PUTUSAN

Daftar Pihak

Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2017 M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
PT. KA YUEN INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri PT. NIKOMAS GEMILANG, Jalan Raya Serang Km. 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Tuan Kuo Shih Hao selaku Direktur PT. Ka Yuen Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fatulloh, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raya Warung Selikur-Carenang, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; L a w a n
SYAIFUDIN BACHTIAR, bertempat tinggal di Dusun Tangkeban RT/Rw 021/005, Desa Kelurahan Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Saepulloh, S.H., M.M., dan kawan- kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Raya Jakarta- Serang KM. 90,5 Desa Petung, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses bipartite dan mediasi, sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 567/3005/HI, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa Perusahaan Tergugat bernama Perseroan Terbatas (PT) Ka Yuen Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 07 Juli 2006, Surat Ijin Usaha Nomor 710/I/PMA/2006, yang merupakan salah satu dari 6 (enam) Perusahaan yang ada di Kawasan Industri PT. Nikimas Gemilan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Perusahaan yang ada di Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang;
3. Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat sejak Tanggal 12 Oktober 2010, ditempatkan dibagian pembuatan Midsole Phylon (bagian tengah sepatu), dengan mendapatkan upah untuk setiap bulannya sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan tetap sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupah) yang dibayarkan 2 (dua) kali dalam satu bulan, yaitu masing-masing setiap Tanggal 5 (lima) Rp1.505.250,00 dan Rp10.500,00 serta Tanggal, 20 (dua puluh) Rp1.505.250,00 dan Rp10.500,00 total upah tetap Penggugat dalam 1 (satu) bulan adalah Rp3.021.500,00;
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini yaitu, ketika pada Hari Rabu 20 Januari 2016 Penggugat di panggila oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat yang diwakili oleh bagian HRD menyampaikan bahwa Tergugat memutus hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan telah melakukan kesalahan berat;
5. Bahwa pihak Tergugat dalam menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Penggugat tanpa disertai dengan penyerahan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, yang semestinya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Karyawannya harus disertai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak perusahaan, serta dibuatkan berita acara serah terima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;
6. Bahwa sebelumnya benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan teman kerjannya yang bernama Muta’i, karena teman kerja Penggugat yang bernama Muta’i, telah beberapa kali mengambil hasil kerja Penggugat untuk mengejar target produksi yang mengakibatkan Penggugat terpancing emosi, namun permasalahan tersebut telah terjadi beberapa hari yang lalu sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu Tanggal 15 Januari 2016 dan lagi pula antara Penggugat dengan Muta’i telah saling memaafkan dan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Damai yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Muta’i, oleh karenanya Penggugat merasa permasalahan tersebut telah selesai;
7. Bahwa sejak disampaikannya pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk menjalankan aktifitas kerja seperti biasanya, padahal Peggugat sampai saat ini tidak pernah mendapatkan/menerima Surat Keputusan (SK) Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan oleh pihak Tergugat, karena Penggugat merasa tidak pernah ada masalah dengan pihak Tergugat, dan selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat semuanya baik-baik saja;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak jelas alasannya, karena dari mulai perundingan bipartit sampai dengan perundingan ditingkat mediasi Tergugat tidak pernah menyampaikan secara jelas tentang alasan serta dasar hukum untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
10. Bahwa dalam Perundingan Bipartit Tergugat hanya menyampaikan pendapat “Tetap memberlakukan SK Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 th 2003”, tanpa meyampaikan secara rinci Penggugat telah melanggar ketentuan/peraturan yang mana, Pasal berapa dan ayat berapa?, karena dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 terdiri dari banyak Pasal, begitupun dalam perundingan pada tingkat mediasi Tergugat hanya menyampaikan “Tetap menjalankan SK Pemutusan Hubungan Kerja”, dan Penggugat belum mengerti SK Pemutusan Hubungan Kerja yang mana yang dimaksud oleh Tergugat?, karena Penggugat belum pernah mendapatkan atau menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK Pemutusan Hubungan Kerja) dari Tergugat;
11. Bahwa jika benar pihak Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak jelas dasar hukumnya, serta belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa sejak Pemutusan Hubungan Kerja disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Tergugat tidak mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat belum mendapat putusan pengadilan dan/atau penetapan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indusrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya tindakan Tergugat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagagakerjaan yaitu:
    1. Pasal 61 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi:
       “Perjanjian kerja berakhir apabila adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap”
    2. Pasal 151 ayat (3) yang berbunyi:
       “dalam hal perundingan sebagai mana di maksud dalam ayat (2) benar- benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutusakan hubungan kerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.”
    3. Pasal 152 ayat (1) yang berbunyi:
       “Permohonan Penetapan pemutusan hubungan kerja di ajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya”
13. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sampai dengan didaftarkanya gugatan ini kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang belum mendapat putusan pengadilan dan/atau penetapan dari Lembaga penyelesaian hubungan industrial, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat belum mepunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masih ada dan belum berakhir;
14. Bahwa yang dimaksud dengan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-1X/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang yudicial review pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (untuk perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja);
15. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tersebut dan oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar upah kepada Penggugat untuk setiap bulannya, upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016 hingga Bulan Agustus 2016 adalah sebagai berikut: Total upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp24.174.000,00 (Dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

    	No 1			Bulan Januari 2016		U	Upah yang belum dibayar Rp3.021.500,00
    	1 2			Januari 2016 Pebruari 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
    	2 3			Pebruari 2016 Maret 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
    	3 4			Maret 2016 April 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
    	4 5			April 2016 Mei 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
    	5 6			Mei 2016 Juni 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
    	6 7			Juni 2016 Juli 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
    	7 8			Juli 2016 Agustus 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
    T	8 Total	l	u	Agustus 2016 upah yang belum di	ib	ba	Rp3.021.500,00 ayarkan oleh Tergugat sebesar	r R

16. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap sampai melewati Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 dan Penggugat masih sah sebagai karyawan pada perusahaan Tergugat oleh karena itu Penggugat berhak atas Uang Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan Perarturan Mentri Teraga Kerja RI Nomor PER–04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan yang diubah dengan Perarturan Mentri Ketenagakerjaan R.I Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan oleh karena besarnya Tunjangan Hari Raya (THR) pada perusahaan Tergugat telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2015 – 2017 Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang, maka besarnya THR yang wajib diberikan kepada Penggugat adalah sebesar 203% x Rp3.021.500,00 atau sebesar Rp6.133.645,00 (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
17. Bahwa gugatan ini berdasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum, verzet, maupun kasasi (Uit voerbar bij voorraad);

18. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:
    Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat dan bagian semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2016 sebesar Rp24.174.000,00 (Dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

   	No 1			Bulan Januari 2016		U	Upah yang belum dibayar Rp3.021.500,00
   	1 2			Januari 2016 Pebruari 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	2 3			Pebruari 2016 Maret 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	3 4			Maret 2016 April 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	4 5			April 2016 Mei 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	5 6			Mei 2016 Juni 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	6 7			Juni 2016 Juli 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	7 8			Juli 2016 Agustus 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   M	8 Mem	me	er	Agustus 2016 rintahkan kepada T	Te	e	Rp3.021.500,00 ergugat untuk membayar uang	g

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp6.133.645,00 (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan berupa verzet, banding dan upaya hukum lainya;

7. Atau
   jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

8. Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 108/Pdt.Sus- PHI/2016/PN.Srg, tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat dan bagian semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 sebesar Rp18.129.000,00 (Delapan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

   	No 1			Bulan Januari 2016		U	Upah yang belum dibayar Rp3.021.500,00
   	1 2			Januari 2016 Pebruari 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	2 3			Pebruari 2016 Maret 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	3 4			Maret 2016 April 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	4 5			April 2016 Mei 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   	5 6			Mei 2016 Juni 2016			Rp3.021.500,00 Rp3.021.500,00
   M	6 Meng	g	gh	Juni 2016 hukum Tergugat un	ntu	uk	Rp3.021.500,00 k membayar uang Tunjangan	H

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2016 kepada Penggugat sebesar Rp6.133.645,00 (enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/PHI.G/2017/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Februari 2017;

9. Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Februari 2017;

10. Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan- keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

11. Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Adanya kesalahan penerapan hukum;

Bahwa judex facti tidak mempermasalahkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kecuali ketentuan kesalahan berat ex pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, yang oleh Judex Facti dinyatakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 dan Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, (pertimbangan hukum pada halaman 22 dan 23); Bahwa ketetentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang upah pada prinsipnya adalah no work, no pay, sehingga sangat tidak adil apabila Pemohon Kasasi/Tergugat harus membayar Upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang telah memukuli pekerja Mutai, lalu kabur menghilang, tidak pernah masuk kerja lagi, lalu berlindung kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 dan Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.13/MEN/SJ- HK/I/2005;

Bahwa kecuali ketentuan kesalahan berat ex pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, judex facti seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tetap berlaku dan mengikat bagi Pekerja dan Pengusaha, dalam hal ini para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan secara seksama pemukulan yang dilakukan Penggugat kepada rekan kerja di tempat kerja akan mengganggu keharmonisan kerja apabila Penggugat dipekerjakan kembali; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan juga mempertimbangkan antara Penggugat dengan rekan pekerja yang dipukul telah menandatangani perdamaian, maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh hak-haknya 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
­ Uang pesangon : 1 x 6 x Rp3.010.500,00 = Rp18.063.000,00 ­ Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp3.010.500,00 = Rp6.021.000,00 ­ Uang penggantian hak : 15% x Rp24.084.000,00= Rp3.612.000,00 ­ THR 1 bulan : 1 x Rp3.010.500,00 = Rp3.010.500,00 ­ Upah proses 6 bulan : 6 x Rp3.010.500,00 = Rp18.063.000,00 + Jumlah Rp48.770.100,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. KA YUEN INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg, tanggal 11 Januari 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara; Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. KA YUEN INDONESIA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg, tanggal 11 Januari 2017; MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Penggugat sebesar Rp48.770.100,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota, K e t u a, ttd ttd H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M ttd Dr. Fauzan, S.H., M.H Panitera Pengganti, ttd Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Mahkamah Agung R.I a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus RAHMI MULYATI, SH., MH. NIP. 19591207 1985 12 2 002