 68.200.000,00
	Total Pesangon	Rp 237.700.000,00

17. Bahwa yang menjadikan dasar bahwa Penggugat berhak mendapatkan pesangon sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) adalah keluarnya Surat Keputuan Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 Tentang Demosi Karyawan yang ditujukan kepada Penggugat yang dikeluarkan oleh Tim Rasionalisasi Tergugat tertanggal 26 Mei 2014 yang baru diberitahukan kepada Penggugat oleh GM HRD Tergugat pada tanggal 28 Mei 2014 dan kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor MIFSPHK/00002/SK-HRD/V/2014 Tentang PHK Karyawan yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 28 Mei 2014 yang ditandatangani oleh GM HR, GA & Legal Tergugat, telah membuktikan bahwa PHK yang dilakukan Tergugat telah direncanakan sebelumnya;

18. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu ketentuan Pasal 164 ayat 3, dalam hak PHK karyawan oleh Perusahaan dengan dalih efisiensi, maka berlaku dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2. satu kali ketentuan ayat (3) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dengan tidak melakukan pembayaran pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 164 ayat 3 dalam hal PHK karyawan oleh Perusahaan dengan dalih efisensi, maka berlaku dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) satu kali ketentuan ayat (3) dan (4);

3. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan perhitungan masa kerja Penggugat (mulai bekerja sejak tanggal 15 Februari 2011) Masa kerja 3 tahun 3 bulan (masuk perhitungan 4 tahun), maka pesangon yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a	Pesangon (4 x Rp13.640.000,00 ) x 2	Rp109.120.000,00
b	Penghargaan Masa Kerja (2 x Rp13.640.000) =	Rp 27.280.000,00
c	Penggantian Hak (Rp136.400.000,00 x 15%)	Rp 20.460.000,00
d	THR tahun 2014 (1 x Rp13.640.000,00 )	Rp 13.640.000,00
e	Gaji berjalan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2014 (5 x Rp 13.640.000,00 )	Rp 68.200.000,00
	Total Pesangon	Rp 237.700.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)I hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

5. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet atau Kasasi dari Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) Mengenai Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial;

1. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada petitum gugatan Penggugat a quo, maka dapat diketahui hanya perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut:

• Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tidak melakukan pembayaran pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), satu kali ketentuan Ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 164 Ayat (3), dalam hal PHK Karyawan oleh perusahaan dengan dalih efisiensi maka berlaku dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), satu kali ketentuan Ayat (3) dan (4);

• Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2). satu kali ketentuan Ayat (3) dan (4) dengan perhitungan masa kerja 4 tahun, maka jumlah pesangon yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp237.700.000,00 sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

• Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari setiap kali
  Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung
  sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

2. Bahwa namun demikian, sesuai dan berdasarkan pada angka 1 dan angka 5 s.d. 7 Posita gugatan Penggugat a quo. maka dapat dilihat adanya perselisihan mengenai perselisihan kepentingan yang diajukan dalam gugatan a quo, yaitu mengenai jabatan terakhir Penggugat dan jumlah penghasilan yang disesuaikan dengan penurunan jabatan (demosi) berdasarkan pada Surat Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan dalam pengertian tidak pernah ada perselisihan mengenai hal tersebut sebelumnya;

3. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada posita dan petitum gugatan a quo, maka dapat diberi kesimpulan mengenai jenis perselisihan yang diajukan oleh para Penggugat a quo adalah tidak jelas, apakah mengenai perselisihan kepentingan dan/ atau perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan mengadili perkara ini (ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

4. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka jenis perselisihan yang diajukan oleh Penggugat a quo sangat menentukan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus gugatan a quo yaitu:

• di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

• di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

• di tingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

• di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan;

oleh karenanya perselisihan yang diajukan oleh Penggugat a quo sedemikian rupa telah mengakibatkan tidak jelas kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, apakah sebagai peradilan di tingkat
pertama atau terakhir dalam memeriksa dan memutus pokok perselisihan a quo sesuai ketentuan hukum tersebut;

5. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanskelijke verklaard);

6. Bahwa Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konpensi sekarang Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan balasan (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sesuai diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian eksepsi dan pokok perkara Konpensi dalam jawaban ini dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada pengakuan Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Konvensi a quo. Tergugat Rekonvensi menolak Surat Anjuran Mediator di Sudinkertrans Jakarta utara tanggal 02 September 2014, Nomor 7850/-1.831, karena sudah tidak adanya harmonisasi diantara kedua belah pihak dan mengajukan gugatan a quo yang pada pokoknya:

• Tergugat Rekonvensi menerima Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal menolak demosi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Konpensi a quo;

• Tergugat Rekonvensi hanya mempermasalahkan jumlah pesangon yang seharusnya diterimanya menurut perhitungan sebagaimana diuraikan gugatan konvensi a quo;

• Tergugat Rekonvensi menolak untuk dipekerjakan kembali sesuai Surat Anjuran Mediator di Sudinakertrans Jakarta Utara, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan dan jawaban konpensi a quo, dan

• Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi panggilan kerja dari Penggugat Rekonvensi dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga mengajukan gugatan a quo;

Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dinyatakan mengundurkan diri dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal menolak demosi dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pesangon dan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi a quo, selain daripada uang kebijaksanaan yang diatur Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah mengundurkan diri karena tidak menolak dan tidak melakukan pekerjaannya sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan bahkan disinyalir telah bekerja di perusahaan lain, maka Tergugat Rekonvensi hanya berhak untuk mendapat uang kebijaksanaan minimal 1 (satu) bulan upah terakhir sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 162 Ayat (1) Jo. Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

4. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya dinyatakan mengundurkan diri sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan, yang berlaku sah dan mengikat kedua belah pihak karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan perselisihannya hingga mengajukan gugatan dalam Konvensi a quo;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balasan (rekonvensi) dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri dari jabatan terakhir selaku Head Collection di Kantor Cabang PT.Maxima Inti Finance Bogor sejak tanggal 26 Mei 2014;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi hanya berhak untuk menerima
   uang Kebijaksanaan dari Penggugat Rekonvensi minimal 1 (satu)
   bulan upah terakhir;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

• Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2014/Pn.Jkt.Pst. tanggal 26 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 September 2014;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan THR 2014 serta upah proses yang selurahnya sebesar Rp106.505.000,00 (seratus enam juta lima ratus lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

• Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

• Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Srt.Kas/PHI/2015/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang Amar Putusan :

Bahwa adapun Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diajukan permohonan kasasi dalam perkara aquo selengkapnya berbunyi sebagai – berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 2 September 2014;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan THR 2014 serta yang proses seluruhnya sebesar Rp106.505.000,00 (seratus enam juta lima ratus lima ribu Rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

• Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Adapun pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan perkara a quo yang dipermohonkan pemeriksaan ke tingkat Kasasi dikutip sebagai – berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendirian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya dikutip sebagai – berikut:

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendirian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya di kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Tergugat mempermasalahkan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) mengenai Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial; (lih. Par. 5 Hal 15 Putusan)

Menimbang, perihal keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat yang secara eksplisit tertulis sebagai gugatan perihal penetapan uang pesangon, maka setelah mempelajari secara cermat dan teliti, diperoleh fakta bahwa secara substansial gugatan Penggugat jelas – jelas yang dimaksud Penggugat adalah berkenaan dengan besarnya uang pesangon yang diberikan Tergugat tetapi ditolak Penggugat sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga perselisihan a quo merupakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang merupakan salah satu jenis perselisihan yang merupakan salah satu jenis perselisihan yang merupakan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) jo. Pasal 56 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (lih. Par. 6 Hal 15 Putusan)

Bahwa ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Jawabannya dengan tepat dan benar, sebagai – berikut :

1. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Petietum gugatan Penggugat aquo, maka dapat diketahui seolah – olah hanya perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Termohon Kasasi aquo ini yang dikutip sebagai – berikut :

• Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tidak melakukan pembayaran pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), satu kali ketentuan Ayat (3) dan (4) jo. Pasal 164 Ayat (3), dalam hal PHK Karyawan oleh perusahaan dengan dalih efisiensi maka berlaku dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), satu kali ketentuan Ayat (3) dan (4);

• Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), satu kali ketentuan Ayat (3) dan (4) dengan perhitungan masa kerja 4 tahun, maka jumlah pesangon yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp237.700.000,00 sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

• Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)/ hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

2. Bahwa namun demikian, sesuai dan berdasarkan pada Angka 1 dan Angka 5 s.d 7 Posita gugatan Pemohon Kasasi a quo, maka dapat dilihat adanya perselisihan mengenai perselisihan kepentingan yang diajukan dalam gugatan a quo, yaitu mengenai jabatan terakhir Penggugat dan jumlah penghasilan yang disesuaikan dengan penurunan jabatan (demosi) berdasarkan pada Surat Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan – lih.Bukti P-2 & P-3, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan jumlah uang kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah yang dapat diberikan kepada Termohon kasasi yang dikualifikasikan mengundurkan diri karena tidak menerima demosi tersebut;

3. Bahwa dengan demikian, status dan jabatan terakhir Termohon Kasasi adalah Head Collection di Kantor Cabang PT Maxima Inti Finance Bogor dengan menerima konsekuensi jumlah penghasilan yang akan diterimanya disesuaikan dengan jabatannya tersebut, yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), berdasarkan pada Surat Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD /00008/SK-HRD/V/2014 tersebut yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi dan diajukan sebagai bukti dalam persidangan aquo;

4. Bahwa perselisihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi berawal dari Demosi dan Mutasi yang tidak diterimanya, sehingga Termohon Kasasi mengajukan untuk diputus hubungan kerjanya, maka Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 28 Mei 2014, Nomor MIFSPHK/00002/SK-HRD/V/2014 tentang PHK Karyawan; (lih. Bukti P-4) dan mengajukan dana kompensasi (Bukti P-5);

5. Bahwa selain daripada itu, perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah diajukan ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dan telah mengeluarkan Anjuran tertanggal 02 September 2014, Nomor 7859 /01.831 (Bukti P-6) yang pada pokoknya menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi yang menolak Demosi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sah, oleh – karenanya Mediator menganjurkan untuk mempekerjakan kembali Termohon Kasasi;

6. Bahwa adapun sikap Pemohon Kasasi telah menerima anjuran tersebut sesuai surat tanggal 4 September 2014, Nomor MIF/HRD/09/2014/EXT-003, perihal Pemberitahuan dan memanggil kerja kembali Termohon Kasasi sesuai surat tanggal 4 September 2014, Nomor MIF/HRD/09/ 2014/EXT-004, perihal Panggilan Kerja (lih. Bukti Terlampir), namun Pemohon Kasasi tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Termohon Kasasi melainkan menerima panggilan sidang aquo;

7. Bahwa oleh – karenanya, Termohon Kasasi sudah sepatutnya dinyatakan mengundurkan diri sejak tanggal Demosi yang tidak diterimanya dan hanya berhak mendapatkan uang kebijaksanaan atau kompensasi Uang Pisah berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 162 Ayat (1) jo. Pasal 156 Ayat (4) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pemohon Kasasi sudah sepatutnya dibebaskan dari pembayaran upah selama perselisihan dan Tunjangan Hari Raya yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya;

8. Bahwa mengenai hal tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi mengenai upah selama proses untuk sebagian dan Tunjangan Hari Raya, yang tidak seharusnya terjadi apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti – bukti dalam persidangan aquo;

9. Bahwa perselisihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi aquo sebagai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan menuntut pembayaran pesangon adalah sangat tidak relevan, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya Termohon Kasasi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi hanya berhak untuk mendapat uang kebijaksanaan (minimal) sebanyak 1 (satu) bulan upah terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Huruf d Peraturan Perusahaan (lih. Huruf B Angka 3 & 4 Bukti P-6);

10. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada fakta dan bukti tersebut, maka jumlah uang kebijaksanaan atau kompensasi uang pisah yang dapat diberikan kepada Termohon Kasasi sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu Rupiah) – lih. Bukti P-5, sebagaimana telah diketahuinya dan Termohon Kasasi menolaknya sehingga mengajukan perselisihan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, menolak Anjuran Mediator yang mempekerjakan kembali Termohon Kasasi dan gugatan aquo;

11. Bahwa selain daripada itu, jenis perselisihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi a quo adalah tidak jelas, apakah mengenai perselisihan kepentingan dan / atau perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan mengadili perkara ini (lih ketentuan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

12. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004, maka jenis perselisihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi a quo sangat menentukan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus gugatan a quo, yaitu :

• di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

• di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

• di tingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

• di tingkat pertama dan terakhir mengenai mengenai perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan;

oleh – karenanya, perselisihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi aquo sedemikian rupa telah mengakibatkan tidak jelas kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, apakah sebagai peradilan di tingkat pertama atau terakhir dalam memeriksa dan memutus pokok perselisihan a quo;

13. Bahwa selain daripada itu, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo yang pada pokoknya menolak eksepsi Pemohon Kasasi dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk sebagian adalah tidak tepat dan keliru, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memberi 1 (satu) kali kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dengan mengajukan bukti – bukti surat dalam persidangan aquo, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang hanya berdasarkan pada dalil dan bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara sepihak, tidak objektif dan tidak berimbang adalah tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan harus dibatalkan sebagai konsekuensi hukumnya;

14. Bahwa oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sah dan sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan sebagai konsekuensi hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 Undang – undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009, khususnya mengenai Judex Facti lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

15. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal – hal tersebut, maka gugatan Termohon Kasasi sudah sepatutnya ditolak, setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

16. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Pemohon Kasasi pada bagian eksepsi aquo dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan pada bagian ini;

2. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendirian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengenai Pemohon Kasasi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi dan perhitungan kompensasi berdasarkan pada jumlah upah yang seharusnya diterima oleh Termohon Kasasi sebelum demosi;

3. Bahwa adapun pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dikutip sebagai – berikut:

Tentang Status Dan Struktur Upah Termohon Kasasi

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai Pekerja Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal 15 Februari 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Area Collection Manager dan upah terakhir sebesar Rp13640.000,00 dengan komponen :

• Upah pokok = Rp7.500.000,00

• Tj. Jabatan = Rp2.250.000,00

• Tj. Pulsa = Rp 350.000,00

• Subsidi kendaraan Opr. = Rp3.350.000,00

(lih. Par. 7 Hal. 16 Putusan)

Menimbang, bahwa terhadap data – data Penggugat diatas, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat mulai bekerja sejak tanggal 15 Februari s/d 18 Mei 2014 (masa kerja 3 tahun 3 bulan) dengan jabatan dan pernah menjabat sebagai Area Collection Manager dengan upah total terakhir sebesar Rp13.640.000,00 s/d tanggal 26 2014, yaitu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor MIFSD 00008/SK_HRDF/V/2014, tetang demosi karyawan; (lih. Par. 1 Hal. 17 Putusan)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan pengakuan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut diatas serta diperkuat dengan bukti P-1 berupa SK Nomor MIFRM0018/SK-HRD/IX/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Area Collection Manager, berkesimpulan memang benar telah terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 15 Februari 2011 dengan status Pekerja tetap;

Pendapat Pemohon Kasasi :

• Bahwa Pemohon kasasi setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai adanya hubungan kerja antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dengan status pekerja tetap sejak tanggal 15 Februari 2011, namun Pemohon Kasasi tidak setuju dan tidak sependapat mengenai struktur upah yang dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah uang kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah dan komponen – komponennya, sebagaimana diuraikan dalam putusan aquo; (lih. Par. 3 Hal. 20 Putusan)

• Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor MIFSD 00008/SK_HRDF/V/2014, tentang Demosi Karyawan (lih. Bukti P-2), maka struktur upah yang melekat pada jabatan terakhir sebagai Head Collection hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), yang seharusnya menjadi dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah uang kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah kepada Termohon Kasasi hanya sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu Rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Bukti P-5;

• Bahwa tindakan demosi dan penerapan atau penyesuaian struktur upah dengan jabatan Termohon Kasasi terkhir sesuai demosi tersebut, merupakan Hak Prerogatif Pemohon Kasasi yang diakui dan tidak dipersalahkan oleh Mediator dalam Anjurannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghitung jumlah uang kebijaksanaan atau kompensasi Uang Pisah berdasarkan pada struktur upah yang diterima oleh Termohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi melakukan demosi, adalah tidak tepat dan keliru, oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sah, dan sudah sepatutnya dibatalkan demi Hukum;

Tentang Pemutusan Hubungan Kerja :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang telah disampaikan Penggugat dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan PHK, namun disisi lain melakukan PHK karena alasan Penggugat tidak menjalankan Demosi walaupun telah dipanggil oleh Tergugat, demikian pula Penggugat terbukti memang telah menolak melaksanakan Demosi yang diperintahkan dan bahkan juga menolak untuk dipekerjakan kembali sesuai isi Anjuran Mediator; (lih. Par. 4 Hal 18 Putusan)

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak dapat membenarkan tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK dengan mengkualifikasikan Penggugat mengundurkan diri, karena tidak adanya bukti pemanggilan yang sah (patut dan tertulis) oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; (lih. Par. 5 Hal 18 Putusan)

Pendapat Pemohon Kasasi :

• Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan aquo hanya berdasarkan pada bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara sepihak, tidak ojektif dan tidak berimbang, dimana Majelis Hakim tidak memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon Kasasi untuk mengajukan bukti dalam persidangan aquo sebagaimana dapat dilihat dari jadwal sidang aquo;

• Bahwa sesuai dan berdasarkan pada surat tanggal 4 September 2014, Nomor MIF/HRD/09/2014/EXT-003, perihal Pemberitahuan dan memanggil kerja kembali Termohon Kasasi sesuai surat tanggal 4 September 2014, Nomor MIF/HRD/09/2014/EXT-004, perihal Panggilan Kerja (lih. Bukti Terlampir) dihubungkan dengan Anjuran Mediator (lih. Bukti P-6) maka terbukti bahwa :

1. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang tidak melaksanakan Demosi adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak sah, oleh karenanya Pemohon Kasasi dianjurkan untuk mempekerjakan Termohon Kasasi kembali;

2. Pemohon Kasasi telah menyatakan menerima dan akan melaksanakan Anjuran dari Mediator dan telah melakukan pemanggilan terhadap Termohon Kasasi untuk bekerja kembali sesuai Anjuran Mediator, namun Pemohon Kasasi tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari Termohon Kasasi;

3. Termohon mengajukan gugatan aquo, sehingga Pemohon Kasasi yang mengkualifikasikan Termohon telah memutus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi atau mengundurkan diri karena menolak dipekerjakan kembali sesuai Anjuran Mediator;

4. Konsekuensi dari pengunduran diri Termohon Kasasi hanya mendapatkan uang kebijaksanaan perusahaan atau kompensasi Uang Pisah, dan tidak berhak untuk mendapatkan selain dan selebihnya adalah sangat beralasan dan tidak melanggar atau tidak bertentangan ketentuan Hukum yang berlaku;

• Bahwa sesuai dan berdasarkan pada catatan jadwal sidang aquo sebagai – berikut :

1. Tanggal Sidang Pertama, 17 November 2015, Pemohon Kasasi tidak hadir karena sedang mempersiapkan surat kuasa;

2. Tanggal Sidang Kedua, 24 November 2015, Pemohon Kasasi terlambat hadir dan ternyata sidang sudah ditunda, mengenai hal ini, dapat dibuktikan dengan tanggal pendaftaran surat kuasa di Kepaniteraan PHI;

3. Tanggal Sidang Ketiga, 01 Desember 2015, Pemohon Kasasi hadir dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan Jawaban – Termohon Kasasi menyatakan tidak mengajukan Replik sehingga tidak ada acara pengajuan Duplik dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk mengajukan Bukti Surat;

4. Tanggal Sidang Keempat, 08 Desember 2015, sidang ditunda karena bukti surat Termohon Kasasi belum siap untuk diajukan;

5. Tanggal Sidang Kelima, 15 Desember 2015, sidang ditunda oleh Anggota Majelis Hakim, karena Majelis Hakim tidak lengkap (Ketua Majelis IJIN);

6. Tanggal Sidang Keenam, 21 Desember 2015, Pemohon Kasasi hadir dan menunggu sidang s.d jam 15.30 WIB, namun Majelis Hakim menyatakan Pemohon Kasasi tidak hadir karena meninggalkan sidang, dan ternyata sidang tetap berlangsung sesuai acara pengajuan bukti surat dari Termohon Kasasi dan berlangsung tanpa disaksikan oleh Pemohon Kasasi;

7. Tanggal Sidang Ketujuh, 05 Januari 2015, Pemohon Kasasi tidak hadir dan ternyata sidang berlangsung hingga Acara Kesimpulan dan Putusan tanpa kehadiran Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan untuk menghadiri sidang aquo hingga baru menerima pemberitahuan isi putusan aquo pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi merasa telah kehilangan hak untuk menyaksikan pemeriksaan Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam persidangan aquo, bahkan merasa kehilangan hak dan kesempatan untuk mengajukan bukti – bukti dalam persidangan aquo, yang akan sangat mempengaruhi pertimbangan dan Putusannya;

Bahwa hal tersebut tidak seharusnya terjadi apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan dan putusannya diharapkan berdasarkan pada fakta yang didukung oleh bukti – bukti dari kedua belah pihak secara objektif dan berimbang, sehingga Putusannya memenuhi rasa keadilan Hukum sebagaimana diamanatkan Undang – Undang;

• Bahwa sesuai dan berdasarkan fakta dan bukti – bukti terlampir, maka pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pemohon Kasasi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan konsekuensi hukum sebagaimana putusan aquo adalah tidak tepat dan keliru, karena faktanya Termohon Kasasi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi seharusnya hanya berhak untuk mendapatkan uang kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah dan tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran selain dan selebihnya, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 162 Ayat (1) jo. Pasal 156 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003;

• Bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 156 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo seharusnya tidak dapat diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi aquo, oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan ketentuan hukum tersebut adalah tidak tepat dan keliru;

• Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal – hal dan keadaan tersebut diatas, maka terbukti adanya kesalahan atau kelalaian Majelis Hakim Tingkat Pertama setidak – tidaknya adanya pelanggaran Hukum Acara dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan aquo, serta salah dalam menerapkan Hukum dalam pertimbangan dan putusannya, oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sah dan sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan demi Hukum;

Tentang Demosi Dan Konsekuensi Hukumnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan Demosi oleh Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, adalah memang merupakan hak dari Tergugat untuk melakukan Demosi kepada pekerjanya (termasuk Penggugat), namun demikian dalam menggunakan haknya tersebut Tergugat juga tidak dibenarkan melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang – undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan upah yang pada prinsipnya walaupun terjadi demosi, dalam kaitannya dengan upah, maka Tergugat tidak diperbolehkan mengurangi Gaji Pokok Penggugat. Dengan demikian, sesuai maksud Demosi yaitu menurunkan jabatan, maka Penggugat hanya diperbolehkan mengurangi dan atau menghilangkan hak – hak Penggugat selain gaji pokok, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan jabatannya yang baru tersebut; (lih. Par. 6 Hal 18 – Par. 1 Hal 19 Putusan)

Pendapat Pemohon Kasasi :

• Bahwa Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum pendapat dalam pertimbangannya aquo, atau ketentuan Hukum apa yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi, atau mengharuskan menerapkan peraturan mana dalam konteks perlindungan upah sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi tidak diperbolehkan untuk mengurangi gaji pokok dalam melakukan demosi sesuai pertimbangannya tersebut;

• Bahwa gaji pokok dan penghasilan (take home pay) yang diperoleh pekerja sangat tergantung dan terpengaruh serta melekat pada posisi dan jabatan pekerja sesuai struktur dan skala upah yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemohon Kasasi, dan mengenai hat tersebut sudah diketahui oleh Termohon Kasasi dan diatur dalam Peraturan Perusahan yang berlaku, serta tidak dipersalahkan oleh Mediator dalam Anjurannya;

• Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak memperhatikan ketentuan Kepmen tanggal 8 April 2004, Nomor Kep. 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, yang dalam hal ini Pemohon Kasasi yang menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja/ buruh di perusahaan, sehingga demosi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi secara otomatis mengikuti struktur dan skala upah yang berlaku untuk jabatan yang diberikan kepada Termohon Kasasi untuk terakhir, yang tidak dapat diartikan sebagai pengurangan atau pemotongan gaji pokok dan lain – lain sebagaimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo;

• Bahwa sebagaimana telah diuraikan mengenai Anjuran Mediator, ternyata dan terbukti mengenai pelaksanaan Demosi dan penetapan upah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, khususnya Pasal 4 Ayat 1 Huruf d, (lih. Huruf B Angka 3 dan 4 Bukti P-6);

• Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal – hal dan keadaan tersebut diatas, maka terbukti adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan aquo, setidak – tidaknya Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sah dan sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan demi Hukum;

Tentang Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama :

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pertimbangan – pertimbangan yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di satu sisi Tergugat memang menghendaki adanya pemutusan hubungan kerja dan disisi lain Penggugat juga menolak untuk terus bekerja, maka beralasan hukum karenanya Majelis Hakim mengabulkan petietum gugatan Penggugat angka (2) dan (3) untuk sebagian dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Penggugat menolak isi Anjuran Mediator yaitu sejak tanggal 02 September 2014; (lih. Par. 3 Hal 19 Putusan)

Menimbang, bahwa atas putusnya hubungan kerja ini dan terbukti Tergugat juga telah melakukan pelanggaran berupa menolak dengan tidak menjalankan demosi maka sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beralasan hukum karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 X ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 X ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; (lih. Par. 4 Hal 19 Putusan)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat perihal THR Keagamaan Tahun 2014, maka karena hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 04/MEN/1994, maka beralasan untuk dan karenanya dikabulkan; (lih. Par. 1 Hal 20 Putusan)

Menimbang, bahwa terhadap petietum Penggugat perihal gaji yang belum dibayar, Majelis berpendirian petitum ini sebagai tuntutan atas upah proses dan oleh karena Tergugat sudah tidak membayarkan gaji/ upah Penggugat sejak bulan Juni 2014, sementara Putusan ini berlaku sejak 2 September 2014, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat terhitung bulan Juni 2014 s.d September 2014; (lih. Par. 2 Hal 20 Putusan)

Menimbang, bahwa dengan masa kerja Penggugat selama 3 tahun 7 bulan dan upah sebesar Rp8.950.000,00, dengan demikian, hak kompensasi PHK yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai – berikut :

• Uang Pesangon sebesar 1 X 4 X Rp8.950.000,00 =

Rp35.800.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 2 X Rp8.950.000,00 =

Rp17.900.000,00

Jumlah I = Rp61.755.000,00

• THR 2014 = Rp 8.950.000,00

• Upah proses dari Juni s.d Sept 2014 = 4 X Rp8.950.000,00 =

Rp35.800.000,00

Jumlah II = Rp44.750.000,00

Total keseluruhan (I + II) = Rp106.505.000,00

(lih. Par. 3 Hal 20 Putusan)

Pendapat Pemohon Kasasi :

• Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi yang menghendaki pemutusan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, hal ini dapat dibuktikan denan surat tanggal 4 September 2014, Nomor MIF/HRD/09/2014/EXT-003, perihal Pemberitahuan dan surat tanggal 4 September 2014, Nomor MIF/HRD/09/2014/EXT-004, perihal Panggilan Kerja (lih. Bukti Terlampir), yaitu setelah Pemohon Kasasi menerima Anjuran dari Mediator untuk mempekerjakan kembali Termohon Kasasi (lih. Bukti P-6);

• Bahwa faktanya, Termohon Kasasi yang tidak memberi jawaban atau tanggapannya, menolak Anjuran Mediator dan telah mengajukan gugatan aquo, maka terbukti bahwa Termohon Kasasi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pemohon KasasI, oleh – karenanya, Termohon Kasasi hanya berhak untuk mendapat uang kebijaksanaan atau kompensasi Uang Pisah adalah beralasan dan berdasarkan Hukum, dan tidak berhak mendapatkan selain dan selebihnya, yang diperhitungkan berdasarkan pada upah yang diterima Termohon Kasasi setelah demosi ;

• Bahwa oleh – karenanya, Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat memang menghendaki adanya pemutusan hubungan kerja dan Tergugat juga telah melakukan pelanggaran berupa menolak dengan tidak menjalankan demosi, adalah tidak tepat dan keliru, tidak berdasarkan fakta yang didukung dengan bukti yang kuat dan sah, melainkan hanya berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara sepihak dan tidak berimbang;

• Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah salah menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam menjatuhkan putusan aquo, dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kepada Termohon Kasasi berupa Uang Pesangon sebesar 1 X ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 X ketentuan Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak tepat dan keliru, oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo adalah tidak sah dan telah memenuhi syarat untuk dibatalkan demi Hukum;

• Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) jo. Pasal 156 Ayat (4) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menjatuhkan putusan aquo, sehingga Termohon Kasasi hanya berhak untuk mendapatkan Uang Kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah (lih. Bukti P-5) sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban (Konpensi) dan gugatan balasan/ Rekonpensi yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

• Bahwa selain daripada itu, terdapat kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan gaji atau penghasilan yang diterima oleh Termohon Kasasi sebelum sebagai dasar untuk menghitung jumlah Uang Kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah, oleh – karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sah dan sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan demi Hukum;

• Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal – hal dan keadaan tersebut diatas, maka terbukti adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan aquo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan putusan aquo dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh – karenanya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sah dan sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan demi Hukum;

• Bahwa untuk dpat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah serta putusan yang memenuhi rasa keadilan Hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi aquo, dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus materi pokok perkara berdasarkan pada kewenangan yang diberi undang – undang;

4. Bahwa Pemohon Kasasi menerima dan tidak berkeberatan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selain dan selebihnya yang tidak diuraikan dalam Memori Kasasi ini, oleh – karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinyatakan termasuk dan merupakan bagian dari Memori Kasasi ini, kiranya dapat dipertimbangkan oleh Yth. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus a quo;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil Pemohon Kasasi pada bagian Konpensi (eksepsi dan pokok perkara) a quo dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan pada bagian ini;

2. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo pada bagian Konpensi, maka Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan, pendirian dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian rekonpensi aquo, yang pada pokoknya dikutip sebagai – berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian Konpensi, haruslah dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonpensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan Rekonpensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini; (lih. Par. 4 Hal. 21 Putusan)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Rekonpensi secara cermat dan teliti ternyata hal – hal yang menjadi substansi/ pokok gugatan sudah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; (lih. Par. 5 Hal. 21 Putusan)

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu memperhatikan bukti – bukti dan alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; (lih. Par. 6 Hal. 21 Putusan)

Pendapat Pemohon Kasasi :

• Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensi, maka terbukti adanya kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan aquo pada bagian Konpensi, yang ternyata dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

• Bahwa oleh – karena terbukti, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sah dan sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Yth, Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkenan untuk membatalkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo, dan mempertimbangkan serta mengabulkan gugatan dalam Rekonpensi aquo sesuai diuraikan dalam Memori Kasasi ini;

3. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada pengakuan Termohon Kasasi dalam gugatan konpensi a quo, Termohon Kasasi telah menolak Surat Anjuran Mediator di Sudinakertrans Jakarta Utara tanggal 02 September 2014, Nomor 7859/-1.831, karena sudah tidak adanya harmonisasi diantara kedua belah pihak, dan mengajukan gugatan a quo yang pada pokoknya :

• Termohon Kasasi menerima Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal menolak demosi sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi aquo;

• Termohon Kasasi hanya mempermasalahkan jumlah pesangon yang seharusnya diterimanya menurut perhitungan sebagaimana diuraikan gugatan konpensi aquo;

• Termohon Kasasi menolak untuk dipekerjakan kembali sesuai Surat Anjuran Mediator di Sudinakertrans Jakarta Utara, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan dan jawaban Konpensi aquo (lih. lampiran), dan

• Termohon Kasasi tidak pernah menanggapi panggilan kerja dari Penggugat Rekonpensi dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hingga mengajukan gugatan aquo;

maka, terbukti bahwa Termohon Kasasi yang menghendaki adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

4. Bahwa Termohon Kasasi sudah sepatutnya dinyatakan mengundurkan diri dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal menolak demosi, setidak – tidaknya pada tanggal Termohon Kasasi menolak Anjuran Mediator, oleh – karenanya, Termohon Kasasi hanya berhak untuk mendapatkan uang kebijaksanaan atau uang kompensasi, uang pisah yang telah dipersiapkan oleh Pemohon Kasasi (lih. Bukti P-5), dan Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pesangon dan ganti kerugian dalam bentuk apapun selain daripada uang kebijaksanaan yang diatur Pasal 156 Ayat (4) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam gugatan konpensi dan / atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo;

5. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi telah mengundurkan diri karena menolak demosi dan tidak melakukan pekerjaannya sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan, atau setidak – tidaknya pada tanggal Anjuran Mediator, maka Termohon Kasasi hanya berhak untuk mendapat uang kebijaksanaan minimal 1 (satu) bulan Upah terakhir sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), setidak – tidaknya uang kebijaksanaan atau kompensasi Uang Pisah yang telah dipersiapkan oleh Pemohon Kasasi (lih. Bukti P-5), berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) jo. Pasal 156 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

6. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada fakta dan bukti – bukti terlampir, maka Termohon Kasasi sudah sepatutnya dinyatakan mengundurkan diri sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan tanggal 26 Mei 2014, Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan, setidak – tidaknya pada tanggal Anjuran Mediator, yang berlaku sah dan mengikat kedua belah pihak, karena Termohon Kasasi telah menolak dipekerjakan kembali hingga mengajukan gugatan dalam Konpensi aquo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan kwalifikasi mengundurkan diri sebagaimana dalil Tergugat tidak beralasan karena tidak ada panggilan sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan telah terbukti Penggugat melakukan pelanggaran dengan tidak menjalankan demosi sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat, dan oleh karenanya sudah tepat Penggugat di PHK dengan kompensasi hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.MAXIMA INTI FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.MAXIMA INTI FINANCE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota, K e t u a,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn,

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi : Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002