18/G/2018/PTUN.PBR

Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR

Case Information

Court: PTUN Pekan Baru

Classification: TUN / Perijinan

Outcome: ✅ Granted (kabul)

Verdict date: 21 August 2018

Court Officials

Main Judge: Hakim Ketua: YUSUF NGONGO, S. H.

Judges: Hakim Anggota 1: HARI SUNARYO, S.H. Hakim Anggota 2: FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

Clerk: Panitera Pengganti: DEWI MONA SARI, A.Md.

Parties / Pihak

Plaintiffs / Applicants (1)

Filing or appealing side

Plaintiff (1)

PT BARA PRIMA PRATAMA

Jl. Taman Kemang No. 32 A, Mampang Prapatan

Also in 1 other case

4/P/FP/2018/PTUN.PBR (3 December 2018) — PTUN Pekan Baru

Defendants / Respondents (1)

Responding side

Defendant (1)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU

Decision / Putusan

MENGADILI : DALAM PENUNDAAN: - Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan oleh Penggugat; DALAM EKSEPSI: - Menolak eksespi Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01, tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2017; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01, tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2017; 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kembali permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor 06/DPE-PU/V/2011; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) seketika dan sekaligus perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);