Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 145_PID_B_2010_PN.BT

P U T U S A N

No :145/PID B/2010/PN-BT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	E R I, SH ;
Tempat lahir	:	Padang ;
Umur/tgl lahir	:	47 tahun/ 04 Februari 1963;
Jenis kelamin	:	laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Perawat N0.71 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pegawai Perum Bulog / Mantan Kasi Komersil Sub Divre Bulog Bukittinggi ;
Pendidikan	:	SI ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Penyidik, tidak melakukan Penahanan ;
Penuntut Umum, tanggal 08 Oktober 2010, Nomor.Print-774/N.3.11.4/ Fd.1/10/2010, sejak tanggal 09 Oktober 2010 s/d 27 Oktober 2010;
Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 22 Oktober 2010, Nomor. 160/Pen.Pid/2010/PN.BT sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d 20 Nopember 2010 ;
Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 15 Nopember 2010 Nomor : 160/Pen.Pid/2010/PN.BT, sejak tanggal 21 Nopember 2010 s/d 19 Januari 2011.
Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 11 Januari 2011 Nomor ; 012/Pen.Pid/2011/PT.PDG, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 18 Februari 2011 ;
Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 14 Februari 2011 Nomor ; 061/Pen.Pid/2011/PT.PDG, sejak tanggal 19 Februari 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011 ;:

Terdakwa menghadap persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : SYAHRIL,SH.MH dan MUSFARDI,SH,MBA, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum SYAHRIL,MUSFARDI & ASSOCIATES, yang beralamat di Perum Buana Indah III Jln. Taratak Paneh No. A/3,Kelurahan Korong Gadang,Kec. Kuranji Kota Padang, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 29 Oktober 2010,telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi.Pada Hari Senin tanggal 01 Nopember 2010,dibawah Register Nomor ; 11/Pid.SK/2010/PN.BT.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 22 Oktober 2010,tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini ;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Oktober 2010 No 145 / Pen. Pid / 2010 / PN- BT tentang penetapan hari sidang pertama ;
Telah membaca Surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2010 ;
Telah mendengar pembacaan Eksepsi dan keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Nopember 2010 ;
Telah mendengar pembacaan Surat tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 08 Nopember 2010 ;
Telah membaca Surat putusan Sela tertanggal 15 Nopember 2010 yang amarnya sebagai tertera di berita Acara persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi,ahli,saksi-saksi Ade charge dan terdakwa di persidangan ;
Telah melihat barang bukti di persidangan ;
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Hukum (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa ERI, SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh UU No.20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI, SH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.218.087.250,- (dua ratus delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen-dokumen atas nama ERI, S.H. :

1 (satu) buah buku Kas Komersial Tahun 2004. (asli);
1 (satu) buah buku Piutang Komersial Tahun 2004. (asli);
1 (satu) buah buku Bank Komersil Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007.(asli);
1 (satu) lembar foto copy surat Export – Import CV. Widya Jaya Mandiri perihal Pengantar Cek tanggal 19-05-2005, dari PT. Widya Jaya Mandiri Medan kepada Sub Divre Bukittinggi, yang di tandatangani oleh Sdr Hendra (CV. Widya Jaya Mandiri);
1 (satu) lembar foto copy surat No. P.104/BT/VII/2005, tanggal 11-07-2005, perihal Pembayaran Hutang Gambir, dari Sub Divre Bukittinggi kepada PT. Widya Jaya Mandiri Medan, yang ditanda tangani oleh Sdr Drs. Yusfinar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy surat perihal Permintaan Maaf / Keterlambatan , tanggal 18-07-2005, dari PT. Widya Jaya Mandiri kepada Sub Divre Bukittinggi, yang ditandatangani oleh Sdr Hendra Suyono;
1(satu) lembar foto copy surat No. P.107/BT/BII/2005 tanggal 19-07-2005, perihal Pembayaran Hutang Gambir dari Sub Divre Bukittinggi kepada Direktur PT. Widya Jaya Mandiri Medan, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. Yusfinar. (sesuai dengan aslinya);
1(satu) lembar surat No. P.156/04A02/XII/2005 tanggal 27-12-2005, perihal Pemberitahuan Penyerahan Piutang, dari Sub Divre Bukittinggi kepada Direktur PT. Widya Jaya Mandiri Medan, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. Yusfinar. (asli);
1(satu) lembar surat No. P.158/04A02/XII/2005 tanggal 30-12-2005, perihal Penyerahan Pengurusan Piutang, dari Sub Divre Bukittinggi kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cab. Sumbar, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. Yusfinar. (asli);

1(satu) lembar surat No. P.160/04A02/BT/XII/2005, tanggal 30-12-2005, perihal Piutang Gambir Sdr Hendra, dari Sub Divre Bukittinggi kepada Kadivre Sumbar, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. S.44/WPL.01/KP.07/2006 tanggal 11-01-2006, perihal Permintaan Kelengkapan Data, dari KP2LN Bukittinggi kepada Sub Divre Bukittinggi, yang di tanda tangani oleh sdr. M. Ari Rochman. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.15/04A02/I/2006 tanggal 16-01-2006, perihal Kelengkapan Data, dari Sub Divre Bukittinggi kepada KADIVRE Sumbar, yang ditanda tangani oleh sdr Drs.Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.23/04A02/II/2006 tanggal 02-02-2006, perihal Kelengkapan Data, dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN, yang ditanda tangani sdr Drs. Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.32/04A02/II/2006 tanggal 15-02-2006, perihal Penyerahan Dokumen Asli dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. TTD-001/WPL.01/KP.0703/2006 tanggal 17-02-2006, perihal Tanda Terima Dokumen asli, dari KP2LN Bukittinggi kepada Sub Divre Bukittinggi yang ditanda tangani oleh sdr. Dany Kuryanto, SE. (asli);
1 (satu) lembar surat No.. PJPN-130/PUPNC.04.01/2006 tanggal 28-02-2006, perihal Salinan Kep. Panitia Urusan Piutang Negara, dari Panitia Urusan Piutang Negara kepada Ketua PUPN Cab. Sumbar yang ditanda tangani oleh sdr. M. Nur Huseng. (asli);

1 (satu) lembar surat No. SP-136/PUPNC.04/2006 tanggal 01-03-2006, perihal Salinan Surat Paksa, dari KP2LN Bukittinggi kepada PT. Widya Jaya Mandiri Medan yang ditanda tangani oleh Herry Khusyairi. (asli);
1 (satu) lembar surat perihal Resume Hasil Penelitian Kasus tanggal 25-04-2006, dari KP2LN Bukittinggi kepada Kebutuhan Internal, yang ditanda tangani oleh sdr. Hendra Jan Sadarmo Purba. (asli);
1 (satu) lembar foto copy surat No. 470/250 tanggal 13-06-2006 perihal Surat Keterangan dari Kelurahan Sukaraja Medan kepada KP2LN Medan, yang ditanda tangani oleh sdr. Suharto;
1 (satu) lembar surat No. P.102/04A02/IX/2006 tanggal 02-08-2006 perihal Bantuan Informasi dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.(asli);
1 (satu) lembar surat No. S.741/WPL.01/KP.07/2006 tanggal 30-08-2006 perihal Informasi Pengurusan Piutang Negara dari KP2LN Bukittinggi kepada Sub Divre Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Herry Khusyairi. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.118/04A02/IX/2006 tanggal 05-09-2006 perihal Tanggapan KP2LN Bukittinggi dari Sub Divre Bukittinggi kepada Divre Sumbar yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. S.751/WPL.01/KP.07/2006 tanggal 04-09-2006 perihal Pengurusan Piutang Negara dari KP2LN Bukittinggi kepada KP2LN Medan yang ditanda tangani oleh Herry Khusyairi. asli);
1 (satu) lembar surat No. S.752/WPL.01/KP.07/2006 tanggal 04-09-2006 perihal Pengurusan Piutang Negara dari KP2LN Bukittinggi kepada KP2LN Medan yang ditanda tangani oleh Herry Khusyairi. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.147/04A02/IXI/2006 tanggal 20-11-2006 perihal Perkembangan Piutang dari Sub Divre Bukittinggi kepada Divre Sumbar yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.(asli);
1 (satu) lembar foto copy surat No. P.159/04A02/XII/2006 tanggal 19-12-2006 perihal Transfer Uang Komersial dari Sub Divre Bukittingi kepada Kadivre Sumbar yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar;
1 (satu) lembar surat No. P.79/04A02/IV/2007 tanggal 21-05-2007 perihal Bantuan Informasi dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.(asli);
1 (satu) lembar foto copy surat P.498/I/04A020/06/2007 tanggal 19-06-2006 perihal Penyelesaian Piutang dari Kadivre Sumbar kepada Direktur Utama Perum Bulog yang ditanda tangani oleh S. Anton Samawin;
1 (satu) lembar surat No. S.653/WKN.3/KP.02/2007 tanggal 23-08-2007 perihal Pengurusan Piutang Negara dari KP2LN Bukittinggi kepada Sub Divre Bukittingi yang ditanda tangani oleh Tatang Ruhiat.(asli);
1 (satu) lembar surat No. S.654/WKN.3/KP.02/2007 tanggal 23-08-2007 perihal Pengurusan Piutang Negara dari KP2LN Bukittinggi kepada KP2LN Medan yang ditanda tangani oleh Tatang Ruhiat.(asli);
1 (satu) lembar surat No. S.914/WKN.3/KP.02/2007 tanggal 25-20-2007 perihal Pengurusan Piutang Negara dari KP2LN Bukittinggi kepada Sub Divre Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Zainal Abidin Roza S.H.(asli);
1 (satu) lembar surat No. P.175/04A01/261022007 tanggal 26-10-2007 perihal Pengurusan Piutang dari Sub Divre Bukittinggi kepada Divre Sumbar yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.(asli);
1 (satu) lembar foto copy surat No. F.144/04A020/02112007 tanggal 02-11-2007 perihal Persetujuan Dinas ke Medan dari Divre Sumbar kepada Sub Divre Bukittinggi yang ditanda tangani oleh S. Anton Samawin;
1 (satu) lembar foto copy surat No. P.179/04A02/XI/2007 tanggal 06-11-2007 perihal Mohon Bantuan Hasil Lelang Jaminan dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Medan yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar;
1 (satu) lembar surat No. P.180/04A02/BT-XI/2007 tanggal 06-11-2007 perihal Mohon Bantuan Personil Pendamping dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.(asli);
1 (satu) lembar surat No. ST-295/WKN.3/KPO2/2007 tanggal 07-11-2007 perihal Surat Tugas Kasi Piutang KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Yelwida. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.189/04A02/XI/2007 tanggal 20-11-2007 perihal Mohon Prioritas Hasil Lelang Jaminan dari Sub Divre Bukittinggi kepada Ketua Balai Harta Peninggalan Medan yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.57/04A02/III/2008 tanggal 05-03-2008 perihaal Mohon Bantuan Penyelesaian Piutang dari Sub Divre Bukittinggi kepada Ketua Balai Harta Peninggalan Medan yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. W2.C1.AH.06.06-354 tanggal 11-03-2008 perihal Info Mengenai Kepailitan PT. Widya Jaya Mandiri dari Balai Harta Peninggalan Medan kepada Sub Divere Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Amri Marjunin. (asli);

1 (satu) lembar surat No. P.70/04A02/BT-III/2008 tanggal 27-03-2008 perihal Penyelesaian Piutang Komersial dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.(asli);
1 (satu) lembar surat No. P.89/04A02/IV/2008 tanggal 22-04-2008 perihal Mohon Alternatif/ Saran dari Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar.(asli);
1 (satu) buah buku foto copy Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-421/DS200/11/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) buah foto copy Kumpulan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Bulog Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Bulog Nomor : KEP-01/DIRUT/05/2003 tanggal 19 Mei 2003. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) buah foto copy Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tangggal 8 Juli 2004. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy faksimili dalam negeri Nomor F-1159/04101/137072004 tanggal 13 Juli 2004, perihal Rapat Kerja Regional dari Sekretaris Perusahaan kepada Kadivre NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Riau dan Sumbar yang ditanda tangani oleh Heru Priyono (Sekretaris Perusahaan). (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Oktober tahun 2004 dengan saldo per 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 281.951.000,- (asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan November tahun 2004 dengan saldo per 30 November 2004 sebesar Rp. 281.951.000,- (asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Desember tahun 2004 dengan saldo per 31 Desember 2004 sebesar Rp. 282.051.181.84,- (asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Januari tahun 2005 dengan saldo per 31 Januari 2005 sebesar Rp. 432.051.181.84,- (asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Februari tahun 2005 dengan saldo per 28 Februari 2005 sebesar Rp. 432.051.181.84,-.(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Maret tahun 2005 dengan saldo per 31 Maret 2005 sebesar Rp. 53.006.681.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan April tahun 2005 dengan saldo per 30 April 2005 sebesar Rp. 1.957.681.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Mei tahun 2005 dengan saldo per 31 Mei 2005 sebesar Rp. 2.457.681.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Juni tahun 2005 dengan saldo per 30 Juni 2005 sebesar Rp. 152.457.681.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Juli tahun 2005 dengan saldo per 31 Juli 2005 sebesar Rp. 52.457.681.64,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Agustus tahun 2005 dengan saldo per 31 Agustus 2005 sebesar Rp. 52.457.681.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan September tahun 2005 dengan saldo per 30 September 2005 sebesar Rp. 49.787.681.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Oktober tahun 2005 dengan saldo per 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 49.787.681.84,- .(asli);

1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Bukopin bulan November tahun 2005 dengan saldo per 31 November 2005 sebesar Rp. 74.787.681.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Desember tahun 2005 dengan saldo per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 130.658.631.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Januari tahun 2006 dengan saldo per 31 Januari 2006 sebesar Rp. 129.204.694.20,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Februari tahun 2006 dengan saldo per 28 Februari 2006 sebesar Rp. 129.426.633.88,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Maret tahun 2006 dengan saldo per 31 Maret 2006 sebesar Rp. 3.625.962.68,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan April tahun 2006 dengan saldo per 30 April 2006 sebesar Rp. 137.723.724.48,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Mei tahun 2006 dengan saldo per 31 Mei 2006 sebesar Rp. 139.325.642.80,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Juni tahun 2006 dengan saldo per 30 Juni 2006 sebesar Rp. 91.070.925.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Juli tahun 2006 dengan saldo per 30 Juli 2006 sebesar Rp. 42.570.925.84,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Agustus tahun 2006 dengan saldo per 31 Agustus 2006 sebesar Rp. 94.201.567.28,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan September tahun 2006 dengan saldo per 30 September 2006 sebesar Rp. 50.430.583.02,-
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Oktober tahun 2006 dengan saldo per 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 54.077.183.36,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan November tahun 2006 dengan saldo per 30 November 2006 sebesar Rp. 58.223.419.36,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Desember tahun 2006 dengan saldo per 28 Desember 2006 sebesar Rp. 99.151.68,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Januari tahun 2007 dengan saldo per 31 Januari 2007 sebesar Rp. 1.667.246.08,- .(asli);
1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Bukopin bulan Februari tahun 2007 dengan saldo per 28 Februari 2007 sebesar Rp. 4.170.291.58,- .
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Maret tahun 2007 dengan saldo per 31 Maret 2007 sebesar Rp. 6.177.857.18,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan April tahun 2007 dengan saldo per 30 April 2007 sebesar Rp. 8.189.880.78,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Mei tahun 2007 dengan saldo per 31 Mei 2007 sebesar Rp. 10.205.481.48,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Juni tahun 2007 dengan saldo per 30 Juni 2007 sebesar Rp. 179.498.08,.(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Juli tahun 2007 dengan saldo per 31 Juli 2007 sebesar Rp. 3.189.315.60,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Agustus tahun 2007 dengan saldo per 31 Agustus 2007 sebesar Rp. 5.200.953.20,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan September tahun 2007 dengan saldo per 30 September 2007 sebesar Rp. 7.209.067.20,-(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Oktober tahun 2007 dengan saldo per 31 Oktober 2007 sebesar Rp.9.722.881.10,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan November tahun 2007 dengan saldo per 30 November 2007 sebesar Rp. 7.856.252.78,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening koran Bank Bukopin bulan Desember tahun 2007 dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 9.869.815.82,- .(asli);
1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Bukopin bulan Januari tahun 2008 dengan saldo per 31 Januari 2008 sebesar Rp. 11.886.769.34,-
1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Bukopin bulan Februari tahun 2008 dengan saldo per 29 Februari 2008 sebesar Rp. 13.906.684.06,-
1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Bukopin bulan Maret tahun 2008 dengan saldo per 31 Maret 2008 sebesar Rp. 13.929.137.10,-
1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Bukopin bulan April tahun 2008 dengan saldo per 30 April 2008 N I H I L,-;
1 (satu) lembar rekening penerimaan dana tahap I tanggal 7-10-2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- dan tahap II tanggal 21-10-2004 sejumlah Rp. 250.000.000,- melalui rekening koran Bank Bukopin bulan Oktober tahun 2004, dengan total Rp. 500.000.000,- .(asli);
1 (satu) lembar rekening penerimaan dana tahap III sejumlah Rp. 100.000.000,- melalui rekening koran Bank Bukopin bulan Maret tahun 2005.(asli);
1 (satu) lembar pengiriman uang tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 22 Juni 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- melalui rekening koran Bank Bukopin bulan Juni tahun 2005. (asli);
1 (satu) lembar foto copy Nota pengiriman barang tahap I dari PT. Widya Jaya Mandiri Medan No. FT. 000186 tanggal 15 Oktober 2004. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy Nota pengiriman barang tahap II dari PT. Widya Jaya Mandiri Medan No. 04/000650 tanggal 28 Maret 2005. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy Rincian Kegiatan Komersial bulan Oktober tahun 2004, dengan Penjualan Rp. 226.955.500,-, Pembelian Rp. 211.963.7350,-, biaya Rp. 3.124.800,-, Modal (pembelian+biaya) Rp. 215.088.550,-, dan Laba Bersih (penjualan-modal) Rp. 11.866.950,-
1 (satu) lembar foto copy Mutasi Modal Kerja Unit Usaha Gambir Dan Pinang Divre / Sub Divre : SUMBAR / BUKITTINGGI TAHUN 2004 S/D 2009, dengan total aset per 15 Mei 2009 sejumlah Rp. 379.474.500,-
1 (satu) lembar Rekapitulasi Cicilan Dana Komersial (Stor Ke Rekening Komersial) bulan Februari tahun 2008. (asli);
1 (satu) lembar foto copy surat EXPORT-IMPORT PT. Widya Jaya Mandiri;
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 15 Desember 1984 No. Kep-370/UP/12/1984 tentang Pengangkatan ERI sebagai Calon Pegawai. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 15 Juli 1987 No. Kep-188/UP/07/1987 tentang Pengangkatan ERI sebagai Pegawai pj. Kasubsi Di Awat Sub Dolog Wilayah II Solok Dolog Sumatera Barat. (sesuai dengan aslinya);

1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 07 februari 1994 No. Kep-49/UP/02/1994 tentang Pengangkatan ERI sebagai Kasubsi Persediaan dan perawatan kualitas Sub Dolog wilayah II Solok Sumbar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 26 Maret 1999 No. Kep-69/UP/03/1999 tentang Pengangkatan ERI sebagai Kepala Urusan Umum Dolog Sumbar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 07 februari 2001 No. Kep-39/UP/02/2001 tentang Pengangkatan ERI sebagai Staff Sub bagian TU dan Umum Dolog Sumbar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 23 Juli 2003 No. Kep-90/DIRUT/07/2003 tentang Pengangkatan ERI sebagai kepala Seksi Komersial Sub Divre Wilayah I Bukittingi Divre Sumbar.(sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 29 Februari 2008 No. KD-111/DS/102/02/2008 tentang Pengangkatan ERI, S.H. sebagai Asisten Pengawas Bidang pengawasan Divre Sumbar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 15 Desember 2008 No. KD-451/DS102/09/2008 tentang Pengangkatan ERI, S.H. sebagai Asisten Pengawas Sub Divisi Regional Bukittinggi Divre Sumbar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar faktur PT. WIDYA JAYA MANDIRI MEDAN No. FT.000186, tanggal 15 Oktober 2004, sebesar Rp. 106.405.250,- (asli);
1 (satu) lembar faktur PT. WIDYA JAYA MANDIRI MEDAN No. FT.000187, tanggal 15 Oktober 2004, sebesar Rp. 120.550.250,- (asli);

2. Dokumen-dokumen atas nama Drs. YUSFINAR :

1 (satu) lembar surat Laporan Pertaja Realisasi Dropping MK masa : 16-31 Desember 2004, yang ditandatangani oleh ERI, S.H. dan Drs.YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat Laporan Pertaja Realisasi Dropping MK masa :1-15 Desember 2004, yang ditandatangani oleh ERI, S.H. dan Drs. YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat Laporan Laba / Rugi masa : 16-30 November 2004, yang ditandatangani oleh ERI, S.H. dan Drs. YUSFINAR.(asli);
1 (satu) lembar surat laporan Pertaja Realisasi Dropping MK, Masa: 1-15 November 2004 yang ditandatangani oleh ERI, S.H. dan Drs. YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat laporan Pertaja Realisasi Dropping MK, Masa: 16-31 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh ERI, S.H. dan Drs. YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat laporan Pertaja Realisasi Dropping MK, Masa: 1-15 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh ERI, S.H. dan Drs. YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat posisi keuangan dana komersial bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, yang ditandatangani oleh Drs. YUSFINAR.(asli);
1 (satu) lembar surat posisi keuangan dana komersial bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, yang ditandatangani oleh Drs. YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat posisi keuangan dana komersial bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, yang ditandatangani oleh Drs. YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat posisi keuangan dana komersial bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2005, yang ditandatangani oleh Drs. YUSFINAR.(asli);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 16 Februari 1978 No. Kep-41/UP/02/1978 tentang Pengangkatan YUSFINAR BSc sebagai Pengatur Muda Tk. I. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 07 Juni 1979 No. Kep-182/UP/06/79 tentang Pengangkatan YUSFINAR BSc sebagai Pegawai Tetap. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 03 Maret 2000 No. Kep-56/KA/03/2000 tentang Pengangkatan Drs. YUSFINAR sebagai Kepala Sub Depot Logistik Wil IV Muara Teweh Dolog Kalteng. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 09 Mei 2003 No. Kep-153/KA/05/2003 tentang Pengangkatan Drs. YUSFINAR Kepala Sub Depot Logistik Wil I Bukittinggi Dolog Sumbar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Direksi Perum Bulog tertanggal 29 Mei 2009 No. KD-168/DS102/05/2009 tentang Pengangkatan Drs. YUSFINAR sebagai Kepala Sub Divisi Regional Banyumas Divre Jateng. (sesuai dengan aslinya);

3. Dokumen-dokumen atas nama Drs. HERU HARYANTO,M.M.:

1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Permohonan Bank Bukopin No. 620988, dari Divre Sumbar Kepada Sub Divre Bukittinggi dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Permohonan Bank Bukopin No. 620983, dari Divre Sumbar kepada Sub Divre Bukittinggi dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Permohonan Bank Bukopin No. 0002554, dari Divre Sumbar kepada Sub Divre Bukittinggi dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy surat Nota Intern No: NI-20/04020/10/2004, perihal Tambahan Modal Kerja Komersial Sub. Divre Bukittinggi, dari Kabid Komersial kepada Kadivre Sumbar, yang ditanda tangani oleh Ir. Husein Akhmad H. Msc. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy surat surat Nota Intern No: NI-19/04020/10/2004, perihal Transfer Modal Kerja Komersial, dari Kabid Komersial kepada Kadivre Sumbar, yang ditanda tangani oleh Ir. Husein Akhmad H. Msc. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy surat Disposisi Perum Bulog Divisi Regional Sumbar Nomor Agenda : 140/5f/01.03/05, tanggal 24-03-2005. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy surat Surat Perintah No. SP-31/04030/03/2005, tanggal 21 Maret 2005 An. Yavemri Yasir sebagai Pengganti Sementara Pelaksana Tugas Harian Kepala Bidang Komersial Divre Sumbar tmt. 21 Maret 2005 s/d kembalinya Kabid. Komersial, yang ditanda tangani oleh H. Mahadi Arifin. (sesuai dengan aslinya);

1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. SD.050/04030/03/2005, tanggal 18 Maret 2005 An. Ir. Rizal Bustami, MBA, dengan perjalanan dinas / dalam rangka sosialisi Pedum ADA Gabah beras DN 2005 Di Divre SUMUT Medan. (Vide Faksimil Perum Bulog Nomor F-0318/02010/03/2005 tanggal 17 Maret 2005, yang ditanda tangani oleh Ir. Rizal Bustami, MBA. (sesuai dengan aslinya);

4. Dokumen-dokumen atas nama YELWIDA :

1 (satu) lembar Surat No. P-21/04AO2/I/2006, dari Perum Bulog Sub Divre Bukittinggi kepada Kepala KP2LN Bukittinggi tanggal 24-01-2006, Perihal Kelengkapan Data, yang ditanda tangani oleh Drs YUSFINAR. (asli);
1 (satu) lembar surat No. S-139/WPL.01KP.07/2005, dari Kantor KP2LN Bukittinggi kepada Kepala Kantor KP2LN Medan, tanggal 22-02-2006, Perihal Pengurusan Piutang Negara An. Hendro Suryono/PT. WIDYA JAYA MANDIRI, yang ditanda tangani oleh HERRY KHUSYAIRI. (asli);
1 (satu) lembar Surat No. S-171/WPL.01/KP.07/2006, dari Kantor KP2LN Bukittinggi kepada HENDRA SUYONO (Dirut PT. WIDYA JAYA MANDIRI) tanggal 25-01-2006, Perihal Panggilan Penyelesaian Piutang Negara An. HENDRA SUYONO (Dirut PT. WIDYA JAYA MANDIRI, yang ditanda tangani oleh HERRY KHUSYAIRI. (asli);
1 (satu) lembar Surat No. S-20/WPL.01/KP.0702/2006, dari Kantor KP2LN Bukittinggi kepada HENDRA SUYONO (Dirut PT. WIDYA JAYA MANDIRI) tanggal 10-02-2006, Perihal Panggilan Terakhir Penyelesaian Piutang Negara An. HENDRA SUYONO (Dirut PT. WIDYA JAYA MANDIRI, yang ditanda tangani oleh HERRY KHUSYAIRI. (asli);

1 (satu) lembar Surat No. S-387/WPL.01/KP.07/2006, dari Kantor KP2LN Bukittinggi kepada Kepala Kantor KP2LN Medan, tanggal 25-04-2006, Perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan Surat Paksa, yang ditanda tangani oleh M. ARIF ROCHMAN. (asli);
1 (satu) lembar surat No. S.761/WPL.01/KP.02/2005 tanggal 18-04-2006, perihal Data Debitur PT. Widya Jaya Mandiri, dari KP2LN Medan kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh sdr. R. Tony Simanjuntak. (asli);
1 (satu) lembar surat No. P.160/04A02/XII/2006 tanggal 20-12-2006 perihal Bantuan Informasi dari Perum Bulog Sub Divre Bukittinggi kepada KP2LN Bukittinggi yang ditanda tangani oleh Drs. Yusfinar. (asli);
1 (satu) lembar surat No. SP3N-01/PUPNC.0401/2006 tanggal 25-01-2006, perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, dari Panitia Urusan Piutang Negara Cab. Sumbar kepada Perum Bulog Sub Divre Bukittinggi, yang ditanda tangani oleh sdr Herry Khusyairi. (asli);
1 (satu) lembar surat No. LAP.160/WPL.01/KP.0202/2006 tanggal 15-06-2006 perihal Laporan Pemberitahuan Surat Paksa dari KP2LN Medan kepada Kebutuhan Internal yang ditanda tangani oleh Marlais Simanjuntak. (asli);
1 (satu) lembar surat No. BAPS/WPL.01/KP.02/2006 tanggal 13-06-2006 perihal Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dari KP2LN Medan kepada Kebutuhan Internal yang ditanda tangani oleh sdr. Tri Feriandi. (asli);
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. Medan Krakatau 106-04 No. DG 214333 tanggal 27 Mei 2005 Rp. 200.000.000,- An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN. (asli);

1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. Medan Krakatau 106-04 No. DG 214334 tanggal 13 Juni 2005 Rp. 200.000.000,- An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN. (asli);
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab. KCP. Medan Krakatau 106-04 No. DG 214335 tanggal 30 Juni 2005 Rp. 196.474.500,- An. CV. WIDYA MANDIRI MEDAN. (asli);
1 (satu) lembar Nota Timbang Terima Barang No. 04/000650 tgl 28 Maret 2005 dari PT. WIDYA JAYA MANDIRI Medan. (asli);
1 (satu) lembar Nota Timbang Terima Barang No. 04/000702 tgl 28 Maret 2005 dari PT. WIDYA JAYA MANDIRI Medan. (asli);

5. Dokumen-dokumen lain (yang juga disita dari ERI,SH.) :

1 (satu) lembar foto copy surat berita telex No. T-59 / BT-07152004 dari Kasub Divre Wilayah I Bukittinggi kepada Kadivre Sumbar. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy formulir isian usulan modal kerja dan proyeksi usaha komersial (NON UPGB) semester I tahun 2005 Divre/Sub Divre : Sumbar/WIL I Bukittinggi, tanggal 15 Juli 2004 dengan Profit Rp. 130.000.000,-. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy formulir isian usulan modal kerja dan proyeksi usaha komersial (NON UPGB) semester I tahun 2005 Divre/Sub Divre : Sumbar/WIL I Bukittinggi, tanggal 15 Juli 2004 dengan Profit Rp. 20.000.000,-. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy surat Kompilasi rencana kerja seksi komersial tahun 2006 Sub Divre Wilayah I Bukittinggi, tanggal 5 Februari 2005. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) lembar foto copy surat No. 174/BKT-X/2004 tanggal 19 Oktober 2004, perihal Permintaan Tambahan Modal Kerja, yang ditanda tangani oleh Drs. YUSFINAR;
1 (satu) lembar foto copy surat berita telex / facsimile No. F-23/04A02/24032005, dari Kasub Divre Wilayah I Bukitinggi kepada Kadivre Sumbar, perihal Tambahan Modal Komersial tanggal 24-03-2005, yang ditanda tangani oleh Drs. YUSFINAR ;
1 (satu) lembar foto copy surat Perjanjian Kerja Sama Eksport antara Perusahaan Umum Bulog Divre SUMBAR dengan PT. Widya Jaya Mandiri, No. PJ-01/04000/09/2004, tanggal 15 September 2004, yang di tanda tangani Ir. RIZAL BUSTAMI, MBA. (sesuai dengan aslinya);
1 (satu) buah buku Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog. (sesuai dengan aslinya);

Terlampir dalam Berkas Perkara terdakwa ERI, SH.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di Persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Replik dan Duplik dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap berpegang teguh dengan Surat Tuntutan dan pembelaannya ;

Telah mencermati segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan sebagai tercantum didalam Surat Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dengan Surat Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-------- Bahwa ia terdakwa ERI, SH selaku Kepala Seksi Komersial pada Sub Divisi Regional Bulog Bukittinggi berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : Kep-90/DIRUT/07/2003 tertanggal 23 Juli 2003 Tentang Pengangkatan ERI, SH sebagai Kepala Seksi Komersial Sub Divisi Regional Bukittinggi Divisi Regional Sumatera Barat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan saksi Drs. Yusfinar ketika menduduki jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Sub Divisi Regional Bulog Bukittinggi Tahun 2003 s/d 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : Kep.153/KA/05/2003 tertanggal 3 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Drs. Yusfinar sebagai Kepala Sub Depot Logistik Wilayah I Bukittinggi Dolog Sumatera Barat (yang perkaranya disidangkan terpisah), dan Hendra Suyono selaku Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri yang belum tertangkap/DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Oktober 2004 sampai dengan Maret 2005, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2004 dan Tahun 2005, bertempat di Kantor Sub Divisi Regional Bulog Bukittinggi di Jalan Perwira No. 182 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebagai berikut : -

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2003 Tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Selanjutnya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2003 Tanggal 17 Desember 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2003, yang menggariskan kebijakan Perum Bulog untuk melakukan kegiatan Komersial disamping kegiatan yang sebelumnya ada yaitu Publik Service.

- Bahwa berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog tanggal 19 Mei 2003 yang ditanda tangani oleh Widjanarko Puspoyo Direktur Utama Perum Bulog, terdakwa selaku Kepala Seksi Komersial mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha.

Setelah keluarnya Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional, seksi komersial di Sub divre Tipe II berubah menjadi seksi Pelayanan Publik yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengadaan gabah/beras, persediaan dan angkutan serta perawatan dan penyaluran.

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pengembangan usaha Perum Bulog sejak tahun 2004 dikeluarkanlah Kebijakan dimana Perum Bulog tidak hanya melaksanakan Pelayanan Publik saja tetapi sebagai Perusahaan Umum sudah melakukan kegiatan komersial dalam bidang usaha-usaha tertentu yang memberikan hasil maksimal khususnya ditinjau dari sisi nilai tambah ekonomi dan nilai tambah strategis bagi stakeholder, dan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kebijakan dimaksud adalah Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Bulog Pusat Drs. Widjanarko Puspoyo.

- Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 pada Bab II Maksud dan Tujuan menyebutkan : “Kebijakan Umum ini merupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan, Pengesahan, dan Pelaksanaan usulan Program dan Pengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan Perusahaan” dan Pada Bab IV Penerapan Organisasi yang terkait menyebutkan Kebijakan Umum ini digunakan oleh seluruh unit-unit organisasi di lingkungan Perum Bulog, baik yang secara langsung terlibat dalam implementasi program pengembangan usaha bidang komersial, maupun yang terlibat sebagai pendukung dalam pelaksanaan program.

- Bahwa setelah diberlakukannya Kebijakan Umum Pengembangan Usaha tersebut unit organisasi Divisi Regional Bulog Sumatera Barat melakukan beberapa langkah kegiatan antara lain :

Pertama : Kepala Divre Sumatera Barat yaitu Ir. Rizal Bustami, MBA mengundang seluruh staff untuk mempelajari peluang pengembangan usaha-usaha apa (komoditas pertanian apa yang potensial di Sumatera Barat).

Kedua : Meminta agar jajaran komersial di unit organisasi yang ada di Divre Sumatera Barat dan di Sub-sub divre mempelajari potensi komoditi daerah masing-masing.

Ketiga : Meminta agar jajaran komersial di unit Organisasi yang ada di Divre Sumatera Barat dan di Sub-sub Divre mempelajari pola perdagangan komoditi di petani dan pedagang besar di daerah masing-masing.

Keempat : setelah ke-3 tahapan tersebut diatas maka tahapan selanjutnya adalah agar jajaran komersial Divre antara lain Kepala Bidang Komersial, Kepala Seksi Usaha dan Logistik, Kepala Seksi Perdagangan, Kepala Seksi Komersial di Subdivre Bukittinggi dan Kepala Seksi Komersial di Subdivre Solok melakukan perjalanan ke Medan untuk mempelajari dan mengenal pelaku-pelaku eksport serta komoditi pertanian yang ada di Medan, serta di Medanlah jajaran komersial Divre Sumbar dan Subdivre Bukittinggi dan Solok kenal dengan mitra eksport antara lain PT. Widya Jaya Mandiri.

Kelima : Tahapan pelaporan hasil perjalanan ke Medan tersebut, dilaporkan kepada Kepala Divre Bulog Sumatera Barat antara lain mengenai jenis komoditi pertanian unggulan yang potensial di wilayah Sumatera Barat, potensi dari masing-masing Sub Divre, pola perdagangan, serta pelaku-pelaku usahanya sebagai calon mitra baik yang ada di Sumatera Barat maupun yang ada di Medan.

- Bahwa selanjutnya karena kewenangan melakukan pengembangan usaha ini secara otonom menjadi tanggung jawab masing-masing unit organisasi untuk mengatur usaha dimasing-masing daerah dan melakukan kerjasama kepada mitra mereka masing-masing maka masing-masing unit organisasi mempunyai pertanggung-jawaban administrasi, keuangan, serta pelaporan sendiri.

- Bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kasi Komersial yaitu terdakwa ERI, SH dan saksi Drs. Yusfinar selaku Kasubdivre Bukittinggi telah menyetujui bahwa adapun komoditi unggulan pertanian yang potensial untuk daerah sub divre Bukittinggi adalah Gambir yang banyak dihasilkan oleh petani yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota dan yang menjadi mitra (pihak ke III) perdagangan Gambir adalah PT. Widya Jaya Mandiri dimana yang menjadi Direktur Utamanya adalah Hendra Suyono yang beralamat di Jln. Garuda II No. 170 Medan dan di Jln. Brigjen Katamso Gg. Baru No. 25/11 Medan.

- Bahwa dalam rangka implementasi Kebijakan Umum Pengembangan Usaha tersebut maka Sub Divisi Regional Bukittinggi telah menerima dropping dana komersial dari Divisi Regional Sumatera Barat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang diterima bertahap oleh Sub Divisi Regional Bukittinggi yaitu :

Pertama tanggal 17 Oktober 2004 jumlahnya Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang langsung dikirimkan oleh divre Sumatera Barat ke sub divre Bukittinggi.
Kedua tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang didrop oleh divre Sumatera Barat setelah saksi Drs. Yusfinar selaku Kasubdivre Bukittinggi mengirimkan surat permintaan penambahan modal sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui surat Nomor : 174/Bkt-X/2004 tanggal 19 Oktober 2004.
Ketiga tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan divre Sumatera Barat setelah saksi Drs. Yusfinar meminta tambahan modal kerja sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) melalui telex/fax Nomor : F-23/04A02/ 24032005 tanggal 24 Maret 2005,

selanjutnya dana komersial tersebut oleh terdakwa Kepala Seksi Komersial Sub Divre Bukittinggi yaitu saudara ERI, SH dimasukkan ke rekening Seksi Komersial di Bank Bukopin Syariah Bukittinggi untuk menampung dana tersebut atas nama Bulog Komersial No. 8800106-02-9.

- Bahwa setelah memperoleh dana komersial sekitar pertengahan bulan Oktober 2004 terdakwa selaku Kepala Seksi Komersial yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha dalam pelaksanaannya melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tanpa terlebih dahulu membuat perencanaan, tanpa mengindahkan Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 dimana harus terlebih dahulu melalui tahap Pengajuan dan atau Pemaparan, Evaluasi, Persetujuan dari kantor pusat melalui divre Sumbar, demikian juga tidak terlebih dahulu meneliti keabsahan badan usaha yang akan dijadikan mitra kerja dalam berusaha bahkan hubungan dengan mitra kerja tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak dengan PT. Widya Jaya Mandiri Medan yang bertujuan untuk mengikat apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, terdakwa ERI, SH selaku Kasi Komersial telah melaksanakan kegiatan perdagangan gambir dengan PT. Widya Jaya Mandiri dengan melakukan pembelian Gambir atas dasar pertimbangan harga pembelian di petani/ pengumpul mempunyai selisih harga sebagai keuntungan untuk Subdivre. Setelah terdakwa ERI, SH selaku Kepala Seksi Komersial melaporan tentang keadaan harga gambir terutama ditingkat pedagang pengumpul ditambah biaya-biaya yang akan dikeluarkan sampai barang tersebut sampai di tangan PT. Widya Jaya Mandiri kepada saksi Drs. Yusfinar selaku Kasubdivre Bukittinggi, memerintahkan terdakwa ERI, SH untuk melakukan pembelian Gambir (keadaan harga pada saat itu antara Rp. 18.850.-/ kg s/d Rp. 19.250.-/kg) sebanyak 11,115 Ton dengan harga Rp. 211.963.750.- dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2004 saksi Drs. Yuspinar memerintahkan terdakwa ERI, SH untuk mengirim Gambir tersebut dengan menggunakan truk ke gudang PT Widya Jaya Mandiri, kemudian sesampainya di Medan terdakwa ERI, SH diperintahkan oleh saksi Drs. Yusfinar untuk menerima nota penerimaan barang dari PT Widya Jaya Mandiri dengan nilai penjualan sebesar Rp. 226.955.500. (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa membawa hasil penjualan.

- Bahwa terhadap pembayaran atas gambir sebesar Rp. 226.955.500. (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), baru dilakukan 3 (tiga) bulan kemudian dan dilakukan 2 (dua) tahap pertama tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kedua tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp. Rp. 76.955.500.- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) keduanya pembayaran dilakukan dengan transfer antar rekening ke rekening komersial bulog sub divre Bukittinggi.

- Bahwa setelah perdagangan Gambir tahap pertama terdakwa selaku Kepala Seksi Komersial yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha harus terlebih dahulu membuat perencanaan akan tetapi tanpa mengindahkan Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 dimana harus terlebih dahulu melalui tahap Pengajuan dan atau Pemaparan, Evaluasi, Persetujuan dari kantor pusat melalui divre Sumbar, demikian juga tidak terlebih dahulu meneliti keabsahan badan usaha yang akan dijadikan mitra kerja dalam berusaha bahkan hubungan perdagangan dengan mitra kerja tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak dengan PT. Widya Jaya Mandiri Medan untuk mengikat apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, terdakwa ERI, SH selaku Kasi Komersial kembali melaksanakan pembelian Gambir ke pedagang pengumpul yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah yang jauh lebih besar, Gambir yang diperoleh terdakwa sebanyak 31, 960 ton dengan harga pembelian seluruhnya Rp. 540.355.000.- (lima ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2005 saksi Drs. Yusfinar memerintahkan terdakwa ERI, SH untuk mengantar Gambir tersebut ke PT. Widya Jaya Mandiri dan mengatakan kepada terdakwa Eri, SH agar membawa nota timbang Gambir sekaligus pembayarannya berupa uang tunai atau cek tunai sesuai dengan pembicaraan saksi Drs. Yusfinar dengan Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri Hendra Suyono, sekembalinya dari mengantarkan Gambir ke PT. Widya Jaya Mandiri di Medan terdakwa ERI,SH selaku Kasi Komersial melaporkan hasil perdagangan kepada saksi Drs. Yusfinar, dimana terdakwa Eri, SH hanya membawa nota timbang Gambir seberat 31,499 ton tanpa membawa uang hasil penjualan gambir dengan nilai penjualan sebesar Rp. 596.474.500,- (lima ratus sembilan puluh enam empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa ERI,SH untuk pengiriman sebesar Rp. 14.104.875,- (empat belas juta seratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Yusfinar menghubungi Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri agar membayar Gambir yang sudah dikirimkan, tetapi Direktur Utamanya meminta waktu, tetapi sampai pada waktu yang dijanjikan Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri tidak juga menepati janjinya. Hingga kemudian pada tanggal 19 Mei 2005 pihak PT. Widya Jaya Mandiri mengirimkan cek pembayaran hutang kepada kantor Sub Divre Bulog Bukittinggi, cek tersebut terdiri dari:

Cek Mandiri No. DG 214333 tertanggal 27 Mei 2005 Rp. 200.000.000.
Cek Mandiri No. DG 214334 tertanggal 13 Juni 2005 Rp. 200.000.000.
Cek Mandiri No. DG 214335 tertanggal 30 Juni 2005 Rp. 196.474.500.

Jadi total keseluruhan nilai cek adalah Rp. 596.474.500,- (lima ratus sembilan puluh enam empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Kemudian pada saat cek tertanggal 27 Mei 2005 tersebut diuangkan ke Bank Mandiri diketahuilah bahwa cek tersebut adalah kosong, demikian juga cek tertanggal 13 dan 30 Juni 2005 ternyata juga kosong, lalu saksi Drs. Yusfinar menelepon Direktur PT. Widya Jaya Mandiri untuk memberitahu bahwa cek yang diberikan adalah kosong dan meminta supaya Direktur PT. Widya Jaya Mandiri segera melakukan pembayaran.

Lalu pada tanggal 10 Juni 2005 PT. Widya Jaya Mandiri mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri dan pada tanggal 22 Juni 2006 pembayaran PT. Widya Jaya Mandiri mengirimkan uang melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang diterima di rekening atas nama Sub Divre Bulog Bukittinggi, sehingga sisa yang belum dibayar oleh PT.Widya Jaya Mandiri sebesar Rp.446.474.500,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu limaratus rupiah).

- Bahwa atas kekurangan pembayaran gambir sebesar Rp.446.474.500,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu limaratus rupiah)

saksi Drs. Yusfinar berusaha berulang kali menghubungi Hendra Suyono selaku Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri akan tetapi Hendra Suyono selalu mengelak untuk melakukan pembayaran, dan akhirnya Hendra Suyono melarikan diri dan tidak ditemukan sampai sekarang. Kemudian terdakwa Drs. Yusfinar menyerahkan persoalan kekurangan pembayaran PT. Widya Jaya Mandiri Medan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi akan tetapi KPKNL Bukittinggi tidak bisa berbuat apa-apa karena perdagangan antara sub divre Bulog Bukittinggi dengan PT. Widya Jaya Mandiri Medan tidak dituangkan dalam perjanjian dan tidak adanya jaminan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkan layaknya dalam hubungan perdagangan dan debitur yaitu Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri yaitu Hendra Suyono sudah tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa dari pengalaman perdagangan tahap pertama yang telah dilakukan dengan PT. Widya Jaya Mandiri Medan yang mengalami keterlambatan pembayaran, seharusnya terdakwa ERI, SH dan saksi Drs. Yusfinar lebih berhati-hati dan memperbaiki sistem perdagangan tahap pertama yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004, akan tetapi justru terdakwa kembali melakukan perdagangan tahap Kedua bahkan dengan menambah jumlah perdagangan Gambir dengan mitra yang sama yaitu PT. Widya Jaya Mandiri Medan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengembalian modal kerja Dana Komersial yang dilakukan oleh sub divre Bulog Bukittinggi sudah dilakukan beberapa kali yaitu :

-Pada tanggal 6 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

-Pada tanggal 19 Desember 2006 Sebesar Rp. 162.023.419.36 ;

-Pada tanggal 29 Juni 2007 Sebesar Rp. 12.500.000,- ;

-Pada tanggal 10 April 2008 sebesar Rp. 13.919.137.10,- ;

sehingga total pengembalian modal kerja dana komersial seluruhnya berjumlah Rp. 288.442.556.46,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam empat puluh enam sen), dan apabila dikurangkan dari jumlah modal kerja keseluruhan sebesar Rp. 667.917.056.46,- (enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh enam rupiah empatpuluh enam sen) yang terdiri dari modal kerja sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah keuntungan dari kegiatan perdagangan Gambir Rp. 67.917.056,46 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh enam rupiah empatpuluh enam sen ) maka sisa modal kerja yang belum dikembalikan sebesar Rp.446.474.500,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu limaratus rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Bahwa perbuatan terdakwa ERI, SH tersebut bertentangan dengan :

Pasal 294 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog tanggal 19 Mei 2003, sebagaimana diubah setelah keluarnya Keputusan Direksi Nomor : KD-421/DS200/11/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional.
Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 :

Bab II, Maksud dan Tujuan menyebutkan : “Kebijakan umum merupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan, Pengesahan dan Pelaksanaan usulan Program dalam Pengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan” ;
Bab VI, Pernyataan Kebijakan angka 1. Kebijakan Umum, butir 1.7. tentang Bentuk Usaha Komersial dimana divre dan sub divre harus melalui tahap Pengajuan dan atau Pemaparan, Evaluasi, Persetujuan yang diajukan oleh sub divre ke kantor pusat melalui divre Sumatera Barat. Mekanisme ini ada tertuang dalam angka 3. Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Pelaksanaan Usaha Komersial ;
Bab VI, Pernyataan kebijakan angka 1. Kebijakan Umum, demikian juga pada butir 1.3 tentang Pendanaan yang harus mengacu kepada kaidah perbankan dan bussines best practice rules yang sudah dilembagakan/berlaku di industri yang bersangkutan ;
Bab VI, Pernyataan Kebijakan, angka 4. Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan Usaha Komersial, butir 4.3. Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan Kerjasama Operasi (KSO) di dalam Kebijakan Umum Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004. Yang menguraikan hak dan kewajiban. Unit organisasi Subdivre mempunyai hak:

untuk memperoleh insentif usaha ;
berhak untuk memperoleh sumber daya.

Sedangkan kewajibannya adalah :

menyediakan sumberdaya (SDM, keuangan, sarana) ;
menandatangani kesepakatan dan kontrak ;
memastikan keabsahan status Badan hukum mitra kerja ;
melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja perusahaan ;
membuat laporan kemajuan kepada Kantor Pusat.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Seksi Komersial sub divre Bulog Bukittinggi tidak melaksanakan tugasnya sebagai yang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha. Dan juga mempunyai kewajiban untuk mengusulkan kepada saksi Drs. Yusfinar selaku Kepala Sub Divre Bukittinggi untuk menghentikan/tidak melanjutkan hubungan perdagangan dengan mitra dagang yaitu PT. Widya Jaya Mandiri Medan apabila mengandung resiko yang tinggi atau setidak-tidaknya mengusulkan untuk segera memperbaiki sistem perdagangan sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERI, SH yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. Yusfinar dan HENDRA SUYONO (DPO), Negara mengalami kerugian sebesar Rp.446.474.500,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu limaratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa ERI, SH sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

------ Bahwa terdakwa ERI, SH selaku Kepala Seksi Komersial pada Sub Divisi Regional Bulog Bukittinggi berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : Kep-90/DIRUT/07/2003 tertanggal 23 Juli 2003 Tentang Pengangkatan ERI, SH sebagai Kepala Seksi Komersial Sub Divisi Regional Bukittinggi Divisi Regional Sumatera Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan saksi Drs. Yusfinar ketika menduduki jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Sub Divisi Regional Bulog Bukittinggi Tahun 2003 s/d 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : Kep.153/KA/05/2003 tertanggal 3 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Drs. Yusfinar sebagai Kepala Sub Depot Logistik Wilayah I Bukittinggi Dolog Sumatera Barat (yang perkaranya disidangkan terpisah), dan Hendra Suyono selaku Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri yang belum tertangkap/DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Oktober 2004 sampai dengan Maret 2005, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2004 dan Tahun 2005, bertempat di Kantor Sub Divisi Regional Bulog Bukittinggi di Jalan Perwira No. 182 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebagai berikut :

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha.

- Bahwa setelah diberlakukannya Kebijakan Umum Pengembangan Usaha tersebut unit organisasi Divisi Regional Bulog Sumatera Barat melakukan beberapa langkah kegiatan antara lain :

Kedua : Meminta agar jajaran komersial di unit organisasi yang ada di Divre Sumatera Barat dan di Sub-sub divre mempelajari potensi komoditi daerah masing-masing.

Pertama tanggal 17 Oktober 2004 jumlahnya Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang langsung dikirimkan oleh divre Sumatera Barat ke sub divre Bukittinggi.
Kedua tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang didrop oleh divre Sumatera Barat setelah saksi Drs. Yusfinar selaku Kasubdivre Bukittinggi mengirimkan surat permintaan penambahan modal sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui surat Nomor : 174/Bkt-X/2004 tanggal 19 Oktober 2004.
Ketiga tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan divre Sumatera Barat setelah saksi Drs. Yusfinar meminta tambahan modal kerja sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) melalui telex/fax Nomor : F-23/04A02/ 24032005 tanggal 24 Maret 2005,

- Bahwa setelah memperoleh dana komersial sekitar pertengahan bulan Oktober 2004 terdakwa selaku Kepala Seksi Komersial yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha harus terlebih dahulu membuat perencanaan akan tetapi tanpa mengindahkan Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 dimana harus terlebih dahulu melalui tahap Pengajuan dan atau Pemaparan, Evaluasi, Persetujuan dari kantor pusat melalui divre Sumbar, demikian juga tidak terlebih dahulu meneliti keabsahan badan usaha yang akan dijadikan mitra kerja dalam berusaha bahkan hubungan dengan mitra kerja/partner tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak dengan PT. Widya Jaya Mandiri Medan untuk mengikat apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, terdakwa ERI, SH selaku Kasi Komersial telah melaksanakan kegiatan perdagangan gambir dengan PT. Widya Jaya Mandiri dengan melakukan pembelian Gambir atas dasar pertimbangan harga pembelian di petani/ pengumpul mempunyai selisih harga sebagai keuntungan untuk Subdivre. Setelah terdakwa ERI, SH selaku Kepala Seksi Komersial melaporan tentang keadaan harga gambir terutama ditingkat pedagang pengumpul ditambah biaya-biaya yang akan dikeluarkan sampai barang tersebut sampai di tangan PT. Widya Jaya Mandiri kepada saksi Drs. Yusfinar selaku Kasubdivre Bukittinggi, memerintahkan terdakwa ERI, SH untuk melakukan pembelian Gambir (keadaan harga pada saat itu antara Rp. 18.850.-/ kg s/d Rp. 19.250.-/kg) sebanyak 11,115 Ton dengan harga Rp. 211.963.750.- (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2004 saksi Drs. Yusfinar memerintahkan terdakwa ERI, SH untuk mengirim Gambir tersebut dengan menggunakan truk ke gudang PT Widya Jaya Mandiri, kemudian sesampainya di Medan terdakwa ERI, SH diperintahkan oleh saksi Drs. Yusfinar untuk menerima nota penerimaan barang dari PT Widya Jaya Mandiri dengan nilai penjualan sebesar Rp. 226.955.500. (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa membawa hasil penjualan.

- Bahwa setelah perdagangan Gambir tahap pertama terdakwa selaku Kepala Seksi Komersial yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha harus terlebih dahulu membuat perencanaan akan tetapi tanpa mengindahkan Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 dimana harus terlebih dahulu melalui tahap Pengajuan dan atau Pemaparan, Evaluasi, Persetujuan dari kantor pusat melalui divre Sumbar, demikian juga tidak terlebih dahulu meneliti keabsahan badan usaha yang akan dijadikan mitra kerja dalam berusaha bahkan hubungan perdagangan dengan mitra kerja tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak dengan PT. Widya Jaya Mandiri Medan yang bertujuan untuk mengikat apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, terdakwa ERI, SH selaku Kasi Komersial kembali melaksanakan pembelian Gambir ke pedagang pengumpul yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah yang jauh lebih besar, Gambir yang diperoleh terdakwa sebanyak 31, 960 ton dengan harga pembelian seluruhnya Rp. 540.355.000.- (lima ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2005 saksi Drs. Yusfinar memerintahkan terdakwa ERI, SH untuk mengantar Gambir tersebut ke PT. Widya Jaya Mandiri dan mengatakan kepada terdakwa ERI, SH agar membawa nota timbang Gambir sekaligus pembayarannya berupa uang tunai atau cek tunai sesuai dengan pembicaraan saksi Drs. Yusfinar dengan Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri Hendra Suyono, sekembalinya dari mengantarkan Gambir ke PT. Widya Jaya Mandiri di Medan terdakwa ERI,SH selaku Kasi Komersial melaporkan hasil perdagangan kepada saksi Drs. Yusfinar, dimana terdakwa ERI, SH hanya membawa nota timbang Gambir seberat 31,499 ton tanpa membawa uang hasil penjualan gambir dengan nilai penjualan sebesar Rp. 596.474.500,- (lima ratus sembilan puluh enam empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa ERI, SH untuk pengiriman sebesar Rp. 14.104.875,- (empat belas juta seratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Cek Mandiri No. DG 214333 tertanggal 27 Mei 2005 Rp. 200.000.000.
Cek Mandiri No. DG 214334 tertanggal 13 Juni 2005 Rp. 200.000.000.
Cek Mandiri No. DG 214335 tertanggal 30 Juni 2005 Rp. 196.474.500.

Jadi total keseluruhan nilai cek adalah Rp. 596.474.500,- (lima ratus sembilan puluh enam empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa atas kekurangan pembayaran gambir sebesar Rp.446.474.500,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu limaratus rupiah),

- Bahwa dari pengalaman perdagangan tahap pertama yang telah dilakukan dengan PT. Widya Jaya Mandiri Medan yang mengalami keterlambatan pembayaran, seharusnya terdakwa ERI, SH dan saksi Drs. Yusfinar lebih berhati-hati dan memperbaiki system perdagangan tahap pertama yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004, akan tetapi justru terdakwa kembali melakukan perdagangan tahap Kedua bahkan dengan menambah jumlah perdagangan Gambir dengan mitra yang sama yaitu PT. Widya Jaya Mandiri Medan.

- Bahwa berdasarkan laporan pengembalian modal kerja Dana Komersial yang dilakukan oleh sub divre Bulog Bukittinggi sudah dilakukan beberapa kali yaitu :

-Pada tanggal 6 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

-Pada tanggal 19 Desember 2006 Sebesar Rp. 162.023.419.36 ;

-Pada tanggal 29 Juni 2007 Sebesar Rp. 12.500.000,- ;

-Pada tanggal 10 April 2008 sebesar Rp. 13.919.137.10,- ;

sehingga total pengembalian modal kerja dana komersial seluruhnya berjumlah Rp. 288.442.556.46,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam empat puluh enam sen), dan apabila dikurangkan dari jumlah modal kerja keseluruhan sebesar Rp. 667.917.056.46,- (enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh enam rupih empat puluh enam) yang terdiri dari modal kerja sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah keuntungan dari kegiatan perdagangan Gambir Rp. 67.917.056,46 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima puluh enam rupiah empat puluh enam sen) maka sisa modal kerja yang belum dikembalikan dan dipergunakan untuk memperkaya Hendra Suyono Direktur Utama PT. Widya Jaya Mandiri sebesar Rp.446.474.500,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu limaratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa perbuatan terdakwa ERI, SH tersebut bertentangan dengan :

Pasal 294 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog tanggal 19 Mei 2003, sebagaimana diubah setelah keluarnya Keputusan Direksi Nomor : KD-421/DS200/11/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional.
Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 :

Bab II, Maksud dan Tujuan menyebutkan : “Kebijakan umum merupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan, Pengesahan dan Pelaksanaan usulan Program dalam Pengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan” ;
Bab VI, Pernyataan Kebijakan angka 1. Kebijakan Umum, butir 1.7. tentang Bentuk Usaha Komersial dimana divre dan sub divre harus melalui tahap Pengajuan dan atau Pemaparan, Evaluasi, Persetujuan yang diajukan oleh sub divre ke kantor pusat melalui divre Sumatera Barat. Mekanisme ini ada tertuang dalam angka 3. Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Pelaksanaan Usaha Komersial ;
Bab VI, Pernyataan kebijakan angka 1. Kebijakan Umum, demikian juga pada butir 1.3 tentang Pendanaan yang harus mengacu kepada kaidah perbankan dan bussines best practice rules yang sudah dilembagakan/berlaku di industri yang bersangkutan ;
Bab VI, Pernyataan Kebijakan, angka 4. Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan Usaha Komersial, butir 4.3. Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan Kerjasama Operasi (KSO), yang menguraikan hak dan kewajiban unit organisasi Subdivre yang mempunyai hak:

untuk memperoleh insentif usaha ;
berhak untuk memperoleh sumber daya.

Sedangkan kewajibannya adalah :

menyediakan sumberdaya (SDM, keuangan, sarana) ;
menandatangani kesepakatan dan kontrak ;
memastikan keabsahan status Badan hukum mitra kerja ;
melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja perusahaan ;
membuat laporan kemajuan kepada Kantor Pusat.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Seksi Komersial sub divre Bulog Bukittinggi tidak melaksanakan tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan perdagangan serta jasa dan pengembangan pangan dan non pangan pembinaan unit usaha. Dan terdakwa juga juga mempunyai kewajiban untuk mengusulkan kepada saksi Drs. Yusfinar selaku Kepala Sub Divre Bukittinggi untuk menghentikan/tidak melanjutkan hubungan perdagangan dengan mitra dagang yaitu PT. Widya Jaya Mandiri Medan apabila mengandung resiko yang tinggi atau setidak-tidaknya mengusulkan untuk segera memperbaiki system perdagangan sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa ERI, SH sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi terdakwa tersebut, Jaksa Penunut Umum mengajukan pendapatnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Dakwaannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara ;

Menolak seluruh keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa;
Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum N0.Reg.Perk;PDS-02/Bukit/10/2010, tertanggal 20 Oktober 2010 diterima untuk menjadi dasar Pemeriksaan Perkara ini ;
Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pada persidangan pada tanggal 22 Nopember 2010;
Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran isi dari Surat dakwaannya Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi kepersidangan, para saksi yang mana dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1.Saksi Ir. RIZAL BUSTAMI, MBA di persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi bekerja di Perum Bulog Sumbar dengan Jabatan terakhir sebagai Kadivre ( Kepala Divisi Regional) Bulog Sumbar dari tahun 2003 s/d tahun 2006;
Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalah di Sub Divre Wilayah I Bukittinggi,yaitu masalah perdagangan Gambir antara Sub Divre Wilayah I Bukittinggi dengan PT.WIDYA JAYA MANDIRI MEDAN ;

- Bahwa masalah timbul tentang pembayaran yang tidak tuntas dari PT.WIDYA JAYA MANDIRI kepada Bulog Sub Divre Wilayah I Bukittinggi ;

Bahwa pada saat perdagangan Gambir tersebut diatas terjadi,terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Seksi Komersil di Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi, sedangkan Kepala Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi pada saat itu adalah Drs.Yusfinar ;
Bahwa dilakukannya perdagangan Gambir tersebut diatas didasarkan kepada Keputusan Direksi Perum Bulog tentang Kebijakan Umum pengembangan Usaha yaitu KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004,tentang pengembangan Usaha di bidang komersil dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi Perusahaan ;
Bahwa Sub Divre Wilayah I Bukittinggi mempunyai kewenangan untuk melakukan kerja sama tersebut dan kerja sama tersebut bersifat Otonom ;
Bahwa untuk Sub Divre Wilayah I Bukittinggi Perum Bulog mengucurkan dana sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
Bahwa dana tersebut berasal dari dana komersil Perum Bulog Pusat yang masuk ke Divisi Regional Sumbar sebanyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar) rupiah ;
Bahwa pencairan dana untuk Sub Divre Wilayah I Bukittinggi dilakukan secara bertahap yaitu ;

Tahap pertama Bulan Oktober 2004,sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Tahap kedua Bulan Oktober 2004, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Tahap ke tiga Bulan Maret 2005, sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)berdasarkan permintaan dari Kasub Divre Bukittinggi ;

Bahwa setelah dana tersebut didroping ke Sub Divre Wilayah I Bukittinggi,maka pengelolaan dan pertanggungjawabannya berada di Sub Divire Wilayah I Bukittinggi ;
Bahwa kemudian Sub Divre Wilayah I Bukittinggi melaksanakan kerjasama perjanjian komersil dengan PT.WIDYA JAYA MANDIRI MEDAN dengan tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku,tidak membuat perjanjian secara tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak ;
Bahwa kemudian berdasarkan laporan Sub Divre Wilayah I Bukittinggi diketahui kerja sama tersebut macet dan saksi mengingatkan kepada Sub Divre Wiayah I Bukittinggi supaya dilakukan penagihan pengembalian dana yang macet ;
Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengembalian dana tersebut adalah Kepala Sub Divre Wilayah I Bukittinggi yaitu Drs.YUSFINAR dan Kasi Komersilnya yaitu ERI,SH ;
Bahwa terdakwa pernah mencicil pengembalian dana yang macet tersebut ke Divre Sumbar atas kemaunan terdakwa sendiri ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa dana yang dikhucurkan ke Sub Divre Bukittinggi bukan atas permintaan Sub Divre Bukittinggi,kegiatan Usaha bidang komersil yang terdakwa laksanakan adalah berdasarka kebijakan dari Divre Sumbar dan dana yang tidak terpakai dikembalikan ke Divre Sumbar bukan atas permintaan Divre Sumbar ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2.Saksi Ir. HUSEIN AKHMAD HARAHAP, M.SC, di persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi terakhir menjabat sebagai Kepala bidang komersil Divisi Regional Sumbar sejak Bulan Juni 2003 s/d Bulan Oktober 2004 dan sekarang sebagai Kepala Divisi Riset Development Bulog di Jakarta ;
Bahwa terdakwa ERI,SH dihadapkan kepersidangan ini karena menurut Jaksa diduga melakukan tindak pidana Korupsi pada seksi Komersil di Sub Divre Bukittinggi ;
Bahwa terdakwa di Sub Divre Wilayah I Bukittinggi menjabat sebagai Kasi Komersil ;
Bahwa di Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi terjadi masalah perdagangan Gambir antara Sub Divre Wilayah I Bukittinggi dengan PT.WIDYA JAYA MANDIRI Medan mengenai pembayaran yang tidak tuntas dari PT.WIDYA JAYA MANDIRI kepada Sub Divre Wilayah I Bukittinggi ;
Bahwa dana perdagangan Gambir tersebut bukan berasal dari dana APBN akan tetapi merupakan dana yang dihimpun Perum Bulog dan juga berasal dari pinjaman Perum Bulog dari Bank Bukopin ;
Bahwa Perum Bulog berdiri tahun 2003, sebelumnya merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), setelah LPND berobah menjadi Perum Bulog, Bulog mempunyai dana sendiri dan mulai mengembangkan usaha bidang komersil ;
Bahwa pada tahun 2004 sekitar Bulan September seluruh Divisi Regional Bulog di Indonesia masing-masing mendapat dana dari Bulog Pusat sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar) rupiah untuk usaha bidang komersil ;
Bahwa berdasarkan keputusan Direksi Perum Bulog tentang kebijakan umum pengembangan usaha yaitu KU-01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang pengembangan usaha di bidang komersil yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan maka divisi Regional Perum Bulog Sumbar mengadakan kerjasama berbentuk nota kesepahaman dengan PT.Widya Jaya Mandiri ;
Bahwa kemudian turun dana komersil Perum Bulog Pusat sebesar Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar) rupiah untuk Divre Sumbar dan khusus untuk Sub Divre Wilayah I Bukittinggi dikucurkan dana Rp.600.000.000,- ( enam ratus juta) rupiah melalui rekening Sub Divre Wilayah I Bukittinggi ;
Bahwa dana tersebut dikucurkan 3 tahap yaitu ;
Tahap pertama bulan Oktober 2004 sebesar Rp.250.000.000,-
Tahap kedua bulan Oktober 2004 sebesar Rp.250.000.000,-
Tahap ketiga bulan Maret 2005 sebesar Rp.100.000.000,- berdasarkan permintaan dari Drs.Yusfinar selaku Kasub Divre Bukittinggi ;
Bahwa dasar Divisi Regional Perum Bulog Sumbar mengucurkan dana tiga tahap tersebut adalah berdasarkan laporan dari Kasub Divre Bukittinggi yang menyatakan dengan dana tahap pertama yang dikucurkan sebesar Rp. Rp.250.000.000,- Sub Divre Bukittinggi memperoleh keuntungan sebesar 5% s/d 6% sampai akhir jabatan saksi Oktober 2004 ;
Bahwa setelah dana didroping ke Sub Divre maka pengelolaan dan pertanggungjawabannya di Sub Divre masing-masing dan melaporkannya ke Divre Sumbar ;
Bahwa dalam melaksanakan kerjasama komersil dengan pihak ketiga harus ada ketentuannya berupa kesepakatan dan perjanjian secara tertulis didalam surat perjanjian ;
Bahwa saksi tahu Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi dalam melakukan kerjasama komersil dengan PT.Widya Jaya Mandiri tidak melaksanakan dalam perjanjian tertulis ;
Bahwa kemudian ada laporan secara global pengembalian dana yang dikucurkan ke Sub Divre Regional Wilayah I Bukittinggi sejumlah Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta) rupiah macet ,tetapi sebagian ada yang sudah dikembalikan berapa jumlahnya saksi tidak ingat dan sampai saksi pindah dana tersebut belum kembali seluruhnya ;
Bahwa setelah mengetahui laporan dari Sub Divre Bukittinggi yang menyatakan pengembalian dana kerjasama komersil dengan PT.Widya jaya Mandiri macet lalu saksi membuat laporan kekantor pusat di Jakarta sambil mengingatkan kepada Sub Divre Wilayah I Bukittinggi supaya dilakukan penagihan ;
Bahwa penagihan tidak dapat dilakukan oleh karena Sub Divre Wilayah I Bukittinggi tidak membuat surat perjanjian kerjasama dengan PT.Widya jaya Mandiri ;
Bahwa karena dana tidak kembali maka pengembalian dana tersebut adalah tanggungjawab dari Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi yang pada saat itu dijabat oleh Drs.Yusfinar sebagai Kasub Divre dan ERI,SH sebagai Kasi Komersil;
Bahwa yang menjadi dasar dilakukan kegiatan pengembangan usaha bidang komersil tersebut adalah kebijakan Umum Direksi ;KU-01/DS200/07/2004 ;
Bahwa sebelum melakukan kerjasama harus dilihat dahulu keabsahan mitra usaha,harus bersifat hati-hati dalam memilih mitra usaha ;
Bahwa saksi pernah mengajak terdakwa ke Medan dan memperkenalkan terdakwa ERI,SH dengan Direktur PT.Widya Jaya Mandiri Hendra Suyono dengan tujuan untuk menjajaki peluang kerja sama komersil perdagangan Gambir dan untuk sama-sama belajar ;