P U T U S A N

NOMOR: 385/PDT/2013/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. DARSUM, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 11, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, yang diwakili Johan Lie, General Manager dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Danial Syah, S.H. M.H., Masita Hasibuan, S.H., Bahri Pasaribu, S.H dan Azhar Limbong, S.H, Advokat/Pengacara Penasehat Hukum berkantor pada Law Office “DANIEL SYAH & ASSOCIATE” beralamat di Jl. Pemuda No. 18 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. MAJA AGUNG LATEXINDO, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 11, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : OSDIMAN TAMPUBOLON, S.H, CHARDI TAMPUBOLON, S.H Advokat/dari Advokat OSDIMAN TAMPUBOLON, S.H & Rekan beralamat kantor di Jl. Mampang Parapatan No. 56 A Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai : Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Persero) Kantor Pusat Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Persero) Kantor Cabang, berkedudukan di Jl. Putri Hijau Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SWANDY HALIM, S.H, MSc, MIRA AMALIA, S.H, M.H, DEASY MARTHANINGSIH HENDAR ASMARA, S.H, WINCEN ADIPUTRA, S.H Advokat dari Law Firm SWANDY HALIM & Partners beralamat kantor di Gedung World Trade Center Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman kav 30 Jakara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai : Terbanding II semula Tergugat II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No. 30 A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Indra Surya, S.H, LLM, Didik Hariyanto, S.H, M.M, Burhanuddin H. Manik, Rizal Alpiani, S.H, Ahmad Rivai, S.E, M.AP, Elita Mariant P, S.H, Randhika Yoga Perdata, S.H, Dina Assriana, S.H, Rudi Purnomo, S.H, Muhammad Safiuddin Ika Dany Sitepu, S.H beralamat di Gedung Keuangan Negara Unit II lantai 2 Jalan P. Diponegoro No. 30-A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai : Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 23 Januari 2013, Nomor 303/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 29 Mei 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2012 dalam register Nomor: 303/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

• Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat I ada telah mendapat fasilitas kredit investasi dari Tergugat II sebesar Rp. 21.092.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah) untuk dipergunakan refinancing mesin-mesin yang terdiri dari :

1. Kredit investasi refinancing sebesar Rp.10.922.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) ;

2. Kredit investasi Baru sebesar Rp.10.170.000.000.- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

• Bahwa dari fasilitas pinjaman tersebut Tergugat I telah memberikan agunan Sertipikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (Penggugat) ;

• Bahwa Tergugat I telah melunasi kreditnya kepada Tergugat II atas fasilitas kredit investasi telah dilunasi sejak bulan Juni 2011 yakni Kredit Investasi Baru sebesar 10.170.000.000.- (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Kredit Investasi refinancing sebesar Rp.10.922.000.000.- (sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) telah dilunasi sejak bulan April 2011, akan tetapi Tergugat I lalai menarik sertipikat yang menjadi agunan dari fasilitas kredit tersebut dari Tergugat II yakni : Sertipikat Hak Milik No.500 atas nama Hansen dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (Penggugat) ;

• Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat I bahwasanya fasilitas kredit investasi sebesar Rp. 21.092.000.000.- dengan sertipikat agunan Sertipikat Hak Milik No.500 atas nama Hansen dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.02 atas nama PT. Darsum (Penggugat) telah dilunasi sejak bulan Juni 2011 yakni Kredit Investasi Baru sebesar 10.170.000.000.- (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Kredit Investasi refinancing sebesar Rp.10.922.000.000.- (sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) telah dilunasi sejak bulan April 2011, akan tetapi Tergugat I lalai menarik agunan tersebut pada Tergugat II ;

• Bahwa akan tetapi secara sepihak Tergugat II telah mengajukan permintaan lelangnya kepada Tergugat III atas aset milik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat III telah melaksanakan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan pada Surat Kabar Harian Analisa hari selasa, 22 Mei 2012 halaman 11 pengumuman Lot 1 sebidang tanah seluas 575,88 Ha sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No.2 atas nama PT. Darsum terletak di Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab.Langkat Sumatera Utara ;

• Bahwa pelelangan ini diketahui Penggugat dari adanya pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan di Surat Kabar Harian Analisa terbitan Medan pada hari selasa tanggal 22 Mei 2012 Halaman 11 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

• Bahwa dari pengumuman tersebut diatas yang diterbitkan di Surat Kabar Harian Analisa tanggal 22 Mei 2012 harta-harta milik Penggugat yang terdapat pada pengumuman Lot 1 adalah agunan kredit investasi yang telah dilunasi oleh Tergugat I berdasarkan rekening koran ;

• Bahwa perbuatan Tergugat I yang lalai menarik agunan atas harta milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum begitu juga dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang melelang harta-harta atau barang-barang agunan milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;

• Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, II dan III tersebut Penggugat telah menderita kerugian baik Moril maupun Materil yakni sebagai berikut :

Kerugian Materil

Bahwa dari tindakan melawan hukum Tergugat I, II dan III tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian Nilai aset kebun seluas 575,88 Ha sebesar Rp.200.000.000.000- (dua ratus milayar rupiah) ;

Kerugian Moril

Penggugat sebagai perusahaan yang ternama yang banyak memiliki rekan bisnis akan tetapi dengan adanya pengumuman lelang seolah olah perusahaan Penggugat mengalami ekonomi sulit sehingga banyak rekan-rekan bisnis Penggugat berusaha menjauhi dan menghindari Penggugat, kesemuanyai ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah perhitungan, maka Penggugat padai senilai Rp. 100.000.000.000.- ;

• Bahwa kerugian yang dialami Penggugat tersebut layak dan patut dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II dan III secara tangung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

• Bahwa untuk efektifnya gugatan Penggugat ini dan dikawatirkan Tergugat I, II dan III akan melakukan tindakan yang membahayakan harta kekayaan milik Penggugat dan pengalihan-pengalihan yang tidak berdasar atas tanah dan bangunan maupun harta lainnya yang termasuk harta kekayaan milik Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan:

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan seluas 575,88 Ha sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No.2 atas nama PT. DARSUM yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Sumatera Utara ;

2. Meletakkan Sita Jaminan atas 10 (sepuluh) bidang tanah total seluas 10.140 M2 berikut Bagunan pabrik dan sarana pelengkap diatasnya, dimana seluruhnya terletak di Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (setempat dikenal dengan Jln. Utama No.98 desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara) yang terdiri dari :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.46 seluas 3.201 M2, SHGB No.89 seluas 300 m2, SHGB No.90 seluas 206 m2 dan SHGB No.92 seluas 587 m2 ke empat SHGB atas nama PT. MAJA AGUNG LATEXINDO ;

2. Sertipikat Hak Milik No.146 seluas 2.625 m2 dan SHM No.309 seluas 1.213 m2 keduanya SHM tersebut atas nama Hansen ;

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.108 seluas 702 m2 , SHGB No.109 seluas 318 m2, SHGB No.110 seluas 405 m2 dan SHGB No.111 seluas 583 m2 keempat SHGB tersebut atas nama PT. Maja Agung Latexindo ;

3. Meletakkan Sita Jaminan atas mesin-mesin dan peralatan yang terletak di Jln. Utama No.98, Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara ;

4. Meletakkan Sita Jaminan atas 3 bidang tanah beserta bangunan pabrik diatasnya terdiri dari SHGB No.01 seluas 16.040 m2 atas nama PT. Separindo Hevea Nusantara berkedudukan di Rantau Prapat, SHM No.5 seluas 7.338 m2 dan SHM No.6 seluas 6.990 m2 kedua SHM tersebut atas nama Hansen seluruh bidang tanah terletak di Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara setempat di kenal dengan Jln. Raya Aek Kanopan – Rantau Prapat KM 14,5 Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara

5. Meletakkan Sita Jaminan atas mesin-mesin dan peralatan yang terletak di Jln. Raya Aek Kanopan – Rantau Prapat KM 14,5 Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara ;

6. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas 1.784 m2 beserta bangunan Kantor diatsnya sesuai dengan SHM No.500 atas nama Hansen yang terletak di Jln. Pemuda atau Jln. Kereta Api No.11 Kel. Aur, Kec, Medan Maimun Kota Medan Sumatra Utara ;

7. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah seluas 1.116 m2 sesuai dengan SHGB No.878 atas nama LIPINY KUWANTO yang terletak di Kel. Suka Damai, Kec, Medan Polonia, Kota Medan Sumatra Utara Setempat dikenal dengan Padang Golf Mansion, Blok C/A 11, Jln. Padang Golf Polonia, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan Sumut ;

8. Meletakkan Sita Jaminan atas dua sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terdiri dari SHM No.890 seluas 125 m2 dan SHM No.889 seluas 95 m2 kedua SHM tersebut atas nama Hansen yang terletak di Prof. HM Yamin SH No.40-40A, Kel.Sido Dadi Kec. Medan Timur Kota Medan Sumut ;

DALAM PROVISI

• Bahwa dikhawatirkan Tergugat II dan III akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit Jalannya Perkara dan Melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut :

Memerintahkan Tergugat II dan III atau Kuasanya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya untuk tidak melakukan pelelangan ;

• Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam hal perkara ini merupakan bukti yang sah dan otentik maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Serta Merta (Bij Vooraad) dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan dari Tergugat I, II dan III ;

• Bahwa dikawatirkan Tergugat I, II dan III tidak mau atau lalai mentaati atau memenuhi putusan perkara ini maka di mohonkan kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000.-/hari yang dibayarkan kepada Penggugat secara langsung dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

• Demikian juga patut dan beralasan hukum Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil gugatan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Memerintahkan Tergugat II dan III atau Kuasanya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya untuk tidak melakukan pelelangan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;

3. Menyatakan Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat II dan III untuk tidak melakukan pelelangan atas harta-harta milik Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar secara tunai ganti rugi matril sebesar Rp.200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan ini ;

7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.-/hari apa bila Tergugat I, II dan III lalai mematuhi putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan;

9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa benar pada tahun 2003 (bukan tahun 2005) Pemohonan Kredit Tergugat I dikabulkan oleh Tergugat II (PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Medan).

Kredit tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas kredit investasi yang terdiri dari :

1. Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp 10.922.000.000.

2. Kredit Investasi Baru sebesar Rp 10.170.000.000.

• Bahwa memang benar dalam rangka pemberian kredit tersebut Tergugat I memberikan agunan Sertifikat tanah Hak Milik (SHM) no.500 a.n. Hansen dan Sertifikat tanah Hak Guna Usaha (HGU) no.02 a.n. Pengguat (PT. DARSUM).

• Bahwa memang benar atas hutang-hutang kredit diatas telah dilunasi Tergugat I yaitu hutang pinjaman Kredit Investasi Refinancing telah lunas pada bulan April 2011 dan hutang pinjaman Kredit Investasi Baru telah lunas pada bulan Juni 2011.

• Bahwa meskipun pinjaman kredit investasi itu telah dilunasi oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat II tidak mau menghapus Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman hutang kredit itu dan tidak mau pula mengajukan pencoretan Hak Tanggungan pada buku tanah sertifikat tanah yang menjadi jaminan hutang kepada Kantor Pertanahan.

• Ketidakmauan Tergugat II melakukan penghapusan atas Hak Tanggungan padahal hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan sudah hapus (sudah lunas), serta ketidakmauan Tergugat II mengajukan pencoretan catatan Hak Tanggungan pada buku tanah sertifikat agunan pada Kantor Pertanahan adalah perbuatan melawan hukum (onrech matige daat).

• Bahwa adalah tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad) karena lalai menarik sertifikat agunan dari tangan Tergugat II sebab bagaimana mungkin Tergugat I menarik sertifikat sedangkan Hak Tanggungan belum dihapus oleh Tergugat II dan belum diajukan pencoretannya pada buku tanah sertifikat ke Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, Tergugat I harus dibebaskan dari tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbuatan melawan hukum serta tuntutan untuk membayar uang paksa (duangsom). Sedangkan tuntutan Penggugat ini lebih tepat dijatuhkan terhadap para tergugat-tergugat lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad).

• Bahwa memang benar dalil Penggugat yang menyebut bahwa meskipun pinjaman kredit tersebut telah dilunasi oleh Tergugat I akan tetapi Tergugat II mengajukan pelelangan kepada Kantor Tergugat III terhadap barang-barang/ harta benda agunan sertifikat HGU no.02 milik Penggugat dan SHM no.500 milik Hansen. Hal ini diketahui Tergugat I dari adanya berita pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan yng termuat pada Surat Kabar Harian “Analisa” terbitan Medan hari Selasa, 22 Mei 2012, hal. 11.

• Bahwa oleh karena hutang pinjaman kredit telah dilunasi maka menurut hukum tidak ada alasan untuk melakukan pelelangan atas barang-barang agunan jaminan hutang, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatan point 2 yang meminta penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan PT. MAJA AGUNG LATEXINDO dalam perkara ini sampai adanya putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-II memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

EKSEPSI DISKUALIFIKASI (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Orang Yang Bertindak Untuk dan Atas Nama PENGGUGAT Tidak Mempunyai Hak Dan Kapasitas Untuk Mewakili PENGGUGAT

1. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438, menyatakan bahwa tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan mewakili PENGGUGAT bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 92 ayat (1) Jo. Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUPT”) jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili / bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.

Pasal 1 angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pasal 92 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Pasal 97 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Pasal 98 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

3. Bahwa oleh karena itu maka yang berhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama PT. DARSUM dalam mengajukan Gugatan a quo adalah Direktur Utama PT. DARSUM, sedangkan JOHAN LIE selaku General Manager PT. DARSUM (in casu PENGGUGAT) sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mewakili/bertindak untuk dan atas nama PT. DARSUM dalam mengajukan Gugatan a quo.

Pihak PENGGUGAT dalam Gugatan a quo dikutip sebagai berikut :

“PT. DARSUM, dalam hal ini diwakili oleh JOHAN LIE selaku General ManagerPT. DARSUM berkedudukan di Jln. Pemuda No. 11, Kel. Alur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai ................................................... Penggugat;”

4. Bahwa oleh karena Gugatan a quo telah diajukan oleh orang yang tidak mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan Gugatan a quo, maka hal tersebut jelas mengakibatkan Gugatan a quo mengandung diskualifikasi in person dan oleh karena itu Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI DISKUALIFIKASI (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1) Menerima Eksepsi Diskualifikasi (Diskualifikasi In Person) yang diajukan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

EKSEPSI PEREMPTORIA

Lelang Eksekusi atas Aset-aset Jaminan Yang Digugat Oleh PENGGUGAT Telah Dibatalkan Pelaksanaannya Sehingga Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dimaksud Tidak Dapat Lagi Diperkarakan/Digugat

6. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 458, apabila apa yang digugat tersebut telah tersingkir misalnya permasalahan yang digugat tidak jadi dieksekusi atau telah dieksekusi, maka terhadap permasalahan tersebut tidak dapat lagi diperkarakan/digugat.

Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 458 :

“Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Pada exceptio dilatoris, gugatan yang diajukan prematur.Oleh karena itu, pengajuannya masih tertunda.Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan.Karena apa yang digugat telah tersingkir.”

7. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan a quo adalah keberatan PENGGUGAT terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT II pada tanggal 5 Juni 2012, sebagaimana telah diumumkan oleh TERGUGAT II dalam harian Analisa tertanggal 22 Mei 2012. Namun demikian pada kenyataannya Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan oleh TERGUGAT III sebagaimana surat Nomor : S-1095/WKN.02/KNL.01/2012 tertanggal 1 Juni 2012 perihal : Pembatalan Pelaksanaan Lelang (Bukti TII-1).

8. Bahwa oleh karena Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan pelaksanaannya, maka telah terbukti bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan a quo telah tersingkir. Dengan demikian Gugatan a quo yang pada pokoknya mempermasalahkan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT II pada tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan hukum tidak dapat lagi diperkarakan/digugat atau dengan kata lain Gugatan a quo harus disingkirkan/dihentikan.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI PEREMPTORIA

1. Menerima Eksepsi Peremptoria yang diajukan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Lelang Eksekusi yang rencananya akan dilaksanakan oleh TERGUGAT II pada tanggal 5 Juni 2012 tidak dapat lagi diperkarakan/digugat karena Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan pelaksanaannya;

3. Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

EKSEPSI LITIS PENDENTIS

Gugatan Dalam Perkara No.303/Pdt.G/2012/PN.Mdn. di Pengadilan Negeri Medan Mempunyai Substansi yang pada Intinya Sama Dengan Gugatan Dalam Perkara No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

10. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461, menyatakan bahwa apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi litis pendentis, di mana tujuan dari eksepsi litis pendentis tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama.

Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 :

“Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan.Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan.Lantas B mengajukan banding.Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan exceptio litis pendentis di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di Pengadilan banding lingkungan peradilan umum.”

11. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan No.303/Pdt.G/2012/PN.Niaga.Mdn. adalah keberatan PENGGUGAT terhadap tindakan TERGUGAT I yang dianggap lalai menarik harta milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II oleh karena PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT I telah melunasi utangnya kepada TERGUGAT II. Di samping itu PENGGUGAT juga keberatan terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi atas aset-aset PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II untuk memenuhi utang yang didalikan oleh PENGGUGAT telah dilunasi oleh TERGUGAT I tersebut.

12. Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan No.303/Pdt.G/2012/PN.Niaga.Mdn. telah terjawab dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. (Bukti TII-2) di mana TERGUGAT I telah mengakui jumlah utangnya kepada TERGUGAT II sebagaimana Daftar Piutang Yang Diakui dari Kreditor Separatis tertanggal 14 Agustus 2012 (Bukti TII-3).

13. Selanjutnya TERGUGAT I telah menawarkan proposal perdamaian untuk menyelesaikan utangnya kepada TERGUGAT II dengan salah satu jaminan adalah harta milik PENGGUGAT yang dipermasalahkan dalam perkara a quo yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (in casu PENGGUGAT) sebagaimana Proposal Perdamaian tanggal 6 Agustus 2012 (Bukti TII-4), di mana terhadap proposal perdamaian tersebut, PENGGUGAT yang hadir dalam proses PKPU dimaksud telah memberikan persetujuannya terhadap proposal perdamaian dimaksud dan tidak keberatan atas dimasukkannya aset PENGGUGAT sebagai jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa keberatan PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT I yang dianggap lalai menarik harta milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tidak relevan lagi dipermasalahkan karena sudah disetujui oleh PENGGUGAT dalam perkara No.05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu diperiksa lagi dalam Gugatan No.303/Pdt.G/2012/PN.Niaga.Mdn.

14. Bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkara No.05/PKPU/2012/PN/Niaga.Mdn. bahwa TERGUGAT I belum melunasi utangnya kepada TERGUGAT II maka keberatan PENGGUGAT terhadap lelang eksekusi atas aset PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan alasan bahwa utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah lunas, tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan dalam Gugatan No.303/Pdt.G/2012/PN.Niaga.Mdn.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata bahwa Gugatan dalam perkara No.303/Pdt.G/2012/PN.Mdn. di Pengadilan Negeri Medan mempunyai pokok permasalahan yang telah dijawab dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. (Vide Bukti TII-2) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan atas perkara-perkara tersebut, maka Gugatan dalam perkara No.303/Pdt.G/2012/PN.Mdn. tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya atau dengan kata lain Gugatan a quo harus dihentikan.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan demi mewujudkan azas-azas peradilan yang cepat, efektif dan efisien, maka TERGUGAT II dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menyatakan bahwa Gugatan dalam perkara No.303/Pdt.G/2012/PN.Mdn.di Pengadilan Negeri Medan tidak dapat dilanjutkan lagi pemeriksaannya dan berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI LITIS PENDENTIS

1. Menerima Eksepsi Litis Pendentis yang diajukan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya dan harus dihentikan;

3. Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT II Dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Sebelum menanggapi satu persatu dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, maka dengan ini TERGUGAT II menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan a quo, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.

Selanjutnya TERGUGAT II akan menyampaikan Jawaban atas Gugatan dari PENGGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

TERGUGAT I BELUM MELUNASI UTANGNYA KEPADA TERGUGAT II

17. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 3 dan 4 halaman 2 Gugatan a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melunasi Kredit Investasi (KI) Baru sebesar Rp. 10.170.000.000,- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta Rupiah) pada bulan Juni 2011 dan Kredit Investasi (KI) Refinancing sebesar Rp. 10.922.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah) pada bulan April 2011, akan tetapi TERGUGAT I lalai menarik sertifikat yang menjadi agunan dari fasilitas kredit tersebut dari TERGUGAT II yaitu Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum.

18. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang sama sekali tidak benar, karena pada kenyataannya TERGUGAT I belum melunasi Kredit Investasi (KI) Baru dan Kredit Investasi (KI) Refinancing tersebut kepada TERGUGAT II sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

19. Bahwa TERGUGAT II telah memberikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I sebagaimana terlihat dalam akta-akta yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai berikut :

1. Kredit Investasi sebesar Rp. 21.092.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan puluh dua juta Rupiah), yang terdiri dari :

• Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 10.922.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah).

• Kredit Investasi Baru sebesar Rp. 10.170.000.000,- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta Rupiah).

Dengan jangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan termasuk grace period selama 6 (enam) bulan yang harus sudah dilunasi pada tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 15 tanggal 27 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan (selanjutnya disebut “Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005”) (Bukti TII-5).

Catatan : Fasilitas Kredit Investasi Refinancing dan Kredit Investasi Baru telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2011

2. Kredit Modal kerja yang terdiri dari:

• Fasilitas Kredit Modal Kerja 1 sebesar USD 5,191,527,62.- (lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat enam puluh dua sen).

• Fasilitas Kredit Modal Kerja 2 sebesar USD 1,146,496,82.- (satu juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat delapan puluh dua sen).

Dengan jangka waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2008 dan harus sudah dilunasi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebagaimana Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Pertama dan Kredit Modal Kerja Kedua Nomor : 23 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan (selanjutnya disebut “Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009”) (Bukti TII-6).

Catatan: Fasilitas Kredit Modal Kerja 1 dan Kredit Modal Kerja 2 telah jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2009

3. Kredit Modal Kerja Impor sebesar USD 500,000.- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2008 dan harus sudah dilunasi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebagaimana Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Impor Nomor : 24 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan (selanjutnya disebut “Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009”) (Bukti TII-7).

Catatan:Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor telah jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2009

(Perjanjian-perjanjian tersebut di atas selanjutnya disebut “AktaPerjanjian Kredit”)

20. Bahwa atas seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I tersebut, maka TERGUGAT I telah memberikan jaminan hak tanggungan termasuk namun tidak terbatas Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (in casu PENGGUGAT), jaminan fidusia dan jaminan pribadi sebagai berikut :

• Jaminan Hak Tanggungan

1. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4602/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 (Bukti TII-8A) Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 767/2004 Peringkat II tanggal 10 Februari 2004 (Bukti TII-8B) atas :

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Desa Sukadamai, Kel. Medan Polonia, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 1.116 m² atas nama Lipiny Kuwanto (Bukti TII-9);

Dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) dan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).

2. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4599/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 (Bukti TII-10A)Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 1022/2004 Peringkat II tanggal 24 Februari 2004 (Bukti TII-10B) atas :

• Sertifikat Hak Milik No. 889/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 95 m² atas nama Hansen (Bukti TII-11);

• Sertifikat Hak Milik No. 890/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 125 m² atas nama Hansen (Bukti TII-12);

Dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) dan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1544/2003 Peringkat I tanggal 22 Desember 2003 (Bukti TII-13) atas :

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 3.201 m² atas namaPT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-14);

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 89/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 300 m² atas namaPT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-15);

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 90/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 206 m² atas namaPT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-16);

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 92/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 587 m² atas namaPT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-17);

Dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.321.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah).

4. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1555/2003 Peringkat I tanggal 23 Desember 2003 (Bukti TII-18) atas :

• Sertifikat Hak Milik No. 146/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 2.625 m² atas nama Hansen (Bukti TII-19);

• Sertifikat Hak Milik No. 309/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 1.213 m² atas nama Hansen (Bukti TII-20);

Dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.941.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah).

5. Sertifikat Hak Tanggungan No. 429/2003 Peringkat I tanggal 13 Oktober 2003 (Bukti TII-21A) Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 552/2003 Peringkat II tanggal 8 Desember 2003 (Bukti TII-21B) atas :

• Sertifikat Hak Milik No. 5/Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara seluas 7.338 m² atas nama Hansen (Bukti TII-22);

• Sertifikat Hak Milik No. 6/Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara seluas 6.990 m² atas nama Hansen (Bukti TII-23);

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara seluas 16.040 m² atas nama PT. Separindo Hevea Nusantara (Bukti TII-24);

Dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta Rupiah) dan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

6. Sertifikat Hak Tanggungan No. 722/2006 Peringkat I tanggal 1 Mei 2006 (Bukti TII-25) atas :

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 108/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 702 m² atas nama PT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-26);

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 109/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 318 m² atas nama PT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-27);

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 110/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 405 m² atas nama PT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-28);

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 111/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 583 m² atas nama PT. Maja Agung Latexindo (Bukti TII-29);

Dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

7. Sertifikat Hak Tanggungan No. 120/2006 Peringkat I tanggal 4 Mei 2006 (Bukti TII-30) atas :

• Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tanjung Selamat, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara seluas 575,88 Ha atas nama PT. Darsum (in casu PENGGUGAT) (Bukti TII-31);

Dengan Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 14.129.000.000,- (empat belas milyar seratus dua puluh sembilan juta Rupiah).

8. Sertifikat Hak Tanggungan No. 6468/2005 Peringkat I tanggal 14 September 2005 (Bukti TII-32A)Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 7011/2008 Peringkat II tanggal 31 Juli 2008(Bukti TII-32B) atas :

• Sertifikat Hak Milik No. 500/Desa Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 1.784 m² atas nama Hansen (Bukti TII-33);

Dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 23.031.000.000,- (dua puluh tiga milyar tiga puluh satu juta Rupiah) dan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).

9. Jaminan Fidusia

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-1866 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 10 Oktober 2003 dengan Obyek 13 unit separator, 8 unit TangkiLatex, 3 unit mesin genset, 5 unit mesin separator LTC, 1 Unit Balancing Bowl senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) (Bukti TII-34);

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-2424 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 15 Desember 2003 dengan Objek Persediaan danStock Barang Dagangan senilai Rp. 3.931.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta Rupiah) (Bukti TII-35);

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-2425 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 15 Desember 2003 dengan Objek Mesin-mesin dan peralatan pabrik sarung tangan karet milik PT. Maja Agung Latexindo senilai Rp. 32.657.000.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) (Bukti TII-36);

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-2426 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 15 Desember 2003 dengan Objek Piutang dagang atas nama PT. Maja Agung Latexindo senilai Rp. 3.328.209.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu Rupiah) (Bukti TII-37).

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-3176 HT.04.06.TH.2007/STD tertanggal 8 November 2007 dengan Objek Mesin-mesin dan peralatan pabrik sarung tangan karet milik PT. Maja Agung Latexindo senilai Rp. 10.641.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah)(Bukti TII-38).

10. Jaminan Pribadi Akta Jaminan Pribadi No. 51 tanggal 31 Maret 2005 atas nama Hansen yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH, Notaris di Medan (Bukti TII-39).

21. Bahwa dalam perkembangannya ternyata TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit, di mana hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya tunggakan pembayaran baik pokok, bunga maupun denda. Sehubungan dengan adanya tunggakan tersebut maka TERGUGAT II telah menyampaikan surat-surat peringatan kepada TERGUGAT I sebagai berikut :

• Surat No. B.436-RPK/RPS/02/2011 tertanggal 25 Februari 2011 perihal : Peringatan Pertama (Bukti TII-40), di mana dalam surat tersebut TERGUGAT II telah memperingatkan TERGUGAT I agar dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat tanggal 7 Maret 2011 (selanjutnya disebut “Surat Peringatan I”)

• Surat No. B.511-RPK/RPS/03/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal : Peringatan Kedua (Bukti TII-41), di mana dalam surat tersebut TERGUGAT II telah memperingatkan TERGUGAT I agar dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat tanggal 15 Maret 2011 (selanjutnya disebut “Surat Peringatan II”)

• Surat No. B.1078-RPK/RPS/05/2011 tanggal 02 Mei 2011 perihal : Peringatan Ketiga (Bukti TII-42), di mana dalam surat tersebut TERGUGAT II telah memperingatkan TERGUGAT I agar dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat tanggal 13 Mei 2011 (selanjutnya disebut “Surat Peringatan III”)

22. Bahwa meskipun TERGUGAT II telah berkali-kali memperingatkan TERGUGAT I untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada TERGUGAT II, namun demikian sampai dengan jatuh temponya seluruh fasilitas kredit, TERGUGAT I tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit.

23. Bahwa adapun tunggakan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II per 31 Januari 2012 adalah sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Investasi Refinancing :

• Tunggakan Pokok : Rp. 0,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : Rp. 549.972.149,- +

Sub Total : Rp. 549.972.149,-

Catatan: Tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit Investasi Baru :

• Tunggakan Pokok : Rp. 0,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : Rp. 881.386.134,- +

Sub Total : Rp. 881.386.134,-

Catatan : Tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit KMK-1 :

• Tunggakan Pokok : USD 5,191,527.-

• Tunggakan Bunga dan Denda : USD 1,460,042.- +

Sub Total : USD 6,651,569.-

Catatan: Baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit KMK-2

• Tunggakan Pokok : USD 946,789,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : USD 210,108.- +

Sub Total : USD 1,156,897.-

Catatan : Baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit PJI-KMKI :

• Tunggakan Pokok : USD 0.-

• Tunggakan Bunga dan Denda : USD 16,631.- +

Sub Total : USD 16,631.-

Catatan : Tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

TOTAL SELURUH KEWAJIBAN :Rp. 1.431.358.283,- dan

USD 7,825,097.-

24. Bahwa adanya tunggakan kewajiban TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tersebut telah pula diakui oleh TERGUGAT I dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERGUGAT I dengan register Perkara No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Daftar Piutang Yang Diakui – Kreditur Separatis tertanggal 14 Agustus 2012 (Vide Bukti TII-3) di mana TERGUGAT I telah mengakui bahwa per tanggal 13 Juli 2012 tunggakan kewajiban TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp.1.464.277.712,-(satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas Rupiah) dan USD 7,683,503.- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Investasi Refinancing :

• Tunggakan Pokok : Rp. 0,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : Rp. 558.921.181,- +

Sub Total : Rp. 558.921.181,-

Catatan : Tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit Investasi Baru :

• Tunggakan Pokok : Rp. 0,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : Rp. 905.356.531,- +

Sub Total : Rp. 905.356.531,-

Catatan:Tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit KMK-1 :

• Tunggakan Pokok : USD 5,097,527,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : USD 1.694.235.,- +

Sub Total : USD 6,791,762.-

Catatan : Baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit KMK-2

• Tunggakan Pokok : USD 758.789,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : USD 116.321,- +

Sub Total : USD 875,110.-

Catatan: Baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

Fasilitas Kredit PJI-KMKI :

• Tunggakan Pokok : USD 0,-

• Tunggakan Bunga dan Denda : USD 16,631,- +

Sub Total : USD 16,631.-

Catatan : Tunggakan bunga dan denda masih terutang dan belum dibayar

TOTAL SELURUH KEWAJIBAN : Rp. 1.464.277.712,- dan

USD 7,683,503.-

25. Bahwa adapun pengakuan TERGUGAT I tersebut telah pula diterima dengan baik oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT yang ikut dalam proses PKPU TERGUGAT I sama sekali tidak mempermasalahkan ataupun keberatan terhadap pengakuan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tersebut.

26. Bahwa dari perincian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Kredit Investasi (KI) Baru dan Kredit Investasi (KI) Refinancing yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah dibayar lunas oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, sama sekali tidak benar karena faktanya masih terdapat tunggakan bunga dan denda atas fasilitas Kredit Investasi (KI) Baru dan Kredit Investasi (KI) Refinancing serta Kredit Modal Kerja Investasi (KMKI) yang belum dibayar lunas oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II. Sedangkan untuk fasilitas kredit KMK-1 dan KMK-2 jelas masih terdapat tunggakan baik pokok, bunga maupun denda.

27. Bahwa oleh karena masih adanya tunggakan kewajiban TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yang berasal dari semua fasilitas kredit sebagaimana dijelaskan di atas maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil PENGGUGAT pada poin 3 dan 4 halaman 2 dalam Gugatan a quo yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melunasi utangnya kepada TERGUGAT II yang berasal dari Kredit Kredit Investasi (KI) Baru dan Kredit Investasi (KI) Refinancing.

Aset-aset Yang Dijadikan Jaminan Utang TERGUGAT I Kepada TERGUGAT II Menjadi Jaminan Untuk Seluruh Fasilitas Kredit

28. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005 Jo. Pasal 15 Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009 Jo. Pasal 16 Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009 yang kesemuanya dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan, aset-aset yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II termasuk namun tidak terbatas pada Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen (Vide Bukti TII-33) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (Vide Bukti TII-31) adalah merupakan aset jaminan bersama untuk seluruh fasilitas kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yaitu Fasilitas Kredit Modal Kerja Investasi (KMKI), Fasilitas Kredit Investasi (KI) Baru, Fasilitas Kredit Investasi (KI) Refinancing, Kredit Modal Kerja 1 (KMK-1) dan Kredit Modal Kerja 2 (KMK-2) dan bukan terpilah-pilah bahwa aset tertentu hanya untuk menjamin fasilitas kredit tertentu saja. Hal ini terbukti dari dicantumkannya seluruh aset-aset jaminan tersebut dalam seluruh akta perjanjian kredit.

29. Bahwa seandainya terdapat satu atau lebih fasilitas kredit yang sudah lunas, QUOD NON, hal ini tidak berarti bahwa ada aset jaminan yang harus dikembalikan kepada TERGUGAT I oleh karena seluruh aset-aset jaminan tersebut menjadi jaminan bersama-sama untuk seluruh fasilitas kredit. Apabila ada satu saja fasilitas kredit yang belum lunas, maka seluruh aset jaminan akan tetap dipegang oleh TERGUGAT II untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit yang belum lunas tersebut. Dalam perkara a quo terbukti bahwa tidak ada satu pun fasilitas kredit yang sudah dilunasi oleh TERGUGAT I.

30. Bahwa oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila TERGUGAT II masih memegang aset-aset jaminan yang menjadi jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dan sangat berdasar hukum apabila TERGUGAT I tidak menarik Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen (Vide Bukti TII-31) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (Vide Bukti TII-29) yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.

31. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa TERGUGAT I belum melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT II dan Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen (Vide Bukti TII-33) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (Vide Bukti TII-31) yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah merupakan aset jaminan bersama untuk seluruh fasilitas kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yaitu Fasilitas Kredit Modal Kerja Investasi (KMKI), Fasilitas Kredit Investasi (KI) Baru, Fasilitas Kredit Investasi (KI) Refinancing, Kredit Modal Kerja 1 (KMK-1) dan Kredit Modal Kerja 2 (KMK-2), maka TERGUGAT I jelas tidak dapat menarik Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen (Vide Bukti TII-33) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (Vide Bukti TII-31) dan dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang tidak menarik aset-aset yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II termasuk aset milik PENGGUGAT tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT pada poin 3 halaman 3 Gugatan a quo.

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil PENGGUGAT pada poin 3 halaman 3 Gugatan a quo tersebut.

Lelang Eksekusi Yang Dilakukan oleh TERGUGAT II Atas Aset-aset Milik PENGGUGAT Yang Dijadikan Jaminan Utang TERGUGAT I Kepada TERGUGAT II TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

33. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam poin 2 dan 3 pada halaman 3 Gugatan a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II yang melakukan penjualan melalui lelang eksekusi atas aset milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

34. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut jelas merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena dari fasilitas-fasilitas kredit yang telah diterima oleh TERGUGAT I belum ada satu pun yang dibayar lunas sebagaimana yang telah TERGUGAT II jelaskan dalam butir 18 s/d 25 di atas.

35. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak melakukan pembayaran lunas utangnya kepada TERGUGAT II walaupun utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih jelas tidak sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit bahkan merupakan kejadian kelalaian sebagaimana yang diatur dalam bagian pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit (even of default) Pasal 9 huruf a, huruf h, huruf k Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005 Jo. Pasal 7 huruf a, huruf g, huruf k Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009 Jo. Pasal 8 huruf a, huruf g, dan huruf k Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009 yang kesemuanya dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan.

Pasal 9 huruf a, huruf h, huruf k Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005, mengatur sebagai berikut :

“Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan menghentikannya, BANK berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan DEBITUR dan seluruh hutang DEBITUR dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh BANK dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 11 dan 12 dari syarat model SU-BANK, dan yang berikut dibawah ini, antara lain :

1. Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh DEBITUR.

2. .... ;

3. .... ;

4. .... ;

5. .... ;

6. .... ;

7. .... ;

8. Jika DEBITUR tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlukan oleh BANK kemudian.

9. .... ;

10. ... ;

11. Jika menurut pertimbangan BANK, kekayaan DEBITUR sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha DEBITUR mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas utangnya kepada BANK.

Pasal 7 huruf a, huruf g, huruf k Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009 Jo.Pasal 8 huruf a, huruf g, dan huruf kAkta No. 24 tanggal 30 Maret 2009, mengatur sebagai berikut :

“Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan menghentikannya, Bank berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan Debitur dan seluruh hutang Debitur dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh Bank dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 11 dan 12 syarat Model SU-BANK, dan yang berikut dibawah ini :

1. Jika DEBITUR tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diberlakukan oleh BANK;

2. .... ;

3. .... ;

4. .... ;

5. .... ;

6. .... ;

7. Jika menurut pertimbangan BANK, kekayaan DEBITUR sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha DEBITUR mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada BANK;

8. .... ;

9. .... ;

10. ... ;

11. Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh DEBITUR.

36. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I merupakan kejadian kelalaian sebagaimana yang diatur dalam bagian pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit (even of default) Pasal 9 huruf a, huruf h, huruf k Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005 Jo. Pasal 7 huruf a, huruf g, huruf k Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009 Jo. Pasal 8 huruf a, huruf g, dan huruf k Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009 yang kesemuanya dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan, maka melalui surat Ref. No. 002/LF/MAJA/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012, perihal : Tanggapan Surat PT. Maja Agung Latexindo No. 034/MAL/II/12/OFF tertanggal 14 Februari 2012 dan Pernyataan Default serta Somasi (Bukti TII-43) TERGUGAT II telah menyatakan TERGUGAT I berada dalam keadaan wanprestasi/default dengan segala akibat hukumnya.

37. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “UUHak Tanggungan”) dan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Jaminan Fidusia”), diatur bahwa dalam hal Debitor (in casuTERGUGAT I) cidera janji, maka TERGUGAT II selaku pemegang jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia mempunyai hak untuk menjual/mengeksekusi jaminan-jaminan yang merupakan Obyek Hak Tanggungan dan Objek Jaminan Fidusia tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada aset milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II) atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum tanpa harus melalui gugatan di Pengadilan terlebih dahulu dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan/eksekusi tersebut.

Pasal 6 UUHT mengatur sebagai berikut :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Pasal 20 ayat (1) UUHT mengatur sebagai berikut :

1. Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

1. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut :

2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

38. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah berada dalam keadaan wanprestasi/default dengan segala akibat hukumnya dan TERGUGAT II mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi atas aset-aset yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II termasuk namun tidak terbatas pada aset milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT dan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, maka TERGUGAT II telah mengajukan permohonan lelang eksekusi atas aset-aset yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tersebut (termasuk Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen (Vide Bukti TII-33) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum (Vide Bukti TII-30) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sebagaimana surat-surat sebagai berikut :

• Surat No. B.668-RPK/RPS/03/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal : Permohonan Lelang Eksekusi Agunan (Bukti TII-44)

• Surat No. B.669-RPK/RPS/03/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal : Permohonan Lelang Eksekusi Agunan (Bukti TII-45)

• Surat No. B.893-RPK/RPS/04/2011 tanggal 20 April 2012 perihal: Perincian Harga Limit (Bukti TII-46).

39. Bahwa selanjutnya melalui surat No. B.877-RPK/RPS/04/12 tanggal 20 April 2012 perihal : Permohonan Dispensasi Lelang (Bukti TII-47), TERGUGAT II telah mengajukan permohonan dispensasi lelang kepada Kepala Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan agar aset-aset yang akan dilelang dapat dilaksanakan di KPKNL Medan, di mana permohonan TERGUGAT II tersebut telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan melalui surat Nomor : S-403/WKN.02/2012 tanggal 26 April 2012 perihal : Permohonan Dispensasi Lelang (Bukti TII-48).

40. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III melalui surat Nomor : S-0942/WKN.02/KNL.01/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal : Jadwal Lelang telah menetapkan jadwal lelang atas aset-aset yang akan dilelang tersebut pada tanggal 5 Juni 2012 (Bukti TII-49). Sehubungan dengan jadwal pelaksanaan lelang tersebut maka melalui Surat No. 006/LF/MAJA/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi (Bukti TII-50) TERGUGAT II telah memberitahukan kepada TERGUGAT I dan PENGGUGAT jadwal pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT III. Di samping itu TERGUGAT II juga telah mengumumkan lelang eksekusi tersebut melalui selebaran pada tanggal 7 Mei 2012 (Pengumuman I) (Bukti TII-51) dan melalui harian Analisa pada tanggal 22 Mei 2012 (Pengumuman II) (Bukti TII-52).

41. Bahwa namun demikian pelaksanaan lelang tersebut telah dibatalkan oleh TERGUGAT III sebagaimana surat Nomor : S-1095/WKN.02/KNL.01/2012 tertanggal 1 Juni 2012 perihal : Pembatalan Pelaksanaan Lelang (VideBukti TII-1).

42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa tindakan TERGUGAT II yang melaksanakan lelang eksekusi atas aset-aset milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II “TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, MELAINKAN TINDAKAN TERGUGAT II TERSEBUT SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM KHUSUSNYA PASAL 6 JO. PASAL 20 AYAT (1) HURUF A UUHAK TANGGUNGAN DAN PASAL 15 AYAT (2) DAN (3) UU JAMINAN FIDUSIA. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil PENGGUGAT poin 2 dan 3 pada halaman 3 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II yang melakukan lelang eksekusi atas aset milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diajukan oleh PENGGUGAT Tidak Berdasar Hukum Dan HARUS DITOLAK

43. Bahwa pada butir 3 dan 4 halaman 3 Posita dan butir 6 Petitum dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT telah meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng sebagai berikut :

    1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)

    2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

44. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

• Dalam perkara a quo, sama sekali tidak terbukti bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan dalam butir 34 s/d butir 42 di atas.

• Dalam perkara a quo juga tidak terbukti ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum sama sekali untuk meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT II.

• Di samping itu PENGGUGAT juga tidak dapat memberikan perincian disertai bukti-bukti yang akurat mengenai kerugian-kerugian yang didalilkannya.

45. Bahwa oleh karena tuntutan kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo sama sekali tidak jelas dan sama sekali tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya.

Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum

46. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada butir 5 halaman 3 s/d 5 Posita dan butir 3 Petitum dalam Gugatan a quo tentang permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset-aset yang dijadikan jaminan utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, karena permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

47. Bahwa mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.“

48. Bahwa di samping itu M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 285, menyatakan bahwa tujuan utama penyitaan adalah agar harta kekayaan milik tergugat :

• Tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan, dan sebagainya

• Tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga

49. Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 340, menyatakan bahwa “untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat”

50. Bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 299, diatur bahwa pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanyalah terbatas terhadap harta kekayaan tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 299

“... proses penyelesaian perkara, hanya mengikat kepada para pihak pengugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.

Sehubungn dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara:

- hanya terbatas terhadap harta kekayaan tergugat, dan

- tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.”

51. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 dinyatakan bahwa terhadap tanah dan bangunan yang sudah dijadikan jaminan utang kepada BANK (in casu TERGUGAT I) tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985

“barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag.”

52. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR maupun doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 285 dan 340 dan 299 serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, jelas bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat diterapkan pada aset yang sudah dijadikan jaminan kepada BANK dan penerapannya hanya terbatas pada harta kekayaan milik tergugat (bukan milik penggugat) dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.

53. Bahwa pada butir 5 halaman 3 s/d 5 Posita dan butir 3 Petitum dalam Gugatan a quo ternyata yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh PENGGUGAT adalah aset yang semuanya sudah dijadikan jaminan utang kepada TERGUGAT II, di samping itu aset-aset tersebut antara lain adalah milik PENGGUGAT sendiri (in casu PT. DARSUM) dan milik Pihak Ketiga yang bukan pihak dalam perkara a quo yaitu milik HANSEN, LIPINY KUWANTO dan PT. SEPARINDO HEVEA NUSANTARA, yaitu :

1. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tanjung Selamat, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara seluas 575,88 Ha atas nama PENGGUGAT (in casu PT. DARSUM) (Vide Bukti TII-31) yang telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 120/2006 tanggal 4 Mei 2006 (Vide Bukti TII-30);

2. Tanah beserta bangunan pabrik dan sarana pelengkap diatasnya, di mana seluruhnya terletak di Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (setempat dikenal dengan Jl. Utama No. 98 Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara) yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46 seluas 3.201 m² (Vide Bukti TII-14), SHGB No. 89 seluas 300 m² (Vide Bukti TII-15), SHGB No. 90 seluas 206 m² (Vide Bukti TII-16) dan SHGB No. 92 seluas 587 m² (Vide Bukti TII-17), keempat SHGB tersebut tercatat atas nama PT. MAJA AGUNG LATEXINDO dan telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1544/2003 tanggal 22 Desember 2003 (Vide Bukti TII-13);

2. Sertifikat Hak Milik No. 146 seluas 2.625 m² (Vide Bukti TII-19) dan SHM No. 309 seluas 1.213 m² (Vide Bukti TII-20) di mana keduanya tercatat atas nama PIHAK KETIGA (in casu HANSEN) dan telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1545/2003 tanggal 23 Desember 2003 (Vide Bukti TII-18);

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 108 seluas 702 m² (Vide Bukti TII-26), SHGB No. 109 seluas 318 m² (Vide Bukti TII-27), SHGB No. 110 seluas 405 m² (Vide Bukti TII-28) dan SHGB No. 111 seluas 583 m² (Vide Bukti TII-29) di mana keempatnya tercatat atas nama PT. MAJA AGUNG LATEXINDO dan telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. No. 722/2006 tanggal 1 Mei 2006 (Vide Bukti TII-25);

1. 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan pabrik yang terletak di Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara setempat dikenal dengan Jl. Raya Aek Kanopan – Rantau Prapat KM 14,5 Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara, terdiri dari :

• Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 seluas 16.040 m² tercatat atas nama PIHAK KETIGA (in casu PT. SEPARINDO HEVEA NUSANTARA) (Vide Bukti TII-24)

• Sertifikat Hak Milik No. 5 seluas 7.338 m² (Vide Bukti TII-22) dan SHM No. 6 seluas 6.990 m² (Vide Bukti TII-23) di mana keduanya tercatat atas nama PIHAK KETIGA (in casu HANSEN).

Ketiga bidang tanah beserta bangunan pabrik tersebut telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 429/2003 Peringkat I tanggal 13 Oktober 2003 (Vide Bukti TII-21A) Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 552/2003 Peringkat II tanggal 8 Desember 2003 (Vide Bukti TII-21B);

4. Sebidang tanah seluas 1.784 m² beserta bangunan kantor diatasnya sesuai dengan SHM No. 500 yang terletak di Jl. Pemuda atau Jl. Kereta Api No. 11 Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara tercatat atas nama PIHAK KETIGA (in casu HANSEN) (Vide Bukti TII-33) yang telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6468/2005 Peringkat I tanggal 14 September 2005 (Vide Bukti TII-32A) Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 7011/2008 Peringkat II tanggal 31 Juli 2008 (Vide Bukti TII-32B)

5. Sebidang tanah seluas 1.116 m² sesuai dengan SHGB No. 878 yang terletak di Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara setempat dikenal dengan Padang Golf Mansion, Blok C/A 11, Jl. Padang Golf Polonia, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara tercatat atas nama PIHAK KETIGA (in casu LIPINY KUWANTO) (Vide Bukti TII-9) yang telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4602/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 (Vide Bukti TII-8A) Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 767/2004 Peringkat II tanggal 10 Februari 2004 (Vide Bukti TII-8B);

6. Dua bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terdiri dari SHM No. 890 seluas 125 m² (Vide Bukti TII-12) dan SHM No. 889 seluas 95 m² (Vide Bukti TII-11) keduanya terletak di PROf. HM. Yamin, SH No. 40-40A, Kel. Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara yang tercatat atas nama PIHAK KETIGA (in casu HANSEN) dan telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4599/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 (Vide Bukti T II-10A) Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 1022/2004 Peringkat II tanggal 24 Februari 2004 (Vide Bukti TII-10B);

7. Mesin-mesin dan peralatan yang terletak di Jl. Utama No. 98, Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;

8. Mesin-mesin dan peralatan yang terletak di Jl. Raya Aek Kanopan – Rantau Prapat KM 14,5 Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara;

Seluruh mesin-mesin dan peralatan tersebut telah dijaminkan kepada TERGUGAT II berdasarkan sertifkat-sertifikat Jaminan Fidusia sebagai berikut :

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-1866 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 10 Oktober 2003 (VideBukti TII-34);

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-2424 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 15 Desember 2003 (VideBukti TII-35);

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-2425 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 15 Desember 2003 (VideBukti TII-36);

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-2426 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 15 Desember 2003 (VideBukti TII-37);

• Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-3176 HT.04.06.TH.2007/STD tertanggal 8 November 2007(VideBukti TII-38).

54. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa syarat-syarat permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tidak terpenuhi karena aset-aset yang dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh PENGGUGAT seluruhnya sudah dijaminkan kepada TERGUGAT II. Di samping itu aset-aset tersebut antara lain adalah aset milik PENGGUGAT sendiri (in casu PT. DARSUM) dan milik PIHAK KETIGA yang bukan pihak dalam perkara a quo yaitu milik HANSEN, LIPINY KUWANTO dan PT. SEPARINDO HEVEA NUSANTARA.

55. Bahwa oleh karena aset-aset yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh PENGGUGAT adalah :

- Merupakan aset-aset yang sudah dijadikan jaminan utang kepada TERGUGAT II;

- Merupakan aset-aset yang antara lain milik PENGGUGAT sendiri (in casu PT. DARSUM) dan milik Pihak Ketiga yang bukan pihak dalam perkara a quo yaitu milik HANSEN, LIPINY KUWANTO dan PT. SEPARINDO HEVEA NUSANTARA;

maka terhadap aset-aset tersebut jelas tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). Oleh karena itu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT pada butir 5 halaman 3 s/d 5 Posita dan butir 3 Petitum dalam Gugatan a quo jelas sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI ;

56. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 884, menyatakan sebagai berikut :

“Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Disebut juga provisionele beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.”

57. Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 885, menyatakan bahwa agar gugatan provisi memenuhi syarat formil maka :

    1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya

    2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan

    3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara

58. Bahwa pada halaman 5 dalam Gugatan a quo PENGGUGAT telah memohon Putusan Provisi sebagai berikut :

“Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT II dan III akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat II dan III atau Kuasanya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya untuk tidak melakukan pelelangan”

59. Bahwa mengenai permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, jelas merupakan permohonan yang sama sekali tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak karena :

1. selain permohonan provisi dimaksud tidak memenuhi syarat formil, hak untuk mengajukan upaya hukum juga adalah merupakan hak asasi dari TERGUGAT II yang tidak dapat dibatasi, dilarang ataupun dihalang-halangi;

2. Lelang Eksekusi dimaksud merupakan eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia dengan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang tidak dapat ditunda dan dihalang-halangi pelaksanaannya.

3. Tuntutan provisi sudah menyangkut pokok perkara karena juga dimintakan dalam butir 2 dan butir 5 Petitum Dalam Pokok Perkara, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip permohonan putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara (Vide doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 884).

1. Bahwa oleh karena permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT pada halaman 5 bagian posita dan petitum dalam Gugatan a quo sama sekali tidak berdasar hukum karena PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar dari tuntutan provisi tersebut dan juga tidak menjelaskan apa urgensi dan relevansi diajukannya tuntutan provisi dimaksud, di samping itu tuntutan provisi tersebut juga sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya.

PUTUSAN SERTA MERTA ;

60. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak permohonan PENGGUGAT pada halaman 5 Posita dan butir 9 Petitum dalam Gugatan a quo yang telah memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut tidak didasarkan pada bukti surat otentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

61. Bahwa berdasarkan butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil diatur bahwa ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama UNTUK TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal antara lain Gugatan didasarkan pada bukti otentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (hand schrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”

62. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT jelas Gugatan a quo sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik, bahkan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa dasar dari diajukannya Gugatan a quo adalah adanya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.

Permohonan DWANGSOM (Uang Paksa) Tidak Berdasar Hukum dan HARUS DITOLAK

63. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 5 Posita dan butir 8 Petitum Gugatan a quo yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- per hari yang dihitung sejak perkara a quo berkekuatan hukum tetap apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III lalai mematuhi Putusan dalam Perkara a quo.

64. Bahwa permohonan dwangsom/uang paksa yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan oleh karena itu permohonan dwangsom/uang paksa tersebut sudah seharusnya ditolak, karena dalam Perkara a quo tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERGUGAT II dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DALAM EKSEPSI DISKUALIFIKASI (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1. Menerima Eksepsi Diskualifikasi (Diskualifikasi In Person) yang diajukan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM EKSEPSI PEREMPTORIA

1. Menerima Eksepsi Peremptoria yang diajukan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Lelang Eksekusi yang rencananya akan dilaksanakan oleh TERGUGAT II pada tanggal 5 Juni 2012 tidak dapat lagi diperkarakan/digugat karena Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan pelaksanaannya;

3. Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM EKSEPSI LITIS PENDENTIS

1. Menerima Eksepsi Litis Pendentis yang diajukan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya dan harus dihentikan;

3. Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-III memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil/alasan posita gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) yang pada pokoknya memerintahkan agar Tergugat II dan Tergugat III atau Kuasanya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya untuk tidak melakukan penjualan lelang atas objek gugatan a quo sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak memberikan alasan serta dasar hukum apa pun yang mendasari permohonan provisi dimaksud, maka sangat logis apabila permohonan provisi yang diajukan Penggugat tidak dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil atau alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dalam permohonan Provisi yang dimintakan tersebut, Pengugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat III tidak akan menjawab dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III. Dan apa yang dilakukan oleh Tergugat III dalam hal proses pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum yang berlaku.

3. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut :

   1. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik sah atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum;

   2. Selanjutnya sekitar tahun 2005, Tergugat I ada telah mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Tergugat II sebesar Rp. 21.092.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah);

   3. Bahwa dari fasilitas pinjaman tersebut Tergugat I telah memberikan agunan Sertifikat Hak Milik No. 500 atas nama Hansen dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum;

   4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa secara sepihak Tergugat II telah mengajukan permintaan lelangnya kepada Tergugat III atas aset milik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II telah melaksanakan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan pada Surat Kabar Harian Analisa hari Selasa, 22 mei 2010 halaman 11 pengumuman Lot 1 (satu) sampai dengan Lot 6 (enam) sebidang tanah seluas 575,88 Ha sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 atas nama PT. Darsum terletak di Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara;

   5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang lalai menarik agunan atas harta milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum begitu juga dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang melelang harta-harta atau barang-barang agunan milik Penggugat Tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).

   6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat menuntut ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dang anti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tanggung renteng.

4. Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga Tergugat III dengan tegas menolak menolak seluruh dali/alasan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

5. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan, permintaan lelang oleh Tergugat II atas beberapa objek perkara tersebut adalah berdasarkan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan merupakan sebagai lembaga parate eksekusi yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Adapun ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan kepada kreditor pemegang hak tanggungan dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan. (vide Penjelasan atas Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 angka 9).

6. Bahwa Tergugat III tegaskan pula, berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, rencana lelang yang dilaksanakan adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan bukan merupakan lelang melalui kompetensi Pengadilan Negeri/Lelang Eksekusi Pengadilan. Lelang eksekusi hak tanggungan tidak memerlukan perintah dari Ketua Pengadilan untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum, kreditor pemegang hak tanggungan (dalam hal ini adalah Tergugat II, selaku pemegang hak tanggungan yang terakhir) yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melakukan penjualan objek tanggungan terhadap debitur yang telah melakukan cidera janji.

7. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan kembali, tindakan Tergugat III di dalam melaksanakan pelelangan a quo didasarkan oleh adanya Surat Permohonan Lelang Eksekusi Agunan No. B.669-RPK/RPS/03/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Tergugat II).

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan bahwa “Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang”.

9. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa “Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.”

10. Bahwa mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Tergugat II selaku Penjual/pemohon lelang telah menandatangani Surat Pernyataan No. B.674-RPK/RPS/03/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan No. B.676-RPK/RPS/03/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang salah satu klausulnya menyebutkan pada pokoknya bank akan bertanggung jawab apabila dikemedian hari terjadi gugatan terhadap lelang jaminan kredit macet atas nama debitur PT Maja Agung Latexindo (in casu Tergugat I).

11. Bahwa dengan demikian, tuntutan ganti rugi Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tidak tepat, karena sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penjual/Pemohon Lelang, Tergugat II tidak bertanggung jawab serta sudah selayaknya untuk tidak dilibatkan dalam gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

13. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan lelang dari Tergugat II yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan lelang, Tergugat III kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan surat No. S-0942/WKN.02/KNL.01/2012 tanggal 4 Mei 2012.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 27c Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang pada pokoknya menyatakan pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang apabila terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi, maka Tergugat III melalui Surat Pembatalan Pelaksanaan Lelang No. S-1095/WKN.02/KNL.01/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 31 Mei 2012 telah membatalkan pelaksanaan lelang yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2012 dikarenakan adanya gugatan a quo.

15. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan dimana Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya, maka Tergugat III “mensomeer” meminta kepada Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu dari kebenaran dalil/alasan gugatannya.

16. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “bahwa dari tindakan melawan hukum Tergugat I, II dan III tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian Nilai aset kebun seluas 575, 88 Ha sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)”.

17. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa “…dengan adanya pengumuman lelang seolah-olah perusahaan Penggugat mengalami ekonomi sulit sehingga banyak rekan-rekan bisnis Penggugat berusaha menjauhi dan menghindari Penggugat, kesemuanya ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah perhitungan, maka penggugat padai senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)”.

18. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian kerugian yang jelas, dan dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan dari mana perhitungan kerugian materiil yang dideritanya.

19. Bahwa selain dalil/alasan tersebut di atas, terhadap dalil/alasan Penggugat tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak dirinci dan tanpa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.yang memeriksa perkara a quo, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

20. Bahwa permintaan ganti rugi oleh Penggugat tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo karena sesuai dengan Surat Pembatalan Pelaksanaan Lelang No. S-1095/WKN.02/KNL.01/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 31 Mei 2012 Tergugat III telah membatalkan pelaksanaan lelang, sehingga belum terjadi peralihan hak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

21. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil atau alasan Penggugat dalam gugatannya) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa.

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 menjelaskan bahwa “barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan’. Dengan demikian objek sengketa yang merupakan barang agunan tidak dapat diletakkan sita jaminan sehingga permohonan sita jaminan Penggugat terhadap objek sengketa harus ditolak.

23. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas permintaan Penggugat pada gugatannya halaman 5 (lima) yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vooraad).

24. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusaan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

• Menyatakan menolak provisi Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2013, Nomor 303/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat oleh H. BASTARIAL, S.H, M.H, Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Januari 2013 dan telah diberitahu kepada Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 11 April 2013, dan kepada Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 April 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 11 April 2013 dan kepada Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2013 dan hingga perkara ini diputus oleh Hakim Tingkat Banding relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut belum diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2013 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 11 April 2013 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 12 April 2013 telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 23 Januari 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 303/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Januari 2013 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

------- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;---------------------------------------------------------------

------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 23 Januari 2013 Nomor: 303/Pdt.G./2012/PN.Mdn, yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------

------ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);----------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : SENIN, tanggal 23 JUNI 2014, oleh kami : SAUT H. PASARIBU,S.H Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG,S.H dan JANNES ARITONANG,S.H,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013 Nomor: 385/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 26 JUNI 2014, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut HERMAN SEBAYANG, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;--------------------------------------------------------------------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H SAUT H. PASARIBU,S.H

ttd

JANNES ARITONANG, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Biaya :

1. Redaksi Rp.  5.000,-    

2. Meterai Rp.  6.000,-   

3. Pemberkasan Rp.  139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)