PUTUSAN

Nomor 132 /B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada:

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. ERMA SULISTYARINI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

4. HERY PURYANTO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-204/PJ/2008 tertanggal 22 September 2008;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. UNGARAN INDAH BUSANA, beralamat di Gedung Satmarindo Lantai 3, Jalan Ampera Raya Nomor 5, Cilandak, Jakarta Selatan 12560;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 berupa denda bunga Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% X Rp. 31.339.624.929,00 = Rp. 629.792.499,00;

Bahwa atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00028/107103/057/05 tanggal 9 Mei 2007 tersebut di atas Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Tergugat dengan Surat Nomor 71 026/T AX2003/ U1B/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007;

Bahwa atas surat permohonan peninjauan kembali tersebut telah dijawab oleh
Tergugat dengan Surat Nomor S-344/WPJ.07/KP.0508/2007 tanggal
20 November 2007 yang isinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan
kembali Penggugat tidak dapat diproses karena telah melewati jangka
waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak;

Bahwa memang Penggugat akui bahwa permohonan peninjauan kembali
Penggugat telah melewati jangka waktu 3 bulan dihitung dari tanggal
penerbitan STP sampai dengan tanggal pengajuan permohonan peninjauan
kembali, namun perlu Penggugat beritahukan, bahwa STP tersebut di atas
diterbitkan berkaitan erat dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor
00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005, yang telah ditolak keberatannya oleh
Tergugat dengan Surat Nomor KEP-1239/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 20 Juli 2006 dan telah Penggugat ajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 11969/PP/M.III/2007 yang diucapkan tanggal 28 September 2007 dalam amarnya menyatakan : "Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1239/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 20 Juni 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

• Ekspor Rp 25.800.891.127,00

• Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.037.082.849,00

• Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp 2.782.553.962,00

Jumlah Rp 29.620.527.938,00

Pajak Keluaran Rp 278.255.369,00

Pajak yang dapat diperhitungkan :

• Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.624.975,00

• Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 91.664.409,00

Jumlah Rp 93.289.384,00

PPN yang kurang dibayar Rp 184.996.012,00

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 77.685.725,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 262.651.737,00

Bahwa sesuai dengan amar putusan di atas, dimana Dasar Pengenaan Pajak yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggaI 9 Mei 2005, sebesar Rp 31.339.624.929,00;

Bahwa yang dipakai sebagai dasar perhitungan dalam penerbitan STP atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP dengan nomor kohir : 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 telah dibatalkan sebagian oleh Pengadilan Pajak sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 11969/PP/M.III/2007 tanggal 28 September 2007 menjadi sebesar Rp 2.782.553.962,00, maka seyogyanya denda Pasal 14 ayat (4) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas yaitu sebagai berikut : 2% X Rp 2.782.553.962,00 = Rp 55.651.079,00;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-344/WPJ/07/KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 atas nama PT Ungaran Indah Busana, NPWP : 01.813.913.9.057.000, alamat : Gedung Satmarindo Lantai 3 Jalan. Ampera Raya Nomor 5 Cilandak, Jakarta Selatan 12560 sehingga
sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 agar dihitung kembali sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 11969/PP/M.III/2007 tanggal 28 September 2007 mengenai banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat pada tanggal 25 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-247/SP.51/AB/IX/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Oktober 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 November 2008;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

   1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa, yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-344/WPJ.07/KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00028/107/ 03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 atas nama : PT. Ungaran Indah Busana, NPWP : 01.813.913.9-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-344/WPJ.07/KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 626.792.499,00
yang berasal dari perhitungan dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

2. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

   1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut : "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

   2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008, atas nama : PT. Ungaran Indah Busana, telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juni 2008;

   3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyaIah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

   1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

• Pembatalan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-344/WPJ.07/ KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 dan STP PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Tentang Formal Pengajuan Gugatan;

2.1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 8 Alinea ke-4 :

"Bahwa Surat Gugatan Nomor 71214/TAX2003/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007, memenuhi persyaratan satu surat gugatan untuk satu surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002";

Halaman 9 Alinea ke-7 :

"Bahwa Surat Gugatan Nomor 71214/TAX2003/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007, memenuhi ketentuan Formal Pengajuan Gugatan;"

2.2. Bahwa amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah secara nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan atas pemenuhan ketentuan formal gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang telah terungkap secara jelas dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan : "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan : "Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ;

3. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

2.6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, yang dapat digugat ke Pengadilan Pajak adalah suatu surat "keputusan", dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Keputusan adalah berupa :

1. Surat Keputusan Pembetulan ;

2. Surat Keputusan Keberatan ;

3. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak;

2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak";

Pasal 2 ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar";

Pasal 4 ayat (1) : "Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak";

2.8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan, telah menjelaskan mengenai Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Keuangan, dimana jenis naskah dinas yang merupakan "Keputusan" menggunakan kode "KEP". Sedangkan untuk jenis naskah dinas yang bersifat penyampaian berita dan sejenisnya, menggunakan kode "S";

2.9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, telah diketahui dan telah terungkap secara nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat) memiliki kewenangan absolut untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi serta untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

2. Bahwa atas keputusan Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas tidak dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, kecuali terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak. Namun faktanya adalah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak atau belum pernah menerbitkan satu keputusan-pun berkaitan dengan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut atas STP PPN Masa Pajak Januari s.d.
   Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 dimaksud;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05
   tanggal 9 Mei 2005 melalui surat Nomor 71026/TAX2003/ UIB/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV;

4. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), permohonan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui suratnya Nomor 71026/TAX2003/UIB/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tersebut nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

5. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut dan untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) selanjutnya memberitahukan perihal tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali
   (semula Penggugat) melalui surat Nomor S-344/WPJ.07/ KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007;

6. Bahwa dengan demikian, surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-344/WPJ.07/KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 tersebut nyata-nyata bukan suatu surat keputusan melainkan hanya merupakan surat pemberitahuan atau bersifat menyampaikan informasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwa permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00028/107/ 03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui suratnya Nomor 71 026/TAX2003/UIB/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

2.10. Bahwa dengan demikian, dapat diketahui dengan nyata-nyata bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-344/WPJ.07/KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 tersebut adalah surat jawaban biasa dengan menggunakan kode "S" sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Departemen Keuangan;

2.11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-344/WPJ.07/KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 tersebut adalah telah salah dan keliru, karena objek gugatan yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut telah salah (error in objecto), karena bukan merupakan suatu keputusan yang dapat digugat sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 31 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan
Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

2.12. Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dan tidak teliti serta telah khilaf dengan telah memproses dan menerima gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, dimana tindakan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga putusan Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak tersebut telah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

3. Tentang Pokok Sengketa;

3.1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada Angka 2 di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

3.2. Bahwa jika seandainya-pun (quad non) gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat gugatan Nomor 71214/TAX2003/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dianggap memenuhi ketentuan, maka gugatan terhadap surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-344/WPJ.07/KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 perihal penolakan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula
Penggugat) atas Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005, adalah telah salah dan keliru;

3.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan penafsiran yang nyata-nyata salah dan keliru terhadap permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 yang disampaikan melalui surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 71026/TAX2003/UIB/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, padahal telah terbukti secara nyata-nyata permohonan Termohon Peninjauan (Kembali (semula Penggugat) tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-uundangan perpajakan yang berlaku;

3.4. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
antara lain yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 Alinea ke-3:

"Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa keterlambatan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 terjadi bukan kesalahan/kelalaian Penggugat tetapi karena Penggugat menunggu hasil dari putusan banding yang diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005;"

Halaman 12 Alinea ke-6 :

"Bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa walaupun pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 tersebut telah melewati
jangka waktu 3 bulan namun karena perhitungan sanksi administrasi yang terdapat Surat Tagihan Pajak tersebut berkaitan erat dengan Dasar Pengenaan Pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan putusan Nomor Put. 11696/PP/M.III/2007 tanggal 28 September 2007 maka sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan juga asas pemerintahan yang baik yang menjadi landasan dan Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam
perhitungan sanksi administrasi yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 harus mengikuti putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 11696/PP/M.III/2007 tanggal 28 September 2007 mengenai banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005";

3.5. Bahwa amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan maksud yang sesungguhnya tentang penerapan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah melakukan penafsiran yang salah dan keliru terhadap ketentuan yang mengatur tentang permasalahan tersebut, sehingga
menimbulkan kesalahan pula dalam penerapannya di dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut;

3.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah secara nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap secara jelas dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut;

3.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan:

Ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak dapat:

1. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;

2. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar";

Ayat (2) : "Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan";

3.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan:

"Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih 8ayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil";

3.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

Ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga/denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib ajak atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak";

Ayat (2) : "Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;

2. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;

3. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
   kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya";

Ayat (3) : "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya";

Ayat (4) : "Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan";

3.10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak, telah diketahui dan telah terungkap adanya fakta-fakta dan substansi hukum yang secara nyata-nyata telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
   Tahun 2000 dikarenakan adanya koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebesar Rp. 31.339.624.929,00 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas
   Jasa Maklon;

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan
   Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 melalui surat Nomor 71 026/TAX2003/UIB/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggal 29 Oktober 2007;

3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) apabila dihitung dari tanggal surat tagihan pajak diterbitkan yaitu tanggal 9 Mei 2005 sampai dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yaitu tanggal 29 Oktober 2007 maka
   permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah melewati jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

4. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, pada pokoknya adalah mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan;

5. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, pada pokoknya adalah mengatur tentang Tata Cara Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak pada pokoknya adalah mengatur tentang Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
   dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
   jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

3.11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, telah terbukti bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam Surat Gugatannya Nomor 71214/TAX2003/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tersebut nyata-nyata telah cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan
formal, sehingga oleh karenanya adalah tepat dan benar tindakan

yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk menolak dan menyatakan tidak dapat memproses permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, dengan alasan bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 71026/TAX2003/ UIB/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tersebut nyata-nyata telah melewati jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

3.12. Bahwa dengan demikian, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, secara nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian dalam hukum perpajakan di Indonesia serta dapat pula menimbulkan kerancuan serta preseden buruk dalam penegakan hukum dan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dasar-dasar hukum, dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah salah dan keliru dalam amar pertimbangan serta amar putusannya dengan telah menerima dan memproses gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 71214/TAX2003/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tersebut karena telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

5. Bahwa dengan demikian, secara nyata-nyata pula Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah mencederai azas kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Dimana keyakinan Hakim yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah yang didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008 telah cacat hukum, karena diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata tidak tepat dan keliru dalam penafsiran serta penerapannya. Sehingga oleh karenanya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008 tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan cacat hukum;

1. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.14351/PP/M.III/99/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang menyatakan:

• Mengabulkan seluruh permohonan gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-344/WPJ.07/ KP.0508/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00028/107/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005 atas nama: PT. Ungaran Indah Busana, NPWP : 01.813.913.9-057.000, alamat : Gedung Satmarindo Lantai 3 Jalan Ampera Raya Nomor 5 Cilandak, Jakarta Selatan 12560 sehingga sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 0002811071031057105 tanggal 9 Mei 2005 agar dihitung kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 11969/PP/M.III/2007 Tanggal 28 September 2007 mengenai banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat adalah tepat, karena untuk adanya kepastian hukum maka dalam penghitungan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dimaksud harus mengikuti Putusan Pengadilan Pajak Nomor 11969/PP/M.III/2007 tanggal 28 September 2007 mengenai banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2003 Nomor 00144/207/03/057/05 tanggal 9 Mei 2005;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti,

1. Meterai ………………… Rp. 6.000,-    ttd.

2. Redaksi ………………...Rp. 5.000,-  Subur MS, S.H., M.H.

3. Administrasi ……………Rp. 2.489.000,-  

Jumlah ………………....Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754